bab iii hasil penelitian dan pembahasan - uksw
TRANSCRIPT
58
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Mengenai Danamon Simpan Pinjam
1. Bank Danamon Indonesia
1.1. Sejarah Bank Danamon Indonesia1
Bank Danamon beroperasi pertama kali pada tanggal 16 Juli 1956 dengan
nama Bank Kopra Indonesia atau PT. Indonesian Copra Banking Corporation
Limited. Kemudian pada tahun 1960 berubah nama menjadi Bank Persatuan
Nasional lalu berubah lagi menjadi PT. Bank Danamon Indonesia pada tahun
1976. Kemudian pada 24 Oktober 1989 Bank Danamon melakukan go public, dan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 1989.
Selanjutnya untuk menunjukkan diri sebagai bank yang sudah go public maka
pada tanggal 28 November 1996 secara resmi berubah nama menjadi PT. Bank
Danamon Indonesia, Tbk.
Pada tahun 1997, sebagai akibat dari krisis finansial di Asia, Bank
Danamon pun ikut menghadapi rush yaitu kejadian penarikan simpanan dana
pihak ketiga dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat sehingga akhirnya
oleh pemerintah ditaruh di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan
Perbankan Nasional) sebagai bank yang diambil alih (BTO - Bank Take Over).
Kemudian pada tanggal 27 Maret 2000 secara resmi terdapat delapan bank yaitu
Bank Tiara Asia, Bank Duta, Bank Nusa Nasional, Bank Tamara, Bank Pos
Nusantara, Bank Rama, Bank Risjad Salim Internasional dan Bank Jaya
1 www.danamon.co.id (diunduh pada 21 Agustus 2012)
59
Internasional yang secara hukum bergabung dengan Bank Danamon (legal
merger). Dalam penggabungan ini Bank Danamon bertindak sebagai surviving
bank (pihak yang menerima penggabungan), dengan kata lain Bank Danamon
menjadi bank utama dalam penggabungan tersebut.
1.2. Kepemilikan Saham Bank Danamon Indonesia2
Pada tahun 1999, pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi3
Bank Danamon sebesar Rp 32 milyar dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah
(Government Bonds). Kemudian pada tanggal 16 Juni 2003, Pemerintah
melepaskan 51% sahamnya pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada
Konsorsium Asia Financial Indonesia (AFI) yang beranggotakan Temasek
Holding (Pte) Ltd. dan Deutche Bank.
Hingga tanggal 31 Desember 2011, 67,37% saham Bank Danamon
dimiliki oleh Asia Financial Indonesia Pte. Ltd. dan sebesar 32,63% oleh publik.
Kemudian pada tahun 2012 DBS Groups Holding, salah satu bank terbesar di
Asia, memastikan membeli saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dengan
cara DBS Grup Holdings mengambil alih 100% saham Fullerton Financial
Holding Pte. Ltd di Asia Financial Indonesia Pte. Ltd., pemilik 67,37% saham PT
Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai saat ini, rencana akuisisi ini masih
diproses oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikatakan
2 Dapat dilihat pada www.danamon.co.id ; www.bisnis.com ; www.republika.co.id; www.detik.com 3 Rekapitalisasi berkaitan dengan suatu perombakan struktur modal (seperti penambahan modal) dalam suatu organisasi. Dalam dunia perbankan, program rekapitalisasi dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan keberadaan bank-bank yang memiliki prospek untuk hidup dan berkembang melalui restrukturisasi kepemilikan (penyuntikan modal).
60
bahwa hingga pada saat ini Bank Danamon Indonesia merupakan bank swasta
nasional di Indonesia.
1.3. Profil Bank Danamon Indonesia 4
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. merupakan salah satu bank swasta
nasional yang ada di negara Indonesia. Saat ini Danamon adalah bank ke-enam
terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan cabang ke-dua terbesar,
yaitu lebih dari 3000 kantor cabang dan point of sales, termasuk unit Danamon
Simpan Pinjam dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya.
Bank Danamon memiliki visi yaitu “Kita peduli dan membantu jutaan orang
untuk mencapai kesejahteraan”, serta misi yaitu “Menjadi lembaga keuangan
terkemuka di Indonesia, mencakup semua segmen nasabah, dan perusahaan
pilihan terbaik untuk berkarya (employer of choice)”.
Salah satu bisnis yang dapat dikatakan tergolong baru yang dikembangkan
oleh Bank Danamon adalah bisnis yang ditujukan kepada konsumen menengah
bawah (mass market) yang merupakan pasar terbesar di negara ini. Mass Market
terdiri dari consumer (employed) yaitu mereka yang bekerja dengan
berpenghasilan kurang dari Rp. 5 juta per bulan, dan pengusaha kecil (self
employed) yaitu mereka yang menjalankan usaha sendiri.
Pada bulan Januari 2004, Bank Danamon membentuk divisi mass market
yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian outlet yang melayani kebutuhan
keuangan pengusaha mikro dan kecil. Pada bulan Maret 2004, divisi mass market
membuat pilot project outlet pelayanaan pembiayaan self employed mass market
4 www.danamon.co.id (diunduh pada 17 Juli 2012)
61
Segment dengan brand name Danamon Simpan Pinjam, di dua Provinsi pada
awalnya, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Lokasi outlet
adalah di pasar-pasar tradisional sesuai dengan target market yang ditetapkan.
2. Danamon Simpan Pinjam5
Danamon Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk layanan dari Bank
Danamon untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam hal
pembiayaan (kredit) maupun simpanan (tabungan dan deposito). Dalam definisi
Bank Danamon, usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki tingkat
penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 2 miliar atau memiliki kebutuhan pinjaman
antara Rp. 1 juta hingga Rp. 500 juta. Danamon Simpan Pinjam terdiri dari 2 unit
layanan bisnis yaitu :
1. Unit Pasar Model
Pada unit Pasar Model ini fokus melayani nasabah pada komunitas
Pasar Inti dan Plasma, yang melayani individu dengan usaha sendiri yang
bersifat informal dengan kebutuhan pembiayaan maksimal Rp.
500.000.000,00. Produk pinjaman yang saat ini telah disalurkan ke
nasabah oleh DSP Pasar Model terdiri dari empat jenis, yaitu :
a) Dana Pinjam 50 (DP 50), yakni pinjaman dengan agunan untuk
keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman
antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00.
5 www.danamon.co.id (diunduh pada 17 Juli 2012
62
b) Dana Pinjam 200 (DP 200), yakni pinjaman dengan agunan untuk
keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman
antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00.
c) Dana Siaga, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman
Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 khusus untuk
debitur yang sebelumnya telah menerima pinjaman di DSP dengan
status lancar plafon pinjaman bisa sampai dengan Rp.
100.000.000,00. Produk pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah
yang memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain
selama minimal 12 bulan dengan status pinjaman lancar
d) Dana Talangan, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon
pinjaman Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00
diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki tabungan di Bank
Danamon Indonesia selama minimal 3 bulan.
2. Unit Solusi Modal
Pada unit Solusi Modal ini fokus melayani individu yang memiliki
usaha sendiri, dengan target utama para pengecer atau retailer. Kebutuhan
pembiayaan yang diberikan maksimal Rp. 50.000.000,00. Produk
pinjaman yang saat ini telah disalurkan kepada nasabah oleh DSP Solusi
Modal hanya ada 1, yaitu Solusi Modal. Produk ini adalah pinjaman tanpa
agunan dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 50.000.00,00. Dengan
63
jangka waktu angsuran yang diberikan yaitu minimal 6 bulan dan
maksimal 3 tahun, diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha.
B. Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga6
1. Profil Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, DSP merupakan salah satu divisi
yang ada pada Bank Danamon Indonesia. DSP Solusi Modal itu sendiri
merupakan salah satu unit pada DSP yang fokus dalam hal simpanan yang berupa
tabungan dan deposito, serta pembiayaan berupa kredit tanpa agunan yang
disalurkan hanya kepada nasabah yang memiliki usaha. DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga merupakan divisi self employee mass market yang berada di
bawah Bank Danamon Indonesia regional Jawa Tengah, yang didirikan pada
bulan Januari tahun 2008, bertempat di Jalan Jendral Sudirman ruko Shoping
Centre nomor 5 lantai 2.
6 Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, (wawancara di Salatiga : April 2012 – Juli 2012)
64
Berikut ini adalah struktur organisasi pada Danamon Simpan Pinjam
Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga:
Struktur organisasi tersebut merupakan susunan dan hubungan dari posisi
yang ada pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga.
Struktur tersebut dapat menunjukkan hirarki organisasi, pembagian wewenang
serta tanggung jawab. Adapun wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi
yang ada pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga adalah sebagai berikut:
• UM : Unit Manager
Terdapat satu Unit Manager pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga, yang bertugas memimpin dan bertanggung-jawab atas
operasional DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga serta sebagai
C. O C. O A. O A. O A. O A. O A. O A. O P. O P. O
F. C F. C
U. M
65
pengambil keputusan atas semua hal yang ada pada DSP unit Solusi
Modal, seperti aplikasi permohonan kredit, penanganan terhadap tagihan
serta kredit macet dan lain sebagainya. Unit Manager pada DSP Solusi
Modal unit Pasaraya Salatiga ini bertanggungjawab kepada Bank
Danamon Indonesia regional Jawa Tengah.
• CO : Credit Officer
Terdapat dua Credit Officer (yang kemudian dirubah menjadi Credit
Analyst Officer) pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, yang
bertugas melakukan survey dan menganalisis mengenai permohonan
kredit yang masuk dan juga mengenai kredit macet.
• AO : Account Officer
Terdapat enam Account Officer pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga, yang bertugas sebagai accounting melakukan hal-hal yang
berkaitan dengan pembukuan serta sebagai marketing dalam hal
pemasaran, yang salah satunya adalah mencari nasabah baru, baik nasabah
kredit maupun nasabah simpanan.
• PO : Payment Officer
Terdapat dua Payment Officer pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga, yang bertugas sebagai Teller PickUp, maksudnya adalah sebagai
teller seperti pada bank umum lainnya namun PO lah yang mengunjungi
nasabah debitur untuk menangani dalam hal tagihan angsuran, yang
bersifat sistem parsial (menitipkan sebagian angsuran di bawah nominal
yang semestinya), maupun yang melakukan bayar tunai.
66
• FC : Field Collection
Terdapat dua Field Collection pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga, yang bertugas sebagai collector pada DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga yang melakukan penagihan kepada nasabah kredit
mengenai tagihan angsuran yang telah digolongkan kedalam kredit macet.
Pihak DSP tidak menggunakan jasa penagihan hutang atau Debt Collector.
Field Collection sendiri dibagi kedalam dua bagian tugas, maksudnya
adalah bagian pertama bertugas untuk melakukan penagihan kepada
debitur yang memiliki keterlambatan 31 hari sampai dengan 120 hari.
Bagian kedua bertugas melakukan penagihan kepada debitur yang
memiliki keterlambatan lebih dari 120 hari.
2. Kredit pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga
Kredit yang disalurkan oleh Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga bernama Solusi Modal. Produk kredit ini merupakan pinjaman
yang diberikan kepada nasabah debitur yang memiliki usaha, tanpa diperlukan
adanya jaminan tambahan atau agunan. Ketentuan mengenai kredit pada DSP
Solusi Modal adalah sebagai berikut :
1) Prosedur pemberian kredit
Nasabah yang mengajukan kredit pada Danamon Simpan Pinjam
Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga diwajibkan untuk memiliki sebuah usaha.
Menurut penulis, adanya syarat kepemilikan usaha tersebut menunjukkan
67
bahwa keberadaan usaha tersebut menjadi jaminan bagi pihak DSP.
Maksudnya adalah jaminan berupa keyakinan atas kemampuan calon nasabah
debitur, bahwa nantinya debitur mampu melunasi kewajibannya dengan
mengandalkan penghasilan dari usaha miliknya tersebut.
Pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga bersedia menyalurkan
kreditnya kepada tiap debitur yang memiliki sebuah usaha, apapun jenis
usahanya kecuali jenis peternakan. Hal ini dikarenakan pihak DSP
menganggap bahwa jenis usaha peternakan tersebut memiliki resiko yang
besar. Menurut penulis hal ini menunjukkan salah satu penerapan dari prinsip
kehati-hatian oleh pihak DSP, sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) yang
menyebutkan“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dananya kepada bank”. Apabila pihak DSP
menyalurkan kredit kepada debitur yang memiliki usaha peternakan, dimana
usaha tersebut memiliki resiko yang besar, maka ditakutkan hal itu dapat
merugikan pihak DSP atau dapat juga membahayakan dana milik nasabah
yang disimpan di DSP.
Berikut ini adalah prosedur serta persyaratan yang harus ditempuh dan
dipenuhi dalam penyaluran kredit oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga:
68
a. Persyaratan calon debitur
Pada saat pengajuan aplikasi permohonan kredit, calon debitur wajib
memberikan persyaratan yang standar seperti halnya pengajuan kredit
pada umumnya, seperti:
• Identitas diri: KTP suami dan/atau istri (bagi yang telah
berkeluarga), kartu keluarga;
• Surat keterangan usaha;
• Rekening listrik/telepon,air;
• Dan persyaratan tambahan lainnya jika dibutuhkan.
b. Persyaratan usaha calon debitur
Mengingat bahwa adanya suatu usaha yang dimiliki calon debitur adalah
menjadi hal yang diwajibkan dalam penyaluran kredit tanpa agunan oleh
DSP Solusi Modal unit Pasaraya, maka berikut ini adalah persyaratan
yang sangat diperhatikan oleh pihak DSP mengenai kriteria usaha milik
calon nasabah debitur :
• Usaha permanen, artinya lokasi usaha tersebut tidak berpindah-
pindah dan juga tidak bongkar pasang.
• Lama usaha minimal 2 tahun di tempat yang sama, artinya
usaha tersebut harus sudah beroperasi dengan baik selama 2 tahun
sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit.
• Historikal dengan bank tidak ada masalah, artinya calon debitur
diharapkan tidak mempunyai catatan buruk pada pihak Bank
Danamon maupun pihak bank lainnya, sehubungan dengan adanya
69
kredit macet maupun permasalahan lainnya. Hal ini dapat diketahui
dengan dilakukannya BI-Checking.
• Usaha harus milik sendiri, artinya calon nasabah debitur tidak
melakukan join usaha dengan pihak lain, usaha juga tidak boleh
frenchise.
Dalam upaya menilai prospek usaha milik calon debitur ini, pihak DSP
sangat memperhatikan mengenai prinsip 6C’s Analysis yaitu mengenai
Capital, Capacity, Constraints. Adanya syarat usaha yang harus milik
calon debitur itu menunjukkan bahwa calon debitur memiliki modal
sendiri (Capital) sehingga pihak DSP mendapatkan kepercayaan bahwa
calon debitur tersebut memiliki kesungguhan dan tanggung jawab dalam
menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya
usaha miliknya sendiri.
Kemudian adanya syarat usaha yang permanen di tempat yang sama,
menunjukkan bahwa usaha milik calon debitur itu berjalan lancar atau
tidak memiliki batasan atau hambatan (Constraints) untuk dilakukan di
tempat atau lokasi usahanya tersebut sebelum dan kedepannya setelah
mengajukan kredit, sehingga dapat meyakinkan DSP untuk memberikan
kredit padanya.
Lalu adanya syarat mengenai waktu yaitu usaha milik calon debitur sudah
berjalan minimal dua tahun, menunjukkan bahwa calon debitur tersebut
memiliki kemampuan (Capacity) dalam menjalankan usahanya selama dua
tahun sebelum ia mengajukan kredit kepada DSP, sehingga pihak DSP
70
memiliki keyakinan bahwa calon debitur tersebut mampu untuk
mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari
usahanya.
c. Survey dan analisis kredit
Setelah calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit, selanjutnya
pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya akan melakukan survey dan analisa
terhadap calon debitur tersebut untuk menilai dan mengetahui mengenai
kelayakan dan keadaan calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi
maupun dalam lingkungan usaha. Selain itu, pihak DSP Solusi Modal unit
Pasaraya juga melakukan BI checking terhadap calon nasabah debitur. Hal
ini dilakukan untuk mengetahui sejarah peminjaman calon debitur
tersebut.
Upaya yang dilakukan oleh pihak DSP dalam melakukan survey dan
analisis kredit ini adalah untuk mengetahui Character atau keadaan watak
dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan
usaha. Manfaat dari diketahuinya Character adalah untuk mengetahui
sampai sejauh mana kemauan dan kemampuan calon debitur untuk
memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kredit nantinya. Menurut
penulis hal ini menunjukkan bahwa pihak DSP menerapkan prinsip kehati-
hatian sebelum akhirnya memutuskan untuk menyalurkan kredit bagi
calon nasabah debiturnya.
71
2) Plafon Kredit dan Jangka waktu pinjaman
Ketentuan mengenai plafon kredit serta jangka waktu pinjaman yang
diberikan oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya kepada nasabah
debiturnya adalah sebagai berikut :
a. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 hingga
Rp. 10.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah
enam bulan sampai dengan satu tahun.
b. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,00 hingga
Rp. 20.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah
enam bulan sampai dengan dua tahun.
c. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00 hingga
Rp. 50.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah
enam bulan sampai dengan tiga tahun.
3) Sanksi keterlambatan
Bagi nasabah debitur yang dengan sengaja maupun tidak sengaja
terlambat dalam membayar angsuran pinjaman, maka pihak DSP Solusi
Modal unit Pasaraya mengenakan sanksi berupa denda, dengan ketentuan
sebagai berikut:
Denda yang dikenakan bagi debitur yang terlambat dalam membayar
angsuran tersebut dihitung untuk tiap hari keterlambatannya. Ketentuan ini
merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum bagi debitur sebagai hukuman
72
atau sanksi, dimana debitur diharuskan membayar penggantian kerugian
(berupa biaya, rugi, bunga) yang telah diderita oleh kreditur. Hal ini
berdasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
C. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet pada Danamon Simpan Pinjam
Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga7
1. Klasifikasi Kualitas Kredit DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga
Di dalam Undang-Undang Perbankan tidak terdapat ketentuan yang
mengatur mengenai klasifikasi kualitas kredit, sedangkan Bank Indonesia telah
menetapkan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Febuari 1998 yang telah
diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/2/PBI/2005, Pasal 12
ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Namun ternyata pihak
DSP Solusi Modal memiliki ketentuan sendiri mengenai penggolongan kualitas
kredit. Menurut penulis, dalam hal ini pihak Danamon Simpan Pinjam Solusi
Modal unit Pasaraya Salatiga ataupun pihak Bank Danamon Indonesia
dimungkinkan untuk menetapkan penggolongan kredit macet yang berbeda
selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh
Bank Indonesia. Adanya perbedaan kriteria kredit macet ini merupakan sebuah
upaya dari DSP untuk dapat memelihara dan meningkatkan kredit lancar di DSP
agar tidak menjadi kredit dalam status macet/loss menurut ketentuan Bank 7 Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, (wawancara di Salatiga : April 2012 – Juli 2012)
73
Indonesia. Dengan ditetapkannya suatu kredit menjadi macet oleh DSP dimana
kredit tersebut belum dianggap macet/loss menurut kriteria Bank Indonesia, maka
akan lebih memudahkan bagi DSP untuk merubah atau meningkatkan kredit
tersebut menjadi lancar kembali, supaya kredit macet (menurut DSP) tersebut
tidak berkembang menjadi kredit macet/loss menurut Bank Indonesia.
Ketentuan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat pada
Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga dilihat dari usia
ketertinggalan atau hari keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung sejak
debitur jatuh tempo. Usia ketertinggalan ini biasanya dinyatakan dalam istilah
Day Past Due (DPD). Penggolongan kredit tersebut yaitu :
1. Kredit Lancar (DPD 1 – 30)
Pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga yang dapat dikategorikan
sebagai kredit lancar adalah kredit yang pembayaran angsurannya lancar,
atau yang memiliki keterlambatan hanya satu hingga tiga puluh hari yang
dihitung sejak jatuh temponya pembayaran angsuran.
2. Kredit Macet (DPD > 30)
Pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga yang dapat dikategorikan
sebagai kredit macet adalah kredit yang pembayaran angsurannya
memiliki keterlambatan melebihi tiga puluh hari, yang dihitung sejak jatuh
temponya pembayaran angsuran.
74
2. Ketentuan Penyelesaian Kredit Macet DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga
Apabila suatu kredit telah ditetapkan sebagai kredit macet, maka pihak
DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, dalam hal ini adalah Credit Officer
akan melakukan survey dan analisa ulang terhadap debitur macet tersebut. Hal ini
bertujuan agar pihak DSP mengetahui keadaan atau kondisi keuangan debitur
yang sebenarnya, yang kemungkinan keadaan atau kondisi debitur tersebut telah
berubah dari keadaan awal, sehingga selanjutnya dapat diketahui langkah apa
yang tepat dan dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.
Langkah penyelesaian yang diterapkan pada tiap debitur macet tentunya akan
berbeda, disesuaikan dengan hasil survey dan analisa ulang yang telah dilakukan
sebelumnya.
Ketentuan yang ditempuh dalam menghadapi kredit macet yang telah
ditetapkan oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga sebagaimana tercantum
dalam Memorandum Review Penyelesaian Kredit versi 4.00-
0000015/MPK/08788/0809 adalah sebagai berikut :
1) Penagihan
Pada langkah ini terbagi dalam tiga tahap penagihan yang juga disertai
dengan diberikannya Surat Peringatan kepada debitur macet, dengan
ketentuan sebagai berikut :
• Tahap 1
Penagihan tahap 1 diterapkan pada DPD 30 – 90 hari, yang disertai
dengan Surat Peringatan pertama
75
• Tahap 2
Penagihan tahap 2 diterapkan pada DPD 90 – 150 hari, yang
disertai dengan Surat Peringatan kedua
• Tahap 3
Penagihan tahap 3 diterapkan pada DPD lebih dari 90 hari, yang
disertai dengan Surat Peringatan ketiga.
Pada seluruh debitur macet akan didatangi oleh bagian field
collection dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran. Yang
terjadi selama ini di DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, tidak perlu
menunggu sampai penagihan dan surat peringatan ketiga terlebih dahulu
untuk dapat mencari jalan keluarnya. Artinya adalah, apabila setelah
dilakukannya penagihan dan surat peringatan yang pertama maka debitur
sudah menunjukkan itikad baiknya maka tidak perlu menunggu penagihan
kedua dan ketiga untuk menentukan tindakan penyelesaian lebih lanjut.
2) Sistem Parsial
Dalam hal keuangan debitur yang ternyata tidak mampu
melakukan pembayaran angsuran dengan nominal yang telah ditentukan
tetapi debitur tersebut memiliki itikad baik untuk membayar angsuran,
maka dimungkinkan adanya pembayaran angsuran oleh debitur dengan
sistem parsial. Maksudnya adalah, teller pickup akan mengambil uang
seadanya dari debitur sebagai pembayaran angsuran kredit, namun
nominalnya dibawah nominal angsuran yang telah ditetapkan. Sistem
parsial ini juga dikenal dengan istilah “menyicil”, dalam artian debitur
76
menyicil pembayaran angsurannya. Apabila debitur telah membayar
angsuran dengan sistem parsial, maka pihak DSP belum akan melakukan
tindakan penyelesaian lebih lanjut. Walaupun debitur telah membayar
angsurannya dengan sistem parsial, namun debitur itu tetap dianggap
sebagai debitur macet karena jumlah angsuran yang dibayarnya (dengan
menyicil) masih kurang atau tidak sesuai dengan nominal yang
semestinya.
Menurut penulis, walaupun dalam aturan yang ditentukan oleh
Bank Indonesia tidak ada pengaturan mengenai pembayaran dengan sistem
parsial namun hal ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh debitur.
Berdasarkan Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan “tiada seorang berutang dapat memaksa orang yang
mengutangkan padanya menerima pembayaran utangnya sebagian demi
sebagian, meskipun utangnya itu dapat dibagi-bagi”, artinya adalah
debitur tidak dapat memaksakan kepada pihak DSP untuk membayar
angsurannya dengan sistem parsial seperti ini, namun dalam hal ini pihak
DSP lah yang menawarkan kepada debitur untuk membayar angsuran
dengan sistem parsial.
3) Negoisasi
Pada langkah ini pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga
mengupayakan penyelesaian kredit macet melalui upaya non litigasi
terhadap debitur macet, dengan melakukan negoisasi berupa anjuran atau
tawaran untuk menemukan dan menentukan langkah penyelesaian yang
77
tepat. Hal ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kepentingan
pihak DSP dengan kepentingan debitur, disesuaikan dengan kemampuan
debitur tersebut. Langkah yang dianjurkan atau ditawarkan tersebut terdiri
dari 4 langkah, yaitu :
a. Novasi
Novasi adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru, dengan
adanya pengalihan atas nama bagi debitur yang meninggal atau
terkena musibah. Apabila terjadi kondisi dimana suatu kredit
menjadi tak terbayarkan yang diakibatkan debitur mengalami
musibah ataupun kematian, dengan kata lain debitur tersebut tidak
lagi dapat meneruskan isi perjanjian, maka ahli warisnya dapat
meneruskan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya dengan
cara dibuatnya perjanjian kredit yang baru, dengan adanya
pengalihan atas nama bagi debitur yang meninggal atau terkena
musibah tersebut. Ketentuan ini menurut penulis telah sesuai
dengan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa ada tiga macam jalan untuk melaksanakan
pembaharuan utang, yang salah satunya adalah apabila seorang
berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama,
yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya
b. Memo Restruktur Kredit
Yang dimaksud dengan Memo Restruktur Kredit adalah adanya
suatu perubahan persyaratan kredit dengan menjadikannya suatu
78
perjanjian kredit yang baru, khusus terhadap nasabah debitur yang
macet. Perubahan persyaratan kredit tersebut meliputi konversi
seluruh tunggakan menjadi pokok kredit baru yang disertai dengan
perubahan mengenai jangka waktu kredit, jadwal pembayaran serta
perubahan pada bunga yang dikenakan.
c. Memo Intern Cut Lose
Yang dimaksud dengan Memo Intern Cut Lose adalah pelunasan
suatu kredit yang hanya bayar pokok saja. Artinya adalah debitur
hanya dibebankan untuk melakukan pelunasan terhadap sebagian
tunggakannya saja, yaitu tunggakan pokoknya. Jadi debitur
tersebut dibebaskan dari bunga kreditnya. Memo Intern Cut Lose
hanya diterapkan khusus terhadap nasabah debitur yang macet,
maksudnya adalah debitur lancar tidak diperkenakan meminta
untuk melunasi tunggakan pokoknya saja.
Apabila ada debitur yang melakukan pelunasan bayar pokok ini,
maka bagi Field Collection yang menanganinya akan diberi
sejumlah fee atau komisi yang besarnya ditentukan oleh pihak
DSP.
d. Memo Internal
Yang dimaksud dengan Memo Internal adalah diberikannya
potongan angsuran untuk bayar pokok saja bagi nasabah debitur
yang memiliki keterlambatan 31 – 90 hari. Kesempatan ini hanya
diberikan satu kali saja bagi debitur macet.
79
Ketiga langkah tersebut diatas yaitu memo restruktur kredit, memo intern
cut lose dan memo internal, merupakan ketentuan yang ditetapkan pihak
DSP dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh Bank
Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi
Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Dalam ketentuan tersebut disebutkan
bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam
usaha perkreditan agar penanggung hutang dapat memenuhi
kewajibannya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan penurunan
suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan
pokok, perpanjangan waktu, penambahan hutang, pengambilalihan aset
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi modal.
Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak DSP dalam menerapkan
restrukturisasi kredit tersebut adalah dengan membuat ketentuan yaitu
memo restruktur kredit, memo intern cut lose dan memo internal.
4) Upaya Hukum
Pada langkah ini, dimungkinkan bagi pihak DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga untuk menempuh upaya hukum. DSP Solusi Modal
sebagai salah satu divisi pada Bank Danamon Indonesia yang notabene
ialah salah satu bank swasta di Indonesia, maka dapat mengajukan gugatan
perdata kepada debitur ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi.
Dalam hal ini segala barang milik debitur macet menjadi jaminan
80
pelunasan atas hutangnya kepada pihak DSP, jadi apabila debitur
wanprestasi maka pihak DSP berhak menuntut debitur untuk menjual harta
kekayaannya dan kemudian hasil penjualan harta debitur tersebut menjadi
sumber pelunasan bagi hutangnya kepada pihak DSP.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa sejak
didirikannya hingga sampai pada saat ini pihak DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga belum pernah melakukan penyelesaian kredit macet
melalui prosedur hukum karena adanya pertimbangan tertentu. Hal-hal
yang menjadi pertimbangan pihak DSP tersebut tidak dapat penulis
ketahui, namun pada umumnya pihak bank memilih untuk tidak
menempuh upaya hukum dikarenakan faktor biaya, waktu, serta adanya
citra baik yang perlu dijaga oleh pihak bank dimata masyarakat.
3. Data Debitur Macet
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Danamon Simpan
Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, maka dapat penulis ketahui data-data
mengenai debitur kredit yang termasuk dalam penggolongan kredit macet oleh
DSP. Berikut ini merupakan jumlah debitur macet di DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga yang telah terselesaikan pada tahun 2011 (tabel 1), serta jumlah
tindakan penyelesaian permasalahan kredit macet pada tahun 2011 (chart 1),
sebagai berikut:
81
Tabel 1
Jumlah debitur macet di DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga tahun 2011
NO KETERLAMBATAN DEBITUR KETERANGAN
1 31 – 60 hari 3 Memo Internal = 3
2 61 – 90 hari 5 Memo Intern Cut Lose = 3
Memo Internal = 1
Memo Restruktur Kredit = 1
3 91 – 120 hari 4 Memo Intern Cut Lose = 4
4 121 – 150 hari 3 Memo Intern Cut Lose = 3
5 151 – 180 hari 1 Memo Intern Cut Lose = 1
6 +180 hari 7 Memo Restruktur Kredit = 7
Sumber : diolah dari data sekunder (data yang diberikan oleh Nanda Ferri K, Credit
Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga).
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2011, permasalahan kredit
yang telah diselesaikan oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga
adalah sejumlah 23 debitur dari jumlah total 99 debitur macet yang ada, yaitu
sebagai berikut:
a) Pada hari keterlambatan 31-60 hari terdapat 3 debitur yang diberi tindakan
memo internal.
82
b) Pada hari keterlambatan 61-90 hari terdapat tindakan memo intern cut lose
pada 3 debitur, memo internal pada 1 debitur, serta memo restruktur kredit
pada 1 debitur.
c) Pada hari keterlambatan 91-120 hari terdapat 4 debitur yang diberi
tindakan memo intern cut lose.
d) Pada hari keterlambatan 121-150 hari terdapat 3 debitur yang diberi
tindakan memo intern cut lose.
e) Pada hari keterlambatan 151-180 hari terdapat 1 debitur yang diberi
tindakan memo intern cut lose.
f) Pada hari keterlambatan lebih dari 180 hari terdapat 7 debitur yang diberi
tindakan memo restruktur kredit.
Pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, tindakan penyelesaian
seperti tersebut diatas diberikan kepada debitur bukan hanya berdasar pada hari
keterlambatan saja. Untuk tindakan memo internal memang hanya diberikan
kepada debitur dalam keterlambatan 31 hingga 90 hari, namun tetap ada
pertimbangan lainnya. Dalam semua tindakan yang akan diberikan oleh pihak
DSP tentunya juga akan memperhatikan itikad baik debitur, tunggakan atau sisa
pinjaman debitur, keadaan serta kondisi keuangan (kemampuan bayar) debitur,
serta pertimbangan-pertimbangan lain.
83
Sumber : diolah dari data sekunder (data yang diberikan oleh Nanda Ferri K, Credit
Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga).
Pada chart 1 dapat dilihat jumlah debitur pada masing-masing langkah
penyelesaian permasalahan kredit yang telah ditempuh oleh DSP Solusi Modal
unit Pasaraya Salatiga selama tahun 2011. Chart 1 menunjukkan bahwa
penyelesaian yang ditempuh oleh pihak DSP selama tahun 2011 adalah upaya
penyelesaian non litigasi, sedangkan penyelesaian melalui jalur litigasi tidak
ditempuh oleh DSP. Pada penyelesaian secara non litigasi ini, urutan yang
terbanyak pertama adalah penyelesaian dengan memo intern cut lose sejumlah 11
debitur; yang kedua yaitu penyelesaian dengan memo restruktur kredit sejumlah 8
debitur; yang ketiga yaitu penyelesaian dengan memo internal sejumlah 4 debitur.
Dimungkinkan oleh penulis bahwa dengan ditempuhnya penyelesaian secara non
84
litigasi ini, pihak DSP berusaha mengupayakan agar kredit yang macet dapat
menjadi lancar kembali tanpa harus ditempuhnya proses penyelesaian melalui
jalur litigasi dikarenakan pihak DSP ingin menjaga citra baiknya dimata
masyarakat dan juga dimata Bank Indonesia.
4. Contoh Langkah Penyelesaian Kredit Macet yang Telah Diterapkan pada
Debitur oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga Selama Tahun
20118
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengetahui
berapa banyak debitur yang memiliki tunggakan kredit, serta seberapa banyak
debitur yang telah diberi tindakan penyelesaian oleh DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga selama tahun 2011. Dari sejumlah 99 debitur macet yang ada,
belum semua permasalahan kredit macet tersebut mampu diselesaikan oleh pihak
DSP. Berikut ini adalah beberapa contoh penyelesaian permasalahan kredit yang
telah diterapkan terhadap 23 debitur pada tahun 2011:
1) Memo Restruktur Kredit
Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Ny. En yaitu
debitur yang memiliki usaha warung sembako dengan keterlambatan 61
hari, dimana omset usahanya tidak memadai karena ternyata keadaan
debitur tersebut tidak sama dengan data yang diambil pada saat survey
awal. Langkah yang ditempuh oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga adalah dengan melakukan kunjungan untuk menentukan
8 Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, (wawancara di Salatiga : April 2012 – Juli 2012)
85
kemampuan bayar Ny. En lalu melakukan analisa ulang terhadap
keuangan debitur tersebut. Jumlah pinjaman awal Ny. En adalah Rp.
10.000.000,00 dalam jangka waktu 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp.
697.000,00 tiap bulannya. Ny. En tidak dapat membayar angsuran lagi
setelah berjalan lancar selama 12 bulan, maka Ny. En memiliki sisa pokok
pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00. Melihat dari hasil analisa ulang
terhadap kemampuan bayar Ny. En, maka pihak DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga mengambil langkah penyelamatan dengan mengubah
persyaratan kredit, yaitu mengubah sisa pokok pinjaman sebesar Rp.
5.000.000,00 tersebut menjadi kredit baru (dalam perjanjian nomor
0000712/RK/08788/0811). Jadi pinjaman baru Ny. En sebesar Rp.
5.000.000,00 dalam jangka waktu 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp.
300.000,00. Nominal angsuran yang baru tersebut disesuaikan dengan
kemampuan bayar Ny. En.
Dapat dilihat dari permasalahan tersebut, bahwa adanya
penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan
perpanjangan jangka waktu kredit yang dilakukan dengan cara
mengkonversi seluruh tunggakan/sisa pinjaman menjadi pokok kredit baru
apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia,
maka dapat dikatakan bahwa pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga melakukan tindakan Restructuring yang dikombinasikan dengan
Rescheduling, namun dengan istilah lain yang telah ditetapkan oleh DSP
yaitu memo restruktur kredit.
86
Ketentuan ini menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 1413
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ada tiga
macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, yang salah satunya
adalah apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru
guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang
yang lama, yang dihapuskan karenanya. Jadi dalam hal ini debitur
membuat perjanjian kredit yang baru dengan pihak DSP dimana terjadi
perubahan persyaratan kredit pada perjanjian yang baru tersebut.
2) Memo Intern Cut Lose
Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. Jk yang
memiliki usaha bengkel sepeda motor dengan keterlambatan 91 hari
dimana usaha bengkelnya tersebut terpaksa tidak beroperasi lagi karena
Tn. Jk mengalami kecelakaan sehingga mengalami cacat tubuh permanen.
Langkah yang ditempuh oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya
Salatiga adalah dengan melakukan kunjungan untuk menentukan
kemampuan bayar Tn. Jk lalu melakukan analisa ulang terhadap keuangan
debitur tersebut. Melihat dari keadaan Tn. Jk yang sudah tidak lagi
melakukan kegiatan usahanya tersebut, maka pihak DSP Solusi Modal unit
Pasaraya Salatiga menyarankan kepada Tn. Jk untuk melunasi sisa
pinjamannya dengan mendapat potongan. Sisa pinjaman yang dimiliki Tn.
Jk adalah Rp. 5.000.000,00 jadi yang harus dibayarkan oleh Tn. Jk adalah
sebesar 70% dari Rp. 5.000.000,00 yaitu Rp. 3.500.000,00. Potongan yang
diberikan kepada Tn. Jk sebesar 30% tersebut (nomor
87
0000707/CL/08788/0611) dianggap sebagai bunga yang dibebaskan atau
tidak perlu dibayar oleh Tn. Jk karena melakukan pelunasan sisa
pinjamannya.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak DSP
Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga melakukan tindakan Reconditioning
atau persyaratan kembali terhadap debitur dengan perubahan peryaratan
kredit yang diberikan yaitu berupa pembebasan terhadap seluruh hutang
bunga, namun dengan istilah lain yang telah ditetapkan oleh DSP yaitu
Memo Intern Cut Lose. Dalam hal ini debitur dinilai memang tidak
sanggup membayar bunga karena debitur hanya mencapai tingkat kembali
pokok.
3) Memo Internal
Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. Ed yaitu
debitur yang memiliki usaha fotocopy di daerah sekitar kampus
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan keterlambatan 72 hari
dimana omset usahanya sedang menurun karena kebanyakan mahasiswa
sedang dalam masa libur. Langkah yang ditempuh oleh pihak DSP Solusi
Modal unit Pasaraya Salatiga adalah dengan melakukan kunjungan untuk
menentukan kemampuan bayar Tn. Ed lalu melakukan analisa ulang.
Setelah dilihat bahwa keterlambatan Tn. Ed adalah 72 hari, serta
sehubungan dengan alasan Tn. Ed terlambat membayar angsurannya
tersebut, maka pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga mengambil
langkah penyelamatan dengan memberi kesempatan bagi Tn. Ed untuk
88
membayar angsuran pokoknya saja tanpa bunga. Besar angsuran yang
harus dibayar Tn. Ed tiap bulan adalah Rp. 825.000,00., jika hanya
membayar angsuran pokoknya maka Tn. Ed hanya perlu membayar
sebesar Rp. 775.000,00. (nomor 0000680/MI/08788/0211).
Disebutkan oleh pihak DSP bahwa bagi debitur yang memiliki
keterlambatan 31 hari sampai dengan 90 hari, apabila menunjukkan itikad
baik maka debitur tersebut akan diberikan kesempatan satu kali untuk
membayar angsuran pokoknya saja, yang berarti tidak perlu membayar
bunganya.
Berdasarkan contoh tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank
memberikan salah satu keringanan yang termasuk dalam tahap
reconditioning (seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia), yaitu
dengan dilakukannya pembebasan bunga yang sifatnya hanya untuk
sementara. Dikatakan sementara karena, kesempatan pembebasan bunga
tersebut hanya diberikan satu kali kepada debitur macet. Mengenai
ketentuan ini pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga disebut
dengan istilah memo internal.
Menurut penulis, ketentuan yang mengatur mengenai bunga yang
terdapat pada memo intern cut lose dan memo internal adalah sah untuk
dilakukan, karena telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga
berdasarkan pada ketentuan Pasal 1397 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan “seorang yang mempunyai suatu utang untuk
mana harus dibayarnya bunga, tak dapat, tanpa izin si berpiutang,
89
menggunakan pembayaran yang ia lakukan untuk pelunasan uang pokok
lebih dahulu dengan menunda pembayaran bunga”, dalam hal ini pihak
DSP lah yang berinisiatif menawarkan atau membuat kebijakan mengenai
bunga tersebut, bukan debitur.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa
didalam menghadapi kondisi dan berbagai permasalahan kredit seperti contoh
tersebut diatas pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga lebih
mengutamakan untuk menggunakan upaya non litigasi (melalui negosiasi
langsung dengan debitur) dibandingkan menempuh upaya litigasi. Penyelesaian
yang diterapkan akan berbeda pada tiap debiturnya tergantung dari hasil negosiasi
yang disetujui dan mampu untuk dilaksanakan bagi pihak debitur maupun
kreditur. Langkah-langkah yang dimungkinkan untuk ditempuh dalam
menghadapi permasalahan kredit pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga
dapat diketahui sebagai berikut:
1. Pembayaran angsuran dengan sistem parsial (menyicil)
2. Dibuatnya perjanjian kredit baru dengan mengubah persyaratan kredit,
meliputi perubahan jangka waktu dan bunga kredit, serta jadwal
pembayaran.
3. Pembebasan bunga kredit, untuk keseluruhan tunggakan bunga maupun
pembebasan bunga untuk satu kali angsuran
4. Dibuatnya perjanjian kredit baru dengan adanya pengalihan atas nama
bagi debitur yang meninggal atau terkena musibah
90
5. Ditempuhnya upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata kepada
debitur.
Tidak ditempuhnya penyelesaian permasalahan kredit melalui jalur hukum
menurut penulis dapat dilihat dari beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah
apabila melihat dari besarnya plafon kredit yang disalurkan oleh DSP Solusi
Modal unit Pasaraya Salatiga serta biaya yang dibutuhkan apabila pihak DSP akan
menempuh upaya hukum. Apabila kedua hal tersebut dibandingkan, maka
kemungkinan pihak DSP akan memperoleh keuntungan yang tidak banyak. Dapat
penulis katakan seperti itu karena, jumlah dana kredit yang diharapkan dapat
diterima kembali dari debitur kepada DSP, akan berkurang nilainya mengingat
pihak DSP pun harus mengeluarkan biaya untuk menempuh upaya hukum. Alasan
yang kedua menurut penulis adalah waktu dan proses. Apabila DSP menempuh
upaya hukum, kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama serta
proses yang cukup rumit. Sebenarnya jika menempuh penyelesaian non litigasi
pun mungkin juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama, namun menurut
penulis proses dalam penyelesaian non litigasi tidak lebih rumit dari proses dalam
upaya hukum. Mengenai waktu dan proses dalam penyelesaian non litigasi
tentunya akan tergantung dari itikad baik tiap debitur serta bagaimana pendekatan
yang dilakukan oleh pihak DSP kepada debitur macetnya.
Dalam penyelesaian permasalahan kredit melalui upaya non litigasi pada
DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, langkah yang paling sering ditempuh
adalah memo intern cut lose dan memo restruktur kredit. Menurut penulis dengan
dilakukannya kedua langkah tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah
91
pihak. Dalam memo intern cut lose, pihak debitur akan diuntungkan dengan tidak
perlu membayar tunggakan bunga kreditnya, sedangkan bagi pihak DSP walaupun
tidak mendapat pelunasan bunga dari debitur namun DSP akan mendapat
pengembalian dana kreditnya. Dalam langkah penyelesaian ini penulis melihat
bahwa pihak DSP lebih mementingkan adanya pemasukan/pengembalian dana
yang telah disalurkannya dalam bentuk kredit dengan adanya pelunasan.
Mengenai bunga, pihak DSP tentunya telah mendapat pemasukan bunga kredit
dari pembayaran angsuran (pokok dan bunga) yang telah dilakukan oleh debitur
sebelumnya.
Selanjutnya menurut penulis dengan ditempuhnya memo restruktur kredit pihak
DSP lah yang akan lebih diuntungkan. Dengan dibuatnya perjanjian baru yang
disertai perubahan jangka waktu kredit dan bunga yang dikenakan bagi debitur
maka akan memberi pemasukan yang lebih besar bagi kreditur jika dilihat untuk
total keseluruhan jumlah yang harus dibayarkan debitur. Dapat penulis katakan
seperti itu karena, sebenarnya dengan adanya perubahan persyaratan ini justru
akan lebih memperbanyak jumlah dana yang harus dikembalikan oleh debitur
kepada pihak DSP. Namun dalam memo restruktur kredit ini, pihak debitur juga
diuntungkan dengan adanya perubahan jangka waktu tersebut karena akan lebih
meringankan dalam membayar angsuran kreditnya.
Dengan ditempuhnya penyelesaian kredit macet secara non litigasi,
diharapkan pihak DSP dapat sejalan dengan visi dari Bank Danamon Indonesia
yaitu “Kita peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan”.
Penyelesaian secara non litigasi dilakukan agar dalam menangani kredit macet
92
diharapkan pihak DSP juga dapat berpartisipasi dalam memberikan solusi atau
jalan keluar bagi kelangsungan usaha milik debitur, selain untuk mendapatkan
kembali dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut. Tujuan dari
pemberian solusi atau jalan keluar bagi pihak debitur macet adalah agar debitur
dapat segera melunasi sebagian atau seluruh pinjamannya kepada pihak DSP
Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, sehingga permasalahan ini tidak berlanjut
sampai ke jalur hukum / proses pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari kerugian lebih lanjut bagi kedua belah pihak, baik dari segi waktu
ataupun materi.