bab ii masyarakat hukum adat di indonesia dan...

BAB II

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN HAK-HAK MASYARAKAT

HUKUM ADAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

A. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Sifat hukum adat Indonesia sangat berbeda dengan sifat hukum

bangsa Belanda.1 Hal ini disadari oleh bangsa Belanda pada saat

kedatangan mereka pertama kali ke Indonesia. Hukum adat memiliki sifat

tidak tertulis yang berasal dari adat-istiadat yang hidup dan berkembang

dalam suatu masyarakat,2 sedangkan sifat hukum Belanda adalah

kodifikasi aturan-aturan dalam bentuk undang-undang dan ketetapan-

ketetapan, yang secara lahiriah dibedakan dari peraturan-peraturan moral,

kebijaksanaa, estetika dan digolongkan ke dalam kategori-kategori hukum

tergantung objek yang diatur.3

Sifat hukum adat Indonesia yang tidak teratur dan tidak bersumber ini

dirasa aneh oleh bangsa Belanda karena hukum ini tiba-tiba saja muncul

tanpa suatu sumber yang pasti.4 Keanehan sifat hukum adat ini menarik

minat para ahli hukum Belanda untuk melakukan penelitian lebih dalam

tentang hukum adat,5 yang diawali dengan penelitian terhadap sifat dan

susunan badan-badan persekutuan hukum, tempat orang-orang yang

1 Soekanto, Op.Cit., Hlm.1.

2 Ibid, Hlm.1.

3 Van Vollenhoven, Op.Cit., hlm.1.

4 Ibid, hlm.2.

5 Soekanto, Op.Cit., hlm.1.

dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.6 Mengenai pengertian

persekutuan hukum ini, Ter Haar memberikan suatu pendapat, yaitu

Persekutuan hukum adalah pergaulan hidup masyarakat dalam suatu

kesatuan golongan secara lahir dan batin yang mempunyai tata susunan

yang tetap, yaitu orang-orang dalam golongan tersebut tidak punya niat

untuk membubarkan golongan atau keluar dari golongan. Golongan

tersebut mempunyai pengurus dan mempunyai harta yang benda materiil

dan immateriil.7

Pernyataan Van Vollenhoven tentang keberadaan persekutuan hukum

ini diperkuat oleh pernyataan Soekanto, bahwa pada masyarakat

Indonesia ditemukan persekutuan-persekutuan hukum, yaitu warga yang

mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dan berdasarkan

keturunan dari satu nenek moyang atau hubungan yang timbul karena

wilayah tempat tinggal yang sama.8 Istilah Persekutuan Hukum kemudian

berganti menjadi Masyarakat Hukum Adat seiring dengan pengakuan

Negara terhadap keberadaan masyarakat hukum yang ditindaklanjuti

dengan perumusan definisi Masyarakat Hukum Adat oleh Negara, yaitu :9

“Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.”

6 Pernyataan Van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901 yang dilihat dari buku R.Soepomo,

Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta, 2003. 7 R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta, 2008, hlm.50.

8 Soekanto, Op.Cit., hlm.60.

9 Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Perubahan istilah ini kemudian diikuti oleh ahli-ahli hukum Indonesia

yang dalam tulisan penelitiannya mengganti sebutan persekutuan hukum

menjadi hukum adat .

Rumusan definisi Masyarakat Hukum Adat di atas terdapat pada pasal

1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang

Lingkungan Hidup) di atas hanya berupa definsi sederhana tanpa ada

penjelasan lebih lanjut tentang Masyarakat Hukum Adat yang dapat

menjelaskan pengertian Masyarakat Hukum Adat lebih terperinci sehingga

tampak perbedaan antara Masyarakat Hukum Adat dan kelompok

masyarakat pada umumnya, misal rumusan ini tidak mampu menjelaskan

bentuk-bentuk Masyarakat Hukum Adat berdasarkan daerah, bentuk-

bentuk keturunan yang dapat digolongkan sebagai dasar keterikatan

Masyarakat Hukum Adat dan corak khas Masyarakat Hukum Adat yang

menjadi daya pembeda Masyarakat Hukum Adat dengan kelompok

masyarakat pada umumnya.

Perumusan Masyarakat Hukum Adat Indonesia, pada hakikatnya tidak

boleh didasarkan pada dogma melainkan harus didasarkan pada

kehidupan nyata Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,10 agar dapat

mencakup semua jenis, corak dan bentuk Masyarakat Hukum Adat yang

terdiri dari banyak jenis dan berbeda satu sama lain,11 jadi perumusan

berdasarkan kehidupan nyata Masyarakat Hukum Adat ini dimaksudkan

agar kelompok masyarakat yang pada hakikatnya adalah Masyarakat

10

R.Soepomo, Op.Cit.,hlm.49. 11

Soekanto menjabarkan perbedaan ini dalam buku yang berjudul “Menindjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta, 1958.

Hukum Adat dapat digolongkan sebagai Masyarakat Hukum Adat tanpa

terbentur dengan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan pemikiran

seseorang.

Kekosongan penjelasan tentang Masyarakat Hukum Adat ini

membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang Masyarakat Hukum Adat

yang didasarkan pada kehidupan nyata dari masyarakat yang

bersangkutan. Untuk menjelaskan pengertian lebih dalam tentang

Masyarakat Hukum Adat, penulis melakukan studi pustaka pada hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum, baik ahli hukum

Indonesia maupun ahli hukum belanda. Pengertian lebih dalam tentang

Masyarakat Hukum Adat yang lebih terperinci diberikan oleh Hazairin,

seorang ahli hukum Indonesia melakukan pengamatan langsung terhadap

Masyarakat Hukum Adat.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat menurut Hazairin adalah

kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan

hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan

hak bersama atas tanah dan air bagi anggotanya. Bentuk hukum

kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi

sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian,

peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air,

ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan

kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.

Penghidupan mereka berciri : komunal, yaitu gotong royong, tolong-

menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar. 12

Rumusan Masyarakat Hukum Adat di atas, apabila dicermati lebih

lanjut dan dilakukan penelitian terhadap keberadaan Masyarakat Hukum

Adat, maka Masyarakat Hukum Adat dapat digolongkan ke dalam tiga

jenis, yaitu :13

1. Persekutuan Genealogis, yaitu Masyarakat Hukum Adat yang

warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, di

mana faktor keturunan adalah faktor yang sangat penting.

2. Persekutuan Teritorial, yaitu persekutuan hukum yang warganya terikat

oleh satu daerah atau wilayah tertentu, di mana faktor hubungan

wilayah merupakan faktor yang paling penting.

3. Genealogis-teritorial, yaitu persekutuan hukum yang warganya

menganggap hubungan keturunan dan wilayah sangat penting.

Berdasarkan hubungan genealogis, Masyarakat Hukum Adat

mempunyai tiga bentuk garis keturunan, yaitu :14

1. Patrilineal, yaitu garis keturunan keluarga ditarik dari garis keturunan

nenek moyang dari pihak laki-laki.

2. Matrilineal, yaitu garis keturunan keluarga ditarik dari garis keturunan

nenek moyang dari pihak ibu.

12

Soerjono Soekanto, Op.Cit.,93. 13

Soekanto, Op.Cit., hlm.60. 14 Ibid, hlm.63.

3. Keturunan garis bapak dan ibu, yaitu keturunan berasal kedua orang

tua yaitu bapak dan ibu, bukan dari salah satu pihak.

Bentuk garis keturunan patrilineal dan matrilineal melarang pernikahan

dengan orang dari kelompok marga yang sama, karena kelompok marga

yang sama dianggap sebagai keluarga sedarah karena berasal dari satu

keturunan yang sama, sedangkan keturunan garis bapak-ibu mempunyai

kebiasaan untuk menikahkan anak-anak mereka dengan orang dari suku

yang sama untuk memelihara hubungan kekeluargaan.15

Berdasarkan lingkungan daerah, dikenal tiga jenis pembagian

Masyarakat Hukum Adat, yaitu :16

1. Persekutuan desa, yaitu segolongan orang yang terikat pada suatu

tempat kediaman.17 Persekutuan desa juga termasuk dukuh-dukuh

terpencil yang tidak berdiri sendiri dan pejabat pemerintah desa

bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.18

2. Persekutuan daerah, yaitu suatu daerah tertentu yang terletak

beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan

pengurus sendiri-sendiri yang sejenis dan berdiri sendiri tetapi

semuanya merupakan bagian bawahan daerah, mempunyai harta

benda dan menguasai hutan dan rimba di antara atau di sekeliling

15

Ibid, hlm.63. 16

Ibid, hlm.52. 17

Ibid, hlm.52. 18 Surojo Wignjodipuro, Op.Cit., hlm.80.

tanah-tanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggali oleh

penduduk desa.19

3. Perserikatan Beberapa Kampung, yaitu badan persekutuan kampung

yag terletak berdekatan satu sama lain. Badan-badan persekutuan

tersebut mengadakan persetujuan untuk memelihara kepentingan-

kepentingan bersama, misalnya : mengadakan pengairan, mengurus

perkara atau mengadakan perikatan, oleh karena para pembuka

kampung adalah keturunan dari satu nenek moyang.20

Persekutuan desa sebagai suatu kehidupan bersama bercorak :21

1. Religius22

Corak religius adalah kesatuan batin, yaitu orang segolongan yang

merasa satu dengan golongan seluruhnya, bahkan seorang individu

dalam persekutuan itu merasa dirinya hanya sebagai suatu bagian saja

dari alam lingkungan hidupnya. Tidak ada pembatasan antara dunia

lahir dan duna gaib serta tidak ada pemisahana antara berbagai

macam lapangan hidup, seperti kehidupan arwah-arwah dari nenek

moyang dan kehidupan makhluk-makhluk bukan manusia lainnya.23

Kuntjaraningrat, dalam tesisnya menulis unsur-unsur alam pikiran Religio

magis, yaitu:

19

Bushar Muhammad, Op.Cit., hlm.80. 20

R.Soepomo, Op.Cit., hlm.53. 21

Surojo Wignjodipuro, Op.Cit., hlm.95. 22

Ibid, hlm.95. 23 Ibid, hlm.95.

a. Kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang

menempati seluruh alam semesta, dan khusus gejala-gejala alam,

tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.24

b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam

semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa,

binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan

suara yang luar biasa.25

c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan dalam

berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau

untuk menolak bahaya gaib.26

2. Kemasyarakatan atau Komunal

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang hidup dalam

golongan-golongan bersama secara tradisional, yaitu hidup secara

gotong royong dan saling tolong menolong dan individu-individunya

terikat pada masyarakat sehingga mereka tidak bisa bebas melakukan

segala perbuatan. Tiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan masyarakat.27

3. Demokratis

Suasana demokatis dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat selaras

dengan sifat komunal Masyarakat Hukum Adat di mana kepentingan

bersama wajib lebih diutamakan daripada hak-hak dan kepentingan-

24

Ibid, hlm.96. 25

Ibid, hlm.96. 26


kepentingan perseorangan. Suasana ini dijiwai oleh asas-asas Hukum

Adat yang mempunyai nilai universal, yakni asas persetujuan sebagai

kekuasaan dan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem

pemerintahan.28

Uraian tentang Masyarakat Hukum Adat di atas memperkaya

pengertian definisi tentang Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan

dalam pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan

menjelaskan tata susunan Masyarakat Hukum Adat, yaitu genealogi,

teritorial, dan genealogi-teritorial, serta penggolongan tata susunan

genealogi dalam bentuk patrilineal, matrilineal dan garis keturunan bapak-

ibu. Kemudian, bentuk-bentuk teritorial yang terbagi atas persekutuan

desa, persekutuan daerah dan perserikatan desa, di mana masing-masing

golongan hukum adat mempunyai pranata ekonomi, politik, sosial, dan

hukum, yaitu susunan pemerintahan dan hukum sendiri. Uraian di atas

juga memberikan pengertian lebih jelas tentang corak Masyarakat Hukum

Adat yang membedakannya dengan bentuk masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengertian Masyarakat Hukum Adat berbeda dengan pengertian

masyarakat umumnya yang adalah sekelompok manusia yang hidup

bersama dalam jangka waktu lama sehingga mereka merasa menjadi

suatu kesatuan dan akibat interakasi antar anggota kelompok masyarakat

timbul lah kebudayaan.29 Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah

masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat yang bersifat teritorial

28

Ibid, hlm.97. 29 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.2-4.

atau genealogis yang memiliki susunan kelompok masyarakat yang tetap

dan memiliki harta benda materiil dan imateriil. Dari segi sifat dan corak

pun Masyarakat Hukum Adat berbeda dengan masyarakat pada

umumnya, yaitu Masyarakat Hukum Adat mempunyai sifat dan corak

khusus, yaitu magis-religius dan komunal serta mempunyai sifat

demokrasi sendiri.

2. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje

untuk menunjukkan aturan-aturan adat yang berakibat hukum.30 Pada

dasarnya kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.31

Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk menamai tingkah laku

masyarakat yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi suatu

kebiasaan, karena ada banyak istilah dalam bahasa suku-suku di

Indonesia yang bermakna kebiasaan.32

Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari adat-istiadat yang

hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat.33 Adat tersebut berupa

kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.34

Menurut Profesor Kusumadi Pudjosewojo, adat adalah tingkah laku yang

oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan.35

Pendapat Kusumadi Pudjosewojo ini lebih diperjelas dengan pendapat

30

Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 31

C.Van Vollenhoven, Op.Cit., hlm.6. 32

Bushar Muhammad, Op.Cit., hlm.11. 33

Soekanto, Loc.Cit. 34

Bushar Muhammad, Op.Cit., hlm.11. 35 Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., hlm.21.

yang diberikan oleh Hazairin, yaitu Adat adalah tatanan kesusilaan yang

kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat,

yaitu kaidah-kaidah yang berupa kesusilaan yang kebenarannya telah

mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat.36

Tidak semua adat merupakan hukum adat, hanya adat yang

mempunyai sanksi yang merupakan hukum adat.37 Sanksinya berupa

reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan dan pelaksanaan

sanksi dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum yang dimaksud.38

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penguasa mempunyai kekuatan

mengikat sehingga dijadikan pedoman bertingkah laku hukum oleh

masyarakat. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar kaidah adat

menunjukkan sifat hukum dari suatu adat, hal ini lah yang dapat dijadikan

ciri batas suatu adat sebagai adat biasa dan hukum adat. Meskipun

demikian tidak berarti suautu adat yang belum ditetapkan bukanlah aturan

hukum melainkan penetapan hanyalah alat untuk menjadikan suatu adat

sebagai hukum positif.39

Hukum adat bersifat tidak tertulis, karena sifatnya ini, hukum adat tidak

berwujud. Meskipun tidak berwujud, hukum adat dapat dilihat dari praktek-

praktek pemberlakuan hukum berupa penerapan adat-istiadat sebagai

hukum oleh penguasa masyarakat,40 misal penerapan peraturan tingkah

laku untuk mengelola sumber daya alam. Menurut Bagir Manan,

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang berdasarkan pada

36

Pernyaat Prof. Dr. Hazairin dalam pidato yang berjudul “Kesusilaan dan Hukum”, tahun 1952. 37

Surojo Wignjodipuro, Loc.Cit., hlm.17. 38

Ibid, hlm.17. 39

Ibid, hlm.15. 40 Soekanto, hlm.55.

hukum adat.41 Mereka terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh dan

berkembang secara alami dalam masyarakat.42 Hal ini menunjukkan

bahwa hukum adat merupakan ciri khas suatu Masyarakat Hukum Adat

yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya.

3. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Soerjono Soekanto, dalam beberapa tulisannya menjelaskan

pengertian masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama

dan berinteraksi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka

menyadari bahwa mereka merupakan sebuah kesatuan yang membentuk

suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan.43 Di

dalam pergaulannya dalam masyarakat, manusia mendapatkan

pengalaman-pengalaman yang menghasilkan nilai-nilai sehingga manusia

mempunyai konsepsi abstrak mengenai hal yang baik dan buruk.44 Sistem

nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir manusia yang

kemudian mempengaruhi sikapnya untuk melakukan sesuatu.45 Sikap

manusia ini kemudian membentuk kaidah atau norma,46 yaitu petunjuk

yang dijadikan pedoman hidup untuk bertingkah laku.47

Kaidah-kaidah ini, dalam perkembangan hidup manusia akan

berkelompok dalam suatu lembaga sesuai keperluan pokok dari

kehidupan manusia, seperti kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan

41 Husen Alting, Op.Cit., hlm.37. 42

Ibid, hlm.31. 43

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, hlm.3. 44

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.67. 45

Ibid, hlm.67. 46

Ibid, hlm.67. 47 E.Utrecht, Loc.Cit., hlm.2.

pencarian hidup, dan sebagainya.48 Misalnya, kebutuhan kehidupan

kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti

keluarga keluarga batih49 atau persamaan marga dalam Masyarakat

Hukum Adat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini berfungsi untuk

memberikan pedoman bertingkah laku atau bersikap bagi masyarakat,

menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada

masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.50

Masyarakat mempunyai inti yang bersifat dinamis51 yang membuat

masyarakat selalu bergerak sehingga mengalami perubahan-perubahan.52

karena perkembangan masyarakat tidak mungkin berhenti pada suatu titik

tertentu.53 Karena sifat dinamis ini, tidak ada masyarakat yang tidak

mengalami perubahan. Suatu masyarakat bisa saja terlihat tidak berubah

tetapi ada saja hal-hal yang berubah pada masyarakat tersebut walau

perubahan yang terjadi tidak terlalu besar, karena perubahan yang terjadi

bergantung pada sifat dan kondisi masyarakat.54 Berdasarkan hal ini, para

sarjana sosiologi mengklasifikasikan sifat-sifat masyarakat yang dilihat

dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu

masyarakat yang statis dan masyarakat yang dinamis.55

Masyarakat yang statis adalah masyarakat yang secara relatif

mengalami perubahan yang sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan

lambat sedangkan masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang

48 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, hlm.77. 49 Ibid, hlm.77. 50

Ibid, hlm.78. 51

Ibid, hlm.100. 52

Ibid, hlm.66 53

Ibid, hlm.99. 54


mengalami perubahan yang cepat sekali.56 Yang dimaksud dengan

perubahan sosial adalah, segala perubahan pada lembaga

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem

sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perikelakuan di antara

kelompok-kelompok dalam masyarakat.57

Masyarakat Hukum Adat adalah sebuah kesatuan yang dapat

digolongkan sebagai masyarakat, meskipun Masyarakat Hukum Adat

memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan kelompok masyarakat

pada umumnya. Ciri khusus itu adalah sifat religius dan komunal

Masyarakat Hukum Adat.58 Selain itu, Masyarakat Hukum Adat juga

merupakan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat dan

kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang

disebut sebagai hukum adat.59 Sifat dan corak ini berbeda dari sifat

masyarakat pada umumnya yang hanya merupakan kelompok manusia

yang hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama dan saling

berinteraksi sehingga mereka merasa sebagai suatu kesatuan, hasil

interkasi antar anggota menimbulkan suatu kebudayaan.60

Masyarakat Hukum Adat, sebagai masyarakat tentu tidak luput dari

perubahan, meskipun perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang

mendasar atau signifikan yang membuat perubahan tersebut tidak tampak

sehingga seolah-olah tidak ada perubahan pada Masyarakat Hukum Adat.

Contoh Masyarakat Hukum Adat yang mengalami perubahan adalah

Masyarakat Hukum Adat Baduy, yang pada awalnya mempunyai suatu

56

Ibid, hlm.101. 57

Ibid, hlm.101. 58

Otje Salman Soemadiningrat, Op.Cit., hlm.30. 59

Soekanto, Loc.Cit. 60 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, hlm.2.

kesatuan masyarakat yang hidup berdasarkan tradisi dan hukum adat

yang sama, akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat hukuma

dat Baduy mengalami perubahan, yaitu Masyarakat Hukum Adat Baduy

terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy dalam yang masih memegang

teguh prinsip hukum adat dan suku Baduy luar yang masih menganggap

dirinya bagian dari suku Baduy tetapi berpedoman pada hukum adat yang

mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi pada Masyarakat Hukum Adat menimbulkan

pertanyaan tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat setelah

perubahan yang terjadi, karena berdasarkan perbedaan Masyarakat

Hukum Adat dengan masyarakat pada umumnya, Masyarakat Hukum

Adat mempunyai pengakuan tersendiri termasuk pengakuan terhadap

hak-hak yang mengikuti pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diadakan analisis tentang dampak

perubahan pada struktur dan sifat Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekumpulan manusia yang hidup

berdasarkan hukum adat dan hidup berdasarkan tradisi nenek moyang.61

Mereka mempunyai asumsi bahwa mereka adalah suatu kesatuan yang

mempunyai keterikatan satu sama lain baik berdasarkan keturunan

maupun persamaan wilayah.62 Apabila ada perubahan-perubahan terjadi

dalam Masyarakat Hukum Adat tetapi tidak bukan merupakan perubahan

pandangan mereka tentang keterikatan mereka satu sama lain dalam satu

kesatuan dan tidak mengubah pandangan mereka, bahwa mereka adalah

masyarakat suatu suku, maka meskipun perubahan terjadi, Masyarakat

61

Soekanto, Loc.Cit. 62 Soekanto, Loc.Cit.

Hukum Adat tersebut masih tegrolong dalam kategori Masyarakat Hukum

Adat dan keberadaannya masih tetap harus diakui.

Terkait dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria menyatakan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat diakui sepanjang

menurut kenyataannya masih ada, begitu juga pada hak-hak Masyarakat

Hukum Adat dalam hal pengelolaan hutan, diakui selama dalam

kenyataannya masih ada, Pengukuhan keberadaan atau hapusnya

Masyarakat Hukum Adat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah,63

yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar

hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat

yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang

terkait.64

4. Pengakuan Negara Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sebuah komunitas tua yang mendapat

pengakuan Negara yang dicantumkan pada pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945. Wujud nyata pengakuan Negara terhadap

Masyarakat Hukum Adat ini terlihat dari undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah. Pasal

2 ayat (9) Undang-Undang ini mengatur bahwa Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat ini juga

63

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. 64 Penjelasan Undnag-Undang Nomor 41 tahun 1999, pasal 67 ayat (2).

diwujudkan dalam pengaturan yang berhubungan dengan aspek-aspek

kehidupan Masyarakat Hukum Adat lainnya, misal dalam hal pengelolaan

hutan, Negara mengakui keberadaan masyarkat hukum adat. Pengakuan

ini telah tercantum sebelumnya pada pasal 4 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi :

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak Masyarakat

Hukum Adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional.”

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat

dietetapkan dengan peraturan daerah,65 yang disusun dengan

mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi

masyarakat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat adat yang ada di daerah

yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terikat.66

B. Kedudukan Hukum Adat pada Hukum Nasional Indonesia

1. Sumber Hukum Indonesia

Sumber Hukum Indonesia terdiri dari dua, yaitu sumber hukum materiil

dan sumber hukum formil.67 Sumber hukum materiil adalah sumber hukum

yang menentukan isi kaidah hukum, yaitu menentukan secara jelas atau

nyata tindakan apa saja yang dianggap seharusnya atau patut dilakukan,68

kemudian sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menyebabkan

hukum materiil berlaku secara efisien,69 yaitu suatu aturan, terlepas dari

isinya diakui sebagai aturan hukum yang mengikat.70 Sumber-sumber hukum

65

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. 66

Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, pasal 67 ayat (2). 67

E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.82. 68

Ibid, hlm.82. 69

Ibid, hlm.83. 70 N.E. Algra, et.al., Pengantar Ilmu Hukum, Binacipta, Jakarta, 1991, hlm.16.

formil adalah Undang-Undang, Kebiasaan; dan adat yang dipertahakan dalam

keputusan dari penguasa masyarakat, traktat, yurisprudensi dan pendapat

ahli hukum atau doktrin.71

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.72

Selain undang-undang, ada bentuk lain dari peraturan perundang-undangan,

yaitu peraturan tertulis lainnya yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan,73 yang disusun secara hirarki, yaitu Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan

Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.74

Sistem hirarki dalam peraturan perundang-undangan ini menunjukkan

suatu hubungan subordinansi, yaitu pembentukan suatu peraturan

perundang-undangan ditentukan oleh norma peraturan perundang-undangan

yang kedudukannya lebih tinggi.75 Sehingga pembentukan suatu peraturan

perundang-undangan tidak boleh tidak sesuai dengan norma peraturan

perundang-undangan di atasnya. Rangkaian proses pembentukan undang-

undang ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang menjadi dasar

71

E.Utrecht, Op.Cit., hlm.85. 72

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanga-Undangan. 73


Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 75 Hans Kelsen, Somardi, Teori Hukum Murni, Rimdi Press, Jakarta, 1995, hlm.126.

validitas hirarki peraturan perundang-undangan,76 dan dasar bagi peraturan-

peraturan perundang-undangan.77 Norma dasar ini merupakan konsesus

bersama suatu bangsa tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politk.78

Menurut Hans Nawiasky, norma dasar ini adalah norma pembentuk

konstitusi,79 yaitu peraturan tertinggi yang menjadi sumber dari pembentukan

peraturan perundang-undangan lainnya.80 Undang-Undang dasar merupakan

salah satu bentuk dari konstitusi.81 Dalam penyusunan suatu konstitusi

tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi rumusan suatu norma ke dalam

Undang-Undang Dasar.82 Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang

menjadi konsitusi dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,83 yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.84

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sebuah klausul

yang menyebutkan lima dasar pembentukan Negara Republik Indonesia,

yaitu Pancasila.85 Lima dasar ini merupakan norma dasar bangsa Indonesia

yang merupakan cerminan bangsa Indonesia,86dijadikan dasar untuk

mendirikan bangsa Indonesia,87 dan ditetapkan sebagai sumber dari segala

sumber hukum atau tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia.88 Hal ini

lah yang berdasarkan angka III Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar

76 Ibid, hlm.126. 77 Maria Farida Indrati, Loc.Cit., hlm.25. 78 Disertasi A.Hamid S. Attamimi untuk meraih gelar Doktor di bidang Hukum yang dilihat pada buku Maria Farida Indrati, Loc.Cit., hlm.28. 79 Ibid, hlm.28. 80

Hans Kelsen, Somardi, Loc.Cit., hlm.132. 81 Jimly Ashidique, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.35. 82 Ibid, hlm.35. 83

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 84

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. 85

Paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 86

Darji Darmodiharjo, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm.16. 87

E.Utrecht, Op.Cit., hlm.84. 88Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

1945 menjadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan

lebih utama daripada batang tubuhnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sumber

hukum Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis, yaitu peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan

sumber hukum tertulis, yaitu ketentuan yang bersifat mengikat dalam

masyarakat meskipun tidak tertulis, yaitu kebiasaan atau adat-istiadat yang

memiliki sanksi yang disebut sebagai hukum adat. Kedudukan peraturan

perundang-undangan di Indonesia disusun secara hirarki berdaarkan norma

pembentukannya, di mana norma tertinggi menjadi norma dasar yang

menjadi gantungan dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

lainnya dan menjadi norma pembentuk konstitusi. Di Indonesia, Undang-

Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi yang mengandung sumber dari segala

sumber hukum di Indonesia, yaitu Pancasila.

2. Hukum Adat Sebagai Hukum Sumber Hukum Nasional

Sebagai cerminan norma dasar kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila

merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.89 Sifat masyarakat

Indonesia yang komunal atau biasa disebut sebagai gotong-royong tercermin

dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.90 Sifat komunal ini berawal dari

asumsi masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang menjadikan

masyarakat Indonesia tetap hidup dalam kebersamaan.91 Sila ketiga ini juga

89


Otje Salman Soemadiningrat, Op.Cit., 139. 91 Ibid, hlm.139.

merupakan penuangan konsep persatuan yang dikenal dalam hukum adat,

yaitu sifat majemuk pada hukum adat masing-masing daerah dan masyarakat

Indonesia tetapi di dalam kemajemukan hukum, bangsa Indonesia tetap hidup

rukun dan saling menghargai satu sama lain.92

Penekanan konsep persatuan pada Pancasila merupakan pemaknaan

esensial yang mengukuhkan terintegrasinya hukum adat dalam sila

Persatuan Indonesia, yang kemudian diberi muatan yuridis melalui TAP MPR

Nomor II.MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila yang menjabarkan konsep gotong-royong secara luas, meliputi

semua golongan pada masing-masing daerah dan masyarakat dengan

menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa secara keseluruhan

yang dikenal dengan konsep Persatuan nasional seperti pada pasal ketiga.93

Dari uraian tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di

Indonesia dan Pengukuhan integrasi hukum adat ke dalam Pancasila dapat

ditarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan hukum nasional.

C. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Hutan di

Indonesia

1. Dasar Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia

Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat menguasai seluruh

kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia.94 Hak menguasai

Negara ini didasarkan pada prinsip menguasai Negara yang tercantum pada

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

92

Ibid, hlm.140. 93

Ibid, hlm.145. 94

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960).

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hak menguasai

Negara yang dimaksud bukanlah hak milik oleh Negara terhadap seluruh

kekayaan alam di wilayah Indonesia, melainkan kewenangan Negara yang

diberikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara

untuk :95

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan

ruang angkasa.

Kewenangan-kewenangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan

tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.96

Penyelenggaraan kekuasaan Negara di Indonesia dipisahkan

berdasarkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan,97 yaitu kekuasaan

pemerintahan Negara,98 yang dipegang oleh presiden,99 dan dibantu oleh

menteri-menteri Negara;100 Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat,101 sebagai

lembaga yang mempunyai fungsi legislasi,102 yaitu kekuasaan untuk membuat

95 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 . 96 Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. 97

Jimly Ashidique, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.167. 98

Bab III Undang-Undang Dasar 1945. 99

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 100


Bab VII Undang-Undang Dasar 1945. 102 Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

undang-undang;103 dan Kekuasaan Kehakiman,104 sebagai penyelenggara

keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan prinsip

pembagian kekuasaan ini, Negara memberikan kewenangan kepada

pemerintah untuk bertindak sebagai alat Negara demi mencapai tujuan

organisasi Negara,105 yang salah satunya adalah kesejahteraan rakyat.106

Salah satu cara mencapai tujuan Negara tersebut adalah pengelolaan

kekayaan alam di wilayah Indonesia, dan karena Indonesiaa adalah Negara

hukum,107 maka penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada hukum,

termasuk pengelolaan hutan.

Hukum di Indonesia bersumber pada Undang-Undang, kebiasaan adat

yang dipertahankan oleh keputusan dari penguasa masyarakat adat,

yurisprudensi dan pendapat para ahli.108 Dua sumber hukum Indonesia, yaitu

Undang-Undang dan kebiasaan dan adat yang dipertahankan oleh penguasa

masyarakat adat merupakan cerminan sistem hukum yang dianut oleh

Indonesia, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah

keputusan-keputusan lembaga Negara yang mengikat umum,109 sedangkan

hukum tidak tertulis adalah hukum yang bersumber pada kebiasaan suatu

Masyarakat Hukum Adat..110

Berdasarkan uraian tentang Kekuasaan Negara, Prinsip Menguasai

Negara dan Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum, di atas maka

103 Pernyataan John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treaties on Civil Government (1690) yang dilihat dari buku C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, jilid 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.76. 104 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945. 105 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, jilid 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.91. 106

Ibid, hlm.91. 107


E.Utrecht, Loc.Cit. 109

Ibid, hlm.85. 110 Soekanto, Op.Cit., hlm.1.

pemerintah sebagai alat Negara harus membentuk suatu pedoman yang

digunakan untuk melaksanakan pengelolaan hutan di Indonesia. Pedoman

pengelolaan hutan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk pertama

kali setelah Indonesia merdeka adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang kemudian disempurnakan oleh

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.111

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan hak Negara atas

hutan, yaitu “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”112 Maksud

penguasaan hutan oleh Negara adalah pemberian kewenangan dari Negara

kepada pemerintah untuk :113

1. Mengatur dan Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan;

2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau

bukan kawasan hutan;

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang

dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai

kehutanan.

Meskipun Negara memiliki kekuasaan atas hutan, tetapi Negara tetap

harus memperhatikan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan,114

yaitu pengelolaan hutan berdasarkan pada hukum adat mereka, karena

hukum adat merupakan salah satu sumber hukum Indonesia,115 dan

111

Salim H.S., Op.Cit., hlm. 12. 112

Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 . 113


Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. 115 E.Utrecht, Loc.Cit.

merupakan bagian yang terintegrasi dalam pancasila,116 yang adalah sumber

dari segala sumber hukum Indonesia,117 yang dicantumkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia,118 dan merupakan hukum tertinggi

dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.119

2. Hukum Kehutanan

Pendefinisian tentang arti hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak

mungkin membuat definisi tentang hukum yang sesuai dengan kenyataan.120

Definsi hukum bisa diketahui dari pengertian hukum dengan melihat latar

belakang pembentukan dan tujuan hukum.121 Latar Belakang terbentuknya

hukum adalah keadaan dan sifat manusia sebagai anggota masyarakat dan

makhluk bergaul.122 Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan

masing-masing yang belum tentu sama satu dengan yang lainnya.123 Jika ada

kepentingan masing-masing anggota masyarakat yang berbeda dengan yang

lainnya, misal konflik kehutanan yang terjadi karena ada pertentangan

kepentingan masyarakat dengan Negara, maka akan menimbulkan

kekacauan pada masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu kekuasaan untuk

menyeimbangkan kepentingan yang berbeda tersebut.124

Perdamaian pada dua atau lebih kepentingan yang berbeda antara dua

pihak atau lebih dapat tercipta dengan adanya suatu peraturan yang berisi

perintah dan atau larangan dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat,

116 Otje Salman, Loc.Cit. 117

Dardji Darmodihardjo, Loc.Cit. 118 Pembukaan undang-Undang Dasar 1945, paragraf ke-empat. 119 TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia menurut UUD 1945. 120

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.34. 121


Ibid., hlm.2. 123


peraturan tersebut kemudian menjadi pedoman yang disebut sebagai kaidah

atau norma.125 Sebagai norma atau kaidah, hukum dapat dirumuskan

sebagai himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan ditaati oleh anggota

masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup

tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa

masyarkat yang bersangkutan.126

Sifat hukum berakar pada kepribadian masyarakatnya.127 Begitu juga sifat

hukum di Indonesia berakar pada kepribadian bangsa Indonesia, yaitu

Pancasila.128 Tujuan hukum berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia

tersebut adalah mengayomi dan melindungi masyarakat dan individu

terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan

oleh individu atau oleh pemerintah sendiri atau pemerintah asing.129

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum di atas, dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa hukum kehutanan adalah norma yang berisi perintah dan

larangan yang mengatur tata tertib tentang kahutanan yang bertujuan untuk

mengayomi dan melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan

yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu atau

oleh pemerintah sendiri atau pemerintah asing.

Pengertian kehutanan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 1999

adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan,

dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu,130 dan pengertian

125

Ibid, hlm.2. 126

Ibid, hlm.3. 127



E.Utrecht, Loc.Cit. 130 Pasal 1 ayat angka 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

dipisahkan.131

Sistem hukum Indonesia mengenal sistem hukum tertulis dan hukum tidak

tertulis.132 Begitu juga hukum kehutanan di Indonesia mengenal dua jenis

hukum kehutanan, yaitu hukum kehutanan tertulis dan hukum kehutanan

tidak tertulis.133 Yang dimaksud denga hukum kehutanan tertulis adalah

kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.134 Dan hukum

tidak tertulis adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh,

dan berkembang dalam masyarakat.135

Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat pada peraturan perundang-

undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda

maupun yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR sejak

bangsa Indonesia merdeka, misal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Kehutanan,136 sedangkan hukum kehutanan tidak

tertulis atau yang biasa disebut sebagai hukum adat tidak mempunyai bukti

fisik tetapi terlihat dalam kehidupan suatu Masyarakat Hukum Adat.137 Hukum

Kehutanan Indonesia merupakan lex specialis dari hukum lingkungan yang

bertujuan untuk melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar

131 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 132

Negara mengakui hukum adat yang adalah hukum yang bersifat tidak tertulis. 133

Salim, H.S., Op.Cit., hlm.6. 134

Ibid, hlm.6 135

Ibid, hlm.6-7. 136

Ibid, hlm.6. 137 Bushar Muhammad, Loc.Cit., hlm.17.

dapat berfungsi dan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat.138

Sehingga, apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang

mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang

diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan.139

Penyelenggaraan kehutanan di Indonesia didasarkan pada suatu asas

dan tujuan yang terdapat pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41

tahun 1999 tentang Kehutanan. Asas-asas penyelenggaraan hutan di

Indonesia adalah asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.140 Yang dimaksud dengan

asas-asas ini adalah :

1. Asas Manfaat dan lestari adalah asas yang dimaksudkan agar

setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan

keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya

serta ekonomi.141

2. Asas Kerakyatan dan Keadilan adalah asas yang dimaksudkan

agar setiap penyelenggaraan kehutanan memberikan peluang dan

kesempatan yang sama kepada semua warga Negara sesuai

dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan

kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian

wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah

terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoly, dan

oligopsoni.142

138

Salim H.S., Op.Cit., hlm.7. 139

Ibid, hlm.7-8. 140

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 141

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 142 Ibid.

3. Asas Kebersamaan adalah asas yang dimaksudkan agar dalam

penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama

sehingga terjalin keterkaitan dan ketergantungan secara sinergis

antara masyarakat setempat dengan Badan Usaha milik Negara

atau badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta di

Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah,

dan koperasi.143

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang dimaksudkan agar setiap

kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan

masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.144

5. Asas Keterpaduan adalah asas yang dimaksudkan agar setiap

penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan

memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat

setempat.145

3. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengelolaan Hutan

Prinsip menguasai Negara memberikan kewenangan kepada

pemerintah untuk mengelola hutan.146 Prinsip penguasaan Negara ini

tidak meniadakan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, melainkan Negara

tetap memperhatikan hak Masyarakat Hukum Adat, sepanjang

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional.147 Pengukuhan keberadaan

dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Peraturan

143

Ibid. 144

Ibid. 145

Ibid. 146

Lihat penjelasan kewenangan Negara pada uraian kerangka pemikiran. 147 Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan.

Daerah,148 dengan mempertimbangkan hasil penelitian pakar hukum adat,

aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di

daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.149

Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap pengelolaan hutan yang

diakui oleh Negara adalah :150

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan

hidup sehari-hari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraannya.

Ketiga hak yang diakui oleh Negara pada pasal 67 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi dasar tidak boleh

dilakukannya eksplorasi hutan tanpa mengindahkan keberadaan dan hak-hak

Masyarakat Hukum Adat.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihata, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.151 Pada dasarnya dalam

pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu

mengenai hal yang baik dan buruk yang terwujud dalam pasangan-pasangan

148

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan. 149

Penjelsan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan. 150

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 151

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

tertentu, misal pasangan nilai ketertiban dengan ketentraman, nilai

kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, dan pasangan nilai

lainnya yang berbeda satu sama lain.152

Pasangan-pasangan nilai yang berbeda ini perlu diserasikan dan

penyerasian nilai-nilai ini dilakukan dalam penegakan hukum.153 Sebagai

suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat

diatur oleh hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi yang

terletak antara hukum dan moral yang.154 Gangguan terhadap penegakan

hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah

dan pola prilaku yang terjadi antara nilai-nilai yang berpasangan tersebut.155

Oleh karena itu penegakan hukum tidak berarti pelaksanaan penegakan

hukum saja tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum.156

Faktor-Faktor penegakan hukum tersebut adalah :157

1. Faktor hukumnya sendiri.

Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah, undang-undang

kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan penguasa

masyarakat, traktat, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal.158

Kebiasaan dan adat ini disebut sebagai hukum adat,159 yang mempunyai

sifat yang bertolak belakang dengan undang-undang, yaitu tidak tertulis.

152 Ibid, hlm.5. 153 Ibid, hlm.6. 154

Ibid, hlm.7. 155

Ibid, hlm.7. 156

Ibid, hlm.7-8. 157

Ibid, hlm.8. 158

E.Utrecht, Op.Cit., hlm.85. 159 Bushar Muhammad,

Meskipun tidak tertulis tetapi hukum adat ini merupakan hukum nasional

karena hukum ini terintegrasi dalam pancasila yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.160 Pembukaan Undang-Undang

Dasar mempunyai kedudukan utama dalam Undang-Undang Dasar

karena Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok pikiran

Undang-Undang Dasar,161 sedangkan undang-undang dasar merupakan

hukum dasar Negara Republik Indonesia.162

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung

dalam penegakan hukum yang perannya bukan hanya menegakkan

hukum tetapi juga memelihara ketertiban dalam masyarakat.163 Penegak

hukum ini adalah kalangan yang bertugas di bidang kehakiman,

kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.164 Dalam

melakukan tugasnya menegakkan hukum, para penegak hukum ini

mengalami beberapa tantangan, di anataranya:165

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam perananan

pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;

2) Tingkat aspirasi yang relative belom tinggi;

3) Kegairahaan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,

sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

160 Otje Salman Soemadiningrat, Loc.Cit. 161

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, angka III. 162

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Jakarta, 1998, hlm.58. 163

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., hlm.19. 164


5) Kurangnya daya yang inovatif

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas adalah hal-hal yang mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan

sarana pendukung penegakan hukum.166

4. Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah tercapainya kedamaian di dalam

masyarakat, oleh karen itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

hukum.167 Pengaruh tersebut terlihat dari pengertian masyarakat tentang

hukum dan pandangan masyarakat terhadap hukum, jika masyarakat

mengerti hukum dan memandang bahwa hukum penting untuk ditaati,

maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.168

5. Kebudayaan

Hukum merupakan fenomena masyarakat,169 sehingga keberadaan

masyarakat mempengaruhi keberadaan hukum.170 Masyarakat adalah

sekelompok manusia yang saling berinteraksi yang kemudian

menghasilkan kebudayaan,171 yang merupakan salah satu cakupan

hukum.172 Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan dianggap

166 Ibid, hlm.37. 167

Ibid, hlm.45. 168

Ibid, hlm.46-58. 169


Ibid, hlm.1. 171

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia., hlm.1. 172 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan hukum, hlm.59.

buruk.173 Kebudayaan merupakan dasar dari berlakunya hukum adat,174

yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia, sehingga setiap peraturan

tertulis di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar

hukum adat agar hukum tertulis tersebut berlaku secara efektif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakan hukum ada tiga

unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:175

a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit);

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan

atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau

penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau

penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.

173

Ibid, hlm.60. 174

Ibid, hlm.64. 175

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

menyamaratakan.

bab ii masyarakat hukum adat di indonesia dan...

Documents