BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama dan Perceraian

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika suami dan istri telah ada dalam ikatan

perkawinan maka terjadi percampuran harta antara harta suami dan istri apabila sebelumnya

tidak dilakukan perjanjian pemisahan harta.

Istilah harta bersama atau yang sering disebut harta gono – gini merupakan sebuah istilah

hukum yang sudah tak asing di dalam masyarakat. Istilah gono-gini dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia dapat diartikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan oleh suami-istri selama

berumah tangga sehingga harta tersebut menjadi hak suami dan istri1. Pengertian harta bersama

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa

harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, selain itu Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata juga memberi pengertian mengenai harta bersama dalam Pasal

119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi

persatuan harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan2. Pengertian harta bersama juga diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf f disebutkan bahwa harta kekayaan dalam

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun 2001, hlm 330

2 Happy Susanto, 2005, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni, hal. 59.

perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama

suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun3. Berdasarkan pengertian-pengertian

mengenai harta bersama maka menurut penulis harta bersama ialah harta benda yang diperoleh

selama ikatan perkawinan berlangsung, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu

atas harta bersama ini atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bersama tersebut

suami dan istri masing-masing memilki hak untuk menguasai harta yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan di bawah pengawasan masing- masing sepanjang para pihak

tidak menentukan lain.4.

Dasar hukum harta bersama di Indonesia diatur oleh hukum Islam dan hukum positif

yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum mengenai harta bersama ini dapat ditemui dalam

Undang - Undang dan peraturan berikut :

a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama

masa perkawinan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa Sejak saat

dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara

suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam

perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh

ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa Adanya harta bersama di dalam

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing

3 Abdul Manan, op.cit,hal. 108-109

4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37

suami istri. Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan,

akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-

istri.

Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum di Indonesia, hal ini sebagaimana telah

diatur dalam beberapa peraturan Perundang – Undangan baik secara pengurusan, penggunaan,

dan pembagiannya.

2.1.2 Pengertian Perceraian dan Pengaturannya

Dalam menjalani perkawinan tidak sedikit banyak suami istri mengalami kegagalan

dalam menjalaninnya, kegagalan ini sering berujung dengan berakhirnya perkawinan tersebut

atau sering disebut dengan perceraian. Menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan, putusnya

perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu, kematian, perceraian dan putusan

pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh

talak atau berdasarkan gugatan cerai. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan

perjanjian. Secara umum talak diartikan sebagai peceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang

ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena

meninggalnya suami atau istri.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri berdasarkan

putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak suami-istri yang didasarkan alasan-alasan yang sah

yang telah disebutkan dalam peraturan Perundang- Undangan5. Menurut Pasal 39 UU No. 1

Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian ialah hubungan perkawinan yang perceraiannya

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta memiliki alasan yang cukup

5 H. M. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 93

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri6. Perceraian juga

diatur dalam Pasal 115 KHI yang menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian

diatas perceraian menurut penulis ialah putusnya hubungan antara suami dan istri karena sudah

tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan dimana

percerain dilakukan di Pengadilan Agama atau pengadilan yang berwenang.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga

maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Seperti yang terdapat di dalam Pasal

41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian

adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau

akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam

Undang-undang Perkawinan

6 R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, halaman 549

Namun secara jelas akibat yang dituimbulkan dengan terjadinya perceraian ialah putusnnya

hubungan perkawinan suami dan istri, Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah

harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama

ini dalam KUH Perdata Pasal 128 - Pasal 129 mengatur bahwa apabila tali perkawinan antara

suami dan istri putus atau bercerai maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri

tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh,

mengenai hal pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan

yang menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masinghal tersebut pula diatur dalam Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila

perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami

istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Syariah

Dalam memutusakan perkara perceraian antara suami dan istri maka Perundangan di

Indonesia mengatur bahwa perkara perceraian diselesaikan dipengadilan yang berwenang, salah

satu peradilan yang memiliki kewengan dalam mengadili perkara perceraian ialah Mahkamah

Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal

128 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Syar‟iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang

yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu

Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari

Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan

Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah

Syar‟iyah dan Mahkamah Syar‟iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan

dalam Qanun7

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Aceh Mahkamah Syar‟iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,

memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum

keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari‟at

Islam.

2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank

Rahasia bank adalah salah satu wujud perlindungan hukum di bidang perbankan yang

sangat penting dimiliki oleh perbankan, terutama bagi negara yang memiliki lembaga keuangan

bank. Rahasia bank wajib dipegang teguh oleh para professional. Hal ini ditujukan untuk

melindungi nasabahnya. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.8 Menurut ketentuan Pasal 1

angka 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah

segala sesuatu yang berhubungan dengsan keuangan dal ha-hal lain dari nasabah bank yang

menurut kelaziman dunia perbanakn wajib dirahasiakan. Pengertian mengenai rahasia perbankan

juga di kemukakan oleh para ahli yang menyatakan bahwa :

1. Menurut Munir Fuady rahasia bank adalah Hubungan antara nasabah dan banknya mirip

dengan hubungan antara lawyer dan kliennya atau hubungan antara dokter dan pasiennya.

Semuanya sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari

7 https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah

8 Op.cit Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan

klien/nasabah/pasiennya. Sering juga untuk rahasia yang terbit dari hubungan seperti ini

disebut dengan istilah rahasia jabatan9.

2. Menurut Kasmir rahasia bank adalah Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola

uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan

uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang

tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal -hal lain dari nasabahnya. Dengan

kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila

melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi10

.

Berdasarkan pengertian tersebut maka menurut pendapat penulis rahasia bank ialah suatu

kewajiban yang dimiliki oleh sebuah bank untuk menjaga rahasia nasabah berdasarkan ketentuan

yang wajib dirahasiakan.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah

penyimpanan dan simpanannya maupun bagi kepentuingan bank itu sendiri. Terdapat Teori-

teori rahasia bank. Terdapat dua teori tentang rahasia bank, antara lain :

1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (Absolutely Theory).

Teori rahasia bank yang bersifat mutlak ialah kewajiban bank untuk menyimpan rahasia

atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank dalam

keadaan apapun juga, yaitu dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa.

2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif.

Teori rahasia bank yang bersifat relatife ialah keadaan diamana bank diperbolehkan

untuk membuka rahasia atau memberikan keteranagan mengenai nasabahnya, untuk

9 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87.

10 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2008, hal. 57

kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan

hukum yang telah diatur dalam Undang – Undang .11

Indonesia merupakan Negara yang menganut teori yang bersifat relati yang artinya

bahwa terdapat pengecualian dari rahasia nasabah untuk memungkinkan bank membuka

informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi diperbolehkan untuk meminta

informasi atau keterangan data tentang keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peerundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998

mengatur bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, akan tetapi

kerahasian perbankan tersebut dapat dibuka untuk:

a. kepentingan perpajakan (Pasal 41)

b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A),

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)

d. perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43)

e. kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44)

f. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara

tertulis (Pasal 44A)

2.2.1 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 dan kemudian

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan

ketentuan tersebut ,pada prinsipnya setiap bank dan afiliasinya wajib merahasiakan keterangan

11

Hermansyah, SH., M.Hum, op.cit,hal. 110 - 111

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan keterangan mengenai nasabah selain

sebagai nasabah penyimpan, tidak wajib dirahasiakan. Terhadap rahasia bank dapat disimpangi

dengan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan

perpajakan,penyelesaian piutang oleh BUPN/PUPLN dan kepentingan peradilan perkara pidana

dimana status nasabah penyimpan yamg akan dibuka rahasia bank harus tersangka atau

terdakwa. Terhadap rahasia bank dapat juga disimpangi tanpa ijin terlebih dahulu dari Pimpinan

Bank Indonesia yakni untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya,tukar

menukar informasi antar bank,atas permintaan/persetujuan dari nasabah dan untuk kepentingan

ahli waris yang sah. Namun terdapat hal-hal dikecualikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor

: 2/ 19 /Pbi/2000 mengenai kerahasian bank ini, dimana rahasia perbankan dapat dibuka untuk

a. kepentingan perpajakan;

b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;

e. tukar menukar informasi antar Bank;

f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang

dibuat secara tertulis;

g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah

meninggal dunia.

Selain beberapa pengucualin yang telah diatur maka bank dilarang untuk membuka

kerahasian perbankan mengenai nasabanya. Pelaksanaan dalam pembukaan rahasia perbankan

ini harus terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank

dari Pimpinan Bank Indonesia selain perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia bank dilarang

memberikan keterangan tentang nasabahnya. Mengenai pemberian perintah atau izin tertulis

membuka rahasia bank dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia yang juga dapat menolak

untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank apabila surat permintaan

tidak memenuhi persyaratan. Apabila Gubernur Bank Indonesia bersedia memberikan izin untuk

membuka rahasia perbankan maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia

pembukaan kerahasian perbankan harus dilaksanakn oleh dilaksanakan oleh Gubernur Bank

Indonesia.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman

bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Memutus pembubaran partai politik, dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :

a) penghianatan terhadap negara;

b) korupsi;

c) penyuapan;

d) tindak pidana lainnya;

2. Melakukan perbuatan tercela, dan/atau

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.12

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusis ialah menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini

didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi

serta kedudukan Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia

ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat beberapa fungsi

dari peraturan perundang-undangan13

yakni :

Fungsi Internal yang terdiri dari fungsi :

1. Fungsi penciptaan Hukum : Penciptaan hukum yang melahirkan sistem kaidah hukum

yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui kaidah putusan hakim (yurisprudensi)

12

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id 13

Armen Yasir, S.H.,M.Hum Hukum Perundang-undangan hal 32

. Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara dan

peraturan perundang-undagan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan

yang berwenang yang berlaku secara umum.

2. Fungsi pembaharuan Hukum : Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen

yang efektif dalam pembaharuan hukum ( law reform ) dibandingkan dengan penggunaan

hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Pembentukan peraturan perundang-

undangan dapat direncanakan sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan.

Fungsi pembaharuan tidak saja terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada,

tetapi dapat dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum

kebiasaan/adat

3. Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum : di Indonesia masih berlaku berbagai system

hukum (empat macam sistem hukum), yaitu sistem hukum kontinental (barat), sistem

hukum adat, sistem hukum agama (khususnya agama islam) dan sistem hukum nasional

(produk hukum setelah kemerdekaan).

4. Fungsi Kepastian Hukum : Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan

hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan

kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan/adat atau yurisprudensi.

Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain

harus memenuhi syarat-syarat dalam pembentukan Undang-undang.

Fungsi lain ialah fungsi eksternal yaitu keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan

lingkungan tempat berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum.

Dengan demikian fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum kebiasaan/adat atau yurisprudensi.

Fungsi Sosial dapat dibedakan 14

:

1. Fungsi Perubahan Hukum juga dikenal sebagai sarana pembaharuan (law as social

engineering). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong

perubahan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

2. Fungsi stabilitas Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagaim stabilitas.

Peraturan perundang-undagan dibidang pidana, dibidang ketertiban dan keamanan adalah

kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat.

3. Fungsi kemudahan Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai

sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang

berisi ketentuan insentif seperti keringan pajak, penundaan pengenaan pajak,

penyederhanaan tata cara perizinan, struktur pemodalan dalam penananman modal

merupakan kaidah-kaidah kemudahan

Peraturan perundang-undangan yang dirangkai menjadi sebuh pengaturan tersebut diharapkan

mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam bermasyarakat. Namun dewasa ini banyak

kebutuhan masyarakat yang kompleks yang mengakibatkan diperlukan adanya pengaturan yang

terus menunjang kebutuhan masyarakat hal ini membuat beberapa peraturan mengalami

perubahan. Perubahan tersebut diinginkan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa peraturan

tersebut sudah tidak dapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 atau kita kenal dengan istilah judicial reviw merupakan proses pengujian peraturan

14

Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 21-22.

perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Terdapat dua bentuk pengujian Undang-Undang

yaitu pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil adalah pengujian Undang-

Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pengujian formil adalah pengujian Undang-

Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang

tidak termasuk pengujian materiil.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi secara normative dalam pengujian Undang-

Undanghanya sebatas sebagai negative legislator yaitu penghapus atau pembatalnorma

yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi

dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sudah menjadi lembaga yang bersifat Positive

legislature bukan hanya menjadi negative legislator, Hal ini dapat dilihat dalam prakteknya,

dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature sangat banyak

ditemukan dalam produk hukumnya. Mahkamah Konstitusi bersifar Positive legislature yaitu

menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur lewat putusan yang dibuat oleh

Mahkamah Konstitusi15

.

Muatan positive legislature dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan

adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan putusan konstitusional bersyarat

(conditionally constitutional), inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional),

15

Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)

putusan yang menunda pemberlakuan putusan (limited constitutional), dan putusan yang

merumuskan norma baru.

Model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constititional) dan model putusan

inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstititional) pada dasarnya merupakan model

putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan

tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpretative

decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun

undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak

bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

Model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (limited constitutional) pada

dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi

untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu. Model

putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru adalah dalam rangka mengatasi

inkonstitusionalitas penerapan norma. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat

sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi

undang-undang terkait.16

.

2.4 Teori Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum merupakan suatu proses berfikir yang terikat dengan jenis hukum,

sumber hukum, jenjang hukum. Argumentasi hukum merupakan bagian dari teori hukum karena

ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (sui generis).17

16

www.Ejurnal.mahakamahkosntitusi.go.id 17

Philipus M. Hadjon Titiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 1

Pembentukan hukum dengan menggunakan metode teori argumentasi adalah cara untuk

mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat, jelas dan

rasional dengan cara mengembangkannya. Teori argumentasi hukum mengembangkan kriteria

yang dijadikan dasar untuk berargumentasi yang jelas dan rasional. Teori argumentasi ialah salah

satu bentuk penemuan hukum oleh hakim yang digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan

hukum, atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang

jelas. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas

hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang

konkret.18

Satu Argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain adalah

suatu “ Condition sine qua non” agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan

pada proses nalar, sesuai dengan system logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam

berargumentai.19

Dalam pola sivil law hukum utamanya adalah legislasi oleh karena itu langkah

dasar pola nalar yang dikenal sebagai reasoning based on rules adalah penelusuran peraturan

perundang – undangan. Legal reasoning memiliki arti sempit dan luas legal reasoning dalam arti

luas berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan hakim untuk sampai pada keputusan atas

kasus yang dihadapinya sedangkan legal reasoning dalam arti sempit, berkaitan dengan

argumentasi yang melandasi satu keputusan20

. Langkah – langkah yang dapat dilakukan adalah

langkah pertama dikenal sebagai statute approach, langkah kedua ialah Case Approach dan

langkah yang ketiga dikenal dengan conceptual approach.

Langkah pertama ialah Pendekatan statute approach ini dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum)

18

Sudikno Mertokusumo,1996:hlm 37 19

Philipus M. Hadjon Titiek Sri Djatmiati. Op.cit. hlm.17 20

Ibid hlm.42

yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau

antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Yang kedua ialah

Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal

pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum

yang dihadapi. Yang ketiga ialah conceptual approach Pendekatan ini beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi

penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum

yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Legal Reasoning memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam

menafsirkan hukum. Bahkan, legal reasoning merupakan roh dari setiap upaya penafsiran hukum

yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Dengan kata lain, legal

reasoning memiliki peran sangat penting dalam memandu hakim untuk menentukan makna

efektif dari hukum in casu konstitusi. Mengutip pandangan Golding, term „legal reasoning‟ dapat

digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning

berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus

yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi

yang melandasi suatu keputusan. Artinya, legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut

kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan

putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Setelah memahami makna legal reasoning dalam arti sempit maupun arti luas, maka perlu

diketahui dan dipahami tentang karakteristik-karakteristik legal reasoning yang tepat mengacu

pada pemikiran filsafat praktis dari Aristoteles, Brett G Scharffs mengemukakan bahwa legal

reasoning yang baik itu tersusu dari tiga gagasan atau konsep, yaitu : pertama, practical wisdom

atau phronesis, kedua, craft atau techne atau keterampian, dan ketiga, rhetorica. Legal reasoning

yang baik menurut Scharffs adalah hasil kombinasi antara practical wisdom, craft dan rhetoric.

Hakim yang baik adalah hakim yang dapat mengkombinasikan skill atau karakter practical

wisdom (kearifan dalam berpraktik hukum), keterampilan dan retorika. Masing-masing dari

ketiga konsep tersebut merupakan komponen esensial dari suatu legal reasoning yang baik.

1. Practical Wisdom

Fokus dari practical wisdom adalah apa yang harus dilakukan pada suatu waktu

tertentu dan pada situasi tertentu. Artinya, practical wisdom terkait sangat erat dengan

memberikan pertimbangan yang mendalam (deliberation/bouleusis), menentukan pilihan

(choice/proairesis) dari serangkaian pilihan yang ada, dan pada akhirnya menentukan

tindakan (action/praxis) terbaik yang harus dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud

dengan practical wisdom bukanlah semata-mata menerapkan dan mengikuti aturan

perundang-undangan. Practical wisdom bukan pula semata-mata mengetahui tentang apa

yang benar dan apa yang salah, melainkan memberikan pertimbangan mendalam tentang

tindakan atau aksi apa yang harus dilakukan.

Menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Scharffs, bahwa practical wisdom

itu terbentuk dari komponen intelektualitas dan komponen karakter. Seorang hakim yang

memiliki pratical wisdom senantiasa dapat melakukan pertimbangan mendalam secara

baik. Pertimbangan mendalam tersebut mencakup bagaimana menemukan sarana-sarana

terbaik untuk mencapai tujuan tertentu termasuk menentukan tujuan yang tepat yang

hendak dicapai.

2. Craft

Aristoteles mendefinisikan craft atau techne sebagai kemampuan atau kapasitas

yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Berbeda dengan practical wisdom,

yang lebih terfokus pada tindakan atau aksi, focus dari craft adalah karya cipta atau

produksi. Berbeda dengan practical wisdom craft memiliki satu komponen, yaitu

intelektualitas. Craft terbentuk dari pemanfaatan materi-materi dan sarana-sarana secara

terampil. Dalam bidang hukum, materi-materi dimaksud meliputi sumber-sumber hukum

seperti konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, prinsip-prinsip dan pemikiran-

pemikiran dasar tentang hukum, serta berbagai rangkaian peraturan dan pedoman

3. Rhetoric

Tujuan atau inti dari rhetoric (retorika) adalah persuasi. Aristoteles

mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi

yang tersedia. Definisi yang diberikan oleh Aristoteles ini menarik karena Aristoteles

membedakan antara tujuan eksternal dan tujuan internal dari retorika. Tujuan eksternal

dari suatu retorika adalah untuk memenangkan atau berhasil membujuk (successfully

persuading) audiensinya. Keberhasilan upaya persuasi ini diukur dari hasil yang

diperoleh dari argumen yang telah dibangunnya. Sedangkan, tujuan internal berkaitan

erat dengan penyusunan argumentasi terbaik yang mungkin dibuat dalam suatu keadaan

tertentu dan dengan memanfaatkan sarana-sarana persuasi yang tersedia.

Tujuan atau fokus dari practical wisdom, craft maupun rethoric semuanya dapat

ditemukan dalam pelaksanaan tugas hakim. Putusan yang dibuat hakim, tentunya, terkait

erat dengan tindakan/aksi yang membutuhkan practical wisdom. Dalam hal ini, hakim

membutuhkan pertimbangan yang mendalam, menentukan pilihan dari serangkaian

pilihan yang tersedia, dan pada akhirnya menentukan tindakan atau aksi yang akan

diambilnya. Menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip kembali oleh Scharffs, retorika itu

terbentuk dari tiga model persuasi yang berbeda, yaitu logos, atau alasan pathos, atau

emosi dan ethos, atau karakter.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis argumentasi hukum yang tepat dalam hakim

memutuskan suatu perkara menggunakan penafsiran ialah argumentasi tersebut harus didasakan

pada logika hukum yang tepat. Logika hukum setiap hakim bergantung pada aliran filsafat apa

yang diyakini oleh hakim tersebut. Bukan hanya itu logika hukum hakim tersebut juga tidak

boleh bertetangan dengan dasar hukum yang dianut oleh Indonesia yang dalam ha ini ialah

Undang-Undang dasar 1945 yang artinya bahwa putusan hakim haruslah sesuai dengan Undang-

Undang dasar 1945, karena salah satu asas yang dianut Indonesia ialah Asas lex superior derogat

legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas

hierarki) namun hakim dalam melakukan penafsiran juga harus mempertimbangkan asas

kemanfaatan dari putusan tersebut.

B.PEMBAHSAN

A. Temuan Data

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan oleh penulis apa yang

melatarbelakangin penulis ingin mengkaji apakah apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor

64/PUU-X/2012 telah didasarkan pada argumentasi hukum yang tepat berdarkan pengertian dan

pengaturan mengenai harta bersama dan perbankan serta kewengan yang dimiliki oleh

Mahkamah syariah serta Mahkamah Konstitusi .

Keputusan Mahkamah Konstitusi diatas diawali kasus dalam skripsi ini yaitu perkara

Magda Safrina, sebagai pemohon berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan perceraian

dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan

pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh melalui

kuasa hukum Pemohon dari kantor Advokat Marlianita,SH dan Rekan yang berkedudukan di

Banda Aceh. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di

Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt- G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari

2012 pokok permohonan perkara yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16

Mei 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 2019/V/1995 yang dikeluarkan Kantor

Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta

bersama yang terdiri dari:

a. 1 (satu) satu petak tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Panti RT 008

/ 001 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur

Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam SHM No 09.05.08.01.1.03349

dan AJB No 6/2004.

b. 1 (satu) petak tanah dan bangunan di Aceh Besar. (AJB No. 416 Tahun 2010 yang

luasnya 200 m2

c. 1 (satu) petak tanah kebun berikut tanaman Jabon berusia 1 tahun seluas 10.000

m2 di Aceh Besar. (AJB Nomor 158/SIM/XI/2010)

d. 1 (satu) petak tanah kebun berikut tanaman Jabon berusia 1 tahun seluas 20.000

m2 di Aceh Besar. (AJB Nomor 159/SIM/XI/2010)

e. 1 (satu) petak tanah kebun berikut tanaman Jabon berusia 1 tahun seluas 20.000

M2 di Kabupaten Aceh Besar (AJB Nomor 160/SIM/XI/2010 )

f. 1 (satu) petak tanah kebun berikut tanaman Jabon berusia 1 tahun seluas 20.000

m2 di Aceh Besar. (AJB Nomor 161/SIM/XI/2010 )

g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna silver BL 854 JA;

h. Deposito dan Tabungan (Deposito Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam no

Seri AC 143716 No. Rek. 158-02-0004155-6 senilai Rp; 600.000.000,- ;

i. Deposito Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang Nomor Seri :

7/D568609/333/10-2011 senilai Rp. 300.000.000,- ;

j. Deposito BRI KCP Peunayong Nomor DC 1257124 senilai Rp. 120.000.000,-

k. Cadangan dana transaksi saham online di PT. e-Trading Sekuritas Nomor

Account 580-30-10173-5 senilai Rp. 45.000.000,Rp. 45.000.000,

l. Tabungan Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 5577005009 senilai Rp.

169.747.000

Pokok permohonan :

1. Menceraikan Penggugat (Penggugat dengan Tergugat (Tergugat dengan talak I

(satu) Bain Sughra

2. Menetapkan anak terkecil yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

anak kandung ketiga binti Tergugat (usia 7 tahun) berada dalam asuhan

Penggugat selaku ibunya

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup Rp. 3.000.000,- per anak

per bulan dan biaya pendidikan untuk ketiga anak sebesar Rp 2.000.000,- per

anak per bulan dan nanti akan disesuaikan dengan perkembangan dan

pertumbuhan anak sampai anak dewasa dan mandiri

4. menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah 25

% untuk Penggugat, 25 % untuk tergugat dan 50 % untuk anak-anak kandung

penggugat dan tergugat

Terhadap permohonan Pemohon Mahkamah Syariah berpendapat :

1. Mahkamah Syariah berpendapat, bahwa dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat di dalam surat gugatannya memuat tentang perselisihan secara

terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat merasa tidak

mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan dalil

tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut sebagai alasan perceraian

sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang

perkawinan dan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam

2. Mahkamah Syariah berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang telah dikemukakan bahwa maksud Pasal 76 ayat (1) UU

No 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun

2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan

keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapat dipertahankan

lagi sehingga maksud firman Allah dalam surat ar Rum ayat 21 jo Pasal 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI untuk mewujudkan

keluarga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang tidak dapat dicapai

malah mempertahankan perkawinan para pihak dalam keadaan perselisihan

oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan

Penggugat setentang perceraian

3. Mahkamah Syariah berpendapat, bahwa Penggugat mengajukan pula gugatan

hak pengasuhan anak kandung ketiga binti Tergugat (usia 7 tahun) masih

belum mummayiz, maka dengan mengacu pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal

156 huruf (a) KHI maka terdapat alasan hukum untuk menetapkan anak

tersebut di bawah hadhanah Penggugat, dan Tergugat tidak berhasil

membuktikan Penggugat mempunyai sifat tidak baik untuk memegang hak

hadhanah, oleh karena itu gugatan setentang hak hadhanah dapat dikabulkan

4. Mahkamah Syariah berpendapat, bahwa tuntutan setentang nafkah terhadap

tiga orang anak, dapat dipertimbangkan ; Bahwa sesuai dengan maksud Pasal

105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (c) KHI, maka biaya untuk anak yang

didefinisikan sebagai nafkah anak (biaya hidup dan pendidikan) ditanggung

oleh ayah mereka in casu Tergugat ; Bahwa dengan mempertimbangkan

keadaan anak dan kemampuan Tergugat maka besarnya biaya nafkah untuk

ketiga orang anak tersebut adalah sebagaimana tercantum di dalam diktum

Putusan Mahkamah Syariah

5. Mahkamah Syariah berpendapat, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum

sebagaimana maksud KHI Pasal 97 maka harta bersama suami istri dibagi dua

bagian, masing-masing memperoleh separuhnya

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Mahkamah Syariah memberikan

Putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak I Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

2. Menetapkan anak kandung ketiga binti Tergugat (usia 7 tahun berada dalam

hadhanah (asuhan) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan terhadap

tiga orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama binti Tergugat (usia 16

thn), Anak Kandung Kedua bin Tergugat (usia 14 thn), dan Anak Kandung

Ketiga binti Tergugat (usia 7 thn) untuk saat ini sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam

juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti yang

dikemukakan oleh penggugat

5. Membagi harta bersama yang tercantum pada diktum mengenai harta bersama

menjadi dua bagian, yang masing-masing pihak mendapat satu bagian.21

Berdasarkan putusan yang telah diberikan oleh Mahkamah Syariah maka Mahkamah

Syariah menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughra (Tergugat) terhadap Penggugat dan membagi

harta bersama yang tercantum pada diktum mengenai harta bersama menjadi dua bagian. Dari

beberapa harta bersama tersebut terdapat sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan

deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda

Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Harta bersama dalam bentuk tabungan

dan deposito tersebut didasarkan pada bukti asli berupa buku tabungan dan bilyet deposito yang

berada di tangan Pemohon. Namun Tergugat melalui kuasa hukum tergugat Darwis, SH,

memberikan jawaban gugatan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret

2012, dalam Duplik 18 April 2012 menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan

deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah Bank di Kota Banda

Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut . Maka dengan terjadinya perbedaan dan

perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito

yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah Bank

termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud

demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan

Undang-Undang. Surat permohonan kepada Bank termaksud dikirim oleh Mahkamah Syariah

secara terpisah ke beberapa bank yaitu:

21

Putusan Mahkamah Syariah Nomor 21/Pdt- G/2012/MS-BNA

a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012.

b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012.

c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012.

Berdasarkan surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut,

Pihak Bank menolak memberikan keterangan surat-surat jawaban tertulis beberapa Bank

terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Pemohon. Surat tanggapan dari pihak

Bank yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh berasal dari:

a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar

b. Bank BRI KCP Peunayong, Banda Aceh

Bank- bank tersebut tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan hal tersebut menyangkut

dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya. Bank Mandiri

Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menanggapi panggilan Mahkamah Syariah dengan

menghadiri sidang perceraian Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada tanggal 30

Mei 2012. Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut hadir ke persidangan diwakili oleh Kepala

Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah,Darussalam, Banda Aceh. Dalam keterangannya di

persidangan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh

menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama suami Pemohon di Bank Mandiri Cabang

Unsyiah tersebut senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami

Pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian. Namun pihak bank menolak memberi

keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan “ ….. tidak dapat memberi

keterangan tentang dana nasabah dikarenakan menyangkut Dengan kerahasiaan data nasabah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan PBI Nomor

2/19/PBI/2000 dan karena Majelis hakim belum mengetahui nomor rekening dan jumlah

deposito karena itu termasuk rahasia Bank, maka bank belum dapat memberitahukannya.

Pemohon berdalil bahwa dengan adanya perselisihan dalam pembagian harta bersama

(gonogini) dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ini bisa mengakibatkan kerugian

materiil yang dialami oleh salah satu pihak yang berselisih, hal yang mana kerugian tersebut

telah dan atau dapat terjadi karena kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1)

dan ayat (2) UU No 10 tahun 1998. Dimana Pemohon beranggapan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan

ayat (2) UU No 10 tahun 1998 dalam hal peradilan perdata gugatan perceraian dan pembagian

harta bersama (gono-gini) selama pernikahan, telah memberi ruang kepada salah satu pihak baik

suami ataupun istri yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau

mengalihkan sebagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan

tanpa diketahui oleh pihak lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan salah satu pihak dapat

mengambil secara sewenang-wenang hak pihak lainnya oleh karena itu Pemohon beranggapan

bahwa perangkat hukum yang ada saat ini terkait harta bersama (gono-gini) yang disimpan atas

nama nasabah di suatu bank, dapat dikatagorikan belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat demi kepentingan mengayomi ketertiban hidup masyarakat.

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan ke

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2012 yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi (BRPK) pada tanggal 25 Juni 2012 dengan perkara nomor 64/PUU-X/2012 perihal

Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan ketentuan tersebut berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai

Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A” yang mengatur mengenai norma

tentang kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan

simpanannya serta pengecualian dalam membuka kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur

dalam UU No 10 tahuin 1998 yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian

untuk perkara pengadilan perdata untuk perceraian serta pembagian harta gono-gini nasabah

penyimpan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 telah

menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta

gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon, yang diperoleh selama pernikahan dan disimpan di

bank atas nama suami Pemohon sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon untuk

melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G

ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Berdasarkan kewenagan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang- Undang terhadap

Undang-Undang Dasar, yang isinya secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 Tahun 2011: “Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk:

a. menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2)

UU No 10 Tahun 1998 dalam Perkara Nomor 64/PUU-IX/2012 tersebut dengan pertimbangan

dan amar putusan sebagai berikuk

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi :

1. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Terkait frasa “dengan harta benda yang di bawah kekuasaannya” dalam Pasal 28G ayat

(1) UUD 1945 adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama

perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal

37 UU No 1 tahun 1974 yang menyatakan:

Pasal 35 ayat (1): “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama”.

Pasal 36 ayat (1): “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak”.

Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut

hukumnya masing-masing”

Dari ketentuan tersebut,maka setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di

bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

2. Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan, ”harta kekayaan dalam perkawinan

(harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami-istri

selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, harta bersama (gono-gini)

yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di

satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta

benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi. Menimbang, benar bahwa

setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi Pasal a quo juga memberikan pengecualian bahwa

data nasabah juga dapat diakses untuk:

a. kepentingan perpajakan (Pasal 41)

b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A),

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)

d. perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43)

e. kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44)

f. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara

tertulis (Pasal 44A);

Bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas

perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antar bank dengan

nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, akan lebih memenuhi rasa

keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait

dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri,

sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh

diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G

ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran

yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, agar terdapat kepastian hukum

yang adil dalam pelaksanaan dari pasal a quo, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk

Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama

dalam perkawinan yang disimpan di bank. Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila Pasal 40 ayat

(1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya

perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah

terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah

Konstitusi, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang

disimpan di bank, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kepastian dan perlindungan

hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 10 tahun 1998 harus dimaknai “Bank

wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal

44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian

Berdasarkan pertimban tersebut Mahkamah Konstitusi memberi amar putusan sebagai

berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian

a. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan

mengenai harta bersama dalam perkara perceraian

b. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara

perceraian22

.

B. ANALISIS

Dalam mengambil keputusan hakim menggunakan pertimbangan yang dijadikan dasar

untuk mengambil keputusan dimana keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut diharapkan

dapat memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dimana hal ini tidak lepas dari

22

ibid

pertimbangan hakim yang bersifat yurudis, sosiologis dan filosofis agar hukum yang diciptakan

dapat memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat mengenai hukum

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam hal

terjadinya perceraian seperti pada perkara yang dikaji oleh penulis maka berdasarkan ketentuan

dalam KUH Perdata Pasal 128 - Pasal 129 mengatur bahwa apabila tali perkawinan antara suami

dan istri putus atau bercerai maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri tanpa

memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Mengenai

hal pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang

menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing. Hal tersebut pula diatur dalam Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila

perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami

istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Harta bersama dalam perkara tersebut ialah harta yang disebutkan oleh pemohon dalam gugatan

dan ditetapkan oleh Mahkamah Syariah, dimana salah satunya ialah harta bersama yang

dimasukan kedalam bank. Namun kerena kerahasian perbankan Mahkamah syariah tidak dapat

mengetahui jumlah harta bersama tersebut yang akhirnya membuat pemohon mengajukan

permohonan judicial review Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 karena

dianggap merugikan pemohon.

Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2012 yang memutuskan bahwa Pasal

40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk

kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Dimana sifat dari

putusan Mahkamh Konstitusi tersebut ialah conditionally constitutional yang artinya bahwa

apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau

undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah

Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang

menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap materi

muatan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang artinya bahwa

hakim melakukan penemuan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan

hukum, melalui tafsiran suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang

jelas. Dalam putusan tersebut pemohon mengaitkan permohonan dengan Undang- undang Dasar

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37

UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa ketentuan kerahasian perbankan berentangan dengan

peraturan-peraturan tersebut.

Menurut pendangan penulis putusan Mahkam Konstitusi telah memberi kepastian dan

perlindungan bagi masyarakat terlebih dalam permohonan tersebut ialah Pemohon karena sifat

putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian kepada setiap orang

untuk melindungi hartannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

dibukannya kerahasian perbankan untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam

perkara perceraian menurut pendapat penulis tidak akan memberi peluang kepada pihak yang

namanya terdaftar untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya atau pihak

yang mempunyai etikat buruk, dimana tindakan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan

beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyamarkan keberadaan dana yang ada.

Pembukaan Kerahasian perbankan mengenai harta bersama didukung oleh sifat

kerahasian perbankan yang dianut oleh Indonesia yaitu rahasia bank yang bersifat relatife yang

artinya bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keteranagan mengenai

nasabahnya, untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau

kepentingan hukum yang telah diatur dalam Undang – Undang yaitu untuk :

g. kepentingan perpajakan (Pasal 41)

h. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A),

i. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)

j. perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43)

k. kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44)

l. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara

tertulis (Pasal 44A)

dari pengecualian tersebut maka dapat kita lihat bahwa secara eksplisit Undang-Undang telah

mengatur bahwa sistem yang dianut dalam perbankan Indonesia ialah bersifat relatif. Namun

menurut penulis, rahasia perbankan tetaplah harus ada atau dijaga. Tetap terjaganya kerahasian

perbankan juga dapat dilihat dari dibentuknya ketentuan rahasia bank dalam Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 yang sampai saat ini dipegang teguh oleh Bank Indonesia, bank-bank

pelaksana dan pihak-pihak terafiliasi serta ditindaklanjuti dengan mengeluarkan aturan-aturan

pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang artinya bahwa

pembukaan kerahasia perbankan memiliki peraturan pelaksaana yang harus dipatuhi. Rahasia

perbankan itupun tetap terjaga dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini

tercermin dalam putusan Mahkam Konstitusi yang tidak menyatakan bahwa kerahasiaan

perbankan bertentangan seluruhnya dengan Konstitusi karena sejatinya rahasia perbankan harus

tetap ada untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi kepercayaan nasabah kepada bank yaitu mengenai pengurusannnya,

pengetahuannya terhadap perbankan dan kepatuhan terhadap kewajiban bank mengenai rahasia

perbankan.

Menurut penulis terdapat kelemahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara

atau permohonan pemohon tersebut yaitu sifat dari model putusan konstitusional bersyarat

(conditionally constitutional) tidak dapat secara langsung dilaksanakan (non-self executing)

karena harus melalui proses legislasi baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan

pembentukan undang-undang dan proses regulasi untuk peraturan di bawah undang-undang.

Agar pelaksanaan kerahasian perbankan tetap terjaga maka diperlukan pengaturan lebih lanjut

sebagai implikasi dari judicial review pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 oleh Mahkamah

Konstitusi. Hal ini akan menyulitkan pelaksanaan hukum oleh bank ketika akan membuka

rahasia bank mengenai harta bersama apabila tidak ada pelaksanaan lebih lajut mengenai putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan bagi pihak bank

mengenai prosedur pembukaan kerahasian perbankan, apakah memerlukan izin dan perintah

terlebih dahulu karena dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000, tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank setiap

tata laksana dalam pembukaan kerahasian perbankan harus mendapat izin dan perintah terlebih

dahulu oleh pejabat yang berwenang. Namun menurut penulis implikasi putusan Mahkamah

Konstitusi mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank haruslah melalui ijin Bank Indonesia

dengan mendaftarkan perkara tersebut pada perkara perdata.

Menurut penulis perkara perceraian mengenai harta bersama yang dimasukan dalam

perbankan seharusnya lebih menekankan judicial review pada Pasal 43 UU No. 10 tahun 1998

bukan pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998. Permohonan pada penekanan judicial

review pada Pasal 43 UU No. 10 tahun 1998 dapat dilakukan untuk memberikan perluasan

pengaturan bukan hanya terkait perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, namun juga

meliputi perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan yang digugatkan oleh nasabah

sebagai harta bersama untuk sebagian atau seluruhnya yang disimpan dalam bank.

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan

(subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan

kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan23

, seperti kita ketahui bahwa

Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu upaya unifikasi hukum perdata yang berlaku

bagi seluruh warga negara Indonesia yang artinya sebelum perkawinan diatur dalam Undang-

Undang perkawinan hal tersebut telah diatur dalam KUH Perdata. Kekhususan dalam hukum

perdata yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukumnya mengatur hubungan hukum antara

perseorangan dan atau badan yang mengutamakan kepentingan pribadi dan individu. Dengan

kata lain, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara

kepetingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain. Oleh karena itu

perkara perceraian yang merupakan ranah dari kepentingan privat yang berkaitan dengan harta

dalam bank dapat di tambah dalam rumusan perkara perdata dalam pembukaan kerahasian

perbankan.

23

http://pn-tanahgrogot.go.id

Namun demikian, belum adanya peraturan yang menindaklanjuti putusan Mahkamah

Konstitusi tidak mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak dibacakannya putusan

tersebut. Setiap pihak yang terkait harus melaksanakan putusan itu. Apabila ada peraturan yang

dilaksanakan ternyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi

dasar hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga kerahasiaan perbankan dapat dibuka dalam perkara perceraian mengenai harta

bersama dengan 2 (dua) cara yaitu dengan atas permintaan dan persetujuan, atau kuasa dari

nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Sebagai mana diatur dalam Pasal 44A Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan suami atau istri

untuk pengecekan deposito yang ada dalam bank harus menyesuaikan dengan aturan yang

menjaga rahasia tersebut. Maka dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab dalam membuka

rahasia bank memiliki syarat-syarat sebagai pertimbangan untuk membuka rahasia bank tersebut:

1. Pengisian formulir untuk membuka rahasia bank

Bahwa pengisian formulir ini berisikan tentang identitas pihak yang ingin mengetahui

rahasia bank tersebut sebagai bukti telah terjadi pembukaan rahasia bank.

2. Surat kuasa

Pihak bank mempertimbangkan surat kuasa sebagai alat untuk mengetahui simpanan

uang yang diatas namakan oleh salah satu pihak yaitu suami atau istri. Surat kuasa

tersebut dibuat dihadapan notaris dengan tanda tangan suami atau istri akan lebih kuat

bila di bandingakan dengan keterangan yang berupa surat keterangan dari kelurahan.

Permintaan untuk membuka kerahasian perbankan dengan cara ini dapat dilakukan apabila

suami atau istri yang namanya terdapaftar dibank memiliki etikat baik untuk memberi kuasa agar

kerhasian perbanakn dapat dibuka. Namun berbeda dengan perkara yang sedang penulis kaji

karena suami Pemohon yang menolak untuk memberi keterangan mengenai harta bersama

tersebut.

Cara kedua yang dapat dilakukan mengenai pembukaan kerahasian perbanakan mengenai

harta bersama berkaitan dengan perkara yang sedang dikaji penulis guna kepastian hukum, perlu

dilakukan amandemen Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang pembukaan

kerahasian perbankan bukan hanya terkait perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, namun

juga meliputi perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan yang digugatkan oleh nasabah

sebagai harta bersama untuk sebagian atau seluruhnya yang disimpan dalam bank.