14

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini, sesuai dengan judulnya, Penulis mengemukakan suatu

tinjauan atau analisis kepustakaan mengenai prinsip-prinsip dan kaedah hukum yang

mengatur mengenai keadaan null and void. Termaktup dalam bagian ini hakikat asas

batal demi hukum atau null and void menurut kepustakaan yang ada; syarat sahnya

perjanjian; dan asas-asas dalam hukum perjanjian juga, menurut kepustakaan yang

ada.

Menyusul uraian atau gambaran konsepsual tentang null and void itu, Penulis

juga akan mengemukakan suatu arti penting dari tinjauan kepustakaan mengenai

prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur mengenai null and void

tersebut. Hal-hal tersebut itu Penulis kemukakan dalam Bab II ini dengan suatu

tujuan, yaitu menjawab perumusan masalah penelitian dan penulisan karya tulis

kesarjanaan ini yaitu Bagaimana asas null and void dalam Perjanjian Kerja Sama

Pemerintah Kota Salatiga dengan PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta

tentang Peningkatan dan Penataan (Renovasi) Pasar Lama, Pasar Berdikari, Pasar

15

Baru, dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs Menjadi Pasaraya dan Pusat Pertokoan

Salatiga22?

2.1. Hakikat Batal Demi Hukum

Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian dalam hal ini suatu dokumen

yang memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri

dengan dokumen itu tidak sah apabila suatu syarat obyektif, tidak terpenuhi.

Dimaksudkan dengan suatu syarat objektif tersebut adalah hal tertentu atau causa

yang halal. Seperti telah dikemukakan dalam Bab terdahulu, apabila suatu syarat

obyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum (null

and void). Dalam hal yang demikian, ada ahli yang menuruti begitu saja dikte hukum

(the dictate of the law) lalu menulis dalam kepustakaan bahwa secara yuridis dari

semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula perikatan antara orang-orang

yang bermaksud membuat perjanjian. Tujuan para pihak menurut ahli itu, untuk

meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak

dapatlah pihak yang satu tentu pihak dalam perjanjian itu menuntut pihak yang lain di

depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim sekalipun apabila kepadanya

dibawakan perjanjian itu untuk memeriksa dan menilai perjanjian tersebut diwajibkan

22 Mengenai rumusan masalah Penelitian dan Penulisan karya tulis ini, periksa Bab I Sub

Judul 1.3 skripsi ini. Rumusan Masalah dalam Bab I skripsi ini, hal., 12. Dalam kaitan itu, Tujuan Penelitian juga dapat dilihat pada halaman yang sama dari skripsi ini, Supra.

16

karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau

perikatan.23

Ada juga kepustakaan mengatakan kebatalan (null and void) atau pembatalan

(voidable) suatu perjanjian, menurut Pasal KUH Perdata. Pengertian kebatalan atau

pembatalan perjanjian menurut pihak-pihak yang mencoba memahami isi KUH

Perdata itu adalah sebagai berikut:

Ada suatu pembatalan mutlak (absolute nietigheid), apabila suatu perjanjian

harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Dan perjanjian

dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Perspektif ini seolah-

olah menorehkan suatu isyarat bahwa tanpa mengajukan ke pengadilan untuk

membatalkan perjanjian tersebut; perjanjian itu secara otomatis batal atau tidak ada.

Melanjutkan pemahaman kebatalan (null and void) sebagaimana di

kemukakan di atas tersebut, kepustakaan juga menegaskan bahwa batal mutlak terjadi

manakala suatu perjanjian, yang diadakan tanpa mengindahkan cara (vorm) yang

secara mutlak dikehendaki oleh undang-undang. Juga batal mutlak terjadi manakala

suatu perjanjian, yang causanya bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban

umum (open bare orde).24 Dus, dalam keadaan batal mutlak atau null and void yang

demikian itu pihak yang mengetahui hal itu tidak perlu repot-repot membawa hal itu

ke depan hakim untuk memperoleh deklarasi kebatalan atau batal demi hukum lagi.

23 Subekti., Hukum Perjanjian, Intermasa, 1979, Jakarta, hal., 22-23. Halaman yang sama juga telah Penulis kemukakan dala Bab I Skripsi ini, lihat hal., 3-4, Supra.

24 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hal., 182. Lihat juga hal., 4 Bab I skripsi ini, Supra.

17

Apabila suatu perjanjian tidak mengikuti syarat formal yang ditetapkan oleh undang-

undang dan causanya bertentangan dengan kesusilaan, maka otomatis perjanjian

tersebut bukanlah suatu perjanjian.

Selain itu tentang pengertian batal demi hukum juga diberikan berdasar pada

alasan kebatalannya. Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, tidak dapat

dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari

sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi

obyek dalam perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai Pasal 1334

KUHPerdata diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdata yang

mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu, sebab yang tidak dilarang oleh

undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Seperti telah dibahas sebelumnya, dengan tidak adanya suatu hal tertentu,

yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan, (obyek dalam suatu

perjanjian), maka jelas perjanjian tidak pernah ada. Karenanya, tidak pernah pula

terbit perikatan di antara para pihak (mereka yang bermaksud membuat perjanjian

tersebut). Perjanjian demikian adalah kosong adanya.25

Selain itu hakikat tentang batal demi hukum dapat dikenali dengan melihat

kriteria-kriteria di bawah ini seperti; perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian

formil. Dalam perjanjian yang termasuk kategori formil, tidak dipenuhinya ketentuan

hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian,

25W. Prodjodikoro., 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011 hal., 151.

18

ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan

perundang-undangan, berakibat perjanjian itu secara formil menjadi batal demi

hukum. Perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya

kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan adanya

formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah demi hukum.26

Pasal ini mengisyaratkan kepatuhan kepada perundang-undangan yang berlaku dalam

suatu negara.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian harus ada

suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Keduanya, yaitu suatu hal tertentu dan

sebab yang halal sering disebut sebagai syarat objektif untuk sahnya perjanjian.

Syarat objektif pertama, yaitu suatu hal tertentu diartikan oleh Mariam Darus

Badrulzaman27 dan Herlien Budiono28 sebagai objek atau pokok perjanjian, atau apa

yang menjadi hak dari kreditor dan kewajiban bagi debitor menurut Subekti29.

Seseorang yang mencantumkan kata-kata bohong sebagai objek perjanjian dengan

orang lain misalnya, sudah barang tentu bukan suatu perjanjian tetapi dusta karena

itu, perjanjian seperti itu bukan perjanjian tetapi suatu perbuatan penipuan.

26 Herlien Budiono., Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Kenotariatan, Citra Aditya Bhakti, 2009, hal., 47- 48.

27Mariam Darus Badrulzaman.,“Perikatan pada Umumnya”, dalam buku berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001, hal., 79-80.

28 Herlien Budiono Elly Erawati, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hal., 8.

29 Subekti., Hukum Perjanjian, Intermasa, Cetakan V, Jakarta, 1978, hal., 19.

19

Batal demi hukum juga dapat dikenali dengan melihat perjanjian yang

dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak

berwenang. Ketentuan dalam undang-undang tertentu yang menyatakan bahwa orang

atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum yang bersifat

memaksa sehingga tidak bisa disimpangi.30

Kriteria selanjutnya adalah mengenai syarat batal dalam sebuah perjanjian.

Dimana suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa

depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta

tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi batal. Perjanjian dengan

syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi,

menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya

perikatan itu atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu

berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat. Dalam Bab terdahulu, Penulis

katakan bahwa hal seperti ini disebut dengan void ab initio. Void artinya batal atau

tidak ada, sedangkan ab initio artinya kembali ke keadaan sejak sebelum suatu

perbuatan yang batal demi hukum itu dilakukan.

Pasal 1265 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebut bahwa:

“suatu syarat batal adalah yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia

30 Herlien Budiono Elly Erawati, Op.Cit hal., 13.

20

hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila yang dimaksudkan terjadi”.31

I.G. Rai Widjaya mengatakan apabila unsur syarat objektif ada yang tidak

terpenuhi (suatu hal tertentu atau suatu sebab yang legal), akibat hukumnya adalah

batal demi hukum (disebut null and void atau nietig verklaard). Batal demi hukum

artinya, sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada

perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, maka perjanjian adalah tidak ada

akibat hukum apapun, sehingga, tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak

untuk melakukan gugatan atau penuntutan.32 Seseorang yang sudah tahu bahwa tidak

ada hak bagi orang itu untuk mengajukan gugatan atas dasar perjanjian kemudian

nekat membawa gugatan tersebut ke depan hakim adalah mungkin mengalami

gangguan jiwa.

Selanjutnya, batal demi hukum atau batal dengan sendirinya (otomatis) adalah

apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak

mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 KUH Perdata

angka (3) dan (4) jis. 1335, 1337, 1339 KUH Pedata), berakibat, kontrak tersebut

batal demi hukum (nietig). Dengan demikian makna pembatalan lebih mengarah pada

proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan

31 Ibid hal., 13-14.

32 I.G.Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak “Contract Drafting dan Praktik” Kesaint Blanc, Bekasi Timur hal., 54.

21

kontrak adalah “pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum

penutupan kontrak”,33 restorasi.

Konsepsi null and void ini juga dirumuskan dalam kepustakaan selain

kepustakaan-kepustakaan yang telah dikemukakan di atas dengan kata-kata yang

sama persis dan juga struktur analisis yang sama juga. Misalnya, seperti diketahui ada

2 (dua) persyaratan yang menentukan sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH

Perdata), persyaratan tersebut adalah: Persyaratan subyektif, yaitu kesepakatan dan

kecakapan; Persyaratan obyektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila persayaratan tersebut di atas tidak terpenuhi maka akibatnya ialah bahwa

dengan tidak dipenuhinya persyaratan subyektif (kesepakatan dan kecakapan) maka

perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan, sedangkan

apabila yang tidak tepenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang

halal) maka perjanjian batal demi hukum.

Mengenai batal demi hukum atau batal dengan sendirinya (batal secara

otomatis) adalah apabila persyaratan obyektif (suatu hal tetentu dan suatu sebab yang

halal) tidak dipenuhi. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah

ada, atau sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perikatan. Ini berarti pula

bahwa salah satu pihak tidak mempunyai alasan/dasar melakukan tuntutan hukum

terhadap pihak yang lain, karena tidak ada unsur hukumnya. Sehubungan dengan hal

33Agus Yudha Hernoko., Hukum Perjanjian”Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komesial” Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal., 264.

22

tersebut maka Hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah

ada perjanjian atau perikatan.34

Selanjutnya penjelasan yang sama mengenai konsep batal demi hukum ini

juga dapat dikemukakan dalam kepustakaan lain, dalam hal ini terjadi apabila syarat

objektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada

suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tesebut untuk

melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar

untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa yang

demikian itu null and void.35

Demikian juga batal demi hukum ini dijelaskan alasan kebatalannya terjadi

berdasarkan undang-undang. Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang sehubungan

dengan kebatalan ini menyangkut persetujuan-persetujuan obligator. Misalnya

persetujuan dengan causa yang tidak halal atau persetujuan jual-beli atau hibah antara

suami isteri adalah batal demi hukum.

Undang-undang menentukan bahwa perbuatan hukum adalah batal demi

hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut perbuatan hukum,

34Soeroso R, Perjanjian dibawah Tangan “Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi

Hukum” Sinar Grafika, Jakarta, hal., 24-25.

35H.R Daeng Naja., Contract Drafting “Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., 16.

23

ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi pada umumnya adalah untuk melindungi

ketertiban masyarakat.36

2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

KUH Perdata mengatur sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu

perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.37

Selanjutnya, tentang syarat sahnya perjanjian tersebut di atas dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan: kata sepakat (toesteming/izin) kedua belah pihak

adalah konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH

Perdata, persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak

lainnya. Ditambahkan bahwa yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak

itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain, tetapi menurut hukum harus dibuktikan

ada dalam pernyataan tersebut, tertuang dalam dokumen atau terlihat dari perbuatan.

Terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, terlihat dari adanya: bahasa

yang sempurna dan tertulis; bahasa yang sempurna secara lisan; bahasa yang tidak

sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengingat dalam kenyataan

seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi

36R. Setiawan., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1977, hal., 122.

37Soesilo, & Pradmudji R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2008, hal., 300.

24

dimengerti oleh pihak lawan; bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan. Pada

dasarnya, cara yang paling digunakan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang

sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah

agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang

sempurna dikala timbul sengketa dikemudian hari,38 meskipun, menurut Penulis,

perjanjian yang dipandang lisanpun sebetulnya merupakan suatu perjanjian tertulis

bagi para jurist.

Sedangkan penjelasan mengenai kecakapan bertindak adalah kecakapan atau

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan

yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang39 untuk melakukan

perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang

cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

Ukuran kedewasaan ada yang telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang

yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum: (1) anak di bawah umur

(minderjarigheid), (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) istri (Pasal

1330 KUH Pedata). Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan

38H. Salim., H. Abdullah, & Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum

of Understanding (MoU), Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hal., 9-10.

39Hal ini sudah Penulis kemukakan dalam hal., 20.

25

perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo.

SEMA No. 3 tahun 1963, namun harus memeroleh pengetahuan suaminya.40

Mengenai adanya objek perjanjian (onderwerp van de overeenkomst), dalam

berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi

(pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang

menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi

terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat sesuatu

(Pasal 1234 KUH Perdata).41

Perihal adanya kausa yang halal (geoorloofde oorzaak) dalam Pasal 1320

KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian oorzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal

1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah

terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban

umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai sesuatu yang

menjadi tujuan para pihak.

Syarat yang pertama dan kedua yang pemahaman konseptualnya telah

dikemukakan di atas disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif,

40 Cantologi.

41Ibid, hal., 10. Sebetulnya, ada literatur yang jauh lebih rinci dari kepustakaan di atas. Lihat; Jeferson Kameo. Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

26

karena menyangkut objek perjanjian, yang disepakati para pihak sebagai subyek

perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat

dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk

membatalkan pejanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada

yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah meskipun pada suatu waktu

dapat dibatalkan. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian

itu batal demi hukum, artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.42

2.3. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Kaitan dengan pembahasan tentang definisi batal demi hukum berikut ini

Penulis menguraikan sedikit asas-asas hukum perjanjian.

Asas perjanjian yang pertama, yaitu asas konsensualisme. Asas ini dapat

disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah

pihak seperti telah Penulis uraikan di atas. Asas konsensualisme merupakan asas yang

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi

cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan

persesuain antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal

42ibid, hal., 9-11.

27

ini telah Penulis kemukakan di atas, menjadi obyek perjanjian dan apabila tidak ada

maka perjanjian null and void.

Asas konsensualisme diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman di

mana kedua hukum positif di negara-negara tersebut juga belajar dari Kontrak

sebagai nama ilmu hukum. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas

konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal.

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata

(kontan dalam hukum Adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu

perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik

maupun akta dibawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus

verbis literis dan contractus innomat. Artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila

memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsesualisme yang dikenal dalam

KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. Dalam kaitannya dengan

asas batal demi hukum, apabila para pihak bersepakat bahwa perjanjian yang mereka

buat itu tidak terpenuhi formalitasnya maka kedua belah pihak dengan demikian sejak

semula bersepakat bila tidak ada perjanjian di antara mereka.

Asas berikut yakni asas iktikad baik, dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat

(3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur

harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang

teguh atau kemauan baik dari para pihak.

28

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan

iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah

laku yang nyata dari subyek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada

akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian

tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Dalam kaitan dengan asas batal

demi hukum, apabila para pihak, baik dengan tingkah laku mereka, misalnya menulis

kata-kata di atas suatu dokumen bahwa menurut akal sehat kedua belah pihak itu

perjanjian mereka harus memeroleh assent dari suatu otoritas, dan menetapkan bahwa

apabila assent itu tidak ada perjanjian mereka batal demi hukum, maka perjanjian

mereka itu beriktikad baik apabila sejak semula memang tidak ada perjanjian bagi

mereka

Asas selanjutnya asas kepribadian, merupakan asas yang menetukan bahwa

seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH

Perdata. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata dinyatakan: “ Pada umumnya seorang tidak

dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk

kepentingan dirinya sendiri. Dalam Pasal 1340 KUH Perdata juga dinyatakan:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti perjanjian

yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

29

Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir

dalam Pasal 1317 KUH Perdata, bahwa: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk pihak

ketiga, bila suatu perjanjian yang untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada

orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian

untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan

dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri,

tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh

hak dari padanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka dalam Pasal 1317 KUH Pedata

mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH

Perdata untuk kepentingan: dirinya sendiri, ahli warisnya, dan orang-orang yang

memperoleh hak dari padanya. Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang

pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata, ruang lingkupnya luas.43

Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, mengatur tentang asas

kebebasan berkontrak yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat sesuatu; (2)

mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan,

43Salim H.S, Hukum Kontrak “Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”, Sinar Grafika, Jakarta,

2003, hal., 10, 12. Lihat juga pada buku tulisan H.R. Daeng Naja, Contract Drafting “Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis”, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal., 8-13.

30

dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam kaitan null and void, kebebasan (freedom of contract) tidak ada, maka mutlak,

perjanjian itu batal demi hukum.

Akhirnya mengenai asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas

kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt

sevanda menggariskan bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi

kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH

Perdata: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di

dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada

kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung

makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan

yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam

perkembangannya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat

tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Adapun nudus

pactum sudah cukup dengan sepakat saja,44 dan apabila tidak ada pactum maka null.

44Ibid, hal., 2-3.

31

2.4. Arti Penting Tinjauan Kepustakaan

Setelah Penulis menjelaskan tentang hakikat dari null and void serta syarat

sahnya perjanjian berserta asas-asas dalam hukum perjanjian yang ada kaitannya

dengan null and void, semua itu tidak lebih adalah untuk mengetahui tentang arti

pentingnya suatu tinjauan pustaka ini. Rumusan masalah yang penulis kemukakan

pada Bab I dapat terjawab dengan bertitik tolak dari pentingnya tinjauan pustaka ini.

Selain itu juga arti penting tinjauan pustaka ini sebagai acuan atau referensi agar

memahami bagaimana asas batal demi hukum dalam perjanjian kerja sama antara

Pemerintah Kota Salatiga dengan PT. Matahari Mas Sejahtera satuan analisis yang

digambarkan dan dianalisis dalam Bab III.

Dari uraian tinjauan kepustakaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, arti

penting dari asas batal demi hukum adalah suatu kontrak secara yuridis dari semula

tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula perikatan antara orang-orang yang

bermaksud membuat perjanjian.

Selain itu juga asas batal demi hukum dalam suatu perjanjian juga di anggap

batal, meskipun tidak di minta oleh suatu pihak. Kemudian suatu perjanjian batal

demi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu

perikatan.

Berikutnya juga suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu

perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, sebab yang

halal. Sepakat artinya terjadi pesesuaian pernyataan kehendak, terlihat dari bahasa

32

yang sempurna dan tertulis yang dapat di terima pihak lawan. Kecakapan artinya

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian suatu hal tertentu atau

mengenai adanya obyek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi

kewajiban antara para pihak. Selanjutnya kausa yang halal atau sebab yang halal

adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain asas batal demi hukum dan syarat sahnya suatu perjanjian dalam

membuat perjanjian di perlukan juga asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas

konsesualisme atau yang biasa di sebut dengan kesepakatan seperti yang terdapat

dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya asas itikad baik yaitu

perjanjian harus di laksanakan dengan iktikad baik berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Dan yang berikut adalah

asas kepribadian menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat

kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kebebasan berkontrak ini

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menetukan isi perjanjian, pelaksanaan,

persyaratan, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Terakhir asas pacta

sunt servanda dapat di simpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata

“perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Arti penting selanjutnya apabila orang telah mempunyai pemahaman bahwa

suatu perjanjian dilihat dari batal demi hukum adalah sejak semula perjanjian itu

harus dianggap tidak pernah ada, maka orang itu haruslah mematuhi hal tersebut.

Tidak boleh lagi ada tindakan orang-orang tersebut untuk melaksanakan perjanjian

33

yang batal demi hukum tersebut. Tetapi bagaimana hal itu di dalam kenyataannya?

Berikut pada Bab III Penulis akan menggambarkan suatu perjanjian yaitu Perjanjian

No. 2 yang ada yang mengandung null and void tersebut, berikut analisisnya.