BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Umum

Menurut Setijowarno dalam Morlok (2003: 1) ”Transportasi adalah

memindahkan atau mengangkut dari suatu tempat ketempat lain”. Defenisi

lain menurut Setijowarno dalam Bowersox (2003: 1) “Transportasi adalah

suatu perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain,

dengan produk yang digerakkan atau dipindahkan ke lokasi yang

dibutuhkan atau diinginkan”. Dari beberapa pengertian sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari

suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana ataupun tanpa

sarana.

Seiring dengan sejak keberadaan umat manusia di muka bumi ini,

maka aktivitas transportasi juga dimulai. Mulai dari aktivitas transportasi

yang bersifat alami yang kemudian berkembang dengan menggunakan

teknologi modern sesuai dengan perkembangannya.

Berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Batusangkar,

aktivitas masyarakat kota juga semakin tinggi, seperti kegiatan

perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat. Peningkatan aktifitas atau

kegiatan akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah kegiatan

perpindahan orang dan barang. Khusus dalam Kota Batusangkar sebagian

besar masyarakat menggunakan moda transportasi darat dengan jenis

moda angkutan umum penumpang.

B. Angkutan Umum

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang

digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.

Macam-macam angkutan umum antara lain ojek sepeda, sepeda motor,

becak, mikrolet, bus umum (kota dan antar kota), kereta api, kapal feri,

dan pesawat. Pengguna jasa dari angkutan umum ini bervariasi, mulai dari

ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar dan lain-lain. Layanan angkutan

umum ini dapat berupa angkutan penumpang seperti angkutan kota, bus,

taksi, travel dan lain-lain dan ada yang melayani angkutan barang seperti

truk.

1. Pengelolaan Angkutan Umum

Untuk mendapatkan kepuasan semua pihak, maka angkutan umum

harus dikelola dengan baik yakni direncanakan dengan sebaik-baiknya

dan diimplementasikan sesuai dengan rencana tersebut. Selama ini

proporsi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan angkutan umum

sangat besar, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat semua

aspirasi dan keinginan mereka dapat ditampung dan

diimplementasikan sesuai dengan rambu-rambu yang ada.

Sementara itu dari pihak pemerintah, motivasi untuk melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan angkutan umum adalah karena

pemerintah tidak memiliki alokasi dana untuk pengadaan. Namun

sebenarnya pemerintahlah yang paling berwenang menentukan

kebijakan sekaligus paling bertanggungjawab terhadap keberadaan

angkutan umum bagi pergerakan masyarakat.

2. Pelayanan Kendaraan atau Angkutan Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang

Angkutan jalan, mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang

dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, bahwa untuk pelayanan angkutan

orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur,

dilakukan dalam jaringan trayek.

Ciri-ciri pelayanan angkutan umum sebagai berikut:

a. Khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke

moda lain

b. Berjadwal.

c. Menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang.

d. Menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan

hitam.

Ada beberapa indikator tingkat pelayanan angkutan umum, yaitu:

1) Tarif

Tarif adalah harga dari jasa angkutan yang diproduksi, dan

besarnya tarif ini akan menentukan besarnya penerimaan yang

dapat diperoleh dari penjualan jasa. Tarif juga bisa diartikan

sebagai biaya yang harus dikeluarkan setiap kali bepergian atau

setiap kali mengirim barangnya dari satu daerah ke daerah lainnya.

Tujuan tarif adalah untuk mendorong terciptanya penggunaan

sarana dan prasarana pengangkutan secara optimum dengan

mempertimbangkan rute layanan.

2) Kenyamanan

Kenyamanan bus meliputi kenyamanan fisik penumpang,

keindahan dan lingkungan. Kenyamanan fisik penumpang meliputi

kenyamanan dalam kendaraan maupun di tempat perhentian,

misalnya kenyamanan tempat duduk dan tempat berdiri,

kemudahan pada waktu masuk dan keluar kendaraan, tempat

meletakan barang dan lain-lain. Keindahan meliputi tempat duduk

yang bersih, tempat perhentian yang menarik, sedangkan

kenyamanan meliputi perlindungan lingkungan dari polusi udara

dan kebisingan.

3) Trayek

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993, trayek

adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan

orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan

perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak

terjadwal. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 pasal 5

menyebutkan trayek pengangkutan orang dengan kendaraan umum

dilayani dengan:

a) Trayek tetap dan teratur

Adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan

trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak

terjadwal. Misalnya bus besar, bus sedang, bus kecil, mikrolet

dan sebagainya.

b) Tidak dalam trayek

Adalah pelayanan angkutan umum yang dilakukan tidak dalam

jaringan trayek melainkan dilakukan dalam daerah operasional

tertentu. Misalnya travel dengan daerah operasional

Batusangkar. Untuk pelayanan angkutan orang dengan

kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, diatur dalam

jaringan trayek. Jaringan trayek tersebut antara lain:

(1) Trayek antar kota antar propinsi yaitu trayek yang melalui

lebih dari satu wilayah Provinsi Daerah Tingkat I,

mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

(a) Mempunyai jadwal tetap.

(b) Pelayanan cepat.

(c) Dilayani oleh mobil bus umum.

(d) Tersedianya terminal penumpang tipe A pada awal

keberangkatan.

(e) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas

jalan.

(2) Trayek antar kota dalam propinsi yaitu trayek yang melalui

antar daerah tingkat II dalam satu wilayah Provinsi Daerah

Tingkat I, diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri

pelayanan sebagai berikut:

(a) Mempunyai jadwal tetap.

(b) Pelayanan cepat dan/atau lambat.

(c) Dilayani oleh mobil bus umum.

(d) Tersedianya terminal sekurang-kurangnya tipe B, pada

awal pemberangkatan, persinggahan dan terminal

tujuan.

(e) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas

jalan.

(3) Trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu

wilayah kota madya Daerah Tingkat II atau trayek dalam

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Jaringan pelayanan umum di jalan perkotaan

diklasifikasikan atas empat macam trayek, yaitu:

(a) Trayek Langsung

Trayek langsung diselenggarakan dengan ciri-ciri

pelayanan sebagai berikut: mempunyai jadwal tetap,

melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang

bersifat masal dan langsung, dilayani oleh bus umum,

pelayanan cepat, jarak pendek, melalui tempat-tempat

yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan

menurunkan penumpang.

(b) Trayek Utama

Trayek utama diselenggarakan dengan ciri-ciri

pelayanan sebagai berikut: mempunyai jadwal tetap,

melayani angkutan antar kawasan utama, antar kawasan

utama dan pendukung dengan ciri melakukan

perjalanan pulang pergi secara tetap dengan

pengangkutan yang bersifat massal, dilayani oleh bus

umum, pelayanan cepat dan/atau lambat, jarak pendek,

melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk

menaikkan atau menurunkan penumpang.

(c) Trayek Cabang

Trayek cabang diselenggarakan dengan ciri-ciri

pelayanan sebagai berikut: mempunyai jadwal tetap,

melayani angkutan antar kawasan pendukung dan antar

kawasan pemukiman, dilayani dengan mobil bus

umum, pelayanan cepat atau lambat, jarak pendek,

melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk

menaikkan atau menurunkan penumpang.

(d) Trayek Ranting

Trayek ranting diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai

berikut: melayani angkutan dalam kawasan

pemukiman, dilayani dengan mobil bus umum dan/atau

mobil penumpang umum, pelayanan lambat, jarak

pendek.

(e) Melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk

menaikkan atau menurunkan penumpang.

4) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan yang

menghubungkan suatu kota dengan kota lain baik dalam satu

wilayah administrasi provinsi maupun yang berada di provinsi lain.

5) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan Kota Dalam Provinsi adalah angkutan yang melayani

trayek dari satu kota ke kota lain antar daerah kabupaten atau kota

dalam satu daerah provinsi. Contohnya bus dengan kapasitas

minimal angkutannya adalah 19 kursi, taksi dan mobil penumpang

sebanyak 8 kursi.

6) Angkutan Perkotaan

Angkutan perkotaan adalah angkutan yang mengangkut

penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam dalam kawasan

perkotaan dan masih terikat dalam trayek, contohnya: angkot, taksi,

bus kapasitas 19-28 kursi, bajaj, bemo dan oplet.

7) Angkutan Pedesaan

Menurut Djoko Setijowarno (2003: 54) “angkutan pedesaan adalah

angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kabupaten

dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang

umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur”.

8) Angkutan Barang Khusus

Menurut pendapat Djoko Setijowarno (2003: 56) “angkutan barang

khusus dapat dikategorikan atas barang curah, barang cair, barang

yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan dan

hewan hidup dan barang khusus lainnya”.

3. Permasalahan Angkutan Umum

Permasalahan yang dihadapi di bidang angkutan umum sebagai

bagian dari sistem transportasi sangat beragam sifatnya dan terdapat

pada setiap aspeknya, mulai dari tahapan kebijaksanaan sampai dengan

tahapan operasionalnya.

Beberapa contoh permasalahan yang dihadapi adalah antara lain

berhubungan dengan:

a. Stabilitas dan daya dukung jalur gerak yang berkaitan dengan

kondisi geologi dan geografis setempat.

b. Dampak yang timbul seperti polusi udara dan kebisingan.

c. Kapasitas atau daya angkut sarana dan prasarana dalam kaitannya

dengan makin besarnya kebutuhan yang ada berikut makin

tingginya kecepatan yang diminta.

d. Upaya perbaikan sistem metode pengendalian untuk meningkatkan

faktor keamanan dan keselamatan.

e. Pendanaan yang terbatas dan harus bersaing dengan kepentingan

yang lain, contohnya: pengembangan jaringan jalan untuk

mengimbangi pertumbuhan kendaraan.

f. Jumlah armada angkutan umum yang tidak sebanding dengan

permintaan masyarakat.

Selain masalah yang telah disebutkan di atas, ditambah lagi

masalah-masalah yang disebabkan oleh:

a. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat dan akibat

terjadinya urbanisasi terutama di kota-kota besar.

b. Penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien.

c. Kualitas dan jumlah kendaraan angkutan umum yang belum

memadai, seperti jaringan jalan yang belum tertata dengan baik

dan sistem pengendalian pelayanan yang belum berhasil ditata

secara konsepsional pelayanan (lebih dari 50% perjalanan

masyarakat berpindah moda lebih dai satu kali).

4. Jenis Sistem Angkutan Umum

Dalam masyarakat terdapat dua jenis sistem dalam angkutan umum

yaitu:

a. Sistem penggunaan bersama, yaitu kendaraan dioperasikan oleh

operator dengan rute dan jadwal yang biasanya tetap. Sistem ini

dikenal dengan transit system. Terdapat dua jenis sistem transit,

yaitu:

1) Mass transit, yaitu jadwal dan tempat pemberhentiannya telah

ditentukan. Contohnya bus way.

2) Para transit, yaitu tidak ada jadwal yang pasti dan kendaraan

dapat berhenti (menaikkan/menurunkan penumpang di

sepanjang rute).

b. Sistem sewa, dimana kendaraan bisa dioperasikan baik oleh

operator maupun penyewa, dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal

tertentu yang harus diikuti oleh pemakai. Sistem ini sering disebut

juga sebagai demand progresif system karena penggunaannya yang

tergantung kepada permintaan. Contoh sistem ini adalah jenis

angkutan taksi.

5. Perizinan Angkutan

Menurut pasal 173 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009,

perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang

dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Dalam

hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang

dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan izin.

Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka

untuk:

1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk

mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan

kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa

angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat

melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan

menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan

permintaan angkutan (demand) agar perusahaan dapat menjaga dan

mengembangkan usahanya.

Pada pasal 173 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 22

Tahun 2009, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan

angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

3. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

C. Faktor Muat Penumpang (Load Factor)

Load factor adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat

duduk per satuan waktu tertentu. Batas ideal load factor adalah > 70%

(Keputusan Menteri 35 tahun 2003). Untuk menentukan load

factor digunakan rumus berikut:

Lf = x100%

Dimana: Lf = Load Factor

JP = Jumlah penumpang per kendaraan umum

C = kapasitas penumpang per kendaraan umum

Berikut adalah tabel tipe angkutan umum berdasarkan kapasitas

penumpang:

Tabel 1. Kapasitas Penumpang

Sumber: Dasar-dasar Teknik Transportasi, Munawar, Ahmad, 2015

D. Waktu Tempuh

Waktu tempuh adalah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk

menempuh suatu perjalanan. Ada dua jenis waktu tempuh, yaitu:

1. Running Time

Adalah waktu yang digunakan untuk menempuh suatu panjang jalan

tertentu.

2. Travel Time

Adalah waktu yang digunakan untuk menempuh suatu panjang jalan

tertentu, termasuk waktu berhenti dan waktu tunggu.

E. Kecepatan

Kecepatan adalah perubahan kedudukan setiap satuan waktu.

Kecepatan juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak

yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak

tersebut.

Kecepatan dapat dinyatakan dengan rumus:

v =

dimana: v = kecepatan (km/jam)

d = jarak tempuh (km)

t = waktu tempuh (jam)

Umumnya kecepatan dibagi tiga jenis, yaitu:

1. Kecepatan Setempat (spot speed)

Adalah kecepatan kendaraan pada suatu saat diukur dari suatu tempat

yang ditentukan.

2. Kecepatan Bergerak (running speed)

Adalah kecepatan kendaraan rata-rata pada saat kendaraan bergerak

dan didapat dengan membagi panjang jalur dibagi dengan lama waktu

kendaraan bergerak menempuh jalur tersebut.

3. Kecepatan Perjalanan (journey speed)

Adalah kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan

antara dua tempat, kecepatan perjalanan dapat didefinisikan jarak

antara dua tempat dibagi dengan lama waktu bagi kendaraan untuk

menyelesaikan perjalanan antara dua tempat tersebut. Lama waktu ini

mencakup waktu berhenti yang ditimbulkan oleh hambatan

(penundaan) lalu lintas.

Dengan demikian, kecepatan perjalanan dan kecepatan gerak dapat

didefinisikan sebagai berikut:

Kecepatan perjalanan =

Kecepatan gerak =

Kecepatan yang diukur dalam penelitian ini yaitu kecepatan

perjalanan (journey speed). Waktu perjalanan adalah waktu yang

dibutuhkan oleh kendaraan untuk melewati seksi jalan yang disurvey

termasuk waktu berhenti karena hambatan-hambatan. Ada dua cara

yang berbeda untuk melaksanakan survey waktu perjalanan, yaitu

metoda pengamat bergerak (pengamat berada di dalam kendaraan yang

bergerak di dalam arus lalu lintas) dan pengamat statis (pengamat

berada di titik tertentu di sepanjang potongan jalan yang disurvey).

Kecepatan perjalanan rata-rata umumnya dirumuskan sebagai berikut:

V = =

Dimana: V = kecepatan rata-rata

s total = jarak tempuh total

t total = waktu tempuh total

Akibat adanya waktu menaikkan dan menurunkan penumpang

serta mengisi bahan bakar maka kecepatan rata-rata sepanjang trayek

yang sama dirumuskan sebagai berikut:

V=

Dimana: v = kecpatan rata-rata (km/jam)

S = jarak trayek yang di tempuh

ti = waktu yang diperlukan kendaraan I di jalan (i=1,2,3…n)

F. Headway dan Waktu Tunggu

Headway adalah interval waktu antara kendaraan angkutan kota yang

satu dengan kendaraan angkutan kota dibelakangnya untuk melalui satu

titik tertentu.

Headway dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

H =

dimana: H = waktu antara (menit)

f = frekuensi pelayanan (kendaraan/jam)

Waktu tunggu adalah waktu berhenti kendaraan umum di asal atau di

tujuan. Perhitungan waktu tunggu angkutan umum dapat diukur dari

setengah headway.

G. Waktu Perjalanan

Waktu perjalanan digunakan untuk mengukur waktu perjalanan suatu

angkutan umum setiap kilometer jarak tempuhnya. Waktu perjalanan dapat

dihitung dengan menggunakan persamaan:

W = T

J

Dengan: W = waktu perjalanan angkutan umum (menit/km)

J = jarak antar segmen (km)

T = waktu tempuh angkutan umum (menit)

H. Waktu Pelayanan atau Jam Operasi

Waktu pelayanan sangat berpengaruh terhadap perolehan rit (unit

transportasi pada satu jalur perjalanan) dalam satu hari, biaya operasional

angkutan umum dan pendapatan serta pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat.

I. Frekuensi

Frekuensi adalah jumlah kendaraan yang beroperasi dalam waktu 1

jam. Perhitungan frekuensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

f =

Dengan: f = frekuensi (jumlah kendaraan per menit)

N = jumlah kendaraan (buah)

J. Jumlah Kendaraan yang Operasi

Jumlah kendaraan yang beroperasi akan mempengaruhi banyaknya

jumlah penumpang yang akan memakai jasa pelayanan angkutan umum

tersebut.

K. Akhir dan Awal Perjalanan

Akhir dan awal perjalanan adalah waktu keberangkatan awal dan

waktu pulang terakhir.