bab i pendahuluan. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. b....
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN BPBD 2012 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012,
diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan
merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan
tersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakan
salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung.
Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012, BPBD mencoba
menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan ini
akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2013.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
2008 – 2013;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan
Desa di Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung.
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 tahun 2011 tentang
Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2011;
21 Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD 2011
22. Peraturan Bupati No 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran
APBD 2011
23. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
24. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011
1.3. Gambaran Umum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk
melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di
komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten
Bandung.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung
jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung,
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang
mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada
Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana.
c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :
a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara
terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan
fungsi :
1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan
bencana.
2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas
penanggulangan bencana.
6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.
A. Sekretariat
Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh
Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :
1. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris
5
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama
penanggulangan bencana.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan.
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
dan keuangan Badan.
f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan
tugas Badan.
h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.
i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
a) Sekretaris, membawahkan :
i. Sub Bagian Program
1. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran
Badan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program
kerja Badan.
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.
d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
penunjang pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama
penanggulangan bencana.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
ii. Sub Bagian Umum
1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi
dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.
e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas.
7
f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat
dinas.
g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor.
i. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan.
j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan
data dokumentasi kepegawaian Badan.
k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta
disiplin pegawai di lingkungan Badan.
l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti
pegawai di lingkungan Badan.
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Badan.
iii. Sub Bagian Keuangan
1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan
belanja.
e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji
serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.
f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja Badan
g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan
administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Badan.
h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan Badan.
i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.
j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan
keuangan.
k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan
dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Badan.
B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok
memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan
bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan
bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
dan Badan Penanggulangan Bencana.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan
fungsi :
1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penaggulangan bencana.
2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
3) perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
9
4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
5) Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
6) Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana
untuk kead aan darurat bencana.
7) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan
memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan
personil.
8) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas
pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
9) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
i Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
a. Seksi Pencegahan Bencana
1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2) Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan
pencegahan bencana.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan
sikap terhadap resiko bencana.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan
pencegahan bencana.
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk
keadaan darurat bencana.
e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta
pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana.
f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan
bencana dan mitigasi pada prabencana.
g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan
peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi
pada prabencana.
h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan
gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi
pada prabencana.
i. Pelaksanaan pengawasanevaluasi terhadap perencanaan
penyelenggaraan sistem pengendali bencana
j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana.
k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
(1). Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
(2). Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan
Kesiapsiagaan Bencana (3). Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Kesiapsiagaan
Bencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan
dini kebencanaan.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan
pelatihan personil.
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya.
e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat
terhadap kesiapsiagaan pada prabencana.
f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan
gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana .
11
g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub
unit kerja lain di lingkungan Badan.
C. Bidang Kedaruratan dan Logistik
(1). Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin,
membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi
penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan
dan penyaluran uang dan barang.
c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan
dan penyaluran uang dan barang.
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang.
e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan
dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputi
penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk
pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian
korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi
bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan
tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.
g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangn
bencana.
Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
(1). Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
(2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat
penanganan penanggulangan bencana.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan
penanganan pengungsian penanggulangn bencana.
b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda
penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat
yang aman.
e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di
lokasi bencana.
f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain,
olah raga, hiburan dan sarana informasi.
g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal.
h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan
bencana.
i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
1) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
13
2) Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik
penanggulangn bencana.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan
logistik penanggulangn bencana.
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang
dan barang.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan
dapur umum dan pendirian tenda-tenda.
e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.
f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial
yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana.
g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok
memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan
bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil
dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini
4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana.
c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana.
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.
e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik.
f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta
kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.
i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena
bencana.
k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang
terintegrasi dalam program pembangunan daerah.
l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi penanggulangan bencana.
Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan :
a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana
(1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat
penanganan rehabilitasi pasca bencana.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :
15
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
penanganan rehabilitasi pasca bencana.
b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan
semua aspek pelayanan publik.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana.
d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua
darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan
obat-obatan serta makanan tambahan.
e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca
bencana.
f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
(1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
(2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca
bencana.
(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan
rekonstruksi pasca bencana.
b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.
c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan
ketertiban pasca bencana.
d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang
terkena bencana.
e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi
yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.
f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas
(1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan
dampak bencana.
(2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian
kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.
b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala
Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.
c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan
sarana dan prasarana.
d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi
pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.
e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.
f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi
terkait dalam penanganan darurat bencana.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan
a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub. Bagian Keuangan
c.Sub. Bagian Penyusunan Program
c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan
a.Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
b.Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
17
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan
a.Seksi Pencegahan Bencana
B.Seksi Kesiapsiagaan Bencana
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan
a.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
b.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
19
1.4.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
Adapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandung
dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :
Tabel 1.1
Keberadaan Personil berdasarkan Golongan
No Tingkat Golongan Jumlah
1 Golongan IV 4 Orang
2 Golongan III 13 Orang
3 Golongan II 13 Orang
4 Golongan I -
Jumlah 30 Orang
Tabel 1.2
Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Golongan Jumlah
1 S2 4 Orang
2 S1 16 Orang 3 D4 - 4 D3 1 Orang 5 SLTA 9 Orang
6 SLTP - Orang
7 SD - Orang
Jumlah 30 Orang
Tabel 1.3
Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan Struktural
No Tingkat Golongan Jumlah
1 Adum/DiklatpimIV/Spada 6 Orang
2 Adumla/Spala - Orang
3 Spama/Diklatpim III/Spadya 2 Orang
4 Diklatpim II/Spamen 1 Orang
Jumlah 9 Orang
Tabel 1.4
Keberadaan Personil Non PNS
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 TKK ( SLTA) -
2 Pekerja Harian Lepas (PHL)
- S1 3 Orang
- D3 1 Orang
- SLTA/STM 5 Orang
- SLTP 2 Orang
- SD -
Jumlah 11 Orang
Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bandung per Desember 2012, Pegawai organik berjumlah 30 orang. Pegawai
organik mayoritas sarjana. Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana yang
meliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat
tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan sumber
daya manusia yang tinggi. (data komposisi pegawai BPBD tahun 2012 terlampir).
Tabel 1.5
Asset (Sarana dan Prasarana)
NO. No. KODE
BARANG JENIS/ NAMA BARANG
KEADAAN BARANG
ASET JM
L BAIK
KURANG
BAIK RUSAK
1 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
2 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
3 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
4 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
5 02.06.01.01.02 Mesin Tik Manual Standar √ _ _ 1
6 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Kaca √ _ _ 4
7 02.06.04.07.06 Lemari Arsip P.Ayun √ _ _ 5
8 02.06.01.04.14 Lemari Arsip Pintu Setengah √ _ _ 1
9 02.06.01.04.04 Filling Kabinet/Metal √ _ _ 9
10 02.06.02.06.03 Televisi √ _ _ 1
11 02.06.02.04.01 Kulkas √ _ _ 2
12 02.06.02.03.01 Vacuum Cleaner √ _ _ 1
13 02.06.02.03.03 Mesin Babat Rumput √ _ _ 1
14 02.06.03.02.01 Komputer PC √ _ _ 4
15 02.06.03.02.02 Laptop √ _ _ 1
16 02.06.03.05.03 Printer √ _ _ 1
17 02.06.03.05.04 Scanner √ _ _ 1
18 02.06.02.06.18 UPS/Stabilizer √ _ _ 1
19 02.07.01.01.03 Infocus/Proyektor+Attachment √ _ _ 1
20 02.06.03.02.05 Layar Infocus √ _ _ 1
21 02.06.02.06.08 Sound System √ _ _ 1
22 02.06.04.01.06 Meja Kerja Setengah Biro √ _ _ 8
23 02.06.02.01.27 Kursi Kerja √ _ _ 10
24 02.06.02.01.27 Kursi Rapat / chitoes √ _ _ 30
25 02.06.02.01.07 Zice √ _ _ 5
26 02.06.01.04.03 Rak Buku √ _ _ 7
27 02.06.02.01.02 Rak TV √ _ _ 2
28 02.06.02.01.37 Meja Komputer √ _ _ 4
29 02.06.02.01.13 Meja Telpon √ _ _ 1
30 02.06.04.02.11 Meja Tamu √ _ _ 1
31 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1
32 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1
21
33 02.06.02.06.50 Recorder (Alat Perekam) √ _ _ 2
34 02.04.03.01.71 Global Positioning System √ _ _ 2
35 02.06.02.06.39 Dispenser √ _ _ 3
36 02.06.02.06.50 Magic com √ _ _ 1
37 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Besar √ _ _ 1
38 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Sedang √ _ _ 1
39 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
40 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
41 02.03.01.05.01 Kendaraan Roda Dua √ _ _ 3
42 03.11.01.01.04 Pemeliharaan Peleburan
Gedung,Halaman Parkir
√ _ _
Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh faktor intern
dan ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Sumber dana yang diukur dalam laporan tahunan 2012 ini dari APBD Kabupaten
Bandung didukung dengan kebijakan-kebijakan atau kegiatan penanggulangan
bencana yang tidak terlepas dari adanya dukungan biaya untuk proses
mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam menghadapi
Bencana secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatan
kelembagaan, budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh stakeholder,
masyarakat dan aparat pemerintah.
b. Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup dapat menunjang tercapainya
Program pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah.
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai :
1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.
2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.
3. Bahan Evaluasi Kinerja BPBD dalan perencanaan kegiatan tahun yang
akan datang.
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat
1.2 Dasar Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang
berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang
memuat ketentuan secara langsung terkait dengan
penyusunan Laporan Tahunan).
1.3 Gambaran Umum
Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi
BPBD
1.4 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Laporan Tahunan bagi BPBD
1.5 Sistematika Penyusunan
Mengemukakan struktur penyusunan dokumen Laporan
Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi
setiap bab di dalamnya.
BAB II PROGRAM KERJA
2.1 Visi dan Misi
2.2 Tujuan dan sasaran
2.3 Program dan kegiatan
BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1 Pendapatan
3.2 Belanja
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
LAMPIRAN – LAMPIRAN
23
BAB II PROGRAM KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
2.1 VISI DAN MISI
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada
masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.
Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2010 – 2015 dan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah :
”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”.
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan
Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan
organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari
visi, rumusan misi tersebut juga mengambarkan tugas pokok dan fungsi
BPBD
BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten
Bandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten
Bandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten
Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 –
2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2010 - 2015 adalah ”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi
bencana”. Penjabaran makna dari Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Siaga dan Sabilulungan dalam Menghadapi Bencana adalah mekanisme untuk
mendekatkan pelayanan dasar kesiapan menghadapi bencana dengan
melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong
efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional maka
rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2010-2015 adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam
penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi
bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat
tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
25
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung dengan
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
Visi BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 ”Terwujudnya Kabupaten Bandung
Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”
Misi Misi
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa.
3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya.
5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan.
6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
2.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :
a. Merumuskan dan melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
b. Merumuskan koordinasi/kerjasama dan kemitraan unit kerja/
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Sasaran
Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :
a. Tersedianya peta, data dan informasi rawan bencana di 267 desa, 9
kelurahan dalam rangka peningkatan pengurangan bencana di Kabupaten
Bandung.
b. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di
setiap wilayah masing-masing.
c. Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana, rehabilitasi
dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/
instansi/lembaga lain.
Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih.
2.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung SKPD dan 4 (Empat) Program untuk Belanja langsung kegiatan. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD A. Program Kesekretariatan yang terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :
1) Kegiatan Belanja Jasa Kantor
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor.
7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9) Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
27
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
2) Pengadaan Mebeulair
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor.
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga
4. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
B. Program dan Kegiatan bidang yang terdiri dari
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
2) Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di
tempat penampungan sementara
2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam sosial.
3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana alam
- Kegiatan Pemetaan kawasan rawan bencana 4. Program penataan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.
BAB III
ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. PENDAPATAN
Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan.
3.2. BELANJA
Anggaran BPBD pada tahun 2012 sebelum perubahan
anggaran adalah, sebesar Rp.4.317.187.900,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 5.038.711.150,- (Lima Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
Pencapaian 98.74%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.705.492.349,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.3.269.791.511.- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yang dijabarkan melalui 8 Program dan 23 Kegiatan yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung Tahun 2012
No. Urusan Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN
1,616,028,000 -
BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN
1,737,551,250 1,705,492,349 98,5
A BELANJA PEGAWAI 1,737,551,250 1 ,705,492,349
98,15
1 Gaji dan Tunjangan 1,273,455,000 1 ,255,229,849 98,57
2 Tambahan Penghasilan PNS 464,096,250 450,262,500 99,52
II BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN
2,701,159,000
-
29
BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN
3,301,159,900 3,269,791,511 99,05
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
637,771,900
631,041,761 99.94
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1,800,000 100
1 Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
15,665,000 11,096,111 70,83
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31,514,600 31,339,600 99.44
3 Penyediaan alat tulis kantor 50,000,000 49,368,150 98,74
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
31,321,000 31,182,600 99,56
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9,992,300 9,992,300 100
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
137,689,000
136,330,000 99.01
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
6,250,000 6,250,000 100
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13,680,000 13,680,000 100
9 Penyediaan makanan dan minuman
74,675,000 74,675,000 100
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah
206,685,000
206,653,000
99,98
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
58,500,000 58,500,000 100
B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
830,853,000 814,090,000 97.98
1 Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional
449,000,000 437,260,000 97,39
2 Pengadaan meubelair 98,388,000 97,145,000 98,74
3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
93,800,000 93,800,000 100
4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
189,665,000 185,885,000 98,01
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14,875,000 14,822,500 99,65
1. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu
14,875,000 14,822,500 99,65
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,660,000
17,660,000
100
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
17,660,000 17,660,000 100
III BELANJA LANGSUNG URUSAN
PROGRAM
A Program Pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
825,000,000 823,471,000 99,81
1 Pemantauan dan Penyebarluasan
Informasi Potensi Bencana Alam
525,000,000
524,549,800 99,91
2 Pengadaan Logistik dan Obat-
obatan bagi Penduduk di Tempat
Pengungsian
300,000,000 298,921,200 99,64
B Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
475,000,000 475,000,000 100
1 Koordinasi Penanggulangan dan
Penyelesaian Bencana
475,000,000 475,000,000 100
C Program Perencanaan
Pembagunan Daerah Rawan
Bencana
135,000,000 135,000,000 100
2 Pemetaan Kawasan Rawan
Bencana
135,000,000 135,000,000 100
D Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
365,000,000 358,706,250 98,28
1 Kajian Peraturan Perundang-
Undangan Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
yang Baru, Lebih Tinggi dari
Keserasian Antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah.
365,000,000 358,706,250 98,28
Jumlah Total Sebelum
Perubahan
Jumlah Total Setelah
Perubahan
4,317,187,900
5,038,711,150
-
4,975,283,860
31
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
Pada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BDBD) Kabupaten Bandung, mendapat alokasi anggaran sebelum perubahan
sebesar Rp.4.317.187.900,- dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar
Rp.5.038.711.150,- , terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.
1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.737.551.250,-
terealisasi Rp.1,705,492,349 atau 98,15%.
2. Belanja Langsung, anggaran sebesar :
Sumber Dana dari APBD Kabupaten Bandung DPA BPBD sebelum perubahan
sebesar Rp.2,701,159,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar
Rp.3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,269,791,511,- atau 99,05%.
Sumber Dana on call tanggap darurat bencana (Belanja Tidak Terduga) dari
APBD Kabupaten Bandung :
- BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,-
- BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,-
- BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar
Rp.381,168,500,-
- Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD
Kabupaten Bandung sebesar Rp. 560,555,900,-
4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
Anggaran BPBD tahun 2012, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten
Bandungsesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Belanja Langsung
kegiatan SKPD sebesar Rp. 3,301,159,900,- Digunakan untuk 4 (empat) program
kesekretariatan dan 4 (empat) program prioritas, yang digunakan untuk
kegiatan antara lain :
4.1. Program dan Kegiatan
4.1.1. Kesekretariatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1,800,000 dan terealisasi
sebesar Rp.1,800,000,- atau 100%, dengan langkah-langkah kegiatan
diantaranya :
a) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat (pembuatan, penerimaan
dan pendistribusian).
b) Pengiriman surat-menyurat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 4.7
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp.1,800,000 Rp.1,800,000
Keluaran Terpeliharanya kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran dengan tersedianya
jasa surat menyurat
750 nomor surat 764 buah surat
Hasil Meningkatnya produktivitas kerja
melalui penyediaan jasa surat
menyurat
12 Bulan 12 Bulan
b. Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15,665,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.11,096,111,- atau 70,83%, kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
a) Kegiatan penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati BPBD
b) Penyediaan komunikasi melalui telepon
c) Penyediaan komunikasi melalui internet
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapet dilihat pada table berikut :
Tabel 4.8
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 15,665,000 Rp. 11,096,111
Keluaran
Tersedianya air minum
Terpeliharanya jaringan listrik.
Lancarnya komunikasi lewat
internet
900 galon
12 bulan
12 bulan
740 galon
12 bulan
12 bulan
Hasil
Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan
listrik, air minum dan
telekomunikasi.
12 bulan 12 bulan
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,514,600,- dan terealisasi
sebesar Rp. 31,514,600,- atau 100 %, kegiatan ini melaksanakan
penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor juga menyediakan
peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut :
33
Tabel 4.9
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 31,514,600 Rp. 31,514,600
Keluaran
Tersedianya petugas kebersihan
Terpeliharanya kenyamanan
Tersedianya alat dan bahan
pembersih
2 orang
12 bulan
12 bulan
2 orang
12 bulan
12 bulan
Hasil Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan
12 bulan 12 bulan
d. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50,000,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.49,368,150,- atau 98.74 %, .Untuk lebih jelasnya dari uraian di
atas, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.10
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp. 50,000,000 Rp.
49,368,150
Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 1654 satuan 1634 satuan
Hasil Terselenggaranya administrasi perkantoran
100 % 98,74 %
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,321,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.31,182,600,- atau 99.56 %, kegiatan ini ditujukan untuk
pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku
administrasi serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.11
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 31,321,000 Rp.31,182,600
Keluaran Tersedianya Bahan cetakan
Penggandaan
27 jenis
1 paket
27 jenis
1 paket
Hasil Terselenggaranya administrasi perkantoran
100 % 99.56 %
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9,992,300,- dan terealisasi
sebesar Rp.9,992,300,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat
listrik dan peralatan penerangan bangunan kantor.
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.12
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 9,992,300 Rp. 9,992,300
Keluaran Tersedianya komponen Peralatan Listrik
14 jenis 14 jenis
Hasil Terciptanya kenyamanan kantor 100 % 100 %
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137,689,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 136,330,000,- atau 99,01%, yang digunakan untuk belanja
modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan pejabat pengadaan barang
- Pembentukan pejabat pemeriksa barang
- Penerimaan dokumen pengadaan barang
- Proses pelaksanaan pengadaan barang
- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang
Dari langkah-langkah tersebur di atas, maka hasil yang di capai
adalah pelaksanaan pengadaan barang yang akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui
mekanisme pengadaan barang sesuai prosedur, maka diperoleh barang
yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.13
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 137,689,000 Rp.136,330,000
Keluaran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor :
- Lemari Arsip Pintu Kaca - Lemari Arsip Pintu Ayun
- Lemari Arsip Pintu Setengah - Filing Kabinet
- Televisi
- Kulkas - Vacuum Cleaner
- Mesin Babat Rumput - Komputer/ PC
- Komputer Note Book
- Printer - Scaner
- UPS/Stabilizer - Infocus
- Layar Infocus - Mesin Tik
- Sound System
4 buah 5 buah
1 buah 9 buah
1 buah
2 buah 1 buah
1 buah 4 unit
1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 buah
1 unit
17 jenis
4 buah 5 buah
1 buah 9 buah
1 buah
2 buah 1 buah
1 buah 4 unit
1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 buah
1 unit
Hasil Meningkatnya Efektivitas Kerja 100 % 99,01%,
35
- Permasalahan :
Anggaran kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
sebelum perubahan atau Januari s/d September 2012 adalah sebesar
Rp.122,689,000,- dan terealisasi sebesar 114,180,000,-. Anggaran setelah
perubahan atau pada bulan Oktober 2012, bertambah sebesar
Rp.15,000,000 untuk pengadaan 1 unit sound system, yang diambil dari
kelebihan anggaran pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional. Jadi anggaran setelah perubahan menjadi Rp.137,689,000,-
dan terealisasi sebesar Rp.136,330,000,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.1,359,000,-.
- Penyelesaian masalah
Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran
berada pada kas daerah.
h. Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6,250,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.6,250,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja
modal pengadaan peralatan dapur
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.14
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 6,250,000 Rp. 6,250,000
Keluaran
Tersedianya Perlengkapan
peralatan Rumah tangga : - Tabung Gas
- Kompor Gas - Lemari Makan
- Dispenser
- Rak Piring - Magicom
7 jenis
2 buah
2 buah 1 buah
2 buah
1 buah 1 buah
7 jenis
2 buah
2 buah 1 buah
3 buah
1 buah 1 buah
Hasil Meningkatkan pelayanan
rumah tangga perkantoran
100% 100%
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13,680,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.13,680,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk
membiayai langganan surat kabar dan majalah, serta membeli buku-buku
perundangan-undangan dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.15
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp.13,680,000 Rp.13,680,000
Keluaran
Tersedianya Surat Kabar/
majalah dan buku ilmu pengetahuan :
5 jenis surat kabar
harian selama satu tahun dan buku
pengetahuan
5 jenis surat kabar
harian selama satu tahun dan buku
pengetahuan
Hasil Meningkatkan pengetahuan karyawan dan karyawati
BPBD
100 % 100 %
j. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74,675,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.74,675,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai
makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum
kegiatan.
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.16
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 74,675,000 Rp. 74,675,000
Keluaran
Tersedianya : - Makan dan minum harian piket
bencana
- Makan dan minum harian pegawai non PNS
- Makan dan minum harian rapat - Makan dan minum tamu
1080 HOK
864 HOK
2040 HOK 897 HOK
1080 HOK
864 HOK
2040 HOK 897 HOK
Hasil Meningkatkan kinerja karyawan/ti
BPBD dan pelayanan tamu
100 % 100 %
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 206,685,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 206,653,000,- atau 99,98 %, kegiatan ini diperuntukan untuk
membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat koordinasi ke
luar daerah, dengan sisa anggaran sebesar Rp.32,000,- dan telah disetor ke
kas daerah.
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.17
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 206,685,000 Rp.206,653,000
Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi :
1. Tingkat regional
37
- Sekretaris Daerah
- Eselon II/ Anggota DPRD
- Eselon III
- Golongan IV
- Golongan III
- Golongan II
5 HOK
6 HOK 20 HOK
31 HOK 16 HOK
1 HOK
5 HOK
6 HOK 20 HOK
31 HOK 16 HOK
1 HOK
Hasil
Terlaksananya rapat koordinasi/
konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional
100 % 99,98 %
l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.58,500,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.58,500,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai
makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum
kegiatan.
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.18
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 58,500,000 Rp. 58,500,000
Keluaran
Tersedianya biaya perjalanan dinas
ke dalam daerah :
- Golongan IV
- Golongan III
- Golongan II
58 HOK
150 HOK
80 HOK
58 HOK
150 HOK
80 HOK
Hasil Terlaksananya rapat koordinasi/
konsultasi di dalam daerah
100 % 100 %
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarakan sebesar Rp. 464,000,000,-.
Setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 449,000,000,- dengan realisasi
sebesar Rp.437,260,000,- atau 97,36%, dengan sisa anggaran
Rp.11,740,000. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal
pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan pejabat pengadaan barang
- Pembentukan pejabat pemeriksa barang
- Penerimaan dokumen pengadaan barang
- Proses pelaksanaan pengadaan barang
- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang
Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.19
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Rp. 449,000,000 Rp. 437,860,000
Keluaran
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
- alat-alat angkutan darat
bermotor pick up
- alat-alat angkutan darat
bermotor sepeda motor
1 unit
3 unit
1 unit
3 unit
Hasil
Terciptanya Kelancaran dan
kenyamanan kerja Aparatur
melalui penyediaan kendaraan
dinas
100 % 97,36 %
b. Pengadaan meubelair
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98,388,000,- dan terealisasi sebesar
Rp.97,145,000,- atau 98.74 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal
pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan pejabat pengadaan barang
- Pembentukan pejabat pemeriksa barang
- Penerimaan dokumen pengadaan barang
- Proses pelaksanaan pengadaan barang
- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.20
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp.98,388,00
0
Rp. 97,145,000
Keluaran
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Setengah Biro
- Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
- Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
- Belanja Modal Pengadaan sofa
- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku
- Belanja Modal Rak TV
- Belanja Meja Komputer
- Belanja Meja Telepon
- Belanja Modal Meja Tamu
8
10
30 5
7 2
4 1
1
8
10
30 5
6 2
4 1
1
Hasil Tersedianya sarana prsarana kantor 100 % 98,74 %
c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
39
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 93,800,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.93,800,000,- atau 100 %, kegiatan ini untuk membiayai
pemeliharaan halaman dan taman kantor, juga untuk perbaikan atap gedung
dan genting yang rusak.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.21
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 93,800,000 Rp. 93,800,000
Keluaran Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan lingkungan kantor
12 Bulan
12 Bulan
Hasil Terciptanya lingkungan kantor yang rapi
dan nyaman dalam bekerja
100 % 100 %
d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 189,665,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 185,885,000,- atau 98,01%. Pelaksanaan kegiatan ini untuk
adalah biayai pemeliharaan kendaraan dinas opersional sebanyak 4 (empat)
unit kendaraan roda empat, belanja service, serta belanja eksploitasi
kendaraan opersional.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.22
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp.
189,665,000
Rp.
185,885,000
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
roda 4 (empat)
4 unit
4 unit
Hasil Terpeliharanya kendaraan operasional kantor
100 % 98,01 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14,875,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 14,822,500,- atau 87%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa
pengadaan pakaian olah raga bagi karyawan/ ti Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.23
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp.
14,875,000
Rp.
14,822,500
Keluaran Tersedianya pakaian beserta sepatu olah
raga
35 stel
35 stel
Hasil Terciptanya kenyamanan kerja Aparatur 100 % 99,05 %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17,660,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.17,660,000,- atau 100%, dengan produk yang dihasilkan berupa :
(a) laporan keuangan akhir tahun yang terdiri dari :
1) Laporan keuangan bulanan
2) Laporan keuangan triwulan
3) Laporan keuangan semesteran
4) Laporan keuangan tahunan
5) Laporan realisasi anggaran (LRA)
(b) buku laporan :
1) Buku laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2012
2) Buku laporan Tahunan BPBD (LAPTAH) tahun 2012
3) Buku Rencana kinerja (RENJA) BPBD tahun 2013,
Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut :
1) Pembuatan surat ke tiap bidang
2) Rapat –rapat persiapan & penentuan jadwal
3) Pembentukan Tim
4) Pembuatan surat tugas
5) Penyusunan draft laporan dan buku laporan oleh masing-masing tim
6) Pembagian draft ke tiap bidang untuk dikoreksi
7) Penyusunan draft hasil koreksi
8) Finalisasi draft
9) Penandatanganan
10) Pencetakan produk laporan
11) Penyampaian produk
12) Rekonsiliasi
13) Evaluasi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.24
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 17,660,000 Rp. 17,660,000
Keluaran
Tersusunnya laporan :
1) Keuangan akhir tahun 2) LAKIP
3) LAPTAH
4) RENJA
1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Hasil
Terinformasikannya laporan capaian
kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja
100 % 100 %
41
4.2.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tiap Bidang
1. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
dianggarkan sebesar Rp. 825,000,000 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
dengan anggaaran sebesar Rp.525,000,000,- .
b) Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat
Pengungsian dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,-
a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.525,000,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.524,549,800,- atau 99,91 %, dengan sisa anggaran Rp.450.200,-
kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa kegiatan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan tim & panitia
- Penyusunan agenda
- Belanja modal pengadaan alat-alat kelengkapan pelatihan :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan pejabat pengadaan barang
Pembentukan pejabat pemeriksa barang
Penerimaan dokumen pengadaan barang
Proses pelaksanaan pengadaan barang
Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang
- Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pendidikan TRC dan UCS
Seksi Kesiapsiagaan
Mengadakan pembentukan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat
(TRC) sebanyak I (satu) angkatan dan Unit Cegah Siaga (UCS)
sebanyak 4 (empat) angkatan.
Tim TRC berasal dari unsur pemerintahan
Tim UCS beranggotakan :
Angkatan I : Masyarakat umum
Angkatan II : Masyarakat dan Mahasiswa
Angkatan III : Masyarakat dan LSM
Angkatan IV : Siswa/ i Pramuka tingkat SMU
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.25
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 525,000,000 Rp. 524,549,800
Keluaran
Terlaksananya Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Unit Cegah Siaga (UCS)
Terbentuknya
TRC pada setiap
Kecamatan. Terbentuknya
UCS pada setiap
1 Angkatan
4 Angkatan
Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Bandung. Terlaksanya
Kecamatan
Hasil
Terbentukanya Tim Reaksi cepat
(TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat
Kabupaten Bandung.
Terselenggaranya koordinasi
pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan di Kabupaten
Bandung
100 % 100 %
- Permasalahan
Anggaran kegiatan ini sebelum perubahan adalah sebesar
Rp.175,000,000,- dan habis pada bulan Oktober 2012. Kemudian setelah
perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.525,000,000,-, dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 524,549,800,- dan sisa sebesar Rp.450,200,-. Karena
untuk menghadapi bencana yang terjadi maka pada anggaran perubahan
dengan tambahan sebesar Rp.350,000,000,-, kegiatan yang dilaksanakan
adalah :
1) Pembentukan dan pelatihan Unit Cegah Siaga (UCS) yang mandiri
dalam penanggulangan bencana sebanyak 2 (dua) angkatan.
2) Apel siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Serta Gladi
Posko Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.
- Penyelesaian masalah
Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran berada
pada kas daerah yaitu sebesar Rp.450,200,-.
b. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Pengungsian
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300,000,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.298,921,200,- atau 99,4 %, kegiatan ini ditujukan untuk
membiayai pembelian logistik dan obat-obatan diantaranya :
1) Belanja barang pakai habis
2) Belanja bahan material
3) Belanja pakaian kerja
4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel
5) Belanja modal pengadaan gergaji mesin
Dari kegiatan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- Belanja barang pakai habis, bahan material dan pakaian kerja.
- Untuk belanja pengadaan :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan pejabat pengadaan barang
Pembentukan pejabat pemeriksa barang
Penerimaan dokumen pengadaan barang
Proses pelaksanaan pengadaan barang
43
Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.26
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 300,000,000 Rp. 298,921,200
Keluaran
Mempercepat penangulangan bencana dengan tersedianya logistik dan obat-
obatan bagi korban bencana di pengungsian :
1) Belanja barang pakai habis
2) Belanja bahan material 3) Belanja pakaian kerja
4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel
5) Belanja modal pengadaan gergaji mesin
300 Paket
3286 satuan 398 buah
1 unit
1 unit
300 Paket
3200 satuan 398 buah
1 unit
1 unit
Hasil
Menurunnya jumlah korban bencana
dan terpenuhinya kebutuhan logistik untuk korban bencana
100 % 89,8 %
2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 475,000,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.475,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk
membiayai pelaksanaan 2 (dua) bidang, yaitu :
a) Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dianggarkan sebesar
Rp.250,006,000,- untuk rapat koordinasi dan perjalanan dinas rehabilitasi
rekonstruksi bencana antar SKPD dengan wilayah, Provinsi dan tingkat
pusat, sehingga tersusun bahan/dokumen/data rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.
b) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan anggaran sebesar
Rp.224,994,000,- untuk membiayai rapat koordinasi dan perjalanan dinas
tanggap darurat bencana serta terlaksananya penanganan bencana
secara cepat dan tepat.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.27
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu
Rp. 475,000,000 Rp. 475,000,000
Keluaran
Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan
dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Rehab Rekon
Pasca Bencana, Baik Tingkat Kabupaten (antar SKPD dan
Wilayah),tingkat Provinsi, maupun Tingkat Pusat.
Hasil
Terbentuknya kelompok penilai
kerusakan dan kerugian akibat bencana
Tersedianya bahan/dokumen/data
untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bandung
Terselenggaranya penanganan
Tanggap Darurat Bencana secara cepat dan tepat
untuk mengurangi jatuhnya korban
jiwa
1 kelompok
1 dokumen per
kejadian bencana
100 %
1 kelompok
1 dokumen per
kejadian bencana
100 %
3. Program Perencanaan Pembagunan Daerah Rawan Bencana
a. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135,000,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.135,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai
beberapa agenda, diantaranya yaitu :
Pengeplotan peta lokasi rawan bencana
Koordinasi mitigasi dengan SKPD terkait
Mitigasi bencana di daerah tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten
Bandung.
Membuat sketsa peta dan menyusun peta lokasi rawan bencana.
Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan daerah yang berisiko
bencana.
Penyebarluasan informasi peta daerah rawan bencana.
Sosialisasi penyebab dan pencegahan bencana dan memberikan himbauan
kewaspadaan dalam menghadapi bencana.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.28
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan
waktu
Rp. 135,000,000 Rp. 135,000,000
Keluaran
Terlaksananya penyusunan mitigasi
bencana di Kabupaten Bandung
267 desa dan 9
kelurahan di Kabupaten
Bandung
267 desa dan 9
kelurahan di Kabupaten
Bandung
Hasil
Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam
pengurangan resiko bencana, dalam
bentuk dokumen mitigasi dan peta.
100 % 100%
45
4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-
Undangan Daerah.
Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarkan sebesar
Rp.215,000,000,- terealisasi sebesar Rp.204,838,000,- pada bulan Oktober
2013 dengan sisa anggaran Rp.10,162,000,- . Kemudian pada APBD perubahan
anggaran bertambah Rp.150,000,000,- . Jadi anggaran yang tersedia sebesar
Rp.160,162,000,-.
Jadi setelah APBD perubahan anggaran menjadi Rp. 365,000,000,- dan
terealisasi sebesar Rp.358,706,250,- dengan sisa anggaran Rp.6,293,750 atau
98,28 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa agenda,
diantaranya yaitu :
Rapat-rapat persiapan dan penyusunan agenda
Rapat pembentukan panitia
Workshop lokakarya penyusunan draft raperda penanggulangan bencana di
Kabupaten Bandung
Proses penyusunan draft dan pencetakan
Rapat pembahasan draft dengan komisi DPRD
Revisi dan penyusunan dengan Bagian Hukum Setda
Rapat lanjutan dengan komisi DPRD
Pengesahan Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung
Belanja barang dan jasa untuk agenda Sosialisasi Perda Penanggulangan
Bencana Di Kabupaten Bandung :
- Pembentukan pejabat pengadaan barang
- Pembentukan pejabat pemeriksa barang
- Penerimaan dokumen pengadaan barang
- Proses pelaksanaan pengadaan barang
- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang
Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.29
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu
Rp. 365,000,000 Rp. 358,706,250
Keluaran
- Tersusunnya dokumen kajian
akademis sebagai landasan/pedoman dalam
penyusunan draft RAPERDA Penanggulan Bencana di Kabupaten
Bandung - Terlaksananya sosialisasi perda
penanggulangan bencana di
Kabupaten Bandung
1 dokumen
100%
1 dokumen
100%
Hasil Tersedianya dokumen kajian
akademis penyusunan draft Raperda
100 % 98,28 %
Penanggulangan Bencana di
kabupaten Bandung, Tersosialisasinya Perda
Penanggulangan Bencana
- Permasalahan
Anggaran yang tersedia sebelum perubahan adalah sebesar
Rp.215,000,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 204,838,000,- dengan sisa
anggaran Rp.10,162,000 pada bulan April 2012 untuk kegiatan Workshop
RAPERDA Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Setelah
perubahan anggaran bertambah Rp.150,000,000,- menjadi sebesar
Rp.365,000,000,- pada bulan Nopember 2012 dengan realisasi Sub.kegiatan
sosialisasi perda penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung sebesar
Rp.153,868 ,250,- karena dipandang perlu di sosialisasikan, mengenai
Peraturan Daerah penangulangan Bencana yang telah disusun dan disahkan.
Dari total anggaran setelah perubahan, sisa anggaran yang tersedia adalah
sebesar Rp.6,293,750,-
- Penyelesaian masalah
Dari anggaran Rp.365,000,000,- terealisasikan sebesar
Rp.358,706,250 dengan sisa anggaran Rp.6,293,750,- yang dikembalikan
pada kas daerah Kabupaten Bandung.
2. SUMBER DANA ON CALL TANGGAP DARURAT BENCANA (BELANJA
TIDAK TERDUGA) DARI APBD KABUPATEN BANDUNG :
A. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kebakaran di Maruyung
Kejadian bencana kebakaran ini mendapat anggaran sebesar
Rp.61,413,000,- yang digunakan untuk belanja bahan baku dumlap (dapur
umum lapangan) bagi korban di pengungsian, membuka posko lapangan,
menyalurkan logistik .
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.30
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan
waktu
Rp. 61,413,000 Rp. 61,413,000
Keluaran Terlaksananya upaya tanggap darurat
melalui penyediaan dumlap.
100% 100%
Hasil Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
bantuan logistik bagi korban.
100% 100%
47
B. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kekeringan
Kejadian bencana kekeringan mendapat anggaran on call sebesar
Rp.117,974,400,-, yang digunakan untuk membiayai mobilisasi air bersih ke
wilayah kekeringan, demobilisasi, belanja langsung untuk honorarium personil
tanggap darurat kekeringan, visibilitas dan belanja ATK pendukung selama
masa tanggap darurat yaitu 7 (tujuh) hari.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.31
Indikator Tolak Ukur Kinerja
kuantitas kebutuhan Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM,
Bahan dan waktu
Rp.117,974,400
Keluaran
Tersedianya mobilisasi
bahan bakar minyak :
Truk
Quick responder Strada Triton
Toyota Hilux
Toyota Kijang
Minyak Pelumas untuk
kendaraan
Pembelian Tandon Air
Selang Hydrant
Selang Hydrant
Kran Air
3 unit
1 unit
1 unit
1 unit
3 unit
19 buah
1 buah
1 buah
19 buah
23 liter
20 liter
20 liter
20 liter
7 liter
5000 Liter
2.5" x 20
M
2.5" x 30
M
2.5 "
724,500
630,000
1,372,000
1,372,000
3,441,900
86,735,000
2,250,000
3,375,000
1,425,000
Personil
Visibilitas
Demobilisasi
Alat Tulis Kantor
27 orang
4 buah
spanduk
Pemeliharaa
n 3 unit
truk dan
upah supir
27 orang 9,450,000
1,600,000
3,150,000
1,000,000
Hasil Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk tanggap darurat
kekeringan di wilayah kekeringan
100%
C. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor
Kejadian banjir dan longsor yang terjadi pada November 2012
mendapat anggaran sebesar Rp.381,168,500,- yang digunakan untuk
membiayai mobilisasi belanja bahan bakar minyak, operasional dapur umum
lapangan, sewa alat berat dan uang lelah personil tanggap darurat banjir dan
longsor yang terjadi selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 19-25 November
2012.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 4.32
Indikator Tolak Ukur Kinerja
kuantitas kebutuhan Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM,
Bahan dan waktu
Rp 381,168,500
Keluaran
Tersedianya mobilisasi
bahan bakar minyak :
Solar Truk DUMLAP
Solar kendaraan roda 4
Pertamax kendaraan roda 4
Mobilisasi air bersih
Solar kendaraan exsavator
Bbm premium genset
2 unit
10 unit
5 unit
2unit
3 unit
2 unit
25 liter
25 liter
25 liter
25 liter
45 liter
7 Liter
1,575,000
7,875,000
8,575,000
1,575,000
4,252,500
441,000
Personil
Sewa alat berat
Opersional Dumlap,
belanja bahan baku
kegiatan :
1.Makanan pokok
pengungsi dan relawan
2. Air mineral
3. Gas elpiji 12 Kg
253 orang
3 unit
2 x 1
75 dus
8 tabung
253 orang
20 jam
3500 orang
89,600,000
10,200,000
245,000,000
7,875,000
4,200,000
Hasil
Terpenuhinya kebutuhan
dasar korban untuk
tanggap darurat banjir dan
longsor.
100%
Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD
Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah :
BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,-
BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,-
BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar Rp.381,168,500,-
Jumlah Rp. 560,555,900,-
49
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung di susun berdasarkan hasil Analisa program kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan RENSTRA BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015,
maka pada tahun 2012 BPBD telah melaksanakan program dan kegiatan
sebanyak 4 Program untuk 18 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPD
dan 4 Progran untuk 5 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib dan
Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp. 5,038,711,150, adapun sebagai
perinciannya sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung, berupa belanja pegawai sebelum perubahan
anggaran sebesar Rp. 1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran
sebesar Rp.1.737.551.250,- karena penambahan karyawan pada kantor BPBD
Kabupaten Bandung dengan realisasi Rp. 1,705,492,349 atau 98,15%.
2. Belanja Langsung urusan program yang terdiri dari 8 Program 23 Kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar
Rp.3,269,791,511,- atau 99,05 %.
Melihat pada realisasi anggaran pada tahun 2012, BPBD
Kabupaten Bandung memiliki akuntabilitas keuangan yang sangat baik yang
akan berdampak pada hasil kegiatan yang dilaksanakan.
Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja
program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan
yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan
program/kegiatan tahun 2012 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan
bencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.
5.2. Saran
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas
perencanaan program dan kegiatan guna mengurangi kerentanan terjadi
bencana di wilayah Kabupaten Bandung.
2. koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, , kesiapsiagaan,
tanggap darurat penanggulangan bencana,. rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain.
3. Menerapkan system pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan
amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur BPBD dalam melaksanakan
tugas– tugas kebencanaan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang
digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain
yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD.
5. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan
mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
yang dilaksanakan.
Demikian penyusunan Laporan Tahunan kami buat dimaksudkan
untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu
meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara
efektif dan efisien.