6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian

diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang

lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal

menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya,

berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan

dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus,

dengan suatu rasa identitas yang sama.

Dalam bahasa ingris masyarakat disebut society, yang berasal

dari kata Latin “socius” yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat

berasal dari bahasa Arab “syirk” sama-sama menunjuk pada apa yang

kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang

saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan,

yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena

adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan

dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut

terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang

disebut masyarakat (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2003 : 30-31).

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai konsep

masyarakat adalah sebagai berikut :

Menurut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 12-13)

mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif

mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami

kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan

aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut Horton

dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 247) mengatakan bahwa masyarakat

6

7

adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang

memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung

(interdependent), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur

kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan

perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang

teratur.

Menurut Bouman dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 12)

mengatakan bahwa “masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab

antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat

kemasyarakatan mereka”.

Menurut Maclver dalam Harsojo, (1999 : 127) mengatakan

masyarakat adalah “satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas

dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan

pembagian sosial lain, sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan

kebebasan”.

Menurut Banks, Clegg dan Stewart dalam M. Zaini Hasan dkk,

(1996 : 79) mengatakan bahwa “masyarakat adalah suatu kelompok

hidup manusia disuatu wilayah tertentu, yang telah berlangsung dari

generasi ke generasi, dan sedikit banyak independen (self sufficient)

terhadap kelompok hidup lainnya”.

Menurut Koentjaraningrat dalam Usman Pelly dkk, (1994 : 29)

mengemukakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat

kontinu, dan yang terikat oleh rasa identitas bersama. Lebih lanjut

Koentjaraningrat (2002 : 144) mendefinisikan masyarakat adalah

memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah

ilmiah, saling “berinteraksi”.

Menurut Kingsley Davis dalam Soerjono Soekanto, (1982 : 266)

mengatakan masyarakat adalah “sistem hubungan dalam arti hubungan

antara organisasiorganisasi, dan bukan hubungan antar sel-sel”.

8

Menurut Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko, (1984: 11)

bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara

mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas penulis mengambil suatu

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah

sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah

tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki

pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling tergantung

(interdependent), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan

para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan

memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja

sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok

tersebut.

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada

beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama;

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim dalam Djuretnaa Imam Muhni, (1994:

29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari

pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan

sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam

bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi

kehidupan bersama antar manusia.

Dari beberap penjelasan para ahli di atas, penulis mengambil

sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah

sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dalam suatu wilayah

tertentu dan saling bekerja sama, memiliki pembagian kerja sehingga

mereka dapat berorganisasi serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan,

9

tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.

b. Masyarakat Desa

Pada umumnya pengertian desa dikaitkan dengan pertanian, yang

sebenarnya masih bisa didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan

tingkatannya. Masyarakat desa yaitu masyarakat yang ruang lingkupnya

berada di desa dan cenderung hidup secara tradisional serta memegang

adat istiadat. Menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu

pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang,

kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai

hubungan yang saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang

ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari

pertanian.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat desa adalah suatu

komunitas kecil yang menetap secara tetap di suatu tempat (Rahadjo,

2010 : 29), masyarakat desa itu sendiri mempunyai karakteristik seperti

yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren mereka menggambarkan

karakteristik masyarakat desa sebagai berikut (Jefta Leibo, 1995:7).

1) Besarnya peranan kelompok primer

2) Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau

asosiasi

3) Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng

4) Homogen

5) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi

6) Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

Karakteristik desa sangat diperlukan adanya pembagian desa

atau biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan

mudah diketahui jika dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni

oleh masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

adapun pembagiannya sebagai berikut (Jefta Leibo, 1995: 18):

1) Desa Pertanian

10

Pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam

bidang pertanian.

2) Desa Industri

Pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik

industri kecil maupun industri besar.

3) Desa Nelayan atau Desa Pantai

Pada jenis desa ini pusat kegiatan dari seluruh anggota

masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan

baik perikanan laut, pantai, maupun darat.

4) Desa Pariwisata

Pada jenis desa ini terdapat obyek wisata seperti peninggalan-

peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, dan juga

terdapat keindahan alam.

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih tergolong

masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana.

Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya

masyarakat petani masih dianggap secara umum yang mana mereka

dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan

yang lain.

Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan suatu hasil

produk dari besar kecilnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang

bergantung pada alam itu sendiri. Menurut P. H Landis besar kecilnya

pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan

sebagai berikut :

1) Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian.

2) Sejauh mana tingkat teknologi yang mereka miliki.

3) Sejauh mana sistem produksi yang diterapkan.

Ketiga faktor diatas menjadikan faktor determinan bagi

terciptanya kebudayaan tradisional masyarakat desa yang artinya

kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakatnya sangat

11

tergantung pada pertanian, tingkat teknologi yang rendah dan

produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Rahardjo,

2010: 66).

c. Masyarakat Kota

Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community yaitu

masyarakat yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Pengertian kota

sendiri adalah suatu himpunan penduduk masalah yang tidak agraris,

bertempat tinggal di dalam dan di sekitar suatu kegiatan ekonomi,

pemerintah, kesenian, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Kota merupakan suatu daerah yang memiliki ciri-ciri khusus yang

dapat membedakannya dengan daerah desa, seperti pemusatan jumlah

penduduk, pusat pemerintahan dan sarana prasarana penunjang aktivitas

manusia yang relatif lebih lengkap di bandingkan dengan daerah desa,

menurut Bintarto ( 1989 : 36 ):

“Kota ialah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang di

tandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai

dengan strata sosial ekonomi yang heterogen secara materialis serta

dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh

unsur alami dan unsur-unsur non alami dengan gejala-gejala

penduduk yang cukup besar dan dengan corak kehidupan yang

heterogen materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya”.

Kota besar merupakan tempat berlangsungnya peningkatan dan

pengembangan banyak dimensi kehidupan, serta tempat

berkonsentrasinya warga baru yang berdatangan setiap saat. Banyak

masalah yang dihadapi masyarakat kota besar, misalnya:

1) Skala jarak yang semakin besar memisahkan tempat kerja dengan

tempat tinggal yang membutuhkan waktu, energi dan biaya yang

besar pula.

2) Buruknya kondisi perumahan baik kualiatas maupun kuantitasnya,

penanganan limbah yang buruk, pencemaran udara, kebisingan dan

masalah-masalah lainnya yang meningkatkan biaya hidup warganya.

12

3) Keterbatasan fasilitas dan pelayanan publik, lapangan kerja, dan

persaingan yang ketat, gejala-gejala pengangguran, bentuk-bentuk

kejahatan dan perilaku-perilaku yang tidak layak lainnya.

Tanggung jawab perbaikan mutu kehidupan kota memang berada

ditangan pemerintah baik lokal, regional, maupun nasional akan tetapi

partisipasi warga kota ikut menentukan keberhasilan perbaikan

kehidupan kota yang bersangkutan. Oleh karena itu warga harus ikut

berperan dan berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan

perkotaan.

Masyarakat kota sering dicirikan dengan masyarakat modern.

Adapun ciri-ciri masyarakat modern menurut Mutakin (2007:104), antara

lain :

1) Hubungan antar sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan

untuk kepentingan pribadi.

2) Hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan

saling mempengaruhi.

3) Menyakini bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan

kualitas hidupnya.

4) Masyarakat kota berdeferensi atas dasar perbedaan profesi dan

keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan.

5) Tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila

dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.

6) Aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat perkotaan

lebih berorientasi pada aturan atau huku formal yang bersifat

kompleks.

7) Tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota umumnya ekonomi

pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-nilai

inovatif lainnya.

8) Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu

dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung kearah

keduniaan saja.

13

9) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa

harus berdantung pada orang lain (Individualisme).

Sedangkan, beberapa ciri-ciri sosial kehidupan masyarakat kota,

antara lain:

1) Pelapisan Sosial Ekonomi

Perbedaan tingkat pendidikan dan status sosial dapat menimbulkan

suatu keadaan yang heterogen.

2) Individualisme

Perbedaan status sosial-ekonomi maupun kultural dapat

menimbulkan sifat “individualisme”.

3) Toleransi Sosial

Kesibukan masing-masing warga kota dalam tempo yang cukup

tinggi dapat mengurangi perhatiannya kepada sesamanya. Apabila

ini berlebihan maka mereka mampu akan mempunyai sifat acuh tak

acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial. Di kota masalah ini

dapat diatasi dengan adanya lembaga atau yayasan yang

berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan.

4) Jarak Sosial

Kepadatan penduduk di kota-kota memang pada umumnya dapat

dikatakan cukup tinggi. Biasanya sudah melebihi 10.000 orang/km2.

Jadi, secara fisik di jalan, di pasar, di toko, di bioskop dan di tempat

yang lain warga kota berdekatan tetapi dari segi sosial berjauhan,

karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan.

5) Pelapisan Sosial

Perbedaan status, kepentingan dan situasi kondisi kehidupan kota

mempunyai pengaruh terhadap sistem penilaian yang berbeda

mengenai gejala-gejala yang timbul di kota. Penilaian dapat

didasarkan pada latar belakang ekonomi, pendidikan dan filsafat.

Perubahan dan variasi dapat terjadi, karena tidak ada kota yang sama

persis struktur dan keadaannya.

Bertambahnya penghuni kota baik berasal dari dari penghuni kota

maupun dari arus penduduk yang masuk dari luar kota mengakibatkan

14

bertambahnya perumahan-perumahan yang berarti berkurangnya daerah-

daerah kosong di dalam kota. Semakin banyaknya anak-anak kota yang

menjadi semakin banyak pula diperlukan gedung-gedung sekolah.

Bertambah pelajar dan mahasiswa berarti bertambah juga jumlah sepeda

dan kendaraan bermotor roda dua. Toko-toko. Warung makan atau

restoran bertambahnya terus sehingga makin mempercepat habisnya

tanah-tanah kosong di dalam kota. Kota terpaksa harus diperluas secara

bertahap menjauhi kota.

Masyarakat kota adalah masyarakat yang anggota-anggotanya

terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan/tingkatan hidup,

pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Mayoritas penduduknya hidup

berjenis-jenis usaha yang bersifat non-agraris.

2. Interaksi Sosial dan Proses Sosial

a. Pengertian Interaksi Sosial

Sebagai makhluk individual manusia mempunyai dorongan atau

motif untuk mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri, sedangkan

sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk

mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya dorongan atau

motif sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk

mengadakan hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Dengan

demikian maka akan terjadilah interaksi antara manusia satu dengan

manusia yang lain.

Interaksi sosial adalah hubungan antar individu satu dengan

individu lainnya. Individu satu dapat mempengaruhi yang lain begitu

juga sebaliknya. Pada kenyataannya interaksi yang terjadi sesungguhnya

tidak sesederhana kelihatannya melainkan merupakan suatu proses yang

sangat kompleks. Interaksi terjadi karena ditentukan oleh banyak faktor

termasuk manusia lain yang ada di sekitar yang memiliki juga perilaku

spesifik.

Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat

menyesuaikan dengan yang lain atau sebaliknya. Pengertian penyesuaian

15

di sini dalam arti yang luas yaitu bahwa individu dapat melebur diri

dengan keadaan di sekitarnya atau sebaliknya individu dapat mengubah

lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan.

Pengertian Interaksi Sosial dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,

Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi akibat adanya

hubungan-hubungan sosial yang dinamis, dalam hal ini mencakup

hubungan antarindividu, antarkelompok maupun yang terjadi antara

individu dan kelompok.

Menurut Bonner, Pengertian interaksi sosial adalah suatu

hubungan yang antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan

dari individu saling mempengaruhi dan mengubah satu sama lainnya.

Thibaut dan Kelley mengemukakan pengertian interaksi sosial,

Interaksi Sosial merupakan peristiwa saling mempengaruhi satu sama

lain ketika dua orang atau lebih hadir secara bersamaan, mereka

menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi antara satu

sama lain.

Pengertian Interaksi Sosial menurut pendapat Gillin, Interaksi

Sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, dimana

menyangkut hubungan antarindividu dan kelompok atau antarkelompok.

Di dalam hubungan sosial ini, individu maupun kelompok bekerja sama

atau yang berkonflik, melakukan interaksi baik itu formal atau tidak

formal yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Homans, Pengertian Interaksi Sosial ialah suatu proses

dimana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain

diberikan ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan

oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Dalam hal ini, suatu

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu

reaksi balasan bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya.

Dari pengertian interaksi sosial yang diungkapkan para pakar di

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah suatu proses

16

sosial dimana terjadi hubungan antara individu yang satu dengan yang

lainnya, individu dengan kelompok maupun yang terjadi antara

kelompok dengan kelompok.

Bentuk umum dari proses sosial merupakan interaksi sosial.

Interaksi sosial adalah syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bentuk lain dari proses sosial hanya

merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Jadi, interasi

sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dimana menyangkut

hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia,

maupun yang terjadi antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

b. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Berbicara mengenai syarat syarat terjadinya interaksi sosial, maka

suatu interaksi sosial tidak akan dapat terjadi apabila tidak memenuhi dua

syarat, yaitu :

1) Syarat terjadinya Interaksi Sosial adanya Kontak Sosial (Social

Contact)

Syarat terjadi interaksi sosial yang pertama adalah adanya

kontak sosial. Kontak sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi

baik secara fisik maupun non fisik. Kontak sosial yang terjadi secara

fisik yaitu bertemunya individu secara langsung, sedangkan kontak

sosial yang terjadi secara non fisik yaitu pada percakapan yang

dilakukan tanpa bertemu langsung, misalnya berhubungan melalui

media elektronik seperti telepon, radio dan lain sebagainya.

Dalam interaksi sosial, kontak sosial juga dapat bersifat

positif atau negatif. Dalam hal ini, kontak sosial yang bersifat positif

mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial yang

bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama

sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial.

Dalam Interaksi Sosial, Kontak sosial dapat pula bersifat

primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadi apabila yang

mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapam muka,

17

misalnya apabila orang-orang tersebut berjabat tangan, saling

senyum. Sebaliknya kontak sosial yang sekunder memerlukan suatu

perantara.

2) Syarat terjadinya Interaksi Sosial adanya Komunikasi

Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah adanya

komunikasi. Komunikasi adalah memberikan tafsiran pada perilaku

orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak tubuh maupun

sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang

tersebut. Individu yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi

terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh individu lain

tersebut. Jadi komunikasi merupakan suatu proses dimana satu sama

lainnya saling mengerti maksud atau perasaan masing-masing, tanpa

mengerti maksud atau perasaan satu sama lainnya tidak dapat

dikatakan sebagai komunikasi.

Dari kedua syarat terjadinya interaksi sosial di atas, dapat

disimpulkan bahwa terjadinya interaksi sosial harus adanya kontak sosial

dan komunikasi. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka tidak dapat

dikatakan sebagai interaksi sosial. Adanya kontak sosial yang terjadi

tanpa adanya saling mengerti maksud atau perasaan masing-masing,

maka bukan merupakan proses interaksi sosial. Jadi disini Interaksi sosial

merupakan kontak sosial yang terjadi, dimana saling mengerti maksud

atau perasaan masing-masing.

c. Faktor-faktor Dasar Penyebab Interaksi Sosial

Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial sosial sebagai berikut:

1) Faktor imitasi

Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain.

Menurut Tarde faktor imitasi ini merupakan satu-satunya faktor yang

mendasari atau melandasi interaksi sosial. Seperti yang dikemukakan

oleh Gerungan (1966:36), imitasi tidak berlangsung secara otomatis

melainkan dipengaruhi oleh sikap menerima dan mengagumi terhadap

apa yang diimitasi. Untuk mengadakan imitasi atau meniru ada faktor

18

psikologis lain yang berperan. Dengan kata lain imitasi tidak

berlangsung secara otomatis, tetapi ada faktor lain yang ikut berperan,

sehingga seseorang mengadakan imitasi. Bagaimana orang dapat

mengimitasi sesuatu kalau orang yang bersangkutan tidak mempunyai

sikap menerima terhadap apa yang diimitasi itu. Dengan demikian

untuk mengimitasi sesuatu perlu adanya sikap menerima, ada sikap

mengagumi terhadap apa yang diimitasi itu, karena itu imitasi tidak

berlangsung dengan sendirinya.

2) Faktor sugesti

Sugesti adalah pengaruh psikis yang diterima tanpa adanya kritik

Yang dimaksud dengan sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang

datang dari diri sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang

pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang

bersangkutan. Karena itu segesti dapat dibedakan (1) auto sugesti,

yaitu sugesti terhadap diri sendiri, sugesti yang datang dari dalam diri

individu yang bersangkutan, dan (2) hetero sugesti, yaitu sugesti yang

datang dari orang lain. Misal sering seseorang merasa sakit-sakit saja,

walaupun secara obyektif yang bersangkutan dalam keadaan sehat-

sehat saja terapi karena auto-sugesti orang tersebut merasa tidak

dalam keadaan sehat, maka ia merasa tidak sehat.

3) Faktor identifikasi

Identifikasi adalah dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan

orang lain. Identifikasi adalah suatu istilah yang dikemukakan oleh

Freud, seorang tokoh dalam psikologi dalam, khususnya dalam

psikoanalisis. Contoh anak-anak belajar norma-norma sosial dari hasil

identifikasinya terhadap orang tua mereka. Di dalam identifikasi anak

akan mengabil oper sikap-sikap ataupun norma-norma dari orang

tuanya yang dijadikan tempat identifikasi itu. Dalam proses

identifikasi ini seluruh norma-norma, cita-cita, sikap dan

sebagainyadari orang tua sedapat mungkin dijadikan norma-norma,

19

sikap-sikap dan sebagainya itu dari anak sendiri, dan anak

menggunakan hal tersebut dalam perilaku sehari-hari.

4) Faktor Simpati

Simpati merupakan perasaan tertarik kepada orang lain. Oleh karena

merupakan perasaan maka timbulnya atas dasar emosi. Dalam simpati

orang merasa tertarik pada orang lain yang seakan-akan berlangsung

dengan sendirinya, apa sebabnya tertarik sering tidak dapat

memberikan penjelasan lebih lanjut. Lawan dari simpati adalah

antipati yaitu merupakan penolakan atau bersifat negatif. Sedangkan

empati adalah kecenderungan untuk ikut merasakan segala sesuatu

yang sedang dirasakan orang lain (feeling with another person).

d. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama

(cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga

berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Pertikaian mungkin

akan mendapatkan suatu penyelesaian, namun penyelesaian tersebut

hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan

akomodasi. Ini berarti kedua belah pihak belum tentu puas sepenunya.

Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi

sosial. Keempat bentuk poko dari interaksi sosial tersebut tidak perlu

merupakan suatu kontinuitas, di dalam arti bahwa interaksi itu dimulai

dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak

menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi.

Gillin dan Gillin mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi.

Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai

akibat adanya interaksi sosial :

1) Proses-proses yang Asosiatif

a) Kerja Sama (Cooperation)

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau

kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan

bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang

20

dapat digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus

ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari

mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang

menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan

diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian

tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya

rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik.Kerja sama

timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya

(yaitu in-group-nya) dan kelompok lainya (yang merupakan out-

group-nya). Kerja sama akan bertambah kuat jika ada hal-hal

yang menyinggung anggota/perorangan lainnya.

b) Akomodasi (Accomodation)

Istilah Akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu

menujuk pada suatu keadaan dan yntuk menujuk pada suatu

proses. Akomodasi menunjuk pada keadaan, adanya suatu

keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau

kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-

norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam

masyarakat. Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada

usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu

usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan.

Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu

perngertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk

menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial

yang sama artinya dengan adaptasi dalam biologi. Maksudnya,

sebagai suatu proses dimana orang atau kelompok manusia yang

mulanya saling bertentangan, mengadakan penyesuaian diri untuk

mengatasi ketegangan-ketegangan. Akomodasi merupakan suatu

cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan

pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.

21

Tujuan Akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan

situasi yang dihadapinya, yaitu :

(1) Untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok

manusia sebagai akibat perbedaan paham

(2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara

waktu atau secara temporer

(3) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial

yang hidupnya terpisah akibat faktor-faktor sosial psikologis

dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang

mengenal sistem berkasta.

(4) mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang

terpisah.

c) Asimilasi (Assimilation)

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-

perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-

kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk

mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental

dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu

asimilasi adalah :

(1) Toleransi

(2) Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi

(3) Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya

(4) Sikap tebuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat

(5) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan

(6) Perkawinan campuran (amaigamation)

(7) Adanya musuh bersama dari luar

Asimilasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam

hubungan sosial dan dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial.

Proses yang disebut terakhir biasa dinamakan akulturasi.

22

Perubahan-perubahan dalam pola adat istiadat dan interaksi sosial

kadangkala tidak terlalu penting dan menonjol.

2) Proses Disosiatif

Proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional

proccesses, yang persis halnya dengan kerjasama, dapat ditemukan

pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan

oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Oposisi

dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan seseorang atau

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola

oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap

hidup (struggle for existence). Untuk kepentingan analisis ilmu

pengetahan, oposisi proses-proses yang disosiatif dibedkan dalam

tiga bentuk, yaitu:

a) Persaingan (Competition)

Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu

proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang

bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan

yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum

(baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka

yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

Persaingan mempunya dua tipe umum:

(1) Bersifat Pribadi : Individu, perorangan, bersaing dalam

memperoleh kedudukan. Tipe ini dinamakan rivalry.

(2) Bersifat Tidak Pribadi : Misalnya terjadi antara dua

perusahaan besar yang bersaing untuk mendapatkan

monopoli di suatu wilayah tertentu.

b) Kontraversi (Contravetion)

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk

proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau

pertikaian.

23

c) Pertentangan (Pertikaian atau conflict)

Pribadi maupun kelompok menydari adanya perbedaan-

perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniyah, emosi, unsur-unsur

kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak

lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga

menjadi suatu pertentangan atau pertikaian.

Faktor terjadinya pertentangan adalah :

(1) Perbedaan antara individu

(2) Perbedaan kebudayaan

(3) perbedaan kepentingan

(4) perubahan sosial.

3. Masyarakat Cirebon

Masyarakat Cirebon merupakan masyarakat pesisir yang sama

seperti halnya masyarakat pesisir di kota-kota lainya. Ciri khas dari

masyarakat pesisir adalah masyarakatnya yang beraneka ragam. Hal tersebut

terjadi karena biasanya masyarakat yang ada di kota pesisir adalah

pendatang, yang melakukan kegiatan dan hubungan dagang. Mereka datang

dari berbagai daerah baik lokal maupun internasional. Masyarakat yang

datang dari manca negara biasanya membentuk kampung-kampung sendiri

dan kampung tersebut pun diberi nama tersendiri berdasarakan negara-

negara masing-masing, daerah Cirebon memang ramai didatangi orang

Arab, Cina, dll (Depdikbud, 1998: 73). Contohnya Kampung Arab yang

penghuninya adalah orang-orang dari Arab, Kampung Pecinan yang

penghuninya adalah komunitas Cina, dll. Selain itu nama-nama kampung

juga di berikan berdasarkan profesi penghuninya. Misalnya Kauman adalah

tempat para orang yang berilmu atau para pemuka agama dan Ksatrian

adalah tempat tinggalnya para prajurit sedangkan Kademangan adalah

tempatnya para demang-demang kraton.

Cirebon juga terkenal dengan gaya bahasa masyarakatnya yang unik.

Bahasa yang di pakai orang-orang Cirebon adalah bahasa perpaduan antara

Jawa dan Sunda, yang melahirkan suatu gaya bahasa yang baru. Gaya

24

bahasa orang-orang Cirebon juga sering dikenal dengan “dialek

Cirebonan”. Selain dalam bidang komunikasi, perpaduan kebudayaan yang

kita lihat juga bukan hanya perpaduan antara Jawa dan Sunda saja, akan

tetapi pengaruh kebudayaan dari Cina dan Arab juga melengkapi

kebudayaan masyarat Cirebon. Hal di atas tercermin dalam lambang naga

yang menjadi khas kebudayaan Cina yang terdapat pada kereta pusakan,

motif hiasan panji dan batik yang bermotif mega. Arsitek bangunan masjid

mendapat pengaruh dari perpaduan antara Hindu dan Islam.

Sejak awal berdirinya, kota pelabuhan Cirebon menduduki posisi

yang sentral. Selanjutnya desa ini berkembang menjadi kota dengan nama

Cirebon yang sebelumnya bernama Lemahwungkuk yang menjadi pusat

kerajaan Cirebon. Pada zaman VOC kota Cirebon menjadi pusat perniagaan

Belanda di daerah antara Batavia dan Jepara. Kemudian pada zaman hindia

Belanda, Cirebon berkedudukan sebagai ibukota karesidenan, ibukota

kabupaten, dan sekaligus sebagai ibukota distrik. Bahkan pada tahun 1906

kota Cirebon dijadikan sebagai gementee (kotamadya).

a. Letak Geografis dan Asal Nama Cirebon

Kota Cirebon secara administratif termasuk wilayah Propinsi

Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. kota Cirebon berada di bagian timur Jawa

Barat, tepatnya di pantai Laut Jawa. Kotamadya Cirebon sebelah barat

berbatasan dengan Banjir Kanal, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon,

sebelah utara/barat laut berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II

Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah

Tingkat II Kuningan, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan

Kabupaten Brebes, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kota Cirebon terletak pada lintang 108º 35 BT dan 9º 30 LS.

Curah hujan rata-rata 1.963 mm/tahun, kelembaban udara mencapai

angka tertinggi pada bulan Mei yaitu 94% dan tercatat jatuh pada bulan

Juni, Juli, dan Agustus yaitu 48% iklim pada umumnya bersifat tropis

dengan temperatur nasional terjadi bulan September sampai Oktober

mencapai 32,5º C dan temperatur terendah pada bulan Juni sampai bulan

25

Juli mencapai 24º C sehingga suhu rata-rata 27º C evalasi sangat landai

dengan ketinggian tanah rata-rata kurang lebih 5 m di atas permukaan

laut.

Kota Cirebon menghubungkan daerah-daerah di Jawa Tengah dan

Jawa Timur. Ia juga menghubungkan Jawa Barat dengan Jakarta. Dengan

letak geografis yang strategis, tidak mengherankan apabila kota Cirebon

tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan, perdagangan, industri,

dan budaya pariwisata di Jawa Barat (Adeng: 9).

Berita tentang nama Cirebon menurut sumber Portugis yaitu

berita dari Tome Pires yang menyebut Cirebon dengan „Chorobon‟.

Menurut catatan Pires, Cirebon adalah sebuah pelabuhan yang indah dan

selalu ada empat sampai lima kapal yang berlabuh di sana. Menurut

sumber dari Belanda yang berkurun waktu abad 16 M awal, Cirebon

disebut sebagai „Charabaon‟, sedangkan dari sumber yang lebih muda

disebutnya dengan „Cheribon‟, atau Tjerbon (Adeng: 11).

Sedangkan menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, yang

disusun oleh Pangeran Arya Carbon pada 1720 M, istilah Cirebon

asalnya dari kata „Caruban‟, kemudian „Carbon‟, dan akhirnya Cirebon.

Caruban berarti campuran, karena tempat itu (Cirebon) dahulunya

didiami oleh penduduk dari berbagai bangsa, agama, bahasa, dan tulisan

mereka menurut bawaannya masing-masing serta pekerjaan mereka

berlainan. Sedangkan, Carbon menurut para wali disebut „puser jagat‟

karena negara yang terletak di tengah-tengah pulau Jawa. Cirebon oleh

penduduk setempat disebut „Nagari Gede‟, lama kelamaan diucapkan

oleh orang kebanyakan menjadi „Garege‟, dan selanjutnya menjadi

Grage. Menurut orang tua setempat, ada yang memberi keterangan

bahwa kata „Grage‟ itu berasal dari „glagi‟, yaitu nama udang kering

untuk bahan membuat terasi. Istilah Cirebon secara kiratabasa

(Volksetymologi) berasal dari „Ci-rebon‟. Ci, bahasa Sunda berarti air

dan rebon, sejenis udang kecil, yang merupakan bahan untuk membuat

26

terasi. Jika dihubungkan dengan kenyataan, bahwa Cirebon dari dahulu

hingga sekarang ini merupakan penghasil udang dan terasi.

b. Gambaran Umun Cirebon Masa lalu

Kota Cirebon merupakan kota pantai yang terletak di ujung timur

pantai utara Jawa Barat. Pada zaman Hindu, Cirebon berada di bawah

kekuasaan kerajaan Galuh. Dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan

lain di sekitarnay seperti Muarajati, Singapura dan Indramayu, Cirebon

yang baru berdiri yaitu pada masa akhir kerajaan Galuh justru dapat

berkembang dengan pesat mengalahkan pelabuhan lainnya terutama pada

masa awal berkembangnya agama Islam. Bahkan akhirnya pelabuhan-

pelabuhan yang lain mati kecuali Indramayu, sedangkan Cirebon

berkembang menjadi pelabuhan besar.

Masa awal perkembangan kota Cirebon mencakup periode awal

berdirinya sampai pada masa datangnya pengaruh kerajaan-kerajaan

pedalaman di Jawa Tengah. Pada periode ini kota Cirebon tumbuh

sebagai pusat pelayaran dan perdagangan.

Pada periode ini pedagang Islam menduduki posisi yang sentral di

kota Cirebon, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang

lainnya termasuk bidang politik. Di mana para saudagar Islam ini

berkuasa, para ulama dan pedagangnya Islam memperoleh martabat yang

tinggi.

Banyak peperangan yang dilakukan oleh Cirebon terhadap daerah

pedalaman seperti Galuh pada tahun 1528, Telaga tahun 1530, Babadan,

Luragung, Kuningan, Indramayu, dan Krawang. Peperanga ini dilakukan

dalam upaya memperbesar hegemoni Cirebon dibidang perdagangan dan

pelayaran melihat daerah yang dikuasainya adalah daerah penghasil

komoditi yang besar terutama beras. Pada pertengahan abad XVI di Jawa

Tengah muncul kerajaan Pajang yang menjadi cikal bakal kerajaan

Mataram. Mataram yang menganggap dirinya sebagai pewaris kerajaan

Majapahit berusaha memasukkan penguasa-penguasa daerah pesisir di

bawah genggamannya. Namun, kemudian setelah gagalnya Sultan agung

27

dalam invasi ke Batavia mengusir VOC gagal, Cirebon akhirnya mau

tidak mau harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Mataram.

Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam

orientasi kehidupan politik maupun ekonomi kerajaan Cirebon. Keraton

Cirebon semakin tenggelam dalam maslah politik dengan kerajaan

pedalaman, sedangkan di bidang perdagangan, VOC mulai menanamkan

dominasinya di pelabuhan Cirebon. Pada saat ini terjadilah proses

feodalisasi kerajaan pesisir di Jawa.

Ketika Cirebon mulai sibuk dengan masalah-masalah dengan

kerajaan-kerajaan pedalaman, VOC mulai menanamkan dominasinya di

Cirebon pada tahun 1681. Perjanjian yang dilakukan Cirebon dengan

VOC pada tanggal 7 Januari 1681 membolehkan VOC memonopoli

impor pakaian, kapas, opium, dan monopoli ekspor seperti lada, kayu,

gula, beras, dan produk yang lainnya yang dikehendaki oleh VOC

(Zuhdi: 121-124). Dengan adanya perjanjian tersebut, secara tidak

langsung Cirebon telah berada dalam kekuasaan Kompeni. Dala situasi

seperti ini, kesultanan semakin berorientasi kedalam dengan

mengembangkan kehidupan budaya dan ritual-ritual keraton. Sehingga

kota Cirebon terbagi menjadi dua yaitu kota Cirebon yang berpusat di

kraton sebagai pusat upacara-upacara keraton di adakan dan pusat bisnis

baru di sekitar pelabuhan yang pusatnya di benteng VOC. Dengan

munculnya pusat bisnis baru ini, maka kota Cirebon lama yang berpusat

di kraton semakin jauh dari aktivitas ekonomi perdagangan.

Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaan politik Cirebon

beralih ke perintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1906, kota Cirebon

ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai gementee atau

kotamadya dengan nama gementee Cirebon. Sejalan dengan pesatnya

gementee ini, akhirnya pemerintah pusat menetapkan untuk memberikan

otonomi yang lebih kepada gementee. Gementee ini di berikan kebebasan

untuk mengatur keuangan, sarana-sarana sosial seperti jalan, taman,

28

pasar, makam, dan sebagainya. Selain itu, gementee juga di beri

kewenangan untuk menentukan batas-batas kota.

c. Struktur Masyarakat Cirebon

Penggolongan masyarakat kota pada zaman pertumbuhan dan

perkembangan Kerajaan Islam di Cirebon abad ke-17 dapat dibagi tiga

golongan, (Adeng, dkk: 41) yaitu:

1) Golongan Atas

Golongan yang termasuk dalam golongan atas adalah para

kaum bangsawan tingkat atas, elit birokrasi (tradisional) dan elit

agama. Gelar raja pada awal mula perkembangan Islam masih tetap

dipergunakan, tetapi kemudian diganti dengan gelar sultan akibat

pengaruh Islam. Selain gelar sultan, terdapat juga Adipati, Senapati,

Pangeran, dan Panembahan.

Dalam Kerajaan Islam Cirebon, gelar Susuhunan Jati hanya

boleh dipakai oleh Sunan gunung Jati. Gelar Sunan, Tumenggung,

Panetep Panata Sama Rasul juga hanya boleh dipakai oleh Sunan

gunung Jati. Orang yang menjadi pemimpin Cirebon kemudian

diberi gelar Sultan atau Penembahan Ratu.

Kemudian menurut tradisi keraton, sebagai pengganti raja

ditetapkan putera laki-laki tertua atau satu-satunya putera laki-laki

dari raja dengan permaisuri (garwa padmi). Apabila permaisuri tidak

mempunyai putera laki-laki, maka putera laki-laki, maka putera laki-

laki tertua dari selir (garwa ampeyan) dapat di angkat saudara laki-

laki dari raja, paman, atau saudara tua dari ayah raja sebagai

pengganti. Penyimpangan dapat terjadi apabila calon yang berhak,

tidak memenuhi syarat sebagai raja (Adeng, dkk: 42).

Pergantian raja di Cirebon untuk pengganti Sunan gunung

Jati dipilih oleh Sunan sendiri. Dalam memilih penggantinya Sunan

sangat selektif, bukan hanya pengetahuannya yang dibutuhkan tetapi

seorang Sultan juga harus bijaksana. Bisa memimpin rakyat dengan

baik dan membawa kemajuan bagi kerajaan.

29

Hubungan antara raja dengan rakyat terbatas karena

tergantung pada peraturan adat istiadat dan kehendak raja. Begitu

pula keluarga raja yang tinggal di kompleks keraton tidak mudah

untuk berhubungan dengan rakyat dan orang-orang sekitar keraton.

Benteng yang mengelilingi kompleks keraton adalah pemisah antara

raja dengan lapisan masyarakat kerajaan.

2) Golongan Menengah

Golongan ini adalah golongan bangsawan tingkat menengah,

yang terdiri atas pegawai kerajaan tingkat menengah, pemuka

agama, syahbandar, dan lain-lain.

Syahbandar di Cirebon bukan hanya orang-orang pribumi

saja, tetapi ada juga orang Belanda. Dijadikannya sebagai

syahbandar karena mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman

mengenai perdagangan dan hubungan internasional, karena fungsi

dari syahbandar tidak sebatas pada masalah hubungan dengan orang-

orang asing.

3) Golongan Bawah

Golongan ini adalah mayarakat biasa atau masyarakat kecil

yang bekerja sebagai petani, pedagang tukang, nelayan, dan lainnya.

Kerajaan Cirebon yang letaknya di tepi pantai, tetapi sebagian besar

wilayahnya berada di pedalaman, jadi masyarakat Cirebon bukan

hanya merupakan kerajaan maritim, tetapi juga merupakan kerajaan

agraris (Adeng, dkk: 43).

Masyarakat Cirebon golongan bawah juga bermata

pencaharian sebagai menanam padi, kopi, tembakau, dan sebagainya.

Golongan ini merupakan tulang punggung bagi kehidupan

perekonomian Kerajaan Cirebon. Tanpa adanya masyarakat kecil

yang menjadi tukang, kemungkinan perekonomian akan berjalan

lancar. Oleh karena itu, Golongan bawah menjadi tulang punggung

bagi kehidupan perekonomian Kerajaan Cirebon.

30

d. Kondisi Sosial Masyarakat Cirebon

Masyarakat Jawa tradisional terklasifikasikan secara umum

menjadi beberapa golongan sebagai berikut, pertama, kelompok

penduduk desa inti yang disebut dengan sikep, baku, gogol atau pribumi.

Penduduk desa inti bermukim di suatu tempat sejak secara turun

temurun, memiliki tanah, rumah dan halaman, dan juga pekarangan

sempit untuk tanaman kebutuhan dapur atau kebun buah-buahan,

mempunyai kewajiban penuh sebagai warga desa terutama dalam

pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan komunal. Kedua,

Kelompok penduduk yang disebut dengan indung, hanya memiliki

sebidang tanah pertanian atau rumah halaman dan halaman, namun

mereka tidak memiliki keduanya (hanya salah satu), serta mempunyai

hak kewajiban komunal yang terbatas. Ketiga, yaitu kelompok penduduk

yang disebut dengan wuwungan, nusup, tlosor atau bujang. Mereka tidak

memiliki baik itu tanah pertanian maupun rumah dan halaman, namun

bertempat tinggal di halaman orang lain, dan bekerja sebagai penyewa

atau petani bagi hasil, atau bahkan mereka hidup menumpang dan

bekerja untuk pemilik rumah di mana dia tinggal.

Di dalam masyarakat pedesaan di Cirebon kekuasaan tertinggi

terletak pada peran kuwu, tugas kuwu tersebut adalah mengatur kerja

wajib secara bergiliran serta mengatur kehidupan sehari-hari di desa

dengan dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan desa lainnya. Para

pejabat desa tersebut di antaranya adalah reksa bumi yang mempunyai

tugas menjaga batas desa, ngabehi dan ngalambang yang merupakan dua

orang wakil kuwu dalam menjalankan roda pemerintahan desa sehari-

hari, cap gawe tugasnya adalah mengatur hampir semua urusan desa yang

paling pokok di antaranya adalah urusan mengumpulkan masyarakat

desa, kabayan atau jurutulis desa, dan lebe yaitu ulama.

Kedudukan seorang kuwu dan bawahannya adalah bagian dari

priyayi (yayi = adik raja), yang merupakan penghubung antara pihak

kerajaan dengan rakyat (wong cilik). Kaum elit kerajaan dan priyayi

31

tersebut dibedakan statusnya dari rakyat biasa karena mereka dapat

menikmati hasil tanah tanpa harus mengerjakannya sendiri.

Selain adanya penguasa lokal yaitu para elit desa (priyayi), maka

di Keresidenan Cirebon terdapat pula gologan yang “dikuasai” yaitu

masyarakat desa tradisional yang terikat dalam suatu sistem yang

dinamakan cacah. Cacah merupakan suatu ikatan hubungan

ketergantungan antara keluarga petani pemilik dengan keluarga petani

yang tidak memiliki tanah. Tanpa banyak mengadakan perubahan sistem

dalam struktur tradisional, sistem cacah tersebut merupakan sistem

pengerahan tenaga kerja yang tetap dipertahankan oleh pemerintah. Di

dalam sistem cacah tersebut ternyata terdapat perbedaan kelas antar-

kaum petani yang didasarkan atas cara-cara petani tersebut menguasai

tanah.

Petani penguasa tanah disebut sikep yang merupakan kelas petani

penanggung beban atas tanah. Seorang sikep maksimal dapat menguasai

sekitar 22 cacah yang tidak memiliki tanah.

Selain sikep ada pula golongan tangkong yang merupakan

penduduk desa pemilik rumah dan pekarangan namun tidak memiliki

tanah kasikepan, dan mereka tidak mempunyai kewajiban dalam

melakukan kerja wajib yang menyangkut pertanian namun mereka tetap

mempunyai kewajiban untuk melakukan kerja wajib yang berkaitan

dengan kepentingan desa. Tangkong dapat disebut pula sebagai sikep

nomor dua. Istilah tersebut dapat pula berarti bahwa tangkong belum

sepenuhnya menjadi sikep. Di Cirebon Tangkong merupakan calon

utama pemegang hak atas tanah komunal apabila suatu ketika ada

pembagian tanah tersebut. Linck, menyebutkan bahwa setiap patok kecil

yang mereka terima dalam tanah komunal merupakan panjar untuk patok

komunal seutuhnya. Namun setelah terjadinya perombakan agraria di

Cirebon pada permulaan abad ke-20, maka fasilitas pembagian tanah

komunal seperti itu tidak terjadi lagi.

32

Oleh karena itu, pada saat itu para tangkong pun tidak lagi

mendapat kesempatan untuk memperbaiki status sosialnya untuk mejadi

sikep penuh.

Sikep mempunyai lapisan sosial yang berada di bawahnya yaitu

wuwungan atau yang disebut juga dengan bujang apabila belum

menikah. Biasanya mereka tinggal di dalam lingkungan keluarga sikep,

dan segala kebutuhan hidupnya menjadi kewajiban sikep. Sebagai

balasan atas perlindungan yang diperolehnya itu, biasanya kelompok

wuwungan akan dimanfaatkan tenaganya oleh sikep untuk melakukan

pengolahan tanah miliknya. Petani-petani wuwungan tidak mempunyai

kewajiban-kewajiban seperti pajak atau kerja wajib terhadap negara

melainkan hanya bekerja untuk sikep-nya. Terkadang sikep

menggunakan mereka untuk melakukan kerja wajib bagi pemerintah

kolonial Hindia Belanda, sebab semua kewajiban terhadap pemerintah

kolonial Hindia Belanda seperti pajak dan kerja wajib dibebankan kepada

kaum tani penguasa tanah.

Lapisan wuwungan terbagi menjadi dua macam yaitu pemaro dan

tani hamba, perbedaan di antara keduanya terletak pada kemandirian.

Petani pemaro mempunyai rumah sendiri walaupun biasanya berada di

lingkungan petani pemilik tanah, sedangkan petani hamba tinggal di

dalam rumah induk semangnya dan tetap bekerja sebagai orang suruhan.

Status petani bertanah dan tidak bertanah tersebut merupakan gambaran

dari hubungan “penghambaan” yang di masing-masing daerah

mempunyai sebutan yang beragam. Selain itu juga ada kemungkinan

sebutan-sebutan tersebut didasarkan atas status perkawinan mereka, yang

mana para anak-anak muda yang belum menikah (bujang) memulai

pekerjaan mereka dengan menjadi hamba sebelum menjadi wuwungan

(setelah menikah) pada keluarga (sikep) yang sama maupun yang lain.

Seorang sikep yang berpindah tempat tinggal ke suatu wilayah

baru karena alasan terbelit hutang ataupun masalah yang lain, dapat saja

menyerahkan jasanya sebagai wuwungan di tempat barunya tersebut.

33

Namun sebaliknya apabila seorang wuwungan berhasil mengumpulkan

modal dan membuka tanah di lahan baru dapat mengangkat dirinya

menjadi sikep dan bahkan dapat membangun cacah-nya sendiri. Selain

itu dapat dimungkinkan juga terjadinya mobilitas vertikal yang mungkin

dialami oleh wuwungan melalui jalan adopsi atau perkawinan sehingga

wuwungan menjadi golongan sikep.

Di samping berstatus sikep, mereka juga umumnya merupakan

cikal-bakal desa. Dalam kedudukan seperti itu mereka berhak dipilih

menjadi kuwu atau duduk di dalam pemerintahan desa. Kedudukan-

kedudukan seperti itu memiliki banyak keuntungan, yaitu dengan adanya

fasilitas tanah bengkok yang merupakan tanah gaji pejabat desa seluas

lima hektar untuk kuwu dan sekitar dua hektar untuk aparat desa yang

lainnya. Di samping adanya persentase Sistem Tanam Paksa dan hak

kerja wajib untuk tanah gaji mereka. Sementara itu pejabat-pejabat desa

merupakan pihak-pihak yang paling aktif dalam melakukan penguasaan

atas tanah dan kerja wajib bagi desa. Karena tanah yang dimiliki oleh

desa biasanya merupakan tanah yang memiliki kualitas terbaik, terlebih

apabila tanah tersebut merupakan tanah bengkok (tanah gaji).

Tekanan atas tanah dan tenaga kerja di Cirebon pada masa

pemberlakuan Sistem Tanam Paksa telah mengakibatkan perubahan-

perubahan yang terjadi atas posisi petani. Istilah petani sikep dalam arti

penduduk desa dengan hak atas tanah telah hilang dari lingkungan desa

dan bertransformasi menjadi kuli (coolie) sebuah istilah yang berarti

pekerja tanpa keahlian. Hal itu disebabkan karena semua penduduk desa

dengan hak-hak tanah diwajibkan untuk melakukan kerja wajib tanpa

kecuali. Transformasi tersebut merupakan gambaran peralihan orientasi

petani tradisonal dari pertanian sawah menjadi petani tanaman ekspor

pada masa Sistem Tanam Paksa dan akhirnya menjadi seorang kuli

industri setelah kehilangan tanah mereka.

Pada permulaan abad ke-20, ciri penting masyarakat tani di Jawa

yang terbagi ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada kepemilikan

34

tanah tetap berlaku di pedesaan. Masyarakat itu pada hakikatnya terbagi

menjadi dua golongan. Golongan pertama, yaitu golongan manyarakat

desa yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang hak

penggarapan tanah komunal. Golongan itu umumnya disebut sebagai

sikep, kuli kenceng, kuli kendo, dan sebagainya. Golongan kedua yaitu

golongan yang tidak mempunyai hak apapun atas tanah. Umumnya

mereka itu disebut dengan wuwungan, bujang, tlosor, dan sebagainya.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Hambali. 2001. KONSEPSI TENTANG MASYARAKAT ISLAM

(Studi atas pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). Skripsi, Program Studi

Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Banyak aspek dari agama Islam yang saat ini perlu ditinjau

kembali, tetapi disini ada satu aspek yang perlu dan mendesak untuk

ditinjau ulang, yaitu mengenai masyarakat Islam. Kenyataan yang terjadi

saat sekarang ini adalah adanya berbagai gambaran yang tidak benar

mengenai potret masyarakat Islam. Adanya berbagai penelitian yang

dilakukan, baik oleh kalangan Barat maupun keuarga Muslim pada

masyarakat Islam telah memberikan gambaran yang buruk pada citra

masyarakat Islam yang diteliti. Hal ini dikarenakan para peneliti hanya

melihat masyarakat Islam hanya kulit luarnya saja dengan berpedoman

pada pendekatan sosiologis maupun antropologis dan melupakan atau

mengabaikan sisi-sisi yang paling mendasar yang ada dalam masyarakat

Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini ingin mencoba

mendeskripsikan tentang konsepsi masyarakat Islam yang dilontarkan oleh

Yusuf al-Qardhawi. Pemikiran al-Qardhawi mengenai permasalahan diatas

yang menjadi inti penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini,

data-data yang disajikan merupakan hasil dari pemikiran al-Qardhawi

yang diperoleh dengan cara menyelidiki, menganalisis dan mengklasifikasi

35

pemikiran dan juga membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran

yang lain serta pendekatan sosiologi pendektan agama yang digunakan

untuk mendekati data-data tersebut. Penelitian ini pada intinya ingin

memperoleh sebuah konsepsi tentang masyarakat Islam yang ada dalam

pemikiran al-Qardhawi. Dengan dua persoalan yang dimunculkan, yaitu:

pertama mengenai konstruksi masyarakat Islam dan kedua, mengenai

karakteristik masyarakat Islam yang ideal menurut al-Qardhawi. Dua

persoalan inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Adapun konsepsi tentang masyarakat Islam yang diuraikan oleh al-

Qhardawi merupakan bentuk masyarakat Islam yang seimbang dengan

karakteristiknya yang khas. Dengan berlandaskan argumen yang didukung

dalil-dalil aqli dan naqli, al-Qardhawi berusaha meluruskan persepsi

mengenai masyarakay Islam yang selama ini dinilai dan digambarkan

kebanyakan orang secara sepihak. Dengan berpedoman pada pemikiran

aliran pertengahan (moderat) al-Qardhawi ingin menunjukan bahwa

masyarakat yang dibangun oleh Islam bukanlah suatu masyarakat yang

autopis, tetapi suatu masyarakat yang realistis, sejalan dengan tuntutan

zaman dan tidak mengabaikan sendi-sendi ajaran Islam yang mendasar,

karena masyarakat Islam adalah masyarakat yang maju dan menyintai

kemajuan dalam arti kemajuan yang utuh, rohani dan jasmani, moral dan

bangunan pisik, dunia dan akhirat, ilmiah dan imaniah, dan tidak ada

pertentangan diantara semua ini melainkan keseimbangan dan keserasian

yang saling menopang. Jika semua itu bisa diwujudkan, maka cita-cita

untuk mewujudkan Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur (Negeri

Aman Sentosa dan Penuh Ampunan Tuhan) bisa tercapai.

Sumber: http://digilib.uin-suka.ac.id/9603/ (Diunduh tanggal

23/10/2014 pukul: 15.31)

Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian studi kepustakaan

dan merupakan dara historis kualitatif. Adapun pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini pendekatan sosiologis, yang dalam hal ini

sosiologi agama. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep

http://digilib.uin-suka.ac.id/9603/

36

masyarakat Islam yang dilontarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Berkaitan

dengan penelitian yang saya teliti yaitu meneliti tentang masyarakat, yang

mana Hambali meneliti tentang konsepsi masyarakat Islam brdasarkan

pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, sedangkan peneliti disini meneliti

tetang kehidupan sosial masyarakat Cirebon berdasarkan pada pemikiran

Sunan Gunung Jati.

2. Darkum. 2007. PERANAN PANGERAN WALANG SUNGSANG

DALAM MERINTIS KESULTANAN CIREBON 1445 - 1529 M.

Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Semarang.

Penulis tertarik untuk mengkaji Peranan Pangeran

Walangsungsang Dalam Merintis Kesultanana Cirebon 1445-1529 M,

dikarenakan kesultanan Cirebon merupakan salah satu kerajaan Islam di

Pulau Jawa yang sampai saat sekarang ini masih eksis diperintah oleh

Sultan-sultan penerus.Walaupun sultan sudah tidak mempunyai kekuasaan

untuk memerintah secara mutlak masyarakat Cirebon. Sultan hanya

berfungsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana adat saja. kesultanan

Cirebon pernah menjadi suatu Negeri berdaulat yang diakui oleh kerajaan-

kerajaan lain, baik kerajaan di Nusantara, maupun kerajaan dari

Mancanegara. Terbentuknya Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari peran

pangeran Walangsungsang yang mampu memberdayakan daerah Cirebon,

baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga menjadi salah

satu kesultanan besar di Nusantara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang

dilakukan pangeran Walangsungsang, dalam upaya awal merintis serta

membentuk satu kerajaan Islam yang mampu berdaulat. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah.

Langkah-langkah dalam metode sejarah atau historis terbagi dalam empat

langkah yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan

atau observasi, dan studi pustaka. Manfaat dari penelitian ini adalah,

37

secara teoritik memberikan penjelasan tentang perananperanan pangeran

Walangsungsang dalam merintis kesultanan Cirebon, mengungkap kan

fakta tentang usaha-usaha yang dilakukanya dalam merintis kesultanan

Cirebon, serta usahanya dalam menyiarkan agama Islam di daerah

Cirebon. Secara praktis manfaat yang diperoleh adalah, dapat dijadikan

sebagai pertimbangan, pemikiran, dan perbandingan dalam penelitian

selanjutnya, serta dapat memberikan pengetahuan baru dalam khasanah

sejarah lokal dan nasional mengenai proses Islamisasi dan terbentuknya

kesultanan Cirebon, baik terhadap pengajaran sejarah, maupun masyarakat

luas.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pangeran

Walangsungsang merupakan putra dari prabu Jaya Dewata yang bergelar

Sri Baduga Maharaja, penguasa dari kerajaan sunda pakuan Pajajaran.

Pangeran Walangsungsang terlahir dari seorang ibu yang bernama

Subanglarang. Beliau mempunyai dua saudara kandung yang bernama

Rara Santang dan raja Sengara. Peranan awal yang dilakukan oleh

pangeran Walangsungsang dalam mengembangkan daerah Cirebon yakni

pada saat beliau menjabat sebagai Pangraksa bumi. Beliau berhasil

mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan pemberdayaan hasil

laut, khususnya Rebon / Udang kecil menjadi terasi dan petis yang

mrupakan komoditas perdagangan yang banyak diminati oleh masyarakat

skitar Cirebon pada saat itu. Dalam bidang agama pangeran

walangsungsang berhasil menyiarkan agama Islam kepada penduduk

Cirebon dan sekitarnya, sehingga daerah Cirebon mampu menjadi salah

satu daerah pusat penyiaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya daerah

tatar Pasundan / jawa Barat sekarang ini. Dalam proses syiar Islamnya

beliau menggunakan Istana Pakungwati menjadi tempat untuk

mengajarkan agama Islam kepada Santrinya. Disamping itu beliau

mendirikan mesjid yang diberi nama Mesjid Pejalagrahan, untuk kaum

muslim daerah Cirebon beribadat. Mesjid yang dibangun pangeran

Walangsungsang ini merupakan Mesjid pertama di daerah Cirebon.

38

Sumber:http://www.pustakaskripsi.com/perananpangeranwalangsu

ngsang-dalam-merintis-kesultanan-cirebon-1445-1529m-5632.html

(Diunduh tanggal 23/10/2014 pukul 13.13)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

historis atau metode sejarah. Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang

digunakan adalah pengamatan atau observasi, dan studi pustaka. Berkaitan

dengan penelitian skripsi yang peneliti teliti yaitu tetang penyebaran

agama Islam ditanah pasundan termasuk Cirebon dan merintis kesultanan

Cirebon yang mana Sunan gunung Jati berperan penting dalam penyebaran

agama Islam di tanah pasundan termasuk Cirebon dan juga dalam sejarah

membangun Cirebon. Sunan Gunung Jati juga merupakan salah satu

pemimpin yang memimpin kesultanan Cirebon.

C. Kerangka Pikir

Sunan Gunung Jati merupakan salah satu walisongo yang pernah

memimpin dan menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan Banten termasuk

Cirebon. Petatah-petitih dan ajarannya membawa pengaruh besar terhadap

perkembangan kehidupan sosial masyarakat Cirebon. Dengan masuknya

modernisasi dan westernisasi yang menjadikan kota Cirebon sebagai kota

besar dan memungkinkan masyarakat menjadi individualis.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang saya angkat dalam proposal

penelitian ini ialah pemikiran Sunan Gunung Jati terhadap perkembangan

kehidupan sosial masyarakat Cirebon.

http://www.pustakaskripsi.com/perananpangeranwalangsungsang-dalam-merintis-kesultanan-cirebon-1445-1529m-5632.htmlhttp://www.pustakaskripsi.com/perananpangeranwalangsungsang-dalam-merintis-kesultanan-cirebon-1445-1529m-5632.htmlhttp://www.pustakaskripsi.com/perananpangeranwalangsungsang-dalam-merintis-kesultanan-cirebon-1445-1529m-5632.html

39

Gambar I. Alur Pikir Penelitian

Catatan :

Pokok-pokok pemikiran Sunan Gunung Jati sangat kompleks sekali dan

mengandung banyak nilai didalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam

pokok pemikiran beliau yaitu meliputi ketaqwaan dan keyakinan,

kedisiplinan, kearifan dan kebijakan, kesopanan dan tata krama serta

kehidupan sosial. Melalui pokok pemikiran beliau yang begitu kompleks

dan mengandung banyak nilai, kontribusi pemikiran beliau terhadap

kehidupan sosial sangat besar sekali. Pokok pemikiran beliau sangat

banyak, tetapi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian skripsi ini

ialah pokok pemikiran beliau yang berbunyi “Ingsung titip tajug lan fakir

miskin”. Karena dari pokok pemikiran beliau tersebut terdapat makna

yang sangat luas sekali. Pokok pemikiran tersebut terdapat dua subjek

yaitu tajug dan fakir miskin. Yang mana dua subjek tersebut sangat erat

sekali hubungannya dengan kehidupan sosial terutama kehidupan sosial

masyarakat Cirebon di era sekarang.

Ketaqwaan & Keyakinan

Kedisiplinan

Kearifan & Kebijakan

Kesopanan & Tata krama

Kehidupan Sosial

Kehidupan Sosial

Masyarakat Cirebon

Dimasa Sekarang

Pokok-Pokok Pemikiran

Sunan Gunung Jati