bab i · web viewperaturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2010 penggunaan kawasan...
TRANSCRIPT
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
PT Gunungbayan Pratamacoal (PT GBP) sebagai salah satu pemegang PKP2B generasi ke II Nomor : 002/ PK/PTBA-GBP/1994 tertanggal 15 Agustus 1994 dengan kode wilayah KW. 05PB0157 telah melakukan operasi penabangan dan produksi batubara sejak tahun 1999 dengan tingkat produksi batubara sampai dengan 5 juta ton. PT GBP mempunyai komitmen besar atas pelaksanaan konversi bahan galian antara lain dengan cara memanfaatkan potensi sumberdaya batubara yang ada secara optimal dan efisien.
PT Gunungbayan Pratamacoal (PT GBP) yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan pemegang ijin usaha pertambangan luas wilayah PKP2B PT. GBP KW. 05PB0157 sampai dengan saat ini adalah seluas 15.690 Ha, terletak di wilayah Kecamatan Kecamatan Jempang, Siluq Ngurai dan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
Sampai dengan saat ini, kegiatan operasional produksi masih terus dilakukan pada beberapa blok, yaitu Blok Tlaga, Jabor, Dame, Rusuh dan Blok Klawit. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan cadangan yang ada di wilayah PKP2B-nya, maka PT GBP berniat untuk melakukan pengembangan tambahan cadangan batubara, sehingga diharapkan operasi penambangan yang dilakukan oleh PT GBP mampu menambah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan .
Berdasarkan data eksplorasi yang terus dilakukan oleh PT GBP, sampai dengan tahun 2009 ditemukan tambahan cadangan batubara yang layak tambang pada Blok Tlaga, Jebor, Rusuh, Dame, Klawit dan Blok Payang, termasuk Pit Jumbo. Dengan adanya penambahan jumlah cadangan tersebut dan rencana pengembangan Blok Payang serta optimalisasi Pit Jumbo, maka PT GBP bermaksud merubah rencana tambang dan rencana produksi batubara di wilayah ini
Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen AMDAL dalam rangka untuk meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi.
Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengkaji sejauh mana timbulnya dampak negatif akibat kegiatan eksploitasi/penambangan batubara yang akan dilakukan dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, di mana setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan wajib menjaga, memelihara kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungannya, karena tanpa upaya ini daya dukung dan kualitas lingkungan akan mengalami penurunan dan pada akhirnya akan berimplikasi kepada terjadinya penurunan kualitas hidup dan penghidupan, maka perlu dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
PENDAHULUAN I - 1
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
1.2. TUJUAN DAN MANFAAT
1.2.1 Tujuan Proyek
Tujuan dilakukan kegiatan pertambangan batubara PT GBP adalah :
a. Implementasi kebijaksanaan batubara nasional bagi industri pertambangan batubara dalam diversifikasi energi. Meningkatkan pemakaian batubara untuk keperluan pembangkit listrik, industri semen dan industri pengguna lainnya seperti industry tekstil yang selama ini menggunakan BBM sebagai bahan bakar mulai beralih mengunakan batubara, hal ini merupakan indikasi yang positif bagi perusahaan pertambangan batubara.
b. Melakukan kegiatan lanjutan setelah tahap eksplorasi, sebagai rangkaian tahapan kegiatan pertambangan untuk mengembangkan potensi yang ada bagi kepentingan seluruh Stake Holder (masyarakat, pemerintah dan pengusaha).
c. Berkonstribusi dalam memenuhi kebutuhan energy secara nasional, regional maupun internasional karena telah terbukanya peluang pasar. Ikut berperan aktif dalam usaha pertambangan batubara untuk memasok kebutuhan batubara terutama pada sektor energy pembangkit listrik, industri semen dan industri lainnya.
d. Memberikan konstribusi dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kepasitan serta kemandirian masyarakat di sekitar lokasi pertambangan batubara PT GPB sehingga dapat terlepas dari ketergantungan pihak lain.
e. Memastikan bahwa biaya lingkungan sosial dan kesehatan dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan ekonomi dan penentuan alternative kegiatan yang akan dipilih.
f. Memastikan bahwa pengendalian, pengelolaan, pemantauan dan langkah – langkah perlindungan telah terintegrasi di dalam desain dan implementasi proyek serta rencana penutupan tambang.
g. Turut perperan serta dalam pembangunan berwawasan lingkungan di bidang pertambangan yang dilakukan melalui :
Pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif berdasar pendekatan teknologi, ekonomi dan institusional.
Penanggulangan dampak lingkungan akibat pembuangan limbah cair, emisi, debu, erosi, perubahan bentang alam, kerusakan vegetasi dan pencemaran air.
Pencegahan, penanggulangan dan penanganan terhadap hal-hal yang dapat timbul akibat perubahan tata guna lahan, hak dan penggunanan lahan.
Pencegahan dan penanggulangan masalah sosial budaya dan kesehatan masyarakat yang terjadi akibat kegiatan pertambangan batubara.
PENDAHULUAN I - 2
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
1.2.2. Manfaat
Kegiatan Pertambangan batubara PT GBP akan bermanfaat bagi pemrakarsa, instansi pemerintah yang terkait dengan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut :
a. Bagi pemrakarsa
1. Mendapatkan keutungan financial sebagai konsekuensi logis dalam melakukan usaha. Keutungan ini selain dirasakan oleh pengusaha juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan daerah.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan menyerap potensi tenaga kerja lokal, daerah dan nasional.
3. Mempunyai rencana operasi pertambangan batubara yang efisien dengan penanganan dan persiapan yang menyeluruh dalam organisasi proyek, yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan proyek pertambangan batubara.
4. Melindungi proyek dari tuduhan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini secara sah terbukti tidak ditimbulkan oleh proyek.
5. Melalui program CSR akan tercipta sikap/ pandangan yang positif masyarakat terhadap keberadaan serta aktivitas perusahaan sehingga semua pihak dapat hidup berdampingan secara harmonis.
b. Bagi Pemerintah Daerah
1. Mendorong pemerintah untuk memperhatikan iklim investasi di daerah di bidang pertambangan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Sebagai bahan rujukan dan masukan bagi Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup dan Instansi yang terkait dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan berkenanan dengan kegiatan pertambangan.
3. Untuk mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan konsistensi dan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di lokasi konsesi yang diijinkan oleh pemerintah.
c. Bagi Masyarakat Setempat
Dapat menjadi sarana pengembangan diri dan kemampuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebagai sumber informasi tentang rencana pengembangan wilayah di bidang pertambangan, sehingga membantu masyarakat setempat untuk dapat menyesuaikan rencana kegiatannya dengan kerjasama dengan perusahan.
PENDAHULUAN I - 3
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
1.3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya telah dibuat oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan dan penyusunan studi AMDAL. Peraturan perundang-perudangan ini juga merupakan acuan pemrakarsa proyek untuk melaksanakan studi ANDAL terhadap rencana usaha pertambangan PT GBP.
Tabel 1.1. Perijinan yang Telah Dimiliki PT Gunungbayan Pratamacoal
NO. NAMA IZIN NOMOR SURAT TANGGAL1. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan 2823/31.01/DJP/1998 28 Oktober 1998
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tentang Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT Gunungbayan Pratamacoal Untuk Membangun Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara Di Desa Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur
B XXV – 198/PP.72 25 April 2000
3. Keputusan Meteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Operasi kepada PT Gunungbayan Pratamacoal untuk Mengoperasikan Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara Di Desa Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur
KP.245 Tahun 2001 06 November 2001
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Tentang Penciutan Wlayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap Kegiatan Kajian Kelayakan dan Produksi PT Gunungbayan Pratamacoal.
054.K/40.00/DJB/2006 20 Januari 2006
5. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup tentang Penetapan Izin Lokasi Titik Penaatan Air Buangan di PT Gunungbayan Pratamacoal
660.I/929/Wastau-XI/2008
14 November 2008
6. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
S.145/MENHUT-VII/2009
03 Maret 2009
7. Rekomendasi atas lokasi titik Penaatan Air Buangan
660.5/122/AE-BLH/KBR/VI/2009
27 Mei 2009
8. SK Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun PT Gunungbayan Pratamacoal.
382 Tahun 2009 09 Juli 2009
9. Keputusan Direktur Jendral Mineral, Batubara Dan Panas Bumi, Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair
553.K/37.04/DBT/2009 09 September 2009
10. SK Bupati Kutai Barat tentang Izin Pembuangan Air Limbah Cair Dan Titik Penaatan Kegiatan Pertambangan Batubara PT Gunung bayan Pratamacoal
666.3545/K.723/2009 04 September 2009
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pemberian Izin Pembangunan Khusus Batubara Kepada PT Gunungbayan Pratamacoal Di Desa Sebelang Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
503/K.163/2010 23 Maret 2010
PENDAHULUAN I - 4
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Lanjutan Tabel 1.1.
NO. NAMA IZIN NOMOR SURAT TANGGAL12. Rekomendasi Izin Pengoperasian TERSUS
Batubara PT Gunungbayan Pratamacoal PU.607/01/02/Kanpel-KSNJ-2010
06 April 2010
13. Rekomendasi, tentang untuk poenerbitan surat Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya (LB3)
660.5/05/TPS/BLH-KBR/VI/2010
17 Juni 2010
14. Rekomendasi untuk Penerbitan Surat Izin Pembuangan Air Limbah (Settling Pond)
660.5/04/TP/BLH-KBR/VI/2010
17 Juni 2010
Selanjutnya dalam kaitannya dengan studi ANDAL ini bahwa dasar dari penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen ANDAL adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2. Peraturan yang terkait dengan Kegiatan Pertambangan Batubara PT Gunungbayan Pratamacoal Beserta Alasan Singkat Mengapa Peraturan Tersebut Digunakan Sebagai Acuan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
A. UNDANG-UNDANG1. Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Kegiatan pertambangan batu-bara berkaitan dengan aspek agraia (lahan dan tanah)
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja Kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek keselamatan tenaga kerja
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1981
WajibLapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Adanya kewajiban melaporkan tenaga kerja kepada instansi berwenang
4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007
Sebagai acuan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada negara
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Kegiatan pertambangan batubara ini diperkirakan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat (khususnya penyebaran wabah penyakit)
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990
Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem
Sebagai acuan dalam memperhatikan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
7. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1992 Jo No.1 tahun 2009
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, khususnya jaminan sosial tenaga kerja
8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992
Benda Cagar Budaya Upaya pelestarian apabila di sekitar kegiatan terdapat benda cagar budaya
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Karena kegiatan pertambangan Batubara PT GBP memberikan dampak yang luas terutama terhadap pertumbuhan dan perkembangan penduduk.
PENDAHULUAN I - 5
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
10. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992
Pemukiman dan Perumahan Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman bagi pekerja/buruh
11. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994
Pengesahan Konservasi oleh PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati
Sebagai acuan dalam memperhatikan aspek keanekaragaman hayati
12. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia Kaitan dengan transportasi untuk mobilisasi peralatan, material, dan hasil tambang batubara, khususnya yang melalui wilayah perairan
13. Undang-Undang RI Nomor 70 Tahun 1996
Kepelabuhan Sebagai acuan dalam pembangunan dan penggunaan pelabuhan untuk pemuatan batubara dan atau pembongkaran peralatan dan material
14. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000
Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah
15. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pengelolaan rencana kegiatan terkait dengan kepentingan para pihak, sehingga perlu memperhatikan aspek hak asasi manusia
16. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
Keterkaitan lahan rencana kegiatan dengan masalah kehutanan
17. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Adanya kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis
18. Undang-Undang RI Nomor 69 Tahun 2001
Kepelabuhanan Sebagai acuan dalam pengelolaan pelabuhan terutama untuk pengangkutan batubara
19. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002
Ketenagalistrikan Sebagai acuan dalam penanganan teknis ketenagalistrikan
20. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002
Lalulintas dan Angkutan Jalan Sebagai acuan dalam kegiatan mobilisasi peralatan, material, dan hasil tambang batubara
21. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan Sebagai acuan dalam mengelola tenaga kerja
22. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
23. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004
Sumber Daya Air Sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air
24. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Perikanan Sebagai acuan dalam memperhatikan aspek ekologi, terutama ekosistem habitat biota perairan/sungai (ikan, plankton, dan benthos)
25. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah, sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008
Adanya keterkaitan kewenangan daerah Kabupaten Kutai Barat dalam hal kegiatan usaha pertambangan batubara
PENDAHULUAN I - 6
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
26. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Adanya keterkaitan perimbangan keuangan dalam penyelesaian administrasi dan perijinan
27. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004
Jalan Sebagai acuan dalam pengaturan sarana transportasi batubara
28. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007
Penanaman Modal Kaitan dengan penyelesaian administrasi dan perijinan penanaman modal
29. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007
Penataan Ruang Sebagai acuan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
30. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007
Perseroan Terbatas Kaitan dengan pembentukan badan usaha
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Terkait dengan pemerintahan daerah serta hak otonominya.
32. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009
Lalulintas dan Angkutan Jalan Terkait dengan kegiatan angkutan batubara dan mobilisasi peralatan.
33. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara
Sebagai acuan kegiatan penambangan batubara
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rencana kegiatan pertambangan PT GBP perkirakan memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup sehingga harus memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
35. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Kesehatan Terkait dengan segala sesuatu aspek mengenai kesehatan pada kegiatan pertambangan PT GBP
B. PERATURAN PEMERINTAH1. Peraturan Pemerintah RI
Nomor 8 Tahun 1981 Perlindungan Upah Sebagai acuan dalam pelaksanaan
perlindungan upah terhadap pekerja/buruh
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004
Perlindungan Kehutanan Kegiatan pertambangan batubara harus memperhatikan aspek konservasi/perlindungan hutan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1991
Rawa Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan rawa
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991
Sungai Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan sungai
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1991
Penanggulangan Wabah Penyakit
Sebagai acuan dalam upaya penanggulangan wabah penyakit terhadap pekerja/buruh, termasuk masyarakat pada umumnya
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
Sebagai acuan dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material.
PENDAHULUAN I - 7
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1967
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai-mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001
Sebagai acuan kegiatan pertambangan
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2006
Sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
Sebagai acuan dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta pengangkutan batubara
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
Kegiatan pertambangan berhubungan dengan pemanfaatan jenis tumbuhan
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1999
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
Berhubungan dengan transportasi batubara pada perairan laut
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Rencana usaha/kegiatan haru mengacu pada peraturan AMDAL yang berlaku
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999
Pengendalian Pencemaran Udara
Sebagai acuan dalam upaya pengendalian pencemaran udara
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999
Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (sebagai perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999)
Rencana kegiatan ini harus melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan dalam kegiatannya.
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1994
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999
Sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan terhadap limbah B3
16. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup
Sebagai acuan dalam penyusunan AMDAL pertambangan batubara PT GBP.
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2000
Pengendalian Pemanfaatan dan Pencemaran Air
Karena kegiatan pertambangan PTGBP akan menggunakan air untuk kebutuhan karyawan dan juga akan menghasilkan limbah yang dapat mencemari badan perairan.
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produk Biomassa
Penggunaan lahan untuk pertambangan batubara akan memberikan dampak terhadap tanah
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001
Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
Digunakan sebagai acuan dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan khususnya kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
PENDAHULUAN I - 8
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001
Pajak Daerah Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran pajak daerah
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001
Retribusi Daerah Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran retribusi daerah
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001
Pembinaan Kepelabuhanan Sebagai acuan dalam pembangunan dan pemanfaatan pelabuhan
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun
Sebagai acuan dalam pengendalian bahan berbahaya dan beracun
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai-mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Sebagai acuan kegiatan pertambangan
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001
Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air
Berkaitan dengan pencemaran air akibat kegiatan pertambangan batubara
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004
Penatagunaan Tanah Karena kegiatan pertambangan ini berhubungan dengan penatagunaan lahan (tanah)
27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005
Waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu
Berkaitan dengan pembagian waktu kerja dan sektor usaha pertambangan.
28. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerin-tahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sangat terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008
Penataan Ruang Lingkup Nasional
Sebagai acuan penyesuaian pemanfaatan ruang areal rencana kegiatan dengan tata ruang nasional
30. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008
Pengelolaan Sumberdaya Air. Terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air PT GBP.
31. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Terkait dengan status kawasan pertambangan dalam tata ruang.
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sebagai acuan penyesuaian pemanfaatan ruang areal rencana kegiatan dengan penataan ruang
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
Wilayah Pertambangan Sebagai acuaan lokasi pertambangan batubara PT GBP
PENDAHULUAN I - 9
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara
Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara PT GBP
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
Penggunaan Kawasan Hutan Terkait dengan status kawasan pertambangan dalam tata ruang.
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara
Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara PT GBP
C. PERATURAN PRESIDEN ATAU SEJENIS1. Keputusan Presiden RI
Nomor 1 Tahun 1976 Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum
Kegiatan pertambangan batubara harus sinkron dan tidak tumpang tindih dengan sektor/kegiatan lainnya
2. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978
Convention On Inter-national Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora.
Terkait dengan flora dan fauna yang dilindungi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980
Wajib Lapor Lowongan Kerja Sebagai acuan dalam melaporkan lowongan kerja kepada instansi berwenang
4. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1987
Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora, 1973.
Terkait dengan flora dan fauna yang dilindungi.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1990
Pengendalian Dampak Lingkungan
Digunakan sebagai acuan karena kegiatan pertambangan batubara berdampak terhadap lingkungan hidup
6. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990
Pengelolaan Kawasan Lindung
Digunakan karena kegiatan pertambangan batubara ini ada kaitanya dengan kawasan hutan lindung
7. Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 1992
Pengesahan Vienna Convention for The Ozane Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete The Ozane Layer as Adjusted and Amanded by the Second Meeting of The Parties London, 27-29 Juni 1990
Terkait dengan fungsi hutan yang secara alami merupakan produsen oksigen (O2) yang juga merupakan bagian dari lapisan ozon.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1992
Satwa dan Bunga Nasional Terkait dengan satwa dan bunga nasional yang dilindungi.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1992
Pengesahan Basel Convention of The Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal.
Terkait dengan sisa buangan PT GBP yang berbahaya serta tatacara pembuangannya.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993
Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Kegiatan pertambangan batubara ini diperkirakan akan berdampak terhadap kesehatan pekerja
PENDAHULUAN I - 10
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
11. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukKepentingan umum
Terkait dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan PT GBP
12. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007
Perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratandi bidang penanaman modal
Terkait PT GBP yang termasuk bidang usaha yang melakukan penanaman modal.
D. PERATURAN MENTERI ATAU SEJENIS1. Peraturan Menteri
Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964
Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja
Sebagai acuan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja/buruh
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per-1/men/ 1976
Wajib Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan.
Untuk meningkatkan kemampuan dokter yang bertugas diperusahaan.
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/5/1978
Penetapan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi
Terkait dengan satwaliar yang dilindungi yang terdapat di areal pertambangan PT GBP.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per-1/men/ 1979
Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan keselamatan bagi perusahaan
Terkait dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1980
Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelengaraan Keselamatan Kerja
Sebagai acuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan keselamatan kerja
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1981
Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja
Sebagai acuan perusahaan dalam melaporkan penyakit akibat kerja kepada instansi berwenang
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 tahun 1982
Pelayanan kesehatan Tenaga Kerja
Kaitan dengan hak tenaga kerja untuk diberikan pelayanan kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528/Menkes/PER/XII/ 1982
Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan
Penggunaan air untuk karyawan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/Menkes/PER/XI/ 1983
Bahan Berbahaya Karena kegiatan pertambangan batubara menggunakan bahan kimia berbahaya.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/PER/XII/1982
Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan
Penggunaan air untuk pekerja/buruh
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.136/07.001/Phb.83
Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perhubungan
Kaitan dengan transportasi batubara
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.04/Men/1987
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penunjukan Ahli K3
Sebagai acuan dalam pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan (P2K3), dan penunjukan Ahli K3
PENDAHULUAN I - 11
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
13. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1987
Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Pence-maran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Sebagai acuan dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/Menkes/PER-VIII/1987
Pengendalian Pencemaran Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan
Penyediaan air untuk karyawan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 718/MENKES/PER/XI/1987
Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan
Sebagai acuan dalam penanganan dampak kebisingan akibat kegiatan pertambangan
16. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep 02/MENKLH/1988 Lingkungan
Pedoman Penetapan Baku Mutu
Sebagai acuan yang dipakai dalam menetapkan status mutu lingkungan
17. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan Nomor 429/KPTS-II/1989
Pedoman Pengaturan Bersama Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan
Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990
Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air
Sebagai acuan dalam pemanfaatan untuk keperluan pekerja/buruh
19. Keputusan Menteri Kehutanan No. 837/Kpts-II/1990
Larangan Penebangan Pohon di 100 meter Kiri Kanan Sungai dan 200 meter dari radius mata air.
Karena di dalam Areal Pertambangan PT GBP terdapat sungai-sungai.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1990
Tata Cara Pemusnahan Pelumas Bekas dan Pengawasannya.
Karena PT GBP dalam kegiatannya menggunakan pelumas yang berpotensi mencemari lingkungan.
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
Karena merupakan acuan dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material.
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993
Sempadan Sungai, daerah manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai dan Bekas sungai
Karena di dalam dan sekitar areal pertambangan PT GBP terdapat sungai-sungai.
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 255/2011/MPE/1993
Pelaksanaan Inspeksi Tambang
Sebagai acuan dalam kegiatan inspeksi tambang
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-13/Men-KLH/3/1994.
Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL.
(Keputusan keempat ayat 3) rapat komisi AMDAL wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan.
PENDAHULUAN I - 12
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
25. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994
Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal
Sebagai acuan dalam memperoleh ijin lokasi pertambangan
26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994
Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi
Pengawasan dan penerapan RKL dan RPL
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-XII/MENLH/X/95
Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
Sebagai acuan penetapan baku mutu lingkungan hidup.
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 13/MENLH/3/1995
Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Sebagai acuan baku mutu emisi tidak bergerak
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep 51/MENLH/10/1995
Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri
Sebagai acuan dalam menetapkan status mutu limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara
30. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 555.K/26/MPE/1995
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum
Sebagai acuan dalam melaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
31. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 K/008/ MPE/1995
Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Tercemarnya Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum
Sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan tercemarnya lingkungan
32. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996
Sistem Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja
Sebagai acuan dalam pengelolaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 48/MENLH/11/1996
Baku Tingkat Kebisingan Sebagai acuan menetapkan status tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara
34. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 187/men/1996
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
Karena kegiatan pertambangan menggunakan bahan kimia berbahaya.
35. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 1997
Usia Kerja Produktif Karena Kegiatan pertambangan yang banyak melibatkan tenaga kerja, tidak diperkenankan menggunakan tenaga kerja di luar umur yang telah ditentukan.
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 49/MENLH/11/1996
Baku Mutu Tingkat Getaran Sebagai acuan menetapkan status tingkat getaran yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara
37. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 50/MENLH/11/1996
Baku Mutu Tingkat Kebauan Sebagai acuan menetapkan status tingkat kebauan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara
PENDAHULUAN I - 13
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
38. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45/MENLH/10/1997
Indeks Standar Pencemaran Udara
Sebagai acuan menetapkan status tingkat pencemaran udara yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara
39. Keputusan Kepala Bapedal No. 299 Tahun 1996
Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Aspek sosial merupakan begian yang perlu dikaji secara mendalam dalam penyususnan dokumen AMDAL ini sehingga dampak negatif yang timbul dari rencana kegiatan ini dapat dikelola secara baik.
- Aspek sosial dalam AMDAL adalah telaahan yang yang dilakukan terhadap komponen demografi, ekonomi, dan budaya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen lain yang disusun dalam dokumen AMDAL ini.
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Sebagai acuan penerapan kesehatan di lingkungan kerja bagi para pekerja/buruh tambang
41. Keputusan Menteri Negara Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah
Kaitan dengan ijin usaha kuasa pertambangan
42. Peraturan Menteri Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Sebagai acuan dalam penyelesaian masalah tanah dan pembebasan lahan masyarakat adat
43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 41/MENLH/8/1999
Baku Mutu Udara Ambien Sebagai acuan menetapkan status mutu udara ambien yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara
44. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-51/MEN/1999
Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja
Sebagai acuan dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
45. Keputusan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor 146/Kpts.II/1999
Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Kawasan Hutan
Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi tambang batubara
46. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : 187/Men/1999
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
Sebagai acuan pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dalam operasional kegiatan.
47. Per Men LH No. 24 tahun 2009
Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Untuk mengetahui proses penilaian dokumen AMDAL
48. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1453K/29/MEM/2000
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum
Sebagai acuan dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan usaha pertambangan
PENDAHULUAN I - 14
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
49. Kepmenhut dan Perkebunan No.104/Kpts-II/2000
Tatacara mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.
Sebagai pedoman PT GBP mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar untuk kepentingan konservasi.
50. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-150/Men/2000
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.
Terkait masalah ketenagakerjaan di PT GBP.
51. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/SK/VIII/-2001
tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
Sebagai acuan penyusunan AMDAL, khusus yang terkait dengan aspek kesehatan
52. Kepmenkes No. 876 Tahun 2001
Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
Sebagai pedoman dalam prakiraan dan pembahasan terhadap dampak kesehatan lingkungan
53. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000
Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan Umum
Sebagai pedoman tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota
Terkait dengan wewenang yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat.
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/-MENKES/ SK/2002
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Sebagai acuan dalam penggunaan air minum yang memenuhi standar kesehatan untuk keperluan pekerja/buruh
56. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
Sebagai acuan dalam menjaga kesehatan lingkungan kerja
57. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/Menkes/SK/XI/2002
Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara
Sebagai acuan dalam pengelolaan pencemaran udara di lokasi kegiatan tambang batubara
58. Kepmenkes No.289/Menkes/SK/III/2003
Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan
Acuan dalam pengendalian dampak pencemaran udara.
59. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003
Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
Sebagai acuan pengambilan sampel air
60. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003
Hygiene Sanitasi Jasa Boga Karena adanya kantin untuk jasa boga karyawan.
61. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003
Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
Sebagai acuan mengendalikan dampak pencemaran air pada kegiatan pertambangan
62. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagian Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara
Kaitan dengan air limbah/air asam tambang
63. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003
tentang Pengkajian untuk Status Baku Mutu Air
Sebagai acuan untuk mengkaji status baku mutu air
PENDAHULUAN I - 15
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
64. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289/-Menkes/III/2003
Prosedur Pengen-dalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan
Sebagai acuan dalam pengendalian dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan
65. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/2003
Penataan ruang. Bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukkan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (THGK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata guna Hutan Kesepakatan (THGK).
66. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003
Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air LimbahKe Air Atau Sumber Air
Sebagai acuan perizinan terhadap kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air
67. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2004
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
Karena kegiatan Pertambangan PT GBP akan menghasilkan memberikan dampak yang berpotensi mencemari lingkungan.
68. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
Sebagai acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL kegiatan pertambangan batubara
69. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia No. 102 Tahun 2004
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
Digunakan dalam operasi pertambangan batubara PTGBP.
70. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen AMDAL
71. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Sebagai acuan pelaksanaan penyusunan Dokumen AMDAL
72. Permen LH No. 3 tahun 2008
Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
Karena dalam operasionalnya PT GBP akan menggunakan bahan B3
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Sebagai dasar dalam pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun pada kegiatan penambangan batubara
PENDAHULUAN I - 16
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
74. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008
Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
Adanya keterkaitan koordinasi dalam proses pengesahan Dokumen AMDAL
75. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/MENHUT-II/2008 tanggal 10 juli 2008
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Sebagai acuan dalam pemanfaatan kawasan hutan
76. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.12/Menhut-II/2009
Pengendalian Kebakaran Hutan.
Terkait dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutyan yang akan dilakukan oleh PT GBP.
77. Permenhut No.P 56 MENHUT-II/2008
Tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan
Sebagai acuan dalam penentuan `tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi
78. Permenhut No.P.58 / Menhut-II/ 2009 tanggal 04 September 2009.
Penggantian nilai tegakan dari izin pemanfaatan kayu dan atauDari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman
Sebagai pedoman penggantian nilai tegakan dari izin pemanfaatan kayu PT GBP.
79. Permen LH No.18 Tahun 2009
Tatacara Perizinan Limbah B3 Karena dalam operasionalnya PT GBP akan mengasilkan limbah B3.
80. Permen LH No.24 tahun 2009
Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
Untuk mengetahui proses penilaian dokumen AMDAL.
81. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/V/2010
Kualitas Air Minum Digunakan sebagai acuan pengawasan kualitas air
82. Permen LH No.30 Tahun 2009
Tata laksana perizinan dan pengawasan limbah B3 serta pemulihan akibat pengawasan limbah B3.
Karena dalam operasionalnya PT GBP akan mengasilkan limbah B3.
E. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL1. Surat Edaran Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987
Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Sebagai acuan dalam penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi Nomor SE-01/SE/MENAKER/-1988
Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Lingkungan Kerja
Pedoman penentuan tingkat kebisingan akibat kegiatan pertambangan
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi Nomor SE-02/SE/MENAKER/1988
Baku Mutu Bahan Kimia di Udara
Pedoman penentuan kualitas udara akibat pertambangan
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor KEP-056 Tahun 1994
Pedoman Umum Mengenai Ukuran Dampak Penting
Pedoman dalam pengukuran dampak penting yang ditimbulkan oleh kegiatan
PENDAHULUAN I - 17
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
5. Keputusan Kepala Bapedal No.68/05/1994
Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Sebagai acuan dalam hal perijinan melakukan penanganan pada limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor KEP.01-05/Bapedal/09/1995
Tata Cara Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah B3
Sebagai acuan penanganan limbah B3 dari kegiatan pertambangan batubara
7. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 2/Bapedal/09/1995
Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Karena kegiatan pertambangan batubara menggunakan bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan.
8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 3/Bapedal/09/1995
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Karena kegiatan pertambangan batubara menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan
9. Keputusan Kepala Bapedal No 4/Bapedal/09/1995
Tata Cara Persyaratan, Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
karena kegiatan pertambangan batubara menggunakan bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan.
10. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 5/Bapedal/09/1995
Simbol Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Karena kegiatan pertambangan batubara menggunakan bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan.
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 255/Bapedal/09/1996
Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
Pedoman pengelolaan limbah B3/oli bekas yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep 299/11/1996
Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL
Pedoman studi sosial ekonomi dalam penyusunan AMDAL
13. Keputusan Kepala Bapedal No. 299 / II / 1996
Pedoman teknis kajian aspek sosial dalam AMDAL
Sebagai pedoman teknis dalam mengkaji aspek sosial di lokasi studi dalam penyusunan dokumen AMDAL ini.
14. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP-107 / KABAPEDAL / 11 / 1997
Pedoman Teknis Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara
Karena merupakan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran udara.
15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-105 tahun 1997
Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan serta rencana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan PT GBP.
16. Surat Edaran Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 8/SE/-02/1997
Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
Pedoman pengelolaan limbah B3/oli bekas yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan
PENDAHULUAN I - 18
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
17. Keputusan Kepala Bapedal No. 27 Tahun 1997
Pedoman mengenai ukuran dampak penting
Sebagai pedoman untuk menentukan dampak penting yang akan terjadi pada kegiatan pembangunan Pertambangan PT GBP.
18. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep 124/12/1997
Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Pedoman studi kesehatan masyarakat dalam penyusunan Dokumen AMDAL
19. Keputusan Kepala Badan Pengendalian DampaK Llingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Sebagai acuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Dokumen AMDAL
F. KEPUTUSAN DIRJEN PERTAMBANGAN UMUM1. Keputusan Direktur Jenderal
Pertambangan Umum Nomor 336.K/271/DDJP/1996
Jaminan Reklamasi Pedoman jaminan reklamasi kegiatan pertambangan
2. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 693.K/008/DDJP/1996
Pedoman Teknis Pengendalian Erosi pada Kegiatan Pertambangan Umum
Pedoman pengendalian erosi akibat kegiatan pertambangan
G. PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Acuan penetapan/penggunaan tata ruang
2. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Kaltim Nomor 4 Tahun 1995
Pengendalian Pemboran, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Dari Perairan Umum
Karena kegiatan Penambangan melibatkan banyak tenaga kerja yang juga mempunyai kebutuhan akan air sehingga dalam pemakaian airnya harus sesuai dengan peraturan.
H. PERATURAN GUBERNUR KALIMATAN TIMUR ATAU SEJENIS1. Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 1988
Baku Mutu Lingkungan di Kalimantan Timur
Acuan Penentuan Kualitas Lingkungan
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Acuan penetapan/penggunaan tata ruang
3. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1997
Baku Mutu Kualitas Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lain di Provinsi Kalimantan Timur
Acuan ambang batas limbah kegiatan pertambangan batubara
PENDAHULUAN I - 19
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999
Penetapan Hasil Paduan Serasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Kalimantan Timur yang Merupakan Revisi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I KalimantanTimur
Sebagai acuan dalam menetapkan penggunaan tata ruang
5. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2000
Ketentuan Jarak Bagian Unit Pencucian dan Kolam Pengendapan (Setting Pond) Pertambangan Batubara yang Terletak Dekat Sungai, Danau, dan/atau Laut di Provinsi Kalimantan Timur
Acuan penentuan setting pond
6. Keputusan Gubernur Kaltim No.20 tahun 2000
Penetapan dana kompensasi kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan Provinsi Kaltim
Terkait dengan hak masyarakat untuk menerima kompensasi
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002
Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainya dalam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ganti Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 1997
Acuan ambang batas limbah kegiatan pertambangan batubara
8. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 20 Tahun 2002
Penetapan dana kompensasi kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan di Provinsi Kalimantan Timur.
Pemanfaatan hasil hutan kayu harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan, terkait dengan hak ulayat masyarakat setempat.
9. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2002.
Tentang Panduan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup.
Dalam pelaksanaan Penambangan PT GBP, masyarakat berhak untuk melaporkan / melakukan pengaduan apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan lngkungan hidup dan / atau apabila terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup serta sebagai acuan dalam hal penanganan kasus-kasus lingkungan hidup.
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2002
tentang Pedoman Konsultan Penyusun AMDAL di Provinsi Kalimantan Timur
Kaitan dengan aspek legalitas penyusun AMDAL
11. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.281/2008
Tentang pembentukan pos pengaduan dan pelayanan
Kaitanya dengan pembentukan pos pengaduan dan pelayanan dalam penjaringan aspirasi masyarakat sekitar lokasi pertambangan batubara.
I. PERDA KABUPATEN KUTAI BARAT1. Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001
Kewenangan Kabupaten Kutai Barat
Sebagai kebijakan dalam izin guna usaha pertambangan batubara
PENDAHULUAN I - 20
ANDAL PERUBAHAN KAPASITAS PRODUKSIPERTAMBANGAN BATUBARA PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
Tabel 1.2. Lanjutan
No. Peraturan Perundang-undangan Tentang Alasan Digunakannya Dasar
Hukum Tersebut
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2005
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat
Acuan penetapan/penggunaan tata ruang
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2006
Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi
Keterkaitan dengan proses ijin lokasi
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2006
Retribusi Limbah Cair Kewenangan pemerintah daerah untuk pemungutan retribusi limbah cair di kab. Kutai Barat
5. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor. 21 Tahun 2007
Penetapan harga dasar tanah dan tanam tumbuh dalam wilayah kabupaten Kutai Barat
Sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan penetapan harga dasar tanah dan tanam tumbuh dalam tahapan kegiatan pembebasan lahan.
6. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008
Urusan pemerintah yang menjadi kewenagan Kabupaten Kutai Barat
Pendelegasian urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah.
7. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008
Organisasi Dan Tata Kerja Inspectoral, Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tentang tata kerja organisasi di Kabupaten Kutai Barat.
8. Peraturan Daerah Kutai Barat No.800.05.660/ K.825/ 2009
Pembentukan Pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup
Kaitanya dengan pembentukan pos pengaduan dan pelayanan dalam penjaringan aspirasi masyarakat sekitar lokasi pertambangan batubara.
PENDAHULUAN I - 21