bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan tentang kepala desa 1
TRANSCRIPT
![Page 1: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/1.jpg)
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kepala Desa
1. Pengertian Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan
Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk
satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun
pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut
Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari
desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah
desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat
diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan
Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di
desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat
pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai
pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.14
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakan
14
(Online) , (http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 30 juli
2018 pukul 02.37 WIB)
![Page 2: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/2.jpg)
12
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga
mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
d. Menetapkan Peraturan Desa
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
f. Membina kehidupan masyarakat Desa
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
![Page 3: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/3.jpg)
13
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam
menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini
difokuskan pada kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan
desa.
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
1. Keuangan Desa
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan
Keuangan Desa.
2. Sumber Pendapatan Desa
Adapun Sumber Pendapatan Desa tertuang dalam Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan Pendapatan Desa
bersumber dari :
![Page 4: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/4.jpg)
14
a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
b. Alokasi Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota
e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-
lain Pendapatan desa yang sah
3. Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
menyebutkan bahwa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan
sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai
Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.
C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa
1. Pengertian Desa
Secara etimologis Desa dapat diartikan sebagai tanah air, tanah asal,
atau tanah kelahiran. Prof. Drs. Widjaja, HAW menjelaskan dalam
bukunya bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
![Page 5: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/5.jpg)
15
Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.15
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut R. Bintarto, Desa berdasarkan tinjauan geografi dapat
diartikan sebagai suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik dan
kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik
dengan daerah lain.16
Di Indonesia telah terdapat pengaturan khusus
berkenaan dengan Pemerintahan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), dalam Pasal 1
angka 1 UU Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15
Prof. Drs. Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),
halaman 3. 16
R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya, (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1989), halaman 3.
![Page 6: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/6.jpg)
16
Bertitik tolak dari ketiga pengertian pakar tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa desa adalah pemukiman manusia dengan populasi
antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah
pedesaan.
2. Pengertian dan Tujuan Otonomi Desa
Pemerintahan desa dalam konteks historis-kultural diberi wewenang
dan kekuasaan mutlak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri termasuk melalui kewenangan dalam menentukan batas-batas
daerahnya. Namun secara kontekstual dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka
posisi desa merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional dan
secara empirik merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten.
Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan
mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan
dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah
otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
![Page 7: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/7.jpg)
17
Sutoro Eko mengemukakan bahwa Konteks penting yang mendorong
desentralisasi dan otonomi desa17
adalah:
a. Secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan
masyarakat hukum dan self-governing community yang memiliki
sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan
beragam
b. Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa
c. Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu
menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat
d. Konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan
pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (self-
governing community), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-
formalistik ketimbang substantif, dan
e. Selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut
desentralisasi dan otonomi.
Saragi mengemukakan ada empat tantangan yang menonjol bagi
institusi pedesaan yaitu:
a. Dukungan untuk membangkitkan institusi lokal yang berbasis
masyarakat
b. Membangun kepemimpinan baru
c. Menempatkan pedesaan secara kokoh sebagai bagian integral dari
perkembangan politik nasional, dan
d. Perlu atau tidaknya demokratisasi dalam otonomi daerah.
17
Muhsin_albantani, (Online), (https://muchsinal-mancaki.blogspot.com/2011/10/otonomi-
desa.html diakses tanggal 30 juli 2018 pukul 02.37 WIB)
![Page 8: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/8.jpg)
18
Bagi masyarakat lokal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 merupakan jawaban strategis dalam mendorong proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang demokratis,
transparan dan akuntabel.
Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen
masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-
fungsi obyektif masyarakat. Ndraha mengungkap fungsi-fungsi obyektif
masyarakat sebagai berikut:
a. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti membeli
semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, membuat sehemat
mungkin.
b. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti
berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif
mungkin, mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal
mungkin.
c. Kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti peduli (suka
usil), budaya konsumeristik, collective behavior ke collective action.
Check-and-balance dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur
tersebut seimbang, serasi dan selaras, yang satu tidak berada di bawah
yang lain, yang satu tidak lebih lemah daripada yang lain, maju bersama ke
depan yang kesemua itu membutuhkan kesadaran nasional, rasa
tanggungjawab sosial dan kesediaan berkorban pemuka-pemuka
masyarakat di berbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual,
![Page 9: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/9.jpg)
19
alim-ulama, entrepreneur, dan sebagainya) untuk rela tetap berada dan
berfungsi di tengah-tengah masyarakat subkultur sosial dan tidak tergoda
mengejar kekuasaan untuk tergiur akan kekayaan, kesenangan dan
popularitas.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan yang substansial dari
desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:
a. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
b. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,
c. Menciptakan efisiensi pembiayaan pem-bangunan yang sesuai dengan
kebutuhan lokal
d. Men-dongkrak kesejahteraan perangkat desa
e. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa
f. Mem-berikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa
untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa
g. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan
pembangunan
h. Membuka arena pembelajaran yang sangat bagi pemerintah desa, BPD
dan masyarakat dan
i. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.
3. Kewenangan Desa
Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989)
diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk
melakukan sesuatu.
![Page 10: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/10.jpg)
20
Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak
atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi
tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang
diinginkan, memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu
pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”.
Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang
pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai
timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.18
Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan adalah
apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari
Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan
Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap
segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang
pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan
wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan
untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik19
Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan adat istiadat Desa.20
Kewenangan Desa meliputi:
18
Kim Lentera, (Online),( http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-
desa-berdasarkan-uu-desa/ diakses tanggal 3 aguatus 2018 jam 05.48 WIB) 19
Ibid, Kim Lentera, (Online),( http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-
kewenangan-desa-berdasarkan-uu-desa/ diakses tanggal 3 aguatus 2018 jam 05.48 WIB 20
Ibid, Pasal 18
![Page 11: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/11.jpg)
21
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat,
kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta
kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
b. Kewenangan lokal berskala Desa
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa,
tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa,
embung Desa, dan jalan Desa
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.21
Penugasan dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
21
Pasal 20 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014
![Page 12: BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022050403/62700601c71b061385067283/html5/thumbnails/12.jpg)
22
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
disertai biaya.22
22
Ibid, Pasal 22