12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Subyek-subyek Hukum Internasional

1. Subyek Hukum Internasional

Menurut Martin Dixon subyek hukum internasional adalah suatu

badan yang cakap untuk melakukan segala hak dan kewajiban untuk

melakukan perbuatan hukum dan akan menimbulkan wewenang hukum

di bawah hukum internasional. Untuk menentukan suatu entitas

termasuk dalam subjek hukum internasional maka harus memiliki

kecakapan hukum internasional utama (the main international

capacities) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya

(international legal personality) kecakapan hukum tersebut ialah :1

1) Mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan

internasional (dan nasional);

2) Menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang

diberikan oleh HI;

3) Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan

mengikat dalam hukum internasional;

4) Menikmati imunitas dari yuridiksi domestic.

1 Martin Dixon, Textbook on International Law, Blackstone press Limited, fourth edition, 2000,

hlm. 105

13

Berikut ini merupakan macam-macam subjek hukum internasional :2

a. Negara

Negara adalah subyek hukum internasional terpenting dan

utama dikarenakan negara berperan aktif dalam perjanjian antar

negara. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan

negara yang berdaulat. Suatu entitas dapat dikatakan sebagai

negara apabila memiliki penduduk yang tetap, wilayah territorial,

pemerintahan yang mengatur, dan kemampuan untuk mengadakan

hubungan dengan negara lain.

b. Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang

dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua atau lebih

negara. Tidak semua organisasi internasional memiliki status

sebagai subjek hukum internasional. Ada beberapa syarat supaya

organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional

:

1) Dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh

lebih dari dua negara, apa pun namanya dan tunduk

pada rezim hukum internasional;

2) Memiliki secretariat tetap.

c. International Non Government Organization (INGO)

2 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 10

14

Menurut DW Bowett menyatakan bahwa INGO adalah

perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu

perserikatan-perserikatan dari badan non pemerintah, baik

swasta, individu atau badan hukum. Dengan seiring

berkembangnya waktu INGO memiliki peran yang terus

meningkat sehingga INGO dijadikan sebagai subyek hukum

internasional.

d. Individu (Natural Person)

Dalam pengadilan ad hoc Nurenberg dan Tokyo

menyatakan bahwa individu memiliki international personality

karena mampu menyandang hak dan kewajiban yang diberikan

hukum internasional padanya. Menurut pasal 3 Draft Code of

Crimes against the Peace and Security of Mankind 1987 yang

dikeluarkan oleh International Law Commission menyatakan

bahwa individu adalah person dalam hukum internasional.

Individu tidak dapat menuntut atau menguasai wilayah, tidak

dapat membuat perjanjian internasional, tidak dapat memiliki

belligerent right, tetapi individu dapat melakukan kejahatan

perang, perompakan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan

kedaulatan asing, dan individu dapat memiliki kekayaan yang

dilindungi oleh hukum internasional, individu juga dapat

menuntut kompensasi untuk tindakan tertentu seperti kontrak

dan delik. Individu juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri

15

seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan kemanusiaan,

juga kejahatan terhadap perdamaian.3

e. ICRC (International Committee on The Red Cross)

ICRC atau Palang Merah Internasional merupakan

organisasi-organisasi non pemerintah yang anggotanya palang

merah nasional negara-negara yang berkedudukan di Swiss.

ICRC ini menjadi subjek hukum internasional karena perannya

yang besar dalam pertolongan korban perang dan memberikan

kontribusi besar dalam pembentukan Konvensi Jenewa 1949

yang mengatur hukum perang atau hukum humaniter internasio

nal. ICRC sebagai subjek hukum internasional ruang

lingkupnya sangat dibatasi karena ICRC hanya bergerak di

bidang kemnuasiaan, memberikan perlindungan terhada korban

perang baik skala domestic maupun internasional

f. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang Memperjuangkan

Haknya (National Liberation Organization/ Representative

Organization)

Bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa

yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara

asing yang menjajahnya. Banyak kelompok yang menamakan

kelompoknya organisasi pembebasan, tetapi tidak semuanya

mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional.

3 Alina Kaczorowska, Textbook:Public International Law, (London: Old Balley Press, 2002), hlm.

57

16

Selama ini baru SWAPO (South West Africa People) dan PLO

(Palestine Liberation Organization) yang diakui PBB.

g. Belligerent

Belligerent adalah kaum pemberontak dalam hukum

internasional. Kaum pemberontakan yang diakui sebagai

belligerent yaitu yang memiliki unsur sebagai berikut :

1) Terorganisis secara rapi dan teratur di bawah

kepemimpinan yang jelas;

2) Harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang

menunjukan identitasnya;

3) Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah

sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah

kekuasaannya;

4) Harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang

didudukinya.

h. Perusahaan Multinasional

Masih mnjadi perdebatan apakan perusahaan transnasiona

merupakan subjek dari hukum internasional. Banyak para pakar

hukum yang tidak memasukan perusahaan multinasional

sebagai salah satu dari subjek hukum internasional. Perusahaan

Multinasional dapat menjadi international personality apabila

hubungan internasional yang dilakukan diatur di hukum

17

internasional. Dalam pengadilan mengakui perusahaan

multinasional sebagai subjek hukum internasional akan tetapi

pengadilan tidak memiliki yuridiksi atas mereka karena

yuridiksi hanya untuk individu. Dengan adanya kebingungan

ini maka dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan lebih

lanjut mengenai kedudukan perusahaan multinasional ini

diranah hukum internasional.

B. Perusahaan Multinasional

1. Pengertian Perusahaan Multinasional

Kata multinasional pertama kali dikenalkan oleh David E Lilienthal yang

menulis mengenai The Multinational Corporation dan mendefinisikan sebagai

perusahaan yang induknya berada di suatu negara tetapi pengoperasiannya dan

18

menjalankan perusahaan tersebut di bawah hukum dan kebiasaan dari negara yang

berbeda.4

Menurut John H. Dunning perusahaan multinasional adalah perusahaan

yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di

lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Clive Schmithoff yang diberikan oleh

Tindall mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai kombinasi dari

perbedaan negara yang terhubung oleh saham, manajerial control dan kontrak dan

bagian unit ekonomi. Ketika perusahaan multinasional memiliki satu induk

perusahaan di satu negara maka dapat disebut perusahaan multinasional. Apabila

perusahaan multinasional memiliki lebih dari satu perusahaan induk yang

mengatur dan mengontrol perusahaan lainnya maka perusahaan tersebut disebut

perusahaan transnasional.5 Sedangkan menurut AA Lazarus perusahaan

multinasional merupakan organisasi bisnis yang aktifitasnya berlokasi dilebih dari

dua negara dan bentuk organisasinya mengarah pada penanaman modal asing.

bentuk perngorganisasian ini memiliki unsur lokasi negara dimana perusahaan

induk saling terhubung dengan perusahaan cabang dan anak perusahaan.

Selain dari penjelasan para ahli, pengertian dari perusahaan multinasional

juga tertuang dalam first major research project dalam US MNCs at Harvard

tahun 1960 yang mendeskripsikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan

yang memiliki fasilitas produksi yang berada di beberapa negara.6 Sedangkan

4 Peter T Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law (New York: Oxford University

Press,2010), hlm. 5 5 Sumantoro, Op.Cit., 34

6 Sumantra Ghoshal dan Eleanor Westney, Organization Theory and the Multinational

Corporation (New York: ST. Martin’s Press, 1993), hlm. 2

19

berdasarkan group of eminent persons menyampaikan perusahaan multinasional

adalah perusahaan yang memiliki kegiatan produksi atau fasilitas pelayanan di

luar negeri dari tempat mereka berada. Dan perusahaan tersebut tidak selalu

menyatu tetapi perusahaan tersebut dapat saling bekerja sama satu sama lain atau

memiliki entitasnya sendiri.7

Dari berbagai pendapat di atas dapat diketahu bahwa perusahaan

multinasional merupakan perusahaan yang aktifitasnya mencakupi lebih dari satu

perusahaan dan salah satu perusahaan tersebut berada di negara yang berbeda.

Dalam aktifitas perusahaan multinasional ini mengarah pada penanaman modal

asing. Aktifitas dari perusahaan multinasional ini dapat saling terkontrol satu

sama lain atau di control oleh perusahaan induk maupun perusahaan yang berada

di negara berbeda dapat berupa juga perusahaan yang berdiri sendiri dan segala

kegiatan produksinya tidak terikat oleh perusahaan induk.

Dalam beberapa literatur terdapat perbedaan istilah mengenai perusahaan

multinasional, istilah-istilah tersebut seperti Multinational Corporation (MNC),

Multinational Enterprise (MNE), Transnational Corporation (TNC). Meskipun

terdapat perbedaan istilah namun pada hakikatnya istilah MNC dan MNE

memiliki pengertian yang sama hanya karena adanya perbedaan bahasa saja.

Namun dalam istilah Transnational Corporation (TNC) atau perusahaan

transnasional terdapat beberapa perbedaan dengan istilah perusahaan

multinasional. Walaupun terdapat perbedaan namun pada hakikatnya perusahaan

multinasional dnegan perusahaan transnasional memiliki pengertian yang sama

7 The Impact of MNC on the development and on International Relations, UN, New York, hlm.9

20

yaitu dimana perusahaan yang memiliki perusahaan lain di beberapa negara. Lalu

yang membuat perbedaan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan

transnasional yaitu pada system manajemennya. Dalam perusahaan multinasional

mengoperasikan perusahaannya dengan system sentralisasi sedangkan perusahaan

transnasional mengoperasikan perusahaannya dengan system desentralisasi

sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki perusahaan

induk yang berperan dan berpengaruh terhadap perusahaan cabangnya. Sedangkan

perusahaan transnasional yang menggunakan system desentralisasi maka tidak

perusahaan induk dalam perusahaan transnasional tidak mempengaruhi anak

perusahaan yang berada di negara lain sehingga anak perusahaan tersebut

berperan penuh dalam produksi maupun manejerialnya, sehingga produk yang

dikeluarkan dari setiap negara dapat berbeda-beda. Dari penjelasan tersebut dapat

dikatakan bahwa perbedaan terdapat dalam system manajerialnya saja, namun

perusahaan transnasional tetap saja perusahaan yang memiliki perusahaan di

beberapa negara sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan transnasional

merupakan perusahaan multinasional juga.

2. Sejarah Perkembangan Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional berawal dari Eropa. Negara di Eropa merupakan

pusat dari bisnis internasional.8 Menurut Mira Wilkins perekonomian dan sejarah

politik di Eropa sangat mempengaruhi evolusi dari Perusahaan Multinasional dan

perekonomian dunia. Perkembangan sejarah perusahaan multinasional dimulai

8 Mira Wilkins, “Modern European Economic History and the Multinationals”, in Ed. Mira

Wilkins, The Growth of Multinationals, Aldershot Press, US, 1991,hlm.8

21

dengan adanya koloni Eropa melalui pendirian perusahaan-perusahaan dagang

pada abad ke-16 dan 17.9 Namun, menurut ahli sejarah dna ekonomi berpendapat

bahwa perusahaan multinasional yang modern yaitu perusahaan multinasional

yang telah nemproduksi secara terpadu melewati batas negara dan dalam

produksinya telah memperlihatkan perkembangan teknologi yang modern dan

terciptanya manajemen yang telah membagikan divisi-divisi pembagian kerja

internasional baru mancul pada abad ke-19.

Dalam perkembangan perusahaan multinasional modern sampai saat ini

dibagi menjadi 3 periode sejarah, yaitu :

a. Periode Pertama: 1850-1914

Dalam periode ini keberadaan perusahaan multinasional

lahir sebagai bagian dari perkembangan ekonomi industry modern

dan perusahaan Inggris memiliki peranan penting dalam

penanaman modal yang dilakukan yang terlihat pada pembangunan

jalan kereta api, peternakan, perkayuan, dan pertambangan.

Perusahaan inggrispun memilih Amerika Utara, AS, Kanada,

Australia dan Argentina sebagai tempat untuk menanamkan

modalnya.10

Ciki khas dari perusahaan ini adalah berbentuk Perseroan

Terbatas berdasarkan hukum Inggris dan mempunyai pengurus

9 Peter T Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law,2

nd (New York: Oxford University

Press,2007), hlm. 8 10

Mira Wilkin, Defining a firm: History and Theory dalam: Peter Hertner and Geoffrey Jones,

Multinational: Theory and History, Aldershot: Gower, 1986, hlm. 84-87.

22

perusahaan yang berkebangsaan Inggris. Asset utama perusahaan

berlokasi di seluruh dunia akan tetapi tidak memiliki kantor pusat

untuk operasional dan asset. Sehingga dalam abad ini perusahaan

multinasional berbeda dengan perusahaan multinasional yang ada

pada sekarang.

Pada tahun 1890 pasar modal pertama yang orientasinya

kepada penanaman modal asing dimulai dan dikuasi oleh

perusahaan Inggris lalu berkembang terus seiring berjalannya

waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan multinasional

yang berasal dari Eropa terus bermunculan khususnya perusahaan

Jerman dan perusahaan dari negara Eropa lainnya.

Sebelum tahun 1914 terlihat juga tumbuhnya beberapa

perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat.11

Perusahaan Amerika Serikat Singer Sewing Machine Company

dapat dapat dianggap sebagai perusahaan multinasional pabrikan

pertama.12

40 tahun sebelum tahun 1914 dimana sebelum

terjadinya perang dunia pertama menjadi periode penting bagi

perusahaan multinasional karena pada periode ini telah terjadi

penanaman modal di negara berkembang yang pada waktu itu

berlokasi di daerah koloni Afrika dan Asia yang merupakan koloni

Eropa.

b. Periode Kedua: 1918-1939

11

Lawrence Franco, The European Multinational, Harper &Row, London, 1976, hlm. 52. 12

Christopher Tugendhat, The Multinational, London: Pelican, 1973, hlm. 33

23

Perang dunia pertama berakhir pada tahun 1918, dengan

adanya perang dunia ke-1 maka negara-negara melakukan

kebijakan ekonomi yang bersifat nasional untuk memproteksi diri

dari depresi ekonomi. Bagian penting dari ekonomi yang bersifat

nasional pada periode ini adalah pertumbuhan yang lebih besar

adalah dengan bergabungnya antara perusahaan-perusahaan yang

mempunyai nasionalitas yang sama.13

Perusahaan yang bersatu

pada akhirnya menjadi kartel internasional dengan pesaing asing

seperti perusahaan Jerman bersatu dnegan IG Farben membuat

perjanjian dengan pesaingnya perusahaan Swiss.14

Pada abad ke 19 setelah perang dunia kedua muncul system

pembayaran internasional baru yang terangkum dalam Bretton

Woods System yang dimana memberikan kesempatan lebih bagi

Amerika Serikat dalam mengembangkan investasi luar negeri

mereka dalam pasar internasional. Adanya kesejahteraan dan

pembangunan ekonomi yang didorong oleh Marshall Plan, yang

dilakukan untuk memperkuat kapitalisme Eropa sebagai sekutu

politik dan militer Amerika Serikat dan berhasil dalam

meningkatkan perusahaan multinasional baik di Amerika Serikat

maupun di Eropa. Perang dunia kedua dan paska perang dunia

kedua membangkitkan sebuah perubahan baru dalam dunia bisnis

13

Peter T. Muchlinski, op. cit., hlm. 13. 14

An An Chandrawulan, op. cit., hlm. 164

24

dan teknologi yang juga memberikan dampak yang signifikan bagi

pertumbuhan perusahaan multinasional itu sendiri.15

Dengan adanya kartel internasional dan penanaman modal

secara langsung adalah langkah terbaik dilihat sebagai strategi

bisnis pelengkap. Penanaman modal secara langsung

menggambarkan pembagian pasar dunia ke dalam lingkungan yang

sangat memengaruhi kegiatan perdagangan. Menurut John

Dunning, selama periode ini penanaman modal Amerika terus

meningkat hingga 27,7% pada tahun 1938 dan Inggris menguasai

39,8%. Perusahaan dari negara tersebut membentuk anak-anak

perusahaan di negara penerima modal di Eropa.16

c. Periode Ketiga : 1945-1990

Periode ini dimulai tahun 1945 setelah berakhirnya perang

dunia ke-2 hingga tahun 1990. Dalam periode ini pertumbuhan

perusahaan multinasional dibagi menjadi dua fase yaitu yang pertama

ditandai dengan pertumbuhan dnegan cepat perusahaan multinasional

Amerika mulai dari setelah oerang dnia ke-2 hingga tahun 1960 an.

Fase kedua adalah periode tahun 1960 sampai dengan 1990 yang

ditandai adanya penolakan secara halus dominasi Amerika oleh

pesaingnya dari perusahaan multinasional Eropa yang melakukan

15

Prisma, Kemunculan dan Perkembangan Perusahaan Multinasional, Jurnal, Fisip Unair 16

J.H. Dunning, Change in the Level and Structure of International Production; The Last One

Hundred years; Dalam M. Casson (ed) The Growth of International Business, George Allen &

Unwin, 1983, hlm. 93-94

25

kembali pembangunan industry Eropa setelah perang dunia kedua dan

munculnya pesaing baru yaitu perushaan multinasional dari Jepang.

Tak sampai disitu saja dalam periode ini bermunculan perusahaan

multinasional di negara industry baru dan membuka pasar baru bagi

perusahaan-perusahaan multinasional di Cina, Uni Soviet, dan negara-

negara sosialis Eropa Timur.17

Factor lainnya yang mempengaruhi munculnya perusahaan multinasional

yaitu pada abad ke 19 setelah perang dunia kedua muncul system pembayaran

internasional baru yang terangkum dalam Bretton Woods System yang dimana

memberikan kesempatan lebih bagi Amerika Serikat dalam mengembangkan

investasi luar negeri mereka dalam pasar internasional. Adanya kesejahteraan dan

pembangunan ekonomi yang didorong oleh Marshall Plan, yang dilakukan untuk

memperkuat kapitalisme Eropa sebagai sekutu politik dan militer Amerika Serikat

dan berhasil dalam meningkatkan perusahaan multinasional baik di Amerika

Serikat maupun di Eropa. Perang dunia kedua dan paska perang dunia kedua

membangkitkan sebuah perubahan baru dalam dunia bisnis dan teknologi yang

juga memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan perusahaan

multinasional itu sendiri.18

3. Bagian-Bagian Perusahaan Multinasional

Dalam perusahaan multinasional terdapat bagian-bagian untuk

melaksanakan kegiatannya terlebih perusahaan multinasional dalam

17

Loc.cit. 18

Prisma, Kemunculan dan Perkembangan Perusahaan Multinasional, Jurnal, Fisip Unair

26

kegiatannta melibatkan beberapa negara. Berikut penjelasan mengenai

bagian-bagian dalam perusahaan multinasional :

a. Induk Perusahaan (Parent Company)

Induk perusahaan adalah suatu perusahaan memiliki dan

mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya memiliki

anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di dua negara

atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan

pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan

pengawasan-pengawasan berjalannya suatu system secara keseluruhan

dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh

induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan

atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi

penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat,

produksi-produksi campuran yang dilakukan diantara anak perusahaan,

komposisi transfer produksi antar anak perusahaan dan penentuan pasar

nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan. Keputusan

tersebut akan menghasilkan bentuk produksi yang akan dilakukan oleh

anak perusahaan atau cabang perusahaan sebagai suatu kesatuan system

dalam perusahaan multinasional.

b. Kantor Cabang atau Cabang Perusahaan (Branch atau Branch Office)

Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang

merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk

perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan

27

tidak terdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum

cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan

secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum

yang terpisah dari induk perusahaan.

c. Kantor Pusat (The Headquarters atau Head Office)

Kantor pusat adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu

perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor

pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya

berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara

penanam modal. Kantor pusat biasanya didirikan di negara yang memiliki

kebijakan tax havens yaitu dimana negara yang mengenakan pajak yang

sangat rendah untuk menarik investor untuk menyimpan keuntungan di

negara yang bersangkutan.

d. Anak Perusahaan Affiliate (Daughter atau Affiliated Company)

Anak perusahaan affiliate atau daughter company adalah

perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri, tanpa melihat

bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau

suatu subsidiary atau perusahaan gabungan atau associate, yang didirikan

berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan.

Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara

yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas.

e. Anak Perusahaan Subsidiary

28

Anak perusahaan subsidiary adalah perusahaan yang mana induk

perusahaan mempunyai pengawasan dan mayoritas kepemilikan.

Kepemilikian mayoritas ini berarti bahwa dalam anak persuahaan tersebut

induk perusahaan memiliki 50-94% saham; sedangkan kepemilikan

minoritas adalah 5-49% saham. Sebenarnya kepemilikan saham

perusahaan multinasional dalamsuatu affiliate atau subsidiary bukanlah

hal yang utama melainkan yang terpenting adalah bahwa anakanak

perusahaan ini merupakan kepanjangan tanagn dari keberadaan atau

bagian dari induk perusahaan.

f. Negara Penanam Modal (Home State the Capital Investing State)

Negara penanam modal adalah negara asal penanaman modal asing

tempat perusahaan tersebut berkedudukan atau induk perusahaan

berkedudukan.

g. Negara Penerima Modal atau Pengimpor Modal (Host State)

Negara penerima atau pengimpor modal adalah negara penerima

penanaman modal asing, biasanya penanam modal ini diwakili oleh suatu

perusahaan affiliate/anak perusahaan dari suatu nduk perusahaan

multinasional. Setiap negara bisa bersamaan menjadi baik penanam modal

asing atau home state dan penerima modal asing atau host state dalam

suatu transaksi penanaman modal asing.

4. Bentuk Badan Hukum dalam Perusahaan Multinasional

29

Perusahaan multinasional terdiri dari beberapa bagian yang memiliki

kaitan satu sama lain seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam

keterkaitan tersebut memiliki bentuk hukum, bentuk hukum tersebut dapat

berupa :

a. Bentuk Kontraktual (Contractual Forms)

Perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya di negara

lain dalam memenuhi pasar di luar negaranya dapat mendirikan

anak perushaan yang berfungsi untuk memasarkan produknya.

Namun selain dengan mendirikan anak perusahaan dapat

dilakukan juga dengan membuat suatu kontrak, baik kontrak itu

dilakukan diantara induk dan anak perusahaan atau anak

perusahaan dengan perusahaan domestik atau induk perusahaan

dengan perusahaan di negara tempat modal ditanam. Dalam

hubungan bisnis internasional yang dilakukan dengan kontraktual

yang sah secara hukum maka perusahaan multinasional dpaa

melakukan pengawasan terhadap bisnis mereka di seluruh dunia.

Hubungan kontraktual dapat dibagi dalam tiga bentuk

sebagai berikut :

1) Perjanjian Distribusi (Distribution Agreement)

Perjanjian distribusi merupakan perjanjian yang bentuknya

paling sederhana. Perjanjian distribusi ini biasanya dilakukan

oleh anak perusahaan dengan anak perusahaan dari perusahaan

multinasional.

30

2) Perjanjian Produksi (Production Agreement)

Perjanjian produksi selalu dilakukan oleh perusahaan

multinasional karena adanya permintaan di luar negeri akan

suatu produk yang dibuat di negara penanam modal dan untuk

mempermudah pemasaran di negara tertentu. Karena itu,

beberapa kontrak dibuat sebagai suatu pilihan bagi

pengembangan bisnis mereka. Produsen (licensor) akan

memberikan lisensi kepada suatu pabrik (lisensee) untuk

memproduksi produk yang sama dengan negara produsen di

negara tempat modal ditanam.

3) Kerja sama antara Perusahaan Publik dan Perusahaan Swasta

(Public Private Partnerships)

Bentuk kontrak ini biasa digunakan oleh perusahaan

multinasional dalam kontrak-kontrak konstruksi yang

dilakukan dengan perusahaan negara atau swasta di negara

tempat modal perusahaan multinasional itu ditanam. Kontrak

ini dibuat dalam bentuk BOO (Build Own Operate), BOT

(Buil Own Transfer), atau BOOT (Build Own Operate and

Transfer). Kontrak ini memberikan konsesi pada perusahaan

swasta asing sebagai kontraktor untuk jangka waktu tertentu

31

dan setelah itu kepemilikan akan beralih kepada perusahaan

negara atau swasta di negara penerima modal.19

Keuntungan utama dari Publik Private Partnesrship ini

adalah negara penerima modal tetap dapat mengawasi jalannya

proyek tersebut, mendapatkan asset pada akhir kontrak,

sementara pada waktu yang bersamaan menarik modal baru

dan mempercepat proses proyek konstruksi tersebut.

b. Kepemilikan Berdasarkan Grup atau Kelompok Perusahaan

(Equity Based Corporate Group)

Hal yang lumrah bagi perusahaan multinasional untuk

mengawasi grup perusahaan dengan ketat melalui pemilikan

saham oleh induk perusahaan atau holding perusahaan. Ada

beberapa bentuk kepemilikan berdasarkan grup perusahaan,

yaitu:20

a) The Anglo-American ‘Pyramid’ Group

The Anglo-American ‘Pyramid’ Group adalah suatu

bentuk perusahaan yang induk perusahaannya memiliki

dan mengawasi jaringan secara keseluruhan atau

sebagian besa anak-anak perusahaan yang kemudian

akan menjadi suatu perusahaan holding. Dalam bentuk

ini induk perusahaan berada paling atas yang diikuti

oleh anak perusahaan.

19

C.M. Schmitthoff, Export Trade, Sweet and Maxwell, London, 9th

ed., 1990 hlm. 512 20

Peter T. Muchlinski, op cit,m hlm. 56

32

b) Transnational Merger Perusahaan Eropa (European

Transnational Mergers)

Bentuk kepemilikan ini berupa kelompok

perusahaan yang dipimpin oleh perusahaan induk dan

berpatungan dengan perusahaan yang berdiri sendiri.

Perusahaan ini memulai dengan berpatungan lalu

berkembang menjadi gabungan dengan cara merger.

Menurut Schmitthoff terdapat empat factor yang

memengaruhi pilihan hukum dan struktur manajemen

dalam transnasional merger yaitu :

i. Harga Saham

ii. Tujuan Merger

iii. Hak-hak Dividen

iv. Pajak

c. Usaha Patungan (Joint Venture)

Usaha patungan atau joint venture bentuk hukumnya

berupa kontrak. Usaha patungan ini dilakukan antara perusahaan

multinasional dari lebih satu negara untuk memperluas perusahaan

multinasional dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan patungan

(joint venture company) terbentuk dari suatu perjanjian antara dua

atau lebih perusahaan yang berbeda atau dua perusahaan induk

berbeda. 21

Dalam usaha patungan pengawasan yang dilakukan

21

J. Bredley, Joint Venture and Antitrust Policy, 95 Harvard Law Review, 1982, hlm. 25

33

tidak hanya melibatkan perusahaan induk saja melainkan kedua

perusahaan yang bergabung.

d. Penggabungan Non Formal antara Perusahaan Multinasional

Dalam bentuk ini dibuta oleh induk perusahaan

multinasional dengan mendirikan anak perusahaan secara intern

baik dengan merger transnasional dan usaha patungan.

e. Perusahaan Multinasional Milik Negara

Kepemilikan perusahaan multinasional pada perusahaan

public banyak terjadi di negara berkembang maupun di negara

maju. Hal ini dapat dilakukan melalui privatisasi yang ditawarkan

oleh negara yang bersangkutan. Kepemilikan ini dapat berupa

sebagian maupun mayoritas.

Kepemilikan perusahaan public oleh perusahaan

multinasional dapat terjadi karena :22

i. Perusahaan milik negara tersebut mengambil

strategi perluasan perusahaan secara internasional;

atau

ii. Perusahaan multinasiona yang ada dinasionalisasi.

f. Perusahaan Multinasional yang Sifatnya Supranasional

Dalam bentuk perusahaan multinasional dibentuk

berdasarkan hukum yang dibuat oleh organisasi regional negara

22

J.P Anastassopoulas, G Blanc, and P. Dussauge, State-Owned Multinational, IRM, Wiey, 1987

hlm. 12-13

34

yang bertujuan meningkatkan kerja sama antara perusahaan dari

lebih dari satu negara.

5. Hubungan Perusahaan Multinasional dengan Negara Penerima Modal

(Host States) dan Asal Modal (Home States)

a. Perusahaan Multinasional dengan Negara Penerima Modal

Negara penerima modal merupakan negara dimana

terjadinya penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini

diharapkan dapat mengembangkan perekonomian negara tersebut.

Negara penerima modal ini biasanya merupakan negara

berkembang dikarenakan negara berkembang membutuhkan

penanaman modal asing tersebut supaya perekonomian negara

tersebut dapat semakin bertumbuh.

Dengan keberadaan negara berkembang ini dijadikan oleh

perusahaan multinasional untuk mendirikan anak perusahaan

karena negara berkembang dianggap memiliki sumber daya alam

untuk dijadikan bahan mentah dengan harga murah dan juga

rendahnya upah sumber daya manusia yang ada. Dengan adanya

hubungan tersebut akan terjadi timbal balik yang slaing

menguntungkan satu sama lain.

Negara penerima modal ini harus tetap memberikan

pengawasan terhadap penanaman modal asing langsung yang

35

dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pengawasan tersebut

dapat berupa :23

a. Melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penanaman

modal asing langsung yang masuk baik secara keseluruhan

atau terhadap sector-sektor tertetu.

b. Penanaman modal asing langsung diizinkan setelah melewati

beberapa proses dan memenuhi persyaratan masuk.

c. Terhadap perusahaan-perusahaan penanaman modal asing

yang didirikan, semua aktifitas dari investor tunduk kepada

hukum tempat penanaman modal asing langsung tersebut

didirikan.

Negara penerima modal memiliki hak untuk membuat

kebijakan untuk mengatur aktivitas perusahaan multinasional.

Namun, terhadap penanaman modal asing ini harus diterapkan

perlakuan standard internasional untuk mengontrol kebijakan

negara penerima modal.24

Untuk menghindari permasalahan

dengan penerapan perlakuan standard internasional, negara

penerima modal melakukan perjanjian-perjanjian di bidang

penanaman modal asing melalui perjanjian bilateral (BIT/Bilateral

Investment Treaty) atau perjanjian perdagangan bebas (FTA/Free

Trade Agreement).

23

Peter T. Muchlinski, Multinational Enterprises and The Law, Second Edition, Oxford

University Press, Oxford, 2007, hlm. 177. 24

An An Chandrawulan, op cit., hlm. 217

36

b. Perusahaan Multinasional dengan Negara Penanam Modal

Negara penanam modal adlaah negara dimana perusahaan

multinasional itu berasal atau tempat dimana induk perusahaan

didirikan. Perusahaan multinasional bagi negara asalnya memiliki

peran yang sangat penting dikarenakan memperkuat neraca

pembayaran dan menjadi penghasil devisa terbesar. Terdapat

beberapa permasalahan utama bagi pemerintah penanam modal

yaitu mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk

membangun perusahaan di negara penerima modal sebelum

perusahaan multinasional diberikan izin pendiriannya.

6. Dampak Positif dan Negatif adanya Perusahaan Multinasional

a. Dampak Positif

Dengan adanya perusahaan multinasional ini memberikan banyak

keuntungan maupun kerugian baik bagi negara penanam modal maupun

negara penerima modal. Dampak positif yang diberikan dengan adanya

perusahaan multinasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Perusahaan multinasional dapat membangun perekonomian negara

dikarenakan perusahaan multinasional mendatangkan modal dari luar negeri

dan modal tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan modal

nasional. Selain untuk memberikan modal dari luar negeri, perusahaan

multinasional memberikan lapangan pekerjaan bagi suatu negara terlebih

perusahaan multinasional merupakan bentuk dari industry besar sehingga

37

membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tidak sampai di situ saja dengan

adanya perusahaan multinasional kekayaan alam yang berpotensi dalam suatu

negara akan dikelola menjadi hasil yang menguntungkan. Dampak positif

yang diberikan dengan adanya perusahaan multinasional tidak berhenti untuk

meningkatkan perekonomian suatu negara saja melainkan dapat memberikan

dampak positif juga bagi social dan budaya. Hal ini dikarenakan perusahaan

multinasional kerap kali memberikan inovasi terbaru terutama dalam bidang

teknologi, kesehatan, dan pendidikan.

b. Dampak Negatif

Perusahaan multinasional memang memberikan sejumlah dampak

positif bagi suatu negara, namun perusahaan multinasional juga

memberikan dampak negative. Dengan adanya perusahaan multinasional,

perusahaan nasional menjadi tersaingi dan akan kalah saing hingga

mengakibatkan sebuah perusahaan nasional menjadi pailit. Permasalahan

yang ditimbulkan tidak hanya disitu saja melainkan terdapat permasalahan

lain yang muncul seperti masalah hak asasi manusia dan kerusakan

lingkungan. Pengaruh negatif perusahaan multinasional terhadap hak asasi

manusia kerap terjadi dikarenakan pada dasarnya perusahaan

multinasional menurut Colman dan Nixson hanya bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin bukan untuk

meningkatkan kesejahteraan negara dimana perusahaan multinasional ini

melakukan investasinya. Sehingga dalam aktivitas perusahaan

38

multinasional ini kerap kali bertentangan dengan hak asasi manusia seperti

pembayaran upah dibawah standard, eksploitasi pekerja dibawah umur,

jam kerja yang melebihi batas yang sewajarnya. Sedangkan dalam hal

lingkungan, perusahaan multinasional yang membutuhkan sumber daya

alam sebagai bahan bakunya sering mengeksploitasi sumber daya alam

secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan alam selain itu

perusahaan multinasional yang jumlah produksinya terbilang banyak maka

akan menimbulkan limbah yang dapat mencemari suatu lingkungan.