BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Geopolitik dan Geostrategi

2.1.1 Konsep Geopolitik

Definisi geografi politik adalah ilmu yang mempelajari relasi antar kehidupan dan aktifitas

politik dengan kondisi-kondisi alam dari suatu negara atau dengan kata lain mempelajari the states

and it’s natural enviroment. Selain itu geografi politik juga mempelajari negara sebagai sebuah

politik region yang mencakup baik internal geographical factors, maupun eksternal, yaitu

hubungan antar negara. Objek dan geografi politik adalah analisa dan hubungan antar negara dan

adaptasi terhadap kondisi lingkungan di dalam negara tersebut. Dengan demikian geografi politik

dapat diartikan sebagai “ Is the geography of states and provide a geographical interpretion of

international relations”.(Sri Hayati et al., 2007).

Rudolf Kjellen, merupakan salah seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia dan

kata geopolitik awalnya diciptakan olehnya dan penemuanya menyebar keseluruh Eropa pada

periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia ke II. Penggunaan konsep geopolitik terus

digunakan hingga sekarang. Dewasa ini geopolitik telah menjadi satu kesatuan serta telah banyak

digunakan sebagai sinonim yang bebas dan tidak ada aturan yang melarang sinonim ini untuk

dipakai dalam politik internasional.1

1 Diakses Melaui (“Britannica.com,” n.d.). pada tanggal 05/06/2018.

Gambar 1. Peta Indonesia yang diapit 2 Samudra dan 2 Benua

Sumber : https://infoindonesiakita.com/2014/09/12/posisi-silang-indonesia-dan-

pengaruhnya/.05/06/2018,diolah

Indonesia merupakan negara kepulauan atau sekarang yang disebut sebagai negara

maritim, Dan memiliki laut yang luas serta pantai yang panjang dan menjadikan negara terbesar

di dunia sebagi negara kepulauan. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus

menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua

samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi

perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara

langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap

sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di

kawasan. 2

2 Diakses Melalui https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/BUKU%20PUTIH.pdf pada tanggal 05/06/2018.

Geopolitik menjadi hakikat dalam menjelaskan persatuan dan kesatuan suatu wilayah.

Wilayah NKRI sudah menjadi satu berdasarkan Bhineka Tunggal Ika (BKI) yaitu untuk

kesetaraan, keadilan dan kebersamaan serta kepentingan nasional. Namun hingga saat ini

persatuan dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan dari dalam negara, salah satunya

gerakan separatis baik yang sudah memiliki kekuatan bersenjata ataupun yang masih dalam bentuk

wacana.

Masalah-masalah tentang separatis terus menjadi hambatan dalam negara terhadap

kesatuan wilayah NKRI. Kesatuan wilayah dimana perlu dibenahi dikarenakan permasalahan tidak

timbul begitu saja pasti ada pematiknya. Dengan begini harus kembali kepada para pemangku-

pemangku kebijakan, sebagaimana tidak mempertahankan kepentingannya sendiri melainkan

memajukan kepentingan warga negara sebagai kesatuan dari lambang Bhineka Tunggal Ika (BKI).

2.1.2 Konsep Geostrategi

Dalam konsep geostrategi dimana Jakub Grygiel menjelaskan bahwa geostrategi sebagai

konsep yang arah geografisnya berasal dari kebijakan luar negeri sebuah negara.3 Geostrategi

dapat mendeskripsikan arah grografis kebijakan luar negeri dari proyeksi kekuatan militer dan

aktivitas diplomasi, serta Geostrategi juga dapat dikatakan sebagai konsep yang fleksibel karena

kebijakan luar negeri sebuah negara dapat berubah dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Konsep

geostrategi sebagaimana beroperasi di tingkat negara, dan disebabkan oleh banyak faktor yang

berasal dari dalam negara tersebut ataupun dari negara lain.

Fokus dalam tulisan ini dimana mengkaitkan konsep geostrategi dengan arah kebijakan

masa sebelumnya dan masa pergantian dari kepemimpinan aktor negara. Kebijakan negara

Indonesia telah berubah pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudiyono diakibatkan

pemerintah Australia telah menghapus penerimaan manusia perahu dan telah terhitung 3 tahun

dari tahun 20144 hingga sekarang. Aktor negara atau pemimpin sebuah negara “Presiden”

selanjutnya akan mendapat dampak begitu besar ketika beberapa dari para pencari suaka mulai

gencar-gencarnya berusaha untuk mendapatkan paspor dan dapat masuk di negara penerima,

namun cara-cara yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dimana

3 Diakses Melalui : “Geopolitik Indonesia Dan Geostrategi Indonesia,”. Pada tanggal 07/07/2018. 4 Ibid

banyak dari para pencari suaka seharusnya menunggu prosedur yang telah ditetapkan PBB melalui

UNHCR namun berusaha memakai paspor palsu untuk dapat tembus ke negara tujuan ataupun

negara yang berdekatan.

Sehingga hal ini dapat membawa dampak terhadap keamanan Negara Indonesia dan

kesatuan wilayah NKRI, untuk itu konsep dari geostrategi menjadi acuan untuk mengedepankan

kebijakan luar negeri Indonesia dalam ketahanan sebuah negara untuk tetap mempertahankan

keutuhan wilayah Negara Indonesia.

Adapun kedua konsep antara geopolitik dan geostragi membantu tulisan ini berfokus

melihat peran kebijakan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Joko Widodo

dalam mengatasi permasalahan para pencari suaka atau manusia perahu yang telah dihapus

pemerintah Australia. Selain itu konsep dari geopolitik dan geostrategi dimana dapat

mengembangkan pertahanan dan keamanan negara Indonesia dengan melihat kasus yang terjadi

terkait pasca Pemerintah Australia telah menutup pintu masuk bagi manusia perahu.

2.2 Konsep Keamanan Tradisional

Konflik yang terjadi tidak jarang melibatkan pengunaan ancaman atau kekuatan militer

yang disebut Collins sebagai upaya traditional untuk mendapatkan keamanan. Kasus-kasus antara

wilayah seperti yang terjadi, antaranya Indonesia dan Malaysia (Sipadan dan Ligitan, dan konflik

Bilateral antara Thailand dan negara tetanganya, konflik Malaysia dengan Singapura (Cipto,

2007). Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi ini membawa pada pemikiran-pemikiran tentang

penangkalan pertahanan dari NKRI dimana dengan konsep keamanan traditional dan digabungkan

dengan pandangan geopolitik NKRI dalam hal Indonesia dapat melakukan penangkalan melalui

militernya.

Dalam susunan pemikiran nusantara negara Indonesia harus menguatkan stabilitas

geopolitiknya. Negara Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat rawan terjadi masalah sebagai

pencapaiannya dan keutuhan negara di berbagai segi peningkatan pembangunan kekuatan militer

untuk mempunyai kapabilitas dalam melindungi keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia serta

pengamanan kepentingan ekonomi di wilayah yurisdiksi maupun di luar yurisdiksi.5

2.3 Konsep Keamanan Non-Traditional

Perubahan dalam sebuah konsep teori menambahkan kajian dalam studi keamanan.

Konsep keamanan non-traditional muncul pada akhir dekade 1990-an, dimana para pencentus

menyebutnya dengan sebutan “The Copenhagen Scholl” diantaranya yakni Barry Buzan, Ole

Waever. Dan Jaap de Wilde. Dimana menambahkan dari kekurangan konsep keamanan

Traditional. Sebagaimana konsep keamanan Non-traditional menambah kajian dalam studi

keamanan. (BUZAN,1998).

Dalam konsep keamanan non-traditional menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya pada

kekuatan bersenjata dan politik, tetapi lebih didominasi oleh faktor-faktor berupa populasi

penduduk, kejahatan transnasional, sumberdaya alam, bencana alam dan lain-lain. Existntial threat

(Ancaman yang akan selalu ada dan senantiasa mengancam kemanusian secara menyeluruh)

dimana mempengaruhi berapa faktor seperti Politik, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Diplomasi,

Militer, dan Informasi (Budi Winarno, 2014:10).

Keamanan non-traditional mewakili pendekatan neo-realis yang menyempurnakan

keamanan traditional dari pendekatan realisme. Proses perkembangan dari keamanan traditional

menuju keamanan non-traditional ini menyangkut lima dimensi yaitu, asal dari ancaman (the

origin of the threats), sifat ancaman (the nature of thearst), respon (responses).Perubahan

tanggung jawab terhadap keamanan (changing responbility of security) dan nilai inti dari

keamanan (core values of security).

Fokus dalam tulisan ini dimana terkait geostrategi yang digabung dalam konsep keamanan

non-traditional sebagaimana dapat dilihat dari lima dimensi yang memperkuat geostrategi

Indonesia dalam wawasan nusantara yang secara internasionalnya disebut sebagai

maritim,sebagaimana dapat memperkuat keamanan negara Indonesia dalam hal pertahanan dan

ketahanan kemaritiman.

5 Kata Yurisdiksi berasal dari kata yurisdictio. Yuris berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan dalam hukum, sedangkan dictio berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Maka dilihat dari asal katanya, yurisdiksi berarti masalah hukum, kepunyaan menurut hukum, atau kewenangan menurut hukum. Diakses Melalui http://erepo.unud.ac.id/10827/3/2d2a7eb6c78f410f6ed044afc6620ad6.pdf, pada tanggal 05/06/2018.

2.4 Teori Neo-Realisme

Teori Neo-realisme dikembangkan oleh Waltz (1979).Waltz mengedepankan teori

strukural politik internasional. Salah satu ciri khas sistem internasional adalah distribusi

kemampuan, Karena penilaian harus dibuat tentang bagaimana kemampuan didistribusikan.

Meranking kemampuan negara jauh lebih sulit jika kekuatan/kemampuan dipahami

sebagai multidimensi. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa kemampuan ekonomi militer, dan

kemampuan lain negara-negara tidak dapat dipisahkan dan ditimbang secara terpisah.

Waltz selanjutnya mengatakan bahwa negara tidak ditempatkan diperingkat atas karena

mereka unggul dengan satu cara atau cara lain. Peringkat mereka tergantung pada bagaimana

mereka menilai semua item berikut : ukuran populasi dan wilayah, ketersediaan sumberdaya,

kemampuan ekonomi, kekuatan militer, stabilitas dan kompentensi politik.

Negara-negara menghabiskan banyak waktu membuat perkiraan kemapuan satu sama lain,

terutama kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan. Penggunaan istilah “skor” dijelaskan’,

istilah ini berarti tolak ukur, atau standar yang menjadikan berbagai elemen kekuasaan nasional

dapat dievaluasi. Tetapi tidak ada indikasi apa standarnya. Pernyataan yang menytakan bahwa

negara-negara mencurahkan banyak waktu untuk membuat perkiraan kemampuan satu sama lain

secara umum atau tanpa mengacu pada situasi aktual atau yang berdasar.

”Contoh kasus : Para pembuat kebijakan Amerika menghabiskan banyak waktu

mengihitung kemampuan Canada atau Inggris secara umum, atau secara abstrak tampaknya

terlalu mengada-ada. Namun ini adalah pertanyaan-pertanyaan empiris dan pada dasarnya, bisa

diteliti.”

Terlepas dari pengakuannya bahwa “negara memiliki kombinasi kemampuan yang berbeda

sulit untuk diukur atau dibandingkan, Waltz menyatakan bahwa peringkatan negara-negara tidak

perlu memprediksi keberhasilan mereka dalam perang atau upaya lainya. Kita hanya perlu

memperingatkan mereka dengan perkiraan berdasarkan kemampuan pernyataan ini, tentu saja,

menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana, kemampuan harus didefinisikan-definisi yang tidak

pernah disediakan Waltz. Kita hanya diberitahu bahwa kemampuan adalah “atribut unit”. Jelas

Konsep kekuasaan atau kemampuan relasional dikesampingkan karena konsep kekuasaan ini

mengambarkan kemampuan sebagai hubungan potensial bukan sebagai properti satu negara (atau

unit). Pertanyaan kemampuan untuk mendapatkan “siapa untuk melakukan apa” hanya diajukan

dan kekuasaan sebagai konsep sumber daya yang mendasari teori Waltz menjadi jelas. Namun

demikian, pada tingkat tertentu, sebagian besar teori hubungan internasional mengaku manfaat

pernyataan Sprouts bahwa tanpa beberapa tindakan, (strategis, kebijakan), actual atau di dalilkan

terkait dengan kerangka tergantung yang digunakan, actual atau didalilkan, tidak bisa ada etimasi

kemampuan politik’.6

Pandangan Ashley terhadap Teori Neo-realisme

Akhirnya para marxis dan Neo-marxists menemukan realisme yang tertanam dalam

kapitalisme yang menyebabkannya itu diduga memperjuangkan. Berbeda dengan nada politik

realisme, tekanan mereka pada isu-isu seperti ketergantungan, pinggiran dan semacam makro-

sosiologi, yang kesemuanya cenderung untuk memfokuskan ekonomi.

Jika Realisme berkembang di era Perang Emas, Neo-realisme muncul di era ekonomi

politik internasional. Sementara munculnya Realisme bertepatan dengan hegemoni AS, naiknya

Neo-realisme berda pada penurunan posisis Hegemonik. Dalam debat metodologis Neo-realisme

memasukkan Positivisme dari Behavioris dan dari kalangan Pluralis dan Strukturalis,

Strukturalisme.

Banyak komentator modern tidak melihat kaum Neo-realis mempengaruhi masa lalu

dengan istirahat namun berkesinambungan. Michael Banks berpikir bahwa pernyataan klasik

tentang Neo-realisme disediakan oleh Kenneth Waltz yang dia sebut "sumber" dari realisme

struktural dan "penerus paradigmatik" bagi Carr dan Morgenthau.

Ashley membantu kami tepatnya disini di antara komentar yang tersedia tentang Neo-

realisme sejauh ini, dia adalah yang paling tajam dan menghancurkan. Berikut ini Sebagian besar

adalah berdasarkan tulisan dan tanggapannya terhadap mereka.

6 Diakses Melalui : Handbook of international relations, hal 134-137. Pada Tanggal 05/06/2018.

Ashley berpikir bahwa Kenneth Waltz, Robert Keohane, Stephen Krasner, Robert Gilp n.

Robert Tucker, George Modelski, Charles Kindleberger dan beberapa neorealista lainnya sengaja

dan terlambat mengadopsi strukturalisme untuk menyelamatkan Realisme dari jatuh kedalam aib.

Membandingkannya dengan Althusser's strukturalisme, Ashley mengatakan, satu-satunya

perbedaan antara keduanya adalah pada sifat dari struktur.7

Sementara Althusser mendalilkan struktur berdasarkan kelas sosial, Para Neo-realis

memvisualisasikannya sebagai berdasarkan sistem negara dan, karena itu, latihan untuk hegemoni

yang ditemukan di arena internasional harus dikaitkan untuk sifat sistem.

Richard Little menjelaskan strukturalisme sebagai "jenis holisme" yang ada di dalamnya

bahkan metafisika. Dia mengatakan, "strukturalis berasumsi bahwa perilaku manusia tidak bisa

dipahami hanya dengan memeriksa motivasi dan niat Individu, karena bila digabungkan, perilaku

manusia mengendap struktur dimana individu tersebut berada tidak sadar dengan analogi, ketika

orang berjalan melintasi lapangan, mereka mungkin melakukannya tanpa sengaja membuat jalan

lainnya kemudian mengikuti jalan dan dengan berbuat demikian 'mereproduksi' jalan. Namun

Proses dari, reproduksi tidak sadar dan tidak internasional. "

Ashley mengidentifikasi empat penyimpangan dalam Realisme yang sebagian disinggung

sebelumnya sambil mengkritik Realisme :

Pertama adalah hal yang tidak semestinya menekankan bahwa realisme klasik diletakkan

pada pengetahuan subyektif cendekiawan sejarah dan konteks sadar negarawan dan politik

Internasional.

Kedua, kerentanannya untuk dipanggil reduksionis mengingat perbedaan yang tidak

mencukupi antara sub-jektif dan obyektif aspek politik internasional.

Ketiga, kemandulan dalam sosiologis, psikologis dan ekonomi wawasan.

Keempat, ia justru mengabaikan ekonomi di era meningkatkan arti penting ekonomi. 8

Kaum Neo-realis berusaha menutupi subjektivisme secara berakar pada sarat norrmatif

metafisika manusia dengan menarik struktur objektif yang menepatkan politik kekuasaan dan

kepentingan nasional. Dengan aman dimedan yang dapat dipertahankan secara ilmiah dari

7 Ibid 8 Ibid

kebutuhan objektif tanpa menyangkal konsep seperti saling ketergantungan, pengembangan yang

tidak merata. Mereka mempertahankan bahwa struktur politik kekuasaan akan mebiaskan dan

membatasi efek dari kecenderungan dengan cara mengamankan struktur itu sendiri. "Jadi

neorealisme digambarkan" tetap struktur "anarki internasional". Dimana sampai sekarang konsep

'keseimbangan kekuatan' ideologis beranggapan ini "properti sistemik."

Ashley melihat Neo-realisme sebagai perpaduan Strukturalisme, Statisme, Utilitarianisme

dan Positivisme yang semuanya membutuhkan penjelasan, Statisme menjadi komitmen pertama

sebagai Neo-realisme, mari kita periksa itu dulu, Kaum Neo-realis dipusatkan pada negara. Mereka

melihat keadaan sebagai "kesatuan yang tidak bermasalah," yang diberikan dan tidak tergantung

pada transnasional kelas dan kepentingan manusia dan tak terbantahkan kecuali oleh pihak negara.

Gagasan Neo-realisme berada sebagai aktor Negara dalam komitmen sebuah metafisika

dan ilmu pengetahuan sebelum kritik ilmiah dikecualikan. "Ini juga" mengimunisasi Statisme dari

siapapun kemungkinan "pemalsuan yang merupakan esensi ilmiah perusahaan.

Dalam WAV atau dalam gelombang suara dimana kaum Neo-realis menghasilkan ruang

sosial politik di mana kedaulatan bisa berkembang seperti konsep modern tentang identitas

internasional. " Jika neo-realisme digabungkan dengan Statisme, jika Neo-realisme dipersenjatai

dengan Statisme, maka Neo-realisme juga diperumit dalam jenis Utilitarianisme yang bersifat

sosiologis dari pada Benthamite yang menilai dalam hal setiap tindakan. dari contoh-urutan.

"Utilitarianisme ini" menemukan ekspresi dalam bentuk teori ekonomi mikro politik, teori

permainan dan teori pilihan rasional."Ini sekaligus individualis dan rasionalis asumsi.

Otonomi dan prioritas aktor individu (negara) diakui dan realitas sosial ditafsirkan sebagai

lambang dari banyak individualitas tersebut dari (negara bagian) berjuang untuk memiliki sumber

daya yang langka. dalam konsepsi realitas seperti itu Rasionalitas dipandang sebagai alat

instrumental yang melayani tujuan aktor individu tanpa pertimbangan moral accountability.

Efisiensi adalah kata kunci, bukan kesalehan. Tatanan sosial dilihat sebagai ekuilibrium

yang dihasilkan oleh instrumental dan informal tindakan rasional diantara para aktor. Lembaga

sosial adalah mekanisme yang mengatur sesuai intrumental dengan cara tindakan yang saling

menerima. Perubahan kelembagaan adalah hasil perubahan dan kemampuan masing-masing aktor.

Dengan kata lain. Ada pemulian model pasar yang ditepatkan disini. Hanya perbedaanya adalah

individu disini bukan ekonomi manusia tetapi negara Individu. Komitmen Utilitarianisme hanya

untuk memfasilitasi para Neo-realis. dimana untuk berlangganan sebuah pendekatan Edetic serta

menikahi gagasan dan penampilan yang berbeda sehingga pada pemikiran untaian sebagai untuk

pertimbangan posisi mereka semula.

Neo-realis juga cenderung mengabaikan unsur kekuatan tak berwujud dan berkonsentrasi

pada kemampuan dimensi instrumentalis mereka mengkristal posisi Utilitairan. Neorealis,

menurut Ashley, terlibat dalam "duplikasi seorang penoton yang tidak sengaja tidak bersalah.

Ashley mengatakan bahwa keterikatan buta itu untuk menyatakan telah mencegah mereka

mengenali antitesis sifat posisi mereka dengan individualisme Utilitarianisme. Dengan kata lain,

adalah penggunaan utilitarianisme yang sesuai Kebutuhan Neo-realis. Ashley menjelaskan sisi

positivis Neo- realisme juga cukup baik. Dia mengatakan, "Teori Neo-realis adalah teori, oleh, dan

untuk positivis. Positivisme mereka ingin sekali berkembang melalui teori "komitmen

Metatheoretikal tertentu" yang status epistemologis dibuat tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia

menambahkan; "Bahkan sebelum kata teoritis pertama secara sadar melewati bibir seseorang,

sebuah gambaran teoretis bernilai seribu kata sudah ada terukir di benak pembicara positivis dan

pendengarnya.

Dijelaskan lebih jauh, Neo-realisme melakukan wacana ilmiah ke sebuah model “model

aktor” model sebuah realitas sosial dimana sains tidak mampu mempertanyakan sejarah konstitusi

aktor sosial, tidak bisa mempertanyakan tujuan mereka hanya bisa memberi mereka saran untuk

saran efisiensi. Dengan demikian negara sebagai aktor Model adalah "titik masuk ilmiah" kaum

Neo-realis. Paradoks dan ironisnya juga, mempertanyakan validitasnya jumlah untuk

berkecimpung dalam bidang nilai, etika, preferensi dan sejenisnya semua adalah anathema dalam

sains.

Selain menjadi positivis, kaum Neo-realis menyembunyikan leves strukturalis dibalik

jubah mereka. Strukturalisme patut dicatat untuk potensi yang seharusnya untuk memperluas

ceramah politik internasional . Holistik Neo-realis, adalah yang menarik dimana sebuah dualis

satusama seperti memiliki strukturalis dan juga komponen atomistik keseluruhan struktural berarti

sebenarnya keberadaan penyusunannya dari bagian independen autonomous.

Pengambilan sebuah keseluruhan struktural tidak bisa dimulai dengan bagian-bagiannya.

Sebuah, konsepsi atomistik, bagaimanapun, "menggambarkan keseluruhan tepatnya di istilah

bergabung eksternal dari unsur-unsur ". Neorealis, Ashley menuduh, mematuhi konsepsi terakhir

tentang keseluruhannya Diinterpretasikan olehnya sebagai manuver di dalam strukturalisme.

Teori politik internasional Kenneth Waltz adalah berdasarkan konsep sistem atomistik

internasional” hypostatized Ashley dimana kolaborasi dengan sudut pandang Neo-realis yang

diidealkan bagian penampilanya sebagai bagian yang entitas independen menyediakan titik awal

analis. Bahan dasarnya, alat peraga tanpa struktur fisik keseluruhan dan belum pernah ada dipakai.

"Seperti strukturalis, para Neo-realis membayangkannya sistem politik internasional sebagai

sesuatu yang menyeluruh di atas kerangka kerja elemen.

Seperti strukturalis dinamika politik berada di bawah stasis dan elemen perubahannya

dipahami hanya dalam batas-batas dan kekakuan yang ditawarkan oleh stasis sejarah sebagai

sebuah proses yang tidak dilihat. Sebaliknya itu beroperasi atau dibentuk oleh imperatif "struktur

pregiven". Ashley menganggap kritik EP Thompson tentang strukturalisme Althusser cukup

berguna untuk memadamkan Neo-realis. Dia berkata, "Neo-realis strukturalisme sangat cocok

untuk menjadi seorang maaf untuk status quo, alasan untuk dominasi, 'sebuah invec- melawan

orang-orang Bida’h Utopia dan Maladjusted 'yang akan bertanya- tentang ketepatan urutan

dominan ". Jadi neorealisme adalah sebuah jenis proyek total kapitalis yang berusaha untuk

dihormati dan melestarikan institusi yang masih ada dengan mengadukan "teknis otonomi

rasionalitas ", sebuah prinsip yang menyatakan, sebagai aktor seharusnya selalu mengadopsi dan

menjunjung tinggi.

Neorealisme nampaknya menyangkal pentingnya sejarah praktik yang mentor klasik

mereka dianggap sakral. Di artikel lain yang cukup mani yang disebut Ashley realis klasik sebagai

"praktis" dan realis baru sebagai "teknis". Yang terakhir ini tidak menganggap politik sebagai seni

dan seni pria sebagai subyek. Sebaliknya, mereka melihat kekuatan obyektif sebagai ada di luar

sejarah manusia.

Kaum Neo-realis mengurangi politik ke logika ekonomi, sebuah teknik tanpa kecerdikan

dan visi kritis dan alat untuk kepentingan pribadi yang akan berdiri untuk mendapatkan operasi

hegemonik melalui logika ekonomi dengan bantuan negara. Ashley menyebutnya “ Statis

Economism” yang sebenarnya merupakan kesatuan perseturuan yang aneh namun berposeh setara

dengan Modern Laissez Faire.

Ashley juga kritis terhadap Neo-realisme karena penolakan basis sosial dan batas

kekuasaan yang diakui oleh realis klasik. Ashley langsung mengungkapkan penghargaannya

kepada para realis klasik dan menyimpan kata-kata terkuat untuk mengutuk kaum Neo-realis.

Realisme klasik, dalam pandangannya, adalah animasi oleh praktis dimensi pengetahuan tidak

pernah diklaim secara ketat teoritis karakter urutan pertama. Kesopanan itu karena kesadaran dari

elemen kontingen dalam sejarah manusia atau "recalcitrance" dari pokok bahasan seperti kata

Wight. Sifat hermaneutiklnya berdasarkan etnometodologi negara kenamaan melihat politik

sebagai perusahaan yang kreatif. Kesopanan para realis bukanlah sebuah maaf karena naif tapi

hasil dari kepercayaan yang disebutnya metodologi ilmiah secara teoritis sangat jauh realitas

praktik internasional.

Realisme klasik juga terjadi tidak mencari penutupan praktek tidak seperti neo-realis, dan

juga memiliki ruang untuk mengakomodasi interpretasi baru dan kritik self-reflektif, kecaman ini

melawan Neo-realisme, bagaimanapun, tidak berarti penerimaan yang sehat dari realis klasik

metode dan problematis.

Ashley mendiagnosa bahwa realisme klasik menunjukkan ketertarikannya terhadapnya

masalah hanya di tempat yang relevan dengan statetman, Begitulah ia bergabung dalam

keheningan bukan yang disyaratkan oleh 'tradisi.

Meskipun Secara teoritis tidak ilmiah, Realisme memiliki "signifikansi praktis" yang harus

selalu digunakan saat merumuskan sebuah teori politik internasional, Realisme klasik menjadi

"alat ideologis dari komunitas profesional global "yang menyediakan" tradisi transnasional

kenegarawanan "atau, dalam pengertian Gramscian, sebuah "intelektualitas organik". Tugas ke

depan untuk seorang sarjana serius bukan untuk memperbaiki Realisme dengan membuatnya

ilmiah. Meski scien- sangat miskin, realisme, potensi generatifnya, dan batasannya dan distorsi

harus dipadukan, ditafsirkan, dijelaskan, dan dikerahkan sebagai bagian dari penjelasan dalam

teori modern praktek politik internasional, "Disini Ashley memberi kita petunjuk yang jelas

tentang apa yang dia upto. Dia menggunakan realisme sebagai titik keberangkatan dan metode

pendekatan disebut sebagai "Model dialektis kompetensi", sebuah model yang diduga mampu

menghitungnya "kemunculan", "reproduksi" dan "transformasi" dari paradigma politik kekuasaan.

Model ini juga akan menempatkan "keseimbangan rezim kekuasaan" dalam konteks yang

spesifik kondisi ekonomi memperkuatnya. Satu keyakinan Ashley adalah itu "rezim

mengendaikan hubungan produksi kapitalis dan pertukaran ", dan implikasinya, tenaga kerja dan

properti rezim kekuasaan menjadi "wajah politik publik" yang "modern hegemoni global ".Ini juga

memiliki" potensi belajar "yang mana hanya memperkuatnya. yang ingin Ashley lakukan adalah

"melestarikan Realisme klasik kaya wawasan tentang praktik politik internasional sementara pada

saat bersamaan mengekspos kondisi, dan untuk mengubah potensi tradisi.

" Robert. Gilpin kontes penalaran Ashley terutama penggambarannya tentang apa yang

disebut kaum Neo-realis dalam selimut dan istilah keras. Gilpin menganggapnya terlalu menyapu

dubb realisme klasik sebagai "intuisi" dan Neo-realisme sebagai "ilmiah". Dia mengklaim itu baik

Garr dan Morgenthau telah mencoba untuk melakukan studi politik internasional mereka pada

garis ilmiah dengan mengutip dari tulisan mereka.9

Dia mengakui, satu-satunya perbedaan antara realis lama dan baru, adalah yang terakhir

lebih sadar diri ilmiah. Gilpin menganggap pembagian antara realisme lama dan baru salah tempat.

Sebaliknya, dia mengatakan bahwa realisme memiliki tradisi yang sangat panjang yang

memungkinkan "ruang yang jauh lebih besar untuk metodelogis Keanekaragaman "dari pada

Ashley.

Sementara Morgenthau dan rekan-rekan klasiknya mengadu gagasan melawan latar

belakang Perang Dingin yang berarti dominannya politik, Neo-realis melakukan hal yang sama di

zaman dimana isu-isu seperti uang, perdagangan dan investasi asing masuk ke dunia internasional.

Jadi urusan nasional, menurut klaim Gilpin bahwa Pertimbangan ekonomik tidak pernah menjadi

agenda bertentangan dengan fakta realis klasik. Bahkan Tucydides ‘menurut dia’ sejarah perang

peloponial adalah sebuah pekerjaan di bidang ekonomi politik sama seperti dia menyumbang peran

penting dari perubahan ekonomi sekilas seperti ekspansi perdagangan, monetisasi dan kenaikan

Athena dan Korintus dalam perang.

9 Diakses Melalui: https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/poverty-of-neorealism/833C3806BE4A3147CA23D8840D15583C, pada tanggal 06/06/2018.

Ashley itulah posisi krisis ekonomi dunia mewakili tantangan terhadap realisme tidak

diterima oleh Gilpin dikaitkan dengan faktor-faktor seperti erosi hegemoni AS, retakan dalam

aliansi anti-soviet dan komitmen yang tidak jelas liberalisme yang semuanya mengguncang

pondasi realisme politik.

Gilpin juga membantah bahwa tuduhan strukturalisme Neo-realis adalah deterministik.

alih-alih mengatakan itu struktur menentukan segalanya, keduanya realis klasik dan baru akan

mengatakan bahwa kendala struktur dan pengaruh perilaku secara substansial. Temuan Neo-realis

Ashley bahwa adalah struc-turalis adalah "jahat" menurut Richard Little karena top- kedudukan

strukturalis seperti yang namanya Levi Strauss dan Chomsky yang karyanya tidak asing lagi bagi

ilmuwan sosial belum pernah ada disebutkan dalam hubungan internasional.

Neo-realisme dari Mearsheimer

Untuk menjelaskan lebih dalam lagi pandangan neo-realisme berikut lima asumsi

dasar yang dianut, (Mearsheimer,2007) antara lain:

a. Great Power merupakan aktor utama di dunia politik dan merekalah yang

beroperasi di dalam sistem anarki.

b. Setiap negara memiliki bentuk power yang bervariasi yang berpotensi saling

mengancam negara lain. Power tersebut dapat berupa kemampuan ekonomi,

teknologi, jumlah pasukan militer dan perang, maupun jumlah populasi yang besar.

c. Negara tidak dapat memastikan intensi dari negara lain untuk menyerang ataupun

hanya diam bertahan.

d. Tujuan utama negara ialah bertahan, karena tujuan lain tak akan tercapai apabila

ketahanan suata negara belum tercapai.

e. Negara adalah aktor rasional yang mana mereka mampu membuat strategi untuk

memaksimalkan prospek untuk bertahan.

Dalam pemahaman neo-realis sendiri terbagi dua, , yakni defensive power dan offensive

realist.Pembagian tersebut terkait perbedaan pandangan dalam menanggapi “seberapa banyak

power yang dibutuhkan?”. Defensive power yang diusung oleh Kenneth Waltz, percaya bahwa

tidak bijak bila suatu negara mencoba memaksimalkan powernya di dunia karena sistem akan

menghukumnya ketika mereka terlalu mencoba meningkatkan power (Waltz,1979). Sedangkan

offensive power beranggapan bahwa pengembangan power adalah strategi terbaik untuk meraih

hegemoni. Karena menjadi hegemoni ialah cara terbaik untuk bertahan. Power merupakan tujuan

akhir, namun tujuan paling akhir dari itu semua ialah bertahan atau survival (Mearsheimer,2007).

2.5 Penelitian Terdahulu

No.

Penelitian

Hasil Penelitian

1. Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik Oleh

Pemerintah Australia Dalam Mengendalikan

Laju Kedatangan Pengungsi Dan Pencari

Suaka Ditinjau Dari Hukum Internasional.

Oleh Penulis Haryo Pradipta Bayuwega,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Fakultas

Hukum.

Judul penelitian ini, meniliti tentang penerapan

kebijakan Solusi Pasifik oleh pihak Australia

Pemerintah dalam mengendalikan tingkat kedatangan

pengungsi dan pencari suaka dalam hal hukum

internasional.

Selain ratifikasi oleh Jenewa Convention 1951 namun

tetapi karena Negara Australia memiliki kehidupan

yang baik, sehingga banyak pencari suaka dan

pengungsi. pada tahun 2001 pemerintah mengeluar

sebuah kebijakan yang disebut sebagai Solusi Pasifik,

dan tujuan penilitian ini yaitu dari Implementasi Solusi

pasifik yang ditinjau dari Hukum Internasional.

2. Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam

Kasus Relokasi Pencari Suaka

Ilegal Australia Ke Pulau Manus dan Pulau

Nauru. Oleh penulis Clara Ignatia Tobing.

Penulis lainya juga meniliti hal yang serupa tentang

bagaimana Australia yang telah meratifikasi konvensi 1951

tentang status pengungsi, dimana Negara Australia

bereperan penting dalam menerima dan berkewajiban

melindungi, namun kewabijan yang dijalankan Australia

dengan negara-negara dibagian pasifik tidak seperti apa yang

telah dinyatkan dalam konvensi dimana Australia

bekerjasama dengan Papua New Guinea dan Nauru dalam

membentuk kesepakatan Pasifik solution dimana untuk

merolokasi pencari suaka ilegal yang menuju kedalam pusat

detensi atau rumah bagi para pencari suaka. Berjalannya

waktu pencari suaka pun menurun pada tahun 2007, namun

pada tahun 2012 para pencari suaka mulai meningkat

kembali dan dari situ pemerintah Australia memulai

menerapkan pasifik solution jilid III.

Sebagaimana penerapan yang baru membawa dampak bagi

para pencari suaka dimana Australia berusaha mengurangi

para suaka dengan cara memulangkan pengungsi dan pencari

suaka ke tempat dimana yang masih terdapat situasi yang

masih rentan dalam hal perdaimaian.

Dalam perkembanganya prinsip ini dikenal dengan prinsip

non-refoulement. Sebagaimana prinsip ini dipahami dengan

pemulangan kembali ke negara asal serta ke negara lain yang

berpotensi menimbulkan penganiayaan baru.

3. Unaccompanied & Denied: Regional Legal

Framework For Unaccompanied Minors

Asylum Seekers (UMAS). Oleh penulis

Rohaida Nordin Dkk.

Pencari suaka di bawah umur Unaccompanied Minor

Asylum Seekers (UMAS) berada dalam keadaan rentan

dan karenanya mendapat perlindungan hukum

internasional khusus. Namun demikian, atas dasar ras,

mereka seringkali diperlakukan sebagai imigran ilegal

di banyak dan menjadi korban tindak kekerasan,

diskriminasi dan hambatan menerima hak-hak mereka

sebagaimana yang telah dijamin dalam hukum hak asasi

manusia internasional.

Penelitian dalam artikel ini mengidentifikasi peraturan

legislatif, sebagaimana mekanisme kebijakan dan

dukungan, yang memenuhi standar minimum perwalian

dalam hukum internasional dan yang terbukti menjadi

model praktik terbaik terkait peraturan perwalian

UMAS secara internasional.

Serta menjelaskan situasi yang dialami UMAS dalam

kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia

dengan penekanan pada kerangka hukum dan praktik di

Australia dan lima negara ASEAN. Selain itu, artikel ini

juga menyoroti pandangan negara-negara dalam

menyediakan kerangka hukum dan pelaksanaan yang

lebih baik terkait persyaratan perlindungan dan

penegakan hukum hak asasi manusia bagi UMAS.

Kesimpulan di bagian akhir penilitian ini sebgaimana

dalam memberikan rekomendasi bagi Australia dan

negara anggota ASEAN untuk mengakui hak asasi

manusia internasional UMAS terkait perwalian.

4. Journal of Media & Cultural Studies, Stop the

boats! Moral panic in Australia

over asylum seekers.

Artikel ini menganalisis tentang reaksi sosial pencari

suaka di Australia melalui lensa teori kepanikan moral.

Pencari suaka dalam konsep kepanikan moral dimana

melihat bahwa akan membawa dampak terhadap

multikultur di Asia serta identitas di Australia, dan

dewasa ini kepanikan moral lebih menitik terhadap

serangan teror. Sebagaimana mengancam kedaulatan

sebuah negara dan akan berdampak ke negara tetangga.

Penelitian Haryo Pradipta Bayuwega, Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik Oleh

Pemerintah Australia Dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi Dan Pencari Suaka

Ditinjau Dari Hukum Internasional. Dimana lebih menitik beratkan terhadap solusi pasifik dalam

mengatasi para pencari suaka dan mengutamakan hukum internasional dalam melihat manfaat dari

Konvensi Jenewa 1951, bagi Australia dalam menjalankan menjaga dan melindungi Para pencari

Suaka.

Hal yang serupa juga diteliti dari penulis Clara Ignatia Tobing, dimana meneliti tentang

Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka .Ilegal Australia Ke

Pulau Manus dan Pulau Nauru. Namun lebih melihat ketika pada tahun 2012 semakin

meningkatnya pencari suaka. penelitian ini mengunakan konsep non-refoulment , Dalam konsep

non-refoulment melihat bahwa karna ketakutan dari negara penerima sehingga Austrlia

mempercepat pemulangan ataupun memindahkan para pencari suaka ke tempat-tempat yang

masih terus berkonflik serta konsep ini juga melihat tindakan berikutnya setelah dipindaahkan ke

negara lainya dan para pencari suaka tetap mendapat ancaman dari negara yang akan menerima

mereka dan akan menjadi sebuah penganiayaan baru.

Rohaida Nordin Dkk., dimana meneliti tenatang Unaccompanied & Denied: Regional

Legal Framework For Unaccompanied Minors Asylum Seekers (UMAS).sebagaimana melihat

para pencari suaka di bawah umur yang dimana juga mendapat tantangan berupa ancaman yang

sama karena memiliki ras yang berbeda dan ras yang mendapat gap dari ras lainya, sehingga

Penelitian ini melihat kebijakan Australia serta menjelaskan situasi yang dialami UMAS dalam

kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan penekanan kerangka hukum dan

pelaksanaan yang lebih baik terkait persyaratan perlindungan dan penegakan hukum hak asasi

manusia bagi UMAS. Kesimpulan di bagian akhir penilitian ini sebgaimana dalam memberikan

rekomendasi bagi Australia dan negara anggota ASEAN untuk mengakui hak asasi manusia

internasional UMAS.

Jurnal Martin menitikberatkan pada (moral panic in Australiaover asylum seekers).

Penelitian ini melihat dalam konsep kepanikan moral dimana dengan meninkatnya para pencari

suaka hingga sekarang, dengan begitu adanya konsep moral panic untuk melihat serangan teror

yang terjadi dan akan membawa dampak terhadap negara penerima serta negara-negara yang

berdekatan.

Fokus penelitian penulis disini adalah ingin mengetahui kebijakan politik luar negeri

Indonesia di era Jokowi. Dalam hal, ingin mengetahui bagaimana menangani masalah pencari

suaka pasca tahun 2013 pemerintah Australia telah menutup pintu masuk bagi manusia perahu.

Penulis menggunakan konsep Geo-politik dan konsep Geo-Strategi dimana seperti kita ketahui

sendiri bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis yakni berada diantara dua benua

dan dua samudera. Dengan begitu ketika pergantian rezim didalam kepemimpinan mungkin akan

berbeda dalam hal pengambilan kebikjakan, namun tidak menghilangkan kebijakan bebas-aktif

negara Indonesia sehingga hal ini menjadi suatu ketertarikan dalam kasus pasca tahun 2013

pemerintah Austrlia menutup pintu masuk bagi manusia perahu.

Dalam hal pertahanan dan keamanan penulis menambahkan konsep keamanan traditional

dan Konsep non-traditional. Konsep traditional menitik balik dari keadaan dimana Indonesia

pernah berkonflik dengan negara Malaysia. Malaysia pun menjadi batu sandungan. negara

Australia dan Indonesia kedepanya membangun kerjasama yang baik yakni tidak menutup

kerjasama internasional, sebagaimana negara Australia pun berbatasan dengan Indonesia di bagian

pasifik. Dari Konsep non-traditional dimana melihat perkembangan Global semakin terbuka lebar

jalur antara batas negara sehingga dampak negatif juga akan cepat untuk masuk ke dalam negara.

Teori Neo-realis disini sebagai teori yang dipakai unutk menganalisis tentang kemana arah

dan solusi apa yang baik bagi negara Republik Indonesia dan negara seberang dalam hal kerjasama

internasional yang terus dijaga. Teori Neo-relais dimana banyak dipergunakan dalam banyak

tulisan. Namun yang mau penulis ambil ialah dimana teori dapat menjelaskan tentang

perkembangan sekarang sebagaimana bukan hanya negara (individu negara) yang hanya berperan

untuk menujuk kekuatan gigihnya negara itu, tetapi bagaimana negara dibentuk untuk tidak

meninggalkan bidang-bidang yang lain. Yakni bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Lingkungan

dimana membantu negara dalam hal kemajuan dan tidak bertitik pada “skor” seperti permainan

basket yang dimainkan oleh setiap tim dalam pertandingan dan tidak mau ketinggalan dengan tim

lain karena didahuli sebuah angka” hal ini yang sangat ditentang oleh teori Neo-realis, yang mana

hingga kini negara Amerika Serikat terus meningkatkan kekuatan Militernya dan meninggalkan

bidang yang lain karena ambisinya menjadi negara Hegemonik.

Hal ini yang mau dilihat oleh penulis ketika negara Indonesia harus menghadapi laju

kedatangan manusia dari banyak negara yang berbeda-beda dengan permasalahan yang berbeda

pula. Namun Jalur yang dipakai ialah, jalur Imigran yang menitik pada kedatang manusia perahu

atau mengikuti lajur laut “pencari suaka” yang telah bertahun-tahun mewarnai lautan di Benua

Pasifik dan Benua Asia. Australia sebagai negara Penerima dan negara Indonesia sebagai negara

transit dan negara-negara di bagian Pasifik yang terdapat dalam kebijakan ‘’Pasifik Solution”

sebagai negara yang juga menampung dalam hal untuk pengecekan untuk memastikan pencari

suaka itu “bersih atau tidak-bersih” sehingga dapat dipertimbangkan dan dibolehkan datang ke

negara penerima atau dilanjutkan ke negara Penerima berikutnya.

Manusia Perahu yang datang sebagai pencari suaka. sangat mewarnai kebijakan dari

pemerintahan negara penerima yaitu; Australia dan juga kebijakan dari negara transit yakni negara

Indonesia. Indonesia pun harus mengalami kendala menerima pencari suaka tanpa adanya

konfirmasi dari pihak penerima sehingga ini menjadi tidak sejalan dengan apa yang sudah

disepakati bersama. Walaupun begitu Negara Australia harus melakukannya. Sebagaimana

kebijakan itu berjalan dari kepemimpinan Perdana Mentri Australia.

Teori Neo-realist menambahkan bahwa adanya bantuan dari organisasi-organisasi non-

pemerintah yang dimana membantu negara untuk melongarkan niat mereka terhadap kekerasan

para pencari suaka sehingga akan diurus melalui kebijakan yang dibuat oleh organisasi non-

pemerintah. Begitupun memperdalami Teori Neo-realis untuk mengetahui aktor negara dalam

menjalankan kebijakanya yang berperan penting bagi kepentingan suatu negara dan juga bagi

kerjasama dengan negara lain.

2.6 Kerangka Berfikir

Konsep

Konsep : Geopolitik Dan Geostrategi

Konsep : Keamanan Traditional dan Non-

traditional

Pasca tahun 2013, Pemerintah Australia

menutup pintu masuk bagi manusia perahu.

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Pasifik

Kasus : Pencari Suaka/Manusia Perahu

Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era

Pemerintahan Joko Widodo dalam Menangani

Kasus Pencari Suaka di Wilayah Pasifik.

Teori

Neo-realisme