bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah20iii-lkpj... · secara rasional yang dapat...
TRANSCRIPT
III-1
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2012 akan memberikan gambaran
arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan
kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran pembangunan daerah
tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat.
Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat
dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:
1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan
pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya,
dan;
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati
oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta
pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima
kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.
Revisi peraturan perundangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah telah
ditetapkan pada Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dengan pemberlakuan pelaksanaannya efektif pada Tahun 2010.
Dengan demikian, pada tahun Anggaran 2010, sementara menunggu diterbitkannya Peraturan
Pemerintah untuk petunjuk teknis pelaksanaannya, daerah tengah mempersiapkan perangkat
pendukungnya, baik dalam menyiapkan Peraturan Daerah maupun kesiapan sarana prasarana
lainnya.
III-2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah (provinsi), terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang
terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber
Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana
Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana
Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan
Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan.
Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa
perubahan, yaitu: pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan
untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut.
Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan
untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut, mulai tahun 2011
diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten/kota. Demikian pula untuk Dana Perimbangan
terdapat perubahan, yaitu diserahkannya Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
yang semula pungutan Pemerintah menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama
kurun waktu 5 tahun (2008-2012), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan
sebesar 21,35%. Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang
tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini
terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan
serta ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan
Pemerintah Pusat, karena memang sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari pajak
kendaraan bermotor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu,
dengan pertimbangan bahwa pajak kendaraan bermotor saat ini masih menjadi sumber utama
pendapatan daerah dan bersifat closed list serta pertumbuhannya memiliki keterbatasan
(terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), maka perlu segera
dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.
III-3
Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2012, tengah
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya
terhadap sosial-ekonomi masyarakat Jawa Barat; dan
3. Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk
pengembangan sumber penerimaan lain.
4. Menyusun potensi pungutan Pemerintah khususnya potensi Sumber Daya Alam yang ada
di Kabupaten/Kota.
Peningkatan pendapatan daerah untuk tahun Anggaran 2012 sebagaimana
diamanatkan dalam KU-APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:
A. Pendapatan Daerah
1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan anggaran Tahun 2012 untuk pendapatan daerah yang
merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai
urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:
a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;
b. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, kabupaten/kota, POLRI;
d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan
kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi;
f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, CPDP dan Balai penghasil dalam
peningkatan pelayanan dan pendapatan;
g. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
h. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem
administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; dan
i. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan
tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan
III-4
bermoral, pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima, dan
melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
j. Meningkatkan koordinasi secara sinergis, baik dengan Pemerintah Daerah
(Kabupaten/Kota) maupun dengan Pemerintah dalam upaya menggali data
potensi pungutan pusat yang ada d Kabupaten/Kota.
Sebagaimana telah diketahui, bahwa dana perimbangan terdiri dari Bagi
Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Penerimaan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari bagi hasil Pajak Bumi
dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak
Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya.
Prospek yang baik ini perlu lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak.
Sementara untuk bagi hasil bukan pajak berupa bagi hasil dari sumber daya alam
yang beberapa tahun lalu menunjukkan kecenderungan stagnasi menjadi perhatian
serius dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam
tersebut.
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan
sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
b. Meningkatkan akurasi potensi Sumber Daya Alam yang ada di Daerah sebagai
dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan kabupaten/kota dalam
pelaksanaan Dana Perimbangan;
d. Membuat peta potensi PBB khusus, khususnya pungutan PBB yang masih
dikelola oleh Pemerintah sektor 3P (Pertambangan, Perhutanan dan
Perkebunan).
2. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah
Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, maka
untuk dapat merealisasikan target pada Tahun 2012 disusun strategi
pencapaiannya, sebagai berikut:
a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan
regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2) Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan
pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi
yang tidak memenuhi kewajibannya;
III-5
3) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran;
4) Memberlakukan penetapan pajak dengan tarif progresif dan meningkatkan
pelayanan secara khusus dengan memberikan kemudahan kepada
masyarakat melalui drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan
SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
5) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di
beberapa Kantor Bersama/ Samsat lainnya dengan menggunakan
parameter ISO 9001-2000;
6) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan
daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
7) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan
kontribusi terhadap pendapatan daerah;
8) Optimalisasi pemberdayaan aset yang diarahkan pada peningkatan
Pendapatan Asli Daerah;
9) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan
fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan
daerah; dan
10) Melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian
Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota
termasuk dengan daerah perbatasan dalam operasional pemungutan dan
pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas
pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, ditempuh melalui:
1) Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan PBB, PPh,
dan BPPBB dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pembayaran pajak;
2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi
sumber daya alam bekerja sama dengan Kabupaten/Kota serta
Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian
ESDM sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan
keuangan;
3) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB, PPh
dan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif kepada
Kabupaten/Kota;
III-6
4) Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting
migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh
proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
5) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan
besaran DAU;
6) Memberikan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam persiapan pengalihan
PBB perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah;
7) Memberikan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan
perencanaan dan pengamanan penerimaan, yang bersumber dari Dana
Perimbangan dari Pemerintah.
3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan
dapat direalisasikan sebesar 110,56% dari target yang telah ditetapkan dengan
rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:
a. PAD dapat direalisasikan sebesar 114,44% dari target yang ditetapkan dengan
rincian Penerimaan Pajak Daerah dapat dicapai sebesar
113,09%. Penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai sebesar 98,39%.
Penerimaan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dapat
direalisasikan sebesar 99,57 % dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 157,82%.
b. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 121,74% dari target yang
ditetapkan dengan rincian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak dapat direalisasikan sebesar 150,15%, Dana Alokasi Umum sebesar
100,00 % dan Dana Alokasi Khusus sebesar 100,00 %.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 96,34 % dari
target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan hibah dapat direalisasikan
sebesar 101,79%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 96,31% dan
Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 100,00%.
Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012
selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai berikut :
III-7
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2012
No Pendapatan Daerah Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)
Realisasi *) (Rp)
Pencapaian Target
%
1 2 3 4 5
A. PENDAPATAN DAERAH 15.280.679.125.313,00 16.894.184.518.260,00 110,56
1. Pendapatan Asli Daerah 8.737.123.520.817,00 9.998.972.938.028,00 114,44
a. Pajak Daerah 8.090.524.391.394,00 9.149.214.329.501,00 113,09
a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3.255.528.710.000,00 3.622.079.065.860,00 111,26
b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3.490.768.384.000,00 4.061.682.681.160,00 116,35
c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 1.303.931.673.000,00 1.423.203.637.902,00 109,15
d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 40.295.624.394,00 42.248.944.579,00 104,85
b. Retribusi Daerah 58.265.170.540,00 57.326.323.969,00 98,39
a). Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.204.239.790,00 17.157.005.251,00 77,27
b). Retribusi Laboratorium Kemetrologian 12.900.000.000,00 14.765.139.682,00 114,46
c). Retribusi Pelayanan Pendidikan 3.631.320.000,00 5.520.784.530,00 152,03
d). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9.654.163.500,00 10.057.713.009,00 104,18
e). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 30.000.000,00 65.314.094,00 217,71
f). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 1.500.000.000,00 1.528.197.000,00 101,88
g). Retribusi Penyeberangan di Air 28.000.000,00 25.499.609,00 91,07
h). Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 6.601.563.000,00 6.709.913.044,00 101,64
i). Retribusi Izin Trayek 1.701.884.250,00 1.482.734.750,00 87,12
j). Retribusi Izin Usaha Perikanan 14.000.000,00 14.023.000,00 100,16
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
233.642.000.000,00 232.647.377.086,00 99,57
a). Perusahaan Milik Daerah 3.088.000.000,00 1.188.653.056,00 38,49
1) P.D. Jasa dan Kepariwisataan 934.000.000,00 934.053.056,00 100,01
2) P.T. Jasa Sarana 1.900.000.000,00 0,00 0,00
3) PT. Agronesia 254.000.000,00 254.600.000,00 100,24
b). Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 230.327.000.000,00 231.271.489.070,00 100,41
1) Bank BJB 226.575.000.000,00 226.577.280.633,00 100,00
2) PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) 2.729.000.000,00 3.338.717.032,00 122,34
3) PD. Perkreditan Kecamatan (PD.PK) 1.023.000.000,00 1.355.491.405,00 132,50
c). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
227.000.000,00 187.234.960,00 82,48
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 354.691.958.883,00 559.784.907.472,00 157,82
a). Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 556.544.239,00 2.185.769.881,00 392,74
1) Pelepasan Hak Atas Tanah 556.544.239,00 147.851.081,00 26,57
3) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 0,00 15.053.800,00 -
4) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 0,00 1.897.300.000,00 -
5) Penjualan Drum Bekas 0,00 14.472.000,00 -
6) Penjualan Bahan Bekas Bangunan 0,00 111.093.000,00 -
b). Penerimaan Jasa Giro 35.137.000.000.00 32.497.844.755,00 92,49
c). Pendapatan Bunga 165.000.000.000.00 285.816.939.883,00 173,22
d). Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0,00 5.825.000,00 -
e). Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0,00 1.801.437.346,00 -
III-8
f). Pendapatan Denda Pajak 43.704.703.400.00 94.709.899.961,00 216,70
g). Pendapatan Denda Retribusi 0,00 731.886.300,00 -
h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 525.856.626,00 -
i). Pendapatan Dari Pengembalian 0,00 3.018.864.353,00 -
j). Pendapatan dari Sewa 13.057.364.350,00 14.455.474.852,00 110,71
k). Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 97.236.346.894,00 96.403.988.206,00 99,14
l). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0,00 27.631.120.309,00 -
2 DANA PERIMBANGAN 2.326.944.028.496,00 2.832.746.608.832,00 121,74
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.008.626.988.496,00 1.514.429.568.832,00 150,15
a). Bagi Hasil Pajak 836.285.911.774,00 1.199.350.816.529,00 143,41
1).Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 344.623.549.979,00 429.689.477.493,00 124,68
2).Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
450.621.320.533,00 720.610.185.659,00 159,91
3).Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 41.041.041.262,00 49.051.153.377,00 119,52
b). Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 172.341.076.722,00 315.078.752.303,00 182,82
1). Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) 2.300.734.682,00 1.976.242.689,00 85,90
2). Bagi Hasil dari Iuran Tetap/Landrent 140.047.160,00 356.227.649,00 254,36
3). Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi 4.767.863.680,00 7.337.434.776,00 153,89
4). Bagi Hasil dari Pungutan Minyak Bumi 84.000.000.000,00 127.061.181.748,00 151,26
5). Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam 38.929.831.200,00 53.091.869.755,00 136,38
6). Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 42.202.600.000,00 125.255.795.686,00 296,80
b. Dana Alokasi Umum 1.269.960.760.000,00 1.269.960.760.000,00 100,00
c. Dana Alokasi Khusus 48.356.280.000,00 48.356.280.000,00 100,00
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.216.611.576.000,00 4.062.464.971.400,00 96,34
a. Pendapatan Hibah 16.123.598.000,00 16.412.023.900,00 101,79
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4.184.947.230.000,00 4.030.512.199.500,00 96,31
c. Dana Insentif Daerah 15.540.748.000,00 15.540.748.000,00 100,00
Sumber Data :Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 sebelum audit BPK RI,
4. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
1) Pajak Daerah
a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
b) Ketersediaan fasilitas pelayanan yang masih belum memadai;
c) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola; dan
d) Regulasi dasar pemungutan dan dasar penetapan pajak daerah.
e) Kemampuan IT untuk proses aktivitas transaksi pada cabang
pelayanan masih perlu penyempurnaan.
f) Pemahaman wajib pajak terhadap penetapan tarif progresif masih
rendah.
III-9
2) Retribusi Daerah
a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
b) Terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya;
c) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola;
d) Kepatuhan (kesadaran) sebagai wajib retibusi masih perlu
ditingkatkan;
e) Penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah belum memiliki
Standar Biaya Operasional; dan
f) Belum memiliki Pedoman Tata Cara Penghapusan Benda Berharga.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a) Belum optimalnya pihak manajemen perusahaan dalam
mengimplementasikan pengelolaan perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance);
b) Terbatasnya Kualitas SDM pengelola Perusahaan;
c) Terbatasnya pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha dan
investasi;
d) Belum optimalnya upaya membangun image dan publikasi kompetensi
perusahaan disertai rendahnya daya saing (competitive advantage)
perusahaan;
e) Belum optimalnya sinergitas baik diantara sesama BUMD maupun
antara BUMD dengan BUMN/Swasta;
f) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus tentang
operasional BUMD; dan
g) Permasalahan beberapa aset (status).
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
b) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola; dan
c) Belum lengkapnya perangkat hukum sebagai acuan dalam
pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan belum
optimalnya sistem pengawasan.
5) Dana Perimbangan
a) Dana bagi hasil pajak (PBB, BPHTB dan PPh Perseorangan)
Masih belum akuratnya data objek dan subjek pajak, masih rendahnya
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ditambah dengan
muncul kasus-kasus perpajakan yang berimbas kepada antipati
masyarakat dalam membayar pajak, sehingga perlu ditingkatkan
kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat/wajib pajak.
III-10
b) Diserahkan pungutan PBB perdesaan dan perkotaan kepada
kabupaten/kota yang akan berimbas berkurangnya penerimaan dari
Dana Perimbangan sektor PBB;
c) Belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di
Kabupaten/Kota sebagai bahan dasar perhitungan Dana Perimbangan;
d) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Keterlbatan Pemerintah Daerah (Penghasil Migas) dalam perhitungan,
monitoring data produksi dan lifting migas masih minim, mekanisme
penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil migas dan
pertambangan umum ke daerah tidak tepat waktu, terjadinya
kelebihan penyaluran migas sebagai akibat tidak tercapainya
lifting/produksi migas, sehingga mengakibatkan penetapan rencana
penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil migas dan
pertambangan umum kurang akurat dan harus dilakukan koreksi
terhadap APBD.
e) Dalam penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih
dihadapkan pada permasalahan belum adanya keselarasan program
penggunaan DBHCHT di Pusat dengan Daerah, sesuai roadmap
kegiatan DBHCHT dari Kementerian; dan
f) Penetapan alokasi DBHCHT ke daerah melalui Peraturan Menteri
Keuangan dilaksanakan setelah APBD ditetapkan, yang
mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya pada APBD Perubahan,
sehingga efektitiftas pelaksanaan program dan kegiatan DBHCHT
tidak optimal.
b. Solusi
1) Pajak Daerah
a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah
melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan
penertiban administrasi;
a) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya
sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
b) Peningkatan Pola Pelayanan melalui Standar Operasional Prosedur
(SOP), Standar Pelayanan Minimal, ISO 9001:2008 dan pelayanan-
pelayanan khusus seperti Samsat Outlet, Samsat Mobile, Samsat Drive
Thru dan Samsat Online, Layanan Informasi SMS Info Pajak
Kendaraan;
III-11
c) Melakukan penataan pegawai dan peningkatan capacity building serta
penambahan pegawai yang didasarkan analisis beban kerja;
d) Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan di luar sektor pajak;
dan
e) Penataan dalam regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar
pemungutan pajak daerah.
f) Sosialisasi kepada seluruh para wajib pajak atas pemberlakuan
penetapan pajak dengan tarif progresif.
g) Melakukan penyempurnaan system dengan sentralisasi program
aplikasi Samsat OnLine dan Server se Jawa Barat.
2) Retribusi Daerah
a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah
diorientasikan kepada potensinya;
b) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya
sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
c) Penambahan aparatur pengelola potensial dengan melakukan alih
tugas (tour of area) antar OPD lingkup Pemerintah Provinsi serta
penyelenggaraan Diklat teknis / fungsional;
d) Peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat;
e) Penyusunan standar biaya operasional antar OPD pemungut retribusi
daerah; dan
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a) Melakukan penataan terhadap perusahaan melalui restrukturisasi yaitu
restrukturisasi organisasi, manajemen, aset, permodalan dan
keuangan;
b) Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan;
c) Meningkatkan Kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan
pelatihan (In or Out house training) serta mengembangkan wawasan;
d) Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber
pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non-konvensional;
e) Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegasi dalam upaya
membangun pencitraan;
f) Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan
BUMN/Swasta;
g) Mengusulkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri untuk
segera menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang BUMD;
dan
III-12
h) Penataan aset.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah;
b) Penambahan aparatur pengelola potensial dengan melakukan alih
tugas (tour of duty) antar OPD serta penyelenggaraan diklat
teknis/fungsional; dan
c) Mereview peraturan perundangan pengelolaan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah dan melakukan sosialisasi pembinaan dan
penyuluhan serta harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
5) Dana Perimbangan
a) Memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang
berhasil dalam pencapaian realisasi dan pengelolaan administrasi PBB
sektor pedesaan dan perkotaan, meningkatkan intensitas pelaksanaan
sosialisasi peraturan BPHTB dan PPh, penertiban dan penagihan aktif
terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum
secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
b) Guna mengetahui perhitungan lifting dan penyaluran dana bagi hasil
sumber daya alam, setiap triwulan dilakukan rekonsiliasi data antara
Pemerintah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
Kementerian Keuangan dengan Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil;
c) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi dengan
Kabupaten/Kota dan Pemerintah dalam memberikan solusi
permasalahan yang dihadapi oleh Daerah;
d) Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah melalui Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM,
Kementerian Kehutanan, Anggota DPR-RI dan DPD asal pemilihan
Jawa Barat;
e) DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana
perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan
pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat block grant
yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam
pelaksanaan desentralisasi; dan
f) Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar
penetapan alokasi DBHCT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.
III-13
B. Belanja Daerah
1. Kebijakan Belanja Daerah
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah
tahun 2012 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi
kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program/kegiatan. Disamping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan
anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi
dalam percepatan pembangunan Jawa Barat yang tepat sasaran menuju Jawa
Barat yang mandiri, dinamis, dan sejahtera.
Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2012 diarahkan untuk mendukung
pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap MDG’s, dan
Program Prioritas Nasional, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM
Tahun 2011 sebesar 72,82 poin diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang
berorientasi pencapaian IPM sebagaimana tercantum di dalam RPJMD 2008-2013.
Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan
pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan APBD Tahun 2012 diarahkan
pula kepada sektor yang produktif melalui kebijakan afirmatif dan pembangunan
yang berkeadilan (menyentuh hingga ke masyarakat pedesaan) yang menjadi
prioritas.
Kebijakan belanja daerah Tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan
pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai
kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran
pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota terutama merespon 14 prioritas Pembangunan Nasional,
10 Common Goals baik kegiatan Common Goals Tematik Sektoral maupun Tematik
Kewilayahan serta pengarusutamaan gender yang secara keseluruhan
dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan
kepada agenda-agenda pembangunan sesuai pengelompokan bidangnya, dapat
dicirikan melalui:
a. Bidang Umum
1) Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2008-2013.
2) Mendanai kegiatan Common Goals Tematik Sektoral dan Tematik
Kewilayahan.
III-14
3) Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025 dan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
4) Mendukung percepatan Pembangunan Nasional (INPRES
Nomor 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan
(INPRES Nomor 3/2010).
5) Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
6) Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan (program baru/ terobosan).
7) Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit performance Jawa Barat
secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di
Jawa Barat.
b. Bidang Pemerintahan
1) Mendanai belanja kegiatan yang bersifat tetap (belanja fasilitas dasar
kantor, belanja administrasi umum kantor, belanja aktivitas pelayanan
publik), dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Belanja Fasilitas Dasar Kantor dan Belanja Administrasi Umum Kantor:
belanja untuk mendanai fasilitas dasar kantor bagi keberlangsungan
kerja OPD (contoh: biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet,
jasa kebersihan, penggantian suku cadang, dan service mobil) dan
belanja untuk mendanai aktivitas dasar bagi keberlangsungan kerja
OPD (contoh: alat tulis kantor, penggandaan dan pencetakan, perjalanan
dinas, belanja makan dan minum, dan lain-lain).
b) Belanja Pelayanan Dasar Kantor: belanja untuk mendanai aktivitas
Pelayanan Dasar Publik Unit Kerja Provinsi yang menjadi tugas pokok
dan fungsi (Tupoksi) dan bersifat pelayanan keluar/eksternal.
Selain kedua kategori di atas, diatur pendanaan untuk membiayai
program/kegiatan yang sifatnya pembaharuan, uji coba dan inovasi.
2) Implementasi pembangunan perdesaan melalui konsep Desa Membangun
menuju Desa Mandiri Ekonomi, Mandiri Lingkungan, dan Mandiri Perkotaan.
Terwujudnya 150 Desa Mandiri menuju Desa Peradaban bersifat prototipe di
seluruh Kabupaten; Pendampingan Provinsi untuk PNPM Mandiri;
Revitalisasi Posyandu Multifungsi. Pemberian insentif kepada kepala desa
dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan penyediaan feed
back data untuk pembangunan Jawa Barat Bantuan.
3) Percepatan penyelesaian inventarisasi, pengelolaan, dan pengadministrasian
serta secara bertahap melakukan proses sertifikasi aset-aset provinsi di
berbagai daerah.
III-15
4) Melanjutkan pembangunan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka
menyiapkan fasilitas kerja yang representatif untuk meningkatkan kualitas
dan optimalisasi kinerja DPRD.
5) Peningkatan performance UPTD/Balai melalui perbaikan sarana dan
prasarana serta perbaikan manajemen pelayanan.
6) Implementasi peningkatan Kualitas Layanan Publik diarahkan pada
menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan upaya
perbaikan pranata hukum; melalui pendekatan model Tata Kelola Sumber
Daya Manusia Aparatur yang berkualitas; melakukan rightsizing pegawai;
melanjutkan implementasi Jabar Cyber Province termasuk pembangunan
Information & Technology Backbone mandiri dan jaringan kepada pengguna;
memperkuat jaringan komunikasi (Radio Tracking) untuk mendukung
deteksi dini kebencanaan, meningkatkan kualitas proses dan Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai bagian dari
program Jabar Cyber Province, serta pengelolaan keuangan dengan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berbasis web,
penerapan informasi yang terbuka, membangun sistem hukum yang
terpadu dan sistematis; peningkatan kerjasama daerah dengan perguruan
tinggi/lembaga riset/dunia usaha serta kerjasama antar daerah; dan
meningkatkan pemanfaatan/uji model hasil-hasil karya ilmu, teknologi, dan
seni untuk menuju Pembangunan Jawa Barat Berbasis Ilmu Pengetahuan,
Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat, Penerapan
ISO pada OPD/Biro, Pemerintah bersih KKN, Penyiapan Sumber Daya
Aparatur yang unggul, Satu Data Pembangunan Jawa Barat Sebagai Dasar
Perencanaan Pembangunan Tahunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Menuju Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), Penyusunan peraturan
daerah yang transparan.
7) Mendanai belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil
kabupaten/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan,
dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk
penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
8) Peningkatan pelayanan publik antara lain dengan percepatan layanan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, peningkatan kualitas pelayanan
pada Kantor Cabang Pelayanan/balai/UPTD melalui revitalisasi sarana dan
prasarana, percepatan penyelesaian administrasi keuangan, menghapus dan
menindak tegas pungutan liar, serta pembangunan sistem pelayanan
III-16
perijinan terpadu secara online.
9) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan merintis skema pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan melalui Tugas Pembantuan. Tugas
Pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi ke
daerah (kabupaten/kota dan desa) untuk melaksanakan tugas tertentu
terutama dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan.
10) Peningkatan efektivitas Belanja Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada
kabupaten/kota dengan pola:
a) Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional,
guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan
otonomi daerah;
b) Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada
kabupaten/kota yang diarahkan, dengan kewajiban kabupaten/kota
untuk menyediakan Dana Pendamping, dalam rangka mendukung
agenda akselerasi pencapaian Visi Jawa Barat 2008-2013, yaitu
membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana
proporsional, dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan
sama untuk setiap kabupaten/kota, dana proporsional dihitung
berdasarkan indeks kabupaten/kota, yang sejalan dengan ketentuan
Permendagri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun 2012, yaitu memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk
miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah; dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel
kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, kabupaten/kota perbatasan dengan
Provinsi lain serta kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan even
khusus yang berskala regional atau nasional. Variabel-variabel yang
digunakan untuk menghitung indeks kabupaten/kota, selain
mempertimbangkan ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, juga
mempertimbangkan variabel lainnya, sehingga secara lengkap akan
meliputi: Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas
Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita,
Pendapatan Asli Daerah, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan
Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi Bantuan
Keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung secara signifikan upaya
peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi masalah kemiskinan;
menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan upaya
III-17
pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung. Dalam rangka
mewujudkan keselarasan program pembangunan yang dicanangkan
Provinsi Jawa Barat, maka dana bantuan kabupaten/kota akan diarahkan
untuk digunakan sesuai dengan proporsi sekurang-kurangnya: a) 20%
untuk dana pembangunan fungsi pendidikan; b) 10% untuk fungsi
kesehatan; c) 20% untuk infrastruktur dasar; d) 20% untuk upaya
peningkatan pendapatan masyarakat, serta e) selebihnya untuk
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capaciity building).
c. Bidang Sosial Budaya
1) Berorientasi kepada dukungan terhadap capaian MDG’s Indonesia.
2) Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari total
belanja daerah tahun 2012, tidak termasuk alokasi anggaran untuk
kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya (multi years), dalam rangka
meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi 7,66 tahun dan Angka
Melek Huruf (AMH) 95,88% dengan penuntasan Buta Aksara melalui
Kebijakan Jawa Barat bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan
pendidikan menengah; meningkatkan kapasitas daya tampung melalui
penuntasan pembangunan 6.000 Ruang Kelas Baru (RKB), meningkatkan
sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui program rehabilitasi sekolah
yang ditunjang dengan ketersediaan data base sekolah yang perlu
direhabilitasi; peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah luar biasa;
meningkatkan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional dan kejuruan
melaui peningkatan kompetensi guru SSN/SBI dengan pelatihan guru di
negara maju (OECD) dan perluasan pengenalan teknologi dasar bagi siswa;
peningkatkan kesejahteraan guru sukwan secara bertahap; meningkatkan
dukungan sarana dan prasarana pendidikan tinggi; penyediaan beasiswa
perguruan tinggi berbasis asal desa serta mengembangkan pendidikan
informal dan non-formal.
3) Penyediaan dana BOS untuk SMA/SMK serta beasiswa bagi siswa SMA/SMK
dari keluarga tidak mampu.
4) Mengembangkan pendidikan melalui sistem informasi yang berbasis
teknologi dan data serta membangun daya saing pendidikan.
5) Peningkatan pendidikan budi pekerti baik di desa-desa maupun di kota.
6) Mengimplementasikan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar 10% dari total belanja daerah,
yang ditujukan dalam rangka peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH)
sebesar 69,50-69,56, dengan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka
III-18
Kematian Bayi, diantaranya melalui peningkatan pelayanan dan sarana
kesehatan melalui Pembangunan Puskesmas dan peningkatan alat
kelengkapannya, serta terlaksananya Pembangunan Puskesmas PONED,
pembangunan gedung rawat inap GAKIN; rumah sakit rujukan regional;
fasilitasi kegiatan posyandu; peningkatan sistem pendukung layanan
kesehatan untuk menurunkan disparitas pelayanan; peningkatan kuantitas
dan kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan penempatan
tenaga dokter di daerah terpencil, selain itu pendidikan, pengangkatan dan
penempatan tenaga bidan/perawat; peningkatan pemberian jaminan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (JAMKESMAS); peningkatan
kesehatan lingkungan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta
penanganan penyakit menular dan tidak menular.
7) Mengembangkan perlindungan, pengawasan, dan daya saing
ketenagakerjaan, serta upaya perluasan lapangan kerja melalui sektor UKM.
Implementasi peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui penyediaan
tenaga kerja terampil melalui SMK dan pendidikan non-formal kejuruan
serta penyediaan bursa tenaga kerja dan pengembangan UKM.
8) Peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Barat dan sinergitas berbagai program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
9) Membangun prestasi pemuda yang memiliki spirit juara dan menjadi
kekuatan inti nasional Indonesia di bidang olah raga serta membangun dan
mengembangkan fasilitas umum yang berskala regional Jawa Barat seperti
stadion olah raga di 4 wilayah yang direncanakan selesai dibangun pada akhir
tahun 2012, pusat pembinaan olah raga terpadu (Sport Centre Arcamanik,
pembangunan SOR Gedebage dan pembangunan sarana olah raga di 4
wilayah), perpustakaan, dan gedung kesenian.
10) Pengembangan seni tradisi dan budaya Jawa Barat dalam rangka
mendukung pengembangan dan keanekaragaman destinasi wisata Jawa
Barat melalui gelar budaya dan seni, pelestarian dan promosi seni budaya
lokal. Selain itu, secara bertahap dilaksanakan revitalisasi nilai-nilai budaya
dan kearifan lokal.
11) Implementasi peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui
pengembangan pendidikan keagamaan, peringatan hari besar keagamaan
dan perlombaan kemampuan di bidang agama.
12) Implementasi penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) antara lain melalui metode yang tepat untuk penanganan
III-19
anak jalanan dan perbaikan panti-panti yang sudah tidak layak.
13) Pemberdayaan perempuan di bidang perekonomian dan politik, perlindungan
dan advokasi anak dan masalah sosial lainnya.
14) Implementasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang keluarga
berencana, melalui penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi.
15) Penanganan bencana melalui peningkatan alat-alat kelengkapan
kebencanaan khususnya mengatasi keadaan situasi tanggap darurat
bencana.
d. Bidang Ekonomi
1) Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat sebesar 5,0-
7,5% dan infrastruktur penunjang perekonomian sebesar 2,5% dari total
belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.
2) Mengimplementasikan pembangunan ekonomi regional dengan mendorong
aktivitas penanaman modal yang terukur dengan menjadikan Jawa Barat
sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing melalui kerjasama
pemerintah dengan pemerintah dan menawarkan komoditas yang mewakili
semua daerah di Jawa Barat, sehingga mampu meningkatkan investasi dan
Laju Pertumbuhan Ekonomi serta melakukan penyebaran potensi investasi
dengan membuka kawasan-kawasan industri yang merata di Jawa Barat
sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang merata dan menghasilkan
komoditas yang merata se- Jawa Barat.
3) Melakukan kerjasama pemerintah dengan swasta (Publik Private Partnership)
untuk pembangunan infrastruktur strategis, serta mengoptimalkan tumbuh
kembangnya kerjasama kemitraaan dengan masyarakat dan wilayah di
sekitar kawasan.
4) Membangun dan meningkatkan dukungan infrastruktur jalan, jembatan
dan irigasi ke pusat-pusat produksi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan,
pusat kegiatan industri manufaktur dan insdustri agro, serta obyek-obyek
pariwisata.
5) Pelipat-gandaan produktivitas sektor pertanian dalam rangka
penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kegiatan ekonomi
produktif di sektor agribisnis dan agroindustri, dalam rangka peningkatan
nilai tambah serta pengembangan tanpa nilai, sekaligus meningkatkan
perlindungan lingkungan, melalui pelaksanaan GEMAR (Gerakan
Multiaktivitas Agribisnis), dan GAPURA (Gerakan Pengembangan Perikanan
Pantai Utara dan Selatan), serta pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan
III-20
(PPI) untuk mendongkrak pendapatan masyarakat nelayan pada khususnya
dan masyarakat disekitar PPI pada umumnya, sebagai salah satu upaya
penanggulangan kemiskinan.
6) Peningkatan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
melalui pengembangan bisnis/usaha baru berskala besar berbasis sumber
daya alam yang berpotensi menjadi sektor unggulan utama (core
competence) berdaya saing nasional dan global yang akan menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi baru bagi Jawa Barat.
7) Pengendalian ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi pertanian
(pertanian, perebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan);
Pengendalian Hama Terpadu (PHT); pengembangan sarana dan prasarana
produksi pertanian; penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM
pertanian; pengendalian pasca panen dan pengolahan hasil produksi
pertanian; peningkatan pertumbuhan industri-industri, pengolah bahan
mentah yang berbasis hasil pertanian di daerah-daerah sentra produksi
pertanian.
8) Dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan Jawa Barat melalui program
Jabar sebagai lumbung pangan Nasional dengan produksi 13,5 juta ton GKG
(Gabah Kering Giling) dan penguatan lembaga ketahanan pangan;
peningkatan ketersediaan dan kesinambungan produksi pangan dalam
mewujudkan Jawa Barat sebagai sentra produksi benih/bibit nasional tahun
2013.
9) Penaggulangan kerawanan pangan di 250 desa rawan pangan sebagai
prototipe.
10) Peningkatan ketersediaan protein hewani dalam upaya mewujudkan
swasembada daging di Jawa Barat, diantaranya melakukan pembangunan
Rumah Potong Hewan pada setiap Kab/Kota.
11) Pengendalian ketersediaan, kualitas/kecukupan gizi, distribusi dan keamanan
pangan pokok, serta pengelolaan stock pangan daerah.
12) Penguatan kelembagaan petani dan koperasi untuk memfasiltasi pencapaian
skala ekonomi; peningkatan kesejahteraan buruh tani secara bertahap,
antara lain dengan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan petani
melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah.
Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk penyelamatan pertanian.
Perbenihan dalam mendukung perwujudan Jabar sebagai provinsi benih.
13) Peningkatan kualitas, kuantitas serta profesionalisme tenaga penyuluh
lapangan.
III-21
14) Pengembangan pembiayaan alternatif, meningkatkan subsidi bunga dan
penambahan jumlah kredit pada nusaha mikro, kecil dan menengah
kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan daya
beli masyarakat.
15) Membangun sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha, serta
menyediakan wadah aktivitas di daerah-daerah bagi pelaku wirausahawan
muda dan pemula disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.
16) Pengembangan komoditas unggulan daerah serta peningkatan peran quality
control komoditas unggulan daerah di wilayah kerja pemerintahan dan
pembangunan (WKPP) Jawa Barat.
17) Pengimplementasian Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar
Tradisional (GEMPITA) dan introduksi pasar petani di perkotaan.
18) Revitalisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) sebagai ujung tombak
pelayana dan pengembangan teknologi.
19) Pengembangan industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda
kreatif dalam rangka peningkatan daya saing industri Jawa Barat.
20) Persiapan pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi
(silicon valley) di cekungan Bandung.
21) Pengembangan kepariwisataan daerah yang terintegrasi dalam rangka
peningkatan kesiapan kepariwisataan Jawa Barat serta pengembangan
destinasi wisata Jawa-Bali dengan fokus ekowisata, wisata budaya,
pilgrimage dan wisata IPTEK, melalui peningkatan capacity building
pelayanan dan pemandu wisata, perbaikan sarana dan prasarana penunjang
wisata dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
daerah wisata.
22) West Java Partnership (WJP) sebagai mitra strategis pendanaan
pembangunan Non APBD.
23) Pembentukan LPKD (Lembaga Penjamin Kredit Daerah) Jawa Barat untuk
membantu penjaminan terhadap UMKM dengan kemitraan dengan Bank
Jabar Banten;
24) Dukungan Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang
Pangandaran dan PPI Cisolok Sukabumi;
25) Pembangunan area terbuka untuk gelar karya, kreativitas seni dan budaya
para pemuda;
26) Jawa Barat sebagai Destinasi Wisata Jawa – Bali dan Destinasi Wisata
Dunia;
III-22
e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1) Mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan untuk mencapai target
kemantapan jalan sebesar 91%-92% dan infrastruktur lainnya melalui
penetapan status jalan, penuntasan jalan lintas Jabar Selatan, perbaikan
kondisi jalan di perbatasan provinsi; penyelesaian kegiatan lanjutan seperti
pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat; pembebasan lahan
secara langsung atau sebagai dukungan melalui skema kerjasama dengan
BUMD (yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal pada tahap
operation and maintenance) untuk Jalan Tol Cisumdawu, Tol Soroja,
Bandung Inter Urban Tol Road (BIUTR); Bogor Ring Road Seksi ll, Ciawi –
Sukabumi; peningkatan jalan-jalan yang merupakan akses ke pusat
pelayanan kesehatan, pusat pendidikan maupun akses jalan menuju jalan
sentra-sentra produksi pertanian dan industri; peningkatan cakupan
penyediaan air bersih menjadi 60% - 65%, dan pelayanan air limbah
menjadi 61% - 67%, peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
ke lahan-lahan produksi pertanian dalam rangka menunjang program
ketahanan pangan; serta peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga
menjadi 71% - 73%.
2) Mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur
dan bangunan gedung sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.
3) Mengembangkan sistem transportasi dan jaringan jalan dalam
mengatasi kemacetan dan mempermudah akses distribusi barang melalui
perbaikan jalan dan reaktivasi beberapa jalur kereta di Jawa Barat serta
pembangunan jalur short cut Cibungur-Tanjungrasa.
4) Mengantisipasi dan menanggulangi bencana tahunan seperti banjir, longsor,
gempa bumi, kekeringan melalui penanganan dan pengelolaan lingkungan
serta pembangunan infrastruktur.
5) Implementasi peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan melalui
penataan ruang wilayah yang terpadu dan pembangunan dengan
menggunakan prinsip eco architect, penanganan pencemaran lingkungan
hidup, penataan DAS prioritas dengan watershed management dan
catchment area, hutan lindung dan kawasan pesisir pantai, peningkatan
kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, pengawasan
dan penertiban eksploitasi air bawah tanah, serta optimalisasi pemanfaatan
potensi panas bumi.
III-23
6) Pembebasan lahan Waduk Jatigede, perencanaan dan pemanfaatan lahan
bagi relokasi penduduk eks Waduk Jatigede.
7) Inventarisasi, pengamanan dan sertifikasi situ-situ di Jawa Barat;
Pemutakhiran data base daerah irigasi; Peningkatan irigasi di perdesaan.
8) Percepatan pembangunan TPPAS Regional di Jawa Barat.
9) Perencanaan detail Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 4 koridor ekonomi dan
perencanaan detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Banten, Jabar-
DKI dan Jabar-Jateng; Perencanaan Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Perkotaan PKNP, PKW dan PKWP di Jawa Barat.
10) Pengembangan permukiman dalam rangka penyediaan PSDPU untuk
Rusunawa dan peningkatan kualitas perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).
11) Pembangunan pusat pertumbuhan perintis Jabar Selatan.
Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan
dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok
belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal.
Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi
hendaknya proporsional; dan
b. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional.
Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran
penyeimbang.
Belanja Langsung adalah belanja yang diarahkan dalam rangka
pelaksanaan urusan provinsi dan merupakan alokasi belanja APBD Provinsi Jawa
Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Alokasi belanja langsung pada Perubahan APBD Tahun 2012 didasarkan pada
kebijakan yang diarahkan sebagai berikut:
a. Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh tujuan bersama (common goals);
b. Kegiatan yang lanjutan dan sudah menjadi komitmen pada APBD Perubahan
tahun anggaran 2012;
c. Program/kegiatan baru sebagai landasan kegiatan tahun anggaran 2012;
d. Penambahan alokasi belanja operasional, pemeliharaan kantor dan peningkatan
kualitas sumber daya aparatur (fixed cost); dan
e. Belanja sebagai dana pendukung program/kegiatan yang didanai APBN.
III-24
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan
kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang
ditetapkan, dan merupakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah
daerah Kabupaten/Kota yang bersifat umum dalam rangka pendukungan program
Provinsi Jawa Barat seperti:
a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang
yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c. Belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
d. Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
e. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
f. Belanja bagi hasil yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah
tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
g. Belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
Peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat umum
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah/pemerintah desa penerima
bantuan, untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan
oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Belanja bantuan keuangan
kabupaten/kota terdiri dari:
III-25
1) Bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota berupa block grant dan
specific grant.
2) Alokasi bantuan keuangan kabupaten dan kota dibagi menjadi dana
pemerataan, dana proporsional, dan dana penyeimbang.
3) Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap kabupaten dan kota.
4) Dana proporsional dialokasikan berdasarkan perhitungan indeks kabupaten
dan kota yang berdasarkan pada penilaian indeks pendidikan, indeks
kesehatan, indeks daya beli, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah
penduduk miskin, PDRB per kapita, pendapatan hasil daerah, proporsi
pengangguran dan proporsi kawasan lindung.
5) Dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti ibukota
provinsi, kabupaten dan kota yang berbatasan dengan provinsi lain serta
kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan event khusus yang
berskala nasional atau regional.
6) Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan berdasarkan tingkat
kepentingan yang dinilai berdasarkan proposal yang diajukan.
7) Kriteria kegiatan bantuan kabupaten dan kota serta organisasi
kemasyarakatan harus berada dalam koridor sebagai berikut: mendukung
secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat, menanggulangi
masalah kemiskinan, menanggulangi masalah pengangguran serta
meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.
h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2012, Belanja Daerah dianggarkan sebesar
Rp.18.241.334.184.062,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.16.938.532.581.535,00 atau 92,86%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk
belanja tidak langsung Rp. 14.601.545.432.289,00 dan belanja langsung dialokasikan
sebesar Rp.3.639.788.751.773,00. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan
realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
III-26
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012
Nomor Belanja Daerah
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi *) Pencapaian
Target
(Rp) (Rp) %
A. BELANJA DAERAH
18.241.334.184.062,00 16.938.532.581.535,00 92,86
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.601.545.432.289,00 13.664.465.634.219,00 93.58 a. Belanja Pegawai 1.589.917.743.385,00 1.511.157.915.017,00 95.05
b. Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 15.054.980,00 0.30
c. Belanja Hibah 6.480.640.680.114,00 6.152.724.367.619,00 94.94
d. Belanja Bantuan Sosial 17.410.312.500,00 16.685.225.000,00 95.84
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
3.377.552.887.261,00 3.161.224.936.674,00 93.60
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
3.069.414.941.764,00 2.815.801.802.229,00 91.74
g. Belanja Tidak Terduga 61.608.867.265,00 6.856.332.700,00 11,13
2. BELANJA LANGSUNG 3.639.788.751.773,00 3.274.066.947.316,00 89,95
a. Belanja Pegawai 424.381.781.951,99 404.836.266.619,00 95,39
b. Belanja Barang dan Jasa 1.908.158.353.448,01 1.733.979.443.350,00 90,87 c. Belanja Modal 1.307.248.616.373,00
1.135.251.237.347,00 86,84
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 sebelum audit BPK RI
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan :
1) Belanja Tidak Langsung
Untuk belanja tidak langsung dari alokasi sebesar Rp.14.601.545.432.289,00
direalisasikan sebesar Rp.13.664.465.634.219,00 atau 93,58%. Belanja yang
penyerapannya rendah terdiri dari belanja subsidi dan belanja tidak terduga.
Hal ini disebabkan karena penganggran Belanja subsidi digunakan untuk
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, dan
pada tahun 2012 belanja subsidi hanya direalisasikan untuk kegiatan
penjualan beras, gula dan minyak goreng dalam pelaksanaan operasi pasar
(OPM) KEPOKMAS di kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Subang
dan Kabupaten Cirebon Sebesar Rp. 15.054.980,00. Sedangkan penyerapan
belanja Tidak Terduga yang Rendah disebabkan karena Belanja tidak terduga
merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
III-27
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:
a) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.589.917.743.385,00
direalisasikan sebesar Rp.1.511.157.915.017,00 atau 95,05%.
b) Belanja Subsidi dialokasikan sebesar Rp.5.000.000.000,00 direalisasikan
Rp.15.054.980,00 atau 0,30 %.
c) Hibah dialokasikan sebesar Rp.6.480.640.680.114,00 direalisasikan
sebesar Rp.6.152.724.367.619,00 atau 94,94%. yang terdiri dari:
(1) Hibah Kepada Pemerintah Pusat Sebesar Rp.54.655.860.396,00;
(2) Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Sebesar
Rp.690.968.372.600,00;
(3) Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan
Pendidikan Dasar sebesar Rp. 3.978.815.245.000,00;
(4) Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan
Pendidikan Dasar sebesar Rp.420.866.281.250,00;
(5) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah sebesar Rp.1.007.418.608.373,00.
d) Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp.17.410.312.500,00 direalisasikan
sebesar Rp.16.685.225.000,00 atau 95,84 %.
e) Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
dialokasikan Rp.3.377.552.887.261,00 direalisasikan
Rp.3.161.224.936.674,00 atau 93,60%.
f) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp.3.069.414.941.764,00
direalisasikan sebesar Rp.2.815.801.802.229,00 atau 91,74%, yang
terdiri dari:
(1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten /Kota sebesar
Rp.2.421.423.415.465,00;
(2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada desa/ Kelurahan sebesar
Rp.392.587.092.600,00;
(3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp.1.791.294.164,00.
g) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.61.608.867.265,00
direalisasikan sebesar Rp.6.856.332.700,00 atau 11,13 %. yang terdiri
dari:
(1) Untuk pengembalian kelebihan transfer dana bagi hasil PBB bulan
Desember 2011 dari Kas Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Kas
III-28
Daerah Kota Bekasi akibat kesalahan transfer Bank bjb pada Dana
bagi hasil PBB sebesar Rp 2.584.199.717,00.
(2) Untuk pengembalian kesalahan bank bjb pada posting RTGS PBBKB
untuk Provinsi Banten sebesar Rp 122.207.866,00.
(3) Untuk pengembalian dana kelebihan pembayaran atas tanah kavling
yang terletak di desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten
Bandung sebesar Rp 3.200.000,00.
(4) Untuk pengembalian sisa anggaran Dana Percepatan Pembagunan
Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011
sebesar Rp.620.779.573,00.
(5) Untuk pengembalian pembayaran simpanan para Nasabah
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Tarogong Garut
sebesar Rp.3.525.945.544,00.
2) Belanja Langsung
Untuk belanja langsung dari alokasi sebesar
Rp.3.639.788.751.773,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.274.066.947.316,00
atau 89,95%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan,
adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan.
b. Solusi:
1) Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk
direalisasikan.
2) Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
C. Pembiayaan Daerah
1. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan
tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi
pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman
sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan
untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban
yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud,
III-29
seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan
tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana
pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu
sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah
untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang
lain kecuali SiLPA.
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih
besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan
pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian
pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan
pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus
dapat menutup defisit APBD.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2012 adalah:
a. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
b. Sisa Lebih Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai
sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA
diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan
pelaksanaan anggaran secara konsisten.
c. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian
dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta
pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi
III-30
pengeluaran pembiayaan.
d. Perintisan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai
pembangunan infrastruktur strategis.
e. Mengalokasikan Dana Cadangan Daerah untuk dana Pemilukada Gubernur/Wakil
Gubernur 2013.
2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan seluruh daerah tahun anggaran
2011 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2012
NO PEMBIAYAAN
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
Pencapaian Target
(Rp) (Rp) % 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.003.186.558.749,00 3.003.186.558.749,00 100,00
Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya
3.003.186.558.749,00 3.003.186.558.749,00 100,00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 42.531.500.000,00 42.531.200.000,00 100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
42.531.500.000,00 42.531.200.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.960.655.058.749,00 2.960.655.358.749,00 100,00
3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00 2.916.307.295.474,00 0,00
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 sebelum audit BPK RI
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar
Rp.3.003.186.558.749,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.003.186.558.749,00
Atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih
perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar
Rp.42.531.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.42.531.200.000,00 atau 100
% digunakan untuk Penyertaan Modal kepada:
PT. Tirta Gemah Ripah Rp. 17.401.200.000,00
PT. JAMKRIDA JABAR Rp. 25.000.000.000,00
PT. Askrida Rp. 130.000.000,00
III-31
Adapun rekapitulasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah
Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.4 Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012
No Nama BUMD
Jumlah Penyertaan
Modal Per 1 Januari
2012
(Rp)
Jumlah Penyertaan
Modal selama Tahun
Anggaran 2012
(Rp)
Jumlah Penyertaan
Modal per 31
Desember 2012
(Rp)
1 PT. Bank Jabar Banten 927.498.683.463,79 0,00 927.498.683.463,79
2 PT. Agronesia 255.000.000.000,00 0,00 255.000.000.000,00
3 PD. Agrobisnis dan
Pertambangan 72.771.688.651,00 0,00 72.771.688.651,00
4 PD. Jasa dan Kepariwisataan 48.413.799.592,00 0,00 48.413.799.592,00
5 PT. Jasa Sarana 217.000.000.000,00 0,00 217.000.000.000,00
6 PT. Tirta Gemah Ripah 13.198.800.000,00 17.401.200.000,00 30.600.000.000,00
7 BPR dan PDPK 88.700.000.000,00 0,00 88.700.000.000,00
8 PT. Askrida 1.180.000.000,00 130.000.000,00 1.310.000.000,00
9 PT. Jamkrida 0,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
1.623.762.971.706,79 42.531.200.000,00 1.666.294.171.706,79
Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 sebelum audit BPK RI