bab iii hasil penelitian dan pembahasan a. hasil ...eprints.ums.ac.id/75708/6/bab iii.pdf · dalam...
TRANSCRIPT
31
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Hasil Wawancara dengan PT. Mulindo Auto Finance mengenai
Proses Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor antara PT. Multindo
Auto Finance dengan Nasabah
a. Proses perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Multindo Auto
Finance berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Multindo Auto
Finance diantaranya :
1) PT. Mulindo Auto Finance mendapatkan order dari showroom
yang sudah bekerja sama dengan PT. Multindo auto Finance
2) Pihak PT. Multindo Auto Finance melakukan survei dengan
pengumpulan data calon nasabah berupa :
a) Kartu Tanda Penduduk
b) Kartu Keluarga
c) PPB
d) Fotocopy Sertifikat
e) Rekening Tabungan
f) Buku Nikah
g) NPWP
h) Rekening Listrik
i) SIUP
j) TDP
32
k) Nota-Nota Usaha
l) Pembukuan Usaha
Data- data tersebut sebagai data pendukung pekerjaan calon
nasabah.
3) Setelah melakukan survei terhadap calon nasabah mengenai data-
data nasabah, syarat-syarat kredit tersebut diajukan kepada bagian
otorisasi untuk dinilai kelayakan pemberian kredit terhadap calon
nasabah tersebut.
4) Apabila dinyatakan layak untuk pemberian kredit kemudian
dilakukan persetujuan oleh bagian otorisasi dan dilanjutkan
dengan penandatanganann kontrak untuk pemberian kredit kepada
nasabah.
5) Setelah penandatanganan kontrak untuk pemberian kredit kepada
nasabah, PT. Multindo Auto Finance melakukan pengecekan
terhadap barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah berupa
BPKB Mobil ke Samsat dimana dikeluarkannya BPKB tersebut
untuk mengetahui apakah BPKB yang dijadikan jaminan kepada
PT. Multindo Auto Finance merupakan BPKB asli atau tidak.
6) Setelah proses pengabsahan BPKB dari Samsat selesai dan
dinyatakan valid, pihak PT. Multindo Auto Finance melakukan
pencairan dana untuk kredit nasabah tersebut.
7) Setelah menerima pencairan dana, maka nasabah berkewajiban
untuk melakukan pembayaran kepada PT. Multindo Auto Finance
setiap bulan sesuai dengan ketentuan pada kontrak atau perjanjian
33
kredit yang telah disepakati antara PT. Multindo Auto Finance
dengan nasabah.
8) Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban/lalai/wanprestasi
dalam melakukan pembayaran secara angsuran kepada PT.
Multindo Auto Finance maka nasabah harus menyerahkan barang
yang dijaminkan pada PT. Multindo Auto Finance.
9) Sebelum melakukan penarikan terhadap barang jaminan yang
dijaminkan kepada PT. Multinndo Auto Finance, PT.Multindo
Auto Finance memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2,
surat peringatan 3, somasi 1, somasi 2, somasi 3 kepada nasabah
yang melakukan wanprestasi. Apabila setelah mendapatkan
somasi 3 nasabah masih tidak dapat menyelesaikan kewajibannya
maka pihak PT. Multindo Autu Finace menempuh jalur hukum.
10) Apabila PT. Multindo Auto Finance melakukan wanprestasi
terhadap nasabah, nasabah juga dapat menempuh jalur hukum.
34
2. Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor antara PT. Multindo Auto
Finance dengan Nasabah
PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI
(JAMINAN KEBENDAAN)
No. 0013051283-001
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SISILIA LUY YUNINGTYAS
Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang
Beralamat di JL. BHAYANGKARA NO.22C
KEL.PENUMPING, KEC. LAWEYAN, KOTA
SURAKARTA
Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa direksi PT Multindo
Auto Finance, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
PT Multindo Auto Finance berkedudukan di Jl. Pandanaran
No.119A Semarang, yang dalam hal ini atas dasar Akta
Perjanjian Kerjasama :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : YULIANTA
Beralamat di BABADAN RT : 001/RW : 006, KEL.BELUK,
KEC.BAYAT, KLATEN, JAWA TENGAH
35
Dalam hal ini bertindak atas dasar Surat Kuasa dari dan oleh
karena itu sah mewakili bertindak untuk dan atas nama :
Yang berkedudukan dan berkantor di.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
Bersama ini menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah sebagai
pemberi fasilitas pembiayaan dan Pihak Kedua adalah sebagai
penerima fasilitas pembiayaan, kedua belah pihak telah sepakat untuk
membuat perjanjian pembiayaan dengan jenis Pembiayaan Investasi
yang dilakukan dengan cara Pembayaran secara angsuran (Selanjutnya
disebut “Perjanjian”). Pihak Pertama telah menyetujui dan
memberikan fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan. Bahwa
untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan, Pihak Kedua telah
menjaminkan benda jaminan kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi
sebagai berikut :
Merk/Jenis : MITSUBISHI/LIGHT TRUCK
Type : COLT FE 74-125 PS
No.Rangka/Mesin : MHMFE74P48K015460/4D34TD71930
No.Polisi/Tahun/Warna : H-1814-AB/2008/KUNING
BPKB Atas Nama/No.BPKB: AHAMD MUBAROK, S.E/F15267001
Dalam Keadaan : BEKAS
Bahwa atas Pembiayaan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua
telah sepakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :
36
Pasal 1 : KETENTUAN PERHITUNGAN PEMBIAYAAN
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan setuju atas
fasilitas pembiayaan tersebut dengan perhitungan sebagai
berikut :
Harga Perolehan : Rp. 185.000.000,-
Uang Muka : Rp. 58.500.000,-
Pokok Hutang : Rp. 126.500.000,-
Total Bunga : Rp. 86.930.848,-
Total Hutang : Rp. 213.430.848,-
Jangka Waktu : 48 Bulan
Jumlah Angsuran : Rp. 4.446.500,-
Tgl Jatuh Tempo angsuran tiap bulan: 17 (Tujuh Belas)
Pembayaran Angsuran Pertama : 17 FEBRUARI 2017
Biaya Administrasi dan Survei : Rp. 1.350.000,-
Biaya Asuransi : Rp. 0,-
Pasal 2 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak penandatanganan
oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selesai dipenuhi
seluruhnya.
37
Pasal 3 : PEMBAYARAN KEMBALI
Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kembali atas
fasilitas pembiayaan dengan cara membayar setiap
angsuran selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana
disepakati dan ditentukan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
Pihak Kedua membayar angsuran sesuai dengan jumlah
yang disepakati, yang terdiri dari angsuran pokok dan
bunga yang dihitung berdasarkan perhitungan analisis
Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, baik
sebagian atau keseluruhan angsuran sebagaimana yang
telah disepakati, Pihak Kedua wajib membayar kepada
Pihak Pertama denda keterlambatan sebesar 6 persen per
hari dari jumlah yang tertunggak ditambah biaya
administrasi yang besarnya sesuai yang ditetapkan oleh
Pihak Pertama sebesar Rp. 100.000,-.
Yang dimaksud dengan keterlambatan tersebut adalah :
Apabila Pihak Kedua terlambat membayar angsuran
dari batas waktu yang telah disepakati dan
ditentukan dalam pasal 1 Perjanjian ini.
Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan,
membayar angsuran kurang dari jumlah yang telah
disepakati dan ditentukan dalam pasal 1 Perjanjian
ini.
38
Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh Pihak
Kedua kepada kepada dan di kantor Pihak Pertama atau
tempat pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Pihak
Pertama.
Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro dianggap sah
sebagai pembayaran apabila telah diterima pada rekening
Pihak Pertama. Apabila terjadi tolakan yang
mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran
maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai
kesepakatan tersebut pada huruf c diatas.
Pasal 4 : PELUNASAN DIPERCEPAT
Pihak Kedua berhak melunasi seluruh pinjaman lebih awal,
dengan membayar sisa seluruh angsuran beserta kewajiban
lainnya yang masih tertunggak (bila ada).
Pasal 5 : JAMINAN
Untuk menjamin pembayaran seluruhnya kewajiban
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, kedua belah pihak
sepakat bahwa Pihak Kedua menjaminkan benda
jaminan yang tersebut di atas.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa
penjaminan kebendaan tersebut dilakukan dengan cara-
39
cara sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa kedua belah pihak menyatakan tunduk pada
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun
tidak terbatas pada :
Jika Pihak Kedua melakukan cidera janji maka
dalam rangka melunasi hutang Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menyerahkan
benda jaminan kepada Pihak Pertama untuk dijual
dan melunasi hutang yang ada di Pihak Pertama.
Pihak Pertama dapat mengambil benda jaminan
dimanapun benda jaminan tersebut berada.
Pihak Pertama tidak menanggung kewajiban atas
akibat tindakan atau kelalaian Pihak Kedua baik
yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang
timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan
dengan penggunaan dan pengalihan benda yang
menjadi objek jaminan, sehingga segala akibat
tindakan atau kelalaian tersebut merupakan
tanggung jawab Pihak Kedua.
Segala biaya-biaya yang timbul akibat penjaminan,
termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris,
40
pendaftaran, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh
Pihak Kedua.
Pasal 6 : KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pihak Kedua berkewajiban memelihara dengan sebaik-
baiknya benda jaminan tersebut dan secara rutin
memberi laporan tertulis kepada Pihak Pertama
mengenai keadaan benda jaminan tersebut.
Pihak Kedua tidak menyewakan, meminjamkan atau
memindah tangankan benda jaminan tersebut kepada
pihak lain.
Pihak Kedua dilarang merubah keadaan benda jaminan
selama masih menjadi jaminan hutang.
Pihak Kedua menyerahkan dokumen asli atas
kepemilikan benda jaminan yang telah dibubuhi tanda
tangan pemilik sesuai yang tercantum dalam dokumen
tersebut.
Menunjukan letak penyimpanan apabila sewaktu-waktu
Pihak Pertama melakukan pengecekan pada benda
jaminan.
Pihak Kedua berkewajiban menganggung segala resiko
yang timbul apabila dalam mengoperasionalkan benda
jaminan merugikan pihak lain.
41
Memberikan informasi yang benar mengenai kondisi
benda jaminan dan segala hal yang berhubungan dengan
Pihak Kedua dalam rangka memperoleh fasilitas
pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
Pihak Kedua wajib menjamin :
Dokumen objek jaminan (kendaraan) berupa STNK,
BPKB, Faktur, Kwitansi Blanko dan surat-surat
lainnya atas kendaraan tersebut yang telah
diserahkan kepada Pihak Pertama adalah benar asli,
bebas dari sitaan, sengketa maupun gugatan dari
pihak manapun dan bukan merupakan barang yang
diperoleh karena suatu tindakan pidana.
Kendaraan digunakan sesuai dengan tujuan
penggunaan seperti pada saat permohonan
pembiayaan diajukan, dan tidak akan digunakan
untuk hal-hal dan maksud-maksud bertentangan
dengan hukum.
Perjanjian ini benar dibuat untuk kepentingan Pihak
Kedua sendiri, dalam arti bukan hanya atas nama
Pihak Kedua untuk kepentingan orang lain.
Kerusakan sebagian ataupun seluruhnya, kehilangan atau
hal-hal lain yang mengakibatkan jaminan musnah, tidak
menghapuskan kewajiban Para Pihak berdasarkan
Perjanjian ini.
42
Pasal 7 : BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pihak Pertama berhak menagih seluruh kewajiban
pembayaran Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri
perjanjian ini, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila :
Pihak Kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih
dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal
jatuh tempo sesuai ketentuan jatuh tempo dalam pasal 1
Perjanjian ini atau tidak memenuhi salah satu
kewajiban menurut Perjanjian ini.
Tidak melaksanakan kewajiban yang tercantuk dalam
pasal 6 Perjanjian ini.
Pihak Kedua dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan acara apapun memberikan
keterangan menyesatkan (keterangan palsu), yang jika
hal tersebut diketahui Pihak Pertama maka tidak akan
melahirkan perjanjian ini.
Pihak Kedua dalam keadaan pailit atau untuk
penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surceance
van betaling) kepada instansi yang berwenang.
Pihak Kedua dinyatakan dibawah pengampuan (under
curatele gesteld) atau karena sebab apapun tidak berhak
lagi melakukan tindakan pengurusan dan kepemilikan
atas harta kekayaan baik sebagian maupun seluruhnya.
43
Pihak Kedua meninggal dunia atau mengambil
keputusan untuk bubar (apabila Pihak Kedua adalah
suatu Perseroan)
Harta/Kekayaan Pihak Kedua disita Pihak Lain dan
atau pihak yang berwenang.
Tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari
Pihak Pertama, jaminan kebendaan tersebut dikuasai
dengan cara-cara tersebut, tapi tidak terbatas dengan
cara meminjamkan, menyewakan, menjual, dan
menjaminkan kepada Pihak Ketiga.
Pihak Kedua tersangkut dalam suatu perkara pidana.
Pasal 8 : PENYERAHAN KEMBALI DOKUMEN JAMINAN
Barang Jaminan berbentuk surat-surat kepemilikan barang
jaminan akan diserahkan kembali oleh Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua apabila seluruh hutang Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama telah dibayar lunas, dengan
ketentuan :
Pihak Pertama wajib menyerahkan surat-surat
kebendaan dan faktur paling lambat 2 hari kerja, jika
Pihak Kedua menyelesaikan kewajiban sesuai jangka
waktu yang diperjanjikan.
Pihak Kedua bersedia menerima surat-surat pemilikan
kendaraan dan faktur paling lambat 14 hari kerja, jika
44
Pihak Kedua menyeleaikan kewajiban dengan cara
dipercepat (pelunasan awal).
Pasal 9 : HAL-HAL LAIN
Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian Pihak
Kedua dengan ini melepaskan pasal 1226 dan pasal
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Surat kuasa, perjanjian tambahan, akta dan surat-surat
pernyataan yang dibuat tersendiri berkaitan dengan
perjanjian ini, semuanya itu adalah merupakan sau
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
Dalam hal penagihan dan layanan dari Pihak Pertama,
Pihak Kedua setuju untuk dapat dihubungi melalui
media komunikasi dan atau menggunakan cara-cara
lain yang dianggap baik oleh Pihak Pertama.
Apabila satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam
Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat
dilakukan oleh pengadilan yang berwenang atau
dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, maka atas ketentuan-ketentuan
lainnya yang terdapat dalam perjanjian, kedua belah
pihak sepakat serta menyatakan tetap berlaku dan
mengikat kedua belah pihak.
45
Apabila terjadi pengalihan atau piutang menurt
perjanjian ini dari Pihak Pertama kepada Pihak Lain
dan atau Bank Pendana, maka Pihak Kedua menyetujui
dan menerima pengalihan piutang tersebut.
Pasal 10 : HUKUM DAN YURIDIKSI
Kedua belah pihak menyatakan bahwa Perjanjian ini
telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta
pelaksanaannya, tunduk pada penafsiran-penafsiran
berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara
Indonesia.
Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara
kedua belah pihak mengenai perjanjian ini yang tidak
dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri,
maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan
permasalahan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri yang berwenangnya meliputi wilayah tempat
kantor Pihak Pertama tersebut di atas berada.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di SOLO pada hari JUMAT
tanggal 17 FEBRUARI 2017 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
46
Pihak Pertama Pihak Kedua
SISILIA LUY YUNINGTYAS YULIYANIA
PERNYATAAN JAMINAN PRIBADI
Nama : SARMI
Pekerjaan : LAIN-LAINNYA
Alamat : BABADAN RT : 001/RW : 006, BELUK,
BAYAT, KLATEN
Dengan ini menyatakan mengikatkan diri sebagai Penjamin dari Pihak
Kedua (yang dijamin) serta tunduk dan mentaati segala
kesepakatan yang dibuat antara Pihak Kedua dan Pihak
Pertama, guna memenuhi segala kewajiban yang dijamin dari Pihak
Pertama menurut Perjanjian Pembiayaan ini. Jaminan ini berlaku juga
bilamana Perjanjian Pembiayaan ini diperpanjang atau diperbaharui.
Penjamin
SARMI
47
B. Pembahasan
1. Proses Perjanjian KreditKendaraaan Bermotor antara PT.
Multindo Auto Finance dengan Nasabah
Proses perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT. Multindo
Auto Finance dengan nasabah, terdapat tahapan proses pemberian
kredit diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Sebelum terjadi perjanjian harus memenuhi persyaratan
administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,
PPB, Fotocopy Sertifikat, Rekening Tabungan, Buku Nikah,
NPWP, Rekening Listrik, SIUP, TDP, Nota-Nota
Usaha,Pembukuan Usaha. Setelah memenuhi persyaratan
aministrasi, permohonan kredit nasabah diajukan kepada pihak
manajemen untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan
kredit nasabah, dan nasabah harus memenuhi syarat hukum
yaitu syarat sahnya perjanjian kredit yang tercantum pada pasal
1320 KUHPerdata diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
Dimana antara debitur dan kreditur saling mengikatkan
diri satu sama lain dengan adanya suatu kesepakatan yang
ditandatangani tanpa adanya paksaan oleh kedua belah
pihak sehingga menimbulkan suatu perikatan.
2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Dalam melakukan perjanjian kredit ini harus cakap
terhadap hukum, yaitu orang yang telah dewasa dan sehat
48
akal pikirannya. Cakap terhadap orang yang telah dewasa
minimal 21 tahun.
3) Suatu hal tertentu
Suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu, intinya
bahwa apa yang diperjanjikan yaitu perjanjian kredit serta
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kredit
disini berupa fasilitas kredit kendaraan bermotor yang
dijadikan jaminan.
4) Suatu sebab yang halal
Yang dimaksud dalam perjanjian ini tidak ada yang
bertentangan dengan perundang-undangan.
Setelah semua persyaratan terpenuhi maka dari pihak
PT.Multindo Auto Finance akan melakukan penilaian terhadap
persyaratan yang diajukan oleh pihak nasabah, apabila
persyaratan telah sesuai dengan ketentuan maka PT. Multindo
Auto Finance menerima pengajuan kredit nasabah.
b. Saat terjadinya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua
belah pihak dalam wujud perjanjian baku antara PT. Multindo
Auto Finance dengan Nasabah.
Apabila permohonan kredit nasabah diterima oleh PT.
Multindo Auto Finance maka dilanjuttkan dengan tahap
perjanjian antara nasabah dengan PT. Multindo Auto Finance.
Perjanjian kredit dibuat oleh PT. Multindo Auto Finance dalam
bentuk tertulis, perjanjian kredit tersebut berbentuk perjanjian
49
baku dimana perjanjian kredit tersebut dibuat oleh PT.
Multindo Auto Finance yang berisi mengenai hak dan
kewajiban antara PT.Multindo Auto Finance dengan nasabah
dalam hal pemberian kredit dengan jaminan kendaraan
bermotor dengan pembayaran secara angsuran per bulan
apabila terdapat keterlambatan pembayaran nasabah wajib
membayar denda 6% per hari dari jumlah tertunggak ditambah
biaya administrasiyang besarnnya ditentukan oleh pihak PT.
Multindo Auto Finance sebesar Rp.100.000,- dan apabila
nasabah tidak dapat melunasi kredit maka harus memberikan
benda jaminan kepada PT.Multindo Auto Finance. Nasabah
tidak dapat mengubah isi perjanjian, nasabah hanya dapat
menyetujui atau tidak menyetujui pelaksanaan kredit tersebut,
jika nasabah menyetujui kemudian dilaksanakan
penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut. Dengan
penandatanganan perjanjian kredit oleh kedua belah pihak
maka lahirlah kata sepakat yang dituangkan dalam akta
perjanjian kredit tersebut seperti yang diatur dalam pasal 1320
ayat (1) KUHPerdata.
50
c. Setelah terjadinya perjanjian kredit maka timbulah hubungan
hukum antara kedua belah pihakuntuk melaksanakan hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
Setelah ditanda tanganinya perjanjian kredit antara pihak PT.
Multindo Auto Finance dengan pihak nasabah maka terjadi
hubungan hukum. Adapun hubungan hukum kredit antara
pihak PT. Multindo Auto Finance dan Nasabah, masing –
masing saling mengikat untuk melaksanakan hak dan
kewajiban berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati
antara PT. Multindo Auto Finance dengan pihak nasabah dan
mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi kreditnya setelah
jangka waktu tertentu kepada PT. Multindo Auto Finance.
Apabila nasabah telah melunasi kredit beserta bunga atau
jasanya kepada pihak PT. Multindo Auto Finance, maka
perjanjian kredit antara Pihak PT. Multindo Auto Finance dan
Nasabah telah berakhir dimata hukum, hal itu dibuktikan
dengan bukti keterangan lunas dari Pihak PT. Multindo Auto
Finance dan jaminan yang diserahkan untuk menjamin kredit
tersebut oleh pihak PT. Multindo Auto Finance dikembalikan
kepada Nasabah.
51
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban pada Pembiayaan Kredit
Kendaraan Bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan
Nasabah
a. Sebelum terjadi perjanjian
Perjanjian Kredit pada PT. Multindo Auto Finance merupakan
suatu bentuk perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu pihak PT. Multindo Auto Finance dan pihak nasabah.
Perjanjian tersebut didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang
isinya :
“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut maka
perjanjian kredit di PT. Multindo Auto Finance merupakan suatu
bentuk perjanjian yang mengikat pihak PT. Multindo Auto Finance
sebagai Kreditur dan pihak nasabah sebagai pihak debitur. Dalam
perjanjian tersebut terdapat syarat sahnya perjanjian yang sesuai
dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu antara lain :
1) Adanya para pihak
Pihak PT. Multindo Auto Finance memberikan kredit
kepada pihak nasabah dengan jumlah tertentu dengan syarat
bahwa pihak nasabah akan mengembalikan sejumlah kredit
yang diberikan oleh PT. Multindo Auto Finance kepada
Nasabah sebagaimana diperjanjikan oleh kedua belah pihak
dalam perjanjian kredit tersebut.
52
2) Adanya persetujuan
Dimana pihak PT. Multindo Auto Finance dan nasabah
membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan
jangka waktu perjanjian, kewajiban dan hak-hak masing-
masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit
yang disepakati kedua belah pihak.
3) Adanya objek perjanjian
Objek tersebut dipercayakan dari pihak PT. Multindo
Auto Finance kepada pihak nasabah.
4) Adanya pengembalian Pinjaman
Bahwa pihak nasabah akan menyerahkan sejumlah
pengembalian kredit tertentu kepada pihak PT. Multindo
Auto Finance.
b. Kesepakatan dalam perjanjian kredit
Kesepakatan perjanjian kredit antara pihak PT. Multindo Auto
Finance dengan pihak nasabah terjadi setelah pihak PT. Multindo
Auto Finance memberikan sejumlah kredit yang disetujui kepada
pihak nasabah. Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 (1)
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa
“Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu
jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak
kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam
dan keadaan yang sama pula”
Berdasarkan pasal tersebut diatas maka kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pihak PT. Multindo Auto Finance adalah
53
menyerahkan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan kepada
nasabah setelah penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan.
c. Terjadinya hubungan hukum dari perjanjian kredit
Perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak PT. Multindo Auto
Finance selaku pemberi kredit dengan pihak nasabah selaku
penerima kredit, dimana yang menjadi objeknya berupa kredit,
dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada
pihak nasabah untuk mengembalikan kredit tersebut disertai
dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati
bersama dalam perjanjian kredit. Berdasarkan Pasal 1338 (1)
KUHPerdata yang menjelaskan bahwa
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPerdata, maka perjanjian yang
telah terjadi antara pihak PT. Multindo Auto Finance dan pihak
nasabah memiliki hubungan hukum dan saling mengikat antara
kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
PihakPT. Multindo Auto Finance mempunyai kewajiban untuk
memberi kredit yang telah disepakati kepada pihak nasabah,
sedangkan kewajiban nasabah adalahmelakukan pengembalian
kredit sesuai jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak dalam perjanjian kredit tersebut.
54
Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kendaraan
bermotor antara PT. Multindo Auto Finance dengan Nasabah
diantaranya :
a. Hak PT. Multindo Auto Finance
1) PT. Multindo Auto Finance dapat mengambil benda
jaminan dimanapun benda jaminan tersebut berada apabila
nasabah melakukan cidera janji.
2) PT. Multindo Auto Finance berhak menagih seluruh
kewajiban pembayaran nasabah secara sekaligus dan
mengakhiri perjanjian ini, tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu oleh PT. Multindo Auto Finance kepada Nasabah,
apabila;
3) Nasabah lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30
(tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo
sesuai ketentuan jatuh tempo dalam pasal 1 Perjanjian ini
atau tidak memenuhi salah satu kewajiban menurut
Perjanjian ini.
4) Tidak melaksanakan kewajiban yang tercantuk dalam
pasal 6 Perjanjian ini.
5) Nasabah dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan acara apapun memberikan
keterangan menyesatkan (keterangan palsu), yang jika hal
tersebut diketahui PT. Multindo Auto Finance maka tidak
akan melahirkan perjanjian ini.
55
6) Nasabah dalam keadaan pailit atau untuk penundaan
pembayaran hutang-hutangnya (surceance van betaling)
kepada instansi yang berwenang.
7) Nasabah dinyatakan dibawah pengampuan (under curatele
gesteld) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi
melakukan tindakan pengurusan dan kepemilikan atas
harta kekayaan baik sebagian maupun seluruhnya.
8) Nasabah meninggal dunia atau mengambil keputusan
untuk bubar (apabila Nasabah adalah suatu Perseroan).
9) Harta/Kekayaan Nasabah disita Pihak Lain dan atau pihak
yang berwenang.
10) Tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT.
Multindo Auto Finance, jaminan kebendaan tersebut
dikuasai dengan cara-cara tersebut, tapi tidak terbatas
dengan cara meminjamkan, menyewakan, menjual, dan
menjaminkan kepada Pihak Ketiga.
11) Nasabah tersangkut dalam suatu perkara pidana.
b. Hak Nasabah
1) Nasabah berhak atas pembiayaan dari PT. Multindo Auto
Finance setelah pihak kedua memenuhi persyaratan dari
PT. Multindo Auto Finance.
2) Nasabah berhak melunasi seluruh pinjaman lebih awal,
dengan membayar sisa seluruh angsuran beserta kewajiban
lainnya yang masih tertunggak (bila ada).
56
3) Nasabah berhak memperoleh surat-surat kebendaan dan
faktur paling lambat 2 hari kerja, jika Nasabah
menyelesaikan kewajiban sesuai jangka waktu yang
diperjanjikan
c. Kewajiban PT. Multindo Auto Finance
1. PT. Multindo Auto Finance wajib memberikan
pembiayaan kepada nasabah setelah nasabah memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh PT. Multindo Auto
Finance.
2. Barang Jaminan berbentuk surat-surat kepemilikan barang
jaminan akan diserahkan kembali oleh PT. Multindo Auto
Finance kepada nasabah apabila seluruh hutang nasabah
kepada PT. Multindo Auto Finance telah dibayar lunas.
3. PT. Multindo Auto Finance wajib menyerahkan surat-
surat kebendaan dan faktur paling lambat 2 hari kerja, jika
Nasabah menyelesaikan kewajiban sesuai jangka waktu
yang diperjanjikan
d. Kewajiban Nasabah
1) Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali atas
fasilitas pembiayaan dengan cara membayar setiap
angsuran selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana
disepakati dan ditentukan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
2) Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, baik
sebagian atau keseluruhan angsuran sebagaimana yang
57
telah disepakati, Nasabah wajib membayar kepada PT.
Multindo Auto Finance denda keterlambatan sebesar 6
persen per hari dari jumlah yang tertunggak ditambah
biaya administrasi yang besarnya sesuai yang ditetapkan
oleh PT. Multindo Auto Finance sebesar Rp. 100.000,-.
3) Jika Nasabah melakukan cidera janji maka dalam rangka
melunasi hutang Nasabah kepada PT. Multindo Auto
Finance, Nasabah wajib menyerahkan benda jaminan
kepada PT. Multindo Auto Finance untuk dijual dan
melunasi hutang yang ada di PT. Multindo Auto Finance.
4) Segala biaya-biaya yang timbul akibat penjaminan,
termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris,
pendaftaran, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh
Nasabah.
5) Nasabah berkewajiban memelihara dengan sebaik-baiknya
benda jaminan tersebut dan secara rutin memberi laporan
tertulis kepada PT. Multindo Auto Finance mengenai
keadaan benda jaminan tersebut.
6) Nasabah tidak menyewakan, meminjamkan atau
memindah tangankan benda jaminan tersebut kepada
pihak lain.
7) Nasabah dilarang merubah keadaan benda jaminan selama
masih menjadi jaminan hutang.
58
8) Nasabah menyerahkan dokumen asli atas kepemilikan
benda jaminan yang telah dibubuhi tanda tangan pemilik
sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut.
9) Menunjukan letak penyimpanan apabila sewaktu-waktu
PT. Multindo Auto Finance melakukan pengecekan pada
benda jaminan.
10) Nasabah berkewajiban menganggung segala resiko yang
timbul apabila dalam mengoperasionalkan benda jaminan
merugikan pihak lain.
11) Memberikan informasi yang benar mengenai kondisi
benda jaminan dan segala hal yang berhubungan dengan
Nasabah dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan
yang diberikan oleh PT. Multindo Auto Finance.
Nasabah wajib menjamin :
a. Dokumen objek jaminan (kendaraan) berupa STNK,
BPKB, Faktur, Kwitansi Blanko dan surat-surat
lainnya atas kendaraan tersebut yang telah diserahkan
kepada PT. Multindo Auto Finance adalah benar asli,
bebas dari sitaan, sengketa maupun gugatan dari pihak
manapun dan bukan merupakan barang yang
diperoleh karena suatu tindakan pidana.
b. Kendaraan digunakan sesuai dengan tujuan
penggunaan seperti pada saat permohonan
pembiayaan diajukan, dan tidak akan digunakan untuk
59
hal-hal dan maksud-maksud bertentangan dengan
hukum.
c. Perjanjian ini benar dibuat untuk kepentingan
Nasabah sendiri, dalam arti bukan hanya atas nama
Nasabah untuk kepentingan orang lain.
d. Kerusakan sebagian ataupun seluruhnya, kehilangan
atau hal-hal lain yang mengakibatkan jaminan
musnah, tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak
berdasarkan Perjanjian ini.
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan
Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
a. Wanprestasi
Wanprestasi terjadi atau muncul karena adanya kesalahan bagi
pihak deitur maupun kreditur, apabila salah satu pihak Tidak
memenuhi apa yang telah dijanjikan maka ia dikatakan telah
melakukan wanprestasi.
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah memberikan,
untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu. Pada dasarnya
apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi
prestasinya pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan
wanprestasi.
Salah satu contoh kesalahan yang dilakukan debitur adalah jatuh
tempo hutangnya tapi tidak melakukan pembayaran kepasa
60
PT.Multindo Auto Finance tanpa memberi keterangan. Pada
akhirnya PT.Multindo Auto Finance memberikan Pertama namun
pihak debitur tidak mempunyai itikad baik sehingga PT.Multindo
Auto Finance memberikan surat peringatan kedua dan ketiga.maka
pihak debitur dinyatakan wanprstasi karena tidak sanggup
melakukan pembayaran hutangnya sesuai perjanjian yang telah
disepakati.
Dengan demikian pihak debitur harus bertanggung jawab
menurut hukum dengan mengganti kerugian. Penggantian rugi
tersebut menurut pasal 1243 KUHPerdata yang isinya:
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya.”
Salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh PT.Multindo
Auto Finance sehingga dinyatakan wanprestasi adalah apabila
pihak PT.Multindo Auto Finance tanpa persetujuan dan
pemberitahuan kepada debitur pihak PT.Multindo Auto Finance
dengan sengaja menaikan bunga secara mendadak sehingga pihak
debitur merasa keberatan atas naiknya bunga di luar kesepakatan
yang telah disepakati sebelumnya. Jika debitur merasa dirugikan
maka debitur dapat menuntut ke pengadilan negeri berdasarkan
atas wansprestasi.
61
b. Perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang
mengakibatkaan timbulnya suatu kerugian bagi orang lain yang
sebelumnya ada suatu hubungan hukum, apabila tdak
dipenuhinya kewajiban tersebut maka dapat diminta suatu ganti
kerugian.
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya
menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu
perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:
a. Adanya suatu perbuatan
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
d. Adanya kerugian bagi korban
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan
kerugian
Salah satu contoh perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pihak debitur kepada PT,Multindo Auto Finance
adalah menggadaikan kendaraan yang sudah dijaminkan kepada
pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT.multindo Auto Finance
sedangkan pihak debitur masih mempunyai kewajiban untuk
62
melakukan pembayaran kepada PT.Multindo Auto Finance.
Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati pihak debitur tidak
diperbolehkan menjual, menggadaikan kepada pihak lain maka
debitur dikatakan melakukan perbuatan melawan
hukum.perbuatan debitur ini merupakan perbuatan melawan
hukum karena perbuatan debitur tidak beritikad baik, perbuatan
tersebut tidak sepantasnya dilakukan dan perbuatan ini
melanggar isi perjanjian dan perbuatan yang berlaku saling
merugikan pihak PT.Multindo Auto Finance maka PT.Mulindo
Auto Finance dapat menuntut ke pengadilan negeri berdasarkan
perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365
KUHPerdata sehingga debitur harus bertanggung jawab
menggan kerugian menurut hukum.
Kemudian Salah satu contoh dari Perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Pihak PT.Multindo Auo Finance apabila
Pihak PT.Multindo Auo Finance menarik kendaraan secara
paksa tanpa sepengetahuan awal terhadap debitur. Jika debitur
merasa dirugikan maka debitur dapat menuntut ke pengadilan
negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum karena perbuatan
PT.Multindo Auto Finance tersebut tidak beritikad baik.
Perbuatan tersbut tidak sepantasnya dilakukan dan melanggar isi
perjanjian maka perbuatan yang berlaku berdasarkan pasal 1365
KUHPerdata PT.Multindo Auto Finance dapat bertanggung
jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.