6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social

Responsibility (CSR)

“Menurut Darini (2008), Corporate Social Responsibility

atau Tanggung jawab sosial perusahan didefinisikan sebagai

sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para

strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat

disekitar wilayah kerja dan operasinya”.

Menurut The World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility atau

tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen

bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi

berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta

perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan

cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk

pembangunan ( Rika Nurlela dan Islahuddin, 2008).

“Schermerhorn dalam Suharto (2007) memberi definisi

tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian

organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri

7

dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik

eksternal”. Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep piramida

tanggung jawab sosial perusahaan yang dikembangkan Archie B.

Carrol memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu

menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat di

sekitarnya. Sebuah perusahaan tidak hanya memiliki

tanggungjawab ekonomis, melainkan pula tanggung jawab legal,

etis dan filantrofis.

1. Tanggungjawab Ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a

profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba

adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai

tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus

hidup ( survive) dan Berkembang.

2. Tanggungjawab Legal. Kata kuncinya: obey the law.

Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba,

perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang

telah ditetapkan pemerintah.

3. Tanggungjawab Etis. Kata kuncinya be ethical. Perusahaan

mempunyai kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang

baik, benar, adil, dan fair. Norma-norma masyarakat perlu

menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.

4. Tanggungjawab filantropis. Kata kuncinya be a good citizen.

Selain perusahaan harus mencari laba, taat hukum dan

8

berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi

kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh

masyararakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas

kehidupan semua.

Pesan utama yang harus dicermati adalah jangan sampai terjadi

upaya filantropis untuk menutupi perilau-perilaku tidak etis

perusahaan, pelanggaran hukum atau bahkan untuk menutupi

bahwa sesungguhnya perusahaan tidak mampu menghasilkan laba.

Kegiatan filantropis perusahaan bukanlah kegiatan tukang cuci

untuk menghapus perilaku tidak etis dan pelangaran hukum yang

dilakukan perusahaan.

2.1.2 Sejarah dan Perkembangan CSR

Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang

berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat

desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di

tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku

korporasi demi maksimalisasi laba lazim mempraktekkan cara-cara

yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan

dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa

korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi

mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. Hingga

dekade 1980-90an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya

KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility

9

development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti

diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan

korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan

KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras

meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary

Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup

bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata.

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth

Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan

paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic

growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan

dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-

usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan

rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen

sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya

adalah ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung

jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat,

korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai

keuntungan/manfaat. Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang

dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social

responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu

10

economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini

menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung

jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Pertemuan

penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007

yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai

penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk

menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang

dikenal dengan corporate social responsibility ( Daniri, 2008)

Munculnya Tanggungjawab sosial Perusahaan atau

Corporate Social Responsibility (CSR) didorong oleh terjadinya

kecenderungan kepada masyarakat industri yang dapat disingkat

sebagai fenomena DEAF sebuah akronim dari Dehumanisasai,

Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2007: 103-

104):

1. Dehumanisasi industri. Efisiensi dan mekanisme yang semakin

menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-

persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan

tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Dan

perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang

Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi, dan

eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan

kerusakan lingkungan yang hebat.

11

2. Equalisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan

haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas

berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan oleh

beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut

akuntabilitas perusahaan bukan saja dalam proses produksi,

melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan

terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.

3. Aquariumisasi dunia industri. Dunia kerja kini semakin

transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan

yang hanya memburu rantai ekonomi dan cenderung

mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan

mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus,

masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.

4. Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang

bekerja, semakin menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja

terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti

hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja,

melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti

penelantaran anak, kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau

hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya

dilingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan

anak, pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-

12

anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi

remaja merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

2.1.3 Motivasi dan Manfaat CSR

Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat

sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing

sangat tergantung pada keadaan lokasi di mana perusahaan itu

beroperasi. Secara konseptual, tanggungjawab sosial perusahaan

merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar

yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu 3P (Porter dan

Kramer dalam Suharto, 2008):

1. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari

keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus

beroperasi dan berkembang.

2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap

kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan

program tanggungjawab sosial perusahaan, seperti pemberian

bea siswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana

pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal,

dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema

perlindungan sosial bagi warga setempat.

3. Planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan

keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program TSP yang

berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan

13

lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan

permukiman, pengembangan pariwisata.

Saidi dan Abidin membuat matrik yang menggambarkan

tiga tahap atau paradigma yang berbeda mengenai motivasi

penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Suharto, 2007: 106):

1. Corporate Charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi

keagaaman.

2. Corporate Philantrophy, yakni dorongan kemanusiaaan yang

biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk

menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.

3. Corporate Citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi

mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan

sosial.

Jika dipetakan, tampaklah bahwa spektrum paradigma ini terentang

dari “sekedar menjalankan kewajiban” hingga “demi kepentingan

bersama” atau dari “ membantu dan beramal kepada sesama”

menjadi “memberdayakan manusia”. Meskipun tidak selalu berlaku

otomatis, pada umumnya perusahaan melakukan Tanggungjawab

Sosial Perusahaan didorong oleh motivasi karitatif kemudian

kemanusiaan dan akhirnya kewargaan.

“Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat

diperoleh dari aktivitas CSR ( Susanto, 2009: 14-16):

14

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak

pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang

menjalankan tangungjawab sosialnya secara konsisten akan

mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah

merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan.

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu

perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan

suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar

miring atau bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan,

masyarakat akan lebih mudah dan memahami dan

memaafkannya.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan

merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki

reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-

upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu

memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan

dengan stakeholdernya. Pelaksanaan CSR secara konsisten

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap

pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya

berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini

15

mengakibatkan para Stakeholder senang dan merasa nyaman

dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.

5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam Riset

Search Worldwide, yaitu bahwa konsumen akan lebih

menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan

yang konsisten menjalankan tanggungjawab sosialnya

sehingga mempunyai reputasi yang baik.

2.1.4 Kelemahan dalam Penggunaan CSR

“Susanto (2009: 4-5), Dalam pelaksanaanya, CSR masih

memiliki kekurangan. Program-program CSR yang dijalankan oleh

perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek

dengan skala yang terbatas. Program-program CSR yang

dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan

komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahaan masih

menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami

kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai

kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan

perusahaan. Disamping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-

mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang positif,

bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka

panjang”.

Kritik lain terhadap pelaksanaan CSR adalah bahwa

Program ini seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang

16

tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahaan besar yang

ternama. Masalahnya, dengan kekuatan sumber daya yang

dimilikinya, perusahaan-perusahaan besar dan ternama ini mampu

membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka

telah melaksanakan CSR. Padahal yang dilakukan hanya semata-

mata aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk

menutupiperilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan yang

melanggar hukum.

2.1.5 Landasan Penggunaan CSR

Tanggung jawab sosial telah tercantum dalam Undang-

undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas pasal 74

mengenai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Terlepas dari

kontoversi yang menyertainya serta “kewajiban” untuk mengikuti

peraturan, CSR memang sepatutnya dilaksanakan oleh

perusahaan dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

17

2.1.6 Model Tangungjawab Sosial Perusahaan

“Menurut Saidi dan Abidin dalam Suharto (2007)

sedikitnya ada empat model atau pola Tanggung jawab Sosial yang

umumnya diterapkan di Indonesia.

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program

tanggungjawab Sosial secara langsung dengan

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan

sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan

mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya.

Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau

dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan

yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan

Tanggungjawab Sosial melalui kerjasama dengan lembaga

sosial/ organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah,

universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun

dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan

turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu.

Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi

pada pemberian hadiah perusahaan yang bersifat “ hibah

18

pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu

yang dipercayai oleh perusahaan-perusahan yang mendukungnya

secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga

operasional dan kemudian mengembangkan program yang

disepakati bersama”.

2.1.7 Mengelola Program Tanggungjawab Sosial

Agar perusahaan bertanggung jawab secara sosial sesuai

dengan yang diharapkan perusahaan, diperlukan program yang

diorganisir dan dikelola dengan cermat. Khususnya para manajer

melangkah tahap demi tahap demi mengembangkan rasa tanggung

jawab sosial secara keseluruhan dalam perusahaan (Griffin,

2007:82).

1. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap

sebagai satu faktor utama dalam perencanaan strategis. Tanpa

dukungan manajemen puncak, tidak akan ada program yang

berhasil. Jadi, manajemen puncak harus memperlihatkan

dukungan yang kuat terhadap tanggungjawab sosial dan

mengembangkan kebijakan yang memperlihatkan komitmen

itu.

2. Komite manajer puncak harus mengembangkan rencana yang

merinci level dukungan manajemen. Beberapa perusahaan

menetapkan besarnya persentasi laba yang diperoleh untuk

disumbangkan pada program-program sosial.

19

3. Seorang eksekutif harus diberi tanggung jawab atas agenda

perusahaan. Entah peranan itu diciptakan sebagai pekerjaan

terpisah atau ditambahkan ke pekerjaan yang telah ada,

eksekutif yang terpilih harus memonitor program itu dan

menjamin agar implementasinya konsisten dengan kebijakan

dan rencana strategis perusahaan.

4. Organisasi harus melaksanakan audit sosial: analisis sistematis

mengenai keberhasilan perusahaan menggunakan dana yang

telah ditetapkan untuk tujuan tanggung jawab sosial.

Perusahaan yang di dalam rencana strategisnya menetapkan

pengeluaran $100.000 untuk melatih 200 penganggur kelas

berat dan mempekerjakan 180 dari mereka. Jika pada akhir

tahun perusahaan tersebut mengeluarkan $98.000, melatih 210

orang, dan mempekerjakan 175 orang, audit sosial akan

menyatakan program tersebut berhasil. Tetapi apabila program

tersebut memerlukan biaya $150.000, hanya melatih 90 orang,

dan hanya mempekerjakan 10 orang dari mereka, audit akan

memperlihatkan kegagalan program tersebut. Kegagalan harus

mengarah pada tinjauan ulang atas strategi, implementasi dan

prioritas program tersebut. Strategi CSR yang baik harus

mengidentifikasi arah keseluruhan yang dituju dengan

dijalankannya aktivitas CSR. Kemudian melakukan pendekatan

mendasar guna melanjutkan aktivitas. Selanjutnya menentukan

20

area prioritas yang spesifik. Dan terakhir merumuskan langkah-

langkah selanjutnyayang segera ditempuh. Strategi CSR

membantu perusahaan memastikan bahwa perusahaan secara

berkesinambungan membangun, memelihara, dan memperkuat

identitas dan pasar yang dimilikinya.

2.1.8 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

2.1.8.1 Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

“Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:329) akuntansi

pertanggungjawaban sosial berarti proses identifikasi,

mengukur, dan melaporkan hubungan antara bisnis dan

lingkungannya. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya

alam, komunitas dimana bisnis tersebut beroperasi, orang-

orang yang dipekerjakan, pelanggan, pesaing, da

perusahaan serta kelompok lain yang berurusan dengan

bisnis tersebut. Proses pelaporan dapat bersifat internal

maupun eksternal”.

“Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial

menurut Belkaoui yang dikutip oleh lutfiana (2006) adalah

sebagai berikut : Proses pengurutan, pengukuran dan

pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antara

suatu perusahaan dengan lingkungan sosialnya”. Pertukaran

antara perusahaan dan masyarakat, pada dasarnya terdiri

dari penggunaan sumber-sumber sosial. Apabila aktivitas

21

perusahaan menyebabkan bertambahnya sumber sosial,

maka hasilnya adalah berupa faidah sosial.

2.1.8.2 Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Parker dalam Indira (2005) berpendapat bahwa

akuntansi sosial mempunyai 3 tujuan Pentimg:

1. Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

perusahaan (organisasi) beserta Sumber daya yang

dimiliki.

2. Memberikan batasan terhadp perilaku perusahaan yang

tidak bertanggungjawab secara sosial.

3. Memberikan motivasi positif bagi perusahaan untuk

berperilaku sesuai dengan tata cara sosial.

Setiap unit/pelaku ekonomi selain berusaha untuk

kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri

pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab

sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan

tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) Paragraf

kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan

seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan

nilai tambah (value added statement), khususnya bagi

industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting dan bagi industri yang

menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna

laporan yang memegang peranan penting”.

22

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh

perusahaan umumnya bersifat voluntary (sukarela),

unaudited (belum diaudit), dan unregulated (tidak

dipengaruhi oleh peraturan tertentu).

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai informasi

sosial yang diungkapkan dalam laporan tahunan dari

perusahaan-perusahaan diuraikan oleh Ikhsan dan Ishak

(2005: 342-343) dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1

Pengungkapan sosial tema konsumen

NO Pos pengungkapa Aspek Sosial

1 Mutu atau kualitas produk

2. Penghargaan kualitas (sertifikasi kualitas, halal,dll)

3. Kepuasan konsumen

4. Masalah komputer (Y2K)

5. Iklan yang terlalu mengeksploitasi dan membohongi

konsumen

6. Spesifikasi produk, umur produk, dan masa berlaku

produk

Sumber: Ikhsan dan Ishak (2005: 342-343)

23

Tabel 2.2

Pengungkapan sosial tema masyarakat

NO Pos pengungkapa Aspek Sosial

1 Dukungan terhadap kegiatan sosial budaya

(pameran, pagelaran seni dan lain-lain)

2. Dukungan terhadap kegiatan olahraga ( termasuk

menjadi sponsor)

3. Dukungan terhadap dunia anak (pendidikan)

4. Partisipasi terhadap kegiatan di sekitar kantor atau

pabrik (perayaan hari besar)

5. Dukungan terhadap lembaga kerohanian ( Dewan

Masjid Baziz)

6. Dukungan terhadap lembaga pendidikan ( termasuk

beasiswa, kesempatan magang, dan kesempatan

riset)

7. Dukungan terhadap lembaga sosial lainnya.

8. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

9. Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar

Sumber: Ikhsan dan Ishak (2005: 342-343)

24

Tabel 2.3

Pengungkapan sosial tema tenaga kerja

NO Pos pengungkapa Aspek Sosial

1 Jumlah tenaga kerja

2. Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas

keselamatan kerja).

3. Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik

perusahaan)

4. Koperasi karyawan

5. Gaji atau upah

6. Tunjangan dan kesejahteraan lain

7. Pendidikan dan pelatihan

8. Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan

karier

9 Fasilitas peribadatan

10 Cuti karyawan

11 Pensiun

12 Kesempatan kerja bersama (KKB) dan serikat

pekerja

13 Tingkat perputaran pekerja (pengurangan dan

perekrutan)

Sumber: Ikhsan dan Ishak (2005: 342-343)

25

Sedangkan menurut Glouter dalam Nurlela dan

Islahuddin (2000) menyebutkan tema-tema yang termasuk

dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah:

1. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti

oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan

kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan

aktivitas kemasyarakatan lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada

orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas

tersebut meliputi : rekruitmen, program pelatihan, gaji dan

tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

3. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau

jasa, antara lain keguanaan durability, pelayanan,

kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan,

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

4. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi,

yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan

operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan

26

lingkungan akibat pemprosesan sumber daya alam dan

konversi sumber daya alam.

2.1.8.3 Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban

Sosial

Menurut Glautier dan Underdown dalam Nurlela

dan Islahuddin (2000) ada tiga pendekatan yang dapat

digunakan untuk pedoman pengukuran dalam

pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif ( the descriptive

approach)Pendekatan deskriptif dipandang sebagai

pendekatan yang umum digunakan. Dalam laporan

sosial deskriptif, informasi mengenai semua

aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk

uraian (deskriptif). Jadi pada pendekatan ini,

aktifitas-aktifitas sosial perusahaan dalam

pelaporannya tidak dikuantifikasikan dalam satuan

uang.

2. Pendekatan biaya yang dikeluarkan (the cost of

outlay approach)Pendekatan biaya yang dikeluarkan

menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial

perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan

menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan

deskriptif. Sehingga laporan yang dihasilkan oleh

27

pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai

kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan

suatu tahun tertentu, dengan laporan tahun yang lain.

Sedangkan kelemahannya adalah tidak disajikannya

manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah

dikeluarkannya biaya untuk suatu kegiatan.

3. Pendekatan biaya manfaat (the cost benefit

approach) Pendekatan biaya manfaat

mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari

aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Pendekatan

biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang

paling ideal. Namun, dalam kenyatannya sulit untuk

menerapkannya, antara lain karena tidak adanya alat

ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang

telah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sosial

perusahaan

Bentuk laporan tanggung jawab sosial sampai saat

ini belum ada yang baku. Di Amerika, yang merupakan

kiblat akuntansi di negara kita, praktek pelaporannya masih

dilaksanakan dengan tidak seragam antara satu perusahaan

dengan yang lainnya. Ada yang hanya menyajikan

informasi sosial yang bersifat kualitatif sebagai catatan kaki

atau keterangan tambahan pada penjelasan laporan

28

keuangan. Ada yang menjalankannya dengan sederhana dan

ada yang menjalankannya dengan kompleks.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Esi lutfiana (2006) adalah tentang

Peranan Perilaku Sosial PT ”X” sebagai bentuk pertangungjawaban sosial

perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian tersebut

menggunakan pendekatan deskriptif dan juga pendekatan biaya, yang

menggabarkan semua pengeluran dalam satuan uang untuk setiap

kegiatan yang dilakukan perusahaan. Hasil analisanya adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.4 Proporsi Biaya Sosial terhadap Penjualan Bersih

2003 2004

prosentase kenaikan

Penjualan Bersih 585.128.500.000 895.270.861.000 34,64

Biaya Sosial 1.245.122.629 1.428.911.262 12,86

Proporsi 0,21 0,16 0,05

Sumber : Data Penelitian Sebelumnya (2006)

Dari tabel 2.4 tampak bahwa pada tahun 2003 penjualan bersih

perusahaan sebesar Rp. 585.128.500.000 sedangkan biaya sosial yang

dialokasikan adalah Rp. 1.245.122.629 atau 0,21 % dari penjualan

bersih. Sedangkan di tahun 2004 penjualan bersih mengalami kenaikan

yang cukup tajam menjadi sebesar Rp, 895.270.861.000,00 atau

mengalami kenaikan sebesar 34,64 % dari tahun sebelumnya sehingga

alokasi biaya sosialpun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.

1.428.911.262,00 atau mengalami kenaikan sebesar 12,86 % dari tahun

29

sebelumnya. Sehingga proporsi biaya sosial ditinjau dari jumlah

pengeluarannya mengalami kenaikan sebesar Rp. 183.788.633,00 namun

jika dilihat dari prosentase proporsinya biaya sosial mengalami

penurunan sebesar 0,05 % dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,16%.

2.3 Kerangka Penelitian

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan

memfokuskan perhatian kepada Bumi/ lingkungan (Planet), dan Manusia

(People). Dengan Lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan

sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian

lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam

jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas

manajemen bencana, manajemen bencana di sini bukan hanya sekedar

memberikan bantuan kepada korban bencana , namun juga berpartisipasi

dalam usaha mencegah terjadinya bencana, serta mengurangi dampak

bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan

untuk meminamalisir bencana.

Perhatian terhadap manusia dapat dilakukan dengan cara

melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang

dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki diberbagai bidang.

Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan dapat mampu

dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

30

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

CSR

Planet

People

Lingkungan

Karyawan

Masyarakat

Peningkatan

kompetensi

masyarakat dan

kesejahteraan

masyarakat

sekitar

Pelestarian

lingkungan

Laporan

biaya

sosial