6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Purnama (2012) tentang

Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah Indonesia. berdasarkan

penelitian diperoleh data bahwa hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh

signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan. Non Performing

Financing tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap penyaluran

pertumbuhan pembiayaan. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak

berpengaruh (tidak signifikan) terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan.

Financing To Deposit Ratio tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap

penyaluran pertumbuhan pembiayaan. Akan tetapi, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga, financing to deposit rasio,

non perfoming financing, sertifikat wadiah bank Indonesia secara bersama-

sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyaluran

pertumbuhan pembiayaan, dengan kemampuan variabel-variabel independent

(DPK, NPF, SWBI, FDR) dalam menjelaskan variabel dependent (PYD) yaitu

sebesar 99.8972%, sedangkan sisanya sebesar 0.1028% dipengaruhi oleh

variabel-variabel independent lainnya di luar model.

Arianti (2012) mengenai analisis pengaruh DPK, CAR, NPF, dan

ROA terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa koefisien CAR, NPF, dan ROA tidak menunjukkan

7

pengaruh yang signifikan dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk

koefisien DPK menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hipotesis

menyebutkan bahwa CAR berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil

bahwa koefisien regresi untuk variabel CAR sebesar -15374 dengan nilai t

hitung -0,387 lebih kecil dari t tabel 2,02 serta nilai signifikansi sebesar 0,701.

Ini berarti H2 ditolak, artinya CAR negatif tidak signifikan terhadap

pembiayaan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Adzimatinur F, (2013) mengenai Faktor yang Mempengaruhi Besaran

Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat bagi hasil, DPK, dan FDR

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, artinya

tingkat bagi hasil, DPK, dan FDR semakin tinggi, maka semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan NPF memberikan pengaruh yang

signifikan negatif, artinya NPF bisa menjelaskan pergerakan pembiayaan

perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. ROA

dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, artinya

keuntungan yang diperoleh bank tidak disalurkan kepada pembiayaan karena

sumber dana yang disalurkan kepada pembiayaan berasal dari dana pihak

ketiga. Guncangan yang terjadi pada pembiayaan, NPF, dan ROA direspon

positif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang. Sedangkan

guncangan yang terjadi pada tingkat bagi hasil, DPK, FDR, dan BOPO

direspon negatif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang.

8

Menurut Nurbiaty (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF,

bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan

berbasis bagi hasil, sedangkan DPK berpengaruh signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa isi

bahasan dari tiga penelitian terdahulu dan topik penulis memiliki beberapa

persamaan yaitu membahas mengenai penyaluran pembiayaan. Dan perbedaan

antara penelitian terdahulu dengan topik penulis adalah variabel yang

digunakan. Terdapat relevansi antara penelitian sekarang dengan penelitian-

penelitian terdahulu, yang mana peneliti sekarang menggunakan 3 variabel

Independen, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing

(NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan BUS

dan UUS tahun 2011-2015.

B. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Menurut Sudarsono (2008:27) Bank berasal dari kata bangue dalam

bahasa Prancis dan banco dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari, atau

bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan

benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan

sebagainya. Istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an.

Jika di maksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur,

manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebut dengan jelas,

9

seperti zakat, shodaqoh (sedekah), ghanimaah (rampasan perang), bai’ (jual

beli), dayn (utang dagang), maal (harta), dan sebagainnya yang memiliki

fungsi yang dilakukan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksankan kegiatan usahanya. Kegiatan

operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 melalui

pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perkembangan perbankan

syariah berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional.

Operasional perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang No.7 Tahun

1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbarui dalam Undang- Undang

No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, Bank

syariah juga lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan

produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist atau

dengan kata lain, lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat

Islam.

10

Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk

memperolehkeuntungansebesarmungkin. Keadilan mengacu pada hubungan

yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi

masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling

menawarkan bantuan dan nasihat untuksalingmeningkatkanproduktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda

denganbankkonvensional.

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara

bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan

jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang

akan diterima penyimpan. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah

ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga

masyarakat nonmuslim.

a. Fungsi Bank Syariah

Menurut Ismail (2011:39) bank syariah mempunyai tiga fungsi

utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan

investasi, menyalurkan dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana

dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan

syariah.

b. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2003:45) Bank syariah mempunyai beberapa

tujuan,diantaranya:

11

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara

islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan,

agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan),

dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, jua telah

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang

membutuhkan dana.

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya

kemandirian usaha.

4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang

berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan

ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan

dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha

produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan

konsumen, program pengembangan modal kerja dan program

pengembangan usaha bersama.

12

5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank

syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara

lembaga keuangan.

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat islam terhadap bank

non syariah.

c. Peran Bank Syariah

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir

Indonesia, peran bank syariah adalah:

1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi

fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.

Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi

kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang

transparan.

3) Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah

tidak memberikan janji yang pasti mengenaireturn (keuntungan) yang

diberikan kepada investor. Oleh karena itu bank syariah harus mampu

memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank

konvensional. Sebaliknya, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi

hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu

pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada

bank syariah.

13

4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank

syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana

masyarakat.Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.

5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya

mengumpulkan dana pihak ket iga, namun dapat mengumpulkan dana

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui

pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al

mudharabah al-mugayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk

melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, bank

memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.

7) Uswah Hasanah, implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha

bank.

8) Meminimalisir adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang

menyebabkan krisis ekonomi.

2. Islam dan Perbankan Syariah

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua isi

kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang

terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimanakah

dengan perbankan? Apakah islam juga mengatur lembaga keuangan ini?

Bukankah di zaman Nabi Muhammad SAW dulu belum ada bank?

14

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa “maa laa yatimm

al-wajib illa bihi fa huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk

menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mancari nafkah (yakni

melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern

ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga

perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian,

maka kaitan antara islam dengan perbankan menjadi jelas.

Di samping itu, karena masalah ekonomi/perbankan ini termasuk ke

dalam bab muamalah, maka Nabi Muhammad SAW tentunya tidak

memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah islam. Bukankah nabi

menyatakan bahwa “antum a’lamu bi umuri al-dunyakum”? (kalian lebih

mengetahui urusan dunia kalian). Al-qur’an dan Sunnah hanya memberikan

prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang

harus dijauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah

mengindentifikasi hal-hal yang dilarang oleh islam. Selain itu, semuanya

diperbolehkan dan dapat melakukan inovasi dan kreativitas.

3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pemberian

pinjaman /pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil,jual beli,

atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa

15

aman,karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan

tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka.

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah:

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bitamlik

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

4. Penyaluran Pembiayaan

Menurut Rivai (2013:40) penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh faktor

eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi usaha bank dalam perhitungan

dan pengalokasian dana dalam bentuk pembiayaan. Faktor eksternal berupa

kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau

perkembangan pasar uang atau pasar modal, kebijakan pemerintah dan peraturan

BI. Dan faktor internal yaitu, produk bank, kebijiakan suku bunga, kualitas

layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor dan reputasi bank.

16

5. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:86-87) secara garis besar, hubungan ekonomi

berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari

lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat

ditemukan produk-`produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu:

a. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh

bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan

dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas al-

Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan

keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan

konvensional al-Wadi’ah identik dengan giro.

b. Prinsip Bagi Hasil (syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian

hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil

usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun

antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang

berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh

prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk

pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan

musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

17

c. Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual

beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan

atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang

atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

Implikasinya dapat berupa murabahah, salam, dan istishna’.

d. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama ijarah

sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya

(operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu

equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu

dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau

ijarah al-muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli,

dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir

masa sewa (financial lease).

e. Pinsip Jasa (al-Ajr wal Umulah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang

diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain

bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah

prinsip ini didasarkan pada konsep al-Ajr wal Umulah.

18

6. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (interest

ataupun usury) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan

kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang

ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (profit sharing), sistem ini

berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Adapun berbedaan bunga dan bagi hasil menurut Sudarsono (2003)

dapat dijelaskan lebih jauh dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga Bagi Hasil

a. Penentuan bunga dibuat

pada waktu akad dengan

asumsi harus selalu untung.

a. Penentuan besarnya

rasio/nisab bagi hasil

dibuat pada waktu akad

dengan berpedoman pada

kemungkinan untung rugi.

b. Besarnya presentase

berdasarkan pada jumlah

uang (modal) yang

dipinjamkan.

b. Besarnya rasio bagi hasil

berdasarkan pada jumlah

keuntungan yang

diperoleh.

c. Pembayaran bunga tetap

seperti dijanjikan tanpa

pertimbangan apakah proyek

yang dijalankan oleh pihak

nasabah untung atau rugi.

c. Bagi hasil bergantung

pada keuntungan proyek

yang dijalankan.

d. Jumlah pembayaran bunga

tidak meningkat sekalipun

jumlah keuntungan berlipat

atau keadaan ekonomi

sedang booming.

e. Eksistensi bunga diragukan

(kalau tidak dikecam) oleh

semua agama termasuk

islam.

d. Jumlah pembagian laba

meningkat sesuai dengan

peningkatan jumlah

pendapatan.

e. Tidak ada yang

meragukan keabsahan

bagi hasil.

Sumber : Antonio (2001:65)

19

7. Macam-Macam Pembiayaan Bank Syariah

a. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Karim (2010:38) mudharabah adalah persetujuan kongsi

antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Rukun

dalam mudharabah yaitu, antara lain :

1). Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

2). Objek mudharabah (modal dan kerja)

3). Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qobul)

4). Nisbah keuntungan

b. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Karim (2011:28) Bentuk umum dari usaha bagi hasil

adalah musyarakah (syirkahatausyarikah). Transaksi musyarakah dilandasi

adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai

asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam

golonganmusyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua

pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh

bentuk sumber daya baikyangberwujudmaupuntidakberwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat

berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan

(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan

(equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill),

kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang

dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari

20

bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu

menjadikan produk ini sangat fleksibel.

c. Pembiayaan Murabahah

Menurut Karim (2010:39) murabahah adalah akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu

bentuk natural certainty contract, karena dalam murabahah ditentukan

berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

d. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara

tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai

pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip

jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan

waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada

bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada

nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang

ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan

talangan (bridging financing).

Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak

harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual

21

dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat

berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan

dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi

pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau

secara cicilan.

e. Pembiayaan Istisna’

Menurut Karim (2010:40) Istisna’ adalah bahwa dalam DSN-MUI,

dijelaskan jual beli istisna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesanan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat,

shani’). Pada dasarnya, pembiayaan istisna’ merupakan transaksi jual beli

cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan

jual beli murabahah dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya

dibayar cicilan, dalam jual beli istisna’ barang di serahkan dibelakang,

walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

f. Pembiayaan Ijarah

Menurut Karim (2010:41) ijarah adalah akad pemindahan hak guna

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mulai

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada

perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari

menyewakan kepada penyewa.

22

g. Pembiayaan Qardh

Menurut Karim (2011:30) Qardh adalah pinjaman uang.

Aplikasi qardh dalam perbankan biasanyadalamempathal,yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya

perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya

ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit

syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai

milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai

waktu yang ditentukan.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut

perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan

pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank me¬nyediakan

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui

pemotongan gajinya.

8. Produk Operasional Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:88-103) Pada sistem operasi bank syariah,

pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan

bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah

23

tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dengan

perjanjianpembagiankeuntungansesuaikesepakatan.

a. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis besar

produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1). Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Ba’i).

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya

perpindahan kepemilikan barang atau denda (transfer of property).

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga

atas barang yang di jual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan

bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai

berikut :

a). pembiayaan murabahah

b). pembiayaan salam

c). pembiayaan istisna’

2). Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi

hasil adalah pembiayaan ijarah.

3). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi

hasil adalah pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

24

4). Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

Produk pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip akad

pelengkap adalah hiwalah (ahli utang piutang), rahn (gadai), Qardh,

wakalah (perwalikan), kafalah (garansi bank).

b. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro,

tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

c. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries

(penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan

pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula

melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan

mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut

yaitu sharf (jual-beli valuta asing) dan ijarah (sewa).

9. Kondisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah nasional di periode Februari 2017 masih tumbuh

positif. Sebut saja dari sisi permodalan, berdasarkan data Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) pertumbuhan rasio kecukupan modal bank umum syariah

(BUS) tercatat 1,64% secara tahunan yakni menjadi 17,04%.

Kemudian, dari segi aset, perbankan syariah mencatatkan Rp 355,88 triliun.

Jumlah ini menyumbangkan kontribusi sebesar 40% untuk industri keuangan

syariahnasional.

25

Sementara itu, dari segi pembiayaan tercatat tumbuh Rp 252,69 triliun atau

tumbuh 16,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 217,4

triliun. Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp 287,08 triliun atau

tumbuh 21,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 236,7triliun.

Menurut OJK intermediasi perbankan syariah masih berjalan baik, ini

tercermin dari Financing Deposit Ratio (FDR) untuk Bank Umum Syariah

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di posisi 87,45%. Beban

Operasional dan Pendapatan Operasional tercatat 89,22% turun 175 basis poin

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya."OJK sebagai regulator

akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan

syariah di Tanah Air.

Antara lain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

produk dan jasa keuangan syariah," ujar Deputi Komisioner OJK Pengawas

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I Edi Setiadi, dalam keterangan tertulis.

Anak usaha syariah Bank Negara Indonesia (BNI), berdasarkan laporang

keuangan perseroan per kuartal I 2017 mencatatkan jumlah aset Rp 29,86

triliun atau tumbuh 21,01% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya Rp 24,68 triliun.

Ini ditopang oleh pembiayaan yang tumbuh 17,83% dan dana pihak

ketiga (DPK) menjadi Rp 4,89 triliun atau tumbuh 23,38%. Selain BNI

Syariah, CIMB Niaga Syariah per kuartal I 2017 juga mencatatkan

pertumbuhan positif, untuk pembiayaan tercatat Rp 10,98 triliun atau tumbuh

44,5% secara tahunan. Kemudian DPK tercatat Rp 9,71 triliun atau

26

tumbuh19%. Dari laporan keuangan kuartal I 2017, Bank Mandiri Syariah

mencatatkan total aset Rp 80 triliun. Lalu total pembiayaan Rp 55,4 triliun dan

total DPK Rp 71 triliun. (Detik Finance).

10. Ukuran Kinerja Bank

a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Taswan (2010:166) Capital Adequacy Ratio adalah

perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Semakin

tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat

permodalannya. Pemenuhan CAR minimum 8% mengindikasikan bank

mematuhi regulasi permodalan.

Menurut Dendawijaya (2000:87) Kekayaan suatu bank terdiri dari

aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank,

sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin

likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki

dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan

Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal

minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan

dalam rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber

diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin

27

tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat

digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi

kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Modal Bank

CAR = X 100%

Total Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko

Capital Adequacy Rasio (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor

permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk

menunjang aktiva yang mengandung resiko (Pratiwi, 2012). CAR menunjukkan

rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana

untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana asset bank

masih ditutupi equity bank yang tersedia. Semakin tinggi CAR semakin baik

kondisi sebuah bank (Nusantara, 2009).

b. Non Performing Financing (NPF)

Menurut Antonio (2001:34) pengendalian biaya mempunyai hubungan

terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL

(ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang

disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis

pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan

menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebagai

indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin

dari besarnya non performing loan (NPL), dalam terminologi bank syariah

disebut non perfoming financing (NPF).

28

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang

termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan Bermasalah

NPF = X 100%

Total Pembiayaan

Menurut Rivai (2013:51) Pada perbankan syariah pembiayaan bermasalah

disebut dengan Non Performing Finance (NPF), sedangkan pada bank

konvensional Non Performing Loan (NPL). Pembiayaan bermasalah adalah

pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi

bank dalam arti luas. Pembiayaan tersebut tergolong dalam perhatian khusus,

kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi

menunggak.

Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat kredit macet pada bank

tersebut. Semakin rendah NPF maka bank semakin mengalami keuntungan.

Sebaliknya, bank akan mengalami kerugian bila tingkat NPF tinggi.

c. Return On Asset (ROA)

Menurut Prastowo (2005:47) Return On Asset merupakan ratio untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk

memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan

oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.

Ratio Return On Asset (ROA) ini dihitung dengan cara sebagai berikut:

Laba sebelum pajak

ROA =

Rata-rata total aset

29

Laba yang dipakai di sini adalah laba sebelum pajak, untuk

menggambarkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan sebelum

didistribusikan baik kepada kreditor maupun pemilik perusahaan.

Menurut Taswan (2010:167) Return On Asset ialah mengindikasikan

kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin

besar rasio ini mengindikasikan, semakin baik kinerja bank.

Menurut Dendawijaya (2000:89) Return on Asset (ROA) merupakan

suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh

keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan

semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Dalam rangka

mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan

ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank

Indonesia.

11. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Yang

Diberikan.

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi

menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin

tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung

risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

30

Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran

pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter

terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR.

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Yang

Diberikan.

Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah

pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat

menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus

membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga Pembiayaan

cenderung rendah.

Maharani (2010) menyimpulkan bahwa variabel CAR dan DPK

berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Donna (2008) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil (return),

ekspektasiprofit di sektor riil, dana pihak ketiga, modal per aset, dan

pendapatan berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan. Sedangkan

untuk Non Performing Financing tidak berpengaruh pada pembiayaan.

Menurut Adzimatinur (2013) NPF memberikan pengaruh yang

signifikan negative, artinya NPF bisa menjelaskan pergerakan pembiayaan

perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Yang Diberikan.

Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank,

maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan

31

tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama

dangan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu bank

menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya.

Menurut Adzimatinur (2013) ROA dan BOPO tidak berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan, artinya keuntungan yang diperoleh bank

tidak disalurkan kepada pembiayaan karena sumber dana yang disalurkan

kepada pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga. Guncangan yang terjadi

pada pembiayaan, NPF, dan ROA direspon positif oleh pembiayaan dan akan

stabil dalam jangka panjang. Sedangkan guncangan yang terjadi pada tingkat

bagi hasil, DPK, FDR, dan BOPO direspon negatif oleh pembiayaan dan akan

stabil dalam jangka panjang.

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta

permasalahan yang telah dikemukakan, maka berikut disajikan kerangka

pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

12. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian disusun bertujuan untuk memberikan

gambaran penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan teori-teori yang

dijelaskan yaitu mengenai capital adequacy ratio, non performing financing,

return on asset yang dapat mempengaruhi pembiayaan yang diberikan. Maka,

secara sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan pada gambar dibawah

ini :

32

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

13. Hipotesis

Berdasarkan pada tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat

dinyatakan hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing

(NPF), dan Return On Asset (ROA) secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

2. Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing

(NPF), dan Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah.

Capital

Adequacy

Ratio (X1)

Pembiayaan

Yang

Diberikan(Y)

Non

Performing

Financing

(X2)

Return On

Asset (X3)