bab ii tinjauan pustaka a. hakekat pendidikan ...repository.ump.ac.id/6025/3/bab ii_harry...

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah disiplin ilmu

yang terdiri dari tiga (3) buah rumpun besar yaitu politik, hukum, dan

kewarganegaraan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik

dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan

hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan bela

negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh

bangsa dan negara. Sejalan dengan penjelasan tersebut (Winataputra dan

Budimansyah, 2007:4) yang menyatakan bahwa :

Citizenship or civics education is conctrued broodly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibility as citizens and in particular, the role of education (through schooling, theacing, and learning) in that preparatory proces. atau, “citizenship or civics education” atau Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Istilah Civics dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

sudah dikenalkan dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagi

upaya untuk menyiapkan warga negara yang baik, yaitu warga negara

13

Pengaruh Pembelajaran Pendidikan…, Harry Aditama, FKIP UMP, 2013

14

yang mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibanya (Wahab dan

Sapriya, 2011: 15). Sementara itu menurut Zamroni berpendapat bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang

bertujuan untuk memepersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis

dan bertindak demokratis, melalu aktivitas menanamkan kesadaran

kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk

kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat

(TIM ICCE UIN, Jakarta:7). Secara filosofis, pendidikan

kewarganegaraan memegang misi sici (mission sacre) untuk

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia sebagai

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra dan

Budimansyah, 2007:156).

Berdasarkan pada beberapa pendapat diatas, Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam ruang

lingkup ilmu sosial, karena mata pelajaran ini mengajarkan dan mendidik

siswa agar mereka sadar akan hak dan kewajibanya, membentuk watak

siswa agar manjadi manusia yang berkarakter. Sehingga mereka mengerti

dan memahami hak dan kewajibanya berdasarkan konstitusi, serta mampu

berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, sehingga

menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan dapat diandalkan oleh

bangsa dan negara.


15

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk

menjadikan warga negara yang baik (tobegood citizenship), yaitu warga

negara yang sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara,

seperti memiliki kesadaran berkonstitusi dan kesadaran hukum. Pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang secara imperatif menggariskan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan pasal 37

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa penidikan kewarganegaraan

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ketentuan tersebut

dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan

Menengah menyatakan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.


16

Sedangkan tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006 :

49), adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu

Kewarganegaraan.

b. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab, serta

bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia

sacara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi.

Berkaitan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Winataputra (2003) dalam Tukiran, dkk., (2009:23) juga menyatakan

bahwa :

Secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cedas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sewrta dunia. Oleh karena itu bahwa setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. Proses ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada dilingkunganya.


17

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Wahab dan Sapriya,

2011: 346) adalah pertisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam

kehidupan politik warga negara yang taat terhadap nilai-nilai dan prinsip-

prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga

negara yang aktif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan

seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta

keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan

bertanggung jawab tersebut ditingkatkan lebih lanjut melalui

perkembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan

kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan sistem

politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa melalui

Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan peserta didik dapat menjadi

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, serta

memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibanya sebagai warga negara

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran

warga negara tersebut seperti halnya kesadaran terhadap hukum dan

kesadaran terhadap konstitusi sebagai mana tertuang dalam pasal 1 ayat

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”. Dengan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat

menumbuhkan kepekaan peserta didik terhadap permasalahan sosial

kemasyarakatan sehingga dapat terwujud peserta didik yang kritis, kreatif,

dan berkarakter.


18

B. Hakekat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Teori pembelajaran menurut Snelbecker (dalam Taniredja dan

Mustafidah, 2011:191) sebagai seperangkat prinsip yang dapat dijadikan

pedoman dalam mengatur kondisi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam

pembelajaran disekolah yang termasuk dalam pendidikan formal dipelajari

berbagai mata pelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan salah

satunya Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan

pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman

praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh

karena itu, perlu adanya perhatian dari guru maupun calon guru dalam

mempersiapkan pembelajaran PKn, yaitu bekal materi pembelajaran dan

metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sehingga diharapkan

dapat terwujudnya tujuan dari pembelajaran PKn tersebut.

1. Landasan Yuridis Formal

Secara yuridis formal landasan Pendidikan Kewarganegaraan di

Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan

landasan operasional. Sedangkan peraturan Menteri nomoe 22 tahun 2006

tentang standar isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan (SKL) sebagai landasan kurikuler.


19

Dengan landaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan

tersebut diatas, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat

menciptakan warga negara yang baik. Sehingga siswa mampu

berpartisipasi dalam rangka memberikan check and balance terhadap

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menyimpang dari

UUD NRI 1945 atau konstitusi negara.

2. Komponen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pembelajaran disekolah yang termasuk dalam pendidikan

formal dipelajari berbagai mata pelajaran yang mencakup seluruh aspek

kehidupan, dan salah satunya Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan

Kewaraganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik

dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan

antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela

negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa

dan negara Indonesia (Tukiran, dkk,. 2009:15)

Dari pendapat tersebut, pembelajaran PKn diposisikan sebagai

wahana pokok untuk membekali peserta didik supaya menjadi warga

negara yang baik dan cerdas sehingga dapat diandalkan oleh bangsa dan

negara. Djahiri menyatakan bahwa proses pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan proses kegiatan belajar siswa yang

direkayasa oleh seluruh komponen belajar yang meliputi guru, materi,

metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran.


20

Berkaitan dengan pemaparan diatas, penulis paparkan

penjelasan dari setiap komponen dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaran.

a. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem

pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswa

mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Materi

Pembelajaran (instructional materials) adalah bahan yang diperlukan

untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus

dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan (Komalasari, 2010:28). Materi pembelajaran yang dipilih

untuk kegiatan pembelajaran hendaknya hendaknya materi yang

benar-benar relevan dan menunjang tercapainya standar kompetensi

dan kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum.

Materi pembelajaran yang termuat dalam kurikulum

merupakan materi esensial dalam suatu ilmu yang harus dimiliki oleh

siswa. Karhami (2000: 293) mengemukakan beberapa materi yang

esensial dari suatu ilmu yang dimuat kedalam kurikulum sekolah,

antara lain:

1. Materi yang mengungkapkan gagasan kunci dari ilmu, 2. Materi sebagai struktur pokok suatu mata pelajaran, 3. Materi menerapkan penggunaan metode inquiry secara

tepat pada setiap mata pelajaran, 4. Konsep dan prinsip memuat pandangan global secara luas

dan lengkap terhadap dunia, 5. Keseimbangan antara materi teoritis dan materi praktis,

dan


21

6. Materi yang mendorong daya imajinasi peserta didik. (dalam Komalasari, 2011: 28)

Materi pelajaran dalam kurikulum perlu dikembangkan

dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu siswa dalam

mencapai standar kompetensi dan kompetems dasar. Maka materi

pelajaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1Klasifikasi materi pembelajaran menjadi fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap atau nilai.

Jenis Materi

Pelajaran Tuntutan Pembelajaran

Fakta Menyebutkan nama, kapan, berapa, di mana Konsep Mendefinisi, mengidentifikasi,

mengklasifikasi, dan menyebutkan ciri-ciri Prinsip Pemahaman dan penerapan dalil, hukum

atau rumus, hipotesis, hubungan antar variabel

Prosedur Pembuatan bagan arus (flowchart), langkah-langkah mengerjakan secara urut

Sikap atau nilai Bersikap dan berperilaku jujur, kasih sayang, tolong menolong, semangat belajar, kemandirian, dsb.

(Komalasari, 2011: 34)

b. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran menurut Riyanto (Tukiran Taniredja,

dkk. 2011 : 1) adalah “seperangkat komponen yang telah

dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran”. Metode

adalah rencana menyeluruh tentang penyajian materi ajar secara

sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan (Madjid,

2011;132). Dengan demikian metode pembelajaran merupakan salah

satu komponen yang ikut ambil bagian dalam mencapai keberhasilan

proses belajar mengajar.


22

Sejalan dengan pendapat tersebut, Komalasari (2011:56)

mengartikan teknik pembelajaran sebagai cara yang dilakukan

seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik.

Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru

dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja,

tetapi juga didukung oleh penggunaan metode pembelajaran yang

tepat. Dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat ini maka

dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan

sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Secara teoritis, pembaharuan metode pembelajaran telah

digagas oleh filsuf pendidikan John Dewey menjelang abad ke – 20.

Dalam bukunya “My Pedagogic Creed ” yang diterbitkan tahun 1897,

John Dewey mendeklarasikan “I believe that the question of method is

ultimately reducible to the question of rhe order of development of the

child’s powers and interests”. Deklarasi ini menunjukan bahwa

metode dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kekuatan dan

daya tarik anak dalam belajar (Wahab dan Sapriya, 2011: 344)

c. Media Pembelajaran

Media dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai bentuk-

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta

peralatanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Djamarah dan Zain

(2010:121) menyatakan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang


23

dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan

pengajara. Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

media mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Melalui media pembelajaran maka dapat meminimalisir

ketidak jelasan materi dan membantu guru dalam menjelaskan

kerumitan materi yang akan disampaikan. Sehingga media dapat

mewakili apa yang kurang dapat disampaikan oleh guru melalui kata-

kata maupun melalui kalimat.

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Adapun jenis media pembelajaran menurut

taksonomi Leshin, dkk. (1992) dalam Arsyad (2007: 81) yaitu:

1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain)

2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku kerja/latihan, dan lembaran lepas)

3. Media berbasis visual (buku, charts, grafik, peta, figur/gambar, transparansi, film bingkai/slide)

4. Media berbasis audiovisual (video, film, slide bersama tape, televisi)

5. Media berbasis komputer (pengajaran dengan menggunakan bantuan komputer dan video interaktif)

d. Sumber Pembelajaran

Menurut Association for Educational Communications and

Thecnology (AECT, 1997) dan Bank (1990), sumber belajar adalah

segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik

secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan

belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi


24

tujuan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat tersebut, Winataputra

(dalam Djamarah dan Zain, 2010: 122) mengelompokan sumber

belajar menjadi lima kategori, yaitu manusia, buku/perpustakaan,

media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Dengan

demikian, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat

dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau

asal untuk belajar seseorang. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat

disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang

menjadi hal baru bagi siswa selaku peserta didik sehingga dapat

menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut.

e. Evaluasi Pembelajaran

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan,

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan

untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehman

dalam Purwanto, 2010: 3). Sesuai dengan pengertian tersebut maka

setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang

sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data,

berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu

keputusan. Dalam evaluasi pembelajaran Pendidikan

kewarganegaraan harus dapat dilakukan dengan baik, baik dalam

proses pembelajaran maupun hasil dari pembelajaran. Yang menjadi

obyek evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan kewrganegaraa

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.


25

Penilaian untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh pendidik dalam

bentuk penilaian kelas (classroom assessment) dan oleh suatu

pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada suatu pendidikan melalui

ujian sekolah dan rapat dewan. Untuk mengetahui tingkat

ketercapaian kompetensi lulusan, penilaian hasil belajar kelompok

mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian melalui: (a)

Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai

perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik, dan (b) Ujian,

ulangan, dan/ atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta

didik (Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan pasal 64 ayat (3)).

C. Hakekat Kompetensi Kewarganegaraan

1. Pengertian Kompetensi Kewarganegaraan

Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa

yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu

tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang

keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas,

ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk

dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis

pekerjaan tertentu.

Kompetensi juga diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas,

penuh rasa tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai


26

syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam

bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan

Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa

tanggung jawab seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara

dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakan, berbangsa dan

bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah negara, wawasan

nusantara dan ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak

pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan

bertanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari

nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran

agama dan budaya (Ditjen Dikti, 2000:5 dalam Tukiran, 2009:16).

Berdasarkan penjelasan diatas, kompetensi kewarganegaraan

dilihat dari aspek konstitusional dapat diartikan sebagai kemampuan yang

dimiliki oleh setiap warga negara dalam bidang pengetahuan,

keterampilan, sikap dan perilaku untuk mempertahankan hak-haknya serta

melaksanakan kewajibanya sesuai dengan konstitusi.

2. Komponen Kompetensi Kewarganegaraan

Sebagaimana semestinya suatu bidang studi yang diajarkan di

sekolah, materi Pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup tiga

komponen. Ketiga komponen tersebut, yaitu Civic Knowledge

(pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skills (keterampilan

kewarganegaraan), dan Civic Disposition (watak kewarganegaraan).

a) Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)


27

Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic knowledge) berkaitan

dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara

berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik,

pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal

dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk

mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara

damai dalam masyarakat global.

Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang

dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan

moral. Maka dari itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih rinci, materi

pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan

tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan

proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas

nasional, pemerintahan berdasar hukum (Rule of Law) dan peradilan

yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-

noma dalam masyarakat. Dalam kontek tentang kesadaran konstitusi

siswa, civicknowledge merupakan pengetahuan kewarganegaraan

yakni pengetahuan tentang konstitusi serta isi yang termuat

didalamnya.


28

Komponen pengetahuan kewarganegaraan menurut Branson

dalam (Arif, 2009) diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting

yang secara terus menerus harus diajukan sebagai sumber belajar PKn.

Lima pertanyaan dimaksud adalah: (1) Apa kehidupan

kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?; (2) Apa dasar-dasar

sistem politik?; (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh

konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-

prinsip demokrasi?; (4) Bagaimana hubungan antara suatu negara

dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah

internasional?; dan (5) Apa peran warga negara dalam demokrasi?

Pendidikan Kewarganegaraan memuat pengetahuan

kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu politik, hukum, dan

kewarganegaraan. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan

menyajikan fakta, konsep, generalisasi, dan teori-teori yang

dikembangkan dari ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya memperhatikan konsep-

konsep kunci yang dikembangkan lebih lanjut dalam generalisasi dan

teori. Konsep-konsep kunci yang menjadi elemen inti dari Pendidikan

Kewarganegaraan atau “Essensial Elements of Citizenship Education”

(Qualifications and Curriculum Authority-QCA, 1998:44 dalam

Komalasari, 2009:8) sebagai berikut: 1) Democracy and Authocracy;

2) Cooperation and Conflict; 3) Equality and Diversity; 4) Fairness

Justice, the rule of law, rules, laws and human right; 5) Freedom and


29

order; 6) Individual and community; 7) Power and authority ; 8)

Rights and responsibility. Sementara itu, dalam Kurikulum 2006

konsep-konsep kunci yang harus dikembangkan melalui Pendidikan

Kewarganegaraan meliputi persatuan dan kesatuan, norma, hukum

dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi

negara, kekuasan dan politik, demokrasi dan sistem politik, Pancasila,

dan globalisasi.

b) Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

Aspek kompetensi ketrampilan kewarganegaraan atau

CivicSkills meliputi keterampilan intelektual (intellectualskills).

Keterampilan intelektual ini meliputi kemampuan menjelaskan,

mnganalisis, dan berfikir kritis atas konstitusi. Keterampilan

berpartisipasi (participatoryskills) dalam kontek konstitusimisalnya

kemampuan atau keterampilan peserta didikdalam menggunakan hak

dan kewajibannya dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana

termuat dalam konstitusi negara. Serta menyuarakan pentingnya

konstitusi pada masyarakat luas dan upaya untuk

mengimplementasikanya dalam kehidupan sehari-hari.

Dimensi civic skills ini dikembangkan dengan tujuan untuk

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan

serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan

dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian


30

tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk dapat

berperan secara aktif tersebut diperlukan pengetahuan tentang konsep

fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual, dan fakta yang

berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan

pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk

bertindak sesuai dengan watak dari warga negara (Quigley, Buchanan

dan Bahmueller dalam Komalasari, 2009: 9).

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan bahwa civic skills

merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa atau

segenap warga negara. Melalui kompetensi yang dimiliki oleh siswa

dan segenap warga negara maka akan dapat terwujud kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang konstitusional.

c) Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Quigley, Buchanan dan Bahmueller dalam (Komalasari,

2009:9) merumuskan civic disposition adalah sikap dan kebiasaan

berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial

yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Secara konseptual civic disposition meliputi sejumlah karakteristik

kepribadian, yakni: “Civility (respect and civil discourse), individual

responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness

(openness, scepticism, recognition of ambiguity), compromise

(conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the

nation and its principles” (Quigley, Buchanan dan Bahmueller., 1991:


31

13-14). Artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan

interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri,

kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup

keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap

kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas

kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan,

keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala

prinsipnya.

Branson dalam Komalasari (2009:10) menegaskan bahwa

civic disposition mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat

yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi

konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana

kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai

akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di

rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society.

Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan

penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap

individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting.

Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan

main (rule of the game), berpikir kritis, dan kemauan untuk

mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang

sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.


32

Aspek kompetensi watak atau karakter kewarganegaraan atau

CivicDisposition (watakkewarganegaraan), komponen ini

sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantive dan

esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi

watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari

pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan

visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran

ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap

dan potensi lain yang bersifat afektif. Dengan demikian civic

disposition dalam kontek konstitusi merupakan nilai-nilai dasar yang

bersumber dari konstitusi (UUD NRI 1945) diharapkan dimiliki oleh

siswa.

3. Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMA

Di Indonesia, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional (Permen Diknas) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar

Kompetensi Lulusan SMA mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,

kompetensi kewarganegaraan siswa SMA meliputi kompetensi untuk : 1)

memahami hakikat Bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia; 2)

menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional,

dan tindakan anti korupsi; 3) menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif

dalam pemajuan, penghormatan, serta penegakan HAM baik di Indonesia

maupun di luar negeri; 4) menganalisis peran dan hak warga negara dan

sistem pemerintahan NKRI; 5) menganalisis budaya politik demokrasi,


33

konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia; 6)

mengevaluasi hubungan Internasional dan sistem hukum Internasional; 7)

mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan

Pancasila dan UUD NRI 1945; 8) menganalisis peran Indonesia dalam

politik dan hubungan Internasional, regional, dan kerjasama global lainya;

9) menganalisis sistem hukum Internasional, timbulnya konflik

internasional, dan mahkamah Internasional.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan jenjang SMA diatas terjabarkan lebih rinci dalam

kompetensi dasar yang dimuat dalam Permen Diknas Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi sebagaimana terlihat dlam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

Kelas Butir Kompetensi Dasar Kewarganegaraan

Kelas X 1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

2. Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

5. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

6. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

7. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

8. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

9. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan


34

korupsi di Indonesia

10. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

11. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

12. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

13. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

14. Menganalisis substansi konstitusi negara

15. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

16. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

17. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

18. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

19. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

20. Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

21. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

22. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

Kelas XI 1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 2. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang

dalam masyarakat Indonesia 3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan

budaya politik 4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan 5. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya

demokrasi 6. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 7. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak

orde lama, orde baru, dan reformasi 8. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam

kehidupan sehari-hari 9. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan


35

dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 10. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan

yang tidak transparan 11. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara 12. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-

sarana hubungan internasional bagi suatu negara 13. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 14. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik 15. Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN,

KAA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional.

16. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

17. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional

18. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional

19. Menghargai putusan Mahkamah Internasional

Kelas XII

1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka 2. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan

paradigma pembangunan 3. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai

ideologi terbuka 4. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara 5. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara

Indonesia 6. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang

berlaku di Indonesia dengan negara lain 7. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta

perkembangan pers di Indonesia 8. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab

sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia

9. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia

10. Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

11. Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia

12. Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

13. Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia


36

Sumber: diolah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

D. Hakekat Kesadaran Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Perkataan “konstitusi” berarti “pembentukan” yang berasal

dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti membentuk. Konstitusi

dipergunakan untuk membentuk negara, sehingga konstitusi mengandung

makna permulaan dari segala bentuk peraturan mengenai suatu negara. Di

dalam literatur kepustakaan dikenal beberapa peristilahan konstitusi dari

berbagai negara, yaitu: istilah “konstitusi” dalam bahasa Indonesia antara

lain berpadanan dengan kata “politea” (Yunani Kuno), “constitution”

(Inggris), “constitutie” (Belanda), “constitutionel” (Perancis),

“verfassung” (Jerman), “constitutio” (Latin), dan “fundamental laws”

(AS), “Die Groudsalzoung” (Jerman), “Dastur” (Arab), “Samwidhana”

(Sangsekerta) (Efriza, 2008: 147).

Pada kehidupan sehari-hari, kita biasa menerjemahkan kata

“contitution” dengan istilah bahasa Indonesia “Undang-Undang Dasar

(UUD)”. Penerjemahan kata contstitution sebagai UUD, secara

kebahasaan memang diadopsi dari bahasa orangBelanda dan Jerman yang

dalam percakapan sehari-harinya memakai kata “grondwet” (grond =

dasar, wet = undang-undang) dan “grundgesetz” (grund = dasar, gesetz =

undang-undang) yang keduanya menunjuk pada naskah tertulis (Efriza,

2008: 149).


37

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas kebanyakan orang

menganggap bahwa perlu untuk mendokumentasikan prinsip-prinsip

fundamental yang akan menjadi dan pedoman bagi pemerintah mereka

yang akan datang. Bolingbroke dalam esainya (OnParties) ia menulis :

“yang kita maksud dengan konstitusi, jika kita ingin membicarakan dengan tepat dan pasti, adalah kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan, yang berasal dari prinsip-prinsip nalar tertentu . . . yang membentuk sistem umum, yang dengan itu masyarakat setuju untuk diperintah (dalam Wheare, 1996:3).

Dari beberapa pendapat diatas kemudian dapat disimpulkan

bahwa begitu pentingnya suatu konstitusi bagi setiap negara, dengan

konstitusi tersebut kemudian akan terbentuk suatu sistem dimana suatu

masyarakat akan setuju untuk diperintah.Hal ini menunjukan bahwa

dengan adanya konstitusi menunjukan karakteristik konstitusi.

2. Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Pada umumnya konstitusi disusun dengan tujuan mengadakan tata

tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara

berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Sebagaimana

dijelaskan oleh C.F. Strong (dalam Efriza, 2008: 167), yaitu:

1) Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah

2) Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat

3) Hak-hak rakyat yang diperintah

Sejalan dengan pendapat Efriza (2008: 167) berdasarkan uraian

diatas tujuan konstitusi adalah juga sebagai tata tertib, terkait dengan ;


38

1) Pembagian dan/atau pembatasan lembaga-lembaga negara dengan

wewenang dan cara bekerjanya.

2) Hubungan antar lembaga negara

3) Hubungan lembaga negara dengan rakyat

4) Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan

perkembangan zaman.

Sebagai hukum dasar negara, konstitusi memiliki fungsi,

sebagaimana dijelaskan oleh K.C. Wheare, yakni “...its function is to

regulate institution, to govern a government” (... fungsinya akan

mengatur institusi, untuk mengurus suatu pemerintahan). Tanya (2011:

25) menyatakan bahwa fokus mengenai konstitusi pada hakekat idealnya

sebagai hukum dasar, yang disatu pihak mengatur dan membatasi

kekuasaan, dan di pihak lain serentak menjamin hak-hak rakyat. Dalam

konstitusi pula secara teoritis, memuat tujuan-tujuan bersama yang

hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Kita tentunya menghendaki agar UUD 1945 merupakan konstitusi

yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan

bernegara demi tercapainya cita-cita bersama. Kontitusi mengikat segenap

lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi

pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga

negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana

diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam perspektif hukum, kata


39

“pelaksanaan” (implementation) terdiri dari dua konsep fungsional, yaitu;

pertama, identifying constitutional norms and specifying their meaning;

dan kedua, crafting doctrine or developing standards of review

(Assiddique, 2007:13).

Oleh karena itu setiap lembaga dan segenap warga negara harus

dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, diperlukan adanya

kesadaran konstitusi. Untuk menumbuhkan kesadaran tersebut diperlukan

pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi

materi muatan konstitusi. Sehingga setiap lembaga negara dan segenap

warga negara menjadi melek konstitusi, tahu akan hak dan kewajiaban

konstitusionalnya serta dapat mempertahankan hak dan kewajibanya

tersebut. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi setiap lembaga negara

dan segenap warga negara untuk dapat selalu menjadikan konstitusi

sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

3. Pengertian Kesadaran Konstitusi

Kesadaranberkonstitusisecara konseptual diartikan sebagai

kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan

perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan

kebernegaraan Indonesia (Winataputra, 2007). Kesadaran konstitusi

merupakan salah satu bentuk sikap dan perilaku yang dilakukan secara


40

sadar warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai

konstitusi.

Kesadaran konstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan

yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan

ketentuan konstitusi negara. Tingkatan-tingkatan tersebut jika dikaitkan

dengan tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull (Djahiri, 1985:24), terdiri

dari:

1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya;

2) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi;

3) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhdap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan

4) Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi.

Warga negara yang memiliki kesadaran konstitusi merupakan

warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi

(constitutionalliteracy). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massaro

(dalam Brook Thomas, 1996:637) menyatakan bahwa kemelekkan

terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu,

setiap warga negara harus memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan


41

perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Sehingga mampu untuk

mempertahankan hak dan kewajibanya yang tertuang dalam konstitusi.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa

kesadaran konstitusi meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan

perilaku warga negara (siswa) tentang konstitussi. Adapun yang menjadi

indikator kesadaran konstitusi antara lain:

a) Pengetahuan konstitusional memiliki arti bahwa siswa mengetahui

mengenai peraturan-peraturan dasar, isi, tujuan, dan fungsi konstitusi

sebagai hukum dasar di negaranya.

b) Pemahaman konstitusional memiliki arti bahwa siswa paham tentang

peraturan-peraturan dasar, isi, tujuan, dan fungsi konstitusi sebagai

hukum dasar di negaranya.

c) Sikap konstitusional memiliki arti bahwa siswa memiliki

kecenderungan untuk menilai dan memberikan feedback tertentu

terhadap konstitusi.

d) Perilaku konstitusional memiliki arti bahwa siswa bertingkah laku

sesuai dengan yang dikehendaki oleh konstitusi.

4. Bentuk-Bentuk Kesadaran Konstitusi Siswa

Kesadaran akan konstitusi bukan berarti bahwa siswa atau warga

negara hanya mengetahui dan memahami serta memiliki wawasan tentang

konstitusi, akan tetapi yang paling utama adalah siswa mampu bersikap

dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan serta wawasan konstitusi yang

dimiliki. Kesadaran konstitusi ini diharapkan dimiliki oleh segenap warga


42

negara sehingga mampu terwujudnya cita-cita yang termuat dalam

konstitusi.

Adapun bentuk-bentuk kesadaran konstitusi yang dilakukan oleh

siswa di lingkungan sekolah diantaranya :

a. Ketaatan pada tata tertib atau peraturan sekolah,

b. Ketertiban dalam mengikuti proses pembelajaran,

c. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

sekolah,

d. Mematuhi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

5. Hak dan Kewajiban Konstitusional Siswa Sebagai Warga Negara

Warga negara merupakan unsur konstitutif dari suatu negara

(Gaffar, 2012:190). Sedangkan secara substantif, konstitusi menentukan

apa yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan negara yaitu

melindungi hak-hak rakyat baik sebagai warga negara maupun sebagai

manusia. Oleh karena itu jaminan perlindungan hak asasi sebagai manusia

dan hak konstitusional sebagai warga negara adalah salah satu materi

muatan konstitusi. Kewajiban konstitusional mendasarkan dari status

warga negara yaitu patuh dan menjalankan kehidupan berbangsa dan

bernegara sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam

konstitusi (Gaffar, 2012:191).

Hak-hak dan kewajiban konstitusional siswa sebagai warga

negara Indonesia termuat dalam konstitusi negara Indonesia yakni dalam


43

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak

tersebut antara lain :

a. Hak konstitusional yang berupa hak asasi manusia sebagaimana

tercantum dalam UUD NRI 1945, misalnya

1. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara”

2. Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak

atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

3. Pasal 30 ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

4. Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara berhak

mendapat pendidikan”.

Sedangkan kewajiban konstitusional siswa sebagai warga negara

Indonesia antara lain:

1. Dalam pasal 23 A menyatakan bahwa setiap warga negara

berkewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara.

2. Pasal 28J menyatakan bahwa setiap warga negara berkewajiban

menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan UU.

3. Dalam pasal 27 ayat (3) menyatakan kewajiban warganegara untuk

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan


44

negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) UUD NRI

1945.

4. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib

membiayainya.

E. Hipotesis

Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan dan kompetensi kewarganegaraan memiliki

pengaruh dalam membentuk dan menumbuhkan sikap serta watak setiap

warga negara melalui dunia pendidikan. Yang didalamnya juga

menumbuhkan sikap sadar terhadap konstitusi sebagai hukum dasar yang

harus diimplementasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti merumuskan hipotesis bahwa

kesadaran konstitusi siswa dipengaruhi oleh Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan pembatasan hipotesis sebagai berikut :

1) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kesadaran konstitusi siswa.

2) Kompetensi kewarganegaraan berpengaruh positif dan

signifikanterhadap kesadaran konstitusi siswa.


45

3) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kompetensi

kewarganegaraan secara bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikanterhadap kesadaran konstitusi pada siswa.

Bagan 2.1 Paradigma Pemikiran

Keterangan : X1 = Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan X2 = Kompetensi Kewarganegaraan Y = Kesadaran Konstitusi Siswa Ɛ = Residual (Variabel sisa)

Pembelajaran PKn (X1)

Kompetensi Kewarganega

raan (X2)

Kesadaran Konstitusi Sisiwa (Y)


bab ii tinjauan pustaka a. hakekat pendidikan ...repository.ump.ac.id/6025/3/bab ii_harry...

Documents