11

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Reviu Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Omar (2015) dengan Profit Shifting and

Earning Management sebagai variabel independen dan Tax Haven Subsidiaries

sebagai variabel dependen. Disimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis

data deskriptif, hasilnya menunjukkan bahwa profit shifting berpengaruh positif

terhadap anak perusahaan di negara tax haven.

Rahayu (2010) meneliti tentang praktik penghindaran pajak oleh Foreign

Direct Investment dengan Praktik Penghindaran Pajak sebagai variabel independen

dan Foreign Direct Investement sebagai variabel dependen. Metode penelitiannya

menggunakan instrumen kualitatif dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa transfer pricing memengaruhi penghindaran pajak Internasional, thin

capitalization memengaruhi penghindaran pajak Internasional, dan praktik treaty

shopping memengaruhi penghindaran pajak Internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2015), dengan Income Shifting

Incentives sebagai variabel independen dan Tax Haven Utilization sebagai variabel

dependen. Metode penelitiannya menggunakan analisis regresi. Disimpulkan

bahwa dengan menggunakan analisis regresi, hasilnya menunjukkan bahwa

multinationality, transfer pricing aggresiveness, thin capitalization, dan intangible

assets memiliki hubungan positif terhadap pemanfaatan negara Tax Haven.

12

Nurhidayati (2018) meneliti tentang Income Shifting Incentives dengan Income

Shifting Incentives sebagai variabel independen dan Tax Haven Country Utilization

sebagai variabel dependen. Metode penelitiannya menggunakan analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multinationality

berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan operasi negara tax haven, transfer

pricing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pemanfaatan negara tax

haven, thin capitalization berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax

haven, dan intangible assets berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax

haven.

Richardson (2014) meneliti tentang Tax Haven Utilization dengan Tax Haven

Utilization sebagai variabel independen. Metode penelitiannya menggunakan

analisis regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing,

intangible assets, withholding taxes, performance-based management

remuneration dan multinationality berpengaruh positif terhadap pemanfaatan

negara tax haven, sedangkan struktur tata kelola perusahaan berpengaruh negatif

terhadap pemanfaatan tax haven.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam suatu kontrak dimana

satu atau lebih orang sebagai pemilik (principal) dan manajemen perusahaan

(agent), dimana principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk

mengelola perusahaan dan mengambil keputusan (Elqorni, 2009). Sedangkan

menurut Anthony dan Govindarajan (2009), teori agensi diasumsikan bahwa semua

13

individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, seperti sifat dasar

manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang

lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan

antara pihak principal selaku pemilik perusahaan dan agent selaku pemegang

kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya conflict of interest atau biasa

disebut dengan masalah keagenan (agency problem). Pihak agent umumnya

memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja

perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan

informasi antara principal dan agent yang biasa dinamakan sebagai asimetri

informasi. Adanya asimetri informasi akan mendorong agent untuk

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal dengan tujuan

untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya (agent).

Terkait dengan perpajakan, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan

dan investor. Keputusan investor untuk memanfaatkan negara tax haven dengan

harapan dapat menguntungkan namun menjadi peluang bagi pihak manajemen

untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dari sisi manajemen, keleluasaan dengan

pemanfaatan negara tax haven dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

money laundering, memanfaatkan hubungan istimewa antar perusahaan afiliasi

untuk melakukan penggelapan serta memungkinkan adanya manipulasi pelaporan

income perusahaan. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban

pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent. Keberadaan negara tax

haven juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan perusahaan yang

dijadikan langkah untuk mengurangi beban pajak, namun hal ini akan

14

meningkatkan risiko fluktuasi nilai tukar dikarenakan perusahaan harus melakukan

pengembalian pokok pinjaman dengan mata uang asing dan berdampak pada tidak

tercapainya kinerja manajemen dengan baik.

2. Pemanfaatan Negara Tax Haven

Negara tax haven, merupakan negara kecil yang memiliki sumber daya alam

yang sangat terbatas. Tidak adanya penghasilan yang memadai dari pengelolaan

sumber daya alamnya sehingga membutuhkan fasilitas pendanaan lain untuk

menjalankan roda pemerintahan. Pada umumnya, mereka memberikan fasilitas

kenyamanan dan perlindungan dalam segala kegiatan investasi modal. Dengan

begitu, banyak pihak yang tertarik untuk menanamkan investasinya di negara

tersebut. Negara tax haven dapat dikategorikan sebagai negara yang menyediakan

fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak yang berasal dari negara lain untuk

mengalihkan atau mentransfer pendapatan mereka kepada negara-negara tax haven

agar pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak

sama sekali. SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 menyebutkan bahwa kriteria

Tax Haven adalah a) Negara yang tidak memungut pajak atau b) memungut pajak

lebih rendah dari Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang melakukan tax avoidance

mentransfer pendapatan mereka (transfer pricing) dari Indonesia ke negara lain

(Ariyanti, 2016).

Tax haven seperti halnya mata uang, memiliki dua sisi. Bila dilihat dari sisi

positif, tax haven sangat berguna sebagai tempat investasi dan pendanaan. Tax

haven memberikan fasilitas pajak rendah atau bahkan suatu penghasilan tidak

dijadikan objek pajak tentunya memberikan keuntungan berlipat ganda bagi

15

pengusaha. Mereka bisa menginvestasikan uang tanpa harus dikurangi setoran

pajak dalam jumlah besar. Di sisi yang lain, keberadaan tax haven merupakan

bencana bagi pemerintah karena tidak bisa menarik pajak dari subjek atau objek

pajak yang berada di tax haven (Desiyana, 2012). Hanlon dan Heitzman (2010)

berpendapat bahwa tax haven memainkan peran penting dalam hal hutang dan

investasi, laba akuntansi, dan pajak pendapatan. Secara khusus, tax haven bertindak

sebagai pusat keuangan luar negeri yang signifikan dan memfasilitasi aliran modal

untuk pembiayaan dengan tujuan khusus (misalnya, sekuritisasi aset dan dana

lindung nilai) dan bisnis yang merupakan pendorong utama dari biaya modal

(Hanlon dan Heitzman, 2010). Faktanya, banyak perusahaan multinasional

menggabungkan fungsi treasury mereka di negara tax havens yang kemungkinan

memfasilitasi aliran modal antara anggota kelompok tanpa hambatan (Dyreng &

Lindsey 2009; Gravelle, 2013).

Penghindaran pajak (tax avoidance), dalam hal ini yang dilakukan ke negara

tax haven, pada umumnya dilakukan melalui beberapa media, holding company,

intermediary dan subsidiary company. Holding company atau perusahaan induk

merupakan suatu entitas yang memegang control yang besar dalam suatu

perusahaan anak dikarenakan kepemilikan saham sebagian besar atau lebih atas

perusahaan tersebut. Pada umumnya, suatu perusahaan yang ingin melakukan tax

avoidance dengan media holding company akan membuka holding company di

negara tax haven (Desiyana, 2012).

Penghindaran pajak ke negara tax haven dapat dilakukan dengan beberapa

skema, yaitu : 1) transfer pricing, 2) treaty shopping, 3) thin capitalization, 4)

16

controlled foreign company. Transfer pricing sebagai sarana penghindaran pajak

melalui tax haven sangat marak terjadi di kalangan perusahaan Internasional.

Skema ini terindikasi karena adanya hubungan istimewa serta transaksi dilakukan

di luar harga wajar (Desiyana, 2012). Dalam lingkup perusahaan multinasional,

transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka

keluarkan diseluruh dunia. Transfer pricing can effect overall corporate incame

taxes. This is particulary true for multinational corporations (Hansen and Mowen,

1997). Penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga transaksi wajar ini

dimanfaatkan perusahaan multinational untuk meraih keuntungan dari selisih harga

wajar dengan harga transaksi pihak istimewa di negara yang termasuk dalam Tax

Haven. Dengan menggunakan harga transaksi dengan pihak yang memiliki

hubungan istimewa, dasar pengenaan pajak dari transaksi akan jauh lebih kecil dari

DPP kepada pihak lain sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah

(Desiyana, 2012).

Treaty shopping dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan

keuntungan dari tax treaty antara dua negara dengan membuat perusahaan afiliasi

di salah satu negara tempat tujuan praktek tax avoidance (Desiyana, 2012). Pada

dasarnya, treaty shopping tidak selalu ilegal, treaty shopping cara yang legal dan

merupakan cara yang banyak digunakan subyek pajak dalam melakukan

International Tax Planning (Irfansyah, 2010). Tarif tax treaty yang diterapkan tiap

negara terhadap negara lainnya tentu menjadi pemicu terjadinya treaty shopping.

Pemanfaatan Controlled Foreign Company dilakukan dengan menunda

pengakuan penghasilan dari modal yang berasal dari luar negeri oleh subsidiary

17

company yang berada di tax haven country (Desiyana, 2012). Tujuan CFC yaitu

mencegah Wajib Pajak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan

mendirikan perusahaan di negara yang peraturan pajaknya lebih longgar atau

rendah. Tidak jarang CFC merupakan perusahaan maya yang tidak memiliki

aktifitas usaha aktif namun dignakan sebagai mediator untuk menutupi transaksi

yang sebenarnya. Pengalihan penghasilan melalui CFC pada negara tax haven

dilakukan dengan cara transfer pricing of goods and services maupun transfer

pricing of intangible property (Irfansyah, 2010).

Thin capitalization itu sendiri adalah praktik membiayai cabang atau anak

perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham

(Gunadi, 1994). Skema thin capitalization dapat terjadi bila adanya pemberian

modal terselubung melalui pinjaman kepada perusahaan terafiliasi melebihi batas

kewajaran (Irfansyah, 2010). Pemberian pinjaman dipilih karena lebih

menguntungkan dibanding penyertaan modal langsung. Pemberian pinjaman

tentulah dibarengi dengan kewajiban membayar bunga, dimana bunga pinjaman

dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan di Indonesia.

3. Strategi Income Shifting

Perusahaan multinasional dapat melakukan pengalihan pendapatan (income

shifting) kepada perusahaan anak melalui praktik transfer pricing, strategi

penempatan hutang, dan alokasi biaya preferensial (Klassen dan Laplante, 2012).

Menurut Slemrod (2001), perusahaan multinasional di Amerika Serikat mempunyai

kemampuan secara efektif mampu meminimalisir beban pajak melalui pengalihan

laba memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Terdapat beberapa elemen

18

yang terkait income shifting yang merupakan pendorong utama pemanfaatan tax

haven seperti multinationality, transfer pricing, thin capitalization, dan intangible

assets.

Penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh perusahaan multinasional

mengingat bahwa perusahaan multinasional menerapkan perencanaan pajak yang

efisien di seluruh entitas kelompok karena perusahaan multinasional memperoleh

pendapatan dari berbagai sumber asing yang lebih besar, sehingga terlibat dalam

kegiatan penghindaran pajak (Nuraini dan Marsono, 2014). Rego (2003)

menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat lebih

berhasil menghindari pajak korporasi dari perusahaan murni domestik.

Eden dan Smith (2011) menggambarkan agresivitas penentuan harga transfer

sebagai manfaat pajak atau keuangan yang dihasilkan ketika perusahaan

multinasional berhasil melakukan arbitrase ekonomi, keuangan dan perbedaan

legislatif antar yurisdiksi. Transfer pricing sebagai salah satu pengurang biaya serta

meningkatkan daya saing melalui kemampuan dalam mentransfer dan melindungi

sumber daya yang langka atau berbeda dalam perusahaan multinasional yang secara

jelas dapat mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat menjadi fokus inti dalam

mengembangkan perusahaan (Tocknell, 2016). Sebuah perusahaan multinasional

dapat melakukan income shifting dan meminimalkan pajak secara objektif dengan

cara mengatur kegiatan intercompany melalui adanya transfer pricing (Grubbert

dan Mutti, 1998) dan juga memanipulasi hak kepemilikan dalam aset tak berwujud

(Ernst dan Young, 2013).

19

Thin capitalization sama halnya yang telah dijelaskan diatas, ketika investasi

di negara pajak tinggi dan didanai dengan utang antar perusahaan yang bersumber

dari negara yang menetapkan pajak rendah, laba dialihkan ke wilayah pajak rendah

misalnya, tax haven menimbulkan pajak perusahaan menjadi lebih rendah secara

keseluruhan (Webber, 2010). Transfer aset tidak berwujud (misalnya, pengeluaran

R & D, kekayaan intelektual, paten, merek, merek dagang dan nama dagang) antara

entitas grup yang berlokasi di berbagai yurisdiksi pajak meningkatkan perhatian

otoritas pajak secara global (Gravelle, 2009, 2013). Banyaknya transfer aset tidak

berwujud dan sulitnya untuk menilai aset tidak berwujud dengan nilai wajar

menyebabkan adanya penyelewengan terutama dalam hal pembayaran pajak. Di

Amerika, setengah dari perbedaan dalam profitabilitas perusahaan multinasional

antar wilayah dengan pajak tinggi dan pajak rendah (tax haven) disebabkan oleh

transfer aset tidak berwujud baik dalam bentuk intellectual capital dan tambahan

melalui alokasi hutang (Grubert, 2003). Aset tak berwujud memiliki nilai unik yang

dapat dimanfaatkan secara bersamaan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ada ruang

lingkup yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam pengalihan

pendapatan melalui transfer aset tidak berwujud ke wilayah dengan pajak rendah

seperti tax havens (Dyreng et al., 2008)

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Multinationality terhadap pemanfaatan negara Tax Haven

Permasalahan agensi yang terjadi dalam hal multinationality yaitu pihak

manajer dapat dengan mudah memanfaatkan perusahaan anak untuk mengalihkan

laba perusahaan. Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk mengurangi

20

secara signifikan pajak perusahaan dengan mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi

pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah, dengan mengeksploitasi perbedaan dalam

aturan pajak yang berbeda dengan cara mengalokasikan pengeluaran yang

dikurangi beban pajak (misalnya, biaya bunga pada utang dan pengeluaran R & D)

ke yurisdiksi pajak tinggi (Gravelle, 2013). Perusahaan internasional dengan

transaksi intra-company yang lebih luas, penggunaan aset tidak berwujud yang

lebih banyak, serta pengeluaran untuk Research and Development yang besar

cenderung memanfaatkan tax haven untuk tujuan penghindaran pajak (Desai et al.,

2006).

Adapun beberapa penelitian yang telah mengungkapkan kaitan

multinationality terhadap pemanfaatan operasi negara tax haven. Salah satunya dari

Nurhidayati (2017) hasil penelitiannya berhasil membuktikan bahwa

multinationality berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax haven.

Adapun penelitian dari Frandyanto (2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi

tingkat multinationality akan semakin besar kemungkinan pemanfaatan negara

lindung pajak (tax haven country).

Perusahaan multinasional memiliki jaringan produksi maupun distribusi yang

lebih luas. Dengan adanya jaringan ini dijadikan sebagai celah untuk memanfaatkan

keberadaan pihak berelasi di luar negeri untuk melakukan income shifting. Income

shifting ini hanya dapat dilakukan dengan perusahaan multinasional yang juga

memiliki related parties di luar negeri, terutama di negara tax haven. Perusahaan

multinasional menjual barang, jasa, dan modal keuangan serta aset tidak berwujud

kepada perusahaan dalam lintas batas negara. Dengan memanfaatkan transfer

21

pricing buatan pada transaksi-transaksi perusahaan dan memfokuskan pada

pembiayaan hutang di anak perusahaan yang dikenai pajak tinggi, perusahaan

multinasional dapat mengalihkan pendapatannya ke kelompok perusahaan untuk

mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Harris et al, 1991). Dengan demikian

hipotesis yang diajukan:

𝑯𝟏 = multinationality berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax

haven.

2. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven

Dalam teori agensi dinyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang

muncul antara investor dengan pihak manajemen perusahaan. Dalam hal ini,

investor menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan dengan

tujuan ekspansi bisnis, tetapi dari pihak manajemen perusahaan memandang adanya

hubungan istimewa yang dijalin dapat digunakan untuk memanipulasi kebijakan

harga terkait pertukaran barang. Praktik transfer pricing di Amerika membuktikan

bahwa sebagian dari hasil audit pajak terbesar yang sedang diselesaikan melibatkan

transaksi transfer pricing ke wilayah negara dengan pajak rendah atau negara tax

haven (Drucker, 2011). Adanya praktik transfer pricing dapat digunakan untuk

memanipulasi harga antar perusahaan yang berafiliasi. Transfer pricing sering juga

disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau

internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan

pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup

perusahaan) (Mangoting, 2000).

22

Menurut Bartelsman dan Beetsma (2003), sebuah perusahaan tidak hanya

menggunakan negara lindung pajak untuk kepentingan transfer pricing dan strategi

penghindaran pajak, tetapi juga untuk financial arbitrage guna mengatur arus kas

mata uang asing mereka dan menjaga resiko dari nilai tukar mata uang asing. Pada

praktiknya, aktivitas penentuan transfer pricing direfleksikan dengan tidak adanya

peraturan ketentuan yang luas terkait transaksi antar pihak. Transaksi intra-entitas

misalnya terdapat transfer aset, pinjaman yang dibayar kembali oleh pihak terkait,

atau penyediaan layanan antara beberapa pihak dalam wilayah pengenaan pajak

yang berbeda di mana tidak ada alasan yang diungkapkan ketika melakukan

transaksi tersebut dan tidak dicantumkan dalam annual report (IRS, 2013).

Adapun beberapa penelitian yang telah mengungkapkan kaitan transfer

pricing terhadap pemanfaatan operasi negara tax haven. Salah satunya dari Davies

(2018) hasil penelitiannya berhasil membuktikan bahwa transfer pricing

berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax haven. Penelitian lain dari

Richardson (2015) mengungkapkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif

terhadap pemanfaatan operasi negara tax haven.

Perusahaan yang memiliki transaksi penjualan kepada pihak berelasi dapat

melakukan transfer pricing, terutama perusahaan yang juga berafiliasi di negara tax

haven. Rendahnya transparansi terkait harga wajar untuk transaksi yang dilakukan

perusahaan kepada pihak berelasinya menyebabkan transfer pricing dijadikan suatu

cara untuk melakukan income shifting. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

𝑯𝟐 = Transfer pricing berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara Tax

Haven.

23

3. Pengaruh Thin Capitalization terhadap pemanfaatan negara Tax Haven

Dalam teori agensi adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk

mendapatkan keuntungan sendiri baik investor maupun manajer. Pihak investor

membangun perusahaan-perusahaan pembiayaan di negara tax haven yang

digunakan sebagai sumber dana melalui hutang. Adanya hutang ini juga dijadikan

sebagai kontrol bagi investor demi mencegah free cash flow berlebihan yang dapat

disalahgunakan oleh manajer. Dari sisi manajer, memandang bahwa adanya hutang

dapat mengurangi laba perusahaan yang juga berdampak pada insentif yang

diterima, selain itu melalui hutang perusahaan maka semakin meningkatnya risiko

yang didapat dari pihak eksternal melalui ketidakmampuan untuk melunasi kembali

hutangnya.

Aturan thin capitalization dirancang untuk mencegah pembayar pajak

multinasional untuk mengalokasikan jumlah hutang yang tidak proporsional dalam

struktur modal dari operasi perusahaan Amerika Serikat dengan tidak mengizinkan

pemotongan bunga terkait pembiayaan utang berlebihan (Blouin et al., 2013). Thin

capitalization yang berlaku di Amerika untuk perusahaan dengan rasio hutang

terhadap ekuitas di atas 1,5 hingga 1,0 dengan biaya bunga bersih melebihi 50%

dari yang disesuaikan penghasilan kena pajak (Richardson dan Taylor., 2015). Di

Indonesia, Sebelum PMK Nomor 169/PMK.010/2015 yang berlaku mulai tahun

2016 dengan tingkat Debt to Equity Ratio ditetapkan setinggi-tingginya 4:1, di

Indonesia tidak terdapat ketentuan batasan tentang thin capitalization. Sebelum

berlakunya PMK 169/PMK.010/2015, perusahaan di Indonesia bebas menentukan

proporsi tingkat debt to equity ratio yang diinginkan. Dengan demikian, perusahaan

24

multinasional dapat mengurangi tarif pajak global mereka tanpa menimbulkan

biaya perdagangan tambahan, yang dapat memotivasi mereka mendanai investasi

offshore di yurisdiksi pajak tinggi dengan struktur pendanaan modal yang sedikit

(Richardson dan Taylor, 2015).

Adapun penelitian yang dilakukan Rahayu (2010) menunjukkan bahwa thin

capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak internasional. Penelitian

yang dilakukan Omar (2015) menunjukkan bahwa thin capitalization bepengaruh

positif terhadap pemanfaatan negara tax haven.

Thin capitalization mengacu pada strategi pembiayaan perusahaan yang

digunakan untuk membiayai operasi bisnis terutama dengan modal utang daripada

modal ekuitas (Blouin et al., 2013). Thin capitalization dapat dimanfaatkan pihak

investor untuk mengurangi beban pajak dengan cara membangun entitas anak di

negara tax haven yang berperan sebagai pembiayaan perusahaan. Adanya entitas

anak yang dimanfaatkan untuk pembiayaan ini memungkinkan bagi perusahaan

untuk memperbanyak modal hutang dari perusahaan pembiayaan yang sebenarnya

milik mereka sendiri. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

𝑯𝟑 = Thin capitalization berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara

Tax Haven.

4. Pengaruh Intangible Assets terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven

Menurut teori agensi, pihak investor memiliki perusahaan afiliasi dengan

harapan dapat mengembangkan bisnisnya. Pihak manajemen yang melakukan

operasional perusahaan dapat memanfaatkan perusahaan afiliasi tersebut sebagai

salah satu cara untuk melakukan strategi income shifting bahkan money laundering

25

melalui aktivitas transfer intangible assets ke negara tax haven. Adanya aktivitas

transfer intangible assets ini dapat menurunkan nilai aset yang dimiliki perusahaan

yang tentunya dapat merugikan pihak investor karena total aset dapat menjadi

cerminan ukuran perusahaan. Adapun hasil penelitian Frandyanto (2017)

menunjukkan penggunaan intangible asset berpengaruh terhadap penghindaran

pajak menggunakan negara lindung pajak (tax haven country), hal ini terjadi karena

intangible asset sulit untuk dinilai dengan nilai yang wajar.

Intangible assets digunakan untuk mentransfer laba dengan cara lintas negara

melalui pemanfaatan tax haven (Dyreng et al., 2008). Grubert (2003) menguji

secara empiris sejauh mana korelasi antara profitabilitas dan tarif pajak lokal

tergantung pada keberadaan aset tidak berwujud, hasilnya menemukan bahwa

sekitar 50% penghasilan telah dialihkan seperti research and development dari

negara dengan pajak yang tinggi ke pajak yang rendah. Perusahaan multinasional

dapat menentukan pihak-pihak dalam grup yang berhak untuk menerima

keuntungan dari pemanfaatan intangible asset, melalui keuntungan yang didapat

inilah yang kemudian akan dialihkan ke negara tax haven. Dengan meningkatnya

volume transaksi intangible asset antar perusahaan, maka dapat memperluas

peluang untuk pengalihan pendapatan (Grubert, 2003). Terdapat resiko yang besar

mengancam pendapatan pajak melalui transaksi intangible asset antar related

parties yang berlokasi pada wilayah high and low tax. Dengan demikian hipotesis

yang diajukan:

𝑯𝟒 = Intangible assets berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara Tax

Haven.

26

D. Rerangka Pemikiran Teoritis (Dalam Bentuk Bagan Alur)

Berdasarkan pemaparan terkait variabel income shifting dan pemanfaatan

negara tax haven, maka rerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.1

Rerangka Pemikiran Teoritis

Transfer Pricing

(𝑋2)

Pemanfaatan Negara Tax

Haven

(Y)

Multinationality

(𝑋1)

Intangible Assets

(𝑋4)

Thin Capitalization

(𝑋3)

+

+

+

+