bab ii kerangka pemikiran dan metode penelitian 011 2008 wij a... · deversifikasi bisnis yang...
TRANSCRIPT
BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN
A. Tinjauan Literatur
Penelitian mengenai manajemen pajak sebelumnya telah dilakukan oleh
Dewi Aprianty pada tahun 2004 dalam skripsi yang berjudul “Analisis
Manajemen Pajak atas Penggabungan Usaha (merger)”. Tujuan tesis tersebut pada
intinya adalah untuk menjelaskan secara umum pelaksanaan manajemen pajak
yang dapat dilakukan dalam upaya penggabungan usaha di Indonesia. Kajian
manajemen pajak tersebut hanya mencakup PPh Badan saja, namun juga
berkaitan dengan pelaksanaan PPh wthholding seperti PPh 21, PPh 23 dan PPh 26.
Dalam penelitian tersebut, Dewi Aprianty menarik kesimpulan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan penggabungan usaha (merger) penting bagi perusahaan
yang akan melaksanakan penggabungan usaha untuk menyusun suatu langkah
manajemen pajak yang tepat agar pelaksanaan penggabungan usaha dapat berjalan
dengan lancar tanpa kendala dan kesulitan dalam masalah perpajakan.
B. Tinjauan Pustaka
B.1 Hutang
Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu kewajiban kontraktual untuk
membayar kas berdasarkan permintaan atau pada saat yang telah ditentukan, yang
12ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
tercantum sebagai suatu kewajiban didalam neraca debitur7. Berhutang
merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi
usaha selain setoran modal oleh pemilik perusahaan (pemegang saham). Hutang
dapat berasal dari beragam sumber seperti bank, suplier atau pemodal di pasar
obligasi.
Meminjam uang (berhutang) tidaklah otomatis berarti suatu keputusan
yang buruk. Bahkan pada dasarnya berhutang akan menguntungkan perusahaan
sepanjang tambahan keuntungan dari investasi/ekspansi yang menggunakan
hutang tersebut memberikan hasil yang lebih tinggi dari tambahan beban
keuangan yang terjadi. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kekayaan pemilik
perusahaan yang merupakan tujuan berdirinya sebuah perusahaan.
B.2 Hutang Bermasalah
Yang dimaksud dengan hutang bermasalah umumnya terjadi sebagai suatu
akibat dari pemberian pinjaman atau pinjaman kas, investasi dalam efek hutang
piutang yang sebelumnya telah diterbitkan, atau pembelian barang dan jasa secara
kredit. Hutang tersebut dapat dikatakan menjadi hutang yang bermasalah apabila
debitur tidak dapat mengadakan pelunasan sesuai dengan perjanjian pada saat
transaksi, yang dikarenakan kondisi keuangan debitur tersebut sedang mengalami
kesulitan. Apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban atas hutangnya
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditor dapat mengajukan
klaim terhadap asset perusahaan. Tindakan ini dapat menyebabkan penyitaan asset
7 Peni R. Pramono, Mengelola Utang menjadi Laba, (Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2008), hal. 3.
13ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
dan pengaduan kepailitan (bangkrut). Sebagai konsekuensi dari penerbitan hutang
adalah kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan.
Kesulitan keuangan merupakan hal yang sulit didefinisikan, akan tetapi
menurut Stephen A. Ross, Westerfield dan Jaffe kesulitan keuangan
didefinisikannya sebagai berikut8:
“Financial distress is a situation where a firm’s operating cash flow are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade creditors on interest expense) and the firm is force to take corrective action. Financial distress may lead a firm to default on a contract and it may involve financial restructuring between firm, its creditors, its equity investors”.
Kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana kas suatu perusahaan tidak
mampu memenuhi kewajibannya dan perusahaan ditekankan untuk mengambil
langkah-langkah perbaikan. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan suatu
perusahaan tidak dapat memenuhi perjanjian dan diharuskan untuk merestruktur
kondisi keuangannya antara perusahaan, para kreditur dan para investor.
Kesulitan keuangan didefinisikan oleh Rico Lesmana dan Rudy Surjanto
sebagai9:
“Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atas hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, merupakan masalah insolvensi (insolvency) yang dapat menuntun perusahaan kearah kesulitan keuangan”.
8 Stephen A. Ross, Randolph Westerfield and Jeffrey Jaffe, Corporate Finance, Fifth
Edition, (Irwin McGraw Hill, 1999), hal. 793. 9 Rico Lesmana dan Rudy Surjanto, Financial Performance Analyzing, (Jakarta: PT. Elex
Media Komputindo, 2003), hal. 80.
14ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
B.3 Restrukturisasi Usaha
Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskinsson
mendefinisikan restrukturisasi sebagai: “changes in the composition of a firm’s
set of business and or financial structure”. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal yang
menjadi penyebab utama restrukturisasi yang umumnya terjadi adalah kenerja
perusahaan yang buruk, sejalan dengan tindakan koreksi atas aktivitas
deversifikasi bisnis yang berlebihan (over diversification). Kegiatan yang
berkenaan dengan restrukturisasi terbagi menjadi tiga, yaitu10:
1. Downsizing
Downsizing merupakan pengurangan jumlah karyawan dan terkadang juga
meliputi pengurangan unit operasional. Tindakan ini bisa mempengaruhi
ataupun tidak mempengaruhi komposisi bisnis dari portofolio perusahaan
yang bersangkutan.
2. Downscoping
Downscoping mengarah kepada divestasi unit bisnis, spin off atau
mengeliminasi unit bisnis yang tidak berhubungan dengan core business
dari perusahaan induknya. Dengan kata lain, downscoping merupakan
usaha perusahaan untuk focus kembali ke bisnis inti. Dengan focus pada
bisnis inti, perusahaan dapat dikelola dengan lebih efektif karena bidang
uasaha menjadi lebih focus dan manajemen menjadi lebih mudah untuk
mengerti perusahaan yang ada.
3. Leveraged Buyouts (LBO)
10 Michael A. Hitt, R. Duane Ireand and Robert E. Hoskisson, Strategic Management:
Competitiveness and globalization, (South-Western, 2000), hal. 231.
15ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Leveraged Buyouts merupakan tindakan restrukturisasi dimana ada satui
pihak di perusahaan dan/atau pihak luar membeli semua asset perusahaan,
sebagian besar dengan hutang dan memprivatisasi perusahaan. Tindakan
ini diambil untuk melindungi kepentingan pemilik yang melakukan LBO
dari pengaruh eksternal, sehingga pemilik bisa focus untuk
mengembangkan perusahaan kea rah yang diinginkan.
Sementara Milton L. Rock dan Robert H. Rock membedakan restrukturisasi
perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Portfolio Restructuring
Restrukturisasi ini melakukan peruibahan terhadap unit bisnis untuk
menciptakan konfigurasi bisnis yang kebih efektif. Efektifita diperoleh
dengan mengkombinasikan unit-unit bisnis yang memiliki competitive
advantage dan melepaskan lini bisnis yang tidak mampu menghasilkan
return yang lebih tinggio dibandingkan para pesaingnya.
2. Financial Restructuring
Berbeda dengan portfolio, financial restructuring lebih ke arah perubahan
struktur modal perusahaan. Umumnya aktivitas ini meliputi penambahan
posisi hutang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan perusahaan
menjadi menjadi salah take over.
3. Organizational Restructuring
Restrukturisasi ini meliputi perubahan corporate culture, proses dan
sistem serta jumlah karyawan.
16ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Pemulihan kembali perusahaan antara lain dapat ditempuh dengan melakukan
retsrukturisasi usaha. Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan yang
dikemukakan oleh Gunadi, antara lain ditempuh dengan cara merger, konsolidasi
(peleburan), pembubaran usaha (likuidasi), pembangkrutan (kepailitan),
pemecahan usaha (split off), pemekaran usaha (spin off), penilaian kembali aktiva
tetap (revaluasi), rekapitalisasi (penataan kembali permodalan) dan reorganisasi
usaha11. Selain restrukturisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan,
akuisisi, dan likuidasi, masih terdapat berbagai bentuk restrukturisasi lainnya.
Termasuk dalam restrukturisasi adalah restrukturisasi hutang12. Restrukturisasi
hutang juga merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pengusaha
dalam merestrukturisasi usahanya.
B.4 Restrukturisasi Hutang
Restrukturisai hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang
bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur.
Restrukturisasi hutang dilakukan sebagai usaha untuk membayar hutang
dengan merubah syarat perjanjian menjadi lebih lunak atau lebih ringan
dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses
restrukturisasi hutang karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur
kepada debitur. Konsesi semacam ini tidak akan diberikan oleh kreditur kepada
debitur apabila debitur tersebut tidak dalam kondisi kesulitan keuangan. Dari
pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap
11 Gunadi, op cit, hal. 7. 12 Gunadi, op.cit, hal. 61.
17ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
restrukturisasi hutang adalah pihak debitur yang bermasalah. Dari sisi debitur,
restrukturisasi hutang merupakan suatu tindakan yang harus diambil sebab
perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi
commitment-nya kepada debitur. Commitment yang dimaksud adalah dimana
debitur tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya
dengan kreditur, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan
tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau
cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup
perusahaan. Restrukturisasi hutang yang dilakukan diluar proses kepailitan di
pengadilan niaga juga menghindari terjadinya likuidasi perusahaan, yang berarti
terjadi penyelamatan lapangan kerja bagi ratusan ribu karyawan dan buruh.
Dampak yang akan timbul tersebut, antara lain:
1. Pihak debitur akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana di masa
yang akan datang
2. Nilai saham yang dimiliki oleh debitur akan mengalami penurunan,
disamping itu nilai usaha yang dimilikinya pun akan mengalami
penurunan nilai.
3. Pihak kreditur dapat mengumumkan bahwa pihak debitur yang bermasalah
tersebut sudah pailit atau bangkrut.
4. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh debitur akan membengkak atau
lebih besar daripada biasanya di dalam mempeoleh dana di masa yang
akan datang.
5. Debitur akan memiliki reputasi yang jelek di dalam dunia usaha.
18ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Berdasarkan dampak yang ada maka debitur diarahkan untuk mengambil langkah
restrukturisasi hutang guna menghindari masalah-masalah yang mungkin terjadi.
Bentuk-bentuk restrukturisasi hutang dapat berupa13:
1. Pembebasan (hair cut)
Pembebasan Hair Cut) merupakan potongan atau pengurangan atas
pembayaran bunga dan hutang yang dilakukan oleh pihak debitur.
2. Pengalihan harta debitur kepada kreditur untuk penyelesaian hutang (debt
to asset swap)
Debt to asset swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak
debitur dimana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi
kewajibannya kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman. Dan
pengalihan harta atau asset yang dimiliki oleh debitur ini ditujukan untuk
dikuasai oleh kreditur
3. Perubahan utang melalui penyertaan modal (debt to equty swap)
Debt to equity swap merupakan suatu langkah awal yang diambil oleh
pihak kreditur karena kreditur tersebut melihat dan mengamati bahwa
perusahaan dari debitur yang mengalami masalah keuangan tersebut
mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan dating,
dan ini merupakan cara yang bagus bagi kreditur untuk menambah laba,
yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitur menjadi penyertaan.
4. Penjadwalan kembali (rescheduling)
13 Gunadi, op.cit, hal. 62.
19ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Rescheduling adalah upaya untuk memperpanjang jangka waktu dalam
pengembalian hutang atau penjadwalan kembali terhadap hutang debitur
pada pihak kreditur.
Selain keempat bentuk restrukturisasi tersebut diatas masih ada beberapa model
restrukturisasi lagi, yaitu: penundaan atau penangguhan (moratorium),
pembebasan atau pengurangan bunga, konversi utang dengan obligasi atau
obligasi konversi (convertible bonds), penggantian obligasi (surat utang) lama
dengan obligasi baru (stappled bonds), penjualan asset tak produktif untuk
membayar utang, dan sebagainya14. Dalam menentukan dan memilih metode yang
sesuai dalam melakukan restrukturisasi hutang maka sangat tergantung pada
tujuan dari pihak debitur dan kreditur.
Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 54,
restrukturisasi hutang piutang mencakup namun tidak terbatas pada, satu atau
lebih kombinasi berikut ini15:
1. Transfer asset berikut ini: real estate, piutang kepada pihak ketiga, atau asset
lain dari debitur kepada kreditur untuk memenuhi sebagian atau seluruh
hutang piutang (termasuk transfer sebagai akibat dari kepemilikan kembali
atau sita jaminan).
2. Penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur untuk memenuhi
sebagian atau seluruh hutang piutang, kecuali jika saham diberikan dalam
rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk
14 Gunadi, op.cit, hal. 61. 15 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: IAI,
2002), hal. 54.3.
20ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
pengubahan hutang piutang menjadi pemberian saham (misalnya penukaran
obligasi konversi).
3. Modifikasi syarat-syarat hutang piutang, seperti satu atau lebih kombinasi
berikut ini:
i) Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa hutang;
ii) Perpanjangan jangka waktu pelunasan atau pengunduran tanggal jatuh
tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bungan yang
berlaku di pasar untuk hutang baru dengan resiko sama;
iii) Pengurangan (absolute atau kontinjen) jumlah pokok atau jumlah yang
harus dibayar pada saat jatuh tempo pada saat jatuh tempo hutang piutang
sebagaimana yang tercantum dalam instrument hutang piutang atau
dokumen perjanjian;
iv) Pengurangan (absolute atau kontinjen) bunga yang terhutang.
B.5 Tujuan Restrukturisasi Hutang
Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit yang
bermasalah yang sedang dialami oleh perusahaan, baik perusahaan manufaktur,
jasa maupun perusahaan dagang. Alasan untuk diadakannya restrukturisasi hutang
bagi debitur adalah sebagai berikut:
1. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus.
Penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai
apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisien, dan kuat.
21ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
2. Dengan melakukan restrukturisasi hutang maka perusahaan akan dapat
memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, caranya yaitu
berunding dengan kreditur dan melalui suatu argument yang cukup,
sehingga tercapai kesepakatan atau win-win solution. Argument yang
dimaksud adalah dimana pihak debitur mampu menunjukkan bahwa
keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan.
Selain alasan-alasan tersebut, melakukan restrukturisasi hutang bukan
hanya semata-mata karena perusahaan ada dalam suatu kondisi finansial yang
tidak baik, tetapi restrukturisasi hutang juga bisa dilakukan karena perusahaan
lebih memilih melunasi hutangnya dengan fix assets-nya atau barang
dagangannya daripada melunasinya dengan uang. Memang idealnya pelunasan
hutang seharusnya dilakukan dengan uang. Namun karena alasan satu dan lain hal
akhirnya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) bersedia untuk menerima
pelunasan hutang dengan harta atau barang dagangan milik pihak yang berutang
(debitur).
B.6 Pengalihan Aset sebagai Pelunasan Hutang (Debt to Asset Swap)
Debt to asset swap merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak
debitur dimana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi
kewajibannya kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman kepadanya16. Dan
pengalihan harta atau asset yang dimiliki oleh debitur ini ditujukan untuk dikuasai
oleh kreditur. Walaupun tidak dimaksudkan untuk dijual kembali namun dalam
16 Gunadi, op.cit, hal. 60.
22ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
keadaan tertentu dan karena alasan efisiensi maka asset dapat dijual kembali oleh
perusahaan.
Dalam penyelesaian hutang yang dilakukan dengan pengalihan asset milik
debitur, harta tersebut seharusnya dinilai menurut harga pasarnya. Atas selisih
antara harga pasar dengan nilai buku harta merupakan keuntungan atau kerugian
debitur. Debitur yang menyerahkan aktiva seperti harta tak bergerak, persediaan,
piutang, atau investasi untuk melunasi hutang biasanya akan mengakui dua jenis
keuntungan atau kerugian, yaitu: 1) keuntungan atau kerugian atas penyerahan
aktiva, dan 2) keuntungan yang timbul dari kelonggaran yang diberikan dalam
restrukturisasi hutang17. Kelonggaran yang dimaksud disini adalah keuntungan
yang diterima oleh debitur atas penghapusan sebagian hutangnya yang disebabkan
oleh perbedaan nilai anatara aset yang dialihkan dengan jumlah hutang yang haurs
dibayarkan oleh debitur.
B.7 Aspek Penghasilan atas Debt to Asset Swap
Pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset swap) tak
ubahnya seperti transaksi barter, namun demikian hal ini bisa menimbulkan
implikasi pajak terhadap pengakuan laba atau rugi bagi pihak yang mengalihkan
aset atau pihak yang menerima aset untuk pelunasan hutang.
Penghasilan atas transaksi pengalihan aset dapat diakui oleh debitur
apabila nilai asset yang dialihkan lebih kecil dari nilai buku hutang, maka pihak
debitur akan memperoleh keuntungan sebesar selisih lebih dari nilai asset yang
17 Muhammad Rusjdi, Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hal. 35-2.
23ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
dialihkan dengan nilai buku hutang, meskipun tidak ada aliran uang (cash) yang
diterima oleh debitur. Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2000 bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis
merupakan penghasilan. Dari sisi kreditur, keuntungan atau laba atas transaksi
pengalihan harta sebagai pembayaran hutang (debt to asset swap) dapat terjadi
apabila nilai asset yang diterima ternyata nilainya lebih besar dari nilai buku
piutang. Selain dapat diakuinya penghasilan, kerugian dalam transaksi pengalihan
harta juga dapat diakui. Dari sisi kreditur kerugian dapat terjadi apabila nilai asset
yang diterima lebih kecil daripada jumlah nilai buku hutang yang dialihkan. Dari
sisi debitur, dapat membawa kerugian apabila nilai aset yang dialihkan melebihi
nilai buku hutang.
Dalam transaksi debt to asset swap tidak tertutup kemungkinan
pembayaran hutang yang dilakukan bukan saja pembayaran terhadap pokok
hutangnya saja tetapi juga bunga pinjamannya. Dengan pembayaran bunga
pinjaman maka transassksi pembayaran bunga tersebut dikenakan withholding
tax, yaitu dikenakan PPh pasal 23 Undang-Undang PPh.
B.8 Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas Debt to Asset Swap
Transaksi pengalihan asset menjadi hutang (debt to asset swap)
merupakan transaksi penyerahan suatu barang kena pajak dari debitur kepada
kreditur dimana penyerahan tersebut merupakan salah satu penyerahan yang
terutang pajak. Oleh sebab itu selain terdapat aspek pajak penghasilan, transaksi
24ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
pengalihan harta menjadi hutang juga merupakan penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai. Seharusnya transaksi pelunasan hutang piutang tidak
dikenakan PPN bila pelunasan tersebut dilakukan dengan uang. Sesuai dengan
Pasal 4A UU PPN, uang tidak termasuk ke dalam kategori barang kena pajak.
Oleh sebab itu penyerahan uang untuk pelunasan hutang tidak termasuk dalam
penyerahan barang kena pajak. Namun karena yang digunakan untuk pelunasan
hutang tersebut adalah aset, maka penyerahan tersebut termasuk dalam kategori
penyerahan barang kena pajak yang dapat terutang PPN.
B.9 Manajemen Pajak
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan
melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas menajemen pajak
tergantung dari instrumen yang dipakai.
Secara umum, manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut18:
“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. (Sophar Lombanturuan:1996)
Dari definisi manajemen pajak diambil kesimpulan bahwa manajemen pajak
merupakan pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan perpajakannya
dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan
serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan, tanpa unsur
pelanggaran yang akan menyebabkan adanya sanksi atau denda. Manajemen pajak
18 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 6.
25ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
juga merupakan usaha yang menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak atau
manajer keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang
berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan
baik, efisien dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi yang maksimum bagi
perusahaan.Tujuan dari menajemen pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya
Tujuan dari diterapkannya manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi
manajemen pajak yang terdiri dari19:
a) Perencanaan pajak (tax planning)
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan
agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada
umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk
meminimumkan kewajiban pajak. Secara garis besar perencanaan pajak (tax
planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa
sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya
berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik
secara perpajakan maupun secara komersial.
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai
cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang
melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah
19 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 6.
26ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance pada prinsipnya berarti
melaksanakan berbagai transaksi semu untuk mengurangi jumlah pajak yang
seharusnya dibayar. Tax avoidance sendiri sebenarnya mempunyai beberapa
karakteristik, diantaranya
1. Transaksinya sering kali semu
2. Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang
berarti.
3. Tidak terdapatnya unsur resiko.
4. Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan
perpajakan.
Dalam aktivitas-aktivitas tax avoidance, seringkali wajib pajak mengeksploitasi
peraturan yang sebenarnya ditujukan untuk mengurangi unsur-unsur
ketidakadlilan di dalam aturan perpajakan. Bisa juga wajib pajak menggunakan
berbagai struktur legal untuk melindungi transaksi yang sebenarnya
dilaksanakan20. Tax evasion merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk
mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan yang
berlaku. Walaupun pada dasarnya tax avoidance dan tax evasion mempunyai
sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi tax evasion jelas-
jelas merupakan perbuatan ilegal.
Jika tujuan tax planning adalah merekayasa agar beban pajak dapat
ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi
20 Darussalam, Danny Septriadi, Cross Border Transfer Pricing, (Jakarta: Danny
Darussalam Tax Center, 2008), hal. 43.
27ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka tax planning disini sama
dengan tax avoidance karena keduanya berusaha untuk memaksimalkan
penghasilan setelah pajak.
b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementastion)
Apabila pada tahap perencanaan paak telah diketahui faktor-faktor yang
akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah
selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.
Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik
diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan
secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan
supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan. Disamping pembayaran pajak masih ada kewajiban pelaporan yang
juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya.
c) Pengendalian pajak (tax control)
Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak
telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi
persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak
adalah pemeriksaan pembayaran pajak.
28ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
B.10 Motivasi dilakukannya manajemen pajak
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax
planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu21:
1. Kebijakan pajak (tax policy) 2. Undang-Undang Perpajakan (tax law) 3. Administrasi perpajakan (tax administration)
Ketiga unsur tersebut saling berurutan dan saling mempengaruhi. Menurut
Suandy, motivasi orang melakukan manajemen pajak bersumber dari tiga unsur
sistem perpajakan tersebut. Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan
alternative dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.
Menurut Mansury, alternatif-alternatif tersebut meliputi:
1. Pajak apa yang akan dipungut 2. Siapa yang menjadi subjek pajak 3. Apa saja yang menjadi objek pajak 4. Berapa besarnya tarif pajak 5. Bagaimana prosedurnya
Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang
yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaannya selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan
Pemerintah, Kepustusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan
Direktu Jendral Pajak, dan lainnya. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut
bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Akibatnya terbuka celah
(loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan
cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
21 Erly Suandy, op.cit., hal..10.
29ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Secara umum motivasi dilakukannya manajemen pajak adalah untuk
memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak ikut
mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam operasi perusahaan melalui analisis
yang dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan-
ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan: perbedaan
tariff pajak (tax rates), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar
pengenaan pajak (tax base), loopholes, shelters, dan havens.
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep
kunci yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk kemungkinan berbagai
keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Implisit dari definisi ini adalah
kenyataan bahwa kerangka teoritik sebenarnya adalah dugaan sederhana yang
disodorkan seorang peneliti terhadap pertanyaan utama yang terdapat di dalam
fokus22.
Kerangka pemikiran pada penulisan ini berawal dari hutang yang dimiliki
oleh PT. X dimana hutang tersebut menjadi hutang bermasalah dikarenakan
perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan tidak lagi bisa
memenuhi janji untuk melunasinya. Sebagai upaya melunasi hutang dalam
keadaan keuangan yang kritis maka dilakukan restrukturisasi hutang usaha untuk
mempertahankan eksistensinya di dunia usaha. Dalam mengatasi masalah hutang
ada beberapa metode restrukturisasi hutang perusahaan yang bisa dilakukan,
22 Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial, (Depok:
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hal. 38
30ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
antara lain rescheduling, debt to asset swap, debt to equity swap, dan hair cut.
Pemilihan metode restrukturiasi akan sangat tergantung pada tujuan dari pihak
debitur dan krditur. Apapun pilihannya, dalam setiap metode restrukturisasi
hutang terdapat aspek perpajakannya.
Dalam penelitian ini peneliti memilih metode debt to asset swap
(pengalihan harta sebagai pelunasan hutang) sebagai objek penelitian. Dalam
transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang dapat tercipta suatu keadaan
dimana debitur akan memperoleh keuntungan atau kerugian dari transaksi
tersebut yang dapat diakui dalam penghitungan penghasilan kena pajak
perusahaan. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan, keuntungan maupun kerugian dalam transaksi
pelunasan hutang tersebut merupakan objek pajak penghasilan maupun sebagai
pengurang dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak.
Selain memperoleh keuntungan atau kerugian yang merupakan objek
pajak penghasilan, transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang juga
memiliki aspek pajak pertambahan nilai. Menurut Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi
pengalihan harta sebagai pelunasan hutang merupakan objek pajak pertambahan
nilai karena transaksi pengalihan harta untuk melunasi hutang termasuk
penyerahan barang kena pajak. Setiap harta yang diserahkan memiliki aspek
perpajakannya masing-masing tergantung dari jenis harta tersebut.
Terkait dengan berbagai macam aspek perpajakan yang melekat pada
transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang maka perlu adanya suatu
31ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
manajemen pajak yang baik sehingga masalah hutang tersebut. Dengan
melakukan manajemen pajak, masalah hutang yang dialami oleh PT. X dapat
diselesaikan dengan efektif dan efisien tanpa menambah beban yang harus
ditanggung perusahaan.
D. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara atau strategi untuk menemukan atau
memperoleh data yang diperlukan. Melalui metode penelitiaan dipelajari cara-cara
melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tetap dan sistematis melalui
tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah guna mencari, menyusun serta
menganalisis dan mengumpulkan data, sehingga dapat digunakan untuk
mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan.
Pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian
yang dilakukan akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Peneliti harus dapat menggunakan metode penelitian
yang sesuai dengan topik yang sedang dikaji, dengan memperhatikan antara
tujuan, metode, dan sumber daya yang tersedia23.
Secara eksplisit disebutkan bahwa untuk dapat mencapai suatu kesimpulan
yang bersifat ilmiah, harus dilakukan suatu penelitian yang memiliki parameter
yang jelas dan dilihat secara holistik. Metode penelitian mencakup bahasan
sebagai berikut, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi
23 Bruce A. Chadwick, Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, terj. Sulistia,
(Semarang: IKIP Semarang Press, 1991), hal. 46.
32ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan, proses penelitian,
penentuan site penelitian dan keterbatasan penelitian24.
D.1 Pendekatan Penelitian
Untuk mempermudah memahami pokok bahasan dalam skripsi ini,
digunakan suatu metode penelitian dalam penulisannya. Metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Definisi mengenai
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yaitu berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang yang prilakunya diamati25. Penelitian kualitatif disebut
pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu obyek secara
mendalam dan tuntas26. Cresswell dalam bukunya Research Design : Quantitative
and Qualitative Approach menjelaskan gambaran mengenai penelitian kualitatif27:
'The intent of qualitative research is to understand a particular social situation, events, role, group or interaction. It is largely an investigate process where the researcher graddually makesa sense of a social phenomenon by contrasting, comparising, replicating, catalouging and classifying the object of study.”
Dalam pendekatan kualitatif, teori tidak berposisi sebagai pembimbing sentral
bagi peneliti dalam melakukan analisis, namun peneliti lebih memfokuskan pada
data-data yang ditemukan pada site penelitian. Creswell berpendapat
24 Lina M.Jannah, Sangkala, Novita Ikasari, Bambang Prasetyo. Pedoman Penulisan dan
Evaluasi Tugas Karya Akhir dan Skripsi, (Depok, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hlm. 33-35.
25 Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), hal. 3.
26 Prasetya Irawan, op.cit, hal. 4. 27 John W. Cresswell, Research Designs : Quantitative and Qualitative Approaches, (New
Delhi: Sage Publication, 1994), hal. 161.
33ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
“Interpretative research does not try to be value free. This is because
interpretative research sees values and meaning infused everywhere in
everything”28. Didasari pendapat Cressswel tersebut, maka pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan suatu pemahaman atas
permasalahan transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset
swap) dan mencoba menganalisis mengenai implementasi dari ketentuan –
ketentuan perpajakan yang mengatur transaksi tersebut serta mengenai manajemen
pajak dan kendalanya dalam melakukan restrukturisasi hutang dengan metode
pengalihan harta sebagai pelunasan hutang (debt to asset swap).
D.2 Jenis / Tipe Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam
meneliti status sekelompok manusia, atau suatu obyek dari kondisi dan suatu
sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang29. Penelitian deskriptif
dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala
atau fenomena. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif adalah untuk
menggambarkan mekanisme sebuah proses, menyajikan informasi dasar,
menjelaskan tahap-tahap atau seperangkat tatanan, serta menciptakan seperangkat
kategori atau pola30.
28 Ibid, hal. 80. 29 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Alfabeta,
2000), hal.6. 30 Bambang Prasetyo, Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 43.
34ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka penulis dapat
menggambarkan dan menganalisis mengenai transaksi pengalihan harta sebagai
pelunasan hutang (debt to assets swap) dan menganalisa mengenai manajemen
pajak yang dapat diterapkan atas transaksi tersebut serta kendala yang dihadapi
dalam melakukan menajemen pajak tersebut.
D.3 Metode dan Strategi Penelitian
Pengumpulan data bertujuan untuk mencari informasi yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik
pengumpulan data yaitu:
a. Studi Kepustakaan
Dalam studi kepustakaan penulis mempelajari dan menelaah sejumlah
literatur dan mengambil data dari buku-buku, majalah, artikel, skripsi,
tesis, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya yang
berkaitan dengan restrukturisasi hutang dengan metode debt to asset swap.
Melalui studi kepustakaan ini akan diperoleh informasi-informasi yang
relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk
membantu penulis dalam merumuskan permasalahan serta menentukan
arah dari penelitian, serta bagaimana menganalisisnya.
b. Studi Lapangan
Studi lapangan ditujukan untuk mengumpulkan data-data primer.
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian
lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai ketentuan
35ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
restrukturisasi hutang dengan metode debt to asset swap. Metode
pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara
secara mendalam (in depth interview) untuk menggali informasi terhadap
key informan yang memahami secara mendalam mengenai restrukturisasi
hutang. Wawancara mendalam adalah pendalaman atau pembahasan
masalah dan melakukan tanya jawab (tatap muka) dengan para informan
yang kompeten dan berhubungan dengan tema skripsi dengan
menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi-
informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Wawancara juga dapat
diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh peneliti/pewawancara
untuk tujuan mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan
seorang responden, dengan wawancara tatap-muka (face-toface), antara
pewawancara dengan responden31. Pertanyaan yang diberikan peneliti
terhadap informan berupa pertanyaan terbuka (open-ended questions),
dimana peneliti tidak memberikan jawaban seperti yang tersedia dalam
kuesioner, disini peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang
terkait dengan permasalahan yang bertujuan supaya peneliti dapat
mengetahui jawaban dengan tepat dan jelas.
Dengan tidak membatasi jawaban dari informan diharapkan
informan dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya.
Apabila jawaban yang diberikan belum jelas, maka peneliti dapat meminta
31 Manasse Malo .Buku materi pokok Metode Penelitian Sosial Modul 6-9 (Jakarta:
Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka, 1986), hal. 17.
36ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
informan untuk lebih memperjelas jawabannya agar tidak terjadi kesalahan
di dalam interpretasinya.
D.4 Hipotesis Kerja
Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitiannya
sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan
(suggested, recommended) sebagai satu panduan dalam proses analisis data
dan hipotesis terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan32. Hipotesis
awal dalam penelitian ini, yaitu;
o Dalam restrukturisasi hutang dengan metode pengalihan harta menjadi
hutang ada beberapa aset perusahaan yang berpotensi untuk dialihkan
sebagai usaha pelunasan hutang. Dari setiap harta yang dapat dialihkan
tersebut memiliki aspek perpajakannya masing-masing. Diperlukan
suatu pemahaman atas ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai
harta tersebut sebelum transaksi pengalihan harta dilakukan sehingga
proses restrukturisasi hutang dapat berjalan secara efektif dan efisien.
o Dengan memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengatur
mengenai harta tersebut maka perusahaan dapat menerapkan suatu
manajemen pajak agar proses restrukturisasi hutang tidak menambah
beban perusahaan sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai.
32 Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial.(Depok:
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hal. 12.
37ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
D.5 Narasumber / Informan
Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara mendalam
untuk menggali informasi. Nara sumber yang dipilih adalah Accounting Finance
Manager PT. X beserta jajaran staf Acounting Finance PT. X serta Direktorat
Jenderal Pajak. Wawancara dilakukan terhadap manajemen PT. X agar didapatkan
informasi mengenai manajemen pajak yang dilakukan oleh PT. X dalam
melakukan pengalihan harta sebagai pelunasan hutang usaha.
Wawancara juga dilakukan kepada Staf Direktorat Peraturan Perpajakan 1,
Direktorat Jenderal Pajak. Wawancara yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal
Pajak diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai ketentuan-ketentuan
yang mengatur transaksi pengalihan harta dalam rangka restrukturisasi hutang.
D.6 Proses Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data
sebanyak-banyaknya mengenai transaksi restrukturisasi hutang PT. X, yakni
restrukturisasi hutang dengan menggunakan metode pengalihan harta menjadi
hutang (debt to asset swap) serta manajemen pajak yang dapat diterapkan PT. X
dalam transaksi tersebut. Data yang dikumpulkan berupa data tentang mekanisme
pengalihan harta sebagai pelunasan hutang usaha, ketentuan-ketentuan yang
mengatur transaksi tersebut. Dari data tersebut ditariklah suatu kesimpulan dan
dapat terbentuk pula suatu analisis mengenai manajemen pajak yang dapat
diterapkan atas transaksi pengalihan harta sebagai pelunasan hutang.
38ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
Data-data berupa informasi seperti dikemukakan diatas diperoleh melalui
proses studi lapangan maupun studi kepustakaan. Pada studi lapangan data
diperoleh melalui proses wawancara kepada pihak informan pada site penelitian
sedangkan pada studi kepustakaan data diperoleh dengan mempelajari dan
menelaah sejumlah literatur. Kemudian proses dilanjutkan dengan menganalisis
data yang sudah terkumpul dan terakhir menarik kesimpulan atas hasil penelitian.
D.7 Site Penelitian
Untuk mendapatkan data peneletian, penulis melakukan penelitian
lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam suatu field site, yakni konteks tempat
terjadinya suatu fenomena atau aktivitas. Dalam penelitian ini, tidak ada satu site
khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak
dilakukan hanya di satu tempat. Yang menjadi site dilakukannya penelitian ini,
antara lain:
• PT. X, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920
• Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl.Gatot Subroto,Jakarta.
• Kantor Ikatan Akuntansi Indonesia, Jl. Surabaya
Alasan pemilihan PT. X sebagai site penelitian adalah dikarenakan PT. X
merupakan debitur yang pernah menggunakan metode pengalihan harta sebagai
pelunasan hutang (debt to asset swap) dalam merestrukturisasi hutangnya yang
merupakan fokus penelitian.
39ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008
D.8 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian seringkali penulis menemukan hambatan dan
keterbatasan. Hambatan yang dihadapi oleh penulis adalah ketika melakukan
proses pengumpulan data, dimana penulis menggunakan metode field research
untuk mengumpulkan data. Accounting Finance Manager PT. X sebagai informan
pada site penelitian kurang terbuka kepada penulis untuk memberikan semua
informasi mengenai kebijakan perusahaan. Informan menganggap ada beberapa
jawaban atas pertanyaan wawancara yang sifatnya rahasia dan tidak dapat
diberikan kepada pihak luar manajemen perusahaan.
Oleh karena itu penulis mencoba menggali informasi tersebut dengan cara
menggunakan pertanyaan lain yang secara tidak langsung berupaya untuk
mengetahui informasi mengenai kebijakan perusahaan yang sifatnya confidential
tersebut. Upaya lainnya adalah mencari informan baru, yakni accounting finance
staff PT. X, yang secara tidak langsung mengetahui dan terlibat dalam proses
pembuatan kebijakan tersebut.
Dalam penelitian yang mengalami keterbatasan masalah mengenai data-
data atas kebijakan perusahaan, maka penulis harus membatasi penelitian. Dalam
penelitian ini angka-angka yang disajikan merupakan perbandingan dari angka
yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini hanya membatasi mengenai manajemen
pajak yang meliputi aspek Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai,
dikarenakan aspek penghasilan dan kerugian erat kaitannya dalam transaksi
pengalihan harta, sementara penyerahan harta yang merupakan barang kena pajak
juga erat kaitannya dengan pengalihan harta.
40ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008