5

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Siahaan, Rumiris (2015) melakukan penelitian tentang : “Analisis

Pengendalian Internal Kas Masuk pada Rumah Sakit Universitas Prima Cabang

Tibing Tinggi” teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut sistem pengendalian internal pada Rumah Sakit Prima Indonesia Tebing

Tinggi belum berjalan dengan baik menyebabkan ketidak efisienan yang dapat

mengurangi terjadinya kehilangan data akibat dokumen-dokumen berupa kertas

hilang dan kurang akurat , juga tidak adanya keramahtamahan antara karyawan,

perawat kepada pasien yang berada disana oleh karena itu Rumah Sakit ini kurang

diminati oleh masyarakat

Tandri, Marchell , Julie J. Sondakh , dan Harijanto Sabijono (2015)

melakukan penelitian tentang : “Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern

terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas di RSU Pancaran Kasih GMM

Manado” teknik analasis data menggunakan metode Data Primer dan Data

Sekunder. Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut Sistem Pengendalian Intern di RSU Pancaran Kasih GMM

Manado yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008

tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah cukup efektif, hal ini karena masih

terdapat bagian unsur-nsur sistem pengendalian intern pemerintah yang belom

diterapkan.

6

Pakadang, Desi (2013) melakukan penelitian tentang : “Evaluasi Penerapan

Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Rumah Sakit Gunung Maria di

Tomohon” teknik analisis data menggunakan metode Desktiptif Kualitatif. Dari

hasil penelitiannya menunjukan bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Sistem Pengendalian Intern Penerimaan KasRumah Sakit Gunung Maria telah

memadai sesuai dengan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern kecuali untuk

Penilaian Resiko dan Pemantauan masih perlu di perhatikan.

B. Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem menurut Mulyadi (2008:2) adalah: “suatu sistem pada

dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang

lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengendalian internal menurut Susanto (2008:88) adalah pengendalian (control)

meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin

keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen

serta standar operasi manajemen lainnya. Menurut Krismiaji (2010:218)

menyatakan Pengertian “Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan

metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan

informasi yang akurat dan dapat dipercaya.”

2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2008) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk

7

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern bertujuan

untuk :

a. Menjaga kekayaan organisasi

b. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.

c. Mendorong efisiensi operasional.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern terbagi menjadi dua macam

yaitu :

1. Pengendalian Intern Akuntansi, meliputi struktur orgnisasi, metode dan ukuran

ukuran yang di koordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan perusahaan dan

mengecek keandalan data akuntansi.

2. Pengendalian Intern Administrasi, meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen .

3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2008:164) mengatakan unsur-unsur pengendalian internal

meliputi:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan krangka (framework) pembagian tanggung

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan

8

kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan

semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang melindungi kekayaan, utang,

pendapatan dan biaya.

Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian

wewenang untuk otoritas atas terlaksanakannya setiap transaksi. Prosedur

pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat kedalam catatan

akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi.

Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya

bagi proses akuntansi.

3. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak

ditetapkan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempu oleh perusahaan dalam menciptakan

praktik yang sehat adalah :

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya harus

dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan

jadwal yang tidak teratur.

9

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar

tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Perputaran jabatan (job rotating). Perputaran jabatan yang diadakan secara

rutin akan dapat menjaga independensi pejabat, memperluas wawasan

pengetahuan yang mendalam, sehingga persekongkolan diantara karyawan

dapat dihindari.

e. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan catatan

akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi

antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan

kekayan tersebut.

f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian intern yang lainnya.

4. Karyawan yang kompeten sesuai dengan tanggung jawabnya.

a. seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh

pekerjaannya.

b. pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan

tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Susanto (2008:96) mengatakan pengendalian internal memiliki lima

komponen antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

10

Lingkungan Pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta

memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi ada

beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian:

a. Integritas dan nilai etika.

Integritas dan nilai-nilai etika merupakan produk dari standar etika dan

sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa baik hal tersebut

dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktiknya. Integritas dan nilai-nilai etika

mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif

dan godaan yang dapat mendorong personel untuk terlibat dalam perilaku yang

tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Selainitu integritas dan nilai etika juga

mencakup komunikasi mengenai nilai yang dianut entitas dan standar perilaku

kepada setiap personel melalui pernyataan kebijakan, kode etik dan melalui

contoh.

b. Komitmen terhadap kompetensi.

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

yang bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendifinisikan tugas setiap orang.

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen terhadap

tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi

tersebut diterjemahkan ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

c. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor

11

Keberadaan dewan direksi dan komisaris bagi tata kelola perusahaan yang

baik karena tanggung jawab utama mereka adalah untuk meyakinkan bahwa

manajemen telah melakukan pengendalian internal dan proses pelaporan

keuangan yang tepat. Sebuah dewan komisaris yang efektif harus independen

terhadap manajemen, dan anggota-anggotanya harus terus terlibat dalam dan

mengkaji aktivitas manajemen. Meskipun dewan mendelegasikan tanggung jawab

atas pengendalian internal kepada pada manajemen, namun dewan harus secara

berkala menilai pengendalian tersebut. Selain itu, suatu dewan yang aktif dan

objektif sering kali mampu mengurangi kemungkinan terjadinya pengabaian

pengendalian yanag ada oleh manajemen.

Untuk membantu dewan dalam melakukan pengawasan, dewan membentuk

komite audit dengan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk menjaga

komunikasi yang telah berjalan dengan internal auditor meskipun eksternal

auditor. Hal itu memungkinan auditor dan direksi untuk membahas hal-hal yang

mungkin terkait dengan sesuatu seperti integritas atau tindakan manajemen.

d. Filosofi dan gaya manajemen

Manajemen, melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, memberikan

sinyal yang sangat jelas kepada karyawan mengenai signifikasi pengendalian

intern.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi suatu entitas mendefinisikan jalur tanggung jawab dan

otoritas yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat

12

mempelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional bisnis serta presepsi

mengenai bagaimana pengendalian intern diterapkan.

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian

wewenang dan tanggung jawab untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan

dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada

orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan

transaksi kepada orang lain.

g. Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya

Aspek pengendalian internal yang paling penting adalah personel.

Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak sistem, meskipun

ada banyak pengendalian yang diterapkan. Karyawan yang jujur dan kompeten

bisa juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari perasaan bosan, tidak

puas, ataupun masalah pribadi lainnya. Karena pentingnya sumber daya manusia

bagi keberhasilan sebuah entitas (pengendalian), metode atau kebijakan untuk

mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi

kepada karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian intern.

2. Penilaian Resiko

a. Pengendalian aktivitas

13

Kebijakan prosedur yang dilakukan untuk memstikan bahwa aktivitas dalam

mengatasi resiko pengendalian telah dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Informasi dan komunikasi

Susanto (2013:105) Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen

organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap

kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang berkualitas diidentifikasi,

diambil/diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. Komunikasi

sudah tercakup dalam sistem informasi. Komunikasi terjadi pula dalam bentuk

tindakan manajemen. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas

dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian intern dengan

serius

c. Monitoring

Hery (2013:93) aktivitas pengawasan atau pemantauan berhubungan dengan

penilaian atas mutu pengendalian intern secara berkesinambungan (berkala) oleh

manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana

yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada

dalam perusahaan.

4. Ciri-ciri Pengendalian Internal Yang Efektif

Akmal (2007:25) mengemukakan ciri-ciri Pengendalian internal yang

efektif adalah:

1. Tujuannya jelas

14

Jika suatu pengendalian tidak dapat dimengerti, maka prosedur

pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak mempunyai tujuan

yang jelas, maka pengendalian tersebut tidak memiliki nilai.

2. Dibangun untuk tanggung jawab bersama.

Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh

pengguna atau oleh seluruh pihak yang berkaitan.

3. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan.

Biaya yang dikeluarkan harus mencapai tujuan yang ditetapkan, namun

biaya tersebut tidak boleh melebihi dari manfaat yang dihasilkannya.

4. Didokumentasikan.

Proses dokumentasi yang baik adalah proses dokumentasi yang sederhana

dan dapat dengan mudah dimengerti, serta jelas hubungannya dengan risiko

pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian

internal ini berada pada tepatnya.

5. Dapat diuji dan review.

Proses pengendalian dan manajemen dan dokumentasinya dapat diuji dan di

review agar dapat disempurnakan atau dapat diperbaharui jika proses

pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat

pengendalian dilakukan.

5. Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:22) menyatakan Kas terdiri dari saldo kas

dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek

dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi

resiko perubahan nilai yang signifikan. Soemarso (2009:296) menyatakan Kas adalah

15

segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan

segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.

Mulyadi (2011:455) berpendapat bahwa, berdasarkan sistem pengendalian

intern yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan :

a. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam

jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan

internal check.

b. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit,

yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi

penerimaan kas.

6. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Mulyadi (2008:455) mengatakan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai

harus:

1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah

penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal

check.

2. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit,

yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan penerimaan kas.

Baridwan (2008:162) mengemukakan prosedur-prosedur pengawasan yang

efektif harus:

1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap

penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank.

16

2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan pencatatan kas.

3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan

kas selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas.

Tujuan pengendalian internal kas menurut Baridwan (2008: 53) adalah

sebagai barikut:

1. Menggunakan dana perusahaan secara efektif.

2. Menyediakan kas perusahaan yang cukup untuk keperluan operasional

perusahaan.

3. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kas hanya untuk tujuan yang

diotorisasi.

4. Keandalan dalam pencatatan akuntansi.

5. Melindungi saldo kas dari penyelewengan, manipulasi dan pencurian

7. Pengertian kas dan Penerimaan Kas

Kas mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk

mendukung pelaksanaan operasional organisasi.Kas menjadi sangat penting

artinya karena menggambarkan daya beli umum, dan dapat ditransfer segera

kepada individu atau organisasi untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka

inginkan.Uang kas merupakan pos yang paling aktif dalam neraca. Uang kas

menyangkut sebagian besar dari transaksi-transaksi perusahaan, ini disebabkan

karean sifat dari transaksi-transaksi perusahaan yang mencakup suatu harga dan

kondisi-kondisi yang membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat

penukaran (Misbeta Yoanna : 2014).

17

Kas merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi

dipengaruhi oleh kas.Karena sifat kas yang liquid, maka mudah digelapkan,

sehingga diperlukan pengendalian intern untuk mengelolahnya, dengan

memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan (Desi

Pakadang:2013)

Baridwan (2008), menyatakan ”kas merupakan suatu alat pertukaran yang

dapat diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran

ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau

tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu”.

Menurut Kieso, dkk (2002:380) kas yaitu aktiva yang paling likuid

merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk

semua pos-pos lainnya.

I.A.I (2009:22) menyatakan Kas terdiri dari saldo kas dan rekening

giro.Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek dan yang

dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumalah tertentu tanpa menghadapi resiko

perubahan nilai yang signifikan.

Soemarso (2009:296) menyatakan Kas adalah segala sesuatu (baik yang

berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima

sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kas merupakan

aktiva produktif, oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar

sehingga tidak ada idle cash. Daya beli uang bisa berubah-ubaha mungkin naik

18

atau turun tetapi kenaikan atau penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan

penilaian kembali terhadap kas.

Penerimaan kas dari suatu perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu

penerimaan kas secara tunai dan penerimaan kas dari piutang yang biasanya

timbul akibat dari transaksi kredit..Penerimaan kas secara tunai dapat berupa uang

tunai, credit card slip, atau cek pribadi (personal check).Penerimaan kas dari

piutang dapat berupa cek atau giro bilyet.

Sistem penerimaan kas secara tunai dapat dibagi menjadi tiga prosedur;

a).Over-the-counter sale, dimana perusahaan melakukan penyerahan barang dan

menerima uang kas di tempat usaha; b). Cash on delivery sale, dimana perusahaan

melakukan penyerahan barang dan menerima uang kas di tempat

pelanggan/konsumen; c). Penerimaan melalui pihak ketiga, misalnya bank atau

perusahaan penerbit kartu kredit.

Sistem penerimaan kas dari piutang dapat dibagi menjadi tiga macam

prosedur, yaitu melalui penegih, melalui pos, dan melalui lock-box

collectionplan.(Mulyadi, 1997).

8. Penggolongan Kas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 3 (2009:32), kas dapat

digolongkan dalam dua golongan yaitu:

1. Cash in bank ( kas dalam bank)

Kas dalam Bank yaitu sejumlah uang tunai milik perusahaan yang disimpan

di bank dan setiap saat dapat diambil dan jika perusahaan membutuhkannya,

dengan mengeluarkan cek atau giro.Kas di bank lebih dititikberatkan pada usaha

19

untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk membuat

perencanaan dan usaha yaitu usaha untuk melindungi kas dari kemungkinan

terjadinya penyelewengan, pencurian, bencana alam, dan lain-lain.Tetapi, semua

kemungkinan yang menimbulkan kerugian tersebut tidak seluruhnya dapat

dihindarkan, sehingga pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di

bank dapat dimanipulasi.

2. Cash in hand (kas dalam perusahaan)

Kas dalam perusahaan yaitu uang tunai yang ada dalam perusahaan yang

dapat digunakan setiap saat oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Kas

dalam perusahaan meliputi dana kas kecil dan dana lain yang penggunaannya

tidak teratur an pos-pos setiap cek dalam perjalanan wesel bank dan pos wesel.