7

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Rosella (2015) meneliti tentang pengaruh persepsi atas PP nomor 46 tahun

2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen,

dan persepsi keadilan perpajakan, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi

kesederhanaan perpajakan sebagai variabel independen. Hasilnya menunjukkan

bahwa persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terkait PP

Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Imaniati (2016) meneliti tentang pengaruh persepsi wajib pajak tentang

penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil, dan menengah di kota

Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 unit

UMKM, tetapi teknik pengambilan sampel yang digunakan tidak dijelaskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan

PP No. Tahun 2013, Pemahaman perpajakan, Sanksi perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dewi et al. (2015) meneliti tentang persepsi pemilik umkm terhadap

penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 di Kabupaten Buleleng.

Peneliti ini menggunakan analisis pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu

8

asas conconvienience, asas efficiency, asas certainty dan asas equality. Hasil

dari penelitian ini bahwa mayoritas responden setuju jika PP No. 46 Tahun 2013

ini telah memenuhi asas convenience dan asas efficiency. Sedangkan mayoritas

responden masih merasa ragu-ragu bahwa peraturan ini telah memenuhi asas

certainty dan mayoritas responden menyatakan tidak setuju jika peraturan ini

telah memenuhi asas equality. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa

masih banyak masyarakat yang tidak setuju atas penerapan PP No. 46 Tahun

2013, karena masyarakat menilai dalam peraturan ini tidak mempertimbangkan

usaha tersebut untung atau rugi.

Yefni et al. (2017) meneliti tentang government regulation 46/2013 as

income tax income facility. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perbedaan

penerimaan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 tahun 2013 pada UMKM yang terdaftar di STO Pekanbaru Senapelan.

Penelitian ini menggunakan data sebelum penerapan peraturan pada Januari

2011-Juni 2013, dan sesudah penerapan peraturan pada Juli 2013 – Desember

2015.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui

pajak penghasilan pasal 4 (2).

Review penelitian terdahulu dalam bentuk table 2.1 sebagai berikut:

No. Nama dan

Tahun

Penelitian

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Hasil

Penelitian

1. Rosella

(2015)

Pengaruh

Persepsi Atas

PP Nomor 46

Tahun 2013

Variabel

Independen:

(X1) persepsi

keadilan

Persepsi

keadilan dan

persepsi

kemudahan

9

Terhadap

Kepatuhan

Wajib Pajak

perpajakan,

(X2) persepsi

kemudahan

perpajakan,

(X3) persepsi

kesederhanaan

perpajakan.

Variabel

Dependen:

Kepatuhan

kepatuhan

wajib pajak.

perpajakan

terkait PP

Nomor 46

Tahun 2013

berpengaruh

positif

terhadap

tingkat

kepatuhan

wajib pajak.

Sedangkan

persepsi

kesederhanaan

perpajakan

terkait PP

Nomor 46

Tahun 2013

tidak

berpengaruh

terhadap

tingkat

kepatuhan

wajib pajak.

2. Imaniati

(2016)

Pengaruh

Persepsi Wajib

Pajak Tentang

Penerapan PP

No. 46 Tahun

2013,

Pemahaman

Perpajakan,

Dan Sanksi

Perpajakan

Terhadap

Kepatuhan

Wajib Pajak

Usaha Mikro,

Kecil, Dan

Menengah

Variabel

Independen:

(X1) Persepsi

wajib pajak

tentang PP No.

46 Tahun 2013,

(X2)

Pemahaman

perpajakan,

(X3) Sanksi

perpajakan.

Variabel

Dependen: (Y)

Kepatuhan

kepatuhan

wajib pajak.

Persepsi wajib

pajak tentang

penerapan PP

No. 46 Tahun

2013,

pemahaman

perpajakan,

dan sanksi

perpajakan

berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

kepatuhan

wajib pajak

UMKM di

10

Kota

Yogyakarta.

3. Dewi et al.

(2015)

Persepsi

Pemilik

UMKM

Terhadap

Penerapan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 46

Tahun 2013 Di

Kabupaten

Buleleng.

Variabel

Independen:

(X1) asas

convenience,

(X2) asas

efficiency, (X3)

asas certainty,

(X4) asas

equality.

Variabel

Dependen:

Penerapan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 46

Tahun 2013.

Mayoritas

responden

setuju jika PP

No. 46 tahun

2013 telah

memenuhi

asas

convenience

dan asas

efficiency.

Sedangkan

mayoritas

responden

masih merasa

ragu-ragu

bahwa

peraturan ini

telah

memenuhi

asas certainty

dan mayoritas

responden

menyatakan

tidak setuju

jika peraturan

ini telah

memenuhi

asas equality.

4. Yefni et al.

(2017)

Government

Regulation

46/2013 As

Income Tax

Income

Facility.

Variabel

Independen:

(X1)

Government

regulation

46/2013.

Variabel

Dependen: (Y)

Peraturan

Pemerintah

46/2013dapat

digunakan

untuk

meningkatkan

pendapatan

nasional

melalui pajak

11

National

Income.

penghasilan

pasal 4 (2).

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertamakali dicetuskan oleh Fritz Heider, teori atribusi

merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi

adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang

individu disebabkan dari internal atau eksternal (Robbins, 2015:104). Pada saat

mengamati perilaku seseorang individu, kita mencoba menetukan apakah itu

disebabkan dari internal atau eksternal. Penyebab internal misalnya sifat,

karakter, sikap, dan sebagainya ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau

keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu

yang sifatnya memaksa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti

akan melakukan studi empiris untuk melihat bagaimana pengaruh pemahaman

perpajakan, persepsi keadilan perpajakan, persepsi kemudahan perpajakan, dan

kesederhanaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

12

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan

(Waluyo, 2011:2).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pajak merupakan iuran

wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan menurut

undang-undang yang ditetapkan, dan hasil dari penerimaan pajak tersebut

akan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan negara.

Menurut Resmi (2016:2) terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak:

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan

aturan pelaksanaannya.

2) Pada pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk

investasi pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan

negara) dan fungsi regularend (pengatur) ( Resmi, 3:2016) .

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

13

Pajak memiliki fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah

satu sumbert penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran,

baik rutin ataupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk

kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan upaya ekstensifikasi dan

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan sebagainya.

2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat

untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar

bidang keuangan. Berikut beberapa contok penerapan pajak sebagai

fungsi pengatur:

a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), terjadi saat

transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. sehingga

semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin

tinggi dan harga barang tersebut menjadi sangat mahal.

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengonsumsi barang mewah tersebut.

b) Tarif pajak progresi dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan

agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan

14

kontribusi yang tinggi terhadap perpajakan agar terjadi

pemerataan pendapatan.

c) Tarig pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para

pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar

dunia sehingga memperbesar devisa negara.

d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil

industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri

baja, dan sebagainya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan

produksi industri tersebut karena dapat mengganggu

lingkungan,

e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan

batas peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk

penyederhanaan perhitungan pajak.

f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik

investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis – Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian (Halim, 2016:5).

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada

pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

15

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan

Nilai (PPN).

2) Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam

arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak

Penghasilan.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

c) Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

16

d) Pajak Kabupaten/Kota, tediri dari Pajak Hotel, Pajka Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air

Tanah.

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith

dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of nations

(Waluyo, 2011:13), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya

didasari pada asas-asas berikut.

1) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan

manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding

dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.Oleh

karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti

besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu

pembayaran.

17

3) Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai

dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Contohnya:

pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

4) Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 menyatakan

bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan

perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Sedangkan

pajak penghasilan yang bersifat final artinya pajak penghasilan yang

pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan

(dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak

(Waluyo, 137:2011).

Waluyo (2011:137) menyatakan bahwa pajak penghasilan bersifat final

dikelompokkan sebagai berikut.

a. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu.

b. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.

c. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

18

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang pajak

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1)

peraturan ini mengatur tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau yang

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan

Pajak Penghasilan yang bersifat final.Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) tarif pajak

penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah

1% (satu persen).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya menyangkut sejauah mana wajib pajak

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Gunadi (2005:14) pengetian kepatuhan wajib pajak adalah wajib

pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi

seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum

maupun administrasi.

6. Persepsi

Asori (2009:214) menjelaskan pengertian persepsi sebagai proses individu

dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap

stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang

merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Sedangkan menurut

Robbins (2015:103) persepsi (perception) adalah sebuah proses individu

19

mengorganisasikan dan menginterprestasikan kesan sensorik untuk

memberikan pengertian pada lingkungannya. Berdasarkan penjelasan diatas

pengertian persepsi adalah tanggapan secara langsung yang diberikan oleh

individu atas segala sesuatu yang dirasakan oleh indra yang dimiliki terhadap

lingkungan sekitar.

7. Persepsi Pemahaman Perpajakan

Pengertian pemahaman dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2005),

diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib

Pajak yang tidak memahami tentang peraturan perpajakan otomatis tidak akan

taat dalam kewajiban perpajakan. Maka dari itu, semakin paham Wajib Pajak

terhadap perpajakan akan meningkatkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

8. Persepsi Keadilan perpajakan

Keadilan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang dimaksud

adil diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2011:2).

9. Persepsi Kemudahan perpajakan

Kemudahan perpajakan dalam penelitian ini diartikan sebagai wajib pajak

tidak merasa kesulitan dalam melakukan urusan perpajakan seperti dalam

perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan dalam pembuatan SKB (Surat

Keterangan Bebas, maupun dalam mendapatkan dan menghapus NPWP.

20

10. Persepsi Kesederhanaan perpajakan

Kesederhanaan perpajakan didalam penelitian ini diartikan sebagai

kemudahan wajib pajak dengan peraturan perpajakan, salah satunya dengan

penyederhanaan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menjadikan

wajib pajak patuh terhadap peraturan.

11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 medefinisikan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari

usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

21

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan

omset yang dimiliki masing-masing usaha yaitu sebagai berikut (Tanjung,

2016:90):

a) Usaha Mikro, aset maksimal Rp50 juta, dan omset maksimal Rp300

juta.

b) Usaha Kecil, aset >Rp50 juta-Rp500 juta, dan omset >Rp300 juta-

Rp2,5 miliar.

c) Usaha Menengah, aset >Rp500 juta-Rp 1miliar, dan omset >Rp2,5

miliar-Rp50 miliar.

C. Perumusan Hipotesis

- Pengaruh persepsi pemahaman perpajakan terkait penerapan PP Nomor 46

Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menurut wajib pajak

untuk memenuhi kewjibannya sendiri, yaitu dengan cara mendaftarkan diri,

menghitung, membayar, dan melapor. Maka dari itu apabila pemahaman

wajib pajak akan perpajakan tinggi akan meningkatkan keppatuhan wajib

pajak. Apabila wajib pajak memahami fungsi pajak akan meningkatkan

kepatuhan, karena sistem yang berlaku adalah sistem self assessment

(Mangoting dan Jotopurnomo, 2013). Pemahaman adalah proses,

perbuatan, dan cara memahami, sedangkan perpajakan merupakn perihal

pajak. Pemahaman perpajakan adalah bagaimana proses, perbuatan, dan

cara memahami perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap

pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat

22

untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu

pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Tene et al (2017), pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta.

H1: Pemahaman perpajakan terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- Pengaruh persepsi keadilan perpajkan terkait penerapan PP Nomor 46 Tahun

2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan mengacu pada sikap yang tidak sewenang-wenang atau tidak

berat sebelah terhadap perilaku yang tidak sesuai dari individu tentang

pajak. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka beban pajak harus

sesuai dengan kewajibannya. Persepsi masyarakat mengenai keadilan

sistem perpajakan yang berlaku di suatu daerah sangat mempengaruhi

pelaksanaan perpajakan yang baik di daerah tersebut. Persepsi masyarakat

akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran

pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban

pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Penelitian yang dilakukan oleh Sariati dan Susi (2017) tentang

pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM pasca penetapan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sawahan Surabaya.

Menunjukkan bahwa persepsi keadilan perpajakan memiliki pengaruh yang

23

signifikan terhadp tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan atau kegiatan

yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang

akan sangat membantu menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat

keadilan perpajakan di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan wajib pajak.

H2: persepsi keadilan perpajakan terkait penerapan PP Nomor 46 Tahun

2013 berpengaruh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Pengaruh persepsi kemudahan perpajakan dan kesederhanaan perpajakn

terkait penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM.

Kemudahan adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan

memperlancar usaha. Kemudahan perpajakan merupakan sesuatu yang dapat

mempermudah dan memperlancar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Noza (2016) kemudahan membayar pajak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam membayar pajak mampu

meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya (Norsain dan Yasid, 2014). Kemudahan perpajakan yang

ditetapkan pemerintah dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan

merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Kemudahan perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak sangat

menentukan seberapa besar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

24

perpajakan. Semakin baik kemudahan perpajakan yang dirasakan oleh wajib

pajak, maka semakin tinggi tingkat keinginan untuk membayar pajak.

H3: Persepsi kemudahan perpajaka terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

- Pengaruh persepsi kesederhanaan perpajakn terkait penerapan PP No.46

Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM.

Ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memberikan

kesederhanaan perpajakan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terdapat

penyederhanaan tarif yaitu dengan ditetapkannya tarif final sebesar 1% dari

peredaran bruto. Dengan penetapan tarif tersebut untuk memberikan

kemudahan bagi wajib pajak dan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nurpratiwi (2013) berdasarkan asas

convenience bahwa kesederhanaan perpajakan dinyatakan dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesederhanaan perpajakan yang

ditetapkan dengan tujuan untuk mempermudah pelaporan kewajiban

perpajakan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Sehingga dengan

semakin sederhana sistem perpajakan yang diterapkan maka dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H4: Persepsi kesederhanaan perpajakan terkait penerapan PP No. 46 tahun

2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

25

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

H4

H3

H2

H1

Kepatuhan Wajib

Pajak Pemilik

UMKM (Y)

Persepsi kemudahan

perpajakan terkait

penerapan PP Nomor 46

Tahun 2013 (X3)

Persepsi keadilan

perpajakan terkait

penerapan PP Nomor 46

Tahun 2013 (X2)

Pemahaman perpajakan

terkait penerapan PP

Nomor 46 Tahun 2013

(X1)

Persepsi kesederhanaan

perpajakan terkait

penerapan PP Nomor 46

Tahun 2013 (X4)