bab ii teori dan perumusan hipotesis a. …eprints.umm.ac.id/38417/3/bab ii.pdfmnegatasi terjadinya...
TRANSCRIPT
7
BAB II
TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Anggoro and Septiani (2015) membuktikan bahwa perilaku penghindaran
pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap nilai perusahaan dengan arah positif, perilaku penghindaran pajak juga
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya agensi dengan arah positif.
Hal ini membuktikan bahwa transparasi bisa menjadi sarana perusahaan untuk
dapat meningkatkan kepercayaan investor meskipun perusahaan tersebut telah
melakukan praktik penghindaran pajak.
Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2014) Menyatakan
bahwa Tax avoidance berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan,
yang memiliki arti bahwa semakin tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai
perusahaanyang berarti semakin tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai
perusahaan. Variabel Transparasi sendiri dikatakan mampu memoderasi hubungan
antara Tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif menunjukan
bahwa semakin tinggi tingkat transparasi pada perusahaan yang melakukan
penghindaran pajak maka nilai perusahaan akan semakin meningkat.
Penelitian yang dilakukan Victory and Cheisviyanny (2016) membuktikan
tax avoidance jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan dan menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruh
terhadap hubungan antar pengindaran pajak jangka panjang dengan nilai
perusahaan.
8
Herventy (2016) menyimpulkan penelitianya bahwa variabel tax avoidance
berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti semakin
tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai perusahaan.
Tabel 2.1 : Contoh Ringkasan Penelitian
No Nama
(Tahun)
Judul/Jurnal Obyek/variabel/
analisis
Hasil
1 Anggoro
&
septiani
(2015)
Analisis
pengaruh
perilaku
penghindaran
pajak terhadap
nilai
perusahaan
dengan
transparasi
sebagai
variabel
moderasi
Objek: 124
Perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di bursa
efek indonesia
tahun 2010-2013
Variabel: Nilai
perusahaan,modera
ting,leverage
Analisis: Regresi
perilaku penghindaran
pajak yang dilakukan
perusahaan
memberikan pengaruh
yang signifikan
terhadap nilai
perusahaan dengan
arah positif. Perilaku
penghindaran pajak
yang dilakukan
perusahaan
memberikan pengaruh
yang signifikan
terhadap biaya agensi
dengan
arah positif.
Transparansi laporan
keuangan dapat
memoderasi pengaruh
penghindaran pajak
terhadap nilai
perusahaan.
2 Ilmiani &
Sutrisno
(2014)
Pengaruh Tax
Avoidance
terhadap nilai
perusahaan
dengan
transparasi
perusahaan
sebagai
Objek: 25
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
Tahun 2010-2012
Variabel: Nilai
perusahaan ,tax
1.Variabel Tax
avoidance
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap nilai
perusahaan.
2. Variabel
transparansi mampu
memoderasi
9
variabel
moderating.
avoiden,
moderating
Analisis:statistik
deskriptif, uji
normalitas,uji
multikolinearitas
hubungan antara tax
avoidance terhadap
nilai perusahaan.
3 Victory
&
cheisviya
ni
(2016)
Pengaruh Tax
Avoidance
jangka panjang
terhadap nilai
perusahaan
dengan
kepemilikan
institusional
sebagai
variabel
pemoderasi:
Studi Empiris
pada
perusahaan
manufaktur
yang terdaftar
di BEI tahun
2010-2014
Objek: 60
Perusahaan
Manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
periode 2010-2014
Variabel : Nilai
perusahaan,tax
avoident,
moderating
Analisis:Regressio
n Analisis
a. Tax avoidance
jangka panjang
berpengaruh
positif signifikan
terhadap nilai
perusahaan.
b. Kepemilikan
Institusional dapat
memperkuat
pengaruh terhadap
hubungan antara tax
avoidance jangka
panjang dengan nilai
perusahaan.
4 Harventy
(2016)
Pengaruh Tax
Avoidance
Terhadap Nilai
Perusahaan
Objek : 35
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
tahun 2013-2015
Variabel : Nilai
perusahaan , Tax
Terdahulu
Analisis : Regresi
linier Berganda
bahwa Variabel Tax
avoidance
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap
nilai perusahaan, yang
berarti bahwa semakin
tinggi tax
avoidancemaka
semakin
rendah nilai
perusahaan yang
berarti bahwa semakin
tinggi tax
avoidancemaka
semakin rendah nilai
perusahaan.
10
B. Teori dan Tinjauan Pustaka
1. Teori Keagenan
Teori keagenan (agency theory) ketika pemilik (manajer) mendelegasikan
otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat hubungan keagenan,
antara kedua pihak. Hubungan keagenan seperti hubungan pemegang saham
dengan manajer akan efektif selama manjer mengambil keputusan investasi yang
konsisten dengan kepentingan pemegang saham 2 and Richard B. Robinson (2008).
Teori agensi timbul dari pengorbanan keagenan apapun, oleh karena itu dalam
hubungan keagenan semua pihak akan menangung biaya keagenan, tidak hanya
principal tetapi juga agen, inilah yang membuat semua pihak harus menangung
implikasi manjemen laba yang dlakukan oleh manajer perusahaan, manajer
perusahaan harus mennagung implikasi manajmen laba yang berupa kesulitan atau
kebangkrutan dimasa depan (Sulistyanto).
Jensen and Meckling (1976) Menjelaskan Hubungan keagenan di dalam
teori agency dalam perusahaan merupakan kumpulan-kumpulan kontrak antara
pemilik sumberdaya ekonomis dan menejer yang mengurus pengunaan dan
pengedalian sumberdaya tersebut.
Teori agensi juga mengasumsikan bahwa manajer (agen) memiliki lebih
banyak informasi dari pada prinsipal. Dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati
langsung kegiatan yang dilakukan oleh agen secara terus menerus. Karena principal
tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja dari agen. Maka principal
tidak bisa merasa kepastian dari usaha agen memberikan kontribusi pada hasil
perusahaan. Dengan situasi inilah yang disebut dengan asimetri infrmasi yang dapat
11
memicu timbulnya biaya agensi . Jensen and Meckling (1976) membagi biaya
keagenan ini menjadi 3 komponen :
a. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk
memonitor perilaku agen.
b. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan
dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk
kepentingan prinsipal.
c. Residual los merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran
prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.
2. Definisi Pajak
Menurut pasal 1, Undang-undang no.28 tahun 2007 mengenai ketentuan
umum serta tata cara perpajakan : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Zain (2018) pajak adalah
iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan
tidak mendapat imbalan secara langsung dan gunanya untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang
menyelengarakan pemerintah. Fungsi dari pajak sendiri adalah :
12
a. Fungsi anggaran ( fungsi budgeter)
Pajak memiliki fungsi yang signifikan untuk kehidupan bernegara, secara
khusus daalam pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang
digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluran negara lainya
sehingga pajak mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dan
pendapatan negara.
b. Fungsi mengatur ( fungsi regulasi)
Pajak termasuk alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara
dalam laporan ekonomi dan sosial. Fungsi mengaatur diantaranya Pajak bisa
menjadi alat pendorong kegiatan ekspor untuk pajak ekspor barang. Pajak juga
dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat menarik dan mengatir
investasi modal yang bisa membantu perekonomian negara. Dan pajak dapat
memberikan perlindungan atas barang produksi yang berasal dari dalam negeri
seperti pajak pertambahan nilai PPN.
c. Fungsi pemerataan (pajak distribusi)
Pajak dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan penyeimbangan
antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
d. Fungsi stabilitas
Pajak digunakan sebagai stabilitas keadaan kondisi perekonomian negara,
seoerti halnya pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, mengatasi inflasi,
sehingga uang yang telah beredar bisa dikurangi jumlahnya. Sedangkan untuk
13
mnegatasi terjadinya deflasi atau kelesuan ekonomi pemerintah berupaya
menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah.
Menurut Mangoting (1999) ada dua manfaat perencanaan pajak yaitu :
(1) Menghemat kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat
dikurangi.
(2) Mengatur aliran kas, karena dengan adanya perencanaan pajak yang matang
dapat di estimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran
sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.
Fidel (2010) mengungkapkan Karakteristik dari pajak yang menyebutkan
bahwa Pajak di punggut oleh pemerintah daerah atau pusat berdasarkan undang-
undang. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor
negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum
pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Bagi wajib pajak tidak ada imbalan
atau kontraprestasi secara langsung. Dan pajak Bersifat memaksa.
3. Penghindaran pajak
penghindaran pajak adalah merupakan segala bentuk
kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan
diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak Dyreng,
Hanlon et al. (2008). Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Zain (2018)
pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan gunanya
14
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas
negara. Namun seringkali pajak dianggap sebagai beban sehingga banyaknya
praktik penghindaran pajak terutama pada perusahaan-perusahaan.
Penghindaran pajak yang juga disebut Tax planning, adalah proses
pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengendalian pajak yang
tidak di kendaki penghindaran pajak adalah kegiatan yang benar-benar legal.
Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan
perpajakan atau secara etik tidak di anggap salah dalam dalm rangka usaha wajib
pajak untuk mengurangi,menghindari, meminimkan beban pajak Zain (2008).
Menurut Dyreng, Hanlon et al. (2008) penting untuk menekankan bahwa
penghindaran pajak tidak selalu berarti perusahaan terlibat dalam suatu yang tidak
benar. Namun penghindaran pajak memiliki dampak yang luar bagi masyarakat dan
negara Suprapti (2017). Anggoro and Septiani (2015) Membuktikan bahwa praktik
perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahan memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah positif, hal tersebut menyatakan
bahwa perilaku penghindaran pajak tentunya malah meningkatkan nilai perusahan.
Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib
pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal. Semakin besar jumlah
pajak yang harus dibayarkan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk
melakukan pelanggaran. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Semakin kecil
kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib
15
pajak untuk melakukan pelanggaran. Jika besar sannksi Semakin ringan terhadap
pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran.
Komite fiscal OECD (dalam Simarmata 2012) menyatakan ada tiga karakter
dari Penghindaran pajak antaranya adanya unsur artificial arrangement, dimana
berbagai pengaturan seolah olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini
dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. Juga di karenakan seringkali terjadinya
memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan yang berlawanan
dengan isi Undang-undang. Dan terdapat unsur kerahasiaan biasanya konsultan
yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan
cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga
kerahasiaan sedalam mungkin.
Menurut Hanlon and Heitzman (2010) pengindaran pajak dapat di ukur
menggunakan
a. GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)
GAAP ETR dapat menggambarkan penghindaran pajak dari dampak beda
temporer dan juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan pajak
karena GAAP ETR mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Dapat dihitung
menggunakan rumus :
GAAP ETR = Beban pajak penghasilan
Laba sebelum pajak
16
b. Effective Tax Rates (ETR)
ETR menjadi indikator Terhadap adanya penghindaran pajak pada
persahaan, Apabila perusahaan mendapatkan ETR yang rendah maka tingkat
penghindaran pajak perusahaan dinyatakan semakin tinggi, Sebaliknya perusahaan
memiliki tingkat ETR yang tinggi maka tingkat penghindaran pajak suatu
perusahaan itu dinyatakan rendah. ETR dapat di hitung menggunakan rumus:
ETR = Beban Pajak
Pendapatan Setelah Pajak
c. Cash Effectife Tax Rate (CETR)
CETR dapata digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak
yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dikarenakan CETR tidak dapat terpengaruh
oleh adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian. CETR dapat di hitung
dengan rumusan :
CETR = Kas yang dibayarkan untuk pajak
Laba sebelum pajak
4. Leverage
Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi
Kurniasih and Sari (2013). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa
jauh perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambar kan hubungan antara
17
total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk
meningkatkan laba (Kurniasih and Sari 2013).
Perusahaan memiliki tujuan dalam penggunaakn rasio Laverage
diantaranya Untuk mengetahui posisi seberapa besar kewajiban kepada kreditor.
Untuk menilai kemampuan perusahaan yang bersifat tetap ( seperti angsuran
pinjaman seperti bunga ). Juga Untuk menilai keseimbangan aktiva tetap dengan
modal. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan
utang. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap aktiva.
Juga Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri
yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan untuk menilai berapa dana
pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang
dimiliki.
Dari tujuan perusahaan menggunakan leverage perusahaan juga memiliki
manfaat atas penggunaan Leverage antaranya perusahaan dapat menganalisis
kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
Perusahaan juga dapat menganalisis kemampuan memenuhi kewajiban yang
bersifat tetap. Perusahaan dapat menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva
khususnya aktiva tetap dengan modal. Dapat Menganalisis seberapa besar aktiva
perusahaan dibiayai oleh utang. Menganalisis seberapa besar utang perusahaan
berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Perusahaan dapat melihat berapa bagian
dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan
perusahaan dapat menganlisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
terdapat sekian kalinya modal sendiri.
18
Leverage memiliki Jenis-jenis diantaranya:
a. Operating Leverage
Operating leverage timbul karena adanya fixed operating cost yang
digunakan di dalam perusahaan untuk menghasilkan income. Fixed cost tidak
berubah dengan adanya perubahan volume penjualan. Jadi operating leverage dapat
didefenisikan sebagai kemampuan perusahaan didalam menggunakan fixed
operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan
terhadap earning before interest and taxes (EBIT).
(1) Pengukuran tingkat operating leverage (DOL) dapat diukur dengan
menggunakan formula:
DOL = Presentase Perubahan EBIT
Presentase Perubahan Penjualan
(2) Risiko Operasi (Operating Risk)
Dimaksudkan dengan suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu
menutup operating cost. Dengan meningkatnya fixed operating cost maka
penjualan pun harus ditingkatkan agar bisa menutup semua operating cost. Dengan
kata lain, meningkatnya fixed operating cost akan menyebabkan tingkat Break Even
Point (BEP) pun bertambah besar.
19
b. Financial Leverage ( Leverage Keuangan )
Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial
yang sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh
perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan
adanya perubahan tingkat Earning Before Interest And Taxes (EBIT) dan harus
dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang di capai oleh perusahaan
Menurut Sutrisno (2012) rasio laverage terdiri dari:
(1) Debt to Assets Ratio (DAR).
Rasio DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana atau
modal yang disediakan oleh kreditur. Selain itu rasio ini juga digunakan
untuk mengukur seberapa besar investasi aktiva dibiayai dengan total hutang.
Semakin tinggi rasio DAR berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang
digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan Rumus:
DAR =Total Debt
Total Asset x 100 %
(2) Debt to Equity Ratio (DER).
Rasio DER untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban dalam membayar hutangnya dengan jaminan modal sendiri. Selain
itu rasio ini juga bisa digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban
yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio DER
berarti modal sendiri yang digunakan semakin sedikit
20
dibanding dengan hutangnya. Perhitungan DER dilakukan dengan menggunakan
rumus:
DER =Total Utang
Total Ekuitas x 100 %
(3) Longterm Debt to Assets Ratio (LDAR)
Rasio LDAR digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang jangka
panjang digunakan untuk investasi pada sektor aktiva Hal ini menunjukkan
hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur
dengan jumlah aktiva yang dibiayai dengan hutang jangka panjang. Perhitungan
LDAR dilakukan dengan menggunakan rumus:
LDAR =Longterm Debt
Total Aset x 100 %
(4) Longterm Debt to Equity Ratio (LDER)
Rasio LDER menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka
panjang yang diberikan kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh
pemilik perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar
perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau
seberapa besar hutang jangka panjang dijamin oleh modal sendiri. Perhitungan
LDER dilakukan dengan menggunakan rumus:
21
LDER = Longterm Debt
Total Eqiuty x 100 %
5. Nilai Perusahaan
Brigham and Hounston (2006) Mendefinisikan nilai perusahaan nilai
perusahaan sebagi nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan suatu
kemakmuran pemegang saham secara maksimum. Dalam upaya untuk
meningkatkan nilai perusahaan manajemen mengambil kebijakna melalui
peningkatan dan kemakmuran para pemegang saham yang tercermin pada harga
saham. Nilai perusahaan juga dapat mencerminkan asset yang dimiliki perusahaan
seperti surat-surat berharga.
Pengertian nilai perusahaan dicerminkan pada kekuatan tawar menawar
saham. Apabila perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan mempunyai prospek
pada masa yang akan datang, maka nilai sahamnya menjadi tinggi. Sebaliknya,
apabila perusahaan dinilai kurang memiliki prospek maka harga saham menjadi
rendah (Mardiyati, Ahmad et al. 2012).
Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan :
a. Price Earning Ratio (PER)
Menurut Tandelilin, Kaaro et al. (2007) PER adalam perbandingan antara
harga saham perusahaan dengan laba perlembar saham. PER adalah fungsi dari
perubahan kemampuan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. Semakin
besar PER makan semakin besar kemungkinan pertumbuhan perusahaan sehingga
dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER Dapt di hitung dengan rumus :
22
PER =Harga Perlembar Saham
Laba Perlembar Saham
b. Price Of Book Value (PBV)
Price Of Book Value (PBV) Menggambarkan seberapa besar nilai buku
saham perusahaan di hargai oleh pasar. Semakin tinggi rasio PBV menyatakan
kepercayaan pasar akan prospek perusahaan itu. PBV juga menunjukan seberapa
jauh suatu perusahaan mampu menciptakan suatu nilai perusahaan yang relatif
teradap jumlah modal yang telah diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio
apakah harga saham yang telah diperdagangkan diatas atau dibawah nilai buku
saham tersebut (Fakhruddin and Hadianto 2001).
PBV Dapat dihitung dengan rumus:
PBV =Harga Pasar Perlembar
Nilai Buku Saham
c. Tabin’s Q
Tabin’s Q adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam
pengukuran nilai perusahaan. Tabin’s Q dikembangkan oleh Profesor James Tobin
Copeland (2004). Rasio ini dapat menunjukan estimasi pasar keunagan saat ini
tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Dihitung
degan rumus sebgaai berikut
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 𝑄 =𝑀𝑉𝐸 + 𝐷
𝐵𝑉𝐸 + 𝐷
23
Dimana:
Tobins Q = Nilai perusahaan
MVE = Nilai Ekuitas Pasar (Equity Market Value)
D = Nilai buku dari total hutang
BVE = Nilai buku dari equitas (Equity Book Value)
Menurut Christiawan and Tarigan (2007) Terdapat beberapa konsep yang
menjelaskan nilai perusahaan. Konsep Nilai Nominal, nilai yang tercantum dalam
nilai anggaran dasar perseorangan, disebutkan dalam neraca perusahaan dan dalam
surat saham kolektif. Konsep Nilai pasar, sering disebut sebagi kurs adalah harga
yang didapatkan setelah proses tawar menawar dalam pasar modal. Nilai ini bisa
ditentukan jika saham suatu perusahaan dijual di dalam pasar modal. Juga Nilai
Intrinsik, meruakan nilai yang mengacu dalam perkiraan nilai rill suatu perusahaan.
Dalam konsep ini nilai nilai perusahaan bukan sekedar harga dari sekumpulan aset.
Melainkan nilai perusahaan sebagai suatu bisnis yang dapat menghasilkan
keuntungan dikemudian hari. Konsep Nilai buku, Adalah nilai yang dihitung
dengan dasar akuntansi. Dan konsep Nilai Likuiditas, Adalah nilai jual suatu asset
dikurangi kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Nilai sisa ini merupakan
bagian dari para pemegang saham. Bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang
disiapkan ketika perusahaan akan dilikuidasi.
6. Transparasi Perusahaan
Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam
proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material
24
dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia,
yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat
mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang
mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang
bersangkutan. Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
pengungkapan (disclosure) informasi perusahaan. Dalam mewujudkan
transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan
tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu perusahaan
diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi
lainnya yang material secara akurat dan tepat waktu sehingga para investor dapat
mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.
Dengan demikian, semakin transparan perusahaan maka akan mengurangi perilaku
opportunistic manajer yang dapat mengurangi agency cost yang diharapkan dapat
meningkatkan nilai perusahaan (Ilmiani and Sutrisno 2015).
Menurut Limberk, Iwan et al. (2009) Transparasi merupakan titik awal
akuntabilitas, semakin banyak pihak yang mengetahui rencana, tata cara dan
ketentuan semakin berkurang peluang oleh pihak lain untuk mengabaikan
kewajiban atau bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan
ketidaktahuan orang lain demi kepentingan priibadi.
Pengungkapan informasi (dalam hal ini adalah transparansi) ini terbagi ke
dalam dua macam pengungkapan, antara lain:
25
1. Pengungkapan informasi wajib ( mandatory disclosure).
2. Pengungkapan informasi sukarela ( voluntary disclosure).
Pengungkapan wajib diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang
berlaku bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum dan perusahaan publik.
Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu salah satu cara mengungkapkan
kredibilitas perusahaan dengan cara pengungkapan sukarela. Secara lebih luas
untuk membantu investor untuk memahami strategi bisnis Manajemen.
Pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan
yang berlaku.
Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006 mendefinisikan
informasi wajib ( mandatory disclosure ) dan informasi sukarela (voluntary
disclosure ) sebagai berikut Pengungkapan informasi wajib adalah pengungkapan
yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang
berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang
tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal
Ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan Konsep
Adequate disclosure (pengungkapan cukup), Yaitu pengungkapan yang disyaratkan
oleh peraturan yang berlaku, dimana angka – angka yang disajikan dapat
diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Juga pengungkapan Fair disclosure
(pengungkapan wajar), Pengungkapan wajar secara tidak langsung merupakan
tujuan etisagar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai
laporandengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
Dan pengungkapan Full disclosure (pengungkapan penuh), Pengungkapan penuh
26
menyangkut kelengkapan penyajian informasiyang digunakan secara relevan.
Pengungkapan penuh memiliki kesanpenyajian informasi secara melimpah
sehingga beberapa pihakmenganggapnya tidak baik.
Purnomosidi (2006) mengungkapkan framework untuk kepentingan
pengungkpan sukarela berdasarkan informasi yang dibutuhkan infestor yang
didasari oleh laporan (Jenkins 1994) yaitu. Perusahaan harus mengungkapkan Data
keuangan dan non keuangan, disertai analisis data keuangan dan non keuangan.
Mengungkapkan Informasi yang berorientasi pada masa depan. Mengungkapkan
Informasi tentang manajer dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
perusahaan. Mencantumkan Latar belakang perusahaan pada semestianya . Dan
Dimensi modal intelektual.
Apabila sebuah perusahaan memberikan pengungkapan wajib (mandatory
disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) secara sekaligus,
berarti perusahaan tersebut memberikan pengungkapan secara penuh (full
disclosure). Dalam pengungkapan full disclosure perusahaan harus
mengungkapkan prinsip pengungkapan penuh, yaitu peningkatan persyaratan
pelaporan dan pengungkapan diferensial. Memyertakan Catatan atas laporan
keuangan, mengenai kebijakan akuntansi dan catatan- catatan umum. Masalah
pengungkapan, yang terdiri dari pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus,
peristiwa selain tanggal neraca, perusahaan yang terdiversifikasi, dan laporan
intern. Mengungkapan perihal Laporan auditor dan manajemen. Dan juga Masalah
pelaporan masa berjalan, yaitu pelaporan tentang penjualan dan proyeksi, pelaporan
keuangan melalui internet untuk pilihan akuntansi dan pelaporan.
27
Transparasi perusahaan dapat diukur dengan luas pengungkapan sukarela dan
ketepat waktuan laporan keuangan .
Transparasi =Jumlah item yang diungkap Perusahaan
Jumlah keseluruhan item index
C. Perumusan Hipotesis
a. Pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
Perilaku penghindaran pajak dapat berpotensi memicu konflik agensi antara
kepentingan manajer dengan kepentingan investor. Alasan utama dari perusahaan
melakukan praktik peghindaran pajak yaitu mengurangi hutang pajak yang nantinya
akan di bayarkan oleh perusahaan, pada umumnya perusahaan akan melaporkan
laba sebelum pajak yang lebih rendah agar memperoleh beban pajak yang lebih
rendah pula. Tarif pajak di proksikan dengan tarif pajak efektif kas (cas ETR).
Dalam penelitian Victory and Cheisviyanny (2016) menyatakan bahwa tax
avoidance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan .
H1: Perilaku penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan.
b. Pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan.
Sebuah perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila total hutang perusahaan
lebih besar daripada total yang dimiliki perusahaan. Dengan semakin tingginya
rasio leverage menujukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur.
Hal tersebut akan membuat investor berhati-hati untuk berinvestasi diperusahaan
28
yang rasio leveragenya tinggi karena tingginya rasio leverage menunjukkan
tingginya resiko investasi. Penelitian yang dilakukan Anita ( 2016 )
mengungkapkan bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap nilai perusahaan.
H2: Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
c. Pengaruh Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam
Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Penghindaran Pajak dan
Leverage terhadap Nilai Perusahaan.
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses
kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat
melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu
dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Transparansi dapat
meningkatkan dan memperlemah nilai perusahaan karena kandungan informasi
yang disajikan lebih banyak. Perilaku penghindaran pajak dapat berdampak pada
menurunnya nilai perusahaan. Namun, manajer perusahaan berharap dengan
meningkatnya transparansi perusahaan dapat mencegah turunnya nilai perusahaan.
Tingginya pendanaan perusahaan menggunakan hutang mencerminkan resiko
perusahaan relatif tinggi. Akibatnya, investor cenderung menghindari saham yang
tingkat leveragenya tinggi. Hal tersebut dapat menurukan nilai perusahaan.
Transparansi pada laporan keuangan diharapkan dapat membantu investor
memahami informasi dan membantu dalam mengambil keputusan investasi yang
akhirnya mempengaruhi harga saham atau nilai perusahaan.
29
Penelitian dari Anggoro and Septiani (2015) Menyatakan bahwa
Transparansi laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak
terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa transparansi dapat menjadi
sarana perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor meskipun perusahaan
tersebut telah melakukan praktik penghindaran pajak .
H3: Transparansi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh
penghindaran pajak dan Leverage terhadap nilai perusahaan.
Kerangka Pemikiran Teoritis
Variabel Independen Variabel Dependen
Variabel Moderasi
Gambar 2 .1 Kerangka Konseptual
Nilai Perusahaan (Y)
Penghindaran pajak (X1)
Laverage (x2)
Tansparasi (Z)