bab ii landasan teori a. kerangka teori 1. pendapatan asli...
TRANSCRIPT
13
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang
diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut
Nurcholis (2007: 182) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan
yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak daerah, retribusi
daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Menurut
Halim (2004: 67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah.
Menurut Mardiasmo (2002: 146) pengertian Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil
dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai
sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah
daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerah
masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. Sedangkan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
14
Rusyadi (2005: 52) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah
adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah
dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya
sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa, pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan
keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu
bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut
misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta
penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, ditentukan bahwa terdapat empat sumber
pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta
lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli
daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Pajak Daerah
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib
pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
15
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah
terdiri dari:
a) Pajak Provinsi
(1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.
(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak
atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah
semua jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunaan untuk kendaraan bermotor.
(4) Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
Air permukaan adalah semua air yang terdapat
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
16
pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik
yang berada dilaut maupun di darat.
b) Pajak Kabupaten/Kota (1) Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas
penyedia jasa penginapan atau peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar
lebih dari 10 (sepuluh).
(2) Pajak Restoran Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas
penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
(3) Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.
(4) Pajak Reklame Pajak Reklame adaah pajak atas penyelenggaraan
reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
17
atau media yang dibentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan,menganjurkan, mempromosikan,
atau untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.
(5) Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan dibidang
mineral dan batubara.
(7) Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir diluar badan jalan, baik yang
disediakaan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia
tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
18
adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang bersifat sementara.
(8) Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah
air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan
dibawah permukaan tanah.
(9) Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas
kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.
(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan dan
Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah,
dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
19
(11) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/bangunan. Perolehan hak atas tanah dan
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengeloaan, beserta bangunan
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.
2) Retribusi
Menurut Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin
yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan yang diharapkan dapat menjadi
sumber pembiayaan dan pembangunan daerah.
Menurut Mardiasmo (2002: 100) Retribusi Daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Menurut Yani (2004: 55) Retribusi
daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah
satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah
satu sumber pembiayaan dan pembangunan daerah.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
20
Selain itu Yani (2004: 56) juga berpendapat bahwa
retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:
a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikati oleh orang pribadi atau badan.
b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang
disediakan oleh pemeritah daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas
kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Menurut Nurcholis (2007: 184) hal tersebut dapat
dilakukan oleh daerah yang memiliki BUMD seperti
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank
Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan,
Pasar, tempat hiburan, vila, dan lain-lain keuntungannya
merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
21
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat
dipisahkan,
b) Jasa giro,
c) Pendapatan bunga,
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing,
e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa
oleh daerah.
Berdasarkan pemaparan di atas sumber-sumber PAD
terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak
daerah sendiri dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak
kabupaten/kota.
Maksud pendapatan asli daerah adalah supaya
pemerintah lebih optimal dalam menggali potensi
pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi
daerah sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli
daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-
sumber di luar PAD. Pendapatan asli daerah bertujuan agar
pendapatan yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan
perkara dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian
pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih
terikat.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
22
Perimbangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan,
dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalian dana
peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan
pemerintah daerah juga mampu meningkatkan
kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah (UU
No. 33 thn 2004).
b. Menentukan Pendapatan Asli Daerah
Untuk mengetahui besarnya pendapatan asli daerah
dapat dihitung dengan rumus:
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
Keterangan:
PAD : Pendapatan Asli Daerah
HPD : Hasil Pajak Daerah
RD : Retribusi Daerah
PLPD : Pendapatan Laba Perusahaan Daerah
LPS : Lain-lain Pendapatan yang sah
2. Tingkat Inflasi
a. Pengertian Inflasi
Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan
semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin
merosotnya nilai rill (instrinsik) mata uang suatu negara
(Khalwaty, 2000:5). Menurut Sukirno (2006: 14) inflasi
adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
23
suatu perekonomian. Sedangkan menurut Boediono (1999:
154) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk
menaik secara menyeluruh dan terus menerus. Inflasi dapat
dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya
penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu
komoditas. Dari beberapa pengertian inflasi di atas dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah
kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan terus menerus
dalam jangka waktu yang lama. Dari definisi ini, kenaikan
harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada
masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat
setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali.
b. Macam-macam Inflasi
Secara umum, inflasi dapat dikategorikan berdasarkan
beberapa hal, seperti tingkat keparahannya, penyebab,
maupun asalnya (Fahmi, 2010:106):
1) Berdasarkan tingkat keparahan inflasi:
a) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun). Inflasi ini disebut
juga dengan inflasi merayap (creeping inflation).
b) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun) atau biasa disebut
galloping inflation biasanya ditandai dengan naiknya
harga-harga secara cepat dan relatif besar.
c) Inflasi berat (antara 30-100% setahun) atau high inflation
biasanya ditandai dengan kenaikan/ perubahan harga
yang sangat tinggi.
d) Hiperinflasi (di atas 100% setahun) yaitu inflasi yang
ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
24
mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada inflasi ini
masyarakat tidak lagi menyimpan uang karena nilai uang
merosot sangat tajam sehingga lebih baik dibelikan/
ditukarkan dengan barang-barang (Ridawan, 2013:178).
2) Berdasarkan penyebab inflasi:
a) Demand full inflation/ inflasi permintaan inflasi ini ini
timbul karena permintaan masyarakat terhadap berbagai
barang terlalu kuat sementara di sisi lain, tenaga kerja
telah mencapai kesempatan kerja penuh sehingga terjadi
kelebihan permintaan. Kondisi ini jika berlangsung
terus-menerus akan menciptakan kenaikan harga barang/
inflasi.
b) Cost push inflation/ inflasi penawaran. Inflasi ini timbul
karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya
penawaran agregatif. Kenaikan biaya produksi tersebut
bisa jadi dikarenakan mahalnya harga bahan baku,
tuntutan kenaikan upah maupun karena terdepresiasinya
nilai tukar dalam negeri.
3) Berdasarkan asal inflasi
a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic
inflation). Inflasi ini biasanya disebabkan adanya defisit
dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada
APBN, bencana alam, gagal panen dan lain sebagainya.
b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).
Inflasi ini disebabkan negara-negara yang menjadi mitra
dagang mengalami inflasi, sehingga menyebar ke
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
25
negara-negara yang menjadi mitranya (Rozalinda,
2014:306).
c. Menentukan Tingkat Inflasi
Perekonomian dan tingkat penjualan yang tidak stabil
dalam sebuah negara rentan menimbulkan inflasi. Kenaikan
harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya
tidak berlaku secara seragam. Berlakunya tingkat perubahan
harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu
dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-
harga yang berlaku dalam suatu negara. Pemantauan inflasi
dari tahun ke tahun harus dilakukan secara cermat dengan
melihat indikator-indikator perubahan harga pada komoditas
tertentu. Indikator yang paling sering digunakan untuk
menganalisa dan mengukur laju inflasi adalah IHK (Indeks
Harga Konsumen). IHK merupakan sebuah nilai yang
digunakan untuk menghitung perubahan harga rata-rata
terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
Beberapa perhitungan inflasi dengan pendekatan ini adalah
(Saparuddin, 2017:41):
1) Metode Modified Laspeyres
Metode ini menghitung inflasi dengan pendekatan
Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan perhitungan
harga dan jenis komoditi di masyarakat, metode inilah yang
kemudian digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur
inflasi di Indonesia. Adapun rumus perhitungannya:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
26
𝐼𝐿𝛴𝑃𝑛𝑄𝑜
𝛴𝑃𝑜𝑄𝑜x100%
Keterangan:
IL = angka indeks Laspeyres yang sedang dicari
Pn = harga-harga pada tahun ke-n
Po = harga-harga pada tahun dasar
Qo = kuantitas barang pada tahun dasar
Σ = jumlah
2) Metode point-to-point
Metode ini menghitung inflasi dengan pendakatan
Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan persentase
perubahan IHK secara tahunan dengan dasar IHK bulan yang
sama tahun sebelumnya (t-1). Adapun rumus
perhitungannya adalah:
IHK year − on − year(yoy) = [𝐼𝑛𝑡
𝐼𝑛(𝑡−1)− 1] x 100
Keterangan:
Int = IHK bulan ke-n tahun ke-t
In(t-1) = IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)
Dalam perhitungan inflasi, hal pertama yang
dilakukan adalah dengan menghitung masing masing barang
dan jasa yang dipergunakan dalam perhitungan angka
indeks, kemudian diberi bobot sesuai dengan signifikansi
serta intensitas penggunaan barang dan jasa tersebut oleh
masyarakat yang bersangkutan, besarnya bobot masing
masing barang dan jasa juga disesuaikan dengan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
27
perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang
bersangkutan (Suseno & Astiyah, 2009:5).
d. Dampak Inflasi
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif
tergantung parah atau tidaknya inflasi. Menurut para ahli
ekonomi, baik yang konvensional maupun ahli ekonomi
Islam, inflasi berakibat buruk bagi perekonomian. Secara
umum dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan,
faktor produksi serta produk nasional. Seperti yang telah
dijelaskan bahwa masalah hyperinflation sangat merugikan
masyarakat baik produsen, konsumen, maupun pemerintah
sendiri.
Adapun dampak lain inflasi yaitu penurunan nilai
mata uang dan menjadikan daya beli mata uang semakin
lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan
berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran
pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah secara
negatif. Naik turunnya angka inflasi dalam sistem ekonomi
pasar akan menimbulkan potensi distorsi terhadap tingkat
harga. Dimana secara umum dampak inflasi ada yang dapat
diprediksi (expected inflation) seperti ukuran penurunan
nilai mata uang, penurunan daya beli masyarakat,
penurunan pendapatan dan penerimaan daerah, namun ada
juga dampak inflasi yang tak dapat diprediksi (unexpected
inflation) seperti ketimpangan sosial ekonomi yang
berpotensi menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
28
3. Belanja Modal
a. Pengertian Belanja Modal
Menurut Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar
menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran
anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang
ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan
untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja
bukan untuk dijual.
Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan
modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya
yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,
termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah
masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal
merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya
melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok
belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk
memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
29
infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan
belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau
tender.
Menurut Halim (2004: 73) belanja modal merupakan
belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu
tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat
rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja
administrasi umum.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29
Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:
1) Belanja Pelayanan Publik, yaitu belanja yang
manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh
masyarakat umum.
2) Belanja Aparatur Daerah, yaitu belanja yang
manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh
masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh
aparatur.
Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima)
kategori utama (Syaiful, 2007:2) yaitu Belanja Modal Tanah,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung
dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
Belanja Modal Fisik Lainnya. Masing-masing Belanja Modal
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
30
penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,
pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan
tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya
sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan
sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah
pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor
yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam
kondisi siap pakai.
3) Belanja Modal Gedung dan Belanja Modal Bangunan
Modal Gedung dan Bangunan adalah
pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan
pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang
menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan
dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah
pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/ penggantian/ peningkatan
pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan
termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
31
dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan
dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5) Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya
yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/
penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan
serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat
dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan
irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah
belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-
barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk
museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan
jurnal ilmiah.
Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah
mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam
APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan
daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas
publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap
oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran
dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka
panjang secara finansial (Abdullah, 2006).
Berdasarkan uraian di atas, belanja modal dimaksudkan
untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu
peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
32
yang dapat diperoleh dengan membangun sendiri,
menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun
biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah
dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan
umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang
cukup rumit. Pemerintah Daerah harus mampu
mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena
belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah
daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki
melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality
management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap)
antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian,
2006:274).
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan
output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya
pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran
ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari
suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu
perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
Definisi tersebut mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama,
pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya
secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju
merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
33
menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam
penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga,
penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan
adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi
sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat
manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.
Untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi, maka
digunakanlah indikator makro untuk penilaian kinerja
perekonomian, indiktor tersebut adalah produk domestik
regional bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan hasil dari penjumlahan dari seluruh nilai tambah
suatu produksi barang dan jasa dari berbagai seluruh kegiatan
perekonomian disuatu wilayah pada suatu periode dan waktu
tertentu (BPS, 2012:9).
Berdasarkan (BPS, 2012:10) ada dua macam cara
perhitungan dalam PDRB yaitu dengan cara metode langsung
dan metode tidak langsung.
a. Metode langsung merupakan metode dengan perhitungan
dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang
bersangkutan. Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan
PDRB metode langsung, yaitu:
1) Pendekatan Produksi
Pendekatan dari segi produksi ialah menghitung
nilai tambah dari barang atau jasa yang diproduksi dari
berbagai seluruh kegiatan ekonomi dengan cara
mengurangi otuput dari masing-masing sektor atau sub
sektor dengan biaya masing-masing nilai produksi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
34
tersebut. Nilai tambah merupakan nilai yang
ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh
unit produksi dalam suatu proses produksi dari input
antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu
barang dan jasa.
2) Pendekatan Pendapatan
Dalam pendekatan ini nilai tambah dari setiap
kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan semua balas
jasa faktor produksi yaitu berupa gaji dan upah, suprlus
usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk
sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang bersifat tidak
untuk mencari untung, surplus usaha tidak perlu
dihitung.
3) Pendekatan Pengeluaran
Pada pendekatan dari segi pengeluaran ini produk
domestik regional dapat dihitung dengan menghitung
berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk
produk domestik regional bruto tersebut.
b. Metode tidak langsung adalah metode dengan menggunakan
perhitungan pendapatan regional dengan cara
mengalokasikan angka pendapatan regional (nilai tambah)
provinsi ke berbagai daerah kabupaten/ kota dengan cara
menggunakan alokator tertentu seperti nilai produk bruto
sektor, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk dan alokator
lainnya.
Berikut ini adalah indikator yang digunakan untuk
menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
35
a. Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
b. Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)
Dalam praktek angka PNB kurang lazim dipakai, yang
lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya
melihat batas wilayah, terbatas pada negara yang
bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai
kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (Gross
Domestic Product) adalah nilai pasar keluaran total sebuah
negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan
jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu
oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah
negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui:
a. Kenaikan penawaran tenaga kerja
Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat
menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal
tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung
akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.
b. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia
Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran,
bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal
fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun
menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi
dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain
dari pertumbuhan ekonomi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
36
c. Kenaikan Produktivitas
Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap
unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran.
Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor
termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain,
dan ekonomisnya skala produksi.
Perumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan
yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data
Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai akhir pasar dari barang-
barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian
selama kurun waktu tertentu.
Menurut Gustiana (2014) penyajian angka-angka dalam
PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga
berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar
harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa
yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada
tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan
memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai
tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan
untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB
atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besarnya
Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung menggunakan rumus:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
37
LPEt = [PDRBt – PDRBt-1) / PDRBt-1] X 100%
Keterangan:
LPEt = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t
PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke-t
PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya
5. Teori Islam
a. Pandangan Islam tentang Pendapatan Asli Daerah
Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah
SAW tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada
beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam
menyokong keuangan negara. Zakat dalam pengalokasiannya
hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang
ditentukan oleh firman Allah dalam surah At-Taubat:60.
Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran Negara lainnya dapat
dipenuhi dari sumber-sumber penerimaan negara dari non-zakat.
Secara garis besar pendapatan dalam Islam adalah (Amalia,
2009:119):
1) Ghanmah, merupakan pendapatan negara yang didapatkan
dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil
ghanmah secara khusus diatur langsung dalam Al-quran
surah al-Anfl ayat 41. Empat perlima dibagi kepada para
prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya
sendiri diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat
Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dalam
konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini boleh
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
38
saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran
hukum antar negara sebagai barang ghanmah.
2) Khumus, atau seperlima bagian dari pendapatan ghanmah
akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan
kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya
pembangunan. Meskipun demikian, perlu hati-hati dalam
penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas.
Khumus, juga bisa diperoleh dari barang temua (harta karun)
sebagaimana terjadi pada periode Rasul. Ulama Syiah
mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus
dikenakan khumus sebesar 20%. Sedangkan ulama sunni,
beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta
rampasan perang saja. 'Uman Ab 'Ubayd menyatakan bahwa
yang dimaksud khumus itu bukan hasil perang saja, tapi juga
barang temuan dan barang tambang. Dengan demkian, di
kalangan ulama sunni ada sedikit perkembangan dan
memaknai khumus.
3) Fay' adalah sama dengan ghanmah. Namun bedanya,
ghanmah diperoleh setelah menang dalam peperangan.
Sedangkan, fay' tidak dengan pertumpahan darah. Menurut
Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay' adalah pendapatan
negara selain dari zakat. Jadi termasuk di dalamnya: kharj,
jizyah, ghanmah, 'usyur, dan pendapatan-pendapatan dari
usaha komersil pemerintah. Definisi ini lebih
mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini
yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa
Rasulullah.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
39
4) Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi
warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak
mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka
yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari
kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus
memenuhi kebutuhan penduduk bukan Muslim tersebut
akibat ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan
minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam
pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi
pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak
terbatas hanya kepada penduduk Muslim saja.
Jizyah ini bisa disebut pula dengan istilah pajak
perlindungan. Ketika non-Muslim hidup dengan tenang dan
mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam,
maka dengan jizyah tersebut bisa menjadi imbalannya.
Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-
gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan
penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa
instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti
zakat.
5) Kharj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara
atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada
era awal Islam, kharj sebagai pajak tanah dipungut dari non-
Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih
oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk
mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan
bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
40
negara. Jumlah dari kharj bersifat tetap, yaitu setengah dari
hasil produksi.
Kharj adalah pajak terhadap tanah, yang bila dikonversi
ke dalam perekonomian modern, dapat dikenal sebagai Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, perbedaan
mendasar antara sistem kharj dan sistem PBB adalah kharj
ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari
tanah (land productivity), dan bukan berdasarkan zona
sebagaimana dalam aturan sistem PBB (zona strategi). Hal
ini bisa jadi dalam sistem kharj, tanah yang bersebelahan,
yang satu ditanami buah kurma dan tanah lainnya ditanami
buah anggur, mereka harus membayar kharj yang berbeda.
Yang menentukan jumlah besar pembayaran kharj adalah
pemerintah. Secara spesifik, besarnya kharj ditentukan
berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat
kesuburan tanah, jenis tanaman (termasuk marketability dan
quantity), dan jenis irigasi.
b. Pandangan Islam tentang Inflasi
Islam tidak mengenal istilah inflasi, mata uang yang
digunakan memang relatif stabil manakala nilainya masih
disandarkan pada emas. Penurunan nilai masih mungkin terjadi,
yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu
mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas
dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali
kemungkinannya. Al-Maqrizi dalam Rozalinda (2014: 299)
mengemukakan penyebab inflasi dalam pandangan Islam yaitu:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
41
1) Natural Infaltion
Inflasi karena sebab-sebab alamiah yang diakibatkan
oleh turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya
permintaan agregat (AD), orang tidak punya kendali atasnya
(mencegah). Hal ini terjadi karena bencana alam atau hasil
bumi mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-
barang kebutuhan terus mengalami penurunan sedangkan
permintaan terhadap barang tersebut tetap maka yang terjadi
adalah kelangkaan, dan kelangkaan ini yang akan
menyebabkan kenaikan harga.
2) Human Error Inflation
Inflasi yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan
oleh manusia sendiri (Qs Ar-Rum ayat 41).
ما كسبت أيد هر ٱلفساد فى ٱلبر وٱلبحر ب هم يرجعون ظ ذى عملوا لعل هم بعض ٱل اس ليذيق ى ٱلن
Dalam konteks inflasi hal ini disebabkan antara lain:
a) Korupsi dan administrasi yang buruk akan berdampak
pada tingkat harga karena para produsen akan menaikan
harga jual untuk menutupi biaya-biaya lain yang
seharusnya tidak dibebankan pada produsen.
b) Pajak yang berlebihan akan menimbulkan biaya
produksi yang tinggi yang berimplikasi pada kenaikan
harga barang produksi.
c. Pandangan Islam tentang belanja modal
Anggaran penerimaan dan pengeluaran sudah dikenal
sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan.
Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam menurut Huda
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
42
dkk (2012: 189) adalah sebagai pengeluaran demi memenuhi
kebutuhan hajat masyarakat, alat redistribusi kekayaan,
meningkatkan permintaan yang efektif, berkaitan dengan
investasi dan produksi, serta menekan tingkat inflasi dengan
kebijakan intervensi pasar. Pembelanjaan utama yang harus
dikelola pemerintah menurut Ibnu Taimiyah dalam Huda dkk
(2012: 191) adalah untuk kaum miskin dan yang membutuhkan,
pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan, pemeliharaan
ketertiban dan hukum internal, pensiun dan gaji pegawai,
pendidikan, infrastruktur serta kesejahteraan umum.
d. Pandangan Islam tentang pertumbuhan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dalam Islam dan konvensional
terletak pada asas yang dipakai, dalam Islam unsur spiritualis
(agama) menjadi prioritas utama. Dari sudut pandang tentang
makna dan tujuan hidup, konsep dasar kapitalis tujuan utamanya
adalah pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, maka
muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa
tanpa batas pula. Lain halnya dengan Islam, walaupun
memandang perlu materi akan tetapi Islam tidak melupakan
unsur moral spritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan
utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan
menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan
dibangkitkan kembali kelak di akhirat.
Al-Ghazali menyatakan bahwa pertumbuhan dalam Islam
mencakup tiga aspek penting yaitu pembangunan fisik, mental
dan spiritual. Sedangkan menurut Naqvi (1991: 140)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
43
pertumbuhan dalam kerangka Islam meliputi aspek moral-
spiritual dan material kehidupan manusia dengan rincian berikut:
1) Tuntutan umum Islami untuk menjamin dan mengamankan
pendistribusian pendapatan (kemakmuran) secara adil dan
menetapkan batas dalam tingkat pertumbuhan layak.
2) Mempertahankan equitas antar generasi. Karena
pembentukan modal harus diseimbangkan dengan
pembentukan modal sumber daya manusia yang merupakan
investasi jangka panjang.
B. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan kumpulan dari penelitian-
penilitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya,
dimana penelitian ini mempunyai keterikatan dengan penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang menjadi bahan
rujukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian mengenai
analisis pengaruh pendapatan asli daerah, inflasi, belanja modal,
dan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan ringkasan
penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam
penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2016) tentang
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal
menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh
terhadap anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh
Priambudi (2016) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli
daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
44
menunjukkan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif
atau signifikan terhadap variabel belanja modal.
Rori, Luntungan, dan Niode (2016) meneliti tentang
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pendapatan asli
daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
Povinsi Sulawesi Utara. Gustiana (2014) tentang pendapatan asli
derah, dana alokasi umum, belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil uji regresi
menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan secara
positif terhadap belanja daerah. Belanja modal tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Islamiah (2015) meneliti analisis pengaruh belanja
pembangunan/ modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan
ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia, menunjukkan belanja
pembangunan/ modal berpengaruh negatif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat inflasi berpengaruh
negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi
peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan menyebabkan
krisis ekonomi yang akan berdampak pada penurunan tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang PAD, inflasi, belanja
modal, dan pertumbuhan ekonomi. Serta persamaan penelitian ini
dengan penelitian terdahulu adalah metode analisis yang digunakan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
45
adalah regresi linear berganda. Sedangkan perbedaan dengan
penelitian terdahulu adalah terletak pada metode analisis jalur dan
variabel yang digunakan ditambah menggunakan belanja modal
sebagai intervening atau mediasi. Selain itu dalam penelitian ini
menggunakan data pada tahun 2007 hingga 2017.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
46
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
1. Wimpi Priambudi,
Universitas Negeri
Yogyakarta
2016
Skripsi
1. Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Alokasi
Umum Terhadap Belanja
Modal Pada Kabupaten
dan Kota di Pulau Jawa
Tahun 2013
Y = Belanja Modal
X = PAD dan DAU
1. Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
Variabel Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja
Modal hal ini disebabkan karena dengan
adanya transfer DAU dari Pemerintah
Pusat maka Pemerintah Daerah bisa
mengalokasikan pendapatannya untuk
membiayai Belanja Modal.
Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja
Modal hal ini disebabkan karena
Pendapatan Asli Daerah lebih banyak
digunakan untuk membiayai belanja
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
47
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
pegawai dan biaya langsung lainnya
daripada untuk membiayai Belanja
Modal.
2. Dedi Suprianto,
Universitas Teuku
Umar Meulaboh
Aceh Barat
2016
Skripsi
2. Pengaruh Pendapatan Asli
Terhadap Belanja Modal
Pemerintah di Kabupaten
Nagan Raya
Y = Belanja Modal
X = PAD
2. Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
Secara parsial hanya variabel pendapatan
asli daerah berpengaruh signifikan
terhadap anggaran belanja modal daerah
di Kabupaten Nagan Raya
3. Ni Made Nopiani,
Wayan Cipta,
Fridayana
Yudiaatmaja,
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dan Belanja
Y = Pertumbuhan
Ekonomi
X = PAD, DAU,
dan Belanja Modal
Pendapatan asli daerah, dana alokasi
umum dan belanja modal berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi
pada Kabupaten Buleleng Tahun 2009-
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
48
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
Universitas
Pendidikan
Ganesha Singaraja
2016
e-Jurnal Bisma
Universitas
Pendidikan
Ganesha
Modal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
2013. Hal ini berarti pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum dan belanja
modal berperan secara bersama-sama
dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi pada Kabupaten Buleleng.
Pendapatan asli daerah berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi
pada Kabupaten Buleleng Tahun 2009-
2013. Hal ini berarti pendapatan asli
daerah berperan secara langsung dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi pada Kabupaten Buleleng.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
49
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
Dana alokasi umum berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi pada
Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013.
Hal ini berarti dana alokasi umum
berperan secara langsung dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pada Kabupaten Buleleng.
Belanja modal berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi pada
Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013.
Hal ini berarti belanja modal berperan
secara langsung dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pada Kabupaten Buleleng.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
50
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
Pendapatan asli daerah berpengaruh
positif terhadap belanja modal pada
Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013.
Hal ini berarti pendapatan asli daerah
berperan secara langsung dalam upaya
meningkatkan belanja modal pada
Kabupaten Buleleng.
Dana alokasi umum berpengaruh positif
terhadap belanja modal pada Kabupaten
Buleleng Tahun 2009-2013. Hal ini
berarti dana alokasi umum berperan
secara langsung dalam upaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
51
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
meningkatkan belanja modal pada
Kabupaten Buleleng.
4. Andri Widianto,
Yeni Priatna Sari,
Hetika,
Politeknik Harapan
Bersama Tegal
2014
Jurnal Politeknik
Harapan Bersama
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Terhadap Belanja
Modal, Pertumbuhan
Ekonomi, Dan
Kemiskinan
Kabupaten/Kota Di
Daerah Istimewa
Yogyakarta
Y = Pertumbuhan
Ekonomi, Belanja
Modal, dan
Kemiskinan
X = Pendapatan
Asli Daerah
1. Kuantitatif : Partial
Least Square, SEM
Pendapatan asli daerah berpengaruh
negatif terhadap belanja modal,
pendapatan asli daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli
daerah berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan, belanja
modal berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi, dan belanja
modal berpengaruh negatif terhadap
kemiskinan.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
52
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
5. Zuwesty Eka
Putri,
UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta
2015
Jurnal Bisnis dan
Manajemen
Analisis Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) Dan Inflasi
Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di
Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Tengah
Y = Pertumbuhan
Ekonomi
X = PAD, DAU,
dan Inflasi
1. Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
Pendapaan Asli Daerah (PAD)
mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Tengah.
Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Inflasi tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
53
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
6. Nurhidayati
Islamiah,
STIE Tri Dharma
Nusantara Makassar
2015
Jurnal Economix
Volume 3 Nomor 1
Analisis Pengaruh Belanja
Pembangunan/Modal dan
Tingkat Inflasi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
dan Penerimaan Pajak di
Indonesia
Y = Pertumbuhan
Ekonomi dan
Penerimaan Pajak
X = Belanja
Pembangunan dan
Tingkat Inflasi
1. Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
2.
Belanja modal berpengaruh negatif
signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan Tingkat inflasi
berpengaruh negatif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi
peningkatan yang signifikan dari inflasi
maka akan menyebabkan krisis ekonomi
yang akan berdampak pada penurunan
tingkat pertumbuhan ekonomi.
7. Irmal Suandi,
Universitas Negeri
Makassar
2016
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Alokasi
Terhadap Pertumbuhan
Y = Pertumbuhan
Ekonomi
X = PAD, dan
DAU
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dummy Kota Makassar, Dummy
Kota Palopo dan Dummy Kota Pare-pare
berpengaruh Positif dan signifikan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
54
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
Skripsi
Ekonomi Di Provinsi
Sulawesi Selatan
1. Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-
2013
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi
Sulawesi Selatan Periode 2003-2013,
serta Dummy Kabupaten Selayar dan
dummy Kabupaten Bantaeng
berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-
2013.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
55
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
8. Anggun Tri
Wahyuni,
IAIN Raden Intan
Lampung
2017
Skripsi
Pengaruh PDRB, Tingkat
Inflasi, dan Pengeluaran
Pemerintah Terhadap
Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Dalam
Perspektif Ekonomi Islam
Y = PAD
X = PDRB, Tingkat
Inflasi, dan
Pengeluaran
Pemerintah
1. Kuantitatif :
Regresi linier
berganda
Indonesia mempunyai tingkat daya saing
yang lebih tinggi dari Malaysia. Hal ini
terjadi karena Indonesia menjual
produknya dengan harga yang lebih
murah dari pada dengan harga Malaysia.
9 Erdi Adyatama
dan Rachmawati
Meita Oktaviani
Universitas
Stikubank
2015
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi
Umum terhadap Belanja
Modal dengan
Pertumbuhan Ekonomi
sebagai Pemoderasi
Y = Belanja Modal
dan Pertumbuhan
Ekonomi
X = PAD dan DAU
Pendapatan Asli Daerah tidak
berpengaruh signifikan terhadap Belanja
Modal.
Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh
yang positif terhadap Belanja Modal.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
56
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
Jurnal Dinamika
Akuntansi,
Keauangan, dan
Perbankan
Kuantitatif:
Moderated
Regression
Analysis (MRA).
Pertumbuhan Ekonomi tidak ber
pengaruh signifikan terhadap Belanja
Modal.
Pada hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
memoderasi pengaruh Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja Modal.
Pertumbuhan Ekonomi tidak sebagai
memoderasi pengaruh Dana Alokasi
Umum dengan Belanja Modal.
10 Jaya dan
Dwirandra
Universitas
Udayana
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Pada Belanja
Modal Dengan
Pertumbuhan Ekonomi
Y = Belanja Modal
dan Pertumbuhan
Ekonomi
X = PAD
Hasil analisis diperoleh bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh
positif dan signifikan pada belanja
modal, pertumbuhan ekonomi tidak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
57
No. Penulis dan Sumber Judul Variabel & Alat
Analisis Ringkasan Hasil
2014
E-Jurnal Akuntansi
Universitas
Udayana 7.1
(2014):79-92.
Sebagai Variabel
Pemoderasi.
Kuantitatif:
Moderated
Regression
Analysis (MRA)
berpengaruh signifikan pada belanja
modal, serta pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan dan mampu
memoderasi pengaruh pendapatan asli
daerah pada belanja modal tetapi dengan
intensitas dan arah yang berlawanan.
11 Andi Gustiana
Universitas
Hasanuddin
Makassar
2014
Skripsi
Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, dan
Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Empiris pada
Pemerintahan Kabupaten
Soppeng Periode 2005-
2012)
Y = Pertumbuhan
Ekonomi
X = PAD, DAU,
dan Belanja Modal
Kuanttitatif :
Regresi linier
berganda
Pendapatan asli daerah (PAD) tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Dana Alokasi Umum (DAU) tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Belanja modal tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
58
C. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
D. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan juga penelitian
yang dilakukan sebelumnya serta argumen yang melandasi
hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam
pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat
maka dana yang dimiliki akan meningkat pula, sehingga
pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali
potensi-potensi daerah yang dimiliki. Dengan adanya
ketersediaan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah,
pemerintah daerah dapat secara leluasa menggunakannya untuk
belanja modal. Belanja modal yang bersumber dari PAD
Pendapatan Asli Daerah
Tingkat Inflasi
Belanja Modal
Pertumbuhan
Ekonomi
Ha2(+)
Ha1(+)
Ha4(-)
Ha3(-)
Ha5(+)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
59
dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk memberikan
pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai
dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahun. Peningkatan
PAD diharapkan akan memberikan efek yang signifikan
terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah, serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya
mampu meningkatkan partisipasi dan kontribusi publik terhadap
pembangunan yang dilihat dari adanya peningkatan PAD
(Mardiasmo, 2002:52).
Dana belanja modal dapat digunakan untuk investasi
pemerintah meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan,
dan sarana penunjang lainnya. Hasil penelitian Suprianto (2016)
dan Prambudi (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu ada
penelitian lain yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014)
serta Nopiani, Cipta, dan Yudiatmaja (2016) menemukan hasil
bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan pendapatan asli
daerah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
belanja modal. Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka
dapat dirumuskan:
Ha1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif
Terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
60
Menurut Pujiati (2008) dengan adanya kewenangan
daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah
memberikan dampak komposisi pendapatan asli daerah sebagai
penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang
dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak
menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pendapatan
asli daerah yang diperoleh maka akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penelitian Widianto,
Sari, dan Hetika (2014), Putri (2015), Nopiani, Cipta, dan
Yudiatmaja (2016), dan Rori, Luntungan, dan Niode (2016)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif PAD pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa
kenaikan pendapatan asli daerah memicu dan memacu
pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada
pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya. Dari hal
tersebut, maka dapat diusulkan:
Ha2: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
3. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal
Laju inflasi yang tidak stabil akan mengganggu stabilitas
perekonomian, termasuk memberikan dampak pada anggaran
negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian
(uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
61
stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam
melakukan konsumsi, investasi, dan produksi.1 Mankiw (2003)
mengemukakan bahwa inflasi sebagian besar disebabkan karena
jumlah uang beredar. Untuk menjaga stabilitas laju inflasi
diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sebagai otoritas fiskal dan peranan Bank Indonesia sebagai
otoritas moneter. Pemerintah dengan kebijakan fiskal bisa
berhati-hati dalam melakukan belanja anggaran, karena pada
dasarnya belanja pemerintah akan menambah jumlah uang
beredar dalam perekonomian. Jadi apabila inflasi naik maka
pemerintah akan mengurangi belanja daerah begitu pula
sebaliknya. Penelitian Sangkaen, Masinambow, dan Engka
(2018) menyatakan bahwa variabel inflasi memberikan
pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja
pemerintah. Hal ini dikarenakan inflasi yang tinggi
menyebabkan belanja pemerintah turun, dikarenakan harga-
harga barang menjadi naik. Berdasarkan hasil studi yang
diuraikan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha3: Tingkat Inflasi Berpengaruh Negatif terhadap Belanja
Modal.
4. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam ilmu ekonomi inflasi merupakan kenaikan tingkat
harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu
tertentu. Inflasi yang terlalu rendah, bahkan di level deflasi, akan
menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi
1 https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/pentingnya.aspx
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
62
juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan
roda perekonomian tidak berjalan. Oleh karena itu menjaga
angka inflasi perlu memperhatikan dua faktor sekaligus yaitu
level inflasi yang membuat denyut perekonomian bisa optimum
dan sekaligus tidak membuat daya beli masyarakat turun.
Keadaan ketidakstabilan yang tinggi dapat menyebabkan tingkat
pembentukan modal jatuh dan perusahaan kurang insentif untuk
menginvestasikan sekaligus menyebabkan pertumbuhan
ekonomi mengalami penurunan. Penelitian Islamiah (2015)
menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi
peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan
menyebabkan krisis ekonomi yang akan berdampak pada
penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari hal tersebut,
maka dapat dirumuskan:
Ha4: Tingkat Inflasi Berpengaruh Negatif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:230). Belanja
modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,
gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP No.
24 Tahun 2005). Untuk dapat meningkatkan laju perekonomian
diperlukan investasi-investasi baru untuk menambah stok
modal. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan,
maka semakin cepat pula perekonomian tersebut akan tumbuh.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
63
Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan
meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah
juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan
sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahnya infrastruktur
dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah,
diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.
Penelitian Nopianni, Cipta, dan Yudiatmaja (2016) menyatakan
bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian
sebelumnya dan logika peneliti, maka dirumuskan:
Ha5: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
64
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan dan
penelitian dokumenter. Penelitian terapan merupakan
penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan
permasalahan tertentu (Kuncoro, 2013:7). Sedangkan
penelitian dokumenter adalah penelitian yang data dan
informasinya diperoleh dari bahan dokumentasi
institusi/lembaga (Supardi, 2005:34). Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif
adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka),
yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio.
Data interval yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua
titik pada skala yang sudah diketahui, sedangkan data rasio
yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi (Kuncoro,
2013:145).
2. Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Sumber data penelitian ini diperoleh dari
dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Daerah Istimewa
Yogyakarta. Di dalam laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota
DIY tahun 2007-2017 dapat diperoleh data mengenai jumlah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
65
Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, sedangkan
data mengenai tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta,
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel
pada periode tahun 2007-2017. Pemilihan periode ini
disebabkan karena pada tahun ini kondisi perekonomian relatif
stabil setelah mengalami krisis pada tahun 1998 sedangkan
kondisi belanja daerah mengalami fluktuasi.
3. Populasi dan Sampel
Populasi merupakan keseluruhan objek atau sumber yang
berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu
berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2010:66).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tentang PAD,
tingkat inflasi, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode
Tahun 2007-2017.
Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi
yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga
diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010:66).
Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel purposive yaitu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2013:126). Alasan pemilihan sampel dengan
menggunakan sampel purposive adalah karena tidak semua
sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang peneliti tentukan.
Dimana data yang diambil adalah data tentang PAD, inflasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
66
belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi di tiga
Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan
keterbatasan data yang tersedia. Adapun tiga Kabupaten/Kota
tersebut adalah Bantul, Sleman, dan Yogyakarta. Sementara
Gunung Kidul dan Kulon Progo tidak masuk sampel, karena
peneliti tidak mendapatkan data inflasi.
4. Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38).
Variabel tersebut berupa variabel dependen dan independen.
a. Variabel Dependen
Variabel dependen atau terikat merupakan variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya
variabel independen atau bebas (Sugiyono, 2013:59).
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses
pertumbuhan output perkapita jangka panjang apabila ada
kecenderungan (output perkapita naik) yang bersumber
dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang
berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal
dari luar dan bersifat sementara. Dengan kata lain bersifat
self generating, yang berarti proses pertumbuhan itu
sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
67
kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode
selanjutnya (Boediono, 1999:2).
b. Variabel Independen
Variabel independen atau bebas adalah merupakan
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau
terikat (Sugiyono, 2013:59). Variabel independen dalam
penelitian ini adalah:
1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18,
“pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang
diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”, yaitu pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2) Inflasi
Inflasi terjadi jika terjadi kenaikan harga secara
umum, berlangsung secara terus menerus dan terjadi
secara bersamaan. Untuk laju inflasi satu tahun
dihitung dengan metode year on year (YOY) yaitu
dengan menghitung IHK bulan Desember tahun
berjalan dengan membandingkan IHK bulan
Desember tahun sebelumnya.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
68
c. Variabel Intervening
Variabel intervening atau mediasi adalah variabel
yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara
variabel independen dengan dependen, tetapi tidak bisa
diamati dan diukur (Sugiyono, 2013: 5). Variabel ini
merupakan variabel penyela/ antara yang terletak di antara
variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini
peneliti menetapkan belanja modal sebagai variabel
intervening.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi
(Halim, 2007:101).
5. Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
melalui variabel intervening.
a. Analisis Jalur
Ghozali (2013: 249) menyatakan bahwa analisis jalur
merupakan perluasan dari analisis linear berganda, atau
analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk
menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal)
yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.
b. Diagram Jalur
Sebelum peneliti melakukan analisis suatu penelitian,
terlebih dahulu peneliti membuat diagram jalur yang
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
69
digunakan untuk mempresentasikan permasalahan dalam
bentuk gambar dan menentukan persamaan struktural yang
menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur
tersebut. Menurut Noor (2014: 81) diagram jalur dapat
digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak
langsung dari variabel independen terhadap suatu variabel
dependen. Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam koefisien
jalur, dimana secara matematik analisis jalur mengikuti
mode struktural. Berdasarkan judul penelitian, maka model
analisis jalur dalam penelitian ini dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar 3.1 Struktur Model Penelitian
c. Persamaan Struktural
Menurut Noor (2014: 84) persamaan struktural adalah
persamaan yang menyatakan hubungan antarvariabel pada
diagram jalur yang ada. Dalam analisis ini persamaan model
Pendapatan Asli Daerah
Tingkat Inflasi (X2)
Belanja Modal
Pertumbuhan
Ekonomi (Y)
e1 e2
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
70
substruktur 1 dapat ditulis dengan persamaan matematis
berikut:
1) Persamaan Substruktur 1
𝑌1 = 𝑎1𝑋1 + 𝑎1𝑋2 + 𝑒1
Keterangan:
Y1 = Belanja Modal
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2 = Inflasi
e1 = Unsur gangguan
Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y1
merupakan variabel dependen, sedangkan X1 dan X2
adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur
1 ini akan dijawab pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap
Y1.
2) Persamaan Substruktur 2
𝑌2 = 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑌1 + 𝑒2 Keterangan:
Y1 = Belanja Modal
Y2 = Pertumbuhan Ekonomi
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2 = Inflasi
e2 = Unsur gangguan
Dari persamaan tersebut jelas dilihat bahwa Y2
merupakan variabel dependen, sedangkan X1, X2 dan Y1
adalah variabel independen. Pada persamaan substruktur
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
71
2 ini akan dijawab pengaruh variabel X1, X2 dan Y1
terhadap Y2
d. Uji Asumsi Klasik
1) Uji normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah
dalam model regresi terdapat distribusi normal antara
variabel terikat dan variabel bebas. Apabila distribusi
data normal atau mendekati normal, berarti model
regresi adalah baik. Pengujian untuk menentukan data
terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji
statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik
yang digunakan adalah uji One-Sample Kolmogorov-
Smirnov (1-Sample K-S). Apabila hasilnya
menunjukkan nilai probabilitas signifikan di atas 0.05
maka variabel terdistribusi normal. Untuk pendekatan
grafik jika data menyebar disekitar garis diagonal atau
grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi
normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau
tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogram tidak menunjukkan pola distribusi
normal,maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas (Ghozali, 2013:163).
2) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji
apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
72
satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam
model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Homoskedastisitas yaitu apabila variance dari residual
pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap. Apabila
hasil yang diperoleh berbeda disebut heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan
uji glejser. Menurut Gujarati dalam Ghozali (2013: 142)
uji glejser dilakukan untuk meregres nilai absolute
residual terhadap variabel independen. Untuk
menentukan terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah
dengan melihat nilai Sig. atau signifikansi yang
dihasilkan dari uji regresi tersebut. Kriteria yang
digunakan adalah apabila nilai Sig. yang dihasilkan
lebih dari 0.05 maka terbebas dari asumsi
heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai Sig. kurang dari
0.05 maka terjadi asumsi heteroskedastisitas.
3) Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji
apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi
antara variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel
independen. Pengujian ada tidaknya Multikolinieritas
dalam model regresi dapat dilihat dengan melihat nilai
tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor).
Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan
Multikolinieritas yaitu nilai tolerance ≤ 0.10 atau nilai
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
73
VIF ≥10 (Ghozali, 2013:106). Jika nilai VIF tidak lebih
dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka
dapat dikatakan terbebas dari Multikolinieritas.
4) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,
2013:110). Autokorelasi muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time
series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau
kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada
individu atau kelompok yang sama pada periode
berikutnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan Durbin-Waston (DW test), dikarenakan
sampel yang digunakan dibawah 100. Uji Durbin-
Woston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat
satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model
regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel
independen (Ghozali, 2013:111).
e. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui
ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel
independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian
hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
74
signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (Ho) dan
hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol (Ho) adalah suatu
hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel independen dengan variabel
dependen sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah
hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang
signifikan antara variabel independen dengan variabel
dependen. Pengujian ini dilakukan secara simultan (uji F)
maupun secara parsial (uji t).
f. Regresi Linier Berganda
Menurut Sunyoto (2013: 47) tujuan dari analisis
regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam
penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi
berganda karena pengukuran pengaruh antarvariabel
melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2,.. Xn).
Adapun bentuk umum dari persamaan regresi linier
berganda secara sistematis menurut Sugiyono (2013: 277)
adalah sebagai berikut:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+. . . 𝑏𝑘𝑋𝑘
Keterangan:
Y = nilai prediksi dari Y
a = bilangan konstan
b1,b2,...bk = koefisien variabel bebas
X1, X2,.. = variabel independen
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
75
g. Uji Statistik
1) Uji Parsial (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara
individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah
suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau (Kuncoro,
2011:106):
H0 : bi = 0
Artinya, apakah suatu variabel independen bukan
merupakan penjelas yang signifikan terhadap
dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu
variabel tidak sama dengan nol, atau: Ha : bi ≠ 0
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas
yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk
menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t.
statistik t dihitung dari formula sebagai berikut:
t = (bi – 0)/S = bi/S
Dimana,
S = deviasi standar yang dihitung dari akar varians
(S2).
Sementara varians diperoleh dari:
𝑆2 =𝑆𝑆𝐸
𝑛 − 𝑘
Dimana,
n = jumlah observasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
76
k = jumlah parameter dalam model termasuk
intercept.
2) Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang
hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam
model sama dengan nol, atau:
H0 : b1 = b2 = … = b5 = 0
Artinya, apakah semua variabel independen
bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak
semua parameter secara simultan sama dengan nol,
atau:
Ha : b1 ≠ b2 ≠ … ≠ b5 ≠ 0
Artinya, semua variabel independen secara
simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini
digunakan statistik F. nilai statistik F dihitung dari
formula sebagai berikut (Kuncoro, 2011: 107):
𝐹 = 𝑀𝑆𝑅
𝑀𝑆𝐸=
𝑆𝑆𝑅𝑘⁄
𝑆𝑆𝐸(𝑛 − 𝑘)⁄
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
77
Dimana,
SSR = sum of square due to regression = ⅀(Ŷi - y)2
SSE = sum of squares error = ⅀(Yi – Ŷi)2
n = jumlah observasi
k = jumlah parameter (ternasuk intercept) dalam model
MSR = mean squares due to regression
MSE = mean squares due to error
3) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) yang
dikutip oleh oleh Ghozali (2013: 97) mengemukakan
bahwa jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2
negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol.
Secara sistematis jika nilai R2 = 1, maka nilai adjusted
R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted
R2 = (1- k)/(n – k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan
bernilai negatif.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
78
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas
wilayah sebesar 3185,80 km2 yang terletak diantara 7°.33’ Lintang
Utara dan 8°.12’ Lintang Selatan serta berada pada 110°.00’ dan
110°.50’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut
(DIY dalam Angka, 2017:4):
Sebelah Barat Laut : Kabupaten Magelang
Sebelah Tenggara : Kabupaten Wonogiri
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo
Sebelah Timur Laut : Kabupaten Klaten
Secara administrasi Propinsi DIY terbagi menjadi 4
kabupaten dan 1 kota, serta terdapat 78 kecamatan dan 438
desa/kelurahan definitif (DIY Dalam Angka, 2015:23). Provinsi
DIY memiliki kabupaten terluas yaitu Kabupaten Gunung Kidul
dengan luas wilayah sebesar 1.485.36 km2 atau sekitar 46.63% dari
keseluruhan luas Provinsi DIY, kemudian luas wilayah terkecil
berada pada Kota Yogyakarta dengan hanya memiliki luas wilayah
sebesar 32.50 km2 atau sekitar 1.02%.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
79
B. Analisis Data Penelitian
1. Analisis Deskriptif
Sugiyono (2013: 206) menyatakan statistik deskriptif
merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Sementara Hartono (2013: 195) menyatakan bahwa statistik
deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari
menghimpun data, menyusun atau mengukur data, mengolah
data, menyajikan dan menganalisa data angka guna memberikan
gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah pengaruh
pendapatan asli daerah dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan
ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening di
Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjawab
tujuan penelitian tersebut digunakan beberapa metode analisis
data yaitu analisis deskriptif statistik, analisis asumsi klasik dan
analisis regresi linier berganda. Berikut merupakan statistik
deskriptif dari variabel di atas yang diolah menggunakan
bantuan komputer program SPSS versi 21.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
80
Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif
Variabel N Minimun Maximum Mean Std.
Deviasi
PAD 33 17.49 20.36 18.9459 0.76054
Tingkat
Inflasi 33 0.82 2.33 1.6089 0.45344
Belanja
Modal 33 17.35 20.11 18.7520 0.69283
Pertumbuhan
Ekonomi 33 1.43 1.80 1.6231 0.11459
Sumber: data sekunder diolah 2019
Hasil pengolahan dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa
terdapat 33 jumlah sampel (N) pada setiap variabel yang diteliti.
Terdiri dari empat variabel yaitu PAD, tingkat inflasi, belanja
modal, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap variabel terdiri dari 10
tahun yakni tahun 2007-2017 di tiga Kabupaten/Kota DIY.
Variabel pertama yaitu PAD menunjukkan bahwa nilai minimum
sebesar 17.49. Sedangkan nilai maximum sebesar 20.36. Rata-
rata (mean) nilai PAD di tiga Kab/Kota DIY sebesar 18.9459
dengan standar deviasi sebesar 0.76054.
Untuk variabel tingkat inflasi menunjukkan bahwa nilai
minimum sebesar 82. Sedangkan nilai maximum sebesar 2.33.
Rata-rata (mean) tingkat inflasi di tiga Kab/Kota DIY 1.6089
dengan standar deviasi sebesar 0.45344.
Pada variabel belanja modal menunjukkan bahwa nilai
minimum sebesar 17.35. Sedangkan nilai maximum sebesar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
81
20.11. Rata-rata (mean) belanja modal di tiga Kab/Kota DIY
18.7520 dengan standar deviasi sebesar 0.69283.
Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi dimana nilai
minimum sebesar 1.43. Sedangkan nilai maximum sebesar 1.80.
Kemudian rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi kurs di tiga
Kab/Kota DIY 1.6231 dengan standar deviasi sebesar 0.11459.
2. Uji Hipotesis (Persamaan 1)
a. Analisis Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini
adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji
multikolineritas dan autokolerasi.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk menguji apakah
pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak. Uji
ini mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji
normalitas dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.
Tabel 4.2 Uji Normalitas
Unstandardized
Residual
N 33
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .50012068
Most Extreme Differences
Absolute .201
Positive .109
Negative -.201
Kolmogorov-Smirnov Z 1.153
Asymp. Sig. (2-tailed) .140
Sumber: sekunder data diolah 2019
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
82
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui nilai
asymp.sig sebesar 0.140 > 0.05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
2) Uji Heteroskedastisitas
Suatu asumsi penting dari model regresi linier
klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) yang
muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu
semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama.
Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel
4.3 di bawah ini.
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa
nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan
demikian variabel yang diajukan dalam penelitian
tidak terjadi heterokedasitas.
3) Uji Multikolineartias
Uji multikolinieritas bertujuan untuk
mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar
variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya
Variabel Sig Batas Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0.075 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas
Tingkat Inflasi 0.260 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
83
multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians
Inflation Factor (VIF) dan tolerance (α).
Tabel 4.4 Uji Multikolineartias
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa
nilai tolerance value > 0.10 atau nilai VIF < 10 maka
tidak terjadi multikolinieritas.
4) Uji Autokorelasi
Uji Autokolerasi berfungsi untuk menguji
apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).
Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan
uji Durbin-Watson (dw test) dengan ketentuan sebagai
berikut (Sunyoto, 2013:98)
a) Angka D-W di bawah -2 ada autokorelasi positif
b) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak
ada autokorelasi
c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi
negatif
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0.744 1.344 Tidak terjadi multikolinieritas
Tingkat Inflasi 0.744 1.344 Tidak terjadi multikolinieritas
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
84
Tabel 4.5 Uji Autokolerasi
Model R R
Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 .692a .479 .444 .51652 1.763
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa
nilai uji Durbin-Watson (DW) adalah 1.763. Rumus
uji autokolerasi DU < D-W < (4 – DU). DU=1.5770,
4-DU=2.423. Maka 1.5770 < 1.763 < 2.423
menyatakan tidak terjadi autokolerasi.
b. Analisis Regresi Berganda
Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan
tingkat inflasi terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan analisis regresi
linier berganda. Dalam model analisis regresi linier
berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara
parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah
sebagai berikut:
Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0.05 artinya
pendapatan asli daerah dan inflasi secara simultan maupun
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja
modal. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
85
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Variabel Beta t hitung Sig t Keterangan
Pendapatan Asli
Daerah
0.334 2.187 0.037 Signifikan
Tingkat Inflasi -0.460 -3.011 0.005 Signifikan
F hitung 13.787
Sig F 0.000 Signifikan
Adjusted R Square 0.444
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan regresi linear
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0
for windows didapat hasil sebagai berikut:
Y= 0.334 X1 - 0.460 X2 + e
1) b1 = 0.334
Artinya jika variabel pendapatan asli daerah
meningkat sebesar satu satuan maka belanja modal akan
meningkat sebesar 0.334 dengan anggapan variabel
bebas lain tetap.
2) b2 = -0.460
Artinya jika variabel tingkat inflasi meningkat
sebesar satu satuan maka belanja modal akan meningkat
sebesar -0.460 dengan anggapan variabel bebas lain
tetap.
c. Uji hipotesis parsial (Uji t)
Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh
secara parsial antara variabel independen yaitu pendapatan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
86
asli daerah dan tingkat inflasi dengan variabel dependen
yaitu belanja modal.
1) Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hasil pengujian
signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai
probabilitas sebesar 0.037 (0.037 ≤ 0.05). Nilai tersebut
dapat membuktikan Ha1 diterima, yang berarti bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal.
2) Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hasil pengujian
signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai
probabilitas sebesar 0.005 (0.005 ≤ 0.05). Nilai tersebut
dapat membuktikan Ha3 diterima, yang berarti bahwa
tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja
modal.
d. Uji Simultan (F)
Dari hasil uji F pada tabel 4.6 diperoleh F hitung
sebesar 13.787 dan probabilitas sebesar 0.000. Karena sig
Fhitung <5% (0.000 < 0.05), dapat disimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah dan tingkat inflasi secara bersama-
sama berpengaruh terhadap belanja modal.
e. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan besarnya
koefisien determinasi (Adjusted R2) = 0.444, artinya variabel
bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat
sebesar 44.4% sisanya sebesar 55.6% dipengaruhi oleh
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
87
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian.
3. Uji Hipotesis (Persamaan 2)
a. Analisis Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini
adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji
multikolineritas dan autokolerasi.
1) Uji Normalitas
Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan
berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini
mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji normalitas
dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.
Tabel 4.7 Uji Normalitas
Unstandardized
Residual
N 33
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .09048839
Most Extreme Differences
Absolute .141
Positive .114
Negative -.141
Kolmogorov-Smirnov Z .809
Asymp. Sig. (2-tailed) .529
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui nilai
asymp.sig sebesar 0.529 > 0.05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
88
2) Uji Heteroskedastisitas
Suatu asumsi penting dari model regresi linier
klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) yang
muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu
semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama.
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai
probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian
variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi
heterokedasitas.
3) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas
maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor
(VIF) dan tolerance (α).
Variabel Sig Batas Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0.295 > 0.05 Tidak terjadi heterokedasitas
Tingkat Inflasi 0.772 > 0.05 Tidak terjadi heterokedasitas
Belanja Modal 0.597 > 0.05 Tidak terjadi heterokedasitas
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
89
Tabel 4.9 Uji Multikolineartias
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0.642 1.558 Tidak terjadi multikolinieritas
Tingkat Inflasi 0.571 1.750 Tidak terjadi multikolinieritas
Belanja Modal 0.521 1.919 Tidak terjadi multikolinieritas
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai
tolerance value > 0.10 atau nilai VIF < 10 maka tidak
terjadi multikolinieritas.
4) Uji Autokorelasi
Uji Autokolerasi berfungsi untuk menguji apakah
dalam model regresi linier terdapat korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji
autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji
Durbin-Watson (D-W test).
Tabel 4.10 Uji Autokolerasi
Model R R
Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 .819a .671 .637 .09505 2.219
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa
nilai uji Durbin-Watson (DW) adalah 2.219. Rumus uji
autokolerasi DU < D-W < (4 – DU). DU=1.6511, 4-
DU=2.3489. Maka 1.6511 < 2.219 < 2.3489
menyatakan tidak terjadi autokolerasi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
90
b. Analisis Regresi Berganda
Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah,
tingkat inflasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model
analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan
(uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji
signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:
Menerima Ha jika probabilitas (p) ≤ 0.05 artinya
pendapatan asli daerah, tingkat inflasi dan belanja modal
secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ringkasan hasil
analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber: data sekunder diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan regresi linear
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0
for windows didapat hasil sebagai berikut:
Y= 0.321 X1 - 0.345 X2 + 0.305 X3 + e
Variabel Beta t hitung Sig t Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0.321 2.413 0.022 Signifikan
Tingkat Inflasi -0.345 -2.452 0.020 Signifikan
Belanja Modal 0.305 2.071 0.047 Signifikan
F hitung 19.739
Sig F 0.000 Signifikan
Adjusted R Square 0.637
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
91
1) b1 = 0.321
Artinya jika variabel pendapatan asli daerah
meningkat sebesar satu satuan maka pertumbuhan
ekonomi akan meningkat sebesar 0.321 dengan
anggapan variabel bebas lain tetap.
2) b2 = -0.345
Artinya jika variabel tingkat inflasi meningkat
sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan
menurun sebesar -0.345 dengan anggapan variabel
bebas lain tetap.
3) b3 = 0.305
Artinya jika variabel belanja modal meningkat
sebesar satu satuan maka pertumbuhan ekonomi akan
meningkat sebesar 0.305 dengan anggapan variabel
bebas lain tetap.
c. Uji hipotesis parsial (Uji t)
Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh
secara parsial antara variabel independen yaitu pendapatan
asli daerah, tingkat inflasi, dan belanja modal dengan
variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.
1) Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil pengujian
signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai
probabilitas sebesar 0.022 (0.022 ≤ 0.05). Nilai tersebut
dapat membuktikan Ha2 diterima, yang berarti bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
92
2) Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil pengujian
signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai
probabilitas sebesar 0.020 (0.020 ≤ 0.05). Nilai tersebut
dapat membuktikan Ha4 diterima, yang berarti bahwa
tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
3) Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil pengujian
signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai
probabilitas sebesar 0.047 (0.047 ≤ 0.05). Nilai tersebut
dapat membuktikan Ha5 diterima, yang berarti bahwa
belanja modal berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.
d. Uji Simultan (F)
Dari hasil uji F pada tabel 4.11 diperoleh F hitung
sebesar 19.739 dan probabilitas sebesar 0.000. Karena sig
Fhitung <5% (0.000 < 0.05), dapat disimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah, tingkat inflasi, dan belanja modal
secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi.
a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan besarnya
koefisien determinasi (Adjusted R2) = 0.637, artinya
variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi
variabel terikat sebesar 63.7% sisanya sebesar 36.3%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
93
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Keterangan t hitung Sig t Keterangan
Ha1 Diterima 2.187 0.037 Signifikan
Ha2 Diterima 2.413 0.022 Signifikan
Ha3 Diterima -3.011 0.005 Signifikan
Ha4 Diterima -2.452 0.020 Signifikan
Ha5 Diterima 2.071 0.047 Signifikan
Sumber: data sekunder diolah 2019
C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Modal
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja
modal. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2.187
dengan probabilitas 0.037 dimana angka tersebut signifikan
karena (p<0.05).
Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan
pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri
berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi. Pemerintah daerah dalam mengaloksikan
belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan
kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli
daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
94
ditentukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah. Jika
pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja
modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk
menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya
(Arwati, 2013).
Dalam agency theory, hubungan kontraktual antara agen
(masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks
pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan
tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan
pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang
dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya,
sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya
dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah (agen)
bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena
masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada
pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lainlain.
Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah
dengan belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang
berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi
yang baik pula (Sugiarthi, 2014).
Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Jaya dan
Dwirandra (2014), Nopiani, Cipta, dan Yudiatmaja (2016), dan
Suprianto (2016) dan Priambudi (2016) yang menyatakan
bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
95
belanja modal. Hal ini dapat diartikan pendapatan asli daerah
mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
belanja modal.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan nilai t
hitung sebesar 2.413 dengan probabilitas 0.022 dimana angka
tersebut signifikan karena (p<0.05).
Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya
kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu
menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui
pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat
pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan
untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik
(Azzumar, 2010).
PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD
meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah
akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan
meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinsisiatif
untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan asli daerah
secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah itu (Taiwo, 2011).
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
96
Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian
daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah
tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun
terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi
sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD
terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan
peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Menegaskan
bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya
diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan
perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat
lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah (Jaya, 2014).
Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh
Widianto, Sari, Hetika (2014), Putri (2015), Nopiani, Cipta,
dan Yudiatmaja (2016), dan Rori, Lantungan, dan Niode
(2016) yang menyatakan adanya pengaruh positif PAD pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa
kenaikan pendapatan asli daerah memicu dan memacu
pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada
pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya.
3. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.
Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar -3.011
dengan probabilitas 0.005 dimana angka tersebut signifikan
karena (p<0.05).
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
97
Laju inflasi yang tidak stabil akan mengganggu stabilitas
perekonomian, termasuk memberikan dampak pada anggaran
negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Mankiw (2003) mengemukakan bahwa inflasi
sebagian besar disebabkan karena jumlah uang beredar, untuk
menjaga stabilitas laju inflasi diperlukan peranan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal dan
peranan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pemerintah
dengan kebijakan fiskal bisa berhati-hati dalam melakukan
belanja anggaran, karena pada dasarnya belanja pemerintah
akan menambah jumlah uang beredar dalam perekonomian.
Jadi apabila inflasi naik maka pemerintah akan mengurangi
belanja daerah.
Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh
Sangkaen, Masinambow, dan Engka (2018) yang menyatakan
bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah belanja modal
yang dilakukan.
4. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar -
2.452 dengan probabilitas 0.020 dimana angka tersebut
signifikan karena (p<0.05).
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
98
Inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan antara isu
yang banyak didiskusikan. Namun, kestabilan pertumbuhan
ekonomi ini adalah dua waktu yang tidak dapat dipisahkan.
Secara umum diketahui bahwa inflasi memberi pengaruh buruk
terhadap pertumbuhan ekonomi, maka inflasi adalah sebagai
satu indikator yang dapat menunjukkan ketidakstabilan
ekonomi bagi sebuah negara. Namun persoalan yang timbul,
apakah wujud inflasi ini memberi pengaruh buruk yang secara
terus menerus terhadap ekonomi negara. Bahkan, pada tahap
inflasi yang bagaimana dikatakan dapat melambankan
pertumbuhan ekonomi (Amperaningrum, 2011).
Menurut Antoni (2010: 3) pertumbuhan ekonomi global
yang tidak stabil turut mendorong tekanan inflasi untuk jangka
waktu pendek. Tingkat kenaikan harga yang tidak terkawal
akan memburukkan lagi tingkat inflasi dan tidak mustahil
mampu melumpuhkan ekonomi negara itu. Jika dilihat dari
sudut makro ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akan
mengurangkan daya saing sebuah negara. Manakala inflasi
dalam sebuah negara akan mengurangi pertumbuhan ekonomi
yang bermakna pada wujudnya ketidakstabilan dalam makro
ekonomi. Ketidakstabilan inflasi yang tinggi dapat
menyebabkan tingkat pembentukan modal menurun dan
membuat perusahaan kurang insentif untuk investasi, sekaligus
menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
Keadaan inflasi yang rendah atau sederhana tidak memberi
pengaruh buruk kepada pertumbuhan ekonomi, namun inflasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
99
yang terlalu rendah dan terlalu tinggi dapat melembapkan
pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Islamiah
(2015) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh
negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila
terjadi peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan
menyebabkan krisis ekonomi yang akan berdampak pada
penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.
5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar
2.071 dengan probabilitas 0.047 dimana angka tersebut
signifikan karena (p<0.05).
Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya
pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik
yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam
penegalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki
konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada
masa yang akan datang. Belanja modal merupakan belanja
daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya
pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)
100
transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari
pembangunan daerah (Ernita, 2013).
Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah
daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan
meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi
pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan,
kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental
untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal
pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR
(Wong, 2012). Pembentukan modal tersebut harus
didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua
pengeluaran yang sifatnya menaikan produktivitas. Dengan
ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada
oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu
pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi
daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk
di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya
pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya
pandapatan masyarakat (Jaya, 2014).
Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh
Nopianni, Cipta, dan Yudiatmaja (2016) yang menyatakan
bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)