bab ii tinjauan kepustakaan 2.1. struktur pengendalian intern
TRANSCRIPT
7
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1. Struktur Pengendalian Intern
Pengendalian internal bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan
tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan tidak dapat
dicapai secara efektif dan efesien. Semakin besar perusahaan semakin penting
pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut.
Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakandan prosedur untuk
melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan
penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang
akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-
undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana
semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2011)
Ardiyos (2010:509) menguraikan bahwa ada dua definisi pengendalian
intern antara lain;
1. Pengendalian intern adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa
sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian
lainnya.
2. Pengendalian intern adalah suatu pengujian kebenaran yang dilakukan dengan
mencocokkan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh
petugas yang berbeda.
8
Dengan demikian pengendalian intern termasuk bagian dari masing-
masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan
operasional perusahaan atau organisasi tertentu.
2.1.1 Tujuan Pengendalian Intern
Pengendalian intern menurut COSO (Committee of Sponsoring
Organization) Anastasia dan Lilis (2011:83);
1. Efektifitas dan efesiensi operasi
2. Reliabilitas pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada
Tujuan pertamanya dirancang pengendalian intern dari segi pandang
manajemen ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu jika
data lengkap, akurat, unik, dan kesalahan-kesalahan dideteksi. Tujuan berikutnya
adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi yang akan dicapai jika data diperoleh
tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu terjadinya transaksi
akuntansi tepat. Suatu pengendalian intern yang baik dalam perusahaan akan
memberikan keuntungan sangat berarti perusahaan itu sendiri karena;
a. Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi,
sehingga akan menghasilkan laporan yang benar.
b. Melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan
penggelapan-penggelapan.
c. Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efesiensi.
9
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.
e. Tidak memerlukan detail audit dalam bentuk pengujian substantive atas
bahan bukti atau perusahaan cukup besar oleh akuntan publik.
Selanjutnya tujuan pengendalian intern menurut Baridwan (2013:13) adalah:
a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
c. Memajukan efisiensi dalam operasional
d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan
manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Dengan adanya sistem pengedalian intern khusus atau tambahan bagi
sistem berbasis computer adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai
pengendalian intern menyeluruh termasuk kegiatan manual didalamnya kegiatan
dengan alat mekanis maupun yang terkait dengan proses data berbasis komputer
teknologi informasi.
2.1.2 Jenis-jenis Pengendalian Intern
Ada beberapa jenis-jenis pengendalian internal yang dibagi menjadi 2
macam seperti yang dikemukakan Muttaqin (2011) yaitu:
1. Intern meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga
kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan
data akuntansi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan
kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan
akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.
2. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama
untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
Mulyadi (2010:229) juga mengemukkan hal yang sama seperti yang tertulis
dalam bukunya bahwa jenis-jenis pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu:
10
1. Pengendalian akuntansi (accounting control)
Pengendalian yang mencakup rencana organisasi dan semua metode dan
prosedur yang terutama menyangkut pengamanan aktiva perusahaan serta
keandalan dari catatan keuangan. Pada umumnya meliputi sistem
kewenangan persetujuan, pemisahan tugas-tugas yang berhubungan
dengan operasi atau perlindungan atau pemeliharaan aktiva, pengamanan
fisik dari aktiva dan pemerikasaan intern.
2. Pengendalian administrasi (administrative control)
Pengendalian yang terdiri dari rencana-rencana organisasi serta semua
metode dan prosedur yang terutama berhubungan dengan efesiensi operasi
dan ketaaan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya berhubungan
secara tidak langsung dengan catatan keuangan. Pada umumnya meliputi
analisis statistik, laporan pelaksanaan, program latihan karyawan dan
pengendalian kualitas.
2.1.3 Klasifikasi Pengendalian Intern
Meurut Krismiaji (2015:220) pengendalian intern diklasifikasikan ke
dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :
1. Menurut tujuannya
Pengendalian dikelompokkan menjaditiga, yaitu:
a. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control)
pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah
tersebut benar-benar terjadi. Contoh pengedalian preventif adalah
mengangkat karyawan akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas
karyawan secara tegas, mengendalikan akses fisik atas aktiva secara
efektif, fasilitas dan data perusahaan.
b. Pengendalian untuk pemeriksaan (detectiv control)
Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan
atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank, dan neraca saldo
bulanan.
c. Pengendalian korektif (Corrective control)
Memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh pengendalian untuk
pemeriksaan. Pemeriksaan ini mencakup prosedur yang dilaksanakan
untuk mengidetifiksi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau
kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar dimasa mendatang
dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari pengendalian ini
termasuk pemeliharaan copy cadangan (backup) atas transaksi dan file
induk dan melekatkannya ke prosedur koreksi data.
2. Menurut waktu pelaksanaannya
Pengedalain dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
11
a. Pengendalian umpan balik (feedback control)
Adalah pengenalian yang masuk dalam kelompok pengendalia detktif,
karena pengendalian ini menguku sebuah proses dan menyesuaikan
apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula.
b. Pengendalian dini (feedforward control)
Adalah pengendalian yang termasuk dalam eompok pengendalian
preventif, karena jenis pengendalian ini eonitor proses dan input untuk
memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi (potenial problems).
3. Menurut objek yang dikendalikan
Pengendalian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pengendalian umum (general control)
Pengendalian yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan
pengendalian organisasi mantap dan dikelola dengan baikuntuk
meningkatkan efektivitas pengendalian aplikasi.
b. Pengedalian aplikasi (aplication conrol)
Pengendalian yang digunakan untuk mencegah mendeteksi, dan
membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses.
4. Menurut tempat implementasi dan siklus pengolahan data
Pengendalian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
a. Pengendalian input
Dirancang untuk menjamin bahwa hanya data yang sah (valid), akurat dan
diotorisasi saja yang dimasukkan ke dalam proses.
b. Pengendalian proses
Dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat
dan lengkap, dan semua file dan record di update secara tepat.
c. Pengendalian output
Dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan
semestinya.
2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern
Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efesien dan efektif
haruslah mencerminkan keadaan yang. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit
untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal
mempunyai keterbatasan-keterbatasan.
Kegagalan untuk mencapai tujuan operasionalnya bisa saja dialami oleh
organisasi, karena pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk
akan suatu keputusan.
12
Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal
sebagaimana dikemukakkan oleh Mulyadi (2010: 181) yaitu:
1. Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabaian oeh manajemen
5. Biaya lawan manfaat
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian
internal memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan tujuan
perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan
pengendalian internal dapat ditujukan untuk meminimalkan kemungkinan
penyimpangan dan kesalahan, sehingga dapat dideteksi dan diatasi dengan cepat.
2.1.5 Komponen Pengendalian Intern
Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar
perusahaan adalah model COSO (committe of sponsoring organization).
Komponen pengendalian internal COSO meliputi: lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi,
serta pemantauan (Hery, 2011:90).
1. Lingkungan Pengendalian
Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya
mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif
(Hery,2011:90).
13
a. Integritas dan Nilai-nilai Etis
Sub komponen ini meliputi tindakan manajemen untuk mencegah
karyawan meakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis.
Caranya adalah mealui organisasi kepada karyawan perihal nilai-nilai
etis yang harus dijunjung tinggi serta standar perilaku yang harus
dipegang teguh dan dijalankan oleh seluruh karyawan. Integritas dan
nilai-nilai etis ini dituangkan dalam sebuah standar etika atau kode
perilaku.
b. Komitmen pada Kompetisi
Meliputi pertimbangan manajemen tentang persyaratan kompetensi yang
harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan diharapkan
dapat menjalankan tugas dan pekerjaan nya sesuai dengantingkat
keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.
c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
Dewan komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa
manajemen (selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik
modal untuk mengelola dan proses pelaporan keuangan secara layak.
Untuk membantu melakukan pengawasan terhadap manajemen, dewan
membentuk komite audit yang diberikan tanggung jawab dalam
mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Momite audit
juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi secara
berkelanjutan dengan auditor internal maupun auditor eksternal,
termasuk menyetujui jasa audit dan nonaudit yang dilakukan oleh para
auditor eksternal
d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen
Manajemen, melalui prinsip dan sikapnya, memberikan isyarat tertentu
bagi para karyawan mengenai arti penting pengendalian internal.
Dengan memahami gaya pengelolaan manajemen, auditor dapat
merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.
e. Struktur Organisasi
Struktur organisasi menunjukan tingkatan tanggung jawab dan
kewenangan yang ada dalam setiap divisi atau bagian. Dengan
memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari perihal
pengelolaan entitas dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat
bagaimana pengendalianatas pengelolaan tersebut diterapkan.
f. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas)
Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak sistem,
meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Karyawan yang
jujur dan kompeten mampu pencapai kinerja yang tinggi meskipun
hanya ada sedikit pengendalian. Akan tetapi, karyawan yang jujur dan
kompeten bisa juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari
perasaan bosan, tidak puas, ataupun masalah pribadi lainnya. Karena
pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah entitas
(pengendalian lain), metode atau kebijakan untuk mengangkat,
mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi
14
kepada karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian
internal.
Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai
etika yang dianut organisasi parameter-parameter yang menjadikan dewan
komisaris mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola struktur organisasi
serta pembagian wewenang dan tanggung jawab proses untuk menarik,
mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten serta kejelasan
ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.
Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal
secara keseluruhan.
2. Pengendalian Resiko
Akuntansi dapat mengevaluasi pengendalian intern dengan
menggunakanstrategi penilaian resiko, seperti yang terlihat pada gambar berikut:
15
Gambar 2.1 Pendekatan Penilaian Resiko
Tidak
Ya
Selanjutnya , keterangan mengenai gambar 2.1 di atas dijelaskan lebih
rincimenurut Krismiaji (2015:233):
a. Identifikasi Ancaman
Ancaman tersebut berupa:
1. Strategik, misalnya mengerjakan sesuatu yang salah (doing the wrong
things).
2. Operasi, misalnya mengerjakan hal yang benar dnegan cara yang salah
(doing the right things by the wrong way)
3. Keuangan, misalnya kehilangan sumberdaya keuangan, pemborosan,
atau pencurian (having financial resources lost, wasted or stolen)
4. Informasi, misalnya informasi yang salah tau tidak relevan, sistem yang
tidak bisa diandalkan dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan
(faulty or irrelevan, unrealible system and misleading).
b. Estimasi Resiko
Berbagai ancaman menyebabkan resiko yang lebih besar, karena
kemungkinan terjadinya sangat besar. Sebagai contoh, sebuah perusahaan
Identifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan
Esimasi resiko atau probabilitas terjadinya setiap ancaman
Identifikasi alternatif pengendalian
Estimasi manfaat dan biaya alternatif
Estimasi kemungkinan rugi dari setiap ancaman
Implementasi sistem pengendalian
Manfaat >Biaya?
16
akan lebih berpeluang menjadi korban kecurangan komputer dibandingkan
dengan serangan teroris, dan karyawan lebih banyak membuat kesalahan
yang tidak sengaja dibandingkan dngan melakukan tindakankecurangan
yang disengaja.
c. Estimasi Kerugian
Resiko terjadinya gempa bumi mungkin lebih kecil dibandingkan resiko
terjadinya peristiwa lainnya, namun kerugian yang harus dtanggung jawab
sangat besar. Gempa bumi dapat merusak fasilitas fisik perusahaan
keseluruhan dan memaksa perusahaan bangkrut. Kerugian karena sebuah
kecurangan mungkin tidak sebesar kerugian gempa bumi, namun resiko dan
kerugian harus diperhitungkan sama-sama. Ketika keduanya mengalami
kenaikkan, materialitas ancaman dan kebutuhan untuk melindunginya juga
akan meningkat.
d. Identifikasi Pengendalian
Manajemen harus mengidentifikasi satu atau lebih cara pengendalian yang
akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam penelitian manfaat
setiap prosedur pengendalian, manajemen haus memrtimbangkan efektivitas
dan ketepatan waktnya. Jika seluruh faktor menjadi sama, maka
pengendalian preventif cukup memada untuk mencegah persoalan. Jika
pengendalian preventif gagal, pengendalian detektif menjadi penting untuk
menemukan persoalan dan pengendalian korekti untuk membantu
memecahkan persoalan tersebut.
e. Estimasi Manfaat dan Pengorbanan
Altenatf pengendalian yang akan dipilih setelah seluru manfaat dan
pengorbanan dihtung adalah alternatif yang menghasilkan manfaat lebih
besar dibandingkan dengan pengobanannya. Dalam proses pengukuran
manfaat dan penorbanan, pengukuran pengorbanan umumnya lebih mudah
dihitung. Elemen pengorbanan yang utama adalah personalia, termsuk
waktu yang diperlukan untuk melksanakan prosedur pengendalian, biaya
pengangkutan tambahan tenaga kerjauntu mencapai pemisahan fungsi yang
efektif, dan biaya pemograman pengendalian ke dalam sisem omputer.
Manfaaat pengendalian inten menasilkan penurunan kerugian peruahaan.
Salah satu cara untuk menghitung manfaat adalah melibatkan estimasi
kerugian yang merupakan hasil perkalian dari resiko dan kerugian.
f. Menentukan Efektivitas Manfaat dan Pengorbanan
Setelah mengestimasi manfaat dan pengorbanan, manajemen menentukan
apakah pengorbanan untuk melaksanakan sebuah aktivitas pengendalian
sebandng dengan manfaat yang diperolehna atapun tidak.
Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal (berasal dari dalam)
ataupun eksternal (bersumber dari luar). Risiko yang teridentifikasi selanjutnya
dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, penilaian risiko menjadi landasan bagi pengelolaan atau manajemen
17
risiko. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan-tujuan
yang saling terkait pada berbagai tingkatan entitas.
3. Aktivitas Pengendalian
Krismiaji (2015:227), aktivitas pengendalian adalah “Kebijakan dan aturan
yang memberikan jaminan cukup bahwa tujuan pengendalian manajemen
dicapai.” Krismiaji (2015:227) juga menambahkan, umumnya aktivitas
pengendalian dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:
a. Otorisasi Yang Tepat Terhadap Aktivitas Dan Transaksi
Umumnya otorisasi didokumentasikan dengan menandatangani, memberi
paraf, atau mencantumkan kode otorisasi pada dokumen atau catatan yang
mewakili transaksi. Karyawan yang memproses transaksi harus mengecek
ada tidaknya otorisasi di sebuah dokumen atau bukti transaksi, jika tidak ada
maka transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang sah.
b. Pemisahan Tugas
Pengendalian itern yang baik menghendaki bahwa tidak ada seorang
karyawan yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atau tugas. Pemisahan
tugas yang efektif mensyaratkan bahwa fungsi-fungsi beikut ini dipisahkan:
1) Otorisasi, yaitu persetujuan terhadap transaksi yang akan dilaksanakan
dan keputusan yang akan dibuat.
2) Pencatatan, mencakup pembuatan dokmen sumber, pemeliharaan jurnal
dan buku besar, pembuatan rekonsiliasi, dan pembuatan laporan kinerja.
3) Penyimpanan, menangani kas, memelihara tempat penyimpanan
persediaan, menerima cek yang masuk dari pelanggan, menulis cek atas
rekening bank organisasi.
Tujuan dilakukannya pemisahan fngsi tersebut dalah sebagai berikut:
1) Pemisahan fungsi otorisasi dan pencatatan bertujuan untuk mencegah
seorang karyawan dari pencatatan yang tidak benar guna menutupi
dilakukannya transaksi yang tidak diotorisasi secara tepat.
2) Pemisahan fungsi otorisasi dan penyimpanan bertujuan untuk mencegah
otorisasi transaksi fiktif sebagai salah satu upaya menyembunyikan
pencurian aktiva.
3) Pemisahan fungsi penyimpanan dan pencatatn bertujuan untuk
mencegah karyawan melakukan pencatatan yang tidak benar untuk
menyembunyikan pencurian aktiva yang dipercayakan kepadanya.
c. Perancangan Dan Penggunaan Dokumen Dan Catatan Yang Memadai
Bentuk dan isi dokumen harus dirancang sesederhana mungkin agar
pencatatan dapat dilakukan secara efesiensi, kesalahan pencatatn dapat
diminimumkan, dan memudahkan pengkajian dan verifikasi. Untuk
18
menghindari penggunaan dokumen secara tidak sah, sebaiknya setiap
dokumen dilengkapi dengan nomor urut yang telah tercetak, sehingga
nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan jumlah
dokumen.
d. Perlindungan Yang Memadai Terhadap Aktiva Dan Catatan
Berikut ini adalah prosedur-prosedur untuk melindungi aktiva dari
pencurian dan penggunaan tidak sah:
1) Pengawasan dan pemisahan tugas secara efektif,
2) Pemeliharaan akurasi catatan tentang aktiva termasuk informasi,
3) Pembatasan akses terhadap kas, sekuritas, dan aktiva lainnya,
4) Perlindungan catatan dan dokumen seperti penggunaan kotak
penyimpanan tahan api, filling cabinet yang terkunci, dan ruang yang
selalu terkunci,
5) Pembatasan akses ke ruang komputer, data komputer dan informasi.
e. Pengecekan Independen Terhadap Kinerja
Pengecekan ini dilaksanakan oleh seseorang yang tidak ada kaitannya
dengan perusahaan. Berbagai jenis pengecekan independen yang dapat
dilakukan adalah rekonsiliasi antara dua catatan, pembandingan catatan
dengan jumlah fisik, akuntansi berpasangan dan jumlah data kelompok
(batch total).
Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang
ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur SOP untuk membantu memastikan
dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas
pencapaian tujuan. Pembagian tugas harus erat terkait dengan dengan proses
pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Jika pembagian tugas
dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif
aktivitas pengendalian.
4. Informasi Dan Komunikasi
Menurut Hery (2011:100) tujuan dari sistem informasi dan akuntansi adalah
agar transaksi yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi keenam
tujuan audit umum atas transaksi, yaitu:
a. Transaksi yang dicatat memang ada,
b. Transaksi yang ada sudah catat,
c. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar,
d. Transaksi yang dicatat di-posting dan diikhtisarkan dengan benar,
19
e. Transaksi diklasifikasikan dengan benar, dan
f. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar.
Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab
pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus
memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan
berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk
mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi
sebagaimana mestinya.
5. Pemantauan Kinerja
Ada beberapa metode pokok dalam melakukan pemantauan kinerja seperti
yang dinyatakan Krismiaji (2015:137), yaitu:
a. Supervisi yang efektif, mencakup pelatihan dan asistensi karyawan,
pemantauan kinerja karyawan, koreksi kesalahan, dan penjagaan aktiva
dengan memantau karyawan yang memiliki akses ke aktiva tersebut.
b. Pelaporan pertanggungjawaban, mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya
standar, kualitas standar, laporan kinerja berisi informasi realisasi rencana,
prosedur untuk menyelidiki selisih yang jumlahnya signifikan dan
prosedur untuk menindaklanjuti penyimpangan dari rencana.
c. Internal audit, yang mencakup penilaian ketaatan karyawan terhadap
kebijakan manajemen, prosedur dan peraturan serta hukum yang berlaku,
dan penilaian efektivitas dan efesiensi manajemen.
Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau
kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap
komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20
2.2 Kas
2.2.1. Pengertian Kas
Kas termasuk aktiva lancar yang paling berharga bagi perusahaan karena
sifatnya yang likuid. Hampir semua transaksi bermula dan berakhir ke penerimaan
dan pengeluaran kas. Tanpa tersedianya kas yang memadai, perusahaan akan
mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya aktivitas
atau kegiatan perusahaan akan terhambat dan tujuan tidak akan tercapai. Oleh
karena itu, didalam mengelola kas harus diterapkan pengendalian kas yang baik,
karena kas sering dijadikan alat untuk melakukan penyelewengan dan kecurangan.
Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:22) , kas adalah “investasi yang sifatnya
sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan tepat dapat dijadikan kas dalam
jumlah terentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas
terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro”.
Menurut Munawir (2010:14) bahwa “kas adalah uang tunai yang dapat
digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas
adalah cek yang diterima dari para langganan dan disimpan perusahaan di bank
dalam bentuk giro atau penerimaan deposito, yaitu simpanan di bank yang dapat
diambil kembali setiap saat oleh perusahaan”.
Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kas
adalah segala sesuatu baik berupa uang atau tidak yang sifatnya liquid berjangka
21
pendek, digunakan untuk membiayai operasi perusahaan ataupun menutupi
kewajiban perusahaan.
2.3 Penerimaan Kas
Pengertian penerimaan kas menurut Soemarso (2010:455) dalam bukunya
“Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan bahwa: “Penerimaan kas adalah
suatu transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik
perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan
piutang, maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahya kas”
Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang
tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan,
yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang
atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Mulyadi (2010:315)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas
adalah suatu transaksi yang menimbulkan bertambahnya aktiva kas di dalam suatu
perusahaan,dimana penambahan tersebut didapat dari penjualan tunai dan
penjualan piutang.
2.3.1 Pengendalian Intern Penerimaan Kas
Pengendalian intern penerimaan kas diperlukan untuk menjamin bahwa
kas yang telah diterima tersebut benar-benar aman, yaitu telah diterima,dicatat dan
disimpan oleh orang yang berwenang terhadap penerimaan kas, sehingga pada
saat yang dibutuhkan atau diperiksa uang tersebut benar ada dalam perusahaan.
22
Pengendalian intern untuk transaksi penerimaan kas mencakup “otorisasi
terhadap transaksi penerimaan kas, pengamanan terhadap kas atau check,
pemisahan tugas dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai” Krismiaji
(2015:285), dalam aktivitas sehari-hari perusahaan, pengendalia intern
penerimaan kas secara diringkas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Aktivitas Pengendalian Intern Penerimaan Kas
Aktivitas Keterangan
Otorisasi Transaksi 1. Penerimaan bukti kas masuk diotorisasi
Pemisahan Tugas
1. Fungsi pelayanan penerimaan kas dan
pencatatan
2. Fungsi pencatatan dan otorisasi
3. Fungsi otorisasi dan penerimaan kas
Dokumen dan catatan yang
memadai
1. Dibuat sebelum meminta konsumen untuk
membayar
2. Bernomor urut tercetak
3. Jurnal penerimaan kas dibuat setiap hari
Pengamanan aktiva (kas)
1. Disetor ke bank setiap hari
2. Blangko bukti setor bank diamankan
Sumber : Krismiaji (2015 : 285)
Keterangan Tabel :
1. Otorisasi Transaksi
Tujuan dilakukan otorisasi adalah untuk memastikan bahwa hanya
transaksi yang valid yang akan diproses. Kas yang masuk harus di
otorisasi oleh pihak atasan untuk memastikan bahwa penerimaan kas
dilakukan dengan benar untuk mencegah terjadinya penyelewengan.
2. Pemisahan Tugas
Pemisahan tugas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang
pun yang memproses transaksi sendiri secara keseluruhan.
a. Fungsi Pelayanan Penerimaan Kas dan pencatatan. Bagian penerimaan
kas dipisah dengan bagian pencatatan untuk memastikan supaya tidak
23
ada kesalahan. Pada bagian penerimaan kas hanya menyimpan kas dan
bagian pencatatan menyimpan data pencatatan atas kas tersebut.
b. Fungsi Pencatatan dan Otorisasi. Bagian yang mencatat dan
mengotorisasi harus diisahkan. Bagian pencatatan hanya mencatat dan
menyimpan data keuangan dari transaksi yang dilakukan. Otorisasi
dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara independen.
c. Fungsi otorisasi dan Penerimaan Kas. Transaksi penerimaan kas
dilakukan oleh fungsi kas tetapi tidak boleh dilaksanakan sendiri dari
awal hingga akhir harus ada otorisasi dari pejabat yang berwenang.
3. Dokumen dan Catatan yang Memadai
a. Dibuat sebelum meminta konsumen untuk membayar. Setiap
perusahaan tentunya mempunyai bukti atau dokumen-dokumen dari
setiap transaksi, dokumen ataupun bukti transaksi tersebut harus dibuat
sebelum pembayaran dilakukan oleh konsumen untuk memudahkan
bagian pencatatan dalam membuat dokumentasi keuangan dari bukti-
bukti transaksi yang dilakukan dengan konsumen.
b. Bernomor urut tercetak. Bukti transaksi yang dibuat harus diurutkan
sesuai dengan waktu transaksi dilakukan untuk memudahkan bagian
pencatatan dalam membuat buku besar bagian kas.
c. Jurnal penerimaan kas dibuat setiap hari. Penerimaan kas dari hasil
transaksi harus dicatat dalam jurnal pada hari yang sama agar tidak
terjadi kesalahan pencatatan.
4. Pengamanan aktiva (kas). jumlah kas yang diterima dari hasil transaksi yang
dilakukan harus disetorkan langsung ke bank pada hari yang sama untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kas oleh pihak pertama.
Menurut Nuh dan Hamizar (2011:40), mengendalikan penerimaan kas
dengan langkah berikut:
1. Terdapat pemisahan yang jelas antara orang yang menyimpan, menerima dan
yang mencatat uang.
2. Setiap penerimaan yang dibuatkan bukti kas masuk (cash receipt voucher)
yang diotorisasi oleh pejabat perusahaan.
3. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank.
4. Membuat buku harian kas yang dapat mengetahui jumlah kas yang
sesungguhnya setiap saat.
Dalam penetapan pengendalian intern penerimaan kas, yang harus
diperhatikan adalah prinsip dasarnya, yaitu adanya pemisahan fungsi dan
tanggung jawab antara yang mengelola uang secara fisik dan yang mengelola
24
secara administransi. Jika tidak dibenarkan kasir mengerjakan pembukuan, seperti
yang dikemukakan oleh Baridwan (2013:146):
1. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik,
2. Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan cukup,
3. Harus segera dibuat catatan oleh yang membuka surat tentang cek atau uang
yang diterima, dari siapa, jumlahnya untuk tujuan apa,
4. Daftar penerimaan kas harus dicocokkan dengan jurnal penerimaan uang,
5. Bukti setor ke perusahaan setiap hari dicocokkan dengan daftar penerimaan
kas harian dan catatan dalam jurnal penerimaan kas,
6. Kasir tidak boleh merangkap mengerjakan buku pembantu hutang dan
piutang dan sebaliknya,
7. Semua penerimaan kas harus disetorkan pada hari itu juga ataupada awal hari
kerja berikutnya,
8. Rekonsiliasi laporan perusahaan harus dilakukan oleh orang yang tidak
berwenang menerima kas mauapun yang menulis cek,
9. Kunci cash register harus dipegang oleh orang yang tidak mengelola kas,
10. Diadakan rotasi pegawai agar tidak timbul kerja sama untuk berbuat
kecurangan,
11. Kasir sebaiknya menyerahkan uang jaminan.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengendalian intern penerimaan kas
adalah melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba tanpa memberitahukan
sebelumnya. Seperti yang dinyatakan Smith and Skousen (2008:247) :
1. Menetapkan tanggung jawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas,
2. Pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas,
3. Penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari,
4. Sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran kas,
5. Audit internal pada selang waktu yang tak terduga,
6. Pancatatan gand atas kas, menurut perusahaan dan pembukuan, dengan
rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh seseorang diluar bagian akutansi.
Penerimaan kas dalam suatu perusahaan bisa berasal dari beberapa sumber
antara lain dari pendapatan jasa, pelunasan piutang atau dari pinjaman.
Prosedur-prosedur pengendalian penerimaan kas yang dapat digunakan antara
lain; harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan
25
setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank, diaadakan
pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas, diadakan
pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas dan selain
itu setiap hari harus dibuat laporan kas.
Menurut Munandar (2008:148), pengendalian penerimaan kas yang layak
adalah sebagai berikut:
1. Semua penerimaan kas yang ditransfer melalui pos, harus dicatat oleh kasir
secara periodic, catatan ini harus ditelusuri melalui deposit slip atau bukti
kas,
2. Semua penerimaan kas disimpan setiap hari secara utuh,
3. Fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas dipisahkan.
4. Rekonsiliasi kas dibuat untuk membandingkan antara catatan perusahan
dengan catatan bank,
5. Mekanik diperlukan untuk memeriksa cash regster atau mesin kas.
Dari berbagai pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
melakukan pengendalian intern yang baik atas penerimaan kas adalah dengan
melakukan otorisasi terhadap transaksi penerimaan kas, pengamanan terhadap
kas, pemisahan tugas, penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, dan
melakukan audit internal pada selang waktu yang tak terduga.
2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern Penerimaan Kas
Dalam aktifitasnya sehari-hari perusahaan selalu dihadapkan kepada
berbagai transaksi usaha yang berhubungan dengan penerimaan kas. Transaksi
tersebut harus dicatat secara sistematis dan tepat serta dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga transaksi yang terjadi terutama yang berkenaan
dengan kas dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu
26
perusahaan. Karena kas merupakan aktiva lancar yang mudah sekali di
salahgunakan, maka manajemen harus mengetahui kecurangan-kecurangan yang
sering terjadi dalam kasus penerimaan kas untuk memudahkan tindak lanjut atas
kecurangan tersebut. Selain itu, pihak perusahaan juga harus mengetahjui tujuan
dari pengendalian intern penerimaan kas, supaya pengendalian intern penerimaan
kas yang telah ditetapkan tidak hanya dipakai sebatas pedoman.
Adapun kecurangan-kecurangan yang sering terjadi didalam penerimaan kas
menurut Anthon (2008:39) adalah sebagai berikut:
1. Lapping, yaitu menyelewengkan kas degan cara melaporkan penerimaan
lebih lambat daripada saat penerimaannya, perkiraan debitur yang
bersangkutan baru akan dikredit setelah diterima pembayaran dari debitur
lain.
2. Menggunakan dana untuk sementara waktu, memalsukan catatan atau
pembukuan atau hanya dengan tidak mencatat uang yang telah diterima.
3. Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih besar atas
pengeluaran atau lebih kecil atas penerimaan daripada jumlah yang
sebenarnya.
4. Dengan terlalu tinggi membukukan potongan harga.
5. Dengan menahan berbagai jenis pendapatan lain.
6. Dengan menghapus piutang sebagai piutang tak tertagih dan mengantungi
uang hasil penghapusan piutang.
7. Dengan tidak melaporkan penjualan dan mengantungi uang hasil
penjualannya.
Kemudian menurut Munandar (2008:140), tujuan dari pengendalian intern
penerimaan kas adalah:
1. Penerimaan kas dicatat dalam jurnal peenrimaan kas,
2. Penerimaan kas yang disetorkan dan dicatat sesuai dengan jumlah yang
diterima,
3. Penerimaan kas diklasifikasikan secara tepat,
4. Penerimaan kas dicatat bedasarkan tepat waktu,
5. Penerimaan kas telah benar dimasukkan ke dalam catatan tambahan dan
diikhtisarkan dengan benar.
27
Krismiaji (2015:306) pengendalian intern penerimaan kas yang memadai
menjamin tercapainya tujuan sebagai berikut:
1. Semuatran saksi telah diotorisasi secara tepat,
2. Semua transaksi yang dicatat adalah valid (benar-benra terjadi),
3. Semua transaksi yang valid dan diotorisasi telah dicatat,
4. Semua transaksi yang telah dicatat secara akurat,
5. Semua aktiva (kas, persediaan, dan data) dilindungi dari kehilangan atau
pencurian,
6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efesien dan efektif.
Dokumen dan catatan memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan
ini. Dokumen yang sederhana, mudah dibuat dengan instruksi jelas, akan
memudahkan perekaman data transaksi secara akurat dan efesien. Jenis
pengawasan apliaksi yang tepat dalam hal lain antara lain uji validitas dan cek
field untuk meningkatkan akurasi entry data apabila digunakan dokumen
elektronik. Penyediaan ruang yang cukup pada dokumen untuk merekam siapa
yang membuat dan siapa yang mengotorisasi transaksi memberikan bukti bahwa
transaksi tersebut diotorisasi secara tepat. Selain itu, dokumen yang bernomor urut
tercetak juga memudahkan mengecek bahwa seluruh trasaksi telah dicatat.
2.4 Pengeluaran Kas
Setiap perusahaan dalam meaksanakan kegiatan operasional sehari-hari
tidak lepas dari pengeluaran kas, baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah
kecil, tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Pengeluaran kas merupakan
suatu kejadian dimana perusahaan harus mengorbankan kasnya untuk
mendapatkan sesuatu ataupun membayar sesuatu, sehingga jumlah kasnya pun
berkurang. Definisi pengeluaran kas seperti yang diutarakan Hery (2011:59)
adalah sebagai berikut “Transaksi keuangan yang menyebabkan aktiva berupa kas
28
yang dimilik perusahan berkurang, seperti pembayaran biaya-biaya, pembelian
perlengkapa kantor, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang dan pembayaran
lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan”.
Pengeluaran kas disebebkan oleh berbagai sumber transaksi yang dilakukan
oleh perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh Munawir (2010:161):
1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun
jangka panjang serta pembelian aktiva tetap lainnya.
2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas
perusahaan oleh pemilik perusahaan.
3. Pelunasan pembayaran angsuran jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Pembelian barang secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang
meliputi upah dan gaji, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran sewa,
bunga, premi asuransi, dan biaya iklan.
5. Pengeluaran kas untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba lainnya
secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda, dan sebagainya yang
menyebabkan kas perusahaan berkurang.
Transaksi-transaksi diatas merupakan transaksi yang terjadi secara rutin maupun
non rutin dalam suatu perusahaan.
Kas perusahaan terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut: Prosedur
pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan
pengeluaran kas (Mulyadi 2010:115).
Jadi, pengeluaran kas merupakan suatu kejadian transaksi keuangan dimana
aktiva perusahaan mengalami pengurangan.
2.4.1 Pengendalian Intern Pengeluaran Kas
Pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap pengeluaran kas
dilakukan dengan cek. Pengeluaran kas melalui cek dapat mejamin diterimanya
29
pembayaran tersebut oleh perusahaan yang berhak menerimanya dan
memungkinkanya melibatkan pihak ketiga (dalam hal ini bank) untuk ikut serta
mengawasi pengeluaran kas.
Secara singkat, menurut Krismiaji (2015:333) pengendalian intern yang
dilaksanakan pada trasaksi pengeluaran kas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Aktivitas Pengendalian Intern Pengeluaran Kas
Aktivitas Keterangan
Otorisasi transaksi 1. Bagian utang mengotorisasi
pengeluaran kas, bagian keuangan
menyetujui.
Pengamatan terhadap cek
1. Dibuat atas dasar paket voucher
2. Benomor urut cetak
3. Hanya ditangani jika dibuat dengan
benar
4. Ditandatangani oleh da pejabat jika
nilainya melebihi angka tertentu
5. Diposkan oleh karyawan yang tidak
terlibat dalam pembuatan check
6. Check yang masih beredar dicatat
Pemisahan tugas 1. Bagian utang dan bagian
pengeluaran kas
2. Bagian pengeluaran kas dan bagian
buku besar
3. Bagian buku besar dan bagian utang
Dokumen dan catatan yang memadai 1. Dilakukan pengkajian terhadap
kelengkapan paker voucher,
khususnya kwitansi asli.
2. Jurnal transaksi pengeluaran kas
dibuat setiap hari.
Sumber : krismiaji (2015 : 333)
30
Keterangan tabel :
1. Otorisasi Transaksi
a. Bagian utang mengotorisasi pengeluaran kas, bagian keuangan
menyetujui. Untuk melakukan transaksi pengeluaran kas harus
mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Bagian utang
mengotorisasi pengeluaran melalui voucher pengeluaran kas dan
disetujui oleh bagian keuangan untuk melakukan transaksi kas.
2. Pengamanan terhadap cek
a. Dibuat atas dasar paket voucher yang diperoleh.
b. Bernomor urut cetak. Faktur pengeluaran kas harus bernomor urut
tercetak untuk melihat setiap transaksi-transaksi yang dilakukan setiap
harinya dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi
pengeluaran kas.
c. Hanya ditangani jika dibuat dengan benar. Pihak yang menangani tidak
sembarangan dalam memberi wewenang jika cek yang dibuat tidak
sesuai dengan prisedur yang ada.
d. Ditandatangani oleh dua pejabat jika nilainya melebihi angka tertentu.
Agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang atas kas yang
nilainya melebihi angka tertentu maka transaksi yang dilakukan harus
melibatkan pihak lain untuk menjaga keamanan pengeluaran kas.
e. Diposkan oleh karyawan yang tidak terlihat dalam pembuatan check.
Bagian pembuatan check harus terpisah dengan bagian pencatatan
31
yang tidak terlibat dalam pembuatan check untuk memastikan
keamanan pemakaian kas dari bukti check yang ada.
f. Check yang masih beredar dicatat. Check yang masih beredar harus
dicatat oleh bagian pencatatan agar tidak terjadi penyalahgunaan check
yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan transaksi
yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
3. Pemisahan Tugas
a. Bagian utang dan bagian pengeluaran kas. Kedua bagian ini harus
dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar tidak ada
perangkapan tugas yang dapat memicu pencurian kas oleh pihak
tertentu.
b. Bagian pengeluaran kas dan bagian buku besar. Bagian buku besar
mencatat setiap pengeluaran kasyang dilakukan, oleh karena itu bagian
pengeluaran dan bagian buku besar tidak boleh dilakukan oleh satu
orang saja agar dapat memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan
pencatatan dari hasil transaksi yang telah dilakukan. Jika tidak di
pisahkan maka kemungkinan terjadinya pencurian kas akan sangat
mudah dilakukan dan sulit untuk terdeteksi oleh pihak pengendalian
kas.
c. Bagian buku besar dan bagin utang. Bagian utang dagang berperan
penting dalam verifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain.
Setiap dokumen yang ada berisi fakta-fakta tentang transaksi
pembelian, dimana petugas bagian administrasi utang dagang harus
32
merekonsiliasi sebelum perusahaan mengakui suatu kewajiban. Bagian
buku besar mencatat setiap transaksi yang ada baik itu dari
pengendalian persediaan, utang dagang, dan pengeluaran kas. Dengan
dilakukannya pemisahan tugas bagian ini maka perusahaan dapat
meminimalkan resiko terjadinya penyelahgunaan kas.
4. Dokumen dan catatan yang memadai
a. Dilakukan pengkajian terhadap kelengkapan paket voucher, khususnya
kwitansi asli. Pihak pengendalian dapat melakukan pengkajian ataupun
pemerikasaan terhadap dokumen-dokumen tertentu khususnya bagian
kwitansi untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai
dengan kebutuhan perusahaan.
b. Jurnal transaksi pengeluaran kas dibuat setiap hari. Pencatatan dalam
jurnal pengeluaran kas harus didasarkan oleh bukti kas keluar yang
telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwewenang dan
dilakukan setiap hari setelah transaksi dilakukan.
Menurut Nur dan Hamizar (2011:2), mengendalikan pengeluaran kas
dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Semua pengeluaran terutama pengeluaran yang besar harus dilakukan dengan
menggunakan cek,
2. Semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari atasan melalui
pembuktian kas keluar (cash payment voucher),
3. Terdapat pemisahan tugas yang jelas antara yang berhak menyetujui
pengeluaran kas, yang menyimpan dan yang mengeluarkan kas serta yang
mencatat pengeluaran kas.
Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar
bermacam-macam transaksi. Apabila pengendalian tidak dijalankan dengan ketat,
33
seringkali jumlah pengeluaran diperbesar dan selisihnya digelapkan. Beberapa
prosedur pengendalian intern atas pengeluaran kas menurut Baridwan(2013:115),
adalah sebagai berikut:
Semua pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-
pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan
ketat, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen-
dokumen) yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher ,
dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yag
menulis cek, yang mennandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran kas,
diadakan pemeriksaan sistem dengan jangka waktu yang tidak tertentu dan
diharuska membuat laporan kas harian.
Menurut Munandar (2008:159), pengendalian intern pengeluaran kas yang
layak harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
1. Tanggungjawab, harus ditetapkan pejabat yang berwenang dalam
menandatangani cek,
2. Uraian tugas, pejabat yang menandatangani cek harus berbeda dengan pejabat
yang mencatat pengeluaran kas,
3. Prosedur dokumentasi, digunakan cek yang bernomor urut tercetak dan setiap
cek harus dilampiri dengan faktur yang telah disetujui untuk dibayar,
4. Pengendalian, cek yang masih kosong disimpan dan tempat penyimpanan
dengan akses yang terbatas dan jumlah uang yang dibayarkan dicetak dengan
menggunakan mesin dengan tinta yang tidak dapat dihapus.
5. Verifikasi internal, jumlah yang tertera pada cek haru dibandingkan dahulu
dengan faktur dan dibuat rekonsiliasi bank bulanan untuk mencocokkan saldo
bank menurut catatan perusahaan dengan rekening koran.
Dari berbagai pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
melakukan pengendalian intern yang baik terhadap pegeluaran kas adalah dengan
melakukan otorisasi terhadap transaksi pengeluaran kas, pengamanan terhadap
cek, pemisahan tugas, penggunaan cek dan catatan yang memadai, dan melakukan
audit internal pada selang waktu yang tak terduga.
34
2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas
Konsep pengendalian intern pengeluaran kas hampir sama dengan
pengendalian intern penerimaan kas, jika pengendalian intern penerimaan kas
mengharuskan melakukan pengamanan terhadap kas, maka pengendalian intern
pengeluaran kas mengharuskan melakukan pengamanan terhadap cek, karena
pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap pengeluaran kas dilakukan
dengan cek. Dalam melakukan pengeluaran kas, banyak kesalahan yang terdapat
dari persengkongkolan para karyawan untuk melakukan suatu kecurangan yang
dapat menyebabkan pengendalian tersebut tidak berguna lagi, maka dari itu,
manajemen harus mengetahui kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam
kasus pengeluaran kas untuk memudahkan tindaklanjut atas kecurangan tersebut.
Adapun kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam pengeluaran kas
menrut Anthon (2008:40) adalah sebagai berikut:
1. Membukukan pengeluaran kas palsu.
2. Kitting, yaitu pinjaman tanpa mendapat persetujuan, dengan cara tidak
mencatat pembayaran, tapi mencatat penyetoran dalam hal melakukan
transfer ke bank.
3. Mencantumkan jumlah total yang tidak benar dalam buku kas.
4. Menaikkan jumlah cek setelah ditandatangani.
5. Mencantumkan potongan harga dengan jumlah yang lebih rendah daripada
yang sebelumnya.
6. Menguangkan cek gaji dan upah atau deviden yang belum ditagih oleh yang
berhak.
7. Mengubah bukti atau voucher pengeluaran kecil.
8. Memalsukan cek dan memusnahkannya pada saat diterima dan bank
menggantikannya dengan cek lain yang dibatalkan.
Dari kecurangan-kecurangan yang telah diketahui tersebut, tujuan dari
pengendalian intern pengeluaran kas juga penting untuk diketahui, supaya
35
pengendalian intern pengeluaran kas yang telah ditetapkan tidak hanya dipakai
sebatas porsedur atau kebijakan perusahaan semata.
Menurut Munandar (2008:153), tujuan dari pengendalian intern
pengeluaran kas adalah:
1. Penggunaan dana yang lebih efektif,
2. Penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin bahwa pembiayaan
hanya dilakukan untuk tujuan yang tidak sesuai,
3. Membatasi jumlah pengeluaran kas, artinya pengeluaran hanya dapat
dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak yang
berwenang,
4. Pencatatan harus dilakukan untuk setiap transaksi atas pengeluaran
kas.
Menurut Hery (2011:127), tujuan dari pengendalian intern kas adalah:
1. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kas hanya untuk tujuan-tujuan yang
diotorisasi,
2. Untuk melindungi saldo kas dari pencurian atau penyelewengan,
3. Penyediaan kas yang cukup untuk operasi normal perusahaan baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang,
4. Menyelenggarakan pencatatan yang cukup,
5. Menggunakan dana perusahaan secara efektif pada setiap waktu.
2.5 Pengendalian Intern Kas
Secara umum pengendalian intern kas menolak adanya campur tangan
terhadap catatan akuntansi oleh mereka yang menangani kas. pengendalian intern
kas juga mensyaratkan adanya pemisahan fungsi antara penerimaan dan
pengeluaran kas. karena sifatnya yang mudah untuk dipindahtangankan dan tidak
dapat dibuktikan kepemilikannya, maka kas sangat mudah untuk digelapkan. Oleh
karena itu, perlu diadakan pengendalian yang ketat terhadap kas.
36
Pengendalian intern suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lain,
karena bentuk dan jenis perusahaan berbeda-beda. Pengendalian intern kas dibagi
menjadi dua, yaitu pengendalian intern penerimaan kas dan pengendaliaan intern
pengeluara kas (Mulyadi 2010:90).
Nuh dan Hamizar (2011:2), pengendalian kas ada lima, yaitu:
1. Membuat perencanaan arus kas (cash flow planning / cash budget),
2. Mengendalikan penerimaan kas,
3. Mengendalikan pengeluaran kas,
4. Melakukan rekonsiliasi bank terhadap kas perusahaan yang disimpan di
bank minimal sekali dalam satu bulan,
5. Penerapan sistem yang jelas untuk mencatat kas kecil.
Pada umunya suatu prosedur pengendalian intern terhadap kas akan
memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksana dan pencatatan (Soemarso
2010:12)
Menurut Muttaqin (2011:21) karakteristik mendasar yang melekat pada
pengendalian kas adalah:
1. Secarakhusus ditunjukan pada pertanggungjawaban penanganan penerimaan
kas,
2. Pemisahan fungsi pemegang penerimaan kas dan pencatatan kas,
3. Penyimpanan semua uang kas yang diterima setiap hari,
4. Sistem kupon untuk pengendalian pembayaran kas,
5. Pemeriksaan internal pada selang waktu yang tidak teratur,
6. Pencatatan ganda, yaitu mencocokkan catatan perusahaan dan catatan bank
melalui rekonsiliasi yang dilakukan oleh orang diluar fungsi akuntansi.
Adapun peryataan Mulyadi (2010:105) unsur-unsur pengendalian intern
terhadap kas adalah sebagai berikut:
1. Organisasi
a. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
37
b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan
sendiri oleh fungsi penyimpanan kas sejak awal sampai akhir, tanpa
campur tangan dari fungsi yang lain.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
a. Penerimaan dan pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari
pejabat yang berwenang.
b. Pembukuan dan penutupan rekening perusahaan harus mendapatkan
persetujuan dari yang berwenang.
c. Pencatatan didalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas (atau dalam
metode pencatatan tertentu register chart) harus didasarkan bukti kas
masuk dan bukti kas keluar yang telah mendapat otoritas dari yang
berwenang dan yang dilampiri dokumen pendukung yang lengkap.
3. Praktik sehat
a. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan
pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
b. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas
harus dibubuhi cap “lunas” oleh fungsi penyimpanan kas setelah
transaksi pengeluaran aks dilakukan.
c. Pengguna rekening koran bank (bank statement) yang merupakan
informasi dari pihak ketiga untuk memeriksa ketelitian/ kebenaran
catatan kas oleh unit organisasi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan
penyimpanan kas (fungsi pemeriksaan intern).
d. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran
ini dilakukan melalui dana kas kecil, yang akuntansinya dilakukan
dengan sistem imprest.
e. Secara periodic diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan
dengan jumlah kas menurut catatan.
f. Kas yang ada di tangan dan kas yang ada di dalam perjalanan
diasuransikan dari kerugian.
g. Kasir diasuransikan.
h. Kasir diperlengkapi dengan alat-alat mencegah terjadiya pencurian
terhadap kas yang ada di tangan misalnya, mesin register kas, lemari
besi, dan strong room.
i. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasir.
Alasan perlunya dilakukan pengendalian intern kas seperti yang
diungkapkan oleh Anthon (2008:33) adalah sebagai berikut:
1. Kas merupakan aktiva lancar yang mudah disalahgunakan, pengendalian
terhadap kas harus dibentuk untuk meyakinkan bahwa kas milik perusahaan
tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh seseorang dalam
hubungannya dengan perusahaan.
38
2. Jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diatur secara berhati-
hati sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekurangan kas pada suatu waktu.
Pengeluara kas secara harian, seperti membayar seluruh keperluan dan jasa
yang diperlukan atau dibeli oleh perusahaan dan menyelesaikan seluruh
kewajibannya jika jatuh tempo, mengharuska kas yang memadai yang harus
tetap dipertahankan untuk kebutuhan tersebut.
Pada sisi lain, kas bukan merupakan aktiva yang produktif (dimiliki, tetapi
tidak dapat memberikan pengembalian) sehingga tidak perlu memegang uang
dalam jumlah yang besar yang melebihi jumah yang dibutuhkan secara harian dan
suatu jumlah tertentu untuk berjaga-jaga. Kas yang lebih dari suatu jumlah yang
dibutuhkan harus diinvestasikan dalam surat berharga yang memberikan
penghasilan dalam aktiva produktif lainnya.