18

BAB II

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PAGOEJOEBAN MOELAT

SARIRA DI PRAJA MANGKUNEGARAN

A. Sejarah dan Perkembangan Praja Mangkunegaran Hingga Masa

Pemerintahan Mangkunegara VII

1. Sejarah Berdirinya Mangkunegaran

Sejarah berdirinya praja Mangkunegaran sebenarnya tidak lepas dari sejarah

Kerajaan Mataram yang didirikan pada akhir abad 16 oleh Panembahan Senopati dan

mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645).

Wilayahnya hampir seluruh Jawa kecuali wilayah Kasultanan Cirebon dan Banten

serta daerah Kompeni yang terletak diantara kedua Kasultanan itu.1

Kerajaan

Mataram Islam ketika mendekati awal keruntuhan, pasca meninggalnya Sultan

Agung, gejolak pemberontakan tidak lagi dapat diredam. Berbagai pertempuran terus

terjadi terutama setelah perpindahan ibukota Mataram ke Kartasura.

Salah satu peristiwa yang paling besar adalah Geger Pacina yang merupakan

imbas peristiwa serupa yang terjadi di Batavia. Pada bulan Oktober 1740, orang-

orang Cina di Batavia memberontak kepada Belanda. Pemberontakan ini menjalar ke

kota-kota lain, khususnya di tempat orang-orang Cina tinggal, di Semarang

kedudukan Belanda semakin kritis. Peristiwa yang disebabkan oleh ketidakpuasan

masyarakat Tionghoa terhadap kebijakan pihak kolonial tersebut juga menyebar

1 Th. M. Metz, Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa, terjemahan

Moh. Husodo, (Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, 1987), hlm. 1.

19

hingga ke Kartasura sehingga benteng Belanda di Kartasura diduduki oleh para

pemberontak.2

Paku Buwono II selaku penguasa saat itu melihat sebuah kesempatan untuk

melepaskan diri dari pengaruh Belanda jika pasukan pemberontak tersebut bisa

memperluas wilayah pendudukannya. Fakta yang terjadi sebaliknya, pasukan

pemberontak tidak dapat menduduki Semarang, Paku Buwono II memilih untuk

kembali memihak kepada Belanda. Saat Kartasura akhirnya jatuh dalam kekuasaan

pemberontak, Raden Mas Garendi salah satu cucu Amangkurat III dinobatkan sebagai

raja dengan gelar Sunan Kuning sehingga memaksa Paku Buwono II serta anggota

keluarganya menyingkir ke Ponorogo. Kartasura yang ditinggalkan oleh para

penguasanya, kemudian diduduki oleh para pemberontak yang didukung oleh para

bangsawan seperti Raden Suryakusuma (Raden Mas Said), Pangeran Haryo Buminata

dan Pangeran Haryo Singosari. Pada tahun 1743, Kartasura dapat direbut kembali

dari pemberontak, namun Paku Buwono II tidak lagi berminat menempati istana

karena telah terjadi sejumlah kerusakan. Hal ini merupakan salah satu penyebab

perpindahan pusat kerajaan dari Kartasura ke wilayah yang saat ini dikenal dengan

nama Sala.

Pasca perpindahan pusat kerajaan dari Kartasura ke desa Sala, Paku Buwono

II diributkan dengan permasalahan dengan pihak Kompeni karena keinginan untuk

mengambil alih sebagian wilayah kekuasaannya, terutama Pasisiran. Melalui

perjanjian tanggal 11 Nopember 1747, wilayah Pasisiran dan Bang Wetan Mataram

2

Radjiman, Sejarah Mataram Kartasura sampai Surakarta Hadiningrat,

(Surakarta : Toko Buku Krida, 1984), hlm. 20.

20

mulai digerogoti oleh Kompeni. Daerah Madura, Sumenep, Surabaya, serta

Panarukan adalah wilayah-wilayah strategis yang diambil alih oleh Kompeni. Selain

itu Paku Buwono II memberikan monopoli dagang kepada pihak Kompeni.3 Hal ini

semakin mengokohkan kedudukan Kompeni di Jawa. Bertambahnya kekuasaan

Kompeni tersebut menjadi latar belakang pemberontakan sejumlah tokoh yang

merasa dirugikan oleh tindakan Paku Buwuno II di atas. Salah satu keluarga istana

yang melakukan pemberontakan adalah Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini

dinamakan Perang Suksesi Jawa III. Selama masa tersebut Pangeran Mangkubumi

membentuk struktur pemerintahan sendiri terutama setelah berhasil merebut beberapa

tempat di Pasisiran Utara. Perang tersebut berlangsung hingga Paku Buwono II wafat

dan digantikan puteranya sebagai Paku Buwono III.

Pada masa pemerintahan Paku Buwono III atas inisiatif Belanda untuk

memecah belah Mataram, maka pada tanggal 13 Februari 1755 diadakan Perjanjian

Giyanti. Pangeran Mangkubumi meminta separuh bagian Jawa yang selanjutnya akan

berpusat di Yogyakarta dan pemberian gelar Sultan kepada Mangkubumi. Perjanjian

Giyanti merupakan akhir dari sejarah kekuasaan Mataram yang secara langsung

dikuasai oleh Belanda dan dua daerah yang dikuasai secara tidak langsung adalah

Kasunanan dan Kasultanan.4

Rekan seperjuangan Pangeran Mangkubumi yang masih meneruskan

perlawanan terhadap Paku Buwono III dan Kompeni adalah Raden Mas Said.

Pasukan Paku Buwono III bersekutu dengan Kompeni serta memperoleh bantuan dari

3 Ibid., hlm. 31.

4 Th. M. Metz, Op. cit., hlm. 1.

21

Sultan Hamengkubuwono I (Mangkubumi) kemudian menggempur daerah

persembunyian Raden Mas Said dan melalui utusan khusus memintanya untuk

menyerah. Pada tanggal 24 februari 1757 Raden Mas Said menyerah kepada Sunan

Paku Buwono III, dan dengan perantaraan Hartingh (wakil Belanda) mengadakan

perjanjian yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret

1757. Hasil dari perjanjian tersebut mengangkat Raden Mas Said menjadi Pangeran

Miji dengan upacara istimewa dan diberi tanah lungguh (apanage) seluas 4000 karya

(960 Jung). Pangeran Miji berarti Pangeran Panilih yang berarti langsung di bawah

raja dan kedudukannya sama dengan Adipati Anom.5

Raden Mas Said kemudian menyandang gelar Pangeran Adipati

Mangkunegara I dan memiliki otonomi sendiri. Kedudukannya bebas, namun

statusnya lebih rendah daripada Sunan. Kekuasaan Mangkunegaran awalnya hanya

berupa tanah seluas 4000 cacah (460 jung) yang diterima dari Sunan pada tahun 1757

(pasca perjanjian Salatiga). Adapun wilayah seluas 4000 karya tersebut meliputi:

Keduwang 141 jung, Nglaroh 115,5 jung, Matesih 218 jung, Wiraka 60,5 jung,

Haribaya 82,5 jung, Hanggabayan 25 jung, Sembuyan 133 jung, Gunung kidul 71,5

jung, Pajang 58,5 jung, Mataram 1 jung, dan Kedu 8,5 jung.6 Dengan demikian

jumlah seluruhnya seluas 979.075 jung atau 4000 karya.7 Ditambah lagi dengan

5

A. K. Pringgodigdo, Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan

Mangkunegaran, (Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, 1939), hlm. 16. 6 G.P. Rouffaer, Vorstenlanden dalam Encyclopedie Van Nederlandche-Indie,

hlm. 240-241. 7 Perbandingan ukuran karya atau cacah adalah: 1 cacah = 4 bau, 1 bau =

0,7096 Ha = 7.096 m2, 1 jung = 4 karya = 16 bau, lihat Ibid., hlm. 302-307.

22

pemberian dari Raffles sebanyak 1000 cacah pada tahun 1813 dan pada tahun 1830

sebanyak 500 cacah, sehingga akhirnya berjumlah 5500 cacah.

Persetujuan pembagian kekuasaan dengan Paku Buwono III melalui Acte van

Verband yang secara khusus mengatur aktifitas Mangkunegara I, antara lain

kewajiban untuk menghadap Paku Buwono pada hari Senin, Kamis dan Sabtu.8

Perkembangan selanjutnya, berbagai hak istimewa dikenakan terhadap wilayah baru

yang dinamakan Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan wilayah setingkat

kadipaten yang penguasanya bergelar setingkat Pangeran Miji (Putra Mahkota

Kerajaan) dan mendapatkan tanah lungguh (apanage). Seperti disebutkan di atas

hingga sekitar masa pemerintahan Mangkunegara II (1830), luas wilayah

Mangkunegaran semakin bertambah. Status tanah tersebut berubah dari apanage

menjadi erf-grond atau tanah turun-temurun atau warisan.9 Dapat disebutkan di sini

beberapa wilayah yang termasuk Mangkunegaran antara lain Karanganyar,

Karangpandan, Matesih, Wonogiri, dan Tawangmangu.

2. Perkembangan Praja Mangkunegaran Hingga Masa Pemerintahan

Mangkunegara VII

Pada awal berdirinya, Mangkunegaran diperintah oleh Pangeran

Sambernyawa yang bergelar K. G. P. A. A. Mangkunegara I, yang memerintah mulai

tahun 1757 hingga 1795. K. G. P. A. A. Mangkunegara I sebagai Pangeran Miji bagi

8 G.P. Rouffaer, Vorstenladen, disadur menjadi “Swapraja” oleh R. Tmg.

Husodo Pringgokusumo, (Koleksi Reksa Pustaka Mangkunegaran), hlm. 6. 9 Ibid., hlm., 9.

23

Sunan, maksudnya pangeran yang berada langsung di bawah Sunan. Menurut Acte

Van Verbond (surat penobatan) yang menjadi dasar pengangkatan dari K. G. P. A. A.

Mangkunegara I, disebutkan hak-hak yang diberikan oleh sunan Paku Buwono III

kepada K.G.P.A.A. Mangkunegara I ini. Beliau mendapat gelar pembentuk kerajaan

Mangkunegaran atau Stichter.10

Dalam hal ini, Mangkunegara I dianggap sebagai

pencetus konsep dasar pemerintahan rakyat.

Masa pemerintahan Mangkunegara I diwarnai dengan berbagai macam

peristiwa politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu yang patut dicatat adalah adanya

“Korps Pasukan Mangkunegaran” yang merupakan cikal bakal dari “Legiun

Mangkunegaran” termasuk didalamnya korps prajurit wanita (estri).11

Sebagai

budayawan peranan Mangkunegara I sebagai pengembang kebudayaan Jawa pada

umumnya, sekaligus peletak dasar kebudayaan khas Mangkunegaran khususnya

cukup besar. Ia menciptakan beberapa tarian bedhaya dan serimpi antara lain

Bedhaya Anglir Mendhung, Bedhaya Dirodometo, dan Bedhaya Sukohetomo yang

kesemuanya bertemakan perjuangan.12

K.G.P.A.A. Mangkunegara I juga

menghasilkan suatu karya yang tak ternilai yakni penulisan 8 surat Al Quran dalam

aksara Jawa yang disalin sendiri dengan tulisan tangan dari Al Quran beraksara Arab-

pegon. Karya besar yang usianya lebih dari 200 tahun ini, sampai saat ini masih

tersimpan dengan baik di perpustakaan Reksopustaka Surakarta.

10

A. K. Pringgodigdo, Op. cit., hlm. 18. 11

Ann Kumar, Masyarakat Istana Jawa dan Politik Dalam Akhir Abad XVIII,

(Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, 1990), hlm. 8-9. 12

Ibid, hlm. 19.

24

Pengganti K.G.P.A.A. Mangkunegara I adalah cucunya, yang bernama Raden

Mas Sahdat lahir hari Senin Pon 14 Ruwah Jimawal 1693. Pada usia 14 tahun

dianugerahi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Suryamataram dan menikah dengan Putri

Tumenggung Mangkuyudo di Kedu serta lulus dengan gelar Surya Prangwedana.13

Pada tanggal 25 Januari naik tahta dengan gelar Pangeran Ario Prabu Prangwedana.

K.G.P.A.A. Mangkunegara II mulai menduduki tahta dari 25 Januari 1796 - 26

Januari 1835. Pergantian dari Mangkunegara I ke Mangkunegara II lebih banyak

karena campur tangan dari pihak Belanda. Kerajaan Belanda yang kalah dari Prancis

berusaha memperkuat kedudukan di wilayah jajahan, termasuk Jawa. Penempatan

Daendels di Jawa dengan upayanya untuk melindungi Jawa dari serangan Inggris

membutuhkan bantuan kekuatan militer dalam hal ini Legiun Mangkunegaran. Saat

Mangkunegaran terbentuk, salah satu hak khusus yang dimiliki oleh wilayah ini

adalah pembentukan pasukan sendiri yang bernama Legiun Mangkunegaran.

Kekuatan militer Legiun Mangkunegaran dibentuk pada tahun 1798. Sejak

pembentukannya, pucuk komando dipegang oleh Prangwedana selaku calon

pemegang tahta Mangkunegaran. Ketika kekuasaan Daendels berakhir di Jawa,

pasukan Mangkunegaran ini mengalami imbas yang tidak mengenakkan. Dalam masa

pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, Legiun Mangkunegaran sempat dilucuti dan

dibubarkan, namun tidak berlangsung lama. Persetujuan baru dibuat dengan berbagai

fasilitas bagi pasukan ini. Raffles pada tahun 1812 memerintahkan Mangkunegara

untuk menyediakan subsidi setiap bulan sebanyak 1200 ringgit kepada Legiun

13

R.M. Ng. Soemahatmaka, Riwayatipun Sri Mangkunegoro I-VII,

(Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, 1940), hlm. 58.

25

Mangkunegaran yang akan direorganisasi menjadi 900 orang infanteri, 200 orang

kavaleri dan 50 orang artileri berkuda sebanyak 2 unit.14

Hubungan baiknya dengan Raffles dan bantuannya dalam menghadapi Sultan

Hamengku Buwono II, menghadiahkan sebagian daerah Kasultanan Yogyakarta

sebagai daerah milik Mangkunegaran, karena keberanian dan hubungan baik ini

pulalah, Mangkunegoro II memperoleh penghargaan Ridder in de Militaire Willems

Orde. Beliau merupakan orang Jawa pertama yang menerima penghargaan militer

setinggi itu.15

Penguasa Mangkunegaran selanjutnya adalah cucu dari Mangkunegara II

yang bernama Raden Mas Sarengat yang di wisuda dengan nama Pangeran Haryo

Prabu Prangwedana serta menikah dengan Putri Paku Buwono V dari Kanjeng Ratu

Emas.16

Mangkunegara III memerintah tanggal 25 Mei 1835 hingga 6 Januari 1853.

Mangkunegara III diangkat dengan Acte van Verband (surat penobatan) yang

menyebutkan bahwa pengangkatan ini atas sepengetahuan atau ijin Sunan. Beliau

mewarisi kerajaan yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Namun

kondisi Vorstenlanden khususnya dan Nusantara pada umumnya sedang mengalami

perubahan besar saat Gubernur Jenderal Van Den Bosch datang pada tahun 1830 dan

hingga tahun 1863 menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel).17

Hal ini

berpengaruh pada sistem persewaan tanah milik Mangkunegaran.

14

G.P. Rouffaer, Op.cit, hlm., 30. 15

Th. M. Metz, Op. cit, hlm. 5. 16

R.M. Ng. Soemahatmaka, Op. cit., hlm. 30.

17

Cultuur Stelsel adalah sebuah kewajiban bagi penduduk pribumi untuk

menanam tanaman untuk pasar Eropa seperti kopi, tebu, kapas dan sebagainya.

26

Keadaan ekonomi yang sedemikian buruk tersebut ternyata tidak menghalangi

langkah-langkah reformasi tata praja sebagai keunggulan periode pemerintahan ini.

Mangkunegara III mensederhanakan struktur pemerintahan. Dengan mengangkat

Patih Kerajaan, Wedana Gunung (kepala Kabupaten Anom, wilayah Onder

Regentschap Mangkunegaran), yang dibantu oleh gunung atau panewu atau mantri

sebagai struktur pejabat kerajaan (pusat). Sementara di tingkat yang lebih rendah

dipegang oleh bekel dengan perantaraan demang (kepala desa).18

Masa Pemerintahan

Mangkunegoro III merupakan masa dimana keadaan sosial ekonomi sangat buruk.

Hal itu disebabkan tanah yang diperuntukan bagi perkebunan kopi belum

dimanfaatkan dengan baik.19

Pengganti Mangkunegoro III adalah kemenakannya, cucu dari Mangkunegoro

II yang bernama Raden Mas Soedira yang lahir pada Ahad Legi, 8 Sapar Jumakir

1738 Windu Sancaya. Mangkunegoro IV naik tahta dan mendapat gelar Pangeran

Adipati Aryo Prabu Prang Wedono serta memerintah mulai tanggal 25 Maret 1853 –

5 September 1881.20

Langkah awal yang dilakukan Mangkunegoro IV adalah

melakukan pembangunan ekonomi onderneming, yaitu melalui perbaikan di bidang

Rencana van den Bosch adalah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian

tanahnya guna ditanami komoditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila) untuk

dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah pasti. Lihat M.C.

Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

1991), hlm. 183.

18 W. E. Soetomo Siswokartono, Sri Mangkunagara IV sebagai Penguasa dan

Pujangga (1853-1881), (Semarang : Aneka Ilmu,2006), hlm. 71. 19

George D. Larson, Masa Menjelang Revolusi, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 1990), hlm. 354. 20

R.M. Ng. Soemahatmaka, Op. cit., hlm. 71-80.

27

sosial ekonomi yang memburuk pada masa pemerintahan Mangkunegoro III.

Mangkunegoro IV dikenal bukan saja sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga dikenal

sebagai ahli ekonomi, penuh inisiatif, dan daya cipta. Di bidang pemerintahan Ia

meneliti kembali dan mempertegas batas-batas daerah kekuasaan Mangkunegaran

dengan milik Kasunanan serta Kasultanan Yogyakarta. Dalam bidang kemiliteran ia

mewajibkan setiap kerabat Mangkunegaran yang telah dewasa menjalani pendidikan

militer (wajib militer). Syarat menjalani wajib militer ini diberlakukan pula pada

mereka yang hendak menjadi pegawai praja.

Di bidang sosial ekonomi, Ia banyak menciptakan usaha komersil menjadi

sumber penghasilan praja. Keberhasilannya di bidang ini diwujudkan dalam bentuk

pendirian pabrik-pabrik antara lain pabrik gula di Tasikmadu, Colomadu, dan

Gembongan, pabrik sisal di Mentotulakan, pabrik bungkil di Polokarto, pabrik bata

dan genting di Kemiri. Memperluas usaha perkebunan dengan mengusahakan jenis

tanaman selain kopi seperti palawija, padi, rempah-rempah, tebu, kina, di samping

mencanangkan gerakan penanaman kopi sampai di pelosok-pelosok.21

Setelah Mangkunegara IV turun tahta digantikan oleh putra sulungnya yang

bernama Raden Mas Sunita. Memerintah mulai tahun 1881-1896 dan mendapat gelar

seperti ayahnya. Masa pemerintahan Mangkunegara V yang tergolong singkat sempat

mengalami krisis ekonomi (1875-1890) yang melanda berbagai negara termasuk

Praja Mangkunegaran.22

21

A. K. Pringgodigdo, Op. cit., hlm. 20. 22

Th. M. Metz, Op. cit, hlm. 6.

28

Pemerintah selanjutnya digantikan oleh saudaranya yang bernama Raden Mas

Suyitno. Mangkunegoro VI memerintah tahun 1896-1916, pada masanya pengaruh

kraton Kasunanan serta kewajiban untuk mengirimkan dua pangeran untuk mengabdi

di kraton dihapuskan.23

Pada tahun 1896, praja Mangkunegaran sudah lepas sama

sekali dari Kasunanan, Mangkunegara VI sudah menjadi Pangeran Amardiko

(Pangeran Merdeka) terhadap Sunan dan menjadi Pangeran Miji terhadap pemerintah

kolonial.24

Mangkunegoro VI merasa mempunyai kewajiban untuk memperbaiki

perekonomian akibat krisis ekonomi yang terjadi pada masa Mangkunegoro V.

Mangkunegoro VI merupakan raja yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan

uang, terbukti dengan adanya pemisah antara keuangan kerajaan dan keuangan

pribadi raja dan tahun 1916 Pemerintah Mangkunegaran membentuk sebuah komisi

yang bertugas sebagai pengawas hak milik Praja Mangkunegaran.25

Pada tahun 1916 Mangkunegoro VI turun tahta dan digantikan oleh Raden

Mas Suryo Soeparto, putra dari Mangkunegoro V. Raden Mas Suryo Soeparto naik

tahta tahun 1916-1944 dengan gelar Pangeran Prangwedana. Raden Mas Suryo

Suparto sejak lama menjalin kedekatan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Raden

Mas Suryo Suparto bahkan diberi kesempatan untuk menjadi seorang penerjemah

bangsa bumiputera untuk membantu tugas pemerintah setempat. Pemerintah Hindia

Belanda bahkan memberikan kesempatan kepada Raden Mas Suryo Suparto untuk

melanjutkan pendidikan di negeri Belanda. Dengan demikian pengaruh pemikiran

23

R.M. Ng. Soemahatmaka, Op. cit., hlm. 102. 24

A. K. Pringgodigdo, Op. cit., hlm. 19. 25

Th. M. Metz., Op. cit, hlm. 6-7.

29

Barat cukup besar dalam kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh

Mangkunegara VII.26

Masa pemerintahan Mangkunegara VII seringkali disebut sebagai masa

keemasan Praja Mangkunegaran. Hal ini dilatar belakangi dengan sejumlah kebijakan

baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun pembangunan

perkotaan yang mengubah wajah Praja Mangkunegaran menjadi lebih modern.

Reformasi yang dilakukan oleh Mangkunegara VII sehubungan dengan tata keuangan

dalam Praja Mangkunegaran dinilai cukup berhasil. Hal itu terbukti dengan adanya

peningkatan produksi pada pabrik gula di Tasikmadu dan Colomadu. Selain faktor

eksternal yaitu naiknya harga gula di pasaran, perbaikan dan modernisasi peralatan

juga menjadi pendukung kemajuan kedua pabrik tersebut. Peningkatan-peningkatan

lain juga terjadi pada pabrik-pabrik lain.

Legiun Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara VII ikut

terlibat menangani beberapa peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tahun 1921 dan

1926. Mangkunegara VII juga merupakan seorang Panglima Legiun dengan pangkat

Colonel Comandant. Kondisi Surakarta pada awal abad 20 tersebut disebutkan penuh

gejolak. Kemerosotan dalam bidang ekonomi, dalam konteks Surakarta,

menimbulkan kegusaran rakyat yang ditandai dengan adanya aksi pembakaran dan

pemogokan massa. Dalam mengatasi kondisi ini, penguasa Hindia Belanda setempat

membutuhkan tambahan personil untuk menghadapi massa. Legiun Mangkunegaran

26

R.M. Suryo Suparto melakukan perjalanan ke Belanda pada 14 Juni 1913

yang catatan-catatannya dibukukan dalam “Kekesahan dhateng Nagari Walandi /

Perjalanan dari Tanah Jawa menuju Negeri Belanda”.

30

dianggap berjasa dalam keikutsertaannya melindungi pegawai-pegawai bumiputera

serta aset ekonomi swapraja. Kedekatan hubungan Legiun Mangkunegaran dengan

pihak kolonial saat itu juga dapat dilihat pada kegiatan latihan bersama yang sering

diadakan.27

Pembangunan perkotaan juga menjadi aspek perhatian dari Mangkunegara

VII. Pembangunan dan perbaikan rel serta lori yang ditujukan untuk pengangkutan

hasil-hasil produksi juga memperlancar lalu lintas di wilayah Praja Mangkunegaran.

Pembangunan rumah sakit pusat Ziekenzorg di Mangkubumen pada tahun 1921

dengan bantuan dana dari pihak Swapraja melengkapi proyek penataan kota yang

dilakukan Mangkunegara VII. Penambahan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat,

bidan serta mantri merupakan usaha untuk mengatasi berbagai wabah penyakit yang

muncul pada saat itu.28

Dalam hal saluran air, Mangkunegara VII memiliki kepekaan

yang tinggi dalam permasalahan lingkungan untuk mencegah bencana yang tidak

diinginkan. Hal ini sejalan dengan pemerintahan periode sebelumnya yang telah

membangun tanggul dan pintu-pintu air agar aliran dari Bengawan Solo tidak meluap

saat hujan.

Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII kegiatan olahraga dan rekreasi

difasilitasi dengan baik oleh pihak Praja. Kemunculan berbagai tempat rekreasi baik

di wilayah Kasunanan maupun Mangkunegaran menunjukkan bahwa pola kehidupan

seperti bangsa Eropa. Jika awalnya hanya kelompok tertentu, khususnya priyayi, yang

27

Th. M. Metz., Op. cit., hlm. 73 28

Ibid., hlm. 71.

31

mengenal kegiatan-kegiatan tersebut, maka pada awal abad 20 masyarakat umum

mulai dibuatkan sejumlah fasilitas hiburan dan olahraga. Pada akhir tahun 1921

dibuka taman hiburan yang dinamakan Partini Tuin, yang artinya taman Partini.

Partini adalah nama puteri Kangjeng Gusti Mangkunegoro VII, yang paling tua.

Tetapi rakyat biasa menyebutnya Balekambang. Di taman tersebut diadakan hiburan

pertunjukkan wayang orang.29

Taman Balekambang merupakan sarana rekreasi yang

juga dilengkapi dengan lapangan olahraga dan pemandian. Mangkunegara VII juga

membangun tempat pacuan kuda bernama Manahan yang dilengkapi dengan tribun

penonton.

Pada bidang media komunikasi, Mangkunegara VII membuat siaran yang bisa

diterima oleh masyarakat umum dengan menggunakan bahasa Jawa dan sesuai

dengan budaya Jawa. Untuk mewujudkan ide tersebut maka ditunjuklah sebuah

perkumpulan kesenian Mangkunegaran yang bernama Mardi Laras untuk melakukan

siaran karawitan dan wayang wong dari Balekambang dengan dibekali sebuah

transmittor radio.30

Mangkunegara VII turut berperan dalam pengembangan kebudayaan Jawa.

Hal ini dapat dilihat dengan pendirian Java Instituut, yaitu sebuah lembaga

kebudayaan yang memiliki fokus pada pengembangan budaya Jawa. Revitalisasi tari

dan wayang purwa merupakan karya yang bisa dilacak dari tokoh ini. Meskipun

29

R.M. Sayid, Babad Sala, (Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, 2001),

hlm. 74. 30

Ibid., hlm. 81.

32

demikian, proses dan latar belakang pengembangan budaya Jawa yang menjadi salah

satu agenda pembangunan masyarakat dan Praja Mangkunegaran.

Pada awal abad 20, di Jawa banyak bermunculan para priyayi baru.31

dampak

berkembangnya pendidikan. Mangkunegara VII sendiri merupakan contohnya. Oleh

karena itu beliau juga memiliki kepedulian tinggi pada hal tersebut. Hal tersebut

ditandai dengan dibukanya sejumlah sekolah dengan tujuan untuk memajukan rakyat.

Salah satu jenis sekolah yang cukup menarik untuk dibahas adalah kemunculan

sekolah-sekolah wanita di Praja Mangkunegaran. Beberapa sekolah yang cukup

terkenal adalah Siswo Rini dan Van Deventer School.32

B. Birokrasi Praja Mangkunegaran

Birokrasi merupakan alat atau instrumen pemerintah untuk melaksanakan

keputusan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain birokrasi adalah suatu sistem untuk

mengatur jalannya pemerintahan dengan salah satu cirinya ialah adanya hirarki

jabatan-jabatan (atasan dengan bawahan) yang diatur menurut undang-undang.33

31

Bila di tahun 1900 kelompok priyayilah yang menjadi kaum bangsawan dan

administrator, menjelang tahun 1914 kelompok ini bertambah dengan sejumlah

pegawai pemerintah, teknisi-teknisi pemerintah dan cendekiawan yang sama-sama

memerankan peran elit dan yang dimata rakyat biasa di desa-desa tercakup ke dalam

yang umumnya disebut “priyayi”. Lihat Robert van Niel, Munculnya Elit Modern

Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 75. 32

Insiwi Febriary Setiasih, “Pemikiran K.G.P.A.A. Mangkunegara VII

Tentang Pendidikan Wanita Dan Kebudayaan (1916-1944)”, Dalam Tesis,

(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), hlm. 41. 33

Lance Castles, Nurhadiantomo, Suyatno, Birokrasi Kepemimpinan Dan

Perubahan Sosial Di Indonesia, (Surakarta: Penerbit Hapsara, 1986), hlm. 26.

33

Sehubungan dengan birokrasi tersebut di praja Mangkunegaran pada garis

besarnya terdiri atas dua golongan, yaitu birokrasi berdasarkan pangkat (kekuasaan)

dan birokrasi berdasarkan jabatan (lembaga). Bentuk birokrasi tersebut merupakan

unsur-unsur yang berdasar dari budaya dan politik kerajaan yang diwarnai dengan

sifat-sifat yang masih tradisional. Pola hubungan antara atasan dengan bawahan

bersifat paternalistik seperti hubungan antara patron dan klien. Hal yang sama juga

terjadi pada hubungan antara para pejabat dengan rakyat yang dipimpinnya, dimana

patron adalah gusti dan klien adalah kawula.34

1. Birokrasi Berdasarkan Pangkat (Kekuasaan)35

Yang dimaksud birokrasi menurut pangkat atau kekuasaan ialah susunan atau

urutan kepangkatan dalam pemerintahan praja Mangkunegaran mulai pangkat teratas

hingga pangkat yang terendah, yang sekaligus menunjukan kekuasaan yang

dipegangnya. Secara hirarkis birokrasi menurut pangkat itu sebagai berikut:

a. Adipati (Kepala Trah Mangkunegaran)

Jabatan Adipati merupakan puncak hirarki dari birokrasi di

Mangkunegaran. Gelar yang di pakai seorang Adipati ialah Kanjeng Gusti

Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro. Adipati bertugas menangani seluruh

kekuasaan Praja Mangkunegaran. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

para pejabat dibawahnya.

34

Dorodjatun Koentjarajakti, “Birokrasi Di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat

Penguasa Atau Panguasa”, dalam Prisma No. 10 Oktober 1980, hlm. 31. 35

Serat Wewatoning Para Abdi Dalem Ageng Alit Ing Nagari Jawi,

(Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran).

34

b. Bupati Patih

Di Praja Mangkunegaran jabatan patih dipegang oleh Bupati sehingga

disebut Bupati Patih. Kedudukan Bupati Patih ini langsung di bawah Adipati

Mangkunegoro. Bupati Patih ini diangkat oleh Adipati Mangkunegoro dan

bertugas sebagai pelaksana pertama perintah Adipati.

c. Bupati

Bupati adalah jabatan yang memimpin suatu kadipaten. Di Praja

Mangkunegaran terdapat beberapa kabupaten dengan nama dan tugas yang

berbeda-beda. Para Bupati ini di bawah koordinasi penguasa Bupati Patih

Mangkunegaran.

d. Wedana

Seorang Wedana berkewajiban melaksanakan tugas secara operasional,

dan secara hirarki kedudukannya di bawah Bupati. Wedana akan menerima

perintah dari Bupati dan meneruskannya kepada pejabat dibawahnya.

e. Kaliwon

Pangkat Kaliwon kedudukannya di bawah wedana, namun ia diangkat

langsung oleh Bupati. Tugas Kaliwon adalah meneruskan perintah dari

Wedana kepada pejabat dibawahnya.

f. Panewu

Pangkat Panewu akan menerima perintah dari Kaliwon dan akan

meneruskannya kepada pejabat dibawahnya. Selain itu Panewu harus

melaporkan semua tugasnya kepada Kaliwon.

35

g. Mantri

Pangkat Mantri bertugas menyampaikan perintah dari Panewu kepada

para pejabat dibawahnya.

h. Lurah

Pangkat Lurah ini bertugas menerima perintah dari kadipaten yang

diterimanya lewat Mantri untuk diteruskan kepada pejabat dibawahnya. Di

Praja Mangkunegaran pangkat Lurah ini dijabat oleh Demang dan Rangga.

Demang bertugas mengurusi pekerjaan di tingkat desa yang menjadi

bawahannya. Sedangkan Rangga bertanggung jawab atas baik buruknya

wilayah bawahannya.

i. Bekel

Bekel bertugas meneruskan perintah dari Lurah kepada pejabat

dibawahnnya. Dan Bekel juga bertanggung jawab atas baik buruknya

pelaksanaan tugas-tugas di desa.

j. Jajar

Jajar merupakan pelaksana perintah yang datang dari Bekel. Dalam

struktur birokrasi, jajar merupakan pangkat yang terendah.

2. Birokrasi Berdasarkan Jabatan (Lembaga)36

:

Birokrasi menurut jabatan atau lembaga ialah susunan dari jabatan-jabatan

dalam pemerintahan praja Mangkunegaran, sedangkan lembaga di sini merupakan

36

Honggopati Tjitrohoepojo, Serat Najakatama, (Surakarta: Reksa Pustaka

Mangkunegaran, 1930), hlm. 58-62.

36

nama-nama dari dinas-dinas perkantoran di praja Mangkunegaran. Adapun nama-

nama jabatan (lembaga) tersebut ialah:

a. Kabupaten Hamong Praja (Pemerintahan Pusat)

Dinas ini langsung di bawah pejabat Bupati Patih. Kedudukannya sebagai

pemerintahan pusat yang mengawasi semua kegiatan Praja. Dinas ini dibagi

dalam tiga golongan yaitu:

1) Kawedanan / Kantor Nata Praja:

Tugasnya mengurusi surat-menyurat, membuat dan memeriksa

undang-undang peraturan praja. Dibawahnya terdapat beberapa

kapanewon yaitu:

a) Kapanewon / Kantor Hagnya Praja adalah tugasnya mengerjakan

surat-menyurat dari kadipaten.

b) Kapanewon / Kantor Reksa Wilapa adalah tugasnya menerima,

merawat, dan menyerahkan semua surat-menyurat pemerintahan

praja.

c) Kapanewon / Kantor Reksa Pustaka adalah tugasnya merawat

buku-buku dan surat-surat milik Praja Mangkunegaran.

2) Kawedanan / Kantor Niti Praja:

Tugasnya memeriksa harta kekayaan praja. Dinas ini membawahi

beberapa kantor yakni:

a) Kapanewon / Kantor Niti Wara adalah tugasnya memeriksa

peredaran keuangan praja.

37

b) Kapanewon / Kantor Marta Praja adalah tugasnya memeriksa kas

praja.

c) Kapanewon / Kantor Karta Praja adalah tugasnya mengurusi

bidang pertanahan.

3) Kawedanan Reksa Hartana:

Tugasnya menerima dan mengeluarkan keuangan praja. Juga

mengurusi beasiswa dan dana pensiun para pegawai.

b. Kabupaten Pangreh Praja (Pemerintahan Dalam Negeri)

Dinas ini di bawah pejabat Bupati Pangreh Praja. Tugasnya menangani

kepangreh-prajaan dan kepolisian.

c. Kabupaten Mandrapura (Dinas Istana)

Dinas ini di bawah pejabat Kaliwon (Bupati Anom). Tugasnya menangani

urusan dalam istana (Pura Mangkunegaran)

d. Kabupaten Parimpuna (Kapasaran)

Kabupaten ini di bawah pejabat seorang Kaliwon. Tugasnya mengurusi

bidang kapasaran.

e. Kabupaten Karti Praja (Pekerjaan Umum)

Kabupaten ini dikepalai seorang Belanda dengan pangkat direktur.

Tugasnya mengurusi bidang pekerjaan umum di Praja Mangkunegaran.

f. Kabupaten Sindumarta (Bidang Irigasi)

Kabupaten ini dipimpin seorang inspektur yang berpangkat chef (sep).

Tugasnya mengurusi bidang pengairan.

38

g. Kabupaten Wanamarta (Kehutanan Mangkunegaran)

Dinas ini dikepalai oleh seorang Belanda yang berpangkat

opperhoutvester (kepala kehutanan). Tugasnya mengurusi soal kehutanan.

h. Kabupaten Yogiswara (Keagamaan)

Kabupaten ini dikepalai seorang Wedana (Pengulu). Tugasnya mengurusi

bidang keagamaan.

i. Kabupaten Kartahusada (Perusahaan Mangkunegaran)

Dinas ini dikepalai seorang Belanda berpangkat superintendent. Sedang

tugasnya mengurusi perusahaan milik Praja Mangkunegaran.

j. Kabupaten Sinatriya

Dinas ini dikepalai oleh seorang Wedana, sedang tugasnya ialah

mengurusi para putra sentana.

k. Pemerintahan Bidang Pertanahan

Dinas ini dikepalai oleh seorang Kaliwon. Tugasnya ialah mengatur soal

tanah.

l. Pemerintahan Kedokteran

Dinas ini dikepalai oleh seoarang dokter dengan sebutan Arts. Tugasnya

menjaga kesehatan bagi para putra dan nara praja.

m. Pemerintah Martanimpuna (Kantor Inspektur Pajak)

Dinas ini dikepalai oleh seorang Kaliwon. Tugasnya ialah memeriksa dan

meningkatkan pemasukan uang dalam praja.

39

n. Pemerintah Legiun

Dinas ini dikepalai oleh seorang Letnan Kolonel dari bangsa Belanda.

Sedangkan tugasnya mengurusi bidang keprajuritan.

o. Pasinaon Dhusun (Pendidikan Desa)

Dinas ini dikepalai seorang sinder sekolah rakyat. Tugasnya mengurusi

dan memajukan pendidikan di desa.

C. Filsafat Tri Dharma Praja Mangkunegaran

Sejarah lahirnya Tri Dharma Mangkunegaran tidak jauh dari sejarah

perjuangan pendirinya, yakni Raden Mas Said atau K. G. P. A. A. Mangkunegara I.

Raden Mas Said sejak kecil telah mengalami hidup yang prihatin karena selain telah

ditinggal sang ibu, sedangkan ayahnya juga telah di buang ke Ceylon kemudian ke

Tanjung Harapan hingga wafat. R. M. Said ketika usia 16 keluar dari Kraton

Kartasura, tepatnya tanggal 3 Rabi’ul awal tahun Jimakir, Windu Sangara, 1666

(1741 M). Sejak saat inilah R.M. Said memulai perjuangannya, keluar dari keraton

diikuti oleh 18 pembantu utamanya yang dengan gigih telah membantu

perjuangannya.37

Perjuangannya R.M. Said bersama para pembantu utamanya

mempunyai ikrar Tiji Tibeh yang berarti mati siji mati kabeh atau juga mukti siji

mukti kabeh. Ikrar bersama ini kemudian dikenal dengan Sumpah Kawula Gusti atau

37

Ng. Satyapranawa, Babad Mangkunegaran, (Surakarta: Reksa Pustaka

Mangkunegaran, 1950), hlm. 29.

40

Pamoring Kawulo Gusti maksudnya yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,

berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.38

Keberanian dan strategi pertempuran Raden Mas Said yang banyak berhasil

tersebut, menyebabkan ia dikenal dengan sebutan Pangeran Sumbernyawa (Pangeran

penyebar maut).39

Pertempuran baru berhenti setelah Raden Mas Said mendapat

perintah dari Sunan Paku Buwono III untuk kembali ke Surakarta guna mendampingi

Sunan Paku Buwono III. Setelah berada di Surakarta, pada tanggal 27 Maret 1757 R.

M. Said menerima piagam dari Sunan Paku Buwono III sebagai pengukuhan atas

penyerahan tanah seluas 4000 karya. Pada tanggal 28 Desember 1757 R. M. Said

dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I.

Sesaat setelah penobatan berlangsung, Mangkunegara I sebagai pendiri Praja

Mangkunegaran bersama 18 punggawa (sebelumnya adalah 18 pengikut dalam

perjuangan) menjalin satu janji bersama atau prasetya, Mangkunegara I menyatakan

“Bumi Mangkunegaran iki padha melu handar beni lan padha dipangan ing anak

putu buri, yen turunku ora mikir nganti dadi rusaking turune punggawa ora dak

pangestoni.”40

Hal tersebut mempunyai arti bumi atau praja Mangkunegaran ini kita

(seluruh penghuni praja Mangkunegaran) ikut memiliki hendaknya dapat

dimanfaatkan untuk hidup anak cucu di kemudian hari, apabila keturunanku tidak

38

RIW Dwidjosunana, R. Ng. Sastradihardjo, RMF Dwidjosaputra, Sejarah

Perjuangan Raden Mas Said, (Surakarta: Reksa Pustaka, 1972), hlm. 11. 39

Yayasan Mangadeg, Pangeran Sumbernyawa Ringkasan Sejarah

Perjuangannya, (Surakarta: Yayasan Mangadeg, 1988) hlm. 17. 40

HKMN Suryasumirat, Peringatan 30 Tahun Mulat Sarira (Suatu Uraian

Singkat sebagai Pengiring Lahirnya Tri Darma Dalam Kalangan Kerabat Besar

Mangkunegaran), (Surakarta: Reksa Pustaka, 1999), hlm. 7.

41

memperhatikannya sampai menimbulkan rusaknya keturunan para punggawa, hal itu

tidak kami restui.

Pada bagian bawah dari janji bersama tersebut ditutup dengan prasetya dari

para punggawa, yang berbunyi “Menawi tedhak turunipun punggawa niyat ngendhih

ingkang jumeneng, utawi boten rumeksa praja badhe manggih papa lan cures.”41

Artinya “Barang siapa di antara keturunan punggawa berniat menjongkeng

kedudukan yang bertahta dan tidak menjaga Praja niscaya akan menemui sengsara

dan habis punah daya”.

Janji bersama atau prasetya antara Mangkunegara I dengan 18 punggawa

praja merupakan tonggak sejarah yang tidak dapat diabaikan, khususnya di kalangan

Mangkunegaran. Janji bersama tersebut merupakan jalinan penyaturagaan antara

pimpinan dengan yang dipimpin, antara pembina dengan yang dibina, antara raja

dengan rakyat. Jiwa yang tertanam di dalam prasetya antara pimpinan praja dan

punggawa Mangkunegaran terus menerus dirasakan, dicamkan, dihayati, diolah

dalam batin, sikap, pakarti yang akhirnya menjadi Tri Dharma, yaitu Mulat Sarira

Hangrasa Wani, Rumangsa Melu Hanggondheli, Wajib Melu Hanggondheli.

1. Mulat Sarira Hangrasa Wani

Serangkaian kata-kata tersebut terbabar saat R. M. Said bersama pengikutnya

turun dari kancah peperangan. Kata-kata sederhana tersebut digoreskan sebagai suatu

kenang-kenangan yang kemudian dapat menjiwai kehidupan Praja Mangkunegaran.

41

Ibid.

42

Mulat Sarira dapat diartikan mawas diri dalam arti luas. Kesanggupan untuk mawas

diri merupakan modal yang sangat berharga bagi setiap pribadi, karena dengan

adanya kesadaran untuk mawas diri berarti ada kesanggupan untuk menguakkan

berbagai hambatan yang dapat menghalang langkah-langkah untuk maju. Dengan

mawas diri memungkinkan seseorang untuk menengok dirinya, sanggup melihat

kembali pengalaman dirinya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan,

dan memungkinkan dapat belajar dari pengalamannya. Kesediaan dan ketajaman

dalam pemahaman terhadap diri sendiri akan menimbulkan kesadaran tentang

kemampuannya, kesadaran dalam kedudukannya dalam arti yang luas (hubungan

dirinya sendiri, hubungan dengan masyarakatnya, hubungan dengan alam sekitar,

hubungan dengan sesamanya, hubungan dengan Tuhan Pencipta Alam Semesta).

Akhirnya akan menyadari bahwa manusia mempunyai berbagai sifat, antara lain salah

atau khilaf. Atas dasar kesadaran tersebut akhirnya akan disadari pula bahwa

kesemuanya itu merupakan akibat atau buah dari perbuatannya sendiri.

Mulat sarira hangrasa wani mengandung arti mawas diri masing-masing

akan mempunyai kesadaran terhadap kebenaran, kesediaan dan keberanian berbuat

benar, berani membela kebenaran, berani menderita, berani berbuat dan

bertanggungjawab, berani berwibawa serta berani hidup sejahtera yang ditopang oleh

kebenaran.42

Perilaku yang disebut mulat sarira atau mawas diri dapat terjadi pada

siapapun juga pada bangsa manapun juga. Kesanggupan untuk mawas diri tetapi tidak

semudah mengucapkan atau mendengarkan kata-kata tersebut. Kesanggupan mawas

42

Ibid., hlm. 9.

43

diri bertalian erat dengan tingkat kesadaran. Timbulnya kesadaran tersebut berkaitan

erat dengan tingkat kematangan pribadi. Tingkat kematangan pribadi memerlukan

berbagai macam dan tingkat pengolahan diri, baik bersifat batiniah maupun dalam

rohaniah. Di kalangan Mangkunegaran, mulat sarira hangrasa wani banyak dikenal

bukan hanya sebagai semboyan dan bukan sebagai kata-kata upacara, tetapi menjadi

sumber aspirasi yang senantiasa dapat dikaji dan dihayati. Mengingat arti dan nilai

mulat sarira hangrasa wani begitu dalam dan tinggi, maka makna dan jiwa daripada

kata-kata tersebut menyalur di berbagai segi kehidupan.

2. Rumangsa Melu Handarbeni

Janji bersama atau prasetya antara Mangkunegara I dengan 18 punggawa

praja merupakan suasana hidup kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan yang dijiwai

dengan pola manunggaling kawula lan Gusti adalah menjadi watak orang-orang

Mangkunegaran. Orang-orang Mangkunegaran merasa tumbuh dan berkembang dari

satu sumber dan satu induk, satu sama lain merasa senada dan sejiwa. Itulah yang

sering disebut dengan istilah bahasa Jawa Tebu Sauyun atau Nebu Sauyun yang

artinya serumpun tebu. Kekeluargaan di kalangan Mangkunegaran dapat

diungkapkan: “Serumpun bagai serai, seliang bagai tebu”, artinya bersama dan

bersatu hati di dalam segala hal.43

43

Ibid., hlm. 11.

44

3. Wajib Melu Hanggondheli

Kalimat tersebut mempunyai arti “merasa wajib ikut menjaga dan

mempertahankan”. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut bertalian erat

dengan kalimat yang lain, yaitu mulat sarira hangrasa wani dan rumangsa melu

handarbeni. Kalau masing-masing menyadari tentang berdirinya praja, dan masing-

masing menyadari hikmah apa yang dapat diterima atau diambil dengan adanya praja,

dengan sendirinya akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga dan

mempertahankannya. Kesadaran sikap hanggondheli praja (menjaga dan

mempertahankan negara) tersebut adalah sikap terhormat yang sejak awal mungkin

telah diamanatkan oleh pendiri Praja Mangkunegaran, ialah Mangkunegoro I. Kata-

kata hanggondheli praja ditanamkan di dalam piagam janji bersama yang dibuat

sesaat sesudah penobatan R.M. Said sebagai K.G.P.A.A. Mangkunegoro I, yang

bunyinya “Mbesuk yen ana rusaking praja sanadyan kari saeyubing payung janji isih

katon wujuding praja padha gondhelana”. Artinya “Kelak kalau sampai terjadi praja

mengalami kerusakan meskipun tinggal seluas daun payung asal masih tampak

wujudnya hendaklah dipertahankan”.44

Itulah sikap moral kenegaraan yang

ditanamkan oleh pendiri praja Mangkunegaran. Bertumpu pada sikap rumangsa melu

handarbeni akan tumbuh sikap rukun (bersatu hati) dan rumeksa (menjaga) praja,

untuk mencapai raharja (aman, tentram, damai, dan sejahtera).

Tri Dharma adalah filsafat yang bisa memperbesar rasa pengabdian para

kawula kepada praja Mangkunegaran. Kewajiban untuk menjaga praja bukan harus

44

Ibid., hlm. 12.

45

timbul karena diminta, dipaksa atau disuruh, tetapi rasa wajib itu timbul dari

kesadaran masing-masing secara hakiki. Atas dasar itulah maka masing-masing

hendaklah mempunyai tanggung jawab moral sedalam-dalamnya sehingga

mempunyai kesanggupan untuk mulat sarira, berpandangan luas, sanggup

menyesuaikan diri dengan arus situasi dan zaman. Jelaslah bahwa tiga filsafat yang

tersirat di dalam Tri Dharma merupakan satu kesatuan tunggal, satu dengan yang lain

saling melengkapi dan saling menjiwai, satu dengan yang lain mempunyai sambung

makna, sambung rasa, dan sambung guna.

Falsafah Tri Dharma ini jarang ditulis dan tidak pernah diucapkan, tetapi

dimasukkan ke dalam hati sanubari kerabat dan rakyat Mangkunegaran melalui

pendidikan mental, pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari, dimanifestasikan dalam

bentuk pikiran, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan. Tri Dharma secara tidak sadar

menjadi darah daging pada setiap insan Mangkunegaran di dalam menunaikan

tugasnya untuk landasan pengabdian untuk praja Mangkunegaran, raja, dan rakyat.

Tri Dharma mempunyai arti penting dalam hubungan antara kawula dan raja.

Semangat Tri Dharma inilah yang juga menjadi pilar tegak berdirinya praja

Mangkunegaran hingga masa K. G. P. A. A. Mangkunegara VII.

Pada awal abad 20, kondisi politik praja Mangkunegaran terusik karena

adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Intervensi pemerintah kolonial

terdengar dari isu tentang akan dihapuskannya Vorstenlanden, Zelfbestuur, serta

46

kebijakan reorganisasi tanah dan pengadilan.45

Masalah politik yang lain juga muncul

untuk menyudutkan posisi Mangkunegara VII, yaitu persaingan antara

Mangkunegaran dengan Kasunanan. Kasunanan membuat sebuah organisasi yang

mengancam posisi pemerintahan Mangkunegara VII.

Hal ini mendapat reaksi dari kaum elit tradisional. Reaksi ini dalam

perkembangannya sangat didukung oleh Mangkunegara VII. Untuk reaksi atas

kondisi-kondisi politik tersebut, pada masa pemerintahan Mangkunegara VII tumbuh

subur organisasi-organisasi beranggotakan kawula yang loyal terhadap praja

Mangkunegaran. Salah satu organisasi tersebut adalah Pagoejoeban Moelat Sarira

yang memiliki asas sehaluan dengan Tri Dharma Mangkunegaran. Organisasi ini setia

pada raja dan bertugas untuk mempertahankan tegak berdirinya praja Mangkunegaran.

Hal ini menunjukkan pola hubungan antara raja Mangkunegara VII dengan

Pagoejoeban Moelat Sarira bersifat patron dan klien, dimana patron adalah Gusti atau

raja dan klien adalah kawula.

45

Susanto, “Gaya Hidup, Identitas, dan Eksistensi Masyarakat dan

Kebudayaan Surakarta, 1871-1940”, dalam Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 15.