bab ii tinjauan pustaka 2.1 kebijakan publikeprints.umm.ac.id/41806/3/bab ii.pdfhal itu william n...
TRANSCRIPT
28
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebijakan Publik
Kebijakan publik telah menjadi suatu diskursus penting di dalam kajian
disiplin ilmu pengetahuan, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Banyak
para ahli dan pakar telah mendefinisikan arti kebijakan publik ke dalam berbagai
pengertian. Sebelum memahami lebih lanjut tentang pengertian kebijakan publik,
sebaiknya terlebih dahulu mengartikan makna kebijakan dan publik itu sendiri.
Kebijakan menurut Easton adalah suatu keputusan politik yang dikembangkan oleh
badan atau pejabat pemerintah yang memiliki otoritas dalam sebuah sistem politik,
yang terdiri eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan ‘publik’
mengandung dua arti yang berbeda32.
Pertama publik dapat diartikan dengan negara atau pemerintah, seperti
terjemahan public administration sebagai administrasi negara. Kedua, ‘publik’
merupakan padanan kata dari ‘umum’ seperti public transportation (transportasi
umum) atau public interest (kepentingan umum)33. Dengan begitu ‘publik’ dapat
diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak. Apabila kemudian kebijakan dan publik menjadi satu padanan kata, maka
akan melahirkan definisi baru, yaitu suatu produk hukum atau keputusan yang
berasal dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat luas.
Adapun definisi lain dari kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh
para ahli misalnya saja James Anderson. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik
32 Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
33 Ibid
29
adalah “purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of
actors in dealing with a problem or matter of concern” (suatu langkah atau tindakan
yang dilakukan secara sengaja oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan
adanya masalah dan persoalan tertentu yang dihadapi)34. Aktor ini yang terlibat
biasanya adalah pemerintah selaku pembuat kebijakan yang ditujukan untuk
memecahkan permasalahan yang ada secara luas dan menyeluruh.
Pendapat lain tentang kebijakan publik juga dikemukakan oleh Thomas R.
Dye yang menyatakan “whatever governments choose to do or not to do” (suatu
pilihan atau tindakan apapun yang dilakukan atau pun tidak dilakukan oleh
pemerintah)35. Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Knoepfel yaitu serangkaian
keputusan serta tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan
berulang di antara berbagai aktor, baik publik atau pemerintah maupun swasta yang
terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi dan memecahkan suatu
masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik36.
Apa yang disampaikan oleh Knoepfel tersebut setidaknya memberikan kita
pemahaman mengenai apa itu kebijakan publik yaitu (1) kebijakan publik lebih
mengarah ke suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan
sekedar apa yang dipikirkan atau yang ingin dilakukannya saja; (2) kebijakan dan
keputusan memiliki arti yang berbeda dimana kebijakan merupakan pemilihan dari
beberapa jumlah alternatif yang tersedia yang telah dibuat sebelumnya; (3) bersifat
34 Anderson, 1994 dalam Solichin Abdul Wahab, 2015, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke
Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara
35 Ibid
36 Knoepfel, 2007 dalam Solichin Abdul Wahab, 2015, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke
Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara
30
memecahkan masalah atau problem solving yang timbul pada masyarakat dan
menjadi masalah nasional yang harus segera diakhiri.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap kebijakan itu
dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan atau paling tidak
mengurangi kerumitan masalah publik yang telah masuk ke agenda pemerintah.
Dengan demikian kebijakan mencerminkan sebuah tanggapan sistem politik dan
administrasi terhadap sebuah realita sosial yang ada dan dianggap sudah tidak bisa
ditolerir lagi. Kebijakan publik tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
secara konkret apabila kebijakan tersebut memiliki luaran dan ada dampak yang
dirasakan karena berhasil diterapkan. Luaran ini lebih mengarah kepada apa yang
sesungguhnya telah dikerjakan oleh pemerintah.
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan sebuah kebijakan
publik yang berskala nasional yang berasal dari Kementerian Pertanian. Kebijakan
PUAP dibuat secara khusus untuk memberikan modal usaha kepada petani. Sebab
adanya program PUAP karena kemiskinan yang dialami petani. Oleh karenanya
mereka mengalami kesulitan mendapatkan modal untuk bertani dan usaha bidang
agribisnis lainnya. Harapannya selain memudahkan akses modal kepada petani,
kebijakan PUAP dikembangkan untuk kegiatan agribisnis lainnya sesuai dengan
potensi desa masing-masing.
2.2 Implementasi Kebijakan Publik
Ditinjau dari segi etimologi, implementasi berasal dari terjemahan kata
bahasa inggris yaitu ‘implementation’, yang memiliki arti mengisi penuh atau
melengkapi sesuatu. Maksudnya adalah pertama bahwa implementasi membawa
kita pada suatu hasil sebagai sebab akibat, melengkapi dan menyelesaikan semua
31
kegiatan. Kedua adalah menyediakan sebuah sarana atau alat untuk melaksanakan
sesuatu, dan ketiga adalah melengkapi dengan alat37.
Pengertian implementasi tersebut di atas jika dirangkaikan dengan istilah
dari kebijakan publik, maka dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan aktifitas dari
penyelesaian masalah atau melaksanakan sebuah kebijakan publik yang ditetapkan
menggunakan alat dan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang tidaklah
semua proses dari sebuah implementasi dapat berjalan lancar, makanya diperlukan
juga sebuah evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kebijakan itu sendiri.
Begitu banyak definisi dari implementasi kebijakan disampaikan oleh para
ahli dan akademisi. Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan implementasi ialah
suatu pelaksanaan dari sebuah keputusan yang berupa undang-undang dan dapat
juga berbentuk perintah atau putusan badan peradilan. Keputusan ini menyebutkan
masalah yang ingin diselesaikan, secara tegas menyebutkan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai dan cara bagaimana untuk menerapkannya38.
Selain itu seorang ahli, Anderson mendefinisikan implementasi kebijakan
yaitu means administration of the law in which various actors, organizations and
procedurs or techniques work together to put adopted policies into effect in an effort
to attain policy or program goals. Apa yang disampaikan oleh Anderson itu dapat
diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah menjalankan isi kebijakan ke dalam
apa yang ingin dicapai oleh kebijakan itu sendiri39. Kebijakan yang telah dibuat
haruslah dilaksanakan karena apabila dibiarkan begitu saja hanyalah akan
37 Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
38 Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta
39 Ibid
32
berbentuk sebuah impian belaka. Karena sebagus-bagusnya kebijakan yang sudah
dirancang dengan penuh perhitungan tanpa adanya suatu implementasi itu bersifat
nihil, tidak berarti sama sekali.
Implementasi kebijakan yang paling sederhana adalah berbentuk top-down
dan bottom-up. Maksudnya dari top-down adalah bahwa kebijakan ini dibuat oleh
individu dan pejabat atau pemerintah yang diarahkan kepada pencapaian tujuan
beserta sasaran yang disepakati bersama di dalam keputusan kebijakan. Pada
mekanisme ini masyarakat berlaku sebagai obyek penerima dari kebijakan, tanpa
bisa ikut campur untuk membuat kebijakan bersama dengan para stake holder.
Dengan kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang bersifat substantif, yaitu
kebijakan diberikan untuk masalah urgen seperti kemiskinan.
Sedangkan maksud dari bottom-up adalah proses dari adanya kebijakan
yang diawali dengan proses penjaringan aspirasi masyarakat luas juga pemetaan
kebutuhan publik dengan mengakomodasi tuntutan dari lingkungan kemudian
diikuti dengan pencarian dan alternatif cara pemecahannya40. Era reformasi seperti
sekarang sangat memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan
masukan kepada pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan sesuai dengan
apa yang masyarakat butuhkan.
Perlu juga diperhatikan bahwa impelementasi kebijakan memiliki catatan
penting untuk diperhatikan, perihal faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari
program. Misalnya saja adalah karena respek anggota masyarakat kepada otoritas
dan keputusan pemerintah, kesadaran diri masyarakat untuk menerika kebijakan,
keberadaan sanksi hukum, kepentingan pribadi maupun kelompok, apakah ada
40 Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
33
pertentangan dengan sistem dan nilai yang ada, estimasi waktu dan sosialisasi dan
juga koordinasi antara lembaga dan organisasi41. Beberapa poin tersebut perlu jadi
perhatian agar implementasi kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan.
Berbagai model implementasi telah dikembangkan hingga sekarang. Hal ini
berguna untuk memudahkan pemahaman terhadap gambaran objek, situasi dan
kondisi sekaligus proses, bagaimana korelasi antar komponen yang satu dengan
komponen yang lain. Model yang telah ada di antaranya seperti model Donald van
Metter dan Carl varn Horn dengan istilah A Model of The Policy Implementation
Process, model George Edwar III dengan model implementasi Direct and Indirect
Impact on Implementation, dan juga ada model Daniel Mazmanian dan Paul A.
Sabatier dengan sebutan A Frame Work for Implementations Analysis, serta model
yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye. Serta masih banyak berbagai model
implementasi kebijakan lain selain yang telah disebutkan.
Model adalah bagaimana cara memahami kebijakan ini diterapkan. Di
dalam menggambarkan menerapkan program PUAP penulis menggunakan model
implementasi kebijakan publik Merilee S Grindle. Pemilihan model implementasi
Grindle didasarkan karena bisa menjelaskan bagaimana bentuk penerapan dari
program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Ponorogo. Model Grindle
sering disebut sebagai implementation as a political and administrative process.
Artinya bahwa implementasi kebijakan itu merupakan sebuah proses politik dan
administrasi. Keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah dimana terdapat
pengaruh besar terhadap ketercapaian tujuan yang ditetapkan sebagai hasil akhir.
41 Agustino, Leo, 2017, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta
34
Grindle berkata bahwa berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dapat
diukur melalui hasil pencapaian tujuan program. Bentuk implementasi dibedakan
menjadi dua bentuk, yaitu :42
1. Segi proses, menilai apakah pelaksanaan program PUAP di Kabupaten
Ponorogo sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan;
2. Ketercapaian tujuan, memiliki dua indikator berupa dampak PUAP
terhadap objek serta perubahan apa yang ada pada kelompok sasaran.
Selain itu juga Grindle menentukan tingkat implementasi terdiri dari dua
bentuk, yaitu content of policy dan context of policy. Maksudnya ialah berikut ini:
1. Content of Policy
a. Interest Affected (Kepentingan yang Mempengaruhi)
b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)
c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Diraih)
d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)
e. Program Implementator (Pelaksana Program)
f. Resources Commited (Sumber Daya yang Digunakan)
2. Context of Policy
a. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan,
Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)
b. Institution and Regime Characteristik (Karakteristik Lembaga dan
Rezim yang Berkuasa)
c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Respon
dari Pelaksana
42 Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta
35
2.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan publik adalah rangkaian terakhir dari suatu proses
perumusan kebijakan. Pada dasarnya evaluasi bertujuan untuk menilai suatu
kebijakan yang berlangsung atau telah selesai diterapkan. Penilaian tersebut akan
menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan, sehingga akan muncul
saran atau pun perbaikan ke depannya. Istilah evaluasi dapat dipahami dengan suatu
penaksiran (appraisal), pemberi angka (rating) dan penilaian (assesment). Kata
yang mengatakan usaha untuk menganalisa hasil kebjakan dalam arti satuan
nilainya. Ketika tujuan dari kebijakan memberikan nilai maka hasil tersebut dapat
memberikan kemajuan dalam tujuan dan sasaran tersebut43.
Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menganalisa kebijakan yang
tengah dijalankan di lapangan maupun yang telah usai diterapkan. Sejalan dengan
hal itu William N Dunn memberikan definisi mengenai apa itu evaluasi kebijakan.
Menurutnya evaluasi adalah suatu prosedur yang harus dilakukan untuk mencari
informasi nilai dan besarnya manfaat dari kegiatan di masa lampau maupun yang
akan datang.44
William N Dunn kemudian memberikan pendapatnya tentang evaluasi
bahwasanya evaluasi adalah sumber informasi yang digunakan untuk menilai
kinerja dari suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan publik menurutnya
adalah sumbangan terhadap kritik dan nilai yang mendasari pilihan dari tujuan dan
target yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah sumbangan untuk metode
43 Dunn, William N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press. Terj. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition
44 Syahruddin, 2009, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di
Kabupaten Karawang, Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
36
analisa kebijakan yang mencakup rekomendasi ke depannya itu seperti apa dan
bagaimana.45
Jones ikut memberikan definisi evaluasi sebagai “evaluation is an activity
designed to judge the merits of government program which varies significantly in
the specification objects, the techniques of measurements, the methods of analysis
and the forms of recommendation.46”
Apa yang dikatakan Jones tersebut menunjukkan bahwasanya evaluasi
merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara sengaja dalam menguji kualitas
berbagai program pemerintah yang penting, dimana kegiatan tersebut misalnya
melihat kondisi obyek program di lapangan, perencanaan teknik pengukuran serta
format usulan setelah evaluasi dilaksanakan.
Sejalan dengan definisi tersebut, Spaulding juga mengartikan evaluasi
sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengambil
keputusan yang menghasilkan rekomendasi dan perbaikan program. Pendapat
Spaulding dapat kita maknai bahwasanya hakikat dari evaluasi adalah kegiatan
yang dirancang dalam menuntaskan masalah dengan ideal melalui cara mengenal
masalah lebih dalam dengan fenomena yang ada, menghasilkan alternatif atau
solusi dari pilihan program yang tersedia, memberikan kritik penilaian atas
alternatif yang ada dan tersedia dan juga memberi usulan agar melakukan dan
menggunakan pilihan alternatif terbaik untuk mengurangi masalah47.
45 Syahruddin, 2009, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di
Kabupaten Karawang, Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
46 Agustino, Leo, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
47 Spaulding, 2008 dalam Leo Agustino, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
37
Dari definisi yang dikemukakan oleh Dunn, Jones dan Spaulding kita dapat
menarik kesimpulan bahwasa evaluasi adalah bagian dari proses perumusan
kebijakan publik yang digunakan untuk memberikan nilai-nilai terhadap kebijakan
yang diimplementasikan. Apakah kebijakan sudah tepat sasaran atau belum, perlu
adanya perbaikan atau bahkan tidak perlu untuk dilanjutkan. Evaluasi perlu terus
dilakukan agar tujuan kebijakan yang hendak dicapai dapat diperoleh dengan hasil
yang maksimal.
Evaluasi lebih mengarah ke analisa hasil implementasi di lapangan, dalam
artian bahwa jika kebijakan ternyata memberikan dampak dan pengaruh maka dapat
dikatakan pula kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Akan tetapi jika belum sesuai maka perlu dilakukan perbaikan, dan
dianalisa bagian mana yang perlu diubah, ditambah maupun dihentikan.
Implementasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan telah
berjalan di Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2008-2013. Oleh karena itu perlu
dilakukan evaluasi penilaian terhadap program, apakah PUAP telah berdampak
kepada masyarakat atau belum. Selain melihat bentuk implementasi PUAP di
lapangan dan kemudian diberikan penilaian, terdapat juga indikator lain di dalam
mengevaluasi program. Poin-poin indikator ini menurut M. Irfan Islamy adalah
sebagai berikut :
1. Apakah stretegi pendekatan program PUAP telah diidentifikasi,
dipilih kemudian juga dirumuskan dengen jelas?
2. Apakah unit pelaksana teknis program PUAP telah disiapkan?
3. Apakah aktor utama pelaksana PUAP telah ditetapkan dan sudah siap
menerima tanggung jawab pelaksana kebijakan PUAP?
38
4. Apakah prosedur operasi baku sudah jelas dan sudah dipahami oleh
pelaksana kebijakan?
5. Apakah koordinasi pelaksanaan program PUAP sudah dilakukan
dengan baik?
6. Bagaimana, kapan dan kepada siapa program PUAP dilaksanakan?
7. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab sudah
diberikan dan dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan
PUAP?
8. Apakah pelaksanaan kebijakan PUAP sudah diselaraskan dengan
rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
9. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan dari
program PUAP sudah ada dan ditetapkan dengan baik?
10. Apakah penilaian kinerja kebijakan PUAP telah menerapkan prinsip
efisiensi ekonomi dan politik serta juga sosial?48
Kriteria yang disampaikan tersebut berguna untuk mengetahui dan menilai
apakah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sudah sesuai seperti
yang direncanakan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran
terpenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.
Evaluasi implementasi kebijakan ini dilakukan pada salah satu bagian dari
proses dan tahapan kebijakan publik, yaitu masih pada proses implementasi. Garis
besar tahap ini adalah mengetahui dan memberikan nilai apakah program PUAP
yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Sebagai hasil akhir
maka akan ada rekomendasi, nilai terhadap program PUAP ke depannya.
48 Syahruddin, 2009, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di
Kabupaten Karawang, Tesis. FISIP-Universitas Indonesia
39
2.3.1 Tujuan Evaluasi Implementasi Kebijakan
Evaluasi memerankan peran utama dalam proses analisa kebijakan,
sebab memberikan informasi penting tentang kinerja dari suatu kebijakan.
Sudah sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan telah dapat dicapai. Selanjutnya
evaluasi memberi kritik dan saran terhadap hasil penilaian kebijakan, dan ikut
berusaha memberikan ide pada rekomendasi ke depannya49. Secara jelasnya
William N Dunn menguraian tujuan evaluasi kebijakan ke dalam poin berikut:
1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang
penting tentang kinerja dari kebijakan. Hal ini untuk menilai aspek
instrumen atau tata cara pelaksanaan kebijakan serta menilai hasil
dari penggunaan instrumen tersebut
2. Evaluasi kebijakan berusaha menilai kepantasan tujuan dan atau
target dengan masalah yang dihadapi itu. Dengan kata lain apakah
tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan mampu menyelesaikan
segala bentuk permasalahan atau tidak
3. Evaluasi kebijakan memberikan sumbangan untuk kebijakan lain
utamanya dari segi metodologi. Hasil penilaian akan dijadikan
pelajaran bagi pelaku kebijakan lainnya di masa depan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Jones50, bahwa evaluasi kebijakan
bisa digunakan untuk dua tujuan, yaitu menilai hal apa saja yang terjadi pada
keseluruhan proses kebijakan dan usaha menilai manfaat program pemerintah
49 Dunn, William N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press. Terj. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition
50 Leo Agustino, 2016, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
40
tertentu. Evaluasi itu juga untuk menemukan kemungkinan penyimpangan yang
dilakukan baik oleh aktor maupun obyek kebijakan, menemukan kekurangan
maupun ketidakcocokan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasilnya, dan
juga berusaha untuk menemukan keberhasilan yang baik yang bisa menjadi
percontohan kebijakan lain di waktu mendatang51.
Alhasil evaluasi ini ringkasnya akan memberikan kemungkinan atau
tindak lanjut berupa memberhentikan kebijakan lalu menggantikannya dengan
sebuah kebijakan yang baru, meneruskan kebijakan yang sudah ada dengan
melakukan beberapa perubahan, baik yang bersifat mendasar atau hanya pada
prosedur penerapannya saja (menyempurnakan kebijakan secara keseluruhan
untuk waktu ke depan), menjadikan keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut
sebagai percontohan bagi kebijakan lebih lanjut. Atau bisa dikatakan pula
sebagai sebuah proses di dalam menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik
memberikan hasil, yaitu dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh
selama ini dengan tujuan maupun target kebijakan yang telah ditentukan52.
Evaluasi tentunya memiliki akibat sebagai bentuk dari dinamika sosial
yang berkembang ketika suatu kebijakan diimplementasikan. Akibat tersebut
dapat kita pahami sebagai sebuah effect, yaitu suatu dampak yang bersifat cepat
dan dapat langsung dirasakan. Sedangkan akibat dalam waktu yang lama
disebut dengan impact. Kedua akibat inilah baik segi effect maupun impact yang
perlu diketahui dengan cara melakukan evaluasi kebijakan publik.
51 Abidin, Said Zainal, 2016, Kebijakan Publik, Jakarta: Salemba Humanika
52 Anggraeni, Ratih, dkk, 2015, Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan
Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1, No1
41
Tahapan yang berlangsung dalam sistem dan proses kegiatan evaluasi
adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3.1 Tahap Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn dan Lane (1986)
Seperti biasanya suatu kebijakan diimplementasikan terlebih dahulu ke
dalam sebuah aksi (policy actions) yang kemudian diarahkan pada pengaruh
yang diinginkan (policy impacts). Dari sini selanjutnya terdapat dua indikator
yang perlu dinilai, yaitu assesment of policy impact serta decisions on future of
policy or program. Adapun maksud dari assesment of policy impact yaitu
perkiraan yang dilakukan kepada dampak yang disebabkan oleh implementasi
dari suatu kebijakan53. Setidaknya dampak tersebut memberikan pengaruh-
pengaruh kepada beberapa kelompok sasaran dan kelompok lain54.
Sedangkan decisions on future of policy or program adalah suatu bentuk
keputusan terhadap kebijakan selanjutnya, apakah kebijakan perlu dilanjutkan,
atau mungkin dilanjutkan dengan beberapa syarat tambahan yang dipenuhi.
53 Ali, Farid, dkk, 2012, Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa
Kebijakan Pemerintah, Bandung: Refika Aditama
54 Thomas R Dye dalam Said Zainal Abidin, 2016, Kebijakan Publik, Jakarta: Salemba Humanika
Implementasi policy impact
Leads to
1. Assesment of policy impact
2. Decisions on Future of Policy or Program
42
2.4 Arah Kebijakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP)
Pertanian merupakan salah satu sub-sektor penting di Indonesia. Sektor ini
mempunyai peran cukup signifikan di dalam memenuhi sumber pangan dan gizi
nasional, membuka lapangan pekerjaan, sumber devisa bagi negara dan juga dapat
memperkuat perekonomian di masyarakat. Di sektor pertanian pula tahun 2016
diperoleh lebih dari 13,46% pendapatan nasional, di bawah industri pengolahan
(manufacturing) yang mencapai 20,51%55. Fakta ini menandakan bahwa pertanian
tidak boleh diabaikan karena sektor pertanian memiliki andil dalam memajukan
perekonomian masyarakat Indonesia.
Aktivitas pertanian lebih banyak dilakukan di desa dengan memanfaatkan
lahan yang ada. Sedang lahan pertanian Indonesia yang telah dimanfaatkan hingga
sekarang sebanyak 8,20 juta Ha. Sektor petanian juga menyerap lebih dari 76%
angkatan kerja nasional, atau masyarakat yang bekerja sebagai petani sebanyak
35,90 juta jiwa56. Kegiatan pertanian di Indonesia masih menemui permasalahan di
lapangan, seperti kemiskinan masyarakat desa. Faktor kemiskinan berpengaruh ke
kemampuan petani untuk melakukan usaha di bidang pertanian. Selain itu juga
berpengaruh terhadap ketidakmampuan petani untuk mendapatkan modal usaha.
Kemiskinan banyak dialami oleh masyarakat desa dan rata-rata bekerja di
sektor pertanian. Tahun 2017 tercatat sebanyak 26,58 juta penduduk berada di garis
55 www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018
56 Anonymous, 2018, Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama. https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-
bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html. Diakses pada tanggal 29 Maret
2018
43
kemiskinan, dimana 16,32 juta jiwa penduduk bekerja sebagai petani57. Adapun
besaran jumlah dari penduduk di desa dan kota dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun
Jumlah Penduduk Miskin
(Persentase)
Jumlah Penduduk Miskin
(Juta Jiwa)
Desa Kota Desa+Kota Desa Kota Desa+Kota
2015 14,09 8,22 11,13 17.893,72 10.619,87 28.513,59
2016 13,96 7,73 10,70 17.278,69 10.485,65 27.764,34
2017 13,47 7,26 10,12 16.310,45 10.272,56 26.582,99
Sumber : Data diolah dari berbagai sumber
Kemiskinan paling banyak ditemukan di desa dan hal ini akan menjadi
sebab permasalahan lain, termasuk di dalam urusan pertanian. Karena kemiskinan
menjadi sebab bagi para petani kesulitan mendapat modal bertani. Melihat kedua
permasalahan publik yaitu kemiskinan dan akses modal mendorong Kementerian
Pertanian untuk membuat kebijakan yaitu berupa program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP). Perekonomian di desa harus dapat dikembangkan
dan salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah menerapkan PUAP di
masyarakat perdesaan khususnya yang bekerja sebagai petani.
Tujuan dari adanya program PUAP tentunya adalah untuk memberikan
kemudahan akses terhadapa modal bagi petani, meningkatkan produksi pertanian
dan juga untuk mengentaskan kemiskinan. Perlu digarisbawahi bahwasanya untuk
mencapai target tersebut membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Sehingga
program PUAP yang dijalankan hingga sekarang tidak langsung memberikan ke
dampak terhadap tujuan tersebut. Satu hal yang pasti dengan keberadaan PUAP di
57 https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018
44
lapangan adalah kemudahan petani untuk mendapatkan modal selain berhutang
kepada bank dan juga koperasi.
Program PUAP menjadi salah satu cara Pemerintah dalam mewujudkan
pembangunan pada bidang pertanian. Sebagaimana yang telah tercantum dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-202558
yang menyebutkan bahwa pembangunan yang ada di desa harus bersinergi dengan
kegiatan perkotaan agar terjadi keseimbangan sosial ekonomi masyarakat yang
diwujudkan melalui pengembangan pertanian yang mampu mendorong terjadinya
kegiatan usaha agribisnis. Sehingga nanti tidak ada kesenjangan ekonomi antara
masyarakat desa dan perkotaan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwasanya
kebijakan program di bidang pertanian termasuk Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) sejatinya bertujuan untuk mencapai enam target sasaran berupa
swasembada beras, kedelai dan jagung serta meningkatkan produksi gula dan
daging atau untuk diversifikasi pangan nasional59. Apa yang disampaikan oleh
Menteri Pertanian adalah sebagaimana visi dari Kementerian Pertanian itu sendiri
yaitu “terwujudnya sistem pertanian bio indsutri berkelanjutan yang menghasilkan
beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya
lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Visi tersebut kemudian
dijabarkan melalui empat misi lain yaitu (1) mewujudkan kedaulatan pangan secara
58 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025
https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-
pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjpn-2005-2025/
59 Anonymous. 2015. Enam Sasaran Renstra 2015-2019 Kementan. https://ekonomi.kompas.com/
read/2015/06/04/143221226/Enam.Sasaran.Renstra.2015-2019.Kementan. Diakses pada tanggal 29
Maret 2018
45
nasional; (2) mewujudkan sistem pertanian bioindustri yang berkelanjutan; (3)
mewujudkan kesejahteraan para petani Indonesia; (4) dan juga mengupayakan
terwujudkannya reformasi birokrasi60.
Adapun makna yang dapat kita artikan dari adanya penjabaran visi dan misi
Kementerian Pertanian adalah mulai dari tujuan utamanya yaitu dalam hal
peningkatan kesediaan dan diversifikasi dalam mencapai kedaulatan pangan,
peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dalam hal panganan dan pertanian,
peningkatan ketersediaan bahan baku bio industri serta bio energi, mengupayakan
adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani serta berusaha untuk
meningkatkan kinerja pemerintah bidang pertanian yang baik, jujur, amanah dan
profesional. Kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah harus selalu ditingkatkan,
demi mewujudkan reformasi birokrasi yang diinginkan. Karena birokrasi menjadi
salah satu cerminan maju tidaknya suatu negara.
Sebagaimana yang tercantum dalam Permentan Nomor 06 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran
2015, sasaran PUAP adalah ditujukan untuk mengembangkan kegiatan usaha di
bidang agribisnis desa yang disesuaikan potensi desa, khususnya pertanian. Selain
itu adalah untuk mengembangkan Gabungan Kelompok Tani masing-masing desa
menjadi lembaga ekonomi mandiri yang mampu mengelola usaha simpan pinjam.
Tidak lupa pula sasaran PUAP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat khususnya para petani, baik petani penggarap maupun petani pemilik
dan peternak. Sehingga dengan begitu akan berkembang kegiatan usaha bidang
60 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021
46
agribisnis di desa seperti persewaan alat mesin pertanian, penjualan bibit dan benih
tanam-tanaman, pengadaan pupuk maupun unit usaha simpan pinjam. Keberhasilan
dari program PUAP nantinya dapat diukur melalui indikator, apakah program sudah
diberikan kepada seluruh Gapoktan.
2.5 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan atau PUAP adalah program
kebijakan yang berasal dari Kementerian Pertanian. Kemudian wewenangnya
diserahkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kebijakan
ini ada berdasar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6/Permentan/OT.140/2/2015
Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.
PUAP berupa bantuan dana yang diserahkan kepada Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari PUAP tersebut adalah
untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui proses pertumbuhan
dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis, meningkatkan kemampuan peran
serta pengetahuan pelaku usaha agribisnis, Gapoktan maupun Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL)61 serta memberdayakan kelembagaan petani dan perekonomian
masyarakat desa62.
Sedangkan sasaran yang dituju untuk program PUAP itu sendiri adalah
semakin berkembang usaha agribisnis di desa, meningkatnya kesejahteraan hidup
rumah tangga tani miskin baik petani, peternak skala kecil dan buruh tani. Di dalam
61 Penyuluh merupakan orang yang ditugaskan oleh bupati atau walikota untuk mendampingi petani,
Kelompok Tani maupun Gabungan Kelompok Tani di dalam melaksanakan PUAP (Peraturan
Menteri Pertanian No 6/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan)
62 Anonymous, 2015, Petunjuk Teknis Pendamping PUAP TA 2015, Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
47
pelaksanaan program PUAP ini juga telah ditentukan cara indikator-indikator
keberhasilan dari hasil dan dari segi dampak. Adapun indikatornya keberhasilan
dari program PUAP adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5 Indikator Keberhasilan Program PUAP
INDIKATOR KEBERHASILAN
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
Hasil Dampak
1. Tersalurkannya dana program
PUAP ini kepada para petani di
desa, buruh tani (pekerja) dan
seluruh anggota Gapoktan
2. Terlaksana penguatan kapasitas
beserta kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM) pengurus
dari Gapoktan, dari Penyuluh
dan Penyelia Mitra Tani (PMT)
1. Kemampuan Gapoktan yang
meningkat dalam memberikan
fasilitasi dan mengelola
bantuan modal usaha bagi
petani
2. Meningkatnya jumlah para
petani, buruh dan rumah tangga
tani yang mendapatkan bantuan
modal usaha
3. Meningkatnya aktivitas usaha
agribisnis di desa
Sumber : Permentan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman PUAP Tahun
Anggaran 2015
Program PUAP yang diberikan kepada petani mengharuskan Gapoktan itu
mempunyai persyaratan seperti harus memiliki Sumber Daya Manusia di dalam
mengelola bersama usaha agribisnis maupun pertanian, mempunyai organisasi
kepengurusan yang aktif dan dikelola sendiri oleh para petani. Pengurus yang
tergabung dalam Gapoktan pun harus murni bekerja sebagai petani, bukan seorang
Kepala Desa atau Lurah maupun Sekretaris Desa.
Bantuan dana yang diberikan kepada petani merupakan stimulus di dalam
mengembangkan usaha. Karena sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian
48
disebutkan bahwasanya belum ada perkembangan kelembagaan petani yang secara
khusus menangani pembiayaan pertanian. Lembaga keuangan di Indonesia pun
belum ada keberpihakannya kepada petani. Nyatanya kredit usaha diberikan ke
mereka yang bergerak dari sektor dagang, industri maupun bidang jasa.63
Sebelum menerima program PUAP, tiap-tiap Gapoktan diwajibkan untuk
melengkapi persyaratan administrasi berupa SK Pembentukan Gapoktan dan RUA
(Rencana Usaha Anggota) yang isinya adalah usaha yang akan dijalani oleh anggota
Gapoktan setelah menerima dana PUAP. Selanjutnya adalah Rencana Usaha
Kelompok atau RUK dan yang terakhir adalah Rencana Usaha Bersama. Adapaun
proses penyaluran program PUAP dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut:
Gambar 2.5 Tahap Proses Penyaluran Dana PUAP
63 Anonymous, 2016, Review Rencana Strategis 2015-2019, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
Bank Operasi
SP2D
Tim Pembina PUAP Provinsi
Direktur Jenderal Prasaran dan Saranan Pertanian
Kementerian Pertanian
(Selaku KPA)
Direktur Pembiayaan Pertanian
(selaku PPK pada Ditjen PSP)
KPPN
Jakarta V
SPM-LS
BPTP
Sekretariat
PUAP
PMT
Penyuluh
Gapoktan
Tim Teknis
Kabupaten/Kot
Unit Bank Terdekat
(tempat Gapoktan
membuka rekening
Verifik
asi
Dokum
en
Transfer dana
PUAP ke rekening
Gapoktan
Usulan RUB &
dok.pendukung
Pengesahan dokumen
Ya
Tidak
Usulan RUB &
dok.pendukung
Rekap dokumen SPPLS
49
Tahap pertama dari alur penyampaian dana PUAP dimulai dengan
penyusunan Rancangan Usaha Bersama (RUB) oleh Gapoktan. RUB hendaknya
memperhatikan segi kelayakan usaha pertanian seperti budidaya tanaman pangan
dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan juga usaha non budidaya misalnya
usaha industri pengolahan hasil pertanian, pemasaran skala kecil maupun usaha
yang masih berbasis pertanian seperti jual benih tanaman. RUB harus diverifikasi
terlebih dahulu kemudian disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten. Apabila RUB ini
telah disetujui maka kemudian disampaikan ke Tim Pembina PUAP Provinsi.
Di tingkat provinsi, Tim Pembina PUAP meneliti kembali dokumen RUB.
Bagi yang tidak lengkap persyaratannya maka akan dikembalikan ke Tim Teknis
Kabupaten untuk diperbaiki lagi dan dilengkapi. Sedangkan RUB dan dokumen
administrasi lainnya kemudian direkap untuk disampaikan kepada Sekretaris Tim
PUAP Pusat atau Direktur Pembiayaan Pertanian yang ditembus kepada Direktur
Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian.
Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian menyalurkan dana kepada Gapoktan yang telah ditetapkan dan
diverifikasi sebelumnya. Kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) menyalurkan dana PUAP kepada rekening Gapoktan secara langsung.
2.6 Implementasi dan Evaluasi PUAP di Indonesia
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dibuat
oleh Kementerian Pertanian RI menjadi salah satu terobosan yang bagus bagi para
petani di Indonesia. Karena program ini berguna untuk mengatasi permasalahan
yang selama ini dihadapi oleh masyarakat tani, seperti kurangnya akses modal,
pemenuhan bibit unggul, penggunaan obat-obat tani maupun ketersediaan pupuk.
50
PUAP telah dijalankan di berbagai tempat di Indonesia, dengan berbagai hasil
implementasi yang bervariasi. Dengan kata lain tidak semua program PUAP yang
dijalankan tersebut berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Ada
pula program PUAP yang diberikan justru tidak berkembang, sehingga tidak bisa
dirasakan oleh petani.
Penelitian yang dilakukan pada Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi menyebutkan bahwa PUAP juga dimanfaatkan di luar usaha
tani, seperti budidaya ikan dan ternak, usaha dagang maupun untuk kebutuhan
keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan PUAP digunakan oleh 61,55 %
responden untuk murni modal bertani, 19,23 % untuk modal bertani dan juga usaha
sampingan dan 19,23 % lainnya untuk modal dan konsumsi. Modal yang diperoleh
tersebut dimanfaatkan untuk membeli benih, pupuk, upah pekerja atau buruh tani
dan obat-obat pertanian64.
Apabila dilihat dari segi produksi pertanian, PUAP memberikan dampak
yang nyata terhadap petani penerima dana bantuan. Penelitian menunjukkan para
petani penerima PUAP lebih memiliki kualitas produksi padi yang lebih baik bila
dibandingkan dengan non penerima. Perbandingannya yaitu hasil tani padi sebesar
6.160,19 Kg untuk penerima PUAP dan 5.525,41 Kg untuk non penerima PUAP.
Akan tetapi jika dilihat dari analisa regresi fungsi produktivitas, PUAP tidak
memberikan pengaruh terhadap produktivitas padi. Ini disebabkan bahwa para
petani penerima dan non penerima PUAP tidak berusaha merubah pemanfaatan
faktor produksi65..
64 Lasmini, Fuji, 2010, Analisis Keragaan dan Pengaruh Penyaluran Dana PUAP pada Gapoktan
Subur Rejeki dengan Pengelolaan Dana Berbasis Syariah, Skripsi. Institut Pertanian Bogor
65 Ibid.
51
Analisa pendapatan pun juga demikian adanya. Terdapat perbedaan antara
petani penerima dan non penerima PUAP rata-rata sebesar Rp 657.800. Tetapi dari
hitungan R/C rasio atas biaya total atau pun tunai para petani justru tidak ada
perbedaan yang mencolok. Sebabnya adalah karena PUAP tidak berpengaruh
secara nyata terhadap peningkatan pendapatan. Bila ditelisik lebih dalam lagi, para
petani penerima PUAP lebih banyak menggunakan tenaga kerja atau buruh tani di
dalam produksi usaha tani, dengan demikian pengeluaran untuk biaya total bertani
akan menjadi lebih besar. Atau dengan kata lain pendapatan petani yang diperoleh
tersebut telah berkurang dalam hal biaya upah tenaga kerja.66
Hasil yang hampir sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan di
Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Secara garis besar
perkembangan PUAP memberikan manfaat kepada petani, baik secara sosial
maupun ekonomi. Beberapa manfaat yang dirasakan oleh petani tersebut misalnya
saja mempermudah dalam mendapatkan modal, dapat menghindari rentenir atau
tengkulak, persatuan anggota Gapoktan semakin solid, tidak susah payah untuk
mendapatkan pupuk murah, Gapoktan menjadi tempat studi banding bagi para
petani lainnya, usaha agribisnis menjadi berkembang dan juga menumbuhkan
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)67.
Penelitian ini menyebutkan terdapat usaha tani yang berbeda-beda yang
dikerjakan oleh masing-masing beberapa Gapoktan, namun tetap dalam lingkup
66 Lasmini, Fuji, 2010, Analisis Keragaan dan Pengaruh Penyaluran Dana PUAP pada Gapoktan
Subur Rejeki dengan Pengelolaan Dana Berbasis Syariah, Skripsi. Institut Pertanian Bogor
67 Suandi, Yusman Damayanti, Yulismi, 2013, Model Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
pada Usaha Tani Padi Sawah di Kecamatan Serkernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,
Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2012
ISSN 0852-8349
52
usaha pada bidang pertanian. Gapoktan Tani Mandiri memiliki usaha dalam
mengembangkan tanaman palawija seperti padi, hortikultura, bakulan dan industri
kecil yang lainnya. Gapoktan kedua yaitu Klopak Meranti hanya berfokus kepada
usaha pertanian saja yaitu penenaman padi. Sedangkan Gapoktan ketiga Sumber
Rezeki mempunyai usaha seperti pengembangan bibit padi sawah dan tanaman
hortikultura68.
Sebenarnya program PUAP di Kabupaten Muaro Jambi,. Provinsi Jambi
sudah berjalan sedemikian rupa namun belum dapat mengembangkan usaha
ekonomi mikro seperti Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Sebagai catatan,
bagaimananpun juga PUAP sudah mampu membantu petani dalam mendapatkan
kesempatan kerja serta mengurangi jumlah petani miskin. Dengan begitu PUAP
tetaplah memberikan pengaruh kepada kehidupan para petani. Sebagai catatan
meski dampak PUAP tersebut benar adanya, namun pengelolaan PUAP tetaplah
dikelola dengan mendapatkan pengawasan. Tujuannya adalah agar dana PUAP
yang dipinjamkan tidak digunakan untuk keperluan lain di luar kegiatan bertani.69
Ada juga hasil dampak PUAP lain yang juga dirasakan oleh petani, seperti
mereka lebih merasa nyaman, aman dan tenang, bahwasanya PUAP tersebut
memiliki bunga yang relatif sedikit rendah dan mudah dijangkau dibandingkan
dengan lembaga keuangan yang lainnya. Para petani pun merasa hal ini tidak begitu
memberatkan, dan bunga yang cukup kecil ini akan memudahkan di dalam proses
68 Suandi, Yusman Damayanti, Yulismi, 2013, Model Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
pada Usaha Tani Padi Sawah di Kecamatan Serkernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,
Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2012
ISSN 0852-8349
69 Ibid
53
pengembalian dana PUAP kepada Gapoktan. Sehingga secara tidak .langsung dapat
menghindari para rentenir70. Apabila kita menyadari memang kemiskinan atau
ketidakberdayaan petani bersifat struktural, artinya dari keadaan sebelumnya sudah
seperti itu. Perlu melakukan inisiasi yang lebih untuk keluar dari zona miskin.
PUAP memang tidak hanya dimanfaatkan oleh petani untuk usaha taninya
saja. Oleh sebab itu kontrol dan pengawasan perlu dilakukan oleh Gapoktan serta
dinas terkait selaku pemerintah yang mewakili urusan pertanian. Temuan lain di
lapangan menunjukkan bahwasanya PUAP digunakan untuk hal-hal selain usaha
pertanian oleh petani. Contohnya digunakan untuk mendirikan rumah, melunasi
hutang pribadi, melarikan diri, tidak peduli terhadap pinjaman yang harus
dikembalikan maupun digunakan untuk membeli dan membayar cicilan motor.
Sebabnya adalah karena sosialisasi dan pengawasan PUAP masih sangat kurang.
Sehingga petani tidak berusaha mengembangkan usahanya di bidang agribisnis
maupun di usaha tani lainnya71.
Permasalahan lainnya yaitu dana PUAP tersebut tidak hanya dipinjamkan
kepada petani anggota Gapoktan terkait, sehingga dana yang berada di Gapoktan
mengalami kekosongan. Tentu saja keadaan seperti ini merugikan Gapoktan itu
sendiri. Akibatnya terjadi hambatan, kemacetan dana PUAP di lapangan, juga
tunggakan lain. Dari sini dapat dilihat akan ada kesulitan dalam pencatatan
keuangan. Tunggakan ini juga berakibat kepada lambatnya proses pengembalian
dana pinjaman. Adapun tunggakan ini terjadi karena para petani mengalami
70 Nursyaifullah, 2015, Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, JOM FISIP Nomor 2 Volume 2 Oktober 2015
71 Ibid
54
kegagalan panen pada pertanian mereka, juga dikarenakan serangan hama dan
penyakit yang secara otomatis mengurangi produktivitas.72 Kegagalan panen
merupakan sesuatu yang tidak terduga, maka hal tersebut harus diantisipasi.
Hemat penulis PUAP itu sendiri merupakan bentuk kebijakan pemerintah
yang sangat bagus. Karena PUAP berupa dana bantuan yang dikelola secara
swadaya dan mandiri oleh masyarakat. Dengan begitu program yang diberikan akan
dikelola secara terus menerus. Mengingat potensi yang luar biasa dari sektor
pertanian ini, tidak mengherankan apabila program PUAP ditujukan untuk
meningkatkan produksi, maupun membantu masyarakat kecil. Kesuksesan dalam
memanfaatkan program PUAP tergantung dari pembinaan yang dilakukan oleh
dinas maupun kekompakan dari pengurus Gapoktan dan masyarakat itu sendiri.
Kasus seperti ini juga terjadi di Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau73.
Pada tahap awal Gapoktan Cahaya Tani mencairkan dana PUAP sebesar Rp
58.000.000,- ke anggota untuk dipinjamkan. Semula masyarakat tertib untuk
mengembalikan atau mengangsur dana pinjaman PUAP kepada Gapoktan. Akan
tetapi lama kelamaan terjadi keterlambatan pelunasan dana atau ada penunggakan
yang dilakukan oleh petani. Alhasil ada kemacetan perputaran uang PUAP pada
Gapoktan. Sebab kemacetan tersebut adalah karena dana simpan pinjam PUAP
tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu dimanfaatkan untuk bertani. Akan
72 Nursyaifullah, 2015, Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, JOM FISIP Nomor 2 Volume 2 Oktober 2015
73 Pratiwi, Siska Dian, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) Di Desa Sikijang Kecamatan Logos Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, JOM FISIP
Volume 4 No 1 – Februari 2017
55
tetapi petani justru menggunakan dana untuk selain kepentingan pertanian.74 Perlu
diwaspadai memang penggunaan dana oleh petani, agar dana yang dipinjam tidak
digunakan untuk kepentingan lain. Peminjaman dana PUAP memang tidak dapat
dikontrol satu per satu oleh pengurus Gapoktan, namun pengurus mengontrolnya
dengan tiap tahap pelunasa, apakah dia membayar tepat waktu atau tidak.
Sama seperti penelitian yang sebelumnya, uang dana PUAP banyak yang
digunakan di luar usaha produksi tani. Misalnya saja digunakan untuk mendirikan
bangunan rumah, bayar cicilan motor dan lainnya. Keadaan ini diperparah dengan
menurunnya produksi hasil kebun dan pertanian. Hingga pada akhirnya keadaan ini
memperpanjang masalah, dan akan sulit untuk diselesaikan. Penyelia Mitra Tani
(PMT) yang semula memiliki tugas untuk mendampingi petani sudah habis
kontraknya. Sehingga tugas kontrol, pendampingan dan pengawasan berhenti. Di
sinilah keadaan tersebut bertambah rumit berkepanjangan.75
Pada penelitian di Gapoktan Cahaya Tani ini peneliti menemukan bahwa
ada kriteria yang ditentukan dalam menentukan siapa yang bisa mendapatkan dana
PUAP. Beberapa kriteria di antaranya adalah bahwa si calon penerima dana PUAP
tidak boleh terikat dengan lembaga kredit keuangan (Bank), paling tidak merupakan
pelaku pada bidang usaha agribisnis apapun itu dan setidaknya mencerminkan sikap
jujur, amanah dan bertanggungjawab. Kriteria yang dibuat ini sangatlah bersifat
subjektif, tidak bisa diukur secara kuantitas. Sehingga penilaian ini didasarkan atas
pandangan masyarakat yang memiliki pengaruh dan kedudukan, misalnya saja
74 Pratiwi, Siska Dian, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) Di Desa Sikijang Kecamatan Logos Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, JOM FISIP
Volume 4 No 1 – Februari 2017
75 Ibid
56
Kepala Desa, ketua RT dan RW, Sekretaris Desa dan tetangga lainnya. Apabila
pandangan mayoritas masyarakat baik maka pengurus Gapoktan dapat memberikan
dana PUAP yang diinginkan.76
Kendala-kendala PUAP yang terjadi di dalam penerapannya disebabkan
oleh kondisi dan faktor yang berbeda-beda. Setiap tempat memiliki tantangan
tersendiri. Begitu pula apa yang terjadi pada penelitian kali ini. Kendala tersebut
contohnya adalah kesadaran masyarakat tani yang kurang dalam mengembalikan
dana PUAP kepada Gapoktan. Kalau alasan ini masih bisa dimaklumi mengingat
terjadi beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian dana.
Seperti gagal panen atau produksi tani yang menurun, harga komoditas pertanian
yang menurun atau kurang mengerti sistem bertani yang baik dan benar.
Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya PUAP yang diterima oleh para
petani memang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan dan
kenaikan jumlah produksi usaha tani. Akan tetapi paling tidak PUAP ini sudah
cukup membantu para masyarakat tani di desa setempat, utamanya dalam kasus
permodalan yang mudah didapat dengan bunga pengembalian yang relatif kecil.77
Beberapa penelitian tentang PUAP yang telah dilakukan menunjukkan hasil
yang beragam dan juga tentunya menggunakan metode yang berbeda-beda. Baik
dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian yang dilakukan di
Kabupeten Bogor ini contohnya menggunakan analisis Importances Performances
Analysis. Metode ini bertujuan untuk memberikan informasi yang masih memiliki
76 Pratiwi, Siska Dian, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) Di Desa Sikijang Kecamatan Logos Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, JOM FISIP
Volume 4 No 1 – Februari 2017
77 Ibid
57
kaitan dengan objek penelitian perkembangan PUAP, seperti kepuasan rasa petani
terhadap pengelolaan PUAP, pelayanan Gapoktan yang diberikan kepada anggota
dan petani maupun efektivitas kinerja dari pengurus itu sendiri. Pada penelitian
PUAP yang disampaikan sangat detail, mulai dari peningkatan pendapatan petani
setelah adanya dan sebelum adanya program PUAP, hasil analisis kerja Gapoktan
dalam mengelola bantuan dana PUAP, evaluasi dampak yang dirasakan, ukuran ke
perubahan tingkat kemiskinan yang dialami serta rata-rata konsumsi rumah tangga
per bulan oleh petani.78
Sebelum mengukur tingkat keberhasilan PUAP, ternyata peneliti juga
mengumpulkan aspek lain yang sekiranya diperlukan dari responden, seperti
mengukur tingkat usia responden,, mengukur tingkat pendidikan, mengumpulkan
data tentang lamanya melakukan usaha pertanian ini atau pengalaman dari bertani,
mengukur luas lahan tani yang dimiliki para petani penggarap, mengetahui status
kepemilikan lahan sawah maupun perkebunan, seberapa banyaknya jumlah anggota
keluarga yang ditanggung, dan usaha yang utama di dalam melakukan usaha tani
dan agribisnis.
Bentuk pelaksanaan PUAP di Desa Citapen Kecamatan Ciawi, Kabupaten
Bogor menunjukkan hasil yang cukup bagus. Kegiatan di bidang pertanian sudah
mencakup dalam usaha budidaya tanaman pangan, penyediaan benih tanaman
pertanian yang berkualitas, melakukan pembibitan unggul dengan penanaman di
polibek, pengadaan pupuk buatan dan maupun yang bersubsidi bagi petani desa,
78 Angriani, Triane Widya, 2012, Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor, Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,
Universitas Indonesia
58
bergerak di industri pengolahan makanan seperti sale pisang maupun pangsit dan
telah berhasil mengembangkan unit usaha bidang simpan pinjam menjadi sebuah
LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)79.
Bentuk lain dalam pengelolaan yang bagus adalah proses manajemen dan
pemasaran yang dilakukan. Petani yang ada di desa sudah tidak perlu repot untuk
menjualkan sayuran dan hasil pertaniannya. Mereka sudah bisa menjualnya kepada
Gapoktan. Nantinya Gapoktan itu sendiri yang akan menjual produknya di pasar80.
Berdasarkan data penerima bantuan PUAP di Gapoktan Rukun Tani pada
awalnya berjumlah sedikit, hanya berjumlah 130 orang saja. Akan tetapi jumlah
tersebut akhirnya bertambah hingga 236 orang penerima. Hal ini menunjukkan
kegiatan pertanian di daerah tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Jenis usaha
yang termasuk banyak dilakukan oleh para petani seperti tanaman di bidang
hortikultura, dan selanjutnya ialah tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai,
dan yang lainnya bergerak pada usaha peternakan dan industri rumah tangga
pertanian. Dari kegiatan pertanian dan peternakan maupun industri rumah tangga
yang masih menjadi persoalan sebagian besar masyarakat tani adalah kurangnya
ilmu maupun pengetahuan di bidang ini81.
Laporan keuangan PUAP dari Gapoktan terkait, yaitu Gapoktan Rukun Tani
juga menunjukkan hasil yang bagus. Laba yang didapatkan dari peminjaman dana
PUAP oleh Gapoktan kepada para petani anggota mengalami kenaikan. Laba yang
79 Angriani, Triane Widya, 2012, Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor, Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,
Universitas Indonesia
80 Ibid
81 Opcit
59
didapatkan sudah mencapai Rp 14.868.000. Apabila dijumlahkan dengan dana awal
sebesar Rp 100.000.000 berarti sekarang dana sudah mencapai Rp 114.868.000.
Margin keuntungan sudah lebih dari seratus persen dari semula. Dari sini berarti
PUAP telah digunakan dengan benar. Dampak laba yang diperoleh
mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan produksi dan terbukanya jumlah
lapangan pekerjaan yang baru.82
Setelah membaca beberapa litaratur mengenai bentuk implementasi PUAP
di beberapa daerah di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa kegagalan yang
menyangkut simpan pinjam PUAP adalah terkadang masyarakat menganggap
bahwasanya dana PUAP yang diberikan kepada mereka tidak perlu dikembalikan
lagi kepada pengurus Gapoktan. Meskipun begitu tetapi yang perlu diketahui oleh
masyarakat adalah walaupun PUAP berbentuk bantuan, namun bantuan bersifat
simpan pinjam yang harus dikembalikan kepada Gapoktan. Oleh karena itu butuh
pengawasan dari Penyuluh Pertanian Lapangan dan dinas yang mengurus tentang
pertanian. Perlu diketahui bantuan ini digunakan untuk kepentingan bersama, bukan
kepentingan golongan apalagi pribadi.
Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh para petani tidak jauh
berbeda dari masalah yang ada di tempat lain. Mereka mengeluhkan terjadinya
kegagalan panen akibat kekeringan di musim kemarau maupun cuaca ekstrim,
serangan hama dan penyakit. Ditambah para masyarakat masih kurang mengerti
82 Angriani, Triane Widya, 2012, Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor, Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,
Universitas Indonesia
60
tentang pengetahuan dan teknologi pertanian yang baik yang perlu diterapkan di
dalam melakukan usaha tani.
Hasil temuan pada penelitian ini menyatakan bahwa program PUAP telah
diimplementasikan oleh Gapoktan dengan baik. Bukti ini bisa dilihat dari jumlah
petani yang menerima dana PUAP, laporan keuangan Gapoktan yang memiliki laba
meningkat dan juga lancarnya pengembalian dana PUAP kepada Gapoktan.
Kendala-kendala lain yang dihadapi penulis rasa itu merupakan hal yang wajar
terjadi di dalam dunia pertanian. Adapun catatan lain yang perlu diperhatikan oleh
Gapoktan adalah masalah kinerja yang perlu ditingkatkan, pembuatan rencana
kerja, pertemuan atau rapat perlu intens dilakukan dan segera mungkin Gapoktan
harus memiliki laporan keuangan yang tidak manual lagi. Dampak dari adanya
PUAP ini terbukti telah meningkatkan pendapatan para petani dan menurunkan
tingkat kemiskinan.83
Lahirnya program PUAP didasarkan atas permasalahan mendasar yang
dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Lebih
khususnya adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani. Mulai dari kemiskinan
yang menyebabkan mereka akan kesulitan mendapatkan akses modal, potensi pada
bidang pertanian dan perkebunan yang luar biasa yang dimiliki oleh negara
Indonesia, lemahnya lembaga keuangan mikro di perdesaan, dan juga teknologi
pertanian yang kurang maju (tradisional). Sehingga program PUAP memang
diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan
83 Angriani, Triane Widya, 2012, Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor, Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,
Universitas Indonesia
61
oleh Sasmita Siregar dkk juga mengatakan demikian84. Mereka menulis bahwa
modal untuk melakukan usaha tani adalah masalah utama yang mereka rasakan.
Ditambah dengan kelembagaan tani seperti Gabungan Kelompok Tani yang lemah,
kredit yang sulit, dan pemerintah yang masih kurang memperhatikan lingkungan
sosial dan budaya serta potensi yang ada di masing-masing desa.
Penelitian yang dilakukan menggunakan Statistik Non Parametrik dengan
menguji beda rata-rata sampel berpasangan yaitu Uji Tanda (T-Test berpasangan).
Dampak yang dirasakan oleh petani dengan adanya PUAP ini secara nyata dapat
berpengaruh terhadap proses produksi usaha tani, misalnya petani lebih mandiri
karena mereka mudah mendapatkan alat bertani dengan modal dari PUAP, serta
petani dapat memperbesar skala usaha dengan memilih bibit-bibit unggul yang
berkualitas. Sekali lagi hasil temuan penelitian dilakukan menyatakan bahwa PUAP
berdampak sangat positif terhadap jalannya usaha tani di desa tersebut.85
Implementasi PUAP mendapat perhatian pemerintah selaku pembuat
kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan sistematis, terukur dan konsisten. Pembinaan
hal serupa juga dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan kepada Gapoktan dengan
cara mengadakan kunjungan, rapat, penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan
evaluasi dan monitoring bertujuan untuk membandingan perencanaan yang dibuat
dengan implementasi di lapangan dengan luaran hasil yang terjadi.
Sebagai hasilnya PUAP berdampak pada perbedaan hasil pendapatan para
petani sebelum menerima program PUAP. Dengan begitu program PUAP berhasil
84 Siregar, Sasmita, dkk, 2013, Peranan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani, Jurnal Agrium, April 2013 Volume 18 No 1
85 Ibid
62
meningkatkan jumlah total pendapatan petani. Hasil ini diperoleh dengan uji beda
rata-rata sampel berpasangan terhadap pendapatan masyarakat tani sebelum dan
sesudah menerima program PUAP. Maka diperoleh signifikan 0,00 < ∝ = 0,05 yang
dimana Thitung = 8.417 > Ttabel = 2,04, H0 ditolak dan H1 diterima. PUAP telah
merangsang para petani untuk lebih berinovasi terhadap usaha tani, memilih benih
berkualitas dan melakukan perawatan tanaman yang baik. Keberhasilan program
tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh
Penyuluh Lapangan di tingkat kecamatan, yang masih di bawah naungan UPTD
(Unit Pelaksana Teknis Dinas) khususnya Dinas Pertanian86.
Penelitian tentang PUAP yang dilakukan di tempat lain juga menunjukkan
keberhasilan program PUAP yang telah berhasil dilaksanakan. Tempat penelitian
berada di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupeten Barito
Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong
dan Kabupaten Tanah Laut87. Penelitian tidak membahas hingga kepada dampak
yang dirasakan oleh para petani, namun sebatas pada proses program PUAP telah
berhasil disalurkan kepada Gapoktan atau tidak. Sebagai hasilnya tercatat sejumlah
419 Gapoktan sudah menerima program PUAP. Rincian masing-masingnya adalah
Kabupaten Barito Kuala 99 Gapoktan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 84
Gapoktan, Kabupaten Kotabaru 83 Gapoktan, Kabupaten Tabalong 68 Gapoktan,
dan Kabupaten Tanah Laut 85 Gapoktan.
86 Siregar, Sasmita, dkk, 2013, Peranan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani, Jurnal Agrium, April 2013 Volume 18 No 1
87 Hadi, Sholih Nugroho dkk, 2014, Kinerja Perkembangan Gapoktan PUAP dan Pemberdayaan
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kalimantan Selatan, Prosiding Seminar Nasional 2013:
Inovasi Teknologi Pertanian 2014 ISSN/ISBN: ISBN: 978-979-540-085-1
http://kalsel.litbang.pertanian.go.id/ind/images/pdf/prosiding/55%20sholih.pdf
63
Pengelolaan dana PUAP diserahkan sepenuhnya kepada Gapoktan, tetapi
masih berada di bawah kontrol dan pengawasan dinas terkait di kabupaten atau
kota. Pada nantinya Gapoktan ini diarahkan untuk menjadi Lembaga Keuangan
Mikro Agribinsis (LKMA). Maksudnya adalah bahwa lembaga ini merupakan
layanan keuangan dalam skala yang kecil dan bergerak di bidang kredit dan simpan
pinjam, serta lebih dikhususkan lagi bagi mereka para petani yang berkecimpung di
bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang ada di desa maupun di perkotaan.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tempat penelitian kali ini berada di
daerah Ibu Kota, yaitu di Jakarta Selatan yang notabene merupakan ibukota negara.
Dari beberapa usaha yang dijalankan oleh Gapoktan di daerah Jakarta Selatan
terdapat tiga jenis usaha unggulan, yaitu pengolahan hasil pertanian semacam
pengolahan makanan atau tanaman obat, pembuatan jahe instan yang dikerjakan
oleh Gapoktan Sansivera, Gapoktan Ciganjur Sejahtera, Gapoktan Wijaya Kusuma
dan Gapoktan Jati Mandiri. Di samping itu ada juga pengolahan pembuatan bunga
rosela dan bir pletok yang telah dipasarkan hingga luar negeri88.
Ada juga usaha dalam budidaya tanaman hias berupa tanaman anggrek,
yang dilakukan oleh Gapoktan Primatara Taman Anggrek Ragunan. Sedangkan
lainnya adalah usaha campuran seperti budidaya tanaman hias dan pengolahan hasil
pertanian. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Gapoktan Primatara Taman Anggrek
contohnya saja adalah membuat usaha dari tanaman obat keluarga (TOGA),
88 Wibowo, Hendro & Nur Hayati, 2013, Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan (PUAP) Dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis
(LKMA), Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall 2013 ISBN: 978-979-636-147-
2
64
pembudidayaan buah-buahan belimbing, tanaman cabai dan sayur-sayuran. Usaha
ini dapat dikatakan masih bergerak di bidang usaha agribisnis89.
Gapoktan yang ada di provinsi Jakarta Selatan tersebut juga telah berhasil
mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang merupakan
lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP
dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan
dana keswadayaan angggota. Sehingga tahapan berawal dari kegiatan usaha
ekonomi produktif yang dikembangkan Gapoktan melalui progam komunitas yang
berbasis pada agribisnis. Dari sini terlihat bahwa program PUAP tidak hanya selalu
berurusan dengan masalah simpan pinjaman dana, tetapi memang harus ada
kegiatan di luar usaha simpan pinjam PUAP90.
Dana yang dikelola oleh LKMA kemudian dimanfaatkan secara maksimal
untuk membiayai usaha agribisnis seluruh anggota. LKMA berdiri dalam bentuk
koperasi dimana modal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal
koperasi dari para anggota, yang notabene adalah Kelompok Tani itu sendiri.
Kemudian dana tersebut dikelola dalam bentuk pembiayaan dan anggota kelompok
tani pun mendapat modal untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan hasil tani
bisa mencapai maksimal. Setelah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ada,
lembaga tersebut memberikan pembiayaan kepada para Kelompok Tani dengan
akad mirip syariah seperti pembiayaan dengan memakai akad jual di depan atau
89 Wibowo, Hendro & Nur Hayati, 2013, Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan (PUAP) Dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis
(LKMA), Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall 2013 ISBN: 978-979-636-147-
2
90 Ibid
65
murabahah dan bai’ salam, pembiayaan menggunakan akad bagi hasil atau
mudaharabah dan musyarakah.91
Kesimpulan dari penelitian ini memungkinkan setelah LKMA ini berdiri
akan ada beberapa pencapaian yang akan diraih, seperti rasa solidaritas bersama,
tumbuh dari bawah dan memiliki orientasi kepada bisnis, dapat dijadikan sebagai
tempat lembaga untuk menyimpan uang dan memberikan jasa kredit, mempunya
tata cara dan prosedur maupun persyaratan meminjam dan menabung yang telah
disepakati bersama oleh para anggota, mempunyai pengurus yang amanah dan jujur
serta mampu mengelola dana keuangan dengan baik dan amanah.
Harapan dari adanya program PUAP memang adalah adanya peningkatan
kesejahteraan petani dalam hal ekonomi. Petani harus mampu memanfaatkan ini
dengan sebaik-mungkin. Karena di tempat peneliatan lain, di Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa.Utara, PUAP berhasil meningkatkan hasil usaha produksi
pertanian dan juga penghasilan/pendapatan bagi para petani. Dikatakan di dalam
jurnal bahwa program PUAP telah berjalan sangat membantu petani dalam usaha.
Usaha-usaha di bidang pertanian pun meningkat.
Biaya untuk produksi dalam sekali masa tanam sebelum adanya PUAP rata-
rata adalah sebesar Rp 3.285.424,- sedangkan sesudah ada PUAP produksi menjadi
sebesar Rp 6.287.080,-. Selain itu juga terjadi kenaikan pendapatan denga adanya
program bantuan PUAP. Di dalam setiap panen selama kuran lebih tiga bulan petani
mendapat penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.637.551,- per Ha dan setelah adanya
91 Wibowo, Hendro & Nur Hayati, 2013, Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan (PUAP) Dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis
(LKMA), Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall 2013 ISBN: 978-979-636-147-
2
66
program PUAP terjadi kenaikan menjadi Rp 3.357.524,- per Ha. Maka dari itu
terbukti apabila digunakan dengan baik, program PUAP sangatlah membantu
petani dalam kegiatan usahanya.92
Faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambat juga terdapat di
dalam penyelenggaraan program PUAP di Desa. Ngompro, Kecamatan Pangkur,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Faktor dari pendukung secara internal beberapa di
antaranya adalah pengurus dari Gapoktan itu sendiri yang dapat mengelola dana
dengan baik dan jujur. Bisa dibilang kualitas Sumber Daya Manusia pengurus
Gapoktan yang dapat menjalankan program.93
Adapula sumber faktor pendukung secara eksternal yaitu terdapat Sumber
Daya Alam (SDA) yang terbilang cukup subur, ada sistem irigasi/pengairan yang
lancar, alat mesin pertanian Gapoktan yang dapat menunjang kegiatan petani dan
juga karena pupuk bersubsidi yang turut menjadi faktor pendukung. Selain itu tidak
ketinggalan pula terdapat faktor faktor penghambat baik dari segi internal maupun
eksternal.
Faktor penghambat dari sis internal ini berasal dari para anggota Gapoktan
itu sendiri yang masih memerlukan edukasi dan bimbingan dari para pengurus dan
dinas terkait. Karena dalam proses peminjaman para petani masih ada yang telat
92 Zanzes, Gilbarto Frofika, dkk, 2015, Analisis Efektivitas Program Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) serta Dampaknya Terhadap Tingkat Pendapatan (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok
Tani Wahana Sari), e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Volume
3 Tahun 2015
93 Pangestika, Cindhera Rian dkk, 2015, Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) (Studi Kasus Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 3 No 5 Hal 752-757
https://media.neliti.com/media/publications/81703-ID-implementasi-program-pengembangan-
usaha.pdf
67
melakukan pengembalian dana PUAP kepada pengurus Gapoktan. Sedangkan dari
faktor ekternalnya adalah keadaan cuaca dan iklim yang tidak menentu. Ini tentu
berakibat terhadap kesediaan pasokan air ketika kemarau dan justru mendapati air
yang melimpah ketika penghujan, yang justru dapat membahayakan tanamann
pertanian di lahan mereka. Selain itu angin kencang dan hama penyerang turut
menjadi faktor penghambat.94
Perkembangan PUAP di tempat lain juga mengalami pertambahan nilai
uang, dengan arti bahwa dana awal yang diberikan telah mampu dikelola menjadi
semakin besar. Akan tetapi memang tidak semuanya PUAP di Gapoktan berubah.
Seperti pada implementasi PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, provinsi
Jambi. Penelitian yang dilakukan terlihat adanya dana PUAP yang kurang begitu
berhasil. Di antara 19 Gapoktan yang ada hanya satu saja yang mengalami dana
berkembang, yaitu sekitar 5,27% dari seluruh Gapoktan yang ada di wilayah
kabupaten. Sedangkan untuk sisanya Gapoktan belum berkembang. Tentunya hal
ini perlu mendapatkan pembinaan rutin dan bimbingan secara khusus dari dinas
terkait.95
Pada dasarnya pengelolaan program PUAP adalah tergantung bagaimana
pengurus Gabungan Kelompok Tani dalam memanfaatkannya. Hasil penelitian di
94 Pangestika, Cindhera Rian dkk, 2015, Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) (Studi Kasus Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 3 No 5 Hal 752-757
https://media.neliti.com/media/publications/81703-ID-implementasi-program-pengembangan-
usaha.pdf
95 Wulandari, Siti Abir, 2016, Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jurnal Media Agribisnis (MeA) Vol. 1
No. 1 Tahun 2016
68
Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa PUAP
berhasil diterapkan. Sebagai hasilnya respon sebagian dari para petani cukup besar.
Respon di sini yaitu penyaluran dana yang dapat diakses oleh petani. Begitu juga
petani menyampaikan dana PUAP disalurkan ke anggota sesuai dengan Rencana
Usaha Bersama yang telah dibuat kepada Gapoktan.96
Respon petani ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan yang
ditempuh oleh petani secara formal. Pendidikan tentunya akan memberi pengaruh
terhadap kebiasaan pola pikir dan kemampuan dalam menerima hal baru termasuk
teknologi pertanian. Selain itu para pengurus Gapoktan memiliki SDM yang
mumpuni (berkualitas). Gapoktan di Kecamatan Kebun Tebu juga sudah membuat
AD/ART yang digunakan untuk menentukan langkah serta acuan organisasi ke
depannya97.
Hasil penelitian di tempat berbeda menunjukkan adanya trend positif dari
program PUAP, yaitu di Desa Watas Kecamatan Balik Bukit. Perkembangan PUAP
telah dijalankan dengan seefektif mungkin dengan pelayanan yang mudah dalam
prosedur pinjaman, tepatnya anggota mengangsur dana pinjam dan juga bunga jasa
yang relatif rendah untuk petani anggota. Pendampingan dari dinas dilakukan
sebanyak 5-8 pertemuan dalam satu tahun.98 Kemampuan SDM Gapoktan dapat
dikatakan baik dan mumpuni, sebab pengurus memberikan sistem pinjaman yang
96 Budianto, Hilman, dkk, 2016, Respon Anggota Kelompok Tani Terhadap Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten
Lampung Barat, Jurnal JIIA, Volume 4 No. 2 Mei 2016
97 Ibid
98 Al Fanny, Meydi Tia, 2017, Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur (Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung
Barat), Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
69
tidak berat. Tingkat penyaluran dana PUAP pun demikian adanya. Akan tetapi dari
PUAP belum cukup mampu untuk memberikan dampak terhadap kenaikan
pendapatan para petani.
Tidak diragukan lagi bahwa program PUAP telah memberikan banyak
dampak positif terhadap jalannya usaha pertanian di berbagai daerah di Indonesia.
Seperti halnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat petani yang di Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Sebelum menerima program PUAP lahan
yang dipunyai petani untuk digarap tidak begitu luas. Hanya berkisar 0,1-2 Ha saja.
Setelah menerima dana maka terjadi peningkatan luas lahan, sebesar 88%. Luas
lahan rata-rata yang dimiliki oleh petani berkisar menjadi 2 Ha99.
Luasnya lahan ikut mempengaruhi terhadap besarnya jumlah hasil panen.
Karena semakin besar lahan yang dimiliki maka hasil panen juga ikut besar. Oleh
sebab itu apabila lahan yang dimiliki petani itu sedikit, maka hasil pertanian tidak
akan menghasilkan panen yang banyak. Kecuali terdapat beberapa hal yang dapat
mempengaruhi kualitas hasil panen, seperti serangan hama, bencana alam maupun
iklim yang tidak menentu. Maka hal tersebut sudah berbeda lagi bahasannya.
Sebelum mendapatkan dana PUAP, rata-rata penghasilan petani sebesar Rp
1.637.500,- per hektar dalam satu kali panen (tiga bulan), dan setelah adanya
program PUAP terjadi peningkatan sebesar Rp 3.357.500,- per hektarnya. Dari sini
artinya program PUAP dari pemerintah sudah sangat membantu petani dalam
proses kegiatan produksi pertanian100.
99 Kaawoan, Gabriela Hana, 2014, EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA,
https://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/cocos/article/download/4491/4020
100 Ibid