bab iii hasil penelitian dan pembahasan pasar...
TRANSCRIPT
50
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Terkain Pengawasan Daging di
Pasar Tradisional Kota Malang
Penulis akan menguraikan tentang instansi pemerintah daerah yang
bertanggung jawab dibidang penjualan daging di Kota Malang. Diketahui
ada 3 Instansi yaitu Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan
Dinas Pertanian dibidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Tugas dan
fungsinya adalah sebagai berikut;
1. Dinas Pasar
a. Visi dari Dinas Pasar Kota Malang
1. Terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan
kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian.
2. 44
b. Misi dari Dinas Pasar Kota Malang
1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat
44 Dinas Pasar Kota Malang. http://pasar.malangkota.go.id/. Diakses tanggal 10 Agustus 2015 pukul 20:16 wib
51
c. Tugas Pokok
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah
di bidang pengelolaan pasar.
Salah satu tugasnya adalah mengawasi pasar atas beredarnya daging
oplosan ( daging sapi dicampur dengan daging celeng ), dengan
adanya pengawasan dari dinas pasar tersebut , maka akan
terciptanya pasar yang taat peraturan hukum dan disiplin peraturan
hukum yang berlaku. Bertujuan supaya tidak merugikan konsumen
dan aparat penegak hukum. Terciptanya pasar yang bebas dari
pelanggaran hukum, tentram dan harmonis.
d. Fungsi
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
pasar;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
pengelolaan pasar;
3. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
4. penataan, pembinaan, dan pengawasan pedagang kaki lima (pkl);
5. Pengelolaan parkir di lingkungan pasar milik daerah;
6. Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar milik daerah;
52
7. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik
daerah
8. pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan pasar milik
daerah yang menjadi kewenangannya;
9. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang
pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
10. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi;
11. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
13. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
14. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
16. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);
53
17. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan
standar operasional dan prosedur (sop);
18. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkalamelalui website pemerintah daerah;
21. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
22. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;
23. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan
tugas pokoknya.
e. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur
Organisasi Dinas Pemerintah Kota Malang, maka Dinas Pasar
melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pasar, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pasar;
54
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan di bidang pasar;
3. pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban,
pemeliharaan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah;
5. Penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang
kaki lima (pkl);
6. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pasar daerah;
8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pasar daerah yang
menjadi kewenangannya;
9. Pengelolaan parkir di areal pasar daerah;
10. Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;
11. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
12. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);
13. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp);
55
14. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat
(ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
16. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :
Kepala Dinas;
a. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub bagian Penyusunan Program;
2. Sub bagian Keuangan;
3. Sub bagian Umum.
b. Bidang Pendataan dan Pemungutan, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pemungutan.
c. Bidang Pengawasan dan Penertiban, terdiri dari :
56
1. Seksi Pengawasan;
2. Seksi Penertiban.
d. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari :
1. Seksi Kebersihan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana.
e. Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan;
2. Seksi Pengendalian.
UPT, terdiri dari :
1. UPT Pasar Besar;
2. UPT Pasar Dinoyo;
3. UPT Pasar Blimbing;
4. UPT Pasar Klojen;
5. UPT Pasar Gadang.
Kelompok Jabatan Fungsional.
SDM Aparatur
Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pasar Kota Malang
didukung oleh sejumlah 354 orang yang terdiri dari PNS sejumlah
57
271 orang dan PTT sejumlah 83 orang dengan komposisi
berdasarkan tugas adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha
3. Kepala Bidang
4. Kepala Seksi
5. Kepala Pasar
6. Staf PNS
7. Petugas Juru Pungut
8. Petugas Administrasi
9. Pasukan Kuning
10. Sopir dan Armada
f. Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah.
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas .
Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban,
pemeliharaan dan pengawasan.
58
Pemeliharaan sarana Fisik. Di beberapa pasar tradisional
bahwa pemeliharaan dilakukan setiap 5 tahun dan umumnya
dilakukan atas inisisatif para pedagang sendiri tetapi dengan cara
tambal sulam. Kondisi ini menyebabkan pasar tradisional semakin
menjadi tidak indah dan tidak bersih. Dampaknya sarana pasar
yang seharusnya diperuntukkan untuk bisa bertahan lebih dari 25
tahun menjadi tidak terwujud. Dengan mudah pasar yang baru
dibangun, kembali menjadi kumuh dalam waktu singkat. Adanya
Pengawasan Terhadap barang yang dijual dan Standarisasi Ukuran
serta timbangan. Pengelola pasar harus melakukan koordinasi
dengan pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengawasan
secara rutin demi melindungi kepentingan konsumen. Penegakan
Aturan dan Pengenaan Sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran
namun tidak diskriminatif dan harus konsisiten menjalankan
peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila pelaku-pelaku
didalamnya mentaati peraturan dengan baik dan konsekuen.
dengan penegakan kedisiplinan ini maka tidak akan timbul adanya
pelanggaran-pelanggaran yang berkelanjutan seperti yang terjadi di
Pasar kedungkandang kota malang atas peredaran daging Oplosan.
Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah.
Mekanisme penarikan dan penyetoran merupakan
serangkaian alur kegiatan yang terjadi didalam Dinas Pasar dalam
rangka pemungutan retribusi pasar dan menampilkan pihak-pihak
59
yang terkait didalamnya. Hasil pemungutan retribusi pasar
disetorkan kepada Dinas Pasar setiap hari beserta laporan jumlah
karcis yang terjual setelah setoran sampai di Dinas Pasar maka
setoran-setoran dari pasar di akumulasi dan disetorkan ke kasda.
Sedangkan laporannya disampaikan ke bagian keuangan.
a. Tugas Pokok Pengelola Pasar
Tugas Pokok Pengelola Pasar adalah melakukan pembinaan
terhadap pedagang, menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan
layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi
barang sehingga tercipta kestabilan harga barang. Pengelola pasar
harus memahami tugas dan fungsinya sebagai pengelola. Orientasi
pemerintah daerah masih lebih cenderung pada peningkatan PAD
dari pada peningkatan pelayanan kepada masayarakat.
b. Fasilitas Umum, Parkir, Toilet Yang Bersih,
Fasilitas Umum, Parkir, Toilet Yang Bersih termasuk pembuangan
sampah dan limbah yang teratur juga merupakan hal penting bagi
pengelola pasar untuk mengembangkan pasar tradisioanal.
c. Penataan Los/Kios/Lapak Yang Beraturan.
Penataan Los/Kios/Lapak Yang Beraturan. Adanya kemampuan
dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios dan
lapak secara baik dan rapi. Dalam hal ini pengelola pasar harus
tegas mana yang memang peruntukkannya mana yang tidak
sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi.
60
d. Pembinaan Disiplin Pedagang
Pembinaan Disiplin Pedagang adalah Pengelola pasar harus
membuat peraturan yang jelas dan kemudian dilakukan sosialisasi
dan proses edukasi kepada para pedagang secara rutin dan
menyeluruh sehingga semua penghuni pasarmengetahui isi dan
maksudnya. Adanya komitmen dari penghuni pasar untuk
mentaatinya agar bisa selalu diingat oleh para penghuni pasar,
maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik mungkin dan
ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar.
e. Penegakan Aturan dan Pengenaan Sanksi
Penegakan Aturan dan Pengenaan Sanksi yang tegas pada setiap
pelanggaran namun tidak diskriminatif dan harus konsisiten
menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila
pelaku-pelaku didalamnya mentaati peraturan dengan baik dan
konsekuen.
f. Ciptakan Pola Pengamanan Bersama
Ciptakan Pola Pengamanan Bersama dimana petugas sekuriti
yang terbatas jumlahnya harus dibantu oleh semua penghuni
pasar agar tercipta suatu pola pengamanan bersama. Setiap
pedagang harus memiliki tanggung jawab tertentu terhadap
keamanan.
61
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
a. Visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Mandiri, Tangguh,
Unggul dan Berdaya Saing Untuk Pembangunan Ekonomi yang
Produktif dan Berkelanjutan.45
b. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Mewujudkan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan, Fasilitasi,
Penataan,Pembinaan dan Pemberdayaan Dunia Usaha.
2. Mewujudkan Teknologi Industri Bagi Pengembangan Industri
Kecil, Menengah dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang
Tersedia Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Promosi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dalam
Rangka Perluasan Pasar, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Peredaran Barang dan Jasa.
4. Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Kinerja Kelembagaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
c. Tugas Pokok
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok sebagai
berikut;
1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang
perindustrian dan perdagangan, melayani masyarakat sesuai dengan
45 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malng. http://disperindag.malangkab.go.id/ diakses pada tanggal 17 Juli 2013 pasa pukul 20:20 wib
62
perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perindustrian dan
perdagangan.
2. Penyusunan dan pelaksanaan standart pelayanan public (SPP) dan
Standart Operasional (SOP). Masyarakat dilayani sesuai standart
yang diperlukan.
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang perindustrian dan
perdagangan. Melayani masyarakat dalam pengaduan akibat
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar
khususnya bagian perindustrian dan perdagangan pasar tradisional.
4. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan public secara berkala melalui web site pemerintah daerah.
Data hasil pembangunan dan informasi terkait tugas dinas
perindustrian dan perdagangan bisa dilihat melalui web site sehingga
bisa memudahkan masyarakat untuk memahami tugas dan fungsi dinas
perindustrian dan perdagangan kota malang untuk dijadika tolak ukur
dalam kehidupan sehari-hari.
Tugas pokok dalam pembinaan pasar terkait kasus peredaran daging
Oplosan tersebut adalah melayani masyarakat dalam pengaduan akibat
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya
bagian perindustrian dan perdagangan pasar tradisional. Untuk
dilaporkan ke aparat penegak hukum dan segera di tindaklanjuti sesuai
prosedur hukum.
63
d. Gambaran struktur organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang Adalah Sebagai Berikut :
1. Dinas Pertanian di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Malang
merupakan salah satu bidang bagian dari Dinas Pertanian Kota Malang
yang berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono 176 Malang, Kelurahan Ciptomulyo,
Kecamatan Sukun.
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menempati 2 gedung yang
terdiri dari gedung utama berupa ruangan kantor, laboratorium kesehatan
masyarakat veteriner dan ruangan keurmaster serta satu gedung yang lain
yaitu gedung pusat kesehatan hewan (puskeswan).
64
Sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kota Malang melaksanakan kegiatan pembinaan
budidaya peternakan di seluruh wilayah Kota Malang. Laboratorium
Kesmavet digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal
hewan (susu dan daging) untuk dapat menciptakan keamanan pangan asal
hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Pelayanan kesehatan
hewan kesayangan dilaksanakan di puskeswan.
Sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kota Malang melaksanakan kegiatan pembinaan
budidaya peternakan di seluruh wilayah Kota Malang. Laboratorium
Kesmavet digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal
hewan (susu dan daging) untuk dapat menciptakan keamanan pangan asal
hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Pelayanan kesehatan
hewan kesayangan dilaksanakan di puskeswan.
Sejarah bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota
Malang diawali dengan berdirinya Dinas Kehewanan Kota Malang pada
tahun 1930 sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
peternakan secara menyeluruh dengan dipimpin oleh seorang kepala dinas
yaitu drh. R. SLAMET sampai dengan tahun Juni 1958.
Pada Tahun 1962 Dinas Kehewanan berubah menjadi Dinas Peternakan
sampai dengan tahun 2002. Pada era Otonomi Daerah Dinas Peternakan
Kota Malang tergabung dalam Dinas Pertanian Kota Malang menjadi Sub
Dinas Peternakan. Pada tahun 2004 Sub Dinas Peternakan berubah
65
menjadi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan
sekarang.
Nama-Nama Pimpinan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota
Malang:
No Nama Pimpinan Bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kota Malang Masa Jabatan
1 Drh. R. SLAMET September 1930–Juni 1958
2 Drh. PRATOMO Maret 1958 – Juli 1972
3 Drh. SOETARDJO Juli 1972 – Oktober 1981
4 Drh. WASIDJO Oktober 1981 – Oktober 1986
5 Drh. SIDIK MULYO M Oktober 1986 – Nopember 1992
6 Ir. SOENARI Periode 1992 – 1999
7 Drh. WARSITO WIBOWO Periode 1999 – 2005
8 Drh. SUSETYORINI Periode 2005 – 2010
9 Drh. YUDI BROTO,M.H. Periode 2010 – 2012
10 Drh. R. GHAZALI LUQMAN Periode 2013
11 Drh. ANTON PRAMUJIONO 2013-sekarang
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas pokok
pembinaan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk
66
melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
peternakan dan kesehatan hewan;
4. Penyusunan program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan pembinaan pengembangan teknologi produksi;
6. Pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan budidaya ternak;
8. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan hewan;
9. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis
Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan, Pos Kesehatan Hewan, Rumah
Potong Hewan, agen susu dan kios daging;
10. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan
sarana dan prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan;
11. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan hewan potong, hygiene
bahan-bahan asal hewan dan produk ikutannya serta sanitasi
lingkungan;
12. Pelaksanaan pengendalian pemotongan hewan besar betina yang
bertanduk;
67
13. Pemberian pertimbangan teknis perijinan usaha di bidang peternakan
dan kesehatan hewan;
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
15. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan;
16. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
17. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);
18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
a. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Bina Produksi Peternakan;
Seksi Bina Produksi Peternakan melaksanakan tugas pokok pendataan,
perencanaan dan pembinaan pengembangan teknologi produksi
peternakan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Bina Produksi
Peternakan mempunyai fungsi :
68
1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
Bina Produksi Peternakan;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang Bina Produksi Peternakan;
3. Penyusunan rencana pengembangan produksi peternakan;
4. Pelaksanaan pembinaan peningkatan teknologi produksi peternakan;
5. Penyiapan penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak
pemerintah;
6. Pelaksanaan pembinaan sistem pemasaran ternak dan hasil ternak;
7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan mutu dan penggunaan pakan serta
bahan baku pakan ternak;
8. Pelaksanaan kaji terap teknologi peternakan;
9. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis perijinan usaha
produksi peternakan;
10. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen
perubahan pelaksanaan anggaran (dppa);
11. Pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional
dan prosedur (sop);
12. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi);
13. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
69
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan tugas pokoknya.
2. Seksi Kesehatan Hewan;
Seksi Kesehatan Hewan melaksanakan tugas pokok pengawasan dan
pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Kesehatan Hewan
mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
3. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kesehatan hewan;
4. Pelaksanaan pengendalian penyakit anthropozoonosa;
5. Pelaksanaan pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit
hewan;
6. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di pasar
hewan, lalu lintas hewan dan di masyarakat;
7. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis
rumah sakit hewan/klinik hewan, pos kesehatan hewan, rumah potong
hewan, agen susu dan kios daging;
8. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan
obat-obatan hewan;
70
9. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha kesehatan
hewan;
10. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen
perubahan pelaksanaan anggaran (dppa); Pelaksanaan standar pelayanan
publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (sop);
11. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi);
12. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan tugas pokoknya.
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas pokok
pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat
veteriner.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3. Pelaksanaan pembinaan peningkatan teknologi pengelolaan dan
pengolahan bahan asal hewan;
71
4. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bahan-bahan asal hewan;
5. Pelaksanaan pembinaan sistem pemasaran bahan-bahan asal hewan;
6. Pelaksanaan pengendalian pemotongan hewan besar betina yang
bertanduk;
7. Pelaksanaan kaji terap teknologi pengelolaan bahan asal hewan;
8. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis
pengelolaan bahan-bahan asal hewan;
9. Pelaksanaan pengawasan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan
bahan-bahan asal hewan;
10. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan pada hewan
sebelum dan sesudah dipotong, hygiene bahan asal hewan dan produk
ikutannya serta sanitasi lingkungan;
11. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha kesehatan
masyarakat veteriner;
12. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
13. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
72
15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas pokoknya.
b. Tugas pokok Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Kota
Malang merupakan satu kantor dengan Dinas Pertanian Kota Malang yang
mempunyai Fungsi dan Tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan
budidaya peternakan di seluruh wilayah kota malang. Laboratorium
kesmavet digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal
hewan (susu dan daging) untuk dapat menciptakan keamanan pangan asal
hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Dalam kasus
peredaran daging oplosan yang terjadi di pasar kedungkandang dinas
pertanian ikut berperan serta dalam pengawasan daging tersebut, dengan
mengambil sampel tersebut untuk di tes apakah benar daging tersebut
mengandung daging celeg, dan ternyata benar adanya. Sampel tersebut di
buktikan. Tugas dan fungsi lain Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
a. Perumusan dan pelaksanaan kebiajakn teknis Bidang Peternakan dan
Kesehatan hewan
b. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis
bidang peternakan dan kesehatan hewan
c. Penyusunan program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan
d. Pelaksanaan pembinaan pengenbangan teknologi produksi
73
e. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan hewan
f. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan
sarana dan prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan.
4. Rumah Pemotongan Hewan ( RPH )
Sejarah Rumah Pemotongan Hewan ( RPH ) Pada tahun 1937, RPH
terletak di sebelah selatan Stasiun Kereta Api Kota Baru yang pada saat itu
masih memakai sebutan atau istilah Abattoir, pemotongan per hari
mencapai 20 ekor sapi. Kota Malang sebagai ibukota karesidenan masih
terus berkembang dengan pesat, oleh sebab itu dipandang perlu untuk
mendirikan Abattoir baru yang lebih besar, lengkap dan memenuhi syarat.
Adapun dasar dan alasan pendirian Abattoir adalah untuk memenuhi salah
satu segi yang penting dari tugas pokok Dinas Kehewanan, (saat ini Dinas
Peternakan) yaitu kesehatan masyarakat veteriner dengan melayani
masyarakat untuk keperluan pemotongan hewan yang sehat serta untuk
meningkatkan keuangan daerah dengan berstatus sebagai Perusahaan
Pembantaian. Pendirian Abattoir tidak terlepas dari kondisi dan situasi
pada waktu itu, tetapi juga dengan memperhitungkan perkembangan pada
tahun–tahun mendatang baik mengenai pertumbuhan penduduk,
peningkatan jumlah pemotongan hewan, arah perkembangan kota dan segi
lainnya. Pendirian Abattoir yang baru selain untuk pemotongan sapi juga
dibangun Abattoir khusus untuk babi yang pembangunannya dimulai
pertengahan tahun 1937 terletak di daerah Desa Gadang atau tepatnya di
Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Kedungkandang yang saat ini masuk
74
wilayah Kecamatan Sukun. Pembangunan selesai pada bulan Maret 1938
dan mulai dipergunakan pada tanggal 16 Maret 1938.
Waktu berjalan terus dan sampailah pada tahun 1947 dengan adanya agresi
pertama Belanda, Abattoir juga tidak luput dari usaha bumi hangus.
Dengan bertambahnya usia Kota Malang, pertambahan jumlah penduduk
berpengaruh pula pada peningkatan jumlah pemotongan hewan. Pada
tahun 1966 jumlah pemotongan sapi sudah mencapai antara 50–70 ekor
per hari dan secara insidentil pernah mencapai 120 ekor, pada tahun 1963
diadakan Jubelium, peringatan 25 tahun berdirinya Abattoir Kota Malang.
Keadaan Abattoir saat itu (tahun 1966) dalam hal perawatan bangunan,
pemeliharaan dan penggantian alat–alat kurang mendapat perhatian yang
serius karena kekurangan dana, sehingga pelayanan kebersihan, kesehatan
kurang dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut
diatas perlu penanganan yang lebih profesional, maka pada tanggal 1 April
1966 dibentuklah Perusahaan Daerah Pembantaian yang bertepatan
dengan HUT Kodya Malang yang ke 52 tahun. Kemudian secara resmi
pada tanggal 17 Oktober 1966 diresmikan sebagai tanggal berdirinya PD.
Pembantaian Kodya Malang dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 18
Oktober 1966 Nomor 90 a/U.
Selain pemotongan hewan sebagai usaha utama, juga bidang distribusi dan
produksi dari ternak serta hasil–hasil dari ternak. Setelah berubah status
dari Abattoir yang dikelola oleh Dinas Kehewanan menjadi PD.
Pembantaian, kesempatan ini digunakan sebaik–baiknya untuk
75
merehabilitasi gedung, halaman, jalan–jalan, peralatan maupun bangunan
bangunan yang dipandang perlu untuk diperbaiki. Luas komplek Abattoir
yang dulu seluas 10.000 m2, setelah menjadi PD. Pembantaian luas
komplek ditambah 1.843 m2 sehingga menjadi 11.843 m2.
Pejabat awal berdirinya Abattoir adalah Drh. Slamet yang pensiun pada
tahun 1958. Pejabat penggantinya adalah Drh. Pratomo dari tahun 1958
sampai dengan 1976. Terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 1976 PD.
Pembantaian dipimpin oleh Letkol. Poernomo.
Sejalan dengan perkembangan PD. Pembantaian dan perkembangan usaha
yang diharapkan harus meningkat, maka Perda tahun 1966 diganti dengan
Perda Nomor 8 tahun 1969. Kemudian Perda Nomor 8 tahun 1969 diganti
dengan Perda Nomor 17 tahun 2002 menjadi PD. Rumah Pemotongan
Hewan (PD.RPH) Kota Malang. Dengan Perda Nomor 17 tahun 2002 ini
PD.RPH Kota Malang diharapkan lebih maju dan lebih potensial dimasa–
masa mendatang sehingga keberhasilan dan kemakmuranlah yang akan
dicapai.
Visi Dan Misi Rumah Pemotong Hewan ( RPH )
Sesuai tugas pokok Rumah Pemotongan Hewan sebagai sarana pelayanan
masyarakat dalam penyediaan daging sehat, serta fungsi sebagai unit
penghasil sumber pendapatan murni daerah, maka dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya tersebut Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan
Hewan mempunyai visi ke depan sebagai berikut:
76
a. VISI Dari Rumah Pemotong Hewan ( RPH )
Mewujudkan Pd.Rph Sebagai Tempat Pemotongan Yang Terkemuka
Dan Ramah Lingkungan Untuk mewujudkan visi tersebut Perusahaan
Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang melakukan upaya-
upaya kegiatan operasional dengan misi sebagai berikut:
b. MISI Dari Rumah Pemotong Hewan ( RPH )
1. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat pemotongan hewan
potong sebagai pelayanan prima dalam penyediaan daging.
2. Meningkatkan profesionalisme karyawan dan kinerja manajemen
menuju Perusahaan Daerah yang mandiri.
3. Melakukan diversifikasi usaha guna meningkatkan pendapatan
Perusahaan dan karyawan.
4. Menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
c. Tugas Pokok Dan Fungsi Dari Rumah Pemotong Hewan ( RPH )
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 17 Tahun 2002
bahwa, susunan organisasi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan
Hewan (PD.RPH) Kota Malang terdiri dari:
1. Direktur;
2. Badan Pengawas;
3. Satuan Pengawas Intern;
77
4. Bagian Umum dan Keuangan;
5. Bagian Pemotongan Hewan;
6. Bagian Budidaya Hewan Potong.
Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Badan Pengawas (Pasal 5:1).
Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyediakan tempat,
melaksanakan pemotongan hewan dan pengembangan hewan potong
dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat akan daging yang
memenuhi syarat kesehatan dan agama serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 6:1).
Pembagian tugas dan fungsi yang kemudian dijabarkan dalam
rangkaian-rangkaian fungsi tiap-tiap bagian seperti yang dijelaskan
dalam Perda No. 17 Tahun 2002, pasal 9 sampai dengan 35, adalah
sebagai berikut:
1. Direktur
Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi dan
mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
Untuk meningkatkan usaha Perusahaan, Direktur dapat
mengadakan kerjasama denga Pihak Ke Tiga dan dilaporkan
78
kepada DPRD oleh Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata-
laksana serta kepegawaian seluruh unsur dalam lingkungan
Perusahaan Daerah;
2. Pemberian kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan
Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Badan
Pengawas;
3. Penyusunan dan penyampaian program kerja tahunan dan lima
tahunan serta anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikota
untuk mendapatkan pengesahan melalui Badan Pengawas;
4. Penyusunan dan penyampaian laporan atas neraca dan
perhitungan rugi/laba Perusahaan Daerha kepada Walikota
melalui Badan Pengawas unutk mendapatkan pengesahan;
5. Mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan.
Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:
a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau
pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya
asset dan membebani anggaran BUMD;
79
b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan
benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD;
c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
2. Badan Pengawas
Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah
untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Badan Pengawas terdiri dari
unsur-unsur Pemerintah Daerah dan instansi lainnya yang
berhubungan dengan masalah pemotongan hewan. Anggota Badan
Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih
menjadi Ketua merangkap anggota.
Badan Pengawas mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan
umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai
fungsi:
1. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
2. Pemberian kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan
Daerah;
3. Pemberian pembinaan usaha dan pengembangan Perusahaan
Daerah;
80
4. Pemberian saran dan pendapat kepada Walikota terhadap
rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
5. Pemberian saran dan pendapat kepada Walikota terhadap
rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
6. Pemberian saran dan pendapat kepada Walikota terhadap
program kerja yang diajukan Direktur;
7. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
8. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas
Laporan Kinerja Perusahaan.
Badan Pengawas mempunyai wewenang:
a. Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan
Daerah;
c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan
program kerja Direktur tahun berjalan.
81
3. Satuan Pengawas Intern (SPI)
SPI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur
dalam bidang pengawasan, penelitian, pengembangan dan
pengawasan Perusahaan Daerah serta fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan koordinasi dan kegiatan penelitian atas
pengelolaan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan yang
diambil oleh Direktur;
b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Perusahaan Daerah dan
pemberian saran-saran perbaikan;
c. Pelaksanaan pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
d. Penyusunan rencana terhadap langkah-langkah yang diambil
oleh Direktur dalam upaya peningkatan dan pengembangan
usaha Perusahaan Daerah;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
4. Bagian Administrasi Umum.
Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Direktur dalam bidang administrasi umum, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, teknik dan sanitasi serta fungsi
sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, kepegawaian,
keuangan dan barang;
82
b. Pelaksanaan kegiatan dalam kaitannya dengan hubungan
masyarakat;
c. Penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja, Laporan
Keuangan, Neraca dan Laporan Rugi-Laba secara berkala;
d. Pelaksanaan pengadaan, menyimpan/merawat dan
mendistribusikan barang;
e. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan bangunan dan
IPAL milik Perusahaan Daerah;
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Direktur;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bagian Pemotongan Hewan.
Kepala Bagian Pemotongan Hewan mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian dalam pelayanan pemotongan hewan
serta fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pemeriksaan hewan yang akan dipotong;
b. Pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan berdasarkan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Direktur;
c. Pengelolaan tempat pemotongan dan menjaga kebersihan
ruang, kandang dan lingkungannya;
d. Pengelolaan sarana dan prasarana pemotongan hewan;
83
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Direktur;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bagian Budidaya Hewan Potong.
Kepala Bagian Budidaya Hewan otong mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan budidaya hewan potong dan usaha
pemasaran serta fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengelolaan budi daya hewan potong (sapi dan
kambing) dan unggas (ayam) dengan cara pembesaran dan
penggemukan;
b. Pelaksanaan pengadaan pakan hewan maupun bibit hewan
potong serta pemasaran hasil;
c. Pelaksanaan pengembangan usaha lain demi kemajuan
Perusahaan Daerah;
d. Pelaksanaan administrasi sarana produksi dan pemasaran;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Direktur;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Urusan Pengawasan Produksi, Keuangan dan Materiil.
Kepala Urusan Pengawasan Produksi, Keuangan dan Materiil
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di
84
bidang produksi, keuangan dan materiil serta fungsi sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas proses dan
kualitas pelayanan pemotongan hewan serta langkah-langkah
perbaikan;
b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan
usaha budi daya hewan potong, kualitas dan kuantitas hasil budi
daya serta langkah-langkah pengembangannya;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas jumlah hewan
yang dibudidayakan, dipotong dan yang ada di kandang
penginapan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas
penyelenggaraan administrasi keuangan yang meliputi prosedur
pengeluaran dan penerimaan, pembukuan serta bukti
penerimaan dan pengeluaran uang;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas posisi
keuangan;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kekayaan dan
administrasi barang maupun prosedur pengadaan, penyimpanan
dan penyaluran barang;
g. Penyusunan laporan kegiatan dan mengajukan saran perbaikan
sesuai hasil pemeriksaan kepada Kepala SPI.
85
8. Urusan Pengawasan Umum, Penelitian dan Pengembangan
Usaha.
Urusan Pengawasan Umum, Penelitian dan Pengembangan Usaha
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas segala sesutu
yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi (tata
usaha);
b. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan atas pengurusan
kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
c. Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan limbah;
d. Pelaksanaan pengumpulan data yang meliputi segala aktivitas
Perusahaan Daerah dan menyusun serta menyajikan data hasil
penelitian di bidang pengadaan, produksi, keuangan, pelayanan,
pemasaran dan lain-lain;
e. Pelaksanaan penelitian tugas pekerjaan dalam kaitannya dengan
uraian tugas dan struktur organisasi Perusahaan Daerah yang
dapat menimbulkan hambatan terhadap usaha peningkatan
efisiensi dan produktifitas kerja;
f. Pengumpulan, mengolah dan menyusun laporan tahunan hasil
kegiatan yang dilakukan Perusahaan Daerah serta
menyajikannya dalam bentuk statistik/monografi maupun
dalam bentuk lain;
86
g. Penyusunan laporan kegiatan dan mengajukan saran serta
langkah-langkah pengembangan usaha kepada Kepala SPI;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala SPI
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
Kepala Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian serta
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan surat me-nyurat, kearsipan, dokumentasi
dan perpustakaan;
b. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan
masyarakat;
c. Pelaksanaan persiapan rapat, penerimaan tamu, mengatur tata
ruang dan mengelola kebersihan kantor;
d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Kepala Bagian Administrasi Umum;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
87
10. Sub Bagian Keuangan.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
administrasi keuangan Perusahaan Daerah serta fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahunan dan perubahannya sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan;
b. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, penyimpanan keuangan
Perusahaan Daerah;
c. Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya,
ASTEK, Rekening Listrik, PDAM, Telkom, pajak dan
kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan
Daerah;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Kepala Bagian Administrasi Umum;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
11. Sub Bagian Perlengkapan, Teknik dan Sanitasi.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Teknik dan Sanitasi mempunyai
tugas melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan,
teknik dan sanitasi serta fungsi sebagai berikut:
88
a. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan barang
persediaan habis pakai, barang investasi maupun bangunan;
b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang dengan
menyelenggarakan baku induk inventaris, buku harian barang,
buku inventaris, kartu inventaris barang/ruangan;
c. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan tanah, bangunan,
mesin-mesin, alat komunikasi, peralatan listrik, instalasi air dan
alat perlengkapan lainnya;
d. Penyediaan dan pengaturan kebutuhan bahan bakar, pelumas
dan melakukan peralatan;
e. Pelaksanaan penghitungan barang persediaan habis pakai
maupun barang inventaris secara berkala;
f. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan mesin, instalasi listrik,
pendingin, air, gedung/bangunan, saluran, jaringan limbah,
peralatan/perlengkapan tempat pemotongan hewan dan lain-
lain;
g. Pelaksanaan pembersihan lingkungan, saluran serta mengatur
dan merawat penghijauan taman;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Kepala Bagian Administrasi Umum;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
89
12. Sub Bagian Pemotongan Hewan Pusat.
Kepala Sub Bagian Pemotongan Hewan Pusat mempunyai tugas
melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan
Pusat serta fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan di RPH Pusat secara
aman, tertib, lancar dan bersih;
b. Pelayanan penggunaan sarana dan prasarana pemotongan serta
merawat dan menyiapkan dengan tertib/aman;
c. Pelaksanaan kebersihan ruangan, peralatan, kandang, saluran,
lingkugan tempat pemotongan serta membuang sisa limbah
pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang telah
ditentukan;
d. Pengawasan dan pembinaan cara pengangkutan daging agar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Penyusunan laporan pelakasanaan tugas dan saran
pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemotongan Hewan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemotongan Hewan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
13. Sub Bagian Pemotongan Hewan Cabang.
Kepala Sub Bagian Pemotongan Hewan Pusat mempunyai tugas
melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan
Cabang serta fungsi sebagai berikut:
90
a. Pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan di RPH Cabang
secara aman, tertib, lancar dan bersih;
b. Pelayanan penggunaan sarana dan prasarana pemotongan serta
merawat dan menyiapkan dengan tertib/aman;
c. Pelaksanaan kebersihan ruangan, peralatan, kandang, saluran,
lingkugan tempat pemotongan serta membuang sisa limbah
pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang telah
ditentukan;
d. Pengawasan dan pembinaan cara pengangkutan daging agar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Penyusunan laporan pelakasanaan tugas dan saran
pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemotongan Hewan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemotongan Hewan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
14. Sub Bagian Budidaya Hewan Potong.
Kepala Sub Bagian Budidaya Hewan Potong mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan budidaya hewan potong sapi,
kambing dan unggas (ayam), serta fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pembesaran dan penggemukan bibit hewan potong
sapi dan kambing serta unggas (ayam) menurut cara dan teknik
beternak yang berdaya guna dan berhasil guna;
91
b. Pelaksanaan penanaman rumput jenis unggul maupun tanaman
hijau lainnya dan menyediakan pakan yang memenuhi syarat
bagi sapi;
c. Penyelenggaraan pembibitan sapi dan kambing potong jenis
unggul dan dengan mengikuti program inseminasi buatan;
d. Pelaksanaan pendataan, pencatatan dan analisa kegiatan untuk
bahan pengembangan usaha;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Kepala Bagian Budidaya Hewan Potong;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Budidaya Hewan Potong sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
15. Sub Bagian Usaha dan Pemasaran.
Kepala Sub Bagian Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan usaha dan pemasaran serta fungsi
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengadaan bibit hewan potong (sapi dan kambing)
dan unggas (ayam) sesuai dengan standar harga dan mutu;
b. Pengadaan sarana produksi peralatan, makanan, obat-obatan
dan lain-lain sesuai dengan standar harga dan mutu;
c. Pemasaran produk hasil budidaya berupa hewan potong dan
daging menurut harga umum yang berlaku;
92
d. Pelaksanaan pendataan, pencatatan dan analisa kegiatan untuk
bahan pengembangan usaha;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan
kepada Kepala Bagian Budidaya Hewan Potong;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Budidaya Hewan Potong sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
16. Lambang PD.RPH Kota Malang
Arti Lambang PD.RPH Kota Malang
1. BINTANG ,Adalah salah satu lambang dalam Garuda
Pancasila yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa
2. RUMAH , Rumah Pemotongan Hewan
3. HEWAN , Hewan yang dipotong di Rumah Pemotongan
Hewan
4. PD.RPH , Nomenklatur
93
5. KOTA MALANG ,Merupakan lokasi / domisili dari
PD.RPH
6. PADI KAPAS , Merupakan lambang kesejahteraan dan
kemakmuran
7. SAYAP ,Merupakan lambang pengembangan usaha
8. BENTUK OVAL BULAT ,Bermakna kebulatan tekad
untuk bersama-sama memajukan Perusahaan
9. ARTI WARNA :
a. BIRU MUDA pada Dasar Logo, Bermakna kesetiaan
pada Tuhan, Negara dan Bangsa
b. KUNING pada Padi , Bermakna keluhuran dan
kebesaran
c. HIJAU pada Kapas ,Bermakna kesuburan dan
kemakmuran
d. MERAH , Pada sayap menunjukkan keberanian
e. KUNING EMAS , Bermakna kejayaan / lambang
kejayaan
94
d. Stuktur Organisasi
e. Tata Cara Pemotongan Hewan
1. Tata cara pemotongan Sapi, kuda, kerbau, kambing dan
atau domba.
Tata cara pemotongan Sapi/Kuda/Kerbau dan Kambing/Domba:
Pelaksanaan pemotongan dilakukan dengan pola ASUH dengan
tujuan untuk menciptakan daging yang AMAN, SEHAT, UTUH
dan HALAL. Untuk menciptakan daging yang berkualitas dan
ASUH, maka pemotongan dilakukan dengan menganut tata cara
dalam Syariat Islam dan diawasi oleh Dokter Hewan atau
Petugas Keurmaster. Pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan
dilakukan baik hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong,
95
kemudian daging di cap/stempel “BAIK Kota Malang” dengan
harapan daging layak untuk di konsumsi masyarakat.
2. Tata cara pemotongan Babi:
Pelaksanaan pemotongan hewan babi juga dilakukan dengan
pola Aman, Sehat dan Utuh diawasi oleh Dokter Hewan dan
Petugas Keur-mester, kemudian daging di cap/stempel “BAIK
Kota Malang”. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemotongan
Sapi/ Kuda/Kerbau dan Kambing/Domba terpisah dengan
pelaksanaan pemotongan babi, baik tempat, tenaga kerja
maupun alat–alatnya. Tenaga atau petugas pemeriksa kesehatan
daging babi juga khusus sehingga tidak bercampur.
Alur proses pelaksanaan pemotongan hewan di PD. RPH Kota
Malang
1. Sebelum masuk kandang, hewan potong harus di daftar dulu
dipos penjagaan.
2. Setelah di daftar, hewan potong dimasukkan ke kandang.
3. Melakukan pemeriksaan ante mortem dilakukan di kandang
dengan member tanda hewan yang sudah diperiksa dan tidak
bermasalah.
4. Hewan yang sakit harus diobati dulu dan yang
membahayakan masyarakat harus dimusnahkan.
96
5. Dengan membayar bea potong hewan potong dimasukkan ke
RPH melalui jalur yang telah ditentukan untuk dilaksanakan
proses pemotongan.
6. Pelaksanaan pemotongan oleh modin atau juru sembelih yang
ditunjuk dan harus dilakukan secara islami dengan membaca
basmalah,menghadap kiblat dan tidak boleh dilakukan
penyiksaan.
7. Proses pengulitan dilakukan jika hewan benar-benar mati dan
pengulitan harus dilakukan diatas scradel.
8. Setelah dikuliti, karkas harus digantung tidak boleh ditaruh
dilantai dan jeroan ditaruh diatas kereta jeroan.
9. Setelah karkas digantung dan heroan diatas kereta dilakukan
pemeriksaan post mortem.
10. Apabila dinyatakan sehat dan tidak bermasalah diberi
stempel daging baik dan boleh dipasarkan. ( pasar/
supermarket )
11. Apabila mengandung penyakit atau zat yang bisa
membahayakan masyarakat, daging tidak boleh dibawa
keluar dari RPH dan harus dimusnahkan. ( dikubur/ dibakar )
97
3. Peta atau nama daging sapi ( Nama bagian dalam tubuh
daging sapi )
Daging Sapi diperoleh dari berbagai macam bagian tubuh sapi
memiliki nama dan karakteristik yang berbeda, sehingga untuk
memasak perlu dipilih daging yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Persyaratan dan pelayanan dalam pemotongan daging di
Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang
Persyaratan dan pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Syarat Pelayanan Pemotongan Hewan
Hewan yang akan dipotong harus sudah diperiksa
kesehatannya ( ante mortenSebelum pemotongan harus
membayar bea potong hewan terlebih Dahulu.
2. Syarat Pelayanan perbaikan sarana dan prasarana / fasilitas
Pelanggan melaporkan perihal kerusakan fasilitas pada
petugas diloket pengaduan untuk dicatat dan didata atai
melalui kotak saran /pengaduan.
98
3. Syarat Pelayanan mahasiswa dan pelajar untuk Praktek
Kerja Lapang dan Praktikum.
a. Membuat surat dari sekolah / fakultas ditujukan kepada
PD. RPH. Kota Malang.
b. Mendapat ijin dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat.46
46 Rumah Potong Hewan Kota Malang. http://rphmalang.blogspot.co.id/. Diakses Tanggal 13 Mei 2012. Pukul 22:47 WIB
99
Adapun perbedaan daging sapi dengan daging celeng sebagai berikut;
Tabel 1
Perbedaan Daging Sapi Dengan Daging Celeng47
Ciri-ciri Daging Daging Sapi Daging Celeng
Warna Warna daging sapi mendekati warna
daging ayam
Sedangkan warna daging celeng lebih
pucat dari daging sapi
Serat Daging Serat sapi lebih padat
dan garis-garis seratnya terlihat jelas
Sedangkan serat celeng yang seratnya samar untuk dilihat dan sangat renggang
Lemak Daging
Lemak daging sapi lebih kaku dan
berbentuk dan lemak daging sapi agak kering dan tanpa
berserat
Sedangkan lemak daging celeng
memiliki tekstur lebih elastis. Selain itu
lemak pada celeng sangat basah dan sulit
dilepas dari dagingnya.
Tekstur Daging Tekstur pada daging sapi lebih kaku dan
padat
Sedangkan daging celeng yang lembek
dan mudah di renggangkan.
Aroma Daging
Aroma daging sapi anyir seperti yang diketahui semua
masyarakat
Sedangkan daging celeng memiliki
aroma khas celeng
Sumber: hasil wawancara survey di Kantor Dinas Pertanian Bidang Peternakan
dan Pemeliharaan Hewan dan Lembaga Rumah Pemotongan Hewan
B. Penerapan Standart/ Syarat Dan Ketentuan Penjualan Daging Sapi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Dinas Pertanian
Bidang Peternakan dan Pemeliharaan Hewan dan Lembaga Rumah
Pemotongan Hewan adapun penerapan dan pengawasan standart pada
47 Jelang lebaran, perhatikan 6 cara bedakan daging sapi v.s daging celeng ini! http://www.arrahmah.com/ diakses tanggal 14 juli 2015, pada pukul 15.00 WIB
100
penjualan daging sapi berdasarkan observasi di 3 pasar tradisional
ditemukan data sebagai berikut:
Prosedur Penjualan Daging Sapi Dipasar Tradisional.
1. Hewan atau daging yang disembelih haruslah halal untuk di konsumsi
2. Setelah di sembelih dilarang mencampurkan dengan daging lain
3. Disaat penyembelihan hewan seharusnya dilakukan oleh lembaga
terkait contohnya Rumah Pemotongan Hewan, agar hewan tersebut
dapat terlindungi dari perbuatan-perbuatan curang dan merugkan
konsumen di pasar kedungkandang
4. Barang yang diperdagangkan harus sesuai standart dan ketentuan
perundang-undangan.48
Table 2
Jumlah Pedagang Bedak Dan Emper
NO NAMA
PASAR
BEDAK LOS/EMPER PKL
TOTAL
UNIT PDG UNIT PDG UNIT PDG
1 Pasar lesanpuro 0 0 105 102 0 105 102
2 Pasar
kedung kandang
99 99 347 283 116 446 498
3 Pasar
embong brantas
53 31 172 76 0 225 107
Sumber: Hasil Wawancara Survey Di Kantor Dinas Pasar Di Bagian Pengawas
Pasar
48 Hasil wawancara survey di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Pasar dan Rumah Pemotongan Hewan Kota malang
101
Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah pedagang pasar
kedungkandang lebih banyak dibandingkan dengan pasar embong brantas dan
pasar lesanpuro, di pasar lesanpuro terdapat 105 bedak dan jumlah pedangan 102
terdapat 8 pedagang penjual daging, di pasar kedungkandang terdapat 446 bedak
dan jumlah pedagangnya 498 sedangkan penjualan dagingnya ada 13 penjual
daging, dan di pasar embong brantas terdapat 225 bedak dan terdapat 107
pedagang dan ada 5 pedagang penjual daging.
Tabel 3
Standart Penjualan Daging
NO ASAL DAGING JUMLAH
1 Potong sendiri 11 2 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 7
3 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Potong sendiri 5
4 Pemasok luar daging dari luar kota malang 3 JUMLAH 26
Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar
kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas49
Tabel 4
Standart Penataan Penjualan Daging Di Bedak Pasar Tradisional
NO STANDART PENJUALAN DAGING JUMLAH
1 Pemisahan daging dan jeroan daging 13 2 Campur, tidak di pisah dengan jeroan 5 3 Hanya daging sapi 6 4 Jeroan daging 2
JUMLAH 26 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar
kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas50
49 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas
102
Dari hasil wawancara dengan pedagang di 3 pasar tersebut disimpulkan
bahwa hak-hak konsumen harus dilindungi dan di tegakkan baik oleh aparat
penegak hukum dan penjual di pasar tradisional tersebut. Adapun hak-hak yang
ditegakkan oleh penjual daging di pasar tradisional tersebut adalh sebagai berikut:
1. Hak untuk mendapat informasi yang benar51
Hak ini dijelaskan oleh salah satu pedagang di pasar kedungkandang
bahwa konsumen berhak mendapat informasi mengenai produk yang
dijual oleh penjual daging dengan benar dan jelas karena konsumen adalah
raja. dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan 4 pedagang di pasar
tersebut menyatakan bahwa informasi penjualan daging tersebut secara
lengkap.
2. Hak untuk memilih
Konsumen berhak dalam memilih barang atau jasa yang akan di belinya,
apabila tidak jadi membelinya, maka penjual tidak berhak memaksa untuk
membeli barang yang dijual oleh penjual.
3. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/jasa
Konsumen harus dilindunngi haknya terutama kenyamanan dalam
membeli barang/jasa, keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen juga
harus teliti dalam memilih barang atau jasa.
50 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas 51 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar kedungkandang
103
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang
digunakan
Penjual berhak mendengarkan keluhan dan pendapat konsumen disaat
konsumen hendak membeli barang atau jasa yang hendak akan
dikonsumsinya.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya
konsumen juga mempunyai hak dalam perundang-undangan, yang haknya
dilindungi oleh hukum, apabila terjadi pelanggaran hak atau perbuatan
curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berlaku curang dalam
menjual dagangannya.
Berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan obat dan
makanan nomor 5 tahun 2015 tentang ritel pangan yang baik di pasar
tradisional adalah sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (1) : Pedoman cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional
adalah acual yang digunakan dalam melakukan kegiatan ritel pangan
dipasar tradisional dan dalam rangka pengawasan keamanan panagn
dipasar tradisional.
Pasal 2 ayat (1) : Pelaku usaha pangan yang melaksanakan kegiatan ritel
pangan dipasar tradisional harus menerapkan cara ritel pangan yang baik
guna memenuhi persyaratan keamanan pangan
Pasal 3 ayat (1) : Cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud
dalam pasar 2 ayat (1) tercantum dalam pedoman cara ritel pangan yang
104
baik di pasar tradisional sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan sari peratura ini.
1. Pedoman cara ritel pangan yang baik sebegaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi aspek:
i. Sumber daya manusia
ii. Sarana dan prasarana
iii. Penanganan pangan dan
iv. Kebersihan dan sanitasi peralatan dan lingkungan
Pasal 4 ayat (1). Pedoman cara ritel yang baik dipasar tradisional
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan bagi pengelola
pasar dan pelaku usaha pangan di pasar tradisional.52
Untuk melindungi konsumen dari peredaran daging sapi oplosan
tersebut, para pedagang daging telah mentaati aturan dengan rajin melapor
kedinas pengawas pasar setiap ditanyai masalah dagangannya, dan atas
kesadaran sebagai pelaku usaha untuk tidak berlaku curang kepada
pembeli, pelaku usaha tersebut selalu menjual daging yang semestinya
daging sapi tetap daging sapi, tidak dicampur dengan daging lainnya.
52 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional
105
C. Tindakan Penegak Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran
Standart/ Syarat Ketentuan Penjualan Daging
Berdasarkan hasil penelitian didefinisikan pelanggaran antara lain
Peredaran daging sapi “Oplosan” di Kota Malang Khususnya di Pasar
Kedungkandang, dengan tertangkapnya pelaku usaha yang berisinisial K
ini telah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku
dan merugikan konsumen, warga setempat melaporkan bahwa K menjual
daging celeng yang di campur sengan daging sapid an dijualnya di pasar
kedungkandang setiap pagi hari. Warga juga mencurigai bahwa penjualan
daging tersebut buka dari jam 3 pagi hari dan habis pada pukul 5 pagi hari.
Disitulah setelah warga melapor bahwa adanya kejanggalan dalam
penjualan daging petugas dinas pasar menyelidiki dengan mendatangi
pelaku usaha yang berbuat curang tersebut untuk diamankan di kantor
dinas pengawasan pasar untuk dimintai keterangan dengan membawa
sampel/daging yang diduganya daging sapi mengandung daging celeng.
Dan ternyata terbukti bahwa daging tersebut mengandung daging celeng
dan sempelnya di amankan di Polresta Kota Malang, pelaku usaha tersebut
untuk semetara sampai kasusnya selese diberhentikan berjualan daging
dan pada akhirnya pelaku usaha yang curang tersebut diamankan di kantor
pasar dan kasus tersebut diselesaikan secara damai, berhubung pelaku
usaha tersebut juga korban dari perbuatan curang pelaku usaha lainnya.
Kasus tersebut tidak sampai ke ranah pengadilan dan akhirnya kasus
tersebut di selesaikan secara damai.
106
Upaya yang dilakukan Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag), Dinas Pengawas Pasar dan Dinas Pertanian Dibidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang mulai memperketat
Pengawasan penjualan daging di sejumlah Pasar Tradisional, setelah
Polres menangkap seorang pedagang yang membawa daging celeng hutan
dan diedarkan di pasar Kota Malang tersebut. Kepala Dinas Pengawas
Pasar Kota Malang telah melakukan pengecekan/ pembuktian bahwa
adanya daging oplosan di Pasar Tradisional Kota Malang secara rutin ke
pedagang daging. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan
secara berkala, upaya yang dilakukan oleh Pengawas Pasar adalah sebagai
berikut:
1. Bentuk Pengawasan
a. Berkala ( Rutin dan diadakan dan terjadwal sesuai kesepakatan
belah pihak ) Membuat Tim yang isisnya adalah sebagai berikut:
1. Dinas Disperindak Pertanian
2. Dinas keasehatan
3. Porli ( Kepolisian )
4. SATPOL PP ( Satuan Polisi Pamong Praja )
5. LPKSM ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat )
6. Bagian Perekonomian
7. Kantor Ketahanan Pangan
107
b. Rutin
Pengawas secara Rutin adalah tidak membuat tim hanya intern dari
seksi PerlindunganKonsumen dan Polri. Apabila tidak ada
penyidik. Maka, PPNS ( Petugas Pegawai Negeri Sipil ) yang
mengemban tugas dalam Pengawasan perearan daging celeng
tersebt sesuai dengan UUPK ( Undang-undang
PerlindunganKonsumen No 08 Tahun 1999 ), jika diasumsikan
adanya TP ( Tindak Pidana ) maka langsung diproses sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
1. Melakukan pemberkasan terhadap TP ( Tindak Pidana )
2. Menindaklanjuti ke kejaksaan
a. Prefentif ( Pembinaan )
b. Represif ( langsung diadakan sidang )
3. Peran DISPERINDAG ( Dinas Perindustrian, Perdaganagan
dan Pasar ) hanya sebagai saksi ahli ( gugatan sampai Mediasi)
sebagai pendampingan.53
Selain DISPERINDAG ( Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pasar ) lembaga lainnya yang menangani kasus yang serupa guna
untuk melindungi Konsumen terhadap perilaku pelaku usaha yang
tidak beretikad baik adalah LPKSM ( Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat ) dan tugas LPKSM adalah sebagai
berikut : 53 Sumber: hasil wawancara survey di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota malang
108
1. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran
tas hak, kewajiban serta kehati-hatian Konsumen dalam
mengkonsumsi barang /atau jasa;
2. Melakukan Pengawasan bersama pemerintahserta instansi terkait
dan masyarakat terhadap pelaksanaan PerlindunganKonsumen.
3. Menerima pengaduan Konsumen serta memperjuangkan haknya.
4. Memberikan nasehat kepada Konsumen yang mengalami
permasalahan.
Peranan instansi terkait seperti LPKSM dan DISPERINDAG
adalah untuk mengantisipasi adanya penjualan daging celeng ataupun
yang dicampur dengan daging sapi “oplosan”. Apabila terdapat
peredaran daging celeng di Pasar Kota Malang, Dinas Perijinan Kota
Malang akan mencabut ijin usaha, karena tidak sesuai dengan
peraturan pendaftaran mendirikan usaha. Dan akan dikenakan sangsi
baik tertulis maupun sangsi administrasi sesuai hokum yang berlaku.
Sedangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
masyarakat apabila Konsumen melapor adanya peredaran daging
celeng di Pasar maka lembaga tersebut akan segera melakukan
Pengawasan/ survey yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui
barang dan /atau jasa, dan segera melapor ke polisi setempat, agar
cepat diproses sesuai prosedur kepolisian.