bab iii hasil penelitian dan analisis a. hasil penelitian. 1

122

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN.

1. KETIDAKSINKRONAN ANTARA PERDA NO. 1

TAHUN 2012 DENGAN RENCANA STRATEGIS

DAN RENCANA KERJA.

a. Landasan Hukum Bagi Pelaksanaan Renja

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Salatiga.

Dalam setiap tindakan atau kebijakan

yang diambil oleh pemerintah harus mempunyai

landasan hukum.1 Dikatakan mempunyai

landasan yuridis, apabila ia mempunyai dasar

1 selain landasan hukum atau landasan yuridis, setiap kebijakan

juga mempunyai landasan filosofis dan landasan sosiologis. Suatu kebijakan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan-rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) apabila dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (way of life) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika suatu bangsa. Adapun suatu kebijakan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dapat dilaksanakan secara efektif dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Arie Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012.

123

hukum (rechtsgrond) atau legalitas terutama pada

kebijakan itu diambil atau lahir. Urgensi

landasan yuridis ini dalam pengambilan

kebijakan akan menunjukkan:

1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat

kebijakan. Setiap kebijakan harus dibuat oleh

badan atau pejabat yang berwenang. Kalau

tidak, kebijakan itu batal demi hukum (van

rechtswege nietig).

2) Keharusan adanya kesesuaian

antarakebijakan dengan peraturan

perundang-undangan. Apabila tidak,

kebijakan itu dapat dibatalkan (vernietigbaar).

3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Apabila tata cara itu tidak diikuti, kebijakan

mungkin batal demi hukum atau belum

mempunyai kekuatan hukum mengikat.2

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016

adalah dokumen resmi yang menjadi payung

hukum dalam perencanaan pembangunan

daerah. Landasan hukum pelaksanaan rencana

2Bandingkan dengan I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a,

Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.

124

kerja pembangunan bidang ciptakarya dan tata

ruang kota dalam RPJMD kota Salatiga Tahun

2011-2016 dilandasi oleh beberapa peraturan

perundang-undangan berikut, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;


tentang Keuangan Negara;


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;


tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

125


tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;


tentang Penataan Ruang;


tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;


tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;


tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;


tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

126


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;


tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat;


tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan

DaerahProvinsidanPemerintahanDaerahKa

bupaten/Kota;


tentang Organisasi Perangkat Daerah;


tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

127


tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

23) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

25) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan

128

Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

131.33-503 Tahun 2011 tentang Pengesahan

Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi

Jawa Tengah;

28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2005-2025;

29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029;

30) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun

2011 Tentang Percepatan Pencapaian Target

RAD MDG’s Provinsi Jawa Tengah Tahun

2011-2015;

31) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

129

Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2007-2012;


Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kota Salatiga;


Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Salatiga;


Tahun 2011 tentang Perubahan Atas



Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;


Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas



Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor

130

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;



Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota

Salatiga;


Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan;


Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun

2005-2025;


Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;


Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.


Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;


Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

131


Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;


Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;


Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu.

b. Rencana Kerja Kota Salatiga

Proses penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016

dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1) Proses Teknokratik : menggunakan metoda

dan kerangka berpikir ilmiah yang

merupakan proses keilmuan dalam

memperoleh pengetahuan secara sistematis

terkait perencanaan pembangunan

berdasarkan bukti fisik, data dan informasi

yang akurat, serta dapat

dipertanggungjawabkan untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2) Proses Partisipatif : perencanaan yang

melibatkan stakeholders yaitu pemerintah,

masyarakat dan swasta, dimana keterlibatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan

132

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi

dan menciptakan konsensus atau

kesepakatan pada semua tahapan penting

pengambilan keputusan, seperti perumusan

prioritas isu dan permasalahan, perumusan

tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas

program;

3) Proses Politik : pemilihan langsung Walikota

dan Wakil Walikota menghasilkan rencana

pembangunan hasil proses politik (public

choice theory of planning) khususnya

penjabaran visi dan misi dalam RPJMD. Oleh

karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda pembangunan yang

ditawarkan Walikota pada saat kampanye

kedalam rencana pembangunan jangka

menengah dan merupakan kontrak politik

antara masyarakat dan Walikota terpilih;

4) Proses Bottom-Up dan Top-Down : pendekatan

dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah

dalam perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan serta rencana hasil

proses dari bawah ke atas dan dari atas ke

bawah yang diselaraskan melalui

133

Musrenbang yang dilaksanakan baik di

tingkat nasional, propinsi, kota, kecamatan

dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi

dan sinergi pencapaian sasaran rencana

pembangunan nasional dan rencana

pembangunan daerah.3

c. Pelaksanaan Renja Pembangunan pada Bidang

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. Adapun

Susunan Organisasi Dinas Cipta karya dan Tata

Ruang Kota Salatiga terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahi :

a) Sub Bag Perencanaan, Evaluasi, dan

Pelaporan;

b) Sub Bag Keuangan;

c) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.

3Naskah akademik RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016, hlm.

8.

134

3) Bidang Tata Ruang dan Bangunan ,

membawahi :

a) Seksi Pemetaan;

b) Seksi Pemanfaatan;

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

4) Bidang Cipta Karya, membawahi:

a) Seksi Gedung;

b) Seksi Perumahan dan Permukiman;

c) Seksi Sanitasi dan Air Bersih.

5) Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan,

membawahi:

a) Seksi Pertamanan;

b) Seksi Penerangan Jalan;

c) Seksi Pemakaman Umum.

6) Bidang Kebersihan, membawahi:

a) Seksi Kebersihan Jalan;

b) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;

c) Seksi Penyuluhan dan Pengelolaan

Sampah Lingkungan.

7) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari

a) UPT TPA Sampah;

b) UPT Rusunawa.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

135

d. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana

Kerja tahun Anggaran 2014 adalah untuk

memberikan arah dan gambaran serta kebijakan

yang akan diambil dalam menentukan kinerja

pada Tahun 2014 nanti serta untuk memperoleh

perencanaan kinerja dan pencapaian sasaran

teknis terhadap pelaksanaan tugas yang efektif

dan efisien.Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

adalah :

1) Merupakan pedoman untuk meningkatkan

kinerja Dinas Cipta Karya dan tata Ruang

Kota Salatiga;

1) Merupakan pedoman untuk

pengukuran kinerja aparatur Kota

Salatiga di Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Salatiga;

2) Merupakan Pedoman untuk

pengambilan kebijakan yang diperlukan,

menentukan skala peioritas dalam

pembangunan keciptakaryaan dan tata

136

ruang Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Salatiga pada tahun 2014.

e. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Cipta karya dan

Tata Ruang Kota Salatiga adalah :

1) Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai Dinas

Cipta karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

dengan susunan Rencana Kinerja adalah

untuk :

a) Menentukan arah kebijakan yang akan

diambil untuk menentukan kegiatan yang

ingin dilaksanakan pada tahun 2014 dan

prakiraan tahun 2015;

b) Menjabarkan kebijakan yang telah

diusung dalam RPJMD dan Renstra Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

Tahun 2012-2016;

c) Menjaring aspirasi masyarakat dalam

menentukan kegiatan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

2) Sasaran Renja Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Salatiga, yaitu:

a) Meningkatkan pelayanan yang prima

didukung dengan prasarana kebersihan,

137

pertamanan, penerangan jalan dan

pemakaman;

b) Meningkat akan peran serta masyarakat

dalam menciptakan kebersihan/

keindahan, kerindangan, pengawasan dan

pengendalian tata ruangkota;

c) Meningkatkan kemandirian masyarakat

dalam pengelolaan permukiman;

d) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).4

f. Ketidaksinkronan RENSTRA dan RENJA Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

Terhadap PERDA No. 1 Tahun 2012 Tentang

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016.

Berdasarkan Pasal 6 Permen PU

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas

dan wewenang menyelenggarakan Pelayanan

Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut

terdiri atas jenis pelayanan dasar, sasaran,

4Renja Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2015.

138

indikator, dan batas waktu pencapaian. Terkait

dengan pelayanan dasar, Pasal 7 Permen PU

menyebutkan bahwa SPM Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang meliputi jenis

pelayanan dasar :

1) Sumber Daya Air. Penyediaan air baku

untuk kebutuhan masyarakat dengan

indikator :

a) Persentase tersedinya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari; dan

b) Persentase tersedinya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang

sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

2) Jalan. Penyediaan jalan untuk melayani

kebutuhan masyarakat dengan indikator:

a) Persentase tingkat kondisi jalan

kabupaten/kota baik dan sedang;dan

b) Persentase terhubungnya pusat-pusat

kegiatan dan pusat produksi

(konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.

3) Cipta Karya

139

a) Penyediaan air minum dengan indikator

persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman;

b) Penyediaan sanitasi dengan indikator :

1. persentase penduduk yang terlayani

sistem air limbah yang memadai;

2. persentase pengurangan sampah di

perkotaan;

3. persentase pengangkutan sampah;

4. persentase pengoperasian Tempat

Pembuangan Akhir (TPA);dan

5. persentase penduduk yang telayani

sistem jaringan drainase skala kota

sehingga tidak terjadi genangan (lebih

dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2

kali setahun.

c) Penataan Bangunan dan Lingkungan

dengan indikator persentase jumlah Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) yang

diterbitkan;

d) Penanganan Permukiman Kumuh

Perkotaan dengan indikator persentase

berkurangnya luasan permukiman kumuh

di kawasan perkotaan.

140

e) Jasa Konstruksi.

1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa

Konstruksi dengan indikator

persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis

informasi Tingkat Kabupaten/Kota

pada Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI);dan

2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan

indikator persentase tersedianya

layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

(IUJK) dengan waktu penerbitan

paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja

setelah Persyaratan Lengkap.

f) Penataan Ruang

1. Informasi Penataan Ruang dengan

indikator persentase tersedianya

informasi mengenai rencana tata ruang

(RTR) wilayah Kabupaten/Kota

berserta rencana rincinya melalui peta

analog dan peta digital;dan

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Publik dengan indikator

persentase tersedianya luasan RTH

141

publik sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan.

Mengacu pada ketentuan diatas,

pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta

karya dan Tata Ruang Kota Salatiga meliputi :

1) Pelayanan Kebersihan/ Persampahan;

2) Pelayanan Pertamanan;

3) Pelayanan Penerangan Jalan;

4) Pelayanan Pemakaman;

5) Pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota;

6) Pelayanan Penghunian Rusunawa;

7) Pelayanan rehab rumah tidak layak huni.

Jenis program dan kegiatan dari ketujuh

pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga tersebut

adalah:

1) Program Administrasi Perkantoran. Program

tersebut terdiri dari:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik;

c) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

d) Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan;

142

e) Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor;

g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan;

i) Penyediaan Makanan dan Minuman;

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah;

k) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan

Keamanan;

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur. Program peningkatan tersebut

terdiri dari:

a) Pengadaan Mebeleur;

b) Pengadaan Perlengkapan Kantor;

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas Operasional;

d) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor;

e) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Listrik;

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman;

g) Pembangunan Gedung Kantor;

143

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

yang terdiri dari:

a) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;

b) Program Rehabilitasi Pemeliharan Jalan

dan Jembatan;

c) Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan (Trotoar);

d) Rehabilitasi Pemeliharaan kanstin

(Pengecatan Kanstin);

e) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku;

f) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pengambilan dan saluran Pembawa;

g) Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

h) Pengembangan Distribusi Air Minum;

i) Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah;

j) Fasilitas Pembinaan Teknik Pengelolaan

Air Minum;

k) Fasilitas Pembinaan Pengelolaan Air

Limbah;

l) Program Pemanfaatan Ruang;

m) Survey dan Pemetaan Fasilitas

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pemanfaatan Ruang;

144

n) Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang;

o) Fasilitas Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian Ruang;

p) Pengawasan Pemanfaatan Ruang;

q) Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupaten/Kota;

r) Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan tentang Rencana Tata Ruang;

s) Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan;

t) Penyediaan Prasarana dan Sarana


u) Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Persampahan;

v) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan;

w) Penyusunan Kebijakan Managemen


x) Bimbingan teknis Persampahan.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan

Ketenagalistrikan. Program ini terdiri dari:

145

a) Pembangunan Sarana Prasarana

Ketenagalistrikan;

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ketenagalistrikan.

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH). Bentuk program pengelolaan RTH

berupa Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pertamanan

6) Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Program ini terdiri dari:

a) Pembangunan Sarana Prasarana

Pemakaman;

b) Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pemakaman.

7) Program Pengembangan Data Informasi.

Kegiatan yang terkait dengan Program ini

adalah Penyusunan dan Pengumpulan Data

Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan;

8) Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan. Bentuk kegiatan dari program ini

adalah Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana Dasar Permukiman Berbasis

Masyarakat;

146

9) Program Lingkungan Sehat Perumahan, yang

berupa Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Bagi Masyarakat Miskin;

10) Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan, yaitu program yang berupa

Penataan Lingkungan Permukiman

Penduduk Pedesaan;

11) Program Pengembangan Perumahan

(Rusunawa), yaitu program Pembangunan

Utilitas Rusunawa.

Dalam pelaksanaanya dan berdasarkan

hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga,

terdapatkan kegiatan yang tidak sinkronantara

RPJMDdan RENSTRA Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2011-2016.

Adapun kegiatan yang ada dalam RPJMD tetapi

tidak ada dalam RENSTRA adalah :

1) Jumlah lampu untuk jalan lingkungan yang

terbangun di 4 kecamatan

2) Jumlah titik lampu yang di meterisasi LPJU

3) Terlaksananya pemeliharaan berkala listrik

4) Paket Pembangunan Pagar TPU Ngemplak

yang terealisir

147

5) Luas turap, talud, bronjong makam ngemplak

(M2)

6) Luas angapuro makam terbangun (M2)

7) Luasan pagar TPU Blondo celong terbangun

(m2)

8) Luasan TPU Salib Putih terbangun (m2)

Ketidaksinkronan tersebut juga diperkuat

oleh beberapa kegiatan yang tidak tertuang

dalam RENSTRA maupun RPJMD tahun 2011-

2016, tetapi ada dalam Rencana Kerja Dinas

Ciptakarya dan Tata Ruang Kota Salatiga

meliputi :

1) Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung

Kantor;

2) Pembangunan Pusat Rehabilitasi Akibat

Dampak Rokok;

3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

4) Pengembangan Taman Rekreasi;

5) Pembangunan Utilitas Rusunawa

Akibat adanya kegiatan baru yang muncul

yang tidak sinkron dengan RPJMD yang telah

dibuat sebelumnya membawa dampak beban

pekerjaan di Dinas Cipta karya menjadi

148

bertambah dan ada sebagian pekerjaan yang

tidak dapat diselesaikan, diantaranya :

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Tahun 2013 dari 49 Pekerjaan hanya

diselesaikan 42 pekerjaan.

2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

kantor Tahun 2013 dari 17 pkerjaan hanya

dapat diselesaikan 11 pekerjaan

3) Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi

dengan Kegiatan Pembangunan Wisata

kuliner Exs Terminal Soka yang telah

direncanakan pembangunannya sejak tahun

2012 sampai dengan tahun 2013 belum dapat

dilaksanakan.

4) Pembangunan Pusat Rehabilitasi Akibat

Dampak Rokok oleh Cukai Rokok

pengerjaannya sudah dijadwalkan sejak

tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 belum

dapat dilaksanakan.

Hasil capaian kinerja yang diambil dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Salatiga sebesar 65 % maka didapat

kesimpulan bahwa beban pekerjaan di Dinas

149

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga dirasa

cukup berat dengan adanya penambahan

kegiatan yang tidak direncanakan dalam RPJMD

Kota Salatiga Tahun 2011-2016.

Berikut ini fakta riil ketidak sinkronan

antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis

(Renstra) dan RPJMD pada Dinas Ciptakarya

dan Tata Ruang Kota Salatiga Bidang Ciptakarya

:

Tabel 1.

Indikasi Rencana Program Prioritas,sinkronisasi

antara RPJMD,RENSTRA dan RENJA Dinas

Ciptakarya dan Tata Ruang

Bidang Ciptakarya

150

RPJMD (2011- 2016) RENSTRA RENJA

Program Peningkatan Sarana

prasarana Aparatur

(Pembangunan Gedung Kantor):

- Jumlah Unit Gedung Kantor

yang terbangun:

Th.2012 : 2 unit

Th.2013 : 10 unit

Th,2014 : 5 unit

Th,2015 : 1 unit

Th 2016 : 1 unit

- Jumlah kegiatan perencanaan

dan pengawasan

pembangunan gedung yang

dilaksanakan:

Th.2012 : 1 kegiatan

Th.2013 : 5 kegiatan

Th,2014 : 3 kegiatan

Th,2015 : 1 kegiatan

Th 2016 : --

- Rehabilitasi Gedung kantor :

-

(tidak terencana)

Th.2012 : 2 unit

Th.2013 : 10 unit

Th,2014 : 5 unit

Th,2015 : 1 unit

Th 2016 : 1 unit

Th.2012 : 1 keg

Th.2013 : 5 keg

Th,2014 : 3 keg

Th,2015 : 1 keg

Th 2016 : --

(tidak

terencana)

Th.2012 : 11 unit

Th.2013 : 32 unit

Th,2014 : 8 unit

Th,2015 : 5 unit

Th 2016 : - unit

Th.2012 : 2 keg

Th.2013 : 1 keg

Th,2014 : 1 keg

Th,2015 : - keg

Th 2016 : --

Th.2012 : unit

Th.2013 : 5 unit

Th,2014 : 1 unit

Th,2015 : - unit

Th 2016 : --

151

Data yang disajikan menunjukkan bahwa

dari segi kuantitatif terdapat

ketidaksinkronan antara realisasi

perencanaan Renja yang melebihi target

perencanaan dan ada yang tidak terlaksana

ada yang melebihi target dari yang

direncanakan.

2. DAMPAK YANG MUNCUL AKIBAT

KETIDAKSINKRONAN ANTARA PERDA NO. 1

TAHUN 2012 TENTANG RPJMD KOTA

SALATIGA TAHUN 2011-2016 DENGAN

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA

RUANG KOTA SALATIGA

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan

pembangunan di bidang ciptakarya dan tata ruang

merupakan ”gap expectation” antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di

masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan

dibuat. Permasalahan yang dihadapi Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga tersebut

adalah :

152

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sampah sehingga sampah hanya

dibuang ke TPA, belum ada upaya untuk

mengolah sampah menjadi bahan yang berguna;

b. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan

berupa gerobag roda tiga, TPS, TPST;

c. Kurangnya lahan tempat pembuangan akhir

sampah dan meningkatnya volume sampah dan

belum adanya pengurangan sampah dengan

system 3 R;

d. Belum adanya pemilahan sampah organic dan

non organic;

e. Sarana dan prasarana pemisahan sampah

organic dan unorganik belum memadai;

f. Perlu adanya upaya untuk menumbuhkan

kesadaran masyarakat untuk pengelolaan

sampah mulai dari sumbernya;

g. Kurangnya bantuan teknis kepada masyarakat

dalam mengelola sampah rumah tangga;

h. Pemberdayaan pengolahan sampah belum

didukung dengan fasilitas dan pengembangan

manfaat hasil pengolahan sampah;

153

i. Belum ada penetapan Peraturan daerah (Perda)

tentang kebijakan pengembangan prasarana

sarana persampahan;

j. Kurangnya managemen pengelolaan sampah

dan kerjasama antar lembaga dalam

pengembangan sarana prasarana pengelolaan

sampah;

k. Alih fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan

peruntukannya;

l. Belum semua kawasan dikembangkan sesuai

Rencana tata Bangunan dan Lingkungan;

m. Kurangnya SDM yang berlatar belakang

pendidikan teknik sipil;

n. Kurangnya sarana prasarana fasilitas umum

perumahan;

o. Kurangnya aplikasi terapan untuk

merencanakan rumah sehat sederhana yang

terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah;

p. Belum adanya rencana Umum Tata Ruang Kota

untuk Wilayah Kecamatan;

q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

peruntukannya dan fungsi lingkungan;

154

r. Rendahnya peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan dan pengendalian ruang;

s. Kurangnya kesadaran masyarakat akan alih

funsi penggunaan lahan yang sesuai untuk

peruntukannya;

t. Belum optimalnya system informasi data

keciptakaryaan.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi

oleh Dinas, maka akibat atau dampak yang muncul

di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

adalah:

a. Bidang Tata Ruang dan Bangunan

1) Belum semua kawasan dikembangkan

melalui Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan;

2) Alih fungsi bangunan yang tidak sesuai

dengan peruntukannya;

3) Belum adanya Rencana Umum Tata Ruang

Kota untuk Wilayah Kecamatan;

4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam



155

5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan

alih fungsi penggunaan lahan sesuai

peruntukannya;

6) Kurangnya SDM akan kemampuan

peningkatan jasa konstruksi;

b. Bidang Cipta Karya

1) Kurangnya sarana prasarana fasilitas umum

perumahan;

2) Kurangnya aplikasi terapan untuk

merencanakan rumah sederhana sehat.

Sederhana yang terjangkau masyarakat

berpenghasilan rendah;

3) Kurangnya pengawasan dan kebjakan

pembangunan perumahan;

4) Belum optimalnya system informasi data

keciptakaryaan dan tata ruang;

c. Bidang Kebersihan

1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam


dibuang ke TPA belum ada upaya untuk

mengolah sampah menjadi bahan yang

berguna;

2) Masih kurangnya sarana prasarana

persampahan;

156

3) Kurangnya lahan tempat pembuangan akhir

sampah dan meningkatnya volume sampah

dan belum adanya pengurangan timbunan

sampah dengan system 3 R

4) Belum ada pemilahan sampah organic dan

unorganik;

5) Sarana dan prasarana pemilahan sampah


6) Perlu adanya upaya untuk menumbuhkan



7) Kurangnya bantuan teknis kepada

masyarakat dalam pengelolaan sampah

rumah tangga;

8) Pemberdayaan pengolahan sampah belum

didukung dengan fasilitas dan

pengembangan manfaat hasil pengolahan

sampah;

9) Belum ada penetapan Peraturan Daerah

(Perda) tentang kebijakan pengelolaan

persampahan;

10) Kurangnya managemen pengelolaan sampah


157


sampah.

d. Bidang Keindahan Kota

1) Belum terwujudnya taman kota yang

representative sebagai sarana public;

2) Belum terwujudnya taman bermain bagi

anak-anak yang representative sebagai arena

bermain bagi anak-anak dalam rangka

menunjang kota layak anak;

3) Belum tersedianya taman pemakaman umum

di Kecamatan Argomulyo;

4) Belum semua penerangan jalan dimeterisasi

dan menggunakan lampu hemat energy

sehingga tariff rekening listrik masih cukup

tinggi;

5) Masih terbatasnya sarana prasarana

perawatan LPJU berupa Mobil Crane untuk

melaksanakan perawatan lampu penerangan

jalan +/- 7000 titik.

B. ANALISIS.

1. KETIDAKSINKRONAN ANTARA PERDA NO. 1

TAHUN 2012 DENGAN RENCANA STRATEGIS

DAN RENCANA KERJA

158

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Salatiga dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya mengacu pada RPJMD Tahun 2011-2016

serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2016

tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak

kegiatan yang muncul dikarenakan adanya

permintaan masyarakat maupun kebutuhan

Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

Kegiatan Pembangunan yang muncul setelah

tersusunnya RPJMD maupun Renstra dan

merupakan aspirasi masyarakat ternyata dalam

pelaksanaannya banyak mengalami kendala

terutama karena banyaknya pekerjaan yang harus

diselesaikan dalam waktu satu kali anggaran yang

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan tidak dapat diselesaikan sehingga

kegiatan tersebut diluncurkan pada tahun

berikutnya. Dan Kegiatan yang harus dikerjakan

pada tahun tersebut juga banyak pekerjaan sehingga

pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan menjadi

tertunda kembali dan diluncurkan lagi pada tahun

berikutnya, hal tersebut membuat beban kerja

semakin bertambah.

159

Di dalam negara hukum dipersyaratkan

adanya asas legalitas (due process of law), yaitu segala

tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan

kenegaraan dan pemerintahan harus di dasarkan

atas peraturan perundang-undangan yang sah dan

tertulis. Aturan hukum harus ada terlebih dahulu

sebagai landasan bagi pejabat atau administrasi

pemerintahan.5 Sehingga Pemerintah Kota Salatiga

khususnya Dinas Tata Ruang Dan Ciptakarya dalam

melaksanakan tugas dan wewenang harus dilandasi

oleh peraturan perundang-undangan, yaitu

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang RPJMD

Kota Salatiga, Renstra dan Renja.

Dalam sudut pandang penulis setiap

pelaksanaan Renstra dan Renja harus sesuai dan

berlandaskan kepada aturan yang ada yaitu Perda

No. 1 Tahun 2012 Tentang RPJMD. Hal ini mengacu

pada teori jenjang norma hukum (Stufenbau Das

Recht) Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa:

dalam pembentukan norma hukum yang lebih

rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi,

norma yang lebih tinggi pembentukannya

5Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum

Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 75.

160

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi

dan regressus (rangkaian proses pembentukan

hukum) diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi

(grundnorm) yang menjadi dasar tertinggi validitas

keseluruhan tatanan hukum.6

Pendapat dari Hans Kelsen diatas diperkuat

oleh pendapat dari Hans Nawiasky. Menurut beliau

bahwa suatu norma hukum dari negara manapun

selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma

yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar

pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih

tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada

norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu

norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.7

Dengan demikian, pelaksanaan Renja oleh

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota Salatiga

harus sesuai, bersumber dan berdasarkan pada

Peraturan yang lebih tinggi yaitu Perda No. 1 Tahun

2012. Namun dari hasil penelitian yang telah

dilakukan, ditemukan bahwa secara normatif

pelaksanaan Renstra dan Renja yang dilakukan oleh

6Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cet.

Keenam, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 176. 7Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Op Cit, hlm. 71.

161

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang tersebut tidak

sinkron dengan Perda No.1 Tahun 2012 Tentang

RPJMD. Secara hukum ketidaksinkronan tersebut

dapatmenimbulkan dampak batal demi hukum.

Karena pada dasarnya RPJMD Merupakan pedoman

bagi SKPD untuk membuat acuan bagi

pembangunan daerah kota Salatiga. Hal ini

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 – 8 Perda

No. 1 Tentang RPJMD yang mengamanatkan bahwa:

Pasal 6

RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan Daerah sebagai

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam penyusunan Rencana Strategis dan sebagai

acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun

terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun

2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam

RKPD.

Pasal 7

RPJMD Tahun 2011-2016 wajib dilaksanakan oleh

Walikota dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan di Daerah.

162

Pasal 8

RPJMD Tahun 2011-2016 menjadi pedoman bagi

SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai

acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di

Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun

2016.

Ditinjau dari perpektif tujuan hukum,8 maka

RENJA yang tidak sinkron dengan RPJM tidak

8Menurut Gustav Radbrugh tujuan hukum ada tiga, yaitu:

1. Kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

2. keadilan. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: a. keadilan umum (justisia generalis) atau keadilan legal, yaitu

keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum;

b. keadilan khusus. Yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: pertama, Keadilan distributif (justisia distributiva), yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum; kedua, Keadilan komutatif (justisia commutativa), yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi; dan ketiga, Keadilan

163

memberikan kepastian hukum. Namun demikian

apa yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kota

Salatiga lebih menitikberatkan pada aspek

kemanfaatan dan keadilan masyarakat.

Kemanfaatan dan keadilan masyarakat tersebut

dapat terlihat dari adanya permintaan dari

masyarakat mengenai program-program yang lebih

diprioritaskan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kota Salatiga dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya mengacu pada RPJMD Tahun 2011-2016

serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2016

tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak

kegiatan yang muncul yang tidak sesuai atau

sinkron dengan apa yang diatur dalam RPJMD serta

Renstra yang dikarenakan adanya permintaan

masyarakat maupun kebutuhan Pemerintah Daerah

vindikatif (justitia vindicativa), yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

c. Aequitas. Yaitu keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi dari pada orang yang bersangkutan.

3. Daya guna. Daya Guna (doelmatigheid). Yang dimaksud dengan daya guna adalah bahwa dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Lihat Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013. hlm. 7

164

Kota Salatiga. Hal ini memang sering terjadi dimana

asas kepastian hukum sering bertentangan dengan

asas keadilan dan kemanfaatan. Jika kepastian

hukum lebih dikedepankan maka keadilan dan

kemanfaatan akan disingkirkan. Sebaliknya jika

keadilan dan kemanfaatan yang lebih dikedepankan

niscaya kepastian hukum akan tersingkir.

Oleh sebab itu, meskipun setiap tindakan

pemerintah harus dilandasi atau didasarkan atas

aturan yang tertulis, namun Tidak menuntup

kemungkinan pemerintah dalam menjalankan

tugasnya dapat menyimpangi atau tidak

berdasarkan aturan yang ada melainkan

berdasarkan pada asas diskresi. Terkait dengan hal

ini Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi

mengatakan bahwa:

Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan yang

hanya mendasarkan kepada asas legalitas di negara

hukum yang modern ini dirasakan sudah tidak

memadai lagi. Hal ini dikarenakan pemerintah

sekarang ini tidak hanya mengurusi masalah

keamanan dan ketertiban saja (negara penjaga

malam /nachtwachtersstaat), melainkan pemerintah

pada saat ini juga menjalankan fungsi bestuurzorg

165

yaitu untuk mensejahterakan warga masyarakatnya.

Oleh karena itu dalam negara kesejahteraan

(welfarestate), jika pemerintah dalam menjalankan

kekuasaannya hanya mendasarkan pada perintah

undang-undang maka kesejahteraan warga

masyarakat tersebut tidak dapat tercapai.

Sebagaimana diketahaui bahwa undang-undang

selalu mengadung kelemahan yaitu undang-undang

akan selalu tertinggal oleh dinamika yang terjadi di

dalam masyarakat.9

Pendapat diatas, diperkuat oleh pendapat H.D.

Sout yang berpendapat bahwa:

“Perluasan fungsi pelayanan negara sebagai

akibat perkembangan konsep negara kesejahteraan

beriringan dengan langkah mundur pembuat

undang-undang. Tindakan pemerintah diatur lebih

sedikit dalam undang-undang formal. Memang

benar banyak sekali undang-undang, namun lebih

sedikit yang mengatur negara. Hal ini karena

pemerintah dalam mempengaruhi kehidupan warga

negara dengan cara yang berbeda, melalui

penggunaan saran perintah atau larangan undang-

9 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Op Cit, hlm. 77-78.

166

undang. Sekarang, fungsi pelayanan negara itu

mengarah pada pengurangan arti umum, yakni

pengertian dilarang atau dilarang yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan. Langkah

mundur pembuat undang-undang ini mengambil

dua bentuk yang berbeda; delegasi wewenang

pembentukan peraturan kepada organ pemerintah

dan secara besar-besaran memberikan wewenang

pemerintahan yang bersifat diskresi. Fungsi

instrumental kebijakan membawa serta penyerahan

penetapan norma pembuat undang-undang kepada

organ pemerintah. Pembuat undang-undang

mendelegasikan pembuatan peraturan perundang-

undangan kepada organ pemerintah tanpa banyak

menetapkan batasan-batasannya.Organ pemerintah

menetapkan berbagai norma yang relevan, dalam

sekian banyak undang-undang yang wewenang

penentuan normanya didelegasikan kepada organ

pemerintah. Hanya keputusan-keputusan yang

sangat penting dalam masyarakat yang penetapan

syarat-syaratnya diambil oleh atau bersama-sama

dengan badan perwakilan rakyat, selebihnya

dilaksanakan melalui eksklusif pembuat undang-

undang. Fakta bahwa wewenang eksklusif pembuat

167

undang-undang adalah pemberian wewenang

diskresi dalam skala besar. Pembuat undang-

undang dalam banyak hal selalu memberikan

wewenang diskresi pemerintahan tersebut.

Wewenang ini tidak terikat secara tegas dengan

undang-undang.”10

Diskresi merupakan wewenang atau

kekuasaan yang tidak terikat secara tegas pada

peraturan, instruksi dan pengawasan; kehendak

bebas pemerintah.11 Diskresi dapat dijuga diartikan

sebagaipertimbangan sendiri atau pertimbangan

seorang pejabat publik dalam melaksanakan

tugasnya, dan kekuasaan seseorang untuk

mengambil pilihan melakukan atau tidak

melakukan tindakan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kebebasan

bertindak (diskresi atau freies Ermessen) pada

dasarnya berarti: kebebasan untuk mengetrapkan

peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk

mengukur situasi konkrit tersebut, dan kebebasan

untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada

pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya

10H.D. Stout, de Betekenissen..., op. cit., hlm. 72-74. 11S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd..., op. cit., hlm. 95

168

pemerintah).12 Sehingga diskresi tersebut dapat

dilakukan jika terjadi tuntutan kondisi yang terjadi

di dalam masyarakat. Hal ini juga dihadapi oleh

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga.

Dengan asumsi demikian, dalam pelaksanaan

RENJA yang tidak sesuai RPJMD dapat dibenarkan

berdasarkan pada asas diskresi. Namun, dalam

pelaksanaan diskresi tersebut harus diperhatikan

beberapa persyaratan berikut, yaitu:

a) Setiap pelaksanaan diskresi didasarkan pada

alasan-alasan, dan alasan itu diterapkan secara

konsisten, adil, dan tidak memihak.

b) Alasan-alasan itu dipahami dalam kaitannya

dalam kerangka kesamaan aturan, prinsip,

kebijakan dan tujuan yang dapat dipahami –

secara umum, standar, yang dapat dilihat secara

nyata sebagai bagian yang menjadi dasar

wewenang yang didelegasikan.

c) Persoalan-persoalan prosedur dan substansi

harus sesuai dengan kepentingan umum, yakni

sejalan dengan pertimbangan moralitas.13

12Philipus M. Hadjon, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak

Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, 1980, hlm. 40-41. 13Ridwan, Loc Cit, hlm. 141.

169

Pendapat lain dikemukakan oleh Sjahran

Basah, beliau berpendapat bahwa persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengambil

tindakan Freies Ermessen (diskresi) adalah:

a) ditunjukan untuk menjalankan tugas-tugas

layanan publik (public service);

b) merupakan sikap tindak yang aktif dari

administrasi negara;

c) sikat tindak itu dimungkinkan oleh hukum;

d) sikap tindak itu diambil dari atas inisiatif sendiri;

e) sikap tindak itu dimaksudkan untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang

timbul secara tiba-tiba;

f) sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan

baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

maupun secara hukum.14

Mengacu pada pendapat diatas, maka

diskresi yang diambil oleh Dinas Tata Ruang Dan

Cipta Karya Kota Salatiga sudah benar karena Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu

pada RPJMD Tahun 2011-2016 serta Rencana

14Ibid, hlm. 178-179.

170

Strategis (Renstra) Tahun 2012-2016 tetapi dalam

perkembangannya ternyata banyak kegiatan yang

muncul dikarenakan adanya permintaan

masyarakat maupun kebutuhan Pemerintah Daerah

Kota Salatiga.

Dari pengalaman tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan

belum terperinci dan tidak sesuai dengan arah yang

ditentukan dalam RPJMD dan Renstra.

Strategi yang harus ditetapkan adalah

merevisi Renstra dan RPJMD yang disusun sehingga

sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan

Aspirasi Masyarakat dalam waktu 2 tahun kedepan

secara terperinci dan terarah sehingga dalam

pelaksanaanya tidak membebani SKPD dan

diharapkan kegiatan pembangunan yang muncul

tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kota Salatiga.

2. DAMPAK YANG MUNCUL DENGAN ADANYA

KETIDAKSINKRONAN ANTARA PERDA NO. 1

TAHUN 2012 TENTANG RPJMD KOTA

SALATIGA TAHUN 2011-2016 DENGAN

171

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA

RUANG KOTA SALATIGA

Mengacu pada permasalahan pembangunan

di bidang ciptakarya Kota Salatiga sebagaimana

hasil temuan penulis, maka permasalahan

tersebutdiakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor dari

ekternal maupun faktor internal.

Faktor internal merupakan faktor yang

timbul dari dalam instansi Dinas Cipta Karya Dan

Tataruang Kota Salatiga itu sendiri. Contoh faktor

internal terkait dengan kualitas SDM pada dinas

ciptakarya dan tata ruang kota salatiga. Berdasarkan

hasil penelitian diatas, maka yang termasuk

kedalam faktor internal yaitu:

a. Kurangnya SDM yang berlatar belakang

pendidikan teknik sipil;

b. Kurangnya managemen pengelolaan sampah



sampah;

c. Belum optimalnya system informasi data

keciptakaryaan.

172

d. Belum adanya rencana Umum Tata Ruang Kota

untuk Wilayah Kecamatan.

Faktor eksternal yaitu faktor yang

mempengaruhi dari luar instansi Dinas Ciptakarya

dan Tata Ruang Kota Salatiga. Dengan mengacu

pada hasil penelitian diatas maka yang termasuk

faktor eksternal adalah:

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam


dibuang ke TPA, belum ada upaya untuk

mengolah sampah menjadi bahan yang berguna;

b. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan

berupa gerobag roda tiga, TPS, TPST;

c. Kurangnya lahan tempat pembuangan akhir

sampah dan meningkatnya volume sampah dan

belum adanya pengurangan sampah dengan

system 3 R;

d. Belum adanya pemilahan sampah organic dan

non organic;

e. Sarana dan prasarana pemisahan sampah


173

f. Perlu adanya upaya untuk menumbuhkan



g. Kurangnya bantuan teknis kepada masyarakat

dalam mengelola sampah rumah tangga;

h. Pemberdayaan pengolahan sampah belum

didukung dengan fasilitas dan pengembangan

manfaat hasil pengolahan sampah;

i. Belum ada penetapan Peraturan daerah (Perda)

tentang kebijakan pengembangan prasarana

sarana persampahan;

j. Alih fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan

peruntukannya;

k. Belum semua kawasan dikembangkan sesuai

Rencana tata Bangunan dan Lingkungan;

l. Kurangnya sarana prasarana fasilitas umum

perumahan;

m. Kurangnya aplikasi terapan untuk

merencanakan rumah sehat sederhana yang

terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah;

n. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam



174

o. Rendahnya peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan dan pengendalian ruang;

p. Kurangnya kesadaran masyarakat akan alih

funsi penggunaan lahan yang sesuai untuk

peruntukannya;

Pada umumnya pemasalahan timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara

optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang

yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi. Akibatnya kegiatan pembangunan yang

muncul setelah tersusunnya RPJMD maupun

Renstra dan merupakan aspirasi masyarakat

ternyata dalam pelaksanaannya banyak mengalami

kendala terutama karena banyaknya pekerjaan yang

harus diselesaikan dalam waktu satu kali anggaran

yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan tidak dapat diselesaikan

sehingga kegiatan tersebut diluncurkan pada tahun

berikutnya. Dan Kegiatan yang harus dikerjakan

pada tahun tersebut juga banyak pekerjaan sehingga

pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan menjadi

tertunda kembali dan diluncurkan lagi pada tahun

175

berikutnya, hal tersebut membuat beban kerja

semakin bertambah.

bab iii hasil penelitian dan analisis a. hasil penelitian. 1

Documents