bab i pendahuluan · tujuan yang akan dicapai oleh bpsdmd provinsi banten tahun 2017-2022 ......
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan menghimpun
partisipasi masyarakat.
Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja BPSDMD
Provinsi Banten Tahun 2019 mempunyai arti strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansi merupakan
penjabaran visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019.
3. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercantum dalam Rencana Kinerja tahunan.
Mengingat peran strategis dokumen renja perangkat daerah dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja perangkat daerah harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
Bergesernya paradigma pembangunan di Indonesia berimplikasi terhadap
pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu,
pemerintah meluncurkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
2
Perencanaan Pembangunan Nasional yang isinya mengamanatkan penerapan sistem
dan mekanisme perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan
efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,
berkompetensi dan melayani masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau
merupakan tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa
terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten
berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai
berikut :
1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien,
yang diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan
indeks kompetensi ASN.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPSDMD Provinsi
Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur
Sipil Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
12. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Penyusunan dokumen Renja BPSDMD Provinsi Banten
tahun 2019 adalah sebagai rujukan dan pedoman dalam tahapan perencanaan,
proses pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan di bidang
pengembangan SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik
urusan dan kewenangan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Daerah Provinsi Banten, dengan tujuan sebagai berikut:
a. Sebagai pedoman dalam memberikan arahan teknis substantif dalam
menyusun dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan pengembangan
SDM Aparatur;
b. Sebagai rujukan dari hasil identifikasi Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) se-
Provinsi Banten;
c. Sebagai bahan usulan perencanaan, program, prioritas dan kegiatan
pengembangan SDM Aparatur Provinsi Banten tahun 2019;
d. Sebagai dokumen perencanaan pengembangan SDM Aparatur tahun 2019.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPSDM Daerah Provinsi Banten disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan uraian mengenai :
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan;
Kaidah pelaksanaan;
Rencana tindak lanjut.
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BPSDM DAERAH PROVINSI BANTEN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja BPSDM Daerah Provinsi
Banten dan capaian Renstra BPSDM Daerah Provinsi Banten selengkapnya dapat
dilihat Tabel 1, berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa implikasi yang
ditimbulkan, antara lain;
Program Renstra yang capaiannya sampai tahun 2018 sudah 100% tidak
berarti bahwa pelaksanaan program dan kegiatannya dihentikan, akan tetapi terus
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan tetap mempertahankan yang
telah dilaksanakan. Program Renstra yang capaiannya belum 100% akan tetapi
dilanjutkan dengan berpedoman pada rencana program yang telah ditetapkan dalam
RPJMD, RKPD dan Renstra BPSDMD Provinsi Banten untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan;
Sesuai dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pencapian
target-target pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap melaui skala prioritas
secara konsisten dan berkesinambungan.
Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Perencanaan
Strategis (Renstra) BPSDM s/d Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel
dibawah:
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Provinsi Banten
N0
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
SAT
FISIK KEUANGAN
T R % ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 I PENINGKATAN KUALITAS TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Jumlah Dokumen Dok 11 11 100 61,396,000 58,896,000 95.93
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Dok 12 11 100 232,152,000 229,352,000 98.79
II PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prosentase Pemeliharaan
% 100 100 100 2,515,662,750 2,386,092,450 94.85
4 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Prosentase Penyediaan
% 100 100 100 5,592,298,962 4,942,991,297 88.39
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Prosentase Pengadaan
% 100 100 100 16,912,845,740 16,509,289,290 97.61
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Presentase Peningkatan
% 100 100 100 686,141,000 648,667,000 94.54
7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Presentase Koordinasi
% 100 100 100 1,808,709,200 1,806,673,518 99.89
III PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR
8 Pengendalian Mutu Diklat Prosentase Pengendalian Mutu
% 100 100 100 1,614,130,000 1,555,896,000 96.39
9 Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Prosentase Sertifkasi Kompetensi dan Kerjasama
% 100 100 100 683,270,000 644,680,000 94.35
10 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran Prosentase Kurikulum
% 100 100 100 794,854,000 733,614,000 92.30
11 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
Jumlah Peserta Orang 619 581 93.8 10,960,255,000 9,640,535,500 87.96
12 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
Jumlah Peserta Orang 400 394 98.5 1,741,292,500 1,433,564,500 82.33
13 Pengembangan Kompetensi Teknis Subtantif
Jumlah Peserta Orang 240 240 100 1,436,530,500 1,347,462,500 93.80
14 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Peserta Orang 240 240 100 1,818,946,000 1,586,949,000 87.25
8
N0
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
SAT
FISIK KEUANGAN
T R % ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 Fungsional
15 Pengembangan Kompetensi Manajemen Jumlah Peserta Orang 370 336 91 1,800,992,000 1,596,732,500 88.66
16 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Jumlah Peserta Orang 235 235 100 1,272,753,000 1,186,812,000 93.25 IV PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN DAERAH
17 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Prosentase Penyediaan
% 100 100 100 202,551,500 201,027,500 99.25
J U M L A H 68,803,780,152 64,354,072,356 93.53
Sumber: Hasil olahan data Sub bagian Progam Badan Diklat Banten, 31 Desember 2017
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BPSDM Daerah Provinsi Banten adalah sesuai dengan tabel berikut:
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Banten
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
TARGET RENSTRA TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur
100 100 100 100 100 100 94,58 55,61 96,56 97,89 1 0,9 0,5 0,9 0,9
2 Rasio ketersediaan bahan penunjang kediklatan dan Bimtek Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
3 Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
Rasio kinerja BPSDM dengan rata-rata selang lima tahun berada diatas 0,5, menunjukkan kinerja yang baik.
Realisasi capaian indikator 1 sangat baik, hanya pada tahun ke-2 (Tahun 2013) rasio berada pada angka 0,5 dikarenakan
realisasi jumlah peserta Diklat khususnya prajabatan tidak sesuai dengan target, hal tersebut disebabkan oleh lemahnya
perencanaan dan koordinasi. Sedangkan rasio pada indikator 2 dan 3 mencapai angka 1 atau tercapai 100%.
10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDMD
Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan
perundangan yang berlaku, BPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga
menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pengembangan kompetensi aparatur, diantaranya:
1. Penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur masih berorientasi kepada
penambahan wawasan dan pengetahuan, belum optimal untuk pembentukan dan
peningkatan keterampilan teknis, perubahan sikap dan perilaku yang berdampak
pada peningkatan kinerja.
2. Belum optimal penerapan prosedur penyelenggaraan pengembangan SDM
Aparatur sesuai konsep siklus Diklat meliputi: analisis kebutuhan, perumusan
tujuan dan pengembangan disain diklat dan bahan belajar, pelaksanaan diklat
dan evaluasi;
3. Belum optimalnya mengemban peran sebagai Pembina penyelenggaraan SDM
bagi aparatur pemerintahan Kabupaten atau Kota yang sekaligus
mengkoordinasikan lembaga Diklat Kabupaten/ Kota;
4. Belum optimal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk
peningkatan kuantitas dan kualitas Diklat.
5. Masih terbatasnya alat bantu latihan dan media pembelajaran yang
dikembangkan secara khusus dan didayagunakan untuk mendukung proses
pembelajaran yang berkualitas dan efektif;
6. Masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggara dan pelayanan
Diklat. Salah satu upaya adalah melalui peningkatan kompetensi penyelenggara
baik melalui Training of Trainer (ToT), Training officer Course (ToC), maupun
Managemen of Trainer (MoT). Disamping memberikan upgrading secara berkala
bagi pegawai bagian kebersihan maupun pengamanan kampus BPSDM.
7. Pada penyelenggaraan Diklat teknis, kerapkali ada ketidasesuaian antara syarat
kompetensi peserta Diklat yang telah ditetapkan panitia dengan peserta yang
ditugaskan oleh perangkat daerah, hal tersebut berdampak pada rendahnya
antusias peserta dalam mengikuti Diklat.
11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD dengan rancangan awal usulan Renja BPSDMD Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Nama SKPD : BPSDMD Provinsi Banten
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Urusan Wajib
A. Otonomi Daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian.
I Program Tata Kelola Pemerintahan 54,429,501,000
54,429,501,000
Perencanaan dan Keuangan 100% 100%
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan
dan Penatausahaan Keuangan
1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 91,384,000
100,522,400
1 Penyusunan Laporan Kinerja 3 Dokumen 13,440,000 3 Dokumen
14,784,000
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 2 Dokumen 73,270,000 2 Dokumen
80,597,000
3 Penyusunan Pengendalian Evaluasi 3 Dokumen 4,674,000 3 Dokumen 5,141,400
2 Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah
66,160,000
72,776,000
1 Pengelolaan Sistem Data Alumni Peserta Diklat 1 Laporan 42,830,000 1 Laporan
47,113,000
12
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
2 Survei Kepuasaan Masyarakat/Peserta Pengembangan
SDM
1 Laporan 23,330,000 1 Laporan
25,663,000
3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
44,700,000
49,170,000
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 5 Dokumen 38,400,000 5 Dokumen
42,240,000
2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP)
Aparat Pengawas Intansi Pemerintah (APIP)
2 Dokumen 1,200,000 2 Aplikasi 1,320,000
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 4 Dokumen 5,100,000 4 Dokumen 5,610,000
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Kantor
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 31,760,000,000
34,936,000,000
1 Belanja Pengadaan / Pembangunan asrama dan Ruang
Kelas
2 Paket ############### 2 Paket
26,400,000,000
2 Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 13 Paket Rp5,230,000,000 13 Paket
5,753,000,000
3 Belanja Pengadaan Mobil Dinas Eselon II 1 buah Rp 500,000,000 1 buah
550,000,000
4 Belanja Pengadaan Mobil Operasional HI-ACE 2 buah Rp1,200,000,000 2 buah
1,320,000,000
5 Belanja DED RTBL (Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan)
1 Paket Rp 300,000,000 1 Paket
330,000,000
6 Belanja DED Perpustakaan, R. Komputer & Lab. Bahasa 1 Paket Rp 100,000,000 1 Paket
110,000,000
7 Belanja DED Auditorium 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
13
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
8 Belanja DED Gudang 1 Paket Rp 180,000,000 1 Paket
198,000,000
9 Belanja DED Gedung Arsip Utama 1 Paket Rp 50,000,000 1 Paket
55,000,000
10 Belanja DED Gedung Futsal 1 Paket Rp 50,000,000 1 Paket
55,000,000
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,405,500,000
2,646,050,000
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Paket Rp1,775,000,000 12 Paket
1,952,500,000
- Pemeliharaan Gedung Serba Guna (GSG) 1 Paket Rp 180,000,000 1 Paket
198,000,000
- Pemeliharaan Interior Kelas Tulip 1 Paket Rp 180,000,000 1 Paket
198,000,000
- Pemeliharaan Gedung Kelas 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
- Pemeliharaan Asrama Hasanudin dan Tirtayasa 1 Paket Rp 175,000,000 1 Paket
192,500,000
- Pemeliharaan Guest House 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
- Pemeliharaan Ruang Makan dan Dapur 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
- Pemeliharaan Gedung Assesment 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
- Pemeliharaan Gedung Asrama VIP 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket Rp 150,000,000 1 Paket
165,000,000
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1 Paket Rp 190,000,000 1 Paket
209,000,000
14
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
- Pemeliharaan Lapangan Tenis 1 Paket Rp 75,000,000 1 Paket
82,500,000
- Pemeliharaan Air Mancur 1 Paket Rp 75,000,000 1 Paket
82,500,000
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor 1 Tahun Rp 300,000,000 1 Tahun
330,000,000
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Tahun Rp 330,500,000 1 Tahun
363,550,000
Rasio Penyediaan barang dan Jasa Adm.
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100% 100%
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 13,757,380,000
15,133,118,000
1 Operasional Kantor 1 Tahun 1,432,000,000 1 Tahun
1,575,200,000
2 Penyediaan Belanja Cetak 1 Tahun 335,640,000 1 Tahun
369,204,000
3 Penyediaan Pakaian Dinas 1 Tahun 214,300,000 1 Tahun
235,730,000
4 Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman (Outsourcing 30 org)
1 Tahun 1,200,000,000 1 Tahun
1,320,000,000
5 Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 1,300,000,000 1 Tahun
1,430,000,000
6 Penyediaan BBM 1 Tahun 398,832,000 1 Tahun
438,715,200
7 Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun 6,183,818,000 1 Tahun
6,802,199,800
8 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1 Tahun 2,692,790,000 1 Tahun
2,962,069,000
15
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Rasio Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan tata usaha dan administrasi
kepegawaian
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 84,500,000
92,950,000
1 Peningkatan Kompetensi Aparatur 180 Orang 84,500,000 180 Orang
92,950,000
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi didalam dan Keluar Daerah
8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan dan
Keluar Daerah
5,819,877,000
6,401,864,700
1 Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 390,980,000
430,078,000
2 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5,428,897,000
5,971,786,700
9 Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan
Pelayanan Perpustakaan
400,000,000
440,000,000
1 Pembenahan Arsip yang tidak beraturan 1 Laporan 400,000,000 1 Laporan
440,000,000
II Program Pengembangan SDM Aparatur 9,819,227,000
10,801,149,700
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek
Aparatur
100% 100%
1 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 160 700,000,000 152
770,000,000
1 Diklat LKPJ, LPPD, LAKIP 40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
2 Diklat SIMDA BMD berbasis akrual 40 Orang 175,000,000 32 Orang
192,500,000
16
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
3 Diklat Penyusunan Dokumen Kontrak & RUP 40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
4 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
2 Pengembangan Kompetensi Teknis
Substantif
240 1,750,000,000 262
1,925,000,000
1 Diklat Spesifikasi Jalan dan Jembatan 40 Orang 175,000,000 32 Orang
192,500,000
2 Diklat Penanganan dan Pengelolaan Drainasi Jalan 40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
3 Pelatihan Tata Laksana Penanganan Penyakit tidak
menular
40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
4 Diklat Promosi Bidang Penanaman Modal 40 Orang 175,000,000 70 Orang
192,500,000
5 Diklat SPIP 40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
6 Diklat PTSP Penanaman Modal 40 Orang 175,000,000 40 Orang 192500000
7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi 40 Orang 175,000,000
8 Diklat Penyusunan RKA, DPA untuk SMK/SMA 40 Orang 175,000,000
9 Diklat Bendahara BOS SMK/SMA 40 Orang 175,000,000
10 Diklat GIS 40 Orang 175,000,000
3 Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional
100 550,000,000 104
605,000,000
1 Diklat Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TK.Dasar 40 Orang 175,000,000 40 Orang
192,500,000
2 Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Terampil 20 Orang 200,000,000 32 Orang
220,000,000
17
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
3 Pelatihan Penjenjangan Fungsional (Perawat dan Bidan 40 Orang 175,000,000 32 Orang
192,500,000
4 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
dan Prajabatan
1384 3,783,814,000 1384
4,162,195,400
1 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pola Kontribusi 107 Orang 539,110,000 107 Orang
593,021,000
2 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Kontribusi 440 Orang 2,147,500,000 440 Orang
2,362,250,000
3 Diklat Prajabatan K1/K2 Gol. I, II dan III Pola Kontribusi 837 Orang 1,041,204,000 837 Orang
1,145,324,400
4 Biaya Pendampingan Diklat Kepemimpinan Tk. II Pola
PNBP
2 Angkatan 56,000,000 2 angkktn
61,600,000
5 Pengembangan Kompetensi Manajemen 200 1,685,413,000 110
1,853,954,300
1 Diklat Penggerak Tunas Integritas (4 Angkatan) 160 Orang 700,000,000 160 Orang
700,000,000
2 Diklat Manajemen Puskesmas (2 angkatan) 80 Orang 500,000,000 30 Orang
550,000,000
3 Diklat Manajemen TPUKS DI SMA/SMK (2 angkatan) 80 Orang 350,000,000 40 Orang
385,000,000
4 dst usulan OPD 40 Orang 135,413,000 40 Orang
148,954,300
6 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 240 1,350,000,000 170
1,485,000,000
1 Diklat Penguatan Kapasitas Pengawas SMA/SMK 80 Orang 350,000,000 80 Orang
385,000,000
2 Diklat Revolusi Mental bagi Guru SMA/SMK 120 Orang 475,000,000 60 Orang
522,500,000
3 Diklat PIMDAGRI 40 Orang 175,000,000 30 Orang
192,500,000
18
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
4 Diklat SPM (Standar Pelayanan Minimal) 80 Orang 350,000,000 30 Orang
385,000,000
5 dst usulan OPD
III Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur 3,246,033,000
3,079,341,100
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang
Kediklatan dan Bimtek Aparatur
100% 100%
1 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 5 1,033,368,000 217
1,222,909,600
1 Penguatan Kerjasama Kediklatan 3 Dokumen 403,368,000 42 Orang
443,704,800
- Penyusunan SOP Kerjasama Kediklatan 1 Dokumen 205,118,000 150 Orang
225,629,800
- Focus Group Discussion Kerjasama Kediklatan 1 dokumen 98,250,000 25 Orang
108,075,000
- Penyusunan MOU 10 Dokumen 100,000,000
2 Penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 dokumen 405,000,000 1 dokumen
445,500,000
- Jasa asesor 5 orang 255,000,000
- Penyusunan MOU BKN, LAN RI, UNPAD, PSIKO AD 6 Dokumen 150,000,000
3 ASESSMENT bagi aparatur (CAT) 400 Orang 225,000,000
2 Pengendalian Mutu Diklat 1,565,565,000
1,144,621,500
1 Komite Penjamin Mutu Diklat 1 Dokumen 82,530,000 1 Dokumen
90,783,000
2 Pembinaan Kapasitas Widyaiswara dan Pengelola Diklat 1 Laporan 633,240,000 1 Laporan
696,564,000
3 Workshop Champions Innovation 2 Dokumen 54,645,000 2 Dokumen
60,109,500
19
NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
Target Capaian Kebutuhan
Dana/ Pagu
4 Lomba Pameran Inovasi 1 Dokumen 120,150,000 1 Dokumen
132,165,000
5 Focus Group Discusion (FGD) 2 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
165,000,000
6 Profil Kompetensi ASN 1 Dokumen 300,000,000
330,000,000
7 Identifikasi Kebutuhan Diklat 1 Dokumen 150,000,000
165,000,000
8 Informasi Kediklatan (Banner Electronic) 1 Dokumen 75,000,000
82,500,000
3 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 647,100,000
711,810,000
1 Penyusunan Kurikulum dan Silabi 6 Dokumen 248,550,000 6 Dokumen
273,405,000
2 Penyusunan Modul 6 Dokumen 248,550,000 6 Dokumen
273,405,000
3 Metode Pengembangan Kompetensi Berbasis E-Learning 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
165,000,000
67,494,761,000
74,244,237,100
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada penyelenggaraan Forum OPD BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018, mengundang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) maupun
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/ Kota dan OPD Se-Provinsi Banten, yang diselenggarakan pada tanggal 13
Februari 2018, bertempat di Aula BPSDMD Provinsi Banten. Telah menghasilkan butir-butir usulan Diklat dan non Diklat sebagaimana tabel berikut :
20
Tabel 4 Usulan Diklat dan Non Diklat Oleh OPD Provinsi Banten Tahun 2019 Pada Forum SKPD Badan Diklat Provinsi Banten Tahun 2018
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten
1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Terpadu, Penataan Kota Lama (Pusaka)
30
2 Diklat Perencanaan Embung, Situ , Danau, Rawa, Bendungan, Tk.Dasar 30
3 Diklat Oprasi Pemeliharaan Sungai, Air Tanah Tk. Dasar 30
4 Diklat Sarana Teknis Jaringan Irigasi Air Dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (Sisda) Lingkungan Dan Perijinan
30
5 Diklat Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi 30
6 Diklat Pengadaan Tanah/Lahan Tk.Dasar 30
7 Diklat (Geograpichal Information System) Gis Dan Gps Pengembangan Wilayah
30
8 Diklat Perencanaan Jalan Dan Jembatan Tk.Dasar 30
9 Diklat Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan Dan Jembatan 30
10 Diklat Pengawasan Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Tk.Dasar 30
11 Diklat Hukum Kontak Konstruksi Tk.Dasar 30
12 Diklat Pengelolaan Dan Pemeliharaan Laik Fungsi Jalan Dan Jembatan Tk.Dasar
30
13 Diklat Penanganan Dan Pengelolaan Drainase Jalan 30
14 Diklat Penyiapan Bahan, Desain, Formula Rancangan Aspal Mix, Betonisasi
30
15 Diklat Pengendalian Pengelolaan Longsor, Banjir Pada Struktur Jalan 30
2 Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah
1 Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah. 300
2 Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. 180
3 Bintek Teknis Penyusunan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018
180
4 Sosialisasi Pedoman Bantuan Keuangan Provinsi Banten. 50
5 Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah. 200
21
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
3 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 1 Pendampingan Akreditasi Puskesmas 30
2 Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi 50
3 Tatalaksana Kasus Penyakit Jiwa 30
4 Tatalaksana Penanganan Penyakit Tidak Menular 50
5 Akreditasi Rumah Sakit 50
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Smd Verivikator Jamkesda 20
7 Pelatihan Penjenjangan Fungsional (Perawat Dan Bidan) 50
4 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
1 Diklat Barang/Jasa 1
2 Kepegawaian 1
3 Standar Pelayanan Minimal (Spm) 1
4 Akuntansi 1
5 Keuangan 1
6 Diklat Bendaharawan Pengeluaran 1
7 Diklat Eksistensifikasi Data Base Dan Investarisasi Pns 1
8 Budaya Kerja Prestatif 1
9 Good Governance 1
5 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 Diklat Perencanaan Di Bidang Penanaman Modal 40 2 Diklat Promosi Di Bidang Penanaman Modal 40 3 Diklat Ptsp Di Bidang Penanaman Modal 40 4 Diklat Perizinan Sektoral 40
6 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
1 Diklat Akuntansi Berbasis Akrual 1
2 Diklat Bendahara 1
3 Diklat Program Evaluasi Dan Perencanaan 1
4 Diklat Pengurus Barang Dan Aset Berbasis Akrual 2
5 Diklat Laporan Keuangan Berbasis Akrual 2
22
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
6 Diklat Pembantu Bendahara Gaji 2
7 Diklat Bahasa Asing Dan Mandarin 2
8 Diklat Kearsipan 1
9 Diklat Pelayanan Prima Perkantoran 2
10 Diklat Skp Finger Online 2
11 Diklat Simda Barang Milik Daerah Berbasis Akrual 2
12 Diklat Penyusunan Dokumen Kontrak Dan Rup 1
7 Biro Organisasi Setda Provinsi Banten 1 Penyusunan Lakip Sesuai Kebutuhan
2 Penyusunan Anjab/Abk Sesuai Kebutuhan
3 Penyusunan Sop Sesuai Kebutuhan
8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Pelatihan Bagi Perangkat Desa 1238 Kepala Desa
9 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
1 Diklat Teknis Perencanaan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
2 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur(Sop) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1 Orang
3 Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
4 Diklat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1 Orang
5 Diklat Teknis Pengenalan It Dan Sistem Aplikasi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
6 Diklat/Bimtek Mengenai Sertifikasi Satuan Pengamanan Dalam Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
10 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten
1 Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Terampil 2 Diklat Tim Penilai Kinerja Instansi Arsiparis 3 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 4 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Statis
23
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
5 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Aktif 6 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip In Aktif 7 Diklat Teknis Penyusutan Arsip 8 Diklat Teknis Program Arsip Vital 9 Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (Cpta) 10 Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan 11 Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan 12 Diklat Tot Perpustakaan 13 Diklat Penulisan Karya Ilmiah 14 Diklat Pelestarian Bahan Perpustakaan
12 Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten
1 Diklat Kompetensi Untuk Pokja Tingkat Pertama Ke Tingkat Muda 21 2 Diklat Kompetensi Untuk Pokja Dari Tingkat Muda Ke Tingkat Madya 9
13 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten
1 Diklat Kehumasan 2
2 Diklat Sandi Lanjutan 1
3 Diklat Web Admin 45
4 Diklat Server Admin 45
5 Diklat Database Admin 45
6 Diklat Networking 45
Tabel 5 Usulan Diklat dan Non Diklat Oleh BKPP/BKPSDM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten Tahun 2019
Pada Forum SKPD Badan Diklat Provinsi Banten Tahun 2018
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
1 BKPSDM KOTA TANGERANG 1 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I Dan II 5
2 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III 5
24
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
3 Diklat Kepemimpinan Tk. II 2
4 Diklat Kepemimpinan Tk. III 8
5 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 40
6 Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Administrator 10
7 Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pengawas 40
8 Pelatihan Kompetensi Tertentu Pengadaan Barang Jasa 40
9 Diklat Tunas Integritas 40
10 Diklat Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik 40
11 Pelatihan Creative Thingking 40
12 Diklat Telahaan Staf Paripurna 40
13 Diklat Teknis Management Of Training 1
14 Diklat Teknis Training Officer Course 3
15 Diklat Teknis Analisis Kebutuhan Diklat 2
16 Pelatihan Kebijakan Publik 45
17 Pelatihan Legal Drafting 45
18 Pelatihan Perencanaan Strategik (Manajemen Strategik) 45
19 Pelatihan Teknik Penyusunan Pelaporan 45
20 Pelatihan Pelayanan Prima 45
21 Pelatihan Penyusunan Program 45
22 Pelatihan Metodologi Penelitian 45
23 Pelatihan Aplikasi TI Perkantoran 45
24 Pelatihan Teknik Negosiasi 45
25 Pelatihan Teknik Komunikasi 45
26 Pelatihan Manajemen Perubahan 45
27 Pelatihan Manajemen Kinerja 45
25
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
28 Pelatihan Manajemen Konflik 45
29 Pelatihan Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi 45
30 Pelatihan Manajemen Risiko 45
31 Pelatihan Manajemen Keuangan 45
32 Pelatihan Manajemen Ketatausahaan Dan Kearsipan 45
33 Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 45
34 Pelatihan Teknik Penilaian Sistem Manajemen Internal 45
35 Pelatihan Analisis Jabatan Dan Beban Kerja 45
36 Pelatihan Komunikasi Publik 45
37 Pelatihan Pelayanan Informasi 45
38 Pelatihan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah 45
39 Pelatihan Evaluasi Keuangan Dan Kinerja 45
40 Pelatihan Akuntansi Pemerintahan 45
41 Pelatihan Analisis Laporan Keuangan 45
42 Pelatihan Pengelolaan SOP 45
43 Pelatihan Pengelolaan Pajak 45
44 Pelatihan Manajemen Barang Milik Negara 45
45 Pelatihan Pemograman Aplikasi Komputer 45
46 Diklat Penilaian Autentik 30
47 Diklat Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 30
48 Diklat Pembelajaran Scientific 30
49 Diklat Penelitian Tindakan Kelas 30
50 Diklat Pemetaan Model Dan Metode Pembelajaran 30
51 Diklat Pemanfaatan Media Pembelajaran 30
52 Diklat Literasi Satu Guru Satu Buku 30
26
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
53 Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 30
54 Diklat Penelitian Dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 30
55 Diklat Peningkatan Kinerja Guru Mata Pelajaran 30
56 Diklat Evaluasi Hasil Pembelajaran 30
57 Diklat Pengelolaan Administrasi Sekolah 30
58 Diklat Penguatan Kurikulum 2013 30
59 Diklat Peningkatan Kompetensi Sosial 30
60 Diklat Peningkatan Kompetensi Pustakawan Sekolah 30
61 Diklat Pembuatan Bahan Ajar 30
62 Diklat Komunikasi Efektif 30
63 Diklat Pengelolaan Ektra Kurikuler 30
64 Diklat Bimbingan Konseling 30
65 Diklat Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan 30
66 Diklat Penghitungan Angka Kredit 30
67 Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawas Sekolah 30
68 Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah 30
69 Diklat Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Sekolah 30
70 Diklat Calon Kepala Sekolah (In-On-In) 30
71 Diklat Calon Pengawas Sekolah (In-On-In) 30
72 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 36
73 Pelatihan Bayi Berat Lahir Rendah 36
74 Pelatihan District Food Inspector 36
75 Pelatihan Auditor Hazard Analysis Criticak Control Point 36
76 Pelatihan Auditor Good Manufacturing Practice 36
77 Pelatihan Manajemen Kesehatan Dan Olah Raga 36
27
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
78 Pelatihan Leadership Management Capacity Building 36
79 Pelatihan Metodologi Survey Perawat Gigi 36
80 Pelatihan Orientasi Akupresur 36
81 Pelatihan Jaminan Mutu Data Hasil Pengujian Laboratorium 36
82 Pelatihan Selfcare Ramuan Dan Pemanfaatan Toga 36
83 Pelatihan Phlebotomi Bagi Petugas Laboratorium Puskesmas 36
84 Pelatihan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) 36
85 Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasae (Poned) 36
2 BKPSDM KABUPATEN SERANG 1 Diklat Kepemimpinan Tk. III 20
2 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 80
3 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 100 3 BKPSDM KABUPATEN TANGERANG 1 Psdm Kepala Sekolah Dasar 60
2 Psdm Bendahara Bos 60
3 Psdm Bendaharawan 30
4 Psdm Perencanaan Dan Keuangan 30
5 Psdm Pengawas Jalan Dan Jembatan 30
6 Psdm Inspektur Kebakaran 30
7 Psdm Pengelolaan Arsip 30
8 Psdm Bidan Tingkat Ahli 30
4 BKPP KABUPATEN LEBAK 1 Diklat Struktural Bagi Pnsd :
- Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon II 5
- Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon III 20
- Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon IV 50
2 Diklat Pim Pemdagri 40
3 Diklat Teknis Tugas-Tugas Dan Fungsi Bagi Pnsd 40
28
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
5 BKPP KOTA CILEGON 1 Pengiriman Diklat Pim Tk. Iii 3
2 Pengiriman Diklat Pim Tk. Iii 12
3 Pengiriman Diklat Pim Tk. Iv 55
4 Pengiriman Diklat Penjengjangan 30
5 Pengiriman Diklat Prajabatan Casnd 80
6 Pengiriman Diklat Penjengjangan Jabatan Fungsional Tertentu 30
7 Pengiriman Aparatur Dalam Bintek, Diklat, Workshop Dll 84
8 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 30
9 Diklat Manajemen Puskesmas 24
10 Diklat Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 30
11 Diklat Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 30
12 Diklat Manajemen Asn 30
13 Pengiriman Aparatur Dalam Seminar, Magang, Dan Kursus 10
7 BKPP KOTA TANGERANG SELATAN 1 Latsar CPNSD 2019 250
2 Diklat Pim Tk. II 5
3 Diklat Pim Tk. III 30
4 Diklat Pim Tk. IV 20
29
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pengembangan SDM Aparatur BPSDMD Provinsi Banten
mengacu kepada kebijakan Kementrian/ Lembaga terkait, dalam hal ini Lembaga
Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:
A. Sasaran Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tahun 2015-
2019 sebagai berikut:
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN
Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang
administrasi Negara
Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi Negara
Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM
aparatur LAN yang professional, serta akuntabilitas lembaga.
B. Sasaran Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019
sebagai berikut:
Meningkatnya kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan
pemerintah daerah
Meningkatnya cakupan pengembangan kompetensi aparatur
Kementerian Dalam Negeri
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan
SDM Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah
C. Sasaran Renstra BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022,
adalah:
Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan
efisien
Terwujudnya kompetensi aparatur
Berdasarkan uraian diatas maka sasaran dapat memberikan sumbangsih
yang nyata terhadap pencapaian sasaran Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merepresentasikan sasaran
pembangunan ASN.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu
organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam
30
jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun
2017-2022 adalah Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang
berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber
daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau
merupakan tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa
terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten
berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai
berikut :
1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien,
yang diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan
indeks kompetensi ASN.
Tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDM beserta indikator kinerja
secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
RUMUSAN SATUAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022
1
Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
Penilaian akuntabilitas kinerja pembangunan Kemenpan-RB
70 75 85 88 90
Terwujudnya Kompetensi Aparatur
Presentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Nilai)
10 15 20 25 30
3.3 Program dan Kegiatan
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya
untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun.
31
Rencana Program dan Kegiatan BPSDM untuk tahun 2017-2022 terdiri
dari prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pemenuhan
standar kompetensi dan integritas aparatur Pemerintah Provinsi Banten menjadi
salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa bakti tahun 2017-
2022. Pemenuhan standar kompetensi dan integritas aparatur diharapkan dapat
mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan akselerasi reformasi birokrasi dalam
mewujudkan misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Kegiatan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan
penjabaran visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan dalam bentuk
prioritas kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Untuk BPSDM Daerah
Provinsi Banten, kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun
2017-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 6.1 Program, Kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Banten Berdasarkan
Tahun 2017-2022
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NO KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) 1. PENGEMBANGA
N SDM APARATUR
1. Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus berkategori baik
1 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
2 Pengembangan Kompetensi Manajemen
3 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan
2. Rasio Peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik
4 Pengembangan Kompetensi Teknis umum
5 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
6 Pengembangan Kompetensi Fungsional
2. PENILAIAN DAN SERTIFIKASI APARATUR
1. Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur
7 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran
2. Presentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Diklat
8 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama
9 Pengendalian Mutu Diklat
3. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
32
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NO KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) 15 Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam dan Keluar Daerah 16 Peningkatan Kapasitas Aparatur
33
BAB IV
PENUTUP
Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja aparatur pemerintah daerah
yang lebih efektif, efisien, optimal, tepat sasaran, tepat guna sesuai dengan visi, misi dan
tujuan organisasi. BPSDM Daerah Provinsi Banten menyusun Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2019. Renja ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31
Desember 2019, dengan langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan
hingga pelaksanaannya.
Keberhasilan pelaksanaan Renja BPSDM Daerah Provinsi Banten tahun 2019
bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta keinginan kuat
dari aparatur sesuai dengan tupoksinya dan dukungan dari penyelenggaraan pemerintah
daerah Provinsi Banten. Dalam kaitan ini, seluruh aparatur BPSDMD Provinsi Banten
perlu sungguh-sungguh melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang tertuang
dalam Rencana Kerja mengacu pada visi Provinsi Banten, yaitu ”Banten yang Maju,
Mandiri, Berdayasaing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.
Berkaitan dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renja
BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2018, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Aparatur BPSDMD Provinsi Banten berkewajiban untuk menggunakan Rencana Kerja
BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2019 sebagai acuan penyelenggaraan Program dan
kegiatan pengmbangan SDM Aparatur Provinsi Banten tahun 2019;
2. Rencana Kerja BPSDMD Provinsi Banten merupakan acuan dan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2019.
Demikian Rencana Kerja BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2019 ini disusun untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pandeglang, April 2018