28

BAB II

TINJAUAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan keseriusannya dalam

menangani permasalahan ketidakadilan terhadap kaum perempuan di dunia. Aksi

tersebut dituangakan dalam bentuk deklarasi, perjanjian, serta norma dan standar

internasional yang diciptakan untuk diterapkan dalam setiap negara dan dapat

diterima serta dipatuhi oleh negara-negara anggota yang terlibat. (CEDAW)

Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women

yang diadopsi tahun 1979 dan mulai diberlakukan tahun 1981 serta (BPA) Beijing

Platform Action tahun 1995 yang merupakan contoh dari penetapan standar norma

dan deklarasi internasional yang berupaya untuk mengurangi permasalahan

ketidakadilan terhadap perempuan di mana anggota PBB dapat meratifikasinya

sehingga dapat menerapkan norma tersebut dalam negaranya. Kemudian, untuk

memaksimalkan standar dan norma internasional yang telah ada dalam

menyelesaikan permasalahan ketidakadilan perempuan di dunia, PBB juga

menciptkan sebuah entitas atau organisasi yang berfokus dalam gender equality

dan pemberdayaan perempuan agar dapat memaksimalkan norma tersebut untuk

saling bekerjasama dengan entitas PBB lainnya. Entitas yang berfokus pada

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang diciptakan PBB adalah

United Nations Women (UN Women).

29

2.1 Latar Belakang Lahirnya United Nations Women (UN Women)

United Nations Women dibentuk pada 2 Juli 2010 oleh majelis umum PBB

mulai beroperasi sejak januari 2011. Merupakan organisasi internasional fokus

pada gender equality dan pemberdayaan perempuan. Majelis Umum PBB sepakat

untuk mendirikan UN Women. Dengan demikian, negara-negara anggota PBB

mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi gender

equality dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai

bagian dari agenda reformasi PBB menyatukan sumber daya dan mandat untuk

dampak yang lebih besar.25

Berdirinya UN Women merupakan bentuk pengambilan langkah besar bagi

perkembangan perempuan di dunia ke depan yang melibatkan negara-negara

anggotanya. Terbentknya UN Women ini menggantikan entitas sebelumnya, yakni

(UNIFEM) atau Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau United Nations

Development Fund for Women yang juga merupakan anggota kelompok

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Women hadir sebagai salah satu

agenda reformasi PBB menyatukan sumber daya serta mandat untuk menciptakan

perubahan dan dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meningkatkan

upaya-upaya PBB untuk mempromosikan gender equality, memperluas

kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia.26

25UN Women ‘About UN Women’ Dalam http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women Pada 24 April 2019 Pukul 15:10 WIB 26 ibid

30

UN Women berdiri dari empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang

sebelumnya yang berfokus pada gender equality dan pemberdayaan perempuan,

yaitu:27

a. Divisi untuk pemajuan perempuan atau Division for the Advancement of

Women (DAW).

b. Institut penelitian dan pelatihan internasional untuk kemajuan perempuan

atau International Research and Training Institute for the Advancement of

Women (INSTRAW).

c. Kantor penasihat khusus isu gender dan kemajuan perempuan atau Office

of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women

(OSAGI).

d. Dana pembangunan PBB untuk perempuan atau United Nations

Development Fund for Women (UNIFEM).

Terbentuknya UN Women merupakan tanggapan Sekretaris Jenderal PBB

terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Kemudian pada bulan Januari 2006

Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon mempresentasikan laporan A/64/588 yang

berjudul ‘Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan’ atau ‘Comprehensive Proposal for the Composite

Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women’ Dalam laporannya,

Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas

baru UN Women akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam

27 UN Women ‘Historical perspective’. Dalam http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-

women Pada 2 4 April 2019 Pukul 17:10 WIB

31

tanggungjawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan gender equality dan

pemberdayaan perempuan, dan entitas baru UN Women harus berusaha untuk

mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan gender equality dari seluruh sistem

PBB.28

Kemudian Pada tanggal 14 September 2010, diumumkan bahwa mantan

Presiden Chile Michelle Bachelet diangkat sebagai pimpinan UN Women yang

pertama. Berbagai negara mendukung pembentukan badan UN Women dan

menyambut Bachelet sebagai ketua. Selama debat umum pada pembukaan Majelis

Umum ke-65 PBB, para pemimpin dunia memuji dan merespon positif

pembentukan badan tersebut dan niat untuk memberdayakan perempuan serta

menyambut posisi Bachelet sebagai pemimpin UN Women yang pertama.29

Ketentuan yang ditetapkan oleh resolusi 63/311 pada seluruh sistem

koherensi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Oktober 2010,

merupakan blue print bagi UN Women. Di dalam resolusi 63/311 juga tercantum

untuk memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan, PBB mendukung konsolidasi empat bagian yang

berbeda dari sistem PBB yang berfokus pada gender equality dan pemberdayaan

perempuan menjadi sebuah entitas komposit yang akan dipimpin oleh seorang

Perwakilan Sekretaris Jenderal (Under Secretary-General). Selain itu, resolusi

juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menghasilkan proposal yang

28 UN Women ‘Resolution 63/311 General Assembly’. Dalam https://undocs.org/A/res/63/311 Pada

25 April 2019 Pukul 12:21 WIB

32

menentukan pernyataan misi dari entitas komposit dan aturan-aturan

organisasinya, termasuk struktur organisasi, pendanaan dan dewan eksekutif

untuk mengawasi kegiatan operasionalnya.30

Mandat dan fungsi UN Women terdiri dari mandat konsolidasi dan fungsi

dari Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan, Divisi untuk Kemajuan

Perempuan, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, serta Institut Penelitian

dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan. Selain itu, entitas harus

memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas dari sistem

(PBB) dalam pekerjaannya pada gender equality dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari UN Women adalah untuk meningkatkan, bukan menggantikan, upaya

yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti United Nations

Children’s Fund United Nations Development Programme (UNICEF), United

Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Population Fund

(UNFPA), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO), United Nations Human Right (UNHCR), World Health Organization

(WHO), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Yang

semuanya akan terus bekerja sama untuk memperjuangakan gender equality dan

pemberdayaan perempuan dalam bidang dan keahlian masing-masing.31

2.2 Struktur Keanggotaan UN Women

29 UN Women “UN Women Staff Welcomes Michelle Bachelet” Dalam

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/9/un-women-staff-welcomes-michelle-bachelet Pada 25 April 2019 Pukul 20:20 WIB 30 Op. Cit. (Resolution 63/311 General Assembly) 31 United Nations “Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others” Dalam

https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/ Pada 26 April 2019 Pukul 19:10 WIB

33

Majelis Umum PBB menetapkan resolusi 64/289 tahun 2010, bahwa

entitas baru UN Women harus dipimpin oleh seorang perwakilan Sekretaris

Jenderal atau Eksekutif Direktur, yang akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB

dengan cara berkonsultasi dengan negara-negara anggota untuk selama masa

jabatan jangka waktu empat tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama

satu periode. Organisisasi UN Women, diatur oleh struktur pemerintahan antar

beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan

normatif dan operasional.32

Bagan 2.1

32 Resolution General Assembly A/RES/64/289. United Nations General Assembly. 2010. Dalam

https://undocs.org/en/A/RES/64/289 Pada 26 April 2019 Pukul 20:12 WIB

General Assembly

The Economic And

Social Council

United Nations

Women (UN

Women)

Executive Board Commision on The

Status Of Women

34

Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Komisi

Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintah yang menetapkan

kebijakan normatif dan prinsip-prinsip UN Women. Sedangkan untuk struktur

antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional

untuk UN Women termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi

dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Di tambah dengan empat puluh satu

anggota, yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk jangka

waktu tiga tahun yang distribusikan sebagai berikut:33

a. Sepuluh dari kelompok negara Afrika.

b. Sepuluh dari kelompok negara-negara Asia.

c. Empat dari kelompok Eropa Timur.

d. Enam dari kelompok Amerika Latin dan Karibia.

e. Lima dari kelompok Eropa Barat dan negara lainnya.

f. Enam dari negara-negara yang berkontribusi. Empat kursi akan dipilih

oleh dan dari sepuluh penyedia kontribusi terbesar untuk UN Women. Dua

kursi yang tersisa akan dialokasikan untuk dua negara berkembang bukan

anggota Komite Bantuan Pembangunan atau Development Assistance

Committee (DAC) dari organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan

Pembangunan atau Organization for Economic Coorperation and

Development (OECD) yang juga merupakan negara kontributor untuk

entitas UN Women tersebut.

33 Ibid. (A/RES/64/289).

35

Sumber daya yang diperlukan untuk mendanai semua proses normatif di

peroleh dari anggaran rutin entitas dan disetujui oleh Majelis Umum, sedangkan

anggaran untuk proses layanan operasional dan kegiatan di semua tingkatan di

danai dari sumber daya yang diperlukan. Untuk mendanai semua proses normatif

diperoleh dari sumbangan sukarela dan disetujui oleh Dewan Eksekutif UN

Women, Komposisi Dewan Eksekutif UN Women terdiri dari perwakilan dari

berbagai negara.

Berikut adalah Dewan Eksekutif yang dipilih tahun 2017 untuk tahun

2018, perwakilannya terdiri dari:34

a. Afrika: Kongo, Mesir, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Ghana, Kenya,

Liberia, Malawi, Namibia, Niger, Nigeria, Tunisia, Republik Tanzania.

b. Asia Pasifik: Bahrain, Bangladesh, China, India, Republik Islam Iran,

Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Qatar, Republik Korea, Tajikistan

c. Eropa Timur: Albania, Bosnia dan Herzegovina, Estonia, Federasi Rusia.

d. Amerika Latin dan Karibia: Brazil, Chile, Colombia, El-Salvador,

Guatemala, Guyana, Peru, Trinidad and Tobago, Uruguay

e. Eropa Barat dan negara-negara lain: Belgia, Kanada, Irlandia, Israel,

Liechtenstein, Norway, Spayol, Inggris raya.

2.3 Program Kerja UN Women

Setiap organisasi yang dibentuk tentunya mempunyai program kerja dalam

mencapai tujuannya. Program UN Women yang sudah berjalan dalam setiap

36

negara anggotanya yang yang menempatkan arsitektur regional, diperkuat dan

didorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan, jasa dan pelaksanaannya

serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor

swasta. Dalam menjalankan tugasnya UN Women memiliki fokus dalam program-

program di bidang berikut:35

a. Kepemimpinan dan Partisipasi Politik

Fakta yang banyak ditemui, partisispasi politik perempuan masih kurang

bahkan dibatasi. Gerakan perempuan (Women’s movements) beberapa dekade

terakhir telah mendorong aksi dari tingkat nasional ke global. Perempuan kurang

terwakili sebagai pemilih diposisi depan baik dalam pemerintah, layanan sipil atau

publik, sektor swasta dan akademisi. Hal tersebut seringkali terjadi meski

perempuan terbukti memiliki kemampuan sebagai agen perubahan dan memiliki

hak yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokrastis.

Untuk berpartisipasi dalam politik perempuan memilki hambatan struktural baik

dari segi hukum, lembaga-lembaga dan norma-norma diskriminatif.36

Dalam resolusi Majeis Umum PBB 2011 tentang partisipasi perempuan

dalam kepemimpinan politik, mengatakan: “Dalam setiap bagaian dunia

keberdaan perempuan terus terpinggirkan dalam ranah politik, hal tersebut akibat

34 UN Women ‘Member of the Commission for Social Development 2018’ Dalam

http://www.unwomen.org/en/csw/member-states Pada 27 April 2019 Pukul 10:21 WIB 35 UN Women ‘What We Do’ Dalam http://www.unwomen.org/en/what-we-do Pada 28 April 2019

Pukul 15:10 WIB 36 Global Norms and Standart: ‘Ledership and Political Participation’ Dalam

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/global-norms-and-

standards. Pada 28 April 2019 Pukul 21:20 WIB

37

hasil dari implematasi undang-undang, praktik, sikap dan cara pandang yang

diskriminatif terhadap perempuan, tingkat pendidikan yang rendah, ditambah lagi

kurangnya akses kesehatan dampak dari kemiskinan yang tidak proporsional

terhadap kaum perempuan”.

Salah satu program UN Women tercatat dalam sejarah, yakni melibatkan

partispasi perempuan dalam kepemimpinan politik sesuai dengan konvensi

tantang penghapusan segala bentuk diskrimansi dan kekerasan terhadap

perempuan atau Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination

Against Women (CEDAW) dalam konvensi tersebut menjunjung tinggi hak

perempaun untuk berpartispasi dalam ranah publik. Juga dalam konvensi Beijing

Platform for Action untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam

partispasi politik perempuan.

Dalam mencapai tujuan tersebut UN Women memberikan solusi pelatihan

bagi kandidat politik perempuan untuk membantu membangun kapasitas mereka,

dan menawarkan kampanye pendidikan kewarganegaraan tentang kesetaraan

gender. UN Women mendukung advokat gender equality dalam menyerukan

partai-partai politik, pemerintah lainnya untuk melakukan bagian mereka dalam

memberdayakan perempuan. Inisiatif lain mendorong laki-laki dan perempuan

muda untuk terlibat dalam advokasi untuk membuat langkah-langkah kesetaraan

gender menjadi pusat pembuatan kebijakan publik. Advokat perempuan PBB

untuk legislatif dan konstitusional reformasi memastikan akses perempuan yang

adil ke ruang politik sebagai pemilih, kandidat, pejabat terpilih dan anggota

layanan sipil. UN Women bekerja sama dengan tim negara PBB lainnya dan

38

bekerja sama dengan masyarakat sipil sehingga pemilu menegakkan hak-hak

perempuan, termasuk untuk memilih dan berkampanye bebas dari kekerasan

pemilu.37

b. Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Perempuan

Gender equality tidak hanya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

pemberdayaan ekonomi pada perempaun merupakan salah satu kunci kesuskesan

negara. Perempuan pada dasarnya mampu memberikan kontribusi yang sangat

besar bagi ekonomi, baik dalam bisnis, pertanian, sebagai pengusaha atau

karyawan, atau dengan melakukan pekerjaan perawatan rumah tanpa dibayar.

Berinvestasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan menetapkan jalur

langsung menuju gender equality, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif. Perempuan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi

ekonomi, baik dalam bisnis, pertanian, sebagai pengusaha atau karyawan, atau

dengan melakukan pekerjaan perawatan tanpa dibayar di rumah. Akan tetapi,

kebanyakan dari mereka tetap di pengaruhi secara tidak proporsional oleh

kemiskinan, diskriminasi dan eksploitasi. Diskriminasi gender, perempuan

seringkali ditemui dengan pekerjaan yang tidak aman dan upah rendah tidak sama

rata. Hal tersebut membatasi terhadap akses aset ekonomi. Sehingga perempuan

lebih banyak melakukuan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan mereka

memiliki sedikit waktu untuk mengejar peluang ekonomi yang lebih besar38

37 ibid 38 UN Women ‘Economic Empowerment’ Dalam http://www.unwomen.org/en/what-we-

do/economic-empowerment. Pada 29 April 2019 Pukul 14:20 WIB

39

Banyak komitmen internasional mendukung pemberdayaan ekonomi

perempuan, termasuk Beijing Platform for Action, (CEDAW) dan serangkaian

konvensi Organisasi Perburuhan Internasional tentang kesetaraan gender. UN

Women mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan sejalan dengan ini.

dengan semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender

memberikan kontribusi yang signifikan untuk memajukan ekonomi dan

pembangunan berkelanjutan.

Bekerja dengan berbagai mitra, UN Women mempromosikan kemampuan

perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan memengaruhi lembaga

dan kebijakan publik yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam

semua program pemberdayaan ekonomi UN Women menjangkau perempuan yang

paling membutuhkan, sering melibatkan dengan organisasi masyarakat sipil atau

lembaga swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok yang khususnya

terpinggirkan termasuk perempuan pedesaan, pekerja rumah tangga, imigran dan

perempuan berkebutuhan khusus. Tujuan adalah untuk mendapatkan pendapatan

yang lebih tinggi, akses yang lebih baik dan kontrol atas sumber daya dan

keamanan yang lebih besar, Termasuk perlindungan dari kekerasan.39

c. Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM). Kekerasan bisa terjadi di

tempat umum dan rumah tangga. bentuk-bentuk kekerasan seperti: pelecehan

39 ibid

40

seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, perdagangan manusia, kekerasan

seksual dalam pembunuhan terkait gender. Hal tersebut berdampak pada

kesehatan mental baik dari jangka pendek hingga jangka panjang terhadap

perempuan dan anak-anak hingga akhirnya menyebabakan kematian. Kejadian ini

berdampak negatif pada kesejahteraan umum, dan mecegah perempuan

berpartisipasi penuh dalam masyarakat. kekerasan tidak hanya berdampak tidak

baik pada dirinya sendiri, Akan teteapi memberikan rasa malu bagi keluarga

mereka. Masyarakat dan negara pada umumnya membutuhkan biaya yang banyak

untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya biaya perawatan serta biaya hukum

untuk kerugian dalam produktivitasnya yang pada akhirnya berdampak pada

anggaran nasional.40

Setiap negara mempunyai hukum dan kebijakan masing-masing dalam

menghadapi tindak kekerasan. Tantangan dalam setiap negara tersebut masih ada

dalam mengimplementasikan langkah-langkahnya. masih banyak perempuan

kurang terhadap akses layanan dan sektor-sektor seperti kesehatan, polisi,

keadilan serta dukungan sosial untuk memastikan keselamatan perlindungan dan

menghilangkan secara penuh kekerasan berkelanjutan. Hak perempuan untuk

hidup bebas dari kekerasan di tegakkan oleh perjanjian internasional seperti

(CEDAW). Di tingkat global UN Women bekerja untuk memajukan kebijakan

internasional memberikan dukungan kepada Majelis Umum PBB dan Komisi

Status Perempuan, dan memastikan bahwa agenda pembangunan pasca 2015

40 UN Women ‘Ending Violences Against Women’ Dalam http://www.unwomen.org/en/what-we-

do/ending-violence-against-women. Pada 30 April 2019 Pukul 10: 31 WIB 40 ibid

41

termasuk target spesifik untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan

anak perempuan.41

UN Women mendukung Pemerintah dalam mengadopsi dan

memberlakukan reformasi hukum yang selaras dengan standar internasional. UN

Women bekerjasama dengan pemerintah, badan-badan organisasi masyarakat sipil

dan lembaga-lembaga lain untuk mengakhiri kekerasan. UN Women juga

mempromosikan perlunya mengubah norma dan perilaku laki-laki dan

mengadvokasi gender equality dan hak-hak perempuan. UN Women bekerja

dengan pemerintah untuk mengembangkan rencana aksi nasional khusus untuk

mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, memperkuat koordinasi

di antara berbagai pelaku yang diperlukan untuk tindakan berkelanjutan.42

d. Menjaga Perdamaian dan Keamanan

Keterlibatan perempuan dalam perdamaian dan keamanan penting untuk

membangun perdamaian berkelanjutan. Pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan resolusi bersejarah 1325 tentang Perempuan,

Perdamaian dan Keamanan. Resolusi ini, dengan empat pilar (pencegahan,

partisipasi, perlindungan dan pembangunan perdamaian dan pemulihan). Dalam

menanggapi resolusi tersebut, Perempuan di seluruh dunia memimpin gerakan

perdamaian. dengan adanya bukti kuat menunjukkan bahwa partisipasi perempuan

dalam proses perdamaian berdampak lebih lama setelah konflik. Namun,

meskipun demikian, sebagian besar perempuan tetap tidak terlihat dan

41 ibid

42

dikecualikan dari proses perdamaian dan negosiasi. Dari latar belakang tersebut

dan sebagai tanggapan terhadap Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan

UN Women bekerja untuk mempromosikan perdamaian dengan mendukung

perempuan dari semua latar belakang untuk berpartisipasi dalam proses

perdamaian dan mencegah konflik dan membangun perdamaian.43

UN Women mendukung perwakilan dan partisipasi penuh perempuan

dalam semua tingkat proses perdamaian dan upaya keamanan dipandu oleh

delapan resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106,

2122 dan 2242 didukung oleh sejumlah kerangka kerja normatif terkait yang

membentuk agenda perempuan sepeti (CEDAW), Platform Beijing. UN Women

memimpin pelaksanaan agenda Women Peace and Security (WPS) melalui

inisiatif penelitian, pengumpulan data, pertukaran pelajar dan dokumentasi

praktik-praktik baik untuk menginformasikan kebijakan dan pemrograman.44

Dalam mencapai dan memaksimalkan semua tujuan dalam proses

perdamaian dan menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan

yang melanggar hak asasi manusia UN Women bekerja di bidang berikut untuk

mancapai perubahan transformatif:45

- Mediasi dan pencegahan konflik/ Mediation and conflict prevention

- Membangunan perdamaian dan pemulihan/ Peacebuilding and recovery

- Menjaga perdamaian/ Peacekeeping

42 ibid 43 UN Women ‘Peace and Security’ dalam https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-

security Pada 1 Mei 2019 Pukul 10:23 WIB 44 ibid

43

- Mengakhiri impunitas/ Ending impunity

- Melawan tindakan ektrimisme/ Countering violent extremism

- Rencana aksi nasional/ National Action Plans

- Koordinasi dan pelaporan PBB/ UN coordination and reporting

- Keterlibatan dengan Dewan Keamanan/ Engagement with the Security

Council

- Pendanaan Katalytic/ Catalytic funding

e. Aksi Kemanusiaan

Ketika krisis terjadi, kehidupan manusia berubah dalam sekejap.

Kematian, perpindahan (imigrasi), kehancuran infrastruktur berdampak pada

seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari hasil krisis tersebut paling dirasakan

oleh perempuan dan anak-anak dari segala usia. Akibatnya, kebutuhan dan

keperluan mereka berbeda, seperti sumber daya, kapasitas, dan strategi mereka.

Perempuan sering menjadi responden pertama terhadap krisis, dan mereka

memainkan peran sentral dalam kelangsungan hidup dan ketahanan keluarga dan

masyarakat.46

Upaya-upaya kemanusiaan harus mengakui fakta bahwa perempuan dan

anak-anak memiliki banyak kontribusi dalam mempersiapkan, dan merespon

krisis. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang bentuk-

bentuk bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Tindakan kemanusiaan

juga dapat menghadirkan peluang bagi munculnya peran dan hubungan gender

45 ibid 46 UN Women ‘Humanitarian Action’ Dalam http://www.unwomen.org/en/what-we-

do/humanitarian-action Pada 2 Mei 2019 Pukul 11:10 WIB

44

yang baru dan lebih progresif. UN Women berkomitmen untuk memastikan

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat

dari aksi kemanusiaan. pekerjaan UN Women dalam aksi kemanusiaan di pandu

oleh norma dan standar global dan ditetapkan dalam Strategi Kemanusiaan PBB.

UN Women bekerja dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon krisis untuk

mengurangi kerentanan, mengatasi risiko, meningkatkan ketahanan, dan

meningkatkan kepemimpinan perempuan.47 UN Women memenuhi perannya

dalam pencegahan dan pemulihan konflik melalui pekerjaan normatifnya dalam

membantu negara-negara anggota dan PBB untuk mengembangkan dan

mengimplementasikan kebijakan: koordinasi lintas sistem (PBB) dan komunitas

kemanusiaan; dan melalui pemrograman di lapangan. Mandat UN Women di

bidang ini didukung oleh tiga program operasional tentang (pencegahan,

kesiapsiagaan, dan respons krisis).48

f. Keterlibatan Pemuda pada kesetaraan gender/ Youth and gender equality

Strategi kesetaraan gender dan pemuda UN Women adalah respon penting

untuk meningkatkan ketelibatan pemuda untuk memperkuat gender equality dan

pemberdayaan perempuan. Pemuda diseluruh dunia telah menegaskan kehadiran

mereka dan mengangkat suara untuk masa depan masyarakat. Populasi pemuda

secara global mencapai 1,8 miliar hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya,

kebagkitan kaum pemuda merupakan peluang strategis yang luar biasa untuk

47 ibid 48 ibid

45

memanfaatkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki untuk memajukan

tujuan pembangunan global dan nasional.49

Pemuda UN Women dan gender equality didasarkan pada (CEDAW),

Platform Aksi Beijing, Deklarasi Milenium oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, The

World Programme of Action for Youth, dan sejumlah resolusi dan hasil Majelis

Umum PBB tentang pemuda, mengenai gender equality dan pemberdayaan

perempuan, serta dokumen yang telah disepakati. Selain itu, tinjauan global dan

adopsi merupakan agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. yang

berdedikasi, komprehensif, dan transformatif tentang pencapaian kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan untuk semua perempuan dan anak

perempuan.50

UN Women telah menerapkan strategi multilateral dengan

mempertimbangkan tidak hanya bentuk-bentuk advokasi tradisional dan

keterlibatan, tetapi juga teknologi dan pendekatan dalam melibatkan laki-laki dan

perempuan muda. strategi UN Women meliputi kemitraan yang diperkuat dengan

spektrum entitas yang lebih luas, mobilisasi sumber daya, dan pemantauan serta

evaluasi aktif. Strategi gender equality dan pemuda UN Women dikembangkan

melalui tinjauan yang terperinci dan serangkaian konsultasi yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan dalam sistem PBB lainnya termasuk perwakilan

dari sektor publik dan swasta, dan masyarakat sipil.51

49 UN Women ‘Youth and gender equality’ Dalam https://www.unwomen.org/en/what-we-

do/youth Pada 3 Mei 2019 Pukul 19:20 WIB 50 ibid 51 ibid

46

Sebagai langkah pertama, tinjauan yang kompherenshif mengevaluasi

keterlibatan UN Women dengan pemuda untuk gender equality dan menilai posisi

strategis UN Women, baik dalam hal mandat normatif maupun kapasitas

institusionalnya. Setelah tinjauan dilakukan analisis mendalam tentang pekerjaan

organisasi di tingkat nasional dan regional, yang memungkinkan pemahaman

yang lebih dalam tentang praktik-praktik yang muncul tentang keterlibatan

pemuda untuk mempromosikan gender equality di bidang (sosial, politik, dan

ekonomi).

Untuk mendapatkan beragam perspektif dari seluruh dunia, UN Women

membentuk kelompok tugas pemuda, dengan perwakilan titik fokus pemuda dari

tingkat negara, wilayah dan kantor pusat, yang secara terus-menerus dilibatkan

melalui semua tahap pengembangan strategi proses. Kemudian, rancangan strategi

disampaikan kepada pemangku kepentingan internal termasuk kelompok tugas

pemuda yang diikuti dengan draf yang direvisi yang dibagikan kepada audiensi

PBB yang lebih luas melalui jaringan antar lembaga untuk pengembangan

pemuda.

Upaya terpadu dilakukan untuk memasukkan pendapat para pakar

lapangan dan mengumpulkan dukungan yang lebih besar untuk Strategi pemuda

dan gender equality melalui serangkaian konsultasi online dan offline dengan

beragam mitra dari masyarakat sipil, terutama organisasi pemuda dan yang

47

dipimpin oleh pemuda, organisasi sektor swasta yang bekerja pada isu pemuda,

dan lembaga sektor publik.52

g. Perencanaan Nasional dan Pemerintahan

Ketidaksetaraan gender mengimplementasikan kegagalan suatu

pemerintahan. Rencana nasional, kebijakan, kelembagaan dan anggaran

mencerminkan bagaimana pemerintah menerjemahkan komitmen untuk

kesetaraan gender dalam hasil untuk perempuan. UN Women bekerja lintas aspek

pemerintahan mempercepat kemajuan menuju gender equality. UN Women

membantu menjembatani keterputusan antara strategi pembangunan nasional dan

rencana gender equality. Untuk mereformasi institusi publik UN Women

mendukung langkah-langkah seperti menumbuhkan kapasitas pejabat publik

untuk mengintegrasikan langkah-langkah gender equality dalam rencana dan

anggaran, dan memilih indikator kinerja untuk pengawasan.53

UN Women menganjurkan pembiayaan publik yang transparan dan

memadai untuk kesetaraan gender, termasuk melalui adopsi anggaran responsif

gender yang menyalurkan sumber daya yang memadai untuk perempuan dan laki-

laki. Keterlibatan dengan advokat kesetaraan gender membantu memperkuat

keterampilan mereka untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik dan

meminta pertanggungjawaban pemerintah. Dalam Majelis Umum PBB, Komisi

PBB tentang Status Perempuan dan di tempat lain, UN Women memainkan peran

52 ibid 53 UN Women ‘Governance and national planning’. Dalam

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning Pada 4 Mei 2019

Pukul 15:34 WIB

48

sentral dalam mendukung kerangka kerja normatif yang lebih kuat untuk

pembiayaan gender equality, dan memperkuat kapasitas sektor publik dan

akuntabilitas. Berbagai mitra kami meliputi keuangan, perencanaan dan

kementerian sektor, pemerintah daerah, anggota parlemen, kelompok masyarakat

sipil, dan organisasi akademik. untuk menjangkau penyedia bantuan mengarahkan

kebijakan dan mekanisme koordinasi untuk mencapai gender equality.54

h. Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2015, negara-negara menyepakati perlunya pembiayaan

komprehensif untuk pembangunan dan mengadopsi agenda pembangunan

berkelanjutan dan memetakan perjanjian global universal yang mengikat secara

hukum tentang perubahan iklim. Gender equality adalah hak mutlak semua orang.

Memenuhi hak ini adalah kesempatan terbaik yang dimiliki dalam menghadapi

beberapa tantangan paling mendesak saat ini dari krisis ekonomi dan kurangnya

perawatan kesehatan, perubahan iklim, kekerasan terhadap perempuan dan

meningkatnya konflik. Perempuan tidak hanya lebih dipengaruhi oleh masalah-

masalah tersebut tetapi juga memiliki ide dan kepemimpinan untuk

menyelesaikannya. Diskriminasi gender masih menahan terlalu banyak

perempuan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.55

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015

54 ibid 55 UN Women ‘Sustainable Development’. Dalam http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-

2015 Pada 7 Mei 2019 Pukul 15:31 WIB

49

mewujudkan jalan untuk kemajuan yang berkelanjutan. Mencapai gender equality

dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari masing-masing

negara anggota. Hanya dengan memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak di

semua tingkatan untuk mendapat keadilan untuk bekerja disemua tingkatan dan

mempertahankan lingkungan hidup bersama untuk generasi mendatang.56

i. HIV dan AIDS

Ketimapangan gender serta Kesenjangan ekonomi berdampak pada

penyebaran HIV dan AIDS. dapat tersebut meningkatkan tingkat infeksi dan

kesehatan hingga mengurangi kemampuan perempuan dan anak-anak untuk

mengatasi epidemi. Kekerasan seksual, pelanggaran yang meluas terhadap hak-

hak perempuan, memperburuk risiko penularan HIV. Bukti menunjukkan bahwa

pernikahan dapat menjadi faktor risiko utama, terutama bagi perempuan muda dan

anak perempuan. Banyak perempuan yang hidup berjuang dengan HIV dengan

stigma dikucilkan, diperburuk oleh kurangnya hak mereka. Perempuan pada

umumnyayang terjangkit HIV menanggung beban perawatan yang tidak

proporsional sampai meninggal karena AIDS.57

UN Women membawa perspektif gender equality dan hak asasi manusia

ke dalam kerjanya tentang perempuan dan HIV dan AIDS. dengan mempelopori

strategi yang membuat hubungan yang jelas dengan faktor-faktor yang mendorong

epidemi, seperti kekerasan terhadap perempuan, penolakan hak-hak hukum dan

partisipasi terbatas perempuan dalam pengambilan keputusan. Strategi tunggal

56 ibid

50

yang paling penting adalah memberdayakan perempuan dan menjamin hak-hak

mereka sehingga mereka dapat melindungi diri dari infeksi mengatasi stigma dan

mendapatkan akses yang lebih besar ke perawatan, perawatan dan dukungan.58

Program UN Women membantu memperkuat suara perempuan yang hidup

dengan HIV, menggunakan strategi yang mempromosikan kepemimpinan mereka

dan partisipasi yang berarti dalam semua keputusan dan tindakan untuk

menanggapi epidemi. dan mencari cara untuk mengintegrasikan kesetaraan gender

dan hak-hak perempuan ke dalam strategi, kebijakan, anggaran, lembaga dan

kerangka kerja akuntabilitas. Beberapa inisiatif membahas berbagai persimpangan

antara HIV dan kekerasan terhadap perempuan. untuk memajukan akses keadilan

bagi perempuan dalam konteks HIV dengan fokus pada hak milik dan hak waris.

Program UN Women dipandu oleh norma dan standar global, seperti

Deklarasi Politik tahun 2016 tentang HIV dan AIDS: Jalur cepat untuk

mempercepat perlawanan HIV dan mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030,

Konvensi penghapusan diskriminasi dari semua bentuk diskriminasi terhadap

perempuan (CEDAW), Platform Aksi Beijing dan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Pada juni 2012, UN Women menjadi agensi sponsor ke-11

UNAIDS, sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa gender equality

merupakan aksi global HIV dan AIDS.59

57 UN Women ‘HIV and AIDS’ Dalam http://www.unwomen.org/en/what-we-do/hiv-and-aids Pada 8 Mei 2019 Pukul 20:20 WIB 58 ibid 59 ibid