bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan...
TRANSCRIPT
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 2 5
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah harus dilaksanakan
secara akuntabel dan transparan, berkeadilan guna menuju kesejahteraan masyarakat
secara luas. Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengaturan kebijakan
pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan Peraturan Perundangan
yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan
Umum APBD (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selain itu
pemerintah juga menyusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada tahun bersangkutan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2013.
Serangkaian langkah yang telah ditempuh Pemerintah Kota dalam mengambil
Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran sebagaimana uraian diatas selalu
mempertimbangkan permasalahan yang terjadi, isu strategis, proyeksi pendapatan dan
belanja daerah serta sumber penggunaan pembiayaan yang dimiliki.
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditempuh oleh
Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut :
1. Penyediaan anggaran melalui pengelolaan pendapatan daerah untuk
dipergunakan dalam belanja daerah (belanja tidak langsung dan belanja
langsung), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam
mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan.
2. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan
memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi
tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi riil yang tengah
dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 2 6
Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2014, terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 891.280.705.000,-
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.266.631.093.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 707.597.780.000,-
Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.865.509.578.000
Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu
jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang
digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3.1.1 Kebijakan Pendapatan
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seiring dengan
perkembangan dinamika tahun berjalan maka diperlukan koreksi yang disesuaikan
dengan kondisi yang aktual pada daerah dan nasional. Adapun Kebijakan Pendapatan
Daerah sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun
pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan
melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan
perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
2. Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun
propinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari
Pusat maupun Propinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan
kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta
realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan
dapat dicapai.
Secara umum Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada
tahun 2014 diarahkan pada :
Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi
dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada :
1. Optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat.
2. Menjaga iklim investasi yang kondusif.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 2 7
3. Mudah diterapkan dan dilaksanakan.
4. Tidak merusak lingkungan.
5. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta
optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kota.
Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah ini diharapkan akan meningkatkan
dengan perkembangan yang terjadi pada akselerasi aktivitas perekonomian dan
memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada pembangunan yang
akan dilaksanakan serta berupaya meningkatkan pengembangan perekonomian di
daerah.
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan
Upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2014, dapat
ditempuh melalui:
a. Penyusunan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah yang sederhana dan akuntabel;
b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli
daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan
peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
d. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta
lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
e. Penyusunan regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak
bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM Tirta Moedal,
Perusda Percetakan, Perusda BPR Bank Pasar, Perusda BPR/BKK dan Perusda
RPH dan BHP dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 secara umum
telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan realisasinya melampaui target.
Namun demikian masih terdapat jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai
target. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014 sebagai berikut :
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 2 8
Target Pendapatan Rp. 2.865.509.578.000,-
Realisasi Pendapatan Rp. 3.185.786.667.455,- -
Selisih Lebih Rp. 320.277.089.455,-
Realisasi Pendapatan mencapai 111,18% dari target Pendapatan Tahun 2014.
Target dan Realisasi pendapatan secara rincian adalah sebagai berikut :
NO JENIS
PENDAPATAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. Pendapatan Asli Daerah.
891.280.705.000 1.158.137.854.383 266.857.149.383 129,94 925.919.310.506
2. Dana Perimbangan 1.266.631.093.000 1.274.767.390.279 8.136.297.279 100,64 1.191.097.523.757
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
707.597.780.000 752.881.422.793 45.283.642.793 106,40 679.553.892.597
Jumlah Pendapatan Daerah. 2.865.509.578.000 3.185.786.667.455 320.277.089.455 111,18 2.796.570.726.860
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014.
a) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :
Target Rp. 891.280.705.000,-
Realisasi Rp. 1.158.137.854.383,- -
Selisih Lebih Rp. 266.857.149.383,-
Realisasi PAD mencapai 129,94% dari target PAD Tahun 2014.
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN
TASE REALISASI 2013
1. Pendapatan Pajak Daerah
642.700.000.000 791.764.929.686 149.064.929.686 123,19 683.708.489.950
2. Pendapatan Retribusi Daerah
104.484.420.000 110.310.402.783 5.825.982.783 105,58 102.785.108.993
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
7.989.867.000 8.036.099.560 46.232.560 100,58 7.650.778.888
4. Lain-lain PAD yang Sah
136.106.418.000 248.026.422.354 111.920.004.354 182,23 131.774.932.675
JENIS PAD 891.280.705.000 1.158.137.854.383 266.857.149.383 129,94 925.919.310.506
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 2 9
Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
1) Pajak Daerah :
Pajak Daerah adalah PAD yang tarifnya diatur dengan Peraturan Daerah
(Perda) Kota Semarang. SKPD yang melakukan pengelolaan pendapatan Pajak
Daerah dan pemungutan penerimaan adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Adapun Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 adalah :
Target Rp. 642.700.000.000,-
Realisasi Rp. 791.764.929.686,- -
Selisih lebih Rp. 149.064.929.686,-
Realisasi Pajak Daerah mencapai 123,19% dari target Pajak Daerah Tahun
2014.
Rincian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. Pajak Hotel 44.000.000.000 50.589.695.464 6.589.695.464 114,98 44.674.905.002
2. Pajak Restoran 45.000.000.000 62.752.745.542 17.752.745.542 139,45 48.387.960.623
3. Pajak Hiburan 11.250.000.000 14.670.566.132 3.420.566.132 130,41 12.405.484.804
4. Pajak Reklame 20.812.500.000 22.505.204.858 1.692.704.858 108,13 22.921.879.365
5. Pajak Penerangan Jalan
136.687.500.000 163.497.269.631 26.809.769.631 119,61 137.411.660.918
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
800.000.000 25.199.840 (774.800.160) 3,15 1.367.379.075
7. Pajak Parkir 5.600.000.000 7.508.343.122 1.908.343.122 134,08 5.658.633.242
8. Pajak Air Tanah 4.500.000.000 4.873.574.208 373.574.208 108,30 4.679.097.924
9. Pajak Sarang Burung Walet
50.000.000 0 (50.000.000) 0 0
10. Pajak BPHTB 188.000.000.000 254.336.964.060 66.336.964.060 135,29 220.909.156.797
11. Pajak PBB 186.000.000.000 211.005.366.829 25.005.366.829 113,44 185.292.332.200
PAJAK DAERAH 642.700.000.000 791.764.929.686 149.064.929.686 123,19 683.708.489.950
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
2) Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah PAD yang tarifnya telah diatur dengan Perda dan
pemungutan Retribusi ini berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Semarang. Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan
Pemungutannya dilakukan oleh SKPD penghasil.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 0
Target dan Realisasi Retribusi Daerah adalah :
Target Rp. 104.484.420.000,-
Realisasi Rp. 110.310.402.783,- -
Selisih lebih Rp. 5.825.982.783,-
Realisasi Retribusi Daerah mencapai 105,58% dari target Retribusi Daerah
Tahun 2014.
Rincian Penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. DINAS KESEHATAN
7.403.912.000 12.279.939.000 4.876.027.000 165,86 8.250.886.050
Retribusi Pelayanan Kesehatan
7.403.912.000 12.279.939.000 4.876.027.000 165,86 8.250.886.050
2. DINAS BINA MARGA
41.445.000 42.800.000 1.355.000 103,27 41.500.000
Retr. Ijin Persewaan Alat Berat
41.445.000 42.800.000 1.355.000 103,27 41.500.000
3. DINAS PSDA & ESDM
136.233.000 105.025.000 (31.208.000) 77,09 121.645.000
Retr. Ijin Persewaan Alat Berat
136.233.000 105.025.000 (31.208.000) 77,09 121.645.000
4. DINAS KEBAKARAN
66.445.000 82.682.500 16.237.500 124,44 72.762.500
Retr.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
55.945.000 64.682.500 8.737.500 115,62 58.512.500
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
10.500.000 18.000.000 7.500.000 171,43 14.250.000
5. DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN
25.868.426.000 32.662.155.200 6.793.729.200 126,26 30.268.115.900
Retr.Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Myt
750.000.000 842.654.000 92.654.000 112,35 771.062.000
Retr.Penggantian Biaya Cetak Peta
1.300.000.000 1.461.821.300 161.821.300 112,45 1.482.845.800
Retr. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah
979.080.000 948.947.700 (30.132.300) 96,92 917.667.500
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan
17.280.888.000 23.696.254.200 6.415.366.200 137,12 21.070.239.500
Retr. Ijin Gangguan / Keramaian
5.558.458.000 5.712.478.000 154.020.000 102,77 6.026.301.100
6. PENERANGAN JALAN & P. REKLAME
10.398.067.000 6.168.304.625 (4.229.762.375) 59,32 6.675.978.460
Retr. Reklame / Titik Reklame
0 0 0 0 6.675.978.460
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
10.398.067.000 6.168.304.625 (4.229.762.375) 59,32 0
7. DISHUB KOMINFO
12.680.705.000 12.308.012.845 (372.692.155) 97,06 12.572.904.230
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 1
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
Retr. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
3.700.000.000 2.783.789.500 (916.210.500) 75,24 2.601.911.700
Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor
5.879.655.000 6.468.913.470 589.258.470 110,02 6.142.773.030
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
1.223.365.000 1.233.912.375 10.547.375 100,86 1.900.248.500
Retr. Terminal 882.300.000 798.725.000 (83.575.000) 90,53 963.826.000
Retr.Tempat Khusus Parkir
874.695.000 911.147.500 36.452.500 104,17 872.445.000
Retr. Ijin Trayek 120.690.000 111.525.000 (9.165.000) 92,41 91.700.000
8. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
269.831.000 338.050.000 68.219.000 125,28 275.950.000
Retr. Pemakaian Kekayan Daerah
0 0 0 0 275.950.000
Retr.Hasil Sewa Laboratorium Air
269.831.000 338.050.000 68.219.000 125,28 0
9. DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN
12.428.329.000 14.664.628.000 2.236.299.000 117,99 13.631.303.800
Retr.Pelayanan Persampahan
11.772.150.000 13.610.750.000 1.838.600.000 115,62 12.648.398.000
Retr. Penyedotan Kakus
149.929.000 203.378.000 53.449.000 135,65 228.405.800
Retr. Sewa Lapangan Simpang Lima
506.250.000 850.500.000 344.250.000 168,00 754.500.000
10. DISPENDUK & CAPIL
753.155.000 1.156.621.000 403.466.000 153,57 2.854.896.000
Penggantian Biaya KTP & Akte Capil
753.155.000 1.156.621.000 403.466.000 153,57 2.854.896.000
11. D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA
1.628.180.000 1.755.557.150 127.377.150 107,82 2.060.349.950
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
702.600.000 818.357.650 115.757.650 116,48 975.912.450
Retr.Tempat Rekreasi & Olah Raga
925.580.000 937.199.500 11.619.500 101,26 1.084.437.500
12. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
700.000.000 1.631.172.000 931.172.000 233,02 0
Retr. Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
700.000.000 1.631.172.000 931.172.000 233,02 0
13. DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN
4.863.841.000 4.880.453.350 16.612.350 100,34 5.568.807.000
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
1.056.927.000 1.257.088.000 200.161.000 118,94 2.380.678.000
Retr.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
365.600.000 376.800.000 11.200.000 103,06 355.200.000
Retr.Tempat Rekreasi & Olahraga
3.441.314.000 3.246.565.350 (194.748.650) 94,34 2.832.929.000
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 2
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
14. SEKRETARIAT 788.674.000 904.163.000 115.489.000 114,64 846.734.000
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah
99.541.405 115.600.000 16.058.595 116,13 125.200.000
Retr.Tempat Penginapan / Villa
689.132.595 788.563.000 99.430.405 114,43 721.534.000
15. D P K A D 5.949.740.000 2.632.670.402 (3.317.069.598) 44,25 2.636.154.903
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.949.740.000 2.632.670.402 (3.317.069.598) 44,25 2.636.154.903
Retr.Sewa Aset Tanah
385.990.000 969.702.328 583.712.328 251,22 1.453.460.228
Retr. SPBU Pandanaran
3.353.900.000 0 (3.353.900.000) 0 110.000.000
Retr.Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Anggrek
15.691.000 18.986.302 3.295.302 121,00 17.260.275
Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Achmad Dahlan
142.381.000 160.182.000 17.801.000 113 142.383.000
Retr.Kerjasama Lantai dasar Pertokoan Simp.5
191.239.000 155.381.750 (35.857.250) 81,25 223.112.000
Retr.Kerjasana Bengkok Pujasera Ngaliyan
19.044.000 42.003.990 22.959.990 221 34.625.000
Retr.Kerjasana PT. NARPATI
580.000.000 0 (580.000.000) 0 580.000.000
Retr.Sewa Lahan Sam Po Kong
34.875.000 132.668.032 97.793.032 380,41 24.494.400
Retr.Sewa Lahan Tk. Roti Purimas
26.620.000 53.746.000 27.126.000 201,90 50.820.000
Retr.Sewa Lapangan Golf
1.200.000.000 1.100.000.000 (100.000.000) 91,67 0
16. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
55.687.000 66.535.295 10.848.295 119,48 58.802.580
Pemakaian Kekayaan Daerah
25.312.000 29.641.500 4.329.500 117,10 26.240.500
Retr. Tempat pelelangan Ikan
30.375.000 36.893.795 6.518.795 121,46 32.562.080
17. DINAS PASAR 20.451.750.000 18.631.633.416 (1.820.116.584) 91,10 16.848.318.620
Retr. Pelayanan Pasar
13.757.871.000 13.824.452.709 66.581.709 100,48 12.414.897.320
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
6.693.879.000 4.807.180.707 (1.886.698.293) 71,81 4.433.421.300
RETRIBUSI DAERAH
104.484.420.000 110.310.402.783 5.825.982.783 105,58 102.785.108.993
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 3
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan :
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah PAD yang berasal
dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang
pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini
dikelola dan diterima melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang.
Target dan Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah :
Target Rp. 7.989.867.000,-
Realisasi Rp. 8.036.099.560,- -
Selisih lebih Rp. 46.232.560,-
Realisasi HPKD mencapai 100,58% dari target HPKD yang dipisahkan Tahun
2014.
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai
berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1 Perusahaan Daerah RPH & BHP
40.150.000 40.263.443 113.443 100,28 40.024.700
2 Perusahaan Daerah Percetakan
157.178.000 186.582.943 29.404.943 118,71 181.801.835
3 Perusahaan Daerah Bank Pasar
385.769.000 191.206.550 (194.562.450) 49,57 330.515.110
4 Perusahaan Daerah Bpr / BKK
1.406.770.000 934.594.286 (472.175.714) 66,44 1.048.800.379
5 Bank Jateng Cabang Semarang
6.000.000.000 6.683.452.338 683.452.338 111,39 6.049.636.864
JUMLAH 7.989.867.000 8.036.099.560 46.232.560 100,58 7.650.778.888
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
4) Lain-lain PAD yang Sah :
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari 7
Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang yaitu Dinas Kesehatan Kota,
RSUD, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Sosial, Pemuda dan Olah raga,
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas
Kelautan dan Perikanan.
Target Rp. 136.106.418.000,-
Realisasi Rp. 248.026.422.354,-
Selisih lebih Rp 111.920.004.354,-
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai 182,23% dari target Lain – lain
PAD yang sah Tahun 2014.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 4
Lain – lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. DINAS KESEHATAN KOTA
14.327.067.000 14.971.508.000 644.441.000 104,50 0
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP
14.327.067.000 14.971.508.000 644.441.000 104,50 0
2. RUMAH SAKIT UMUM
82.000.000.000 108.862.750.734 26.862.750.734 132,76 50.648.925.346
Jasa Pelayanan Kesehatan BLU
0 0 0 0 0
Pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang
82.000.000.000 108.862.750.734 26.862.750.734 132,76 50.648.925.346
3. DISHUB KOMINFO
16.644.361.000 16.668.845.275 24.484.275 100,15 12.583.669.564
Fasilitas Umum 219.313.000 245.384.775 26.071.775 111,89 245.617.850
Penr.lain2 BLU 16.425.048.000 16.423.460.500 (1.587.500) 99,99 12.338.051.714
4. D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA
0 0 0 0 1.182.449.664
Penr Lain-lain / GGS 0 0 0 0 1.182.449.664
5. D P K A D 22.656.250.000 106.739.200.151 84.082.950.151 471,12 67.037.712.938
Pelepasan Hak Atas Tanah
100.000.000 4.247.676.530 4.147.676.530 4247,68 96.698.000
Penj.Peralatan/ Perlengk.Kant. Yg tdk terpakai
56.250.000 795.290.500 739.040.500 1413,85 1.435.318.450
Jasa Giro Kas Daerah 5.000.000.000 23.279.308.915 18.279.308.915 465,59 13.011.336.326
Rekening Deposito pada Bank
17.500.000.000 53.782.838.186 36.282.838.186 307,33 44.781.020.977
Plat Ijin Reklame 0 6.856.000 6.856.000 0 36.471.500
Lain-lain DPKAD 0 24.549.806.948 24.549.806.948 0 7.608.536.756
Bunga Dana Bergulir 0 77.423.072 77.423.072 0 68.330.929
6. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
15.240.000 15.810.500 570.500 103,74 13.787.000
Penjualan Hasil Perikanan
15.240.000 15.810.500 570.500 103,74 13.787.000
7. DINAS PERTANIAN
463.500.000 768.307.694 304.807.694 165,76 308.388.163
Penjualan Hasil Pertanian
18.000.000 28.136.800 10.136.800 156,32 24.416.600
Penjualan Hasil Peternakan
445.500.000 740.170.894 294.670.894 166,14 283.971.563
PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YG SAH
136.106.418.000 248.026.422.354 111.920.004.354 182,23 131.774.932.675
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
b) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah :
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 5
Target Rp. 1.266.631.093.000,-
Realisasi Rp. 1.274.767.390.279,- -
Selisih lebih Rp. 8.136.297.279,-
Realisasi Dana Perimbangan mencapai 100,64% dari target Dana Perimbangan
Tahun 2014.
Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. Bagi Hasil Pajak 120.850.000.000 137.759.893.153 16.909.893.153 113,99 120.223.608.244 2. Bagi Hasil Bukan
Pajak/ Sumber Daya Alam
2.059.000.000 3.031.059.126 972.059.126 147,21 1.878.324.513
3. Dana Alokasi Umum.
1.104.739.473.000 1.104.739.473.000 0 100,00 1.054.002.569.000
4. Dana Alokasi Khusus
38.982.620.000 29.236.965.000 (9.745.655.000) 75,00 14.993.022.000
Dana Perimbangan 1.266.631.093.000 1.274.767.390.279 8.136.297.279 100,64 1.191.097.523.757 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
1) Bagi Hasil Pajak :
Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Cukai Tembakau dan Pajak Penghasilan Pasal
25 dan Pasal 29.
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah :
Target Rp.120.850.000.000,-
Realisasi Rp.137.759.893.153,- -
Selisih lebih Rp. 16.909.893.153,-
Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 113,99 % dari target Bagi Hasil Pajak
Tahun 2014.
Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. Bagi Hasil Pajak Bumi & Bangunan
11.950.000.000 18.569.293.102 6.619.293.102 155,39 18.596.870.546
2. Bagi Hasil dari PPH OPDN & Pasal.21
94.000.000.000 99.186.447.967 5.186.447.967 105,52 85.000.241.717
3. Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau
5.900.000.000 6.441.892.797 541.892.797 109,18 7.265.045.216
4. PPH Pasal 25/29 9.000.000.000 13.562.259.287 4.562.259.287 150,69 9.361.450.765
Bagi Hasil Pajak 120.850.000.000 137.759.893.153 16.909.893.153 113,99 120.223.608.244
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 6
2) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHBP / SDA) :
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam adalah dana yang berasal dari
Penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.
Target dan Realisasi BHBP / SDA adalah :
Target Rp. 2.059.000.000,-
Realisasi Rp. 3.031.059.126,- -
Selisih lebih Rp. 972.059.126,-
Atau realisasi BHBP/SDA mencapai 147,21% dari target BHBP / SDA Tahun
2014.
Rincian Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai
berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1. Bagi Hasil dari Iuran Pengusahan Hutan
0 0 0 0 0
2. Bagi Hasil dari Eksplorasi & Eksploitasi
2.059.000.000 3.031.059.126 972.059.126 147,21 1.878.324.513
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
2.059.000.000 3.031.059.126 972.059.126 147,21 1.878.324.513
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
3) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi.
Target Rp. 1.104.739.473.000,-
Realisasi Rp. 1.104.739.473.000,- -
Selisih Rp. 0,- -
Atau realisasi Dana Alokasi Umum mencapai 100% dari target Dana Alokasi
Umum Tahun 2014.
4) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 7
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah :
Target Rp. 38.982.620.000,-
Realisasi Rp. 29.236.965.000,- -
Selisih Kurang Rp. ( 9.745.655.000,- )
Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 75,00 % dari target Dana Alokasi
Khusus Tahun 2014.
c) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal
dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :
Target Rp. 707.597.780.000,-
Realisasi Rp. 752.881.422.793,-
Selisih lebih Rp. 45.283.642.793,-
Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 106,40% dari
target Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2014.
Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN
TASE REALISASI 2013
1. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
345.255.000.000 399.557.971.017 54.302.971.017 115,73 329.977.231.976
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
283.917.499.000 283.917.499.000 0 100,00 266.894.650.000
3. Bantuan Keuangan dari Propinsi
78.425.281.000 69.405.952.776 (9.019.328.224) 88,50 82.682.010.621
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
707.597.780.000 752.881.422.793 45.283.642.793 106,40 679.553.892.597
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
(DBHP & PD)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah dana yang berasal dari pendapatan
APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota se Provinsi yang
bersangkutan berdasarkan angka PERSENTASE untuk mendanai kebutuhan
daerah.
Target dan Realisasi DBHP dan PD adalah :
Target Rp. 345.255.000.000,-
Realisasi Rp. 399.557.971.017,-
Selisih lebih Rp. 54.302.971.017,-
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 8
Realisasi DBHP & PD mencapai 115,73 % dari target Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2014.
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1. Pajak Kendaraan Bermotor
110.000.000.000 128.647.152.000 18.647.152.000 116,95 105.092.447.396
2. BBNKB 139.000.000.000 139.354.094.076 354.094.076 100,25 138.691.775.956
3. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
87.315.000.000 107.170.327.744 19.855.327.744 122,74 86.033.439.525
4. P2 & PAP 140.000.000 165.592.525 25.592.525 118,28 159.569.099
6. Pajak Rokok 8.800.000.000 24.220.804.672 15.420.804.672 275,24 0
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
345.255.000.000 399.557.971.017 54.302.971.017 115,73 329.977.231.976
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
2) Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam
rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah,
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bantuan
Operasional Sekolah dan Dana Insentif Daerah.
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah :
Target Rp. 283.917.499.000,-
Realisasi Rp. 283.917.499.000,-
Selisih Rp. 0,-
Dana Penyesuaian mencapai 100% dari target Dana Penyesuaian Tahun 2014.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dirinci sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0 0 0 0
0
2 Dana Bantuan Operasional Sekolah
0 0 0 0 0
3 Tambahan Penghasilan Guru PNSD & Tunj.Prof
283.917.499.000 283.917.499.000 0
100 266.894.650.000
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
283.917.499.000 283.917.499.000 0 100 266.894.650.000
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9
Dana BOS target dan realisasi sebesar Rp 0,- dikarenakan dana BOS tidak masuk
pada laporan realisasi anggaran (LRA) APBD namun dimasukkan pada laporan
operasional dan neraca.
3) Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan keuangan provinsi adalah bantuan dalam penggunaannya dan teknis
penganggarannya dibedakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus.
Bantuan ini diberikan provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah :
Target Rp. 78.425.281.000,-
Realisasi Rp. 69.405.952.776 ,-
Selisih kurang Rp. (9.019.328.224,-)
Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 88,50% dari target Bantuan Keuangan
Provinsi Tahun 2014.
Adapun rincian dari Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSEN TASE REALISASI 2013
1 Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I
78.425.281.000 69.405.952.776 (9.019.328.224) 88,50 82.682.010.621
Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I
78.425.281.000 69.405.952.776 (9.019.328.224) 88,50 82.682.010.621
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
3.1.3 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah
Dalam upaya mengoptimalisasi mengelola pendapatan daerah Pemerintah
Kota Semarang sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan
yang timbul pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut :
1. Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD
a) Permasalahan Pajak Daerah
1) Adanya pembayaran pajak yang belum membayar sesuai ketentuan
yang seharusnya.
2) Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam
melaporkan besaran pendapatan riil dan besaran kewajiban
pembayaran pajaknya.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0
3) Keterbatasan SDM Pemeriksa Pajak yang memenuhi kriteria
pemeriksa pajak yang bersertifikat dan latar pendidikan yang sesuai.
4) Kesulitan dalam pemungutan Pajak Daerah yang obyek pajaknya
tidak jelas kepemilikannya.
5) Kesulitan untuk mencari pemilik titik reklame
6) Kesulitan penerapan denda untuk keterlambatan pendaftaran
Reklame.
7) SPT Pajak Parkir yang disampaikan ke WP tidak dapat segera terdata
dan terdaftar, karena pengelola parkir di daerah tidak diberi
kewenangan untuk menyelesaikan masalah perpajakan karena harus
menunggu kebijakan dari pengelola parkir di pusat.
8) Pajak daerah sarang burung wallet capaian masih 0%.
9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target
dikarenakan Wajib Pajak yang memiliki ijin saja yang menyetorkan
pajak
10) Belum sinkron antara peta dan database SISMIOP PBB belum
validnya database SISMIOP.
11) Adanya Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2013 bahwa
tidak perlu verifikasi BPHTB yang dilakukan Pemerintah Kota.
b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap Triwulan dan
penungguan terhadap obyek pajak tertentu yang ditengarai dalam
membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya dan
kedepan akan dilakukan pembayaran dan pelaporan melalui sistem
elektronik
2) Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan
on line system (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik)
terhadap wajib pajak terhadap wajib pajak restoran dan pajak hiburan
dan akan dilakukan terhadap obyek pajak yang lain.
3) Mengusulkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang
berkelanjutan terkait pengelolaan dan pemeriksaan pajak daerah bagi
pegawai di lingkungan DPKAD.
4) Melakukan perubahan data obyek pajak secara berkala dan
melakukan updating obyek pajak daerah.
5) Koordinasi dengan Dinas terkait.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 1
6) Melakukan sosialisasi penerapan sanksi administrasi.
7) Melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak melalui surat.
8) Berusaha mencari informasi pemilik sarang burung wallet dengan
melakukan pendataan melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar
serta koordinasi dengan Asosiasi Sarang Burung Walet.
9) Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap Pajak mineral
bukan logam dan batuan
10) Pada tahun 2015 planning PETA PBB updating database secara
parsial.
11) Mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala INI (Ikatan Notaris
Indonesia) dan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kota
Semarang tentang kewajiban melakukan verifikasi/penelitian SSPD
BPHTB sesuai dengan yang berlaku.
2. Permasalahan Retribusi Daerah
Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi
permasalahan dan kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi Daerah
bersangkutan. Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap SKPD sebagai
berikut :
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
Permasalahan :
1. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga titik reklame yang berada di lahan
Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi dipungut
retribusi sewa lahan.
2. Dicabutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, sehingga pemasangan
reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut
retribusi.
3. Diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
bagian Jalan, sehingga tidak diperbolehkan lagi memasang reklame
melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di jalan
Nasional, Provinsi maupun kota.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 2
Solusi :
1. Adanya Penyederhanaan dalam proses perijinan titik reklame
2. Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
3. Perubahan tarif Pajak Reklame
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
Permasalahan :
1) Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.
2) Tidak tercapainya target pada Retribusi Ijin Operasional Taksi karena
pelaksanaan Ijin Operasional Taksi selama 5 (lima) tahun sekali.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) a. Pengoptimalan pencarian titik-titik parkir baru dan mengefektifkan titik-
titik parkir yang sudah ada
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan dan
pengawasan terhadap Juru Parkir
c. Menambah personil sebagai pemungut retribusi parkir
2) a. Diadakan Operasi Laik Jalan bersama instansi terkait dalam rangka
penertiban dan pengawasan terhadap angkutan umum yang tidak laik
jalan.
b. Diberikan Surat Peringatan yang menerangkan bahwa kendaraan telah
habis masa berlakunya dan untuk segera melakukan perpanjangan dan
diberikan sanksi apabila tidak dilakukan perpanjangan akan dicabut ijin
trayeknya.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
Permasalahan :
1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran sudah berakhir dan tidak
diperpanjang lagi, sedangkan denda terhadap keterlambatan
Rp. 3.353.900.000,- sampai dengan selesainya perjanjian belum dipenuhi
sehingga masuk menjadi piutang.
2) Kerjasama dengan PT.Narpati tidak mencapai target dan capaiannya 0%
dikarenakan sampai dengan saat ini belum memenuhi kewajiban
membayar retribusi.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 3
Solusi sebagai berikut :
1) Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan proses hukum sampai
dengan tingkat Kasasi dan saat ini telah ada putusan kasasi dari MA
( Mahkamah Agung ). Sesuai putusan MA tersebut dimenangkan oleh
pihak Pemerintah Kota Semarang.
2) Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan penagihan sebanyak 2
( dua ) kali, tapi sampai dengan saat ini PT. Narpati belum melakukan
pembayaran.
Dinas Pasar :
Permasalahan :
Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan :
1) Kurang optimalnya dalam penarikan retribusi sewa lahan.
2) Kurang efektifnya mekanisme hubungan kerja sama dalam pemberdayaan
aset melalui kewenangan kewilayahan, hal tersebut dikarenakan juru
pungut retribusi PKL dilakukan oleh petugas kelurahan sesuai dengan
kewilayahan sehingga Dinas Pasar tidak dapat secara optimal
memberdayakan petugas tersebut.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Sosialisasi penarikan retribusi kepada petugas juru pungut retribusi sewa
lahan di 15 (lima belas) Kecamatan.
2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yaitu kelurahan dan
kecamatan.
3. Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :
PD. BPR Bank Pasar
PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2014 karena :
a. Adanya biaya jasa pengabdian direktur yang harus dibayarkan secara
langsung dan tidak boleh diambilkan dari dana kesejahteraan pegawai.
b. Adanya biaya sistem yang harus dibayar langsung oleh BPR Bank Pasar
dan tidak boleh disusutkan
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 4
Solusi yang diupayakan sebagai berikutnya :
PD. BPR Bank Pasar untuk memaksimalkan penyaluran kredit kepada pihak
ketiga sehingga target tercapai.
PD. BPR BKK Kota Semarang
PD BPR BKK Kota Semarang tidak mencapai target di tahun 2014 karena
persaingan pasar yang semakin ketat
Solusi yang diupayakan sebagai berikutnya :
PD. BPR BKK Kota Semarang meminimalisir suku bunga lebih rendah
sehingga dapat bersaing dengan lembaga perkreditan yang lain.
4. Pendapatan Dana Perimbangan
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 75% dari target
yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan oleh :
a. Selisih nilai kontrak di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah)
b. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu
untuk proses lelang.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Realisasi Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi terserap sebesar 88,50% dari
target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena
• Gagal lelang, terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik sehingga
waktunya tidak cukup karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu.
Solusi yang ditempuh :
• Didalam forum-forum tertentu Pemerintah Kota menghimbau pada
Provinsi agar menetapkan APBD Provinsi lebih awal, sehingga
Pemerintah Kota tidak terkendala oleh terbatasnya waktu dalam proses
lelang.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 5
3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Belanja Daerah berupaya
mengarah pada Anggaran Berbasis Kinerja. Belanja daerah
agar berdaya dan berhasil guna maka belanja daerah penganggarannya disusun
berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja
yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan
daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan
efesiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja
adalah pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang dimanfaatkan guna
pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing
sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah
Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang maka
perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai
berikut :
1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kota
Semarang terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2014 terdiri atas 26
urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Kewenangan urusan ini diarahkan pada
peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama
dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Banyaknya Kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai
dengan prioritas pembangunan tahun 2014 dalam rangka pencapaian target
indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015, capaian
Millenium Development Goals (MDG’s) dan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang dijabarkan dalam RKPD 2014.
Penganggaran Belanja Daerah di tahun 2014 terdiri atas belanja langsung dan belanja
tidak langsung.
1. Belanja Tidak langsung terdiri dari :
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 6
a. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) penganggarannya berpedoman
pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tahun 2014 Gaji PNSD telah
diproyeksikan meningkat rata-rata 10 persen, termasuk accress.
b. Belanja Hibah adalah anggaran yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara
terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah
atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
c. Belanja Bantuan Sosial merupakan anggaran yang digunakan untuk
pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian
bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat
(pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali
dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selektif dalam
arti bahwa bantuan diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
d. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk
kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, diberikan dalam
rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Penetapan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2014 dilakukan
mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Belanja Langsung meliputi :
a. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
Kebijakan belanja berdasarkan urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kota
Semarang menurut urusan wajib dan urusan pilihan di tahun 2014 diarahkan
untuk mendukung prioritas percepatan pencapaian Sapta Program dan
pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 7
b. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kebijakan belanja berdasarkan SKPD diarahkan untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta memenuhi target-target
kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Belanja yang direncanakan
oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip Specific, Measurable,
Acceptable, Reliable, Timely (SMART) dengan tetap memperhatikan
efisiensi dan efektivitasnya.
3.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah
Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2014 selaras dengan prioritas
pembangunan daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum
RPJMD Kota Semarang 2010-2015. Prioritas Pembangunan merupakan upaya
pemantapan pencapaian visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang Kota
Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” melalui
pelaksanaan tujuh agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang dalam
SAPTA PROGRAM. Pada tahun 2014 prioritas pembangunan Kota Semarang adalah
sebagai berikut:
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
a. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan
pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan kualitas lingkungan dan
penyediaan rumah layak huni serta penyediaan air bersih masyarakat;
b. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam peningkatan
pendapatan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berusaha,
penyuluhan dan pendampingan serta penyediaan sarana dan prasarana
usaha bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
c. Pemberian akses permodalan, pemasaran dan peralatan usaha melalui
fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah dan
fasilitasi akses permodalan Kelompok Usaha Menengah Kecil/Mikro
(KUMKM).
d. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) melalui pelatihan ketrampilan kewirausahaan, pengembangan
bakat serta pemberian santuan bagi PMKS.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 8
e. Pemerataan jangkauan jaminan pelayanan kesehatan
f. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di 48 kelurahan melalui kegiatan
pembinaan kelompok masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat (PNPM) serta fasilitasi permodalan bagi usaha miko kecil dan
menengah di kelurahan;
g. Menurunkan angka pengangguran melalui Pelatihan kewirausahaan dan
peningkatan produktivitas angkatan kerja serta Padat karya produktif;
h. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan peningkatan
produktivitas UKM/IKM dan pengembangan agrobisnis
peternakan/perikanan;
2. Penanganan rob dan banjir
a. Penyelesaian Polder Banger melalui pembebasan tanah kali tenggang tahap
II, Pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul, Pembangunan Sistem
Polder Kali Banger serta Operasi dan pemeliharaan sistem polder kali
Banger; Pembebasan lahan Paket C Kali Semarang dan Kali Asin;
b. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui pemanfaatan dan penanganan
sumberdaya pesisir, pengadaan lahan pesisir dan pengelolaan/rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut;
c. Normalisasi sungai dan drainase kota melalui kegiatan pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan jaringan irigasi, operasional
dan pemeliharaan drainase kota dan peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendalian banjir;
d. Peningkatan kapasitas pompa melalui kegiatan operasional dan
pemeliharaan pompa banjir, operasional sistem polder kali semarang dan
operasional dan pemeliharaan pintu air dan polder;
e. Penyediaan air baku melalui kegiatan peningkatan sumur-sumur dalam dan
pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana;
3. Peningkatan pelayanan publik
a. Mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang melalui peningkatan
manajemen aset daerah, optimalisasi dan pelaksanaan penataan usahaan
pengelolaan keuangan daerah;
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 9
b. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan pembangunan
e-Gov dan optimalisasi Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
Daerah (P5D);
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
d. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun
2014 melalui kegiatan Pengamanan Tidak Langsung (PAM TAKSUNG),
fasilitasi sukses pemilihan presiden dan legislatif tahun 2014, dan
pencanangan kampanye damai;
e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalian potensi sumber-
sumber penerimaan pendapatan daerah;
f. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi melalui pembuatan bank
data center Kota Semarang serta pemantapan pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
4. Peningkatan infrastruktur
a. Pembebasan lahan Jangli-Undip dan lahan underpass Jatingaleh;
b. Pembebasan lahan Pembangunan TPU Jabungan;
c. Pengadaan lahan perluasan TPA Jatibarang
d. Perbaikan lingkungan permukiman
e. Peningkatan jalan & jembatan wilayah pengembangan & penyangga;
f. Pembangunan sarana perekonomian melalui pembangunan pasar-pasar
tradisional (Pasar Rejomulyo, Pasar Wonodri, dan Pasar Klitikan);
g. Pembangunan ruang terbuka hijau baru.
5. Pengarusutamaan gender
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak, serta penyediaan data pilah gender;
6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD dan pengadaan sarana prasarana;
b. Pendampingan bantuan operasional sekolah SD dan SMP;
c. Pembangunan SMP Negeri baru;
d. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP dan SMA/SMK
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 0
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu,
b. pemantapan pelaksanaan Total Coverage,
c. peningkatan derajat kesehatan,
d. pencegahan penyakit menular.
3.2.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah
Anggaran Rp. 3.737.509.710.000
Realisasi Rp. 2.961.976.689.386 _
Selisih kurang Rp. (775.533.020.614)
Kurang 20,75% dari Anggaran Belanja Tahun 2014
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1 Belanja Tidak Langsung
1.360.453.951.000 1.232.457.912.913 (127.996.038.087) 90,59 1.189.315.029.305
2 Belanja Langsung 2.377.055.759.000 1.729.518.776.473 (647.536.982.527) 72,76 1.284.175.580.132
Belanja 3.737.509.710.000 2.961.976.689.386 (775.533.020.614) 79,25 2.473.490.609.437
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah :
Anggaran Rp. 1.360.453.951.000,-
Realisasi Rp. 1.232.457.912.913,- _
Selisih kurang Rp. 127.996.038.087,-
Atau kurang 9,41% dari Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014.
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1 Belanja Pegawai 1.271.120.556.150 1.178.286.258.488 (92.834.297.662) 92,70 1.142.988.541.942
2 Belanja Bunga 250.000.000 250.000.000 0 100 378.295.400
3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
4 Belanja Hibah 57.956.904.850 44.933.676.000 (13.023.228.850) 77,53 41.621.315.866
5 Belanja Bantuan Sosial
7.794.905.000 6.301.500.000 (1.493.405.000) 80,84 2.731.600.000
6 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0 0
7 Belanja Bantuan Keuangan
870.105.000 870.104.900 (100) 100 788.567.000
8 Belanja Tidak terduga
22.461.480.000 1.816.373.525 (20.645.106.475) 8,09 806.709.097
Belanja Tidak Langsung
1.360.453.951.000 1.232.457.912.913 (127.996.038.087) 90,59 1.189.315.029.305
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 1
Pemerintah Kota Semarang dalam Realisasi Belanja Daerah diupayakan
menghindari adanya pelampauan. Realisasi kurang dari target belanja apabila target
sasaran output terpenuhi berarti terjadi efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada
Belanja Tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai :
Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai, pegawai
yang cuti dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada setiap SKPD
dengan selisih terkecil di SKPD Kantor Ketahanan Pangan dan terbesar di SKPD
Dinas Pendidikan
b) Belanja Bunga :
Antara anggaran dan realisasi tidak ada selisih
c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dianggarkan.
d) Belanja Hibah
Selisih kurang karena pemberian hibah selektif dan lebih berhati-hati.
e) Belanja Bantuan Sosial :
Selisih kurang karena pemberian Bantuan Sosial lebih selektif dan hati-hati.
f) Belanja Bantuan Keuangan :
Bantuan Keuangan yang diberikan kepada 9 ( sembilan ) partai poltik
berdasarkan jumlah kursi, yang diperoleh dari masing-masing partai.
g) Belanja Tidak Terduga :
Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk restitusi
sedangkan sisanya dicadangkan apabila terjadi bencana alam.
2. Belanja Langsung
Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah :
Anggaran Rp. 2.377.055.759.000,-
Realisasi Rp. 1.729.518.776.473,- -
Selisih kurang Rp. (647.536.982.527,-)
Atau kurang sebesar 27,24% dari target Belanja Langsung Tahun 2014:
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1 Belanja Pegawai 137.673.630.082 133.988.263.889 (3.685.366.193) 97,32 147.891.489.190
2 Belanja Barang dan Jasa
928.942.801.796 808.370.385.171 (120.572.416.625) 87,02 545.272.678.680
3 Belanja Modal 1.310.439.327.122 787.160.127.413 (523.279.199.709) 60,07 591.011.412.262
Belanja Langsung 2.377.055.759.000 1.729.518.776.473 (647.536.982.527) 72,76 1.284.175.580.132
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 2
Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai :
Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena :
Selektif dalam kegiatan yang melibatkan kepanitiaan dalam hal jumlah personil.
Kurang Belanja Langsung Pegawai terdapat pada beberapa SKPD yaitu SKPD
BPBD, Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Perpustakaan dan Arsip dan Dinas
Kelautan dan Perikanan.
b) Belanja Barang dan Jasa :
Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena :
1) Belanja barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang
dilaksanakan.
2) Pembelian makan dan minum rapat sesuai dengan perencanaan dan
dilakukan penyesuaian dengan kegiatan kedinasan
3) Pemakaian telepon, listrik, dan air disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan.
4) Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, dan pengadaan dan penyediaan peralatan gedung kantor
disesuaikan dengan harga pasar dan negosiasi barang.
5) Adanya kegiatan yang dilaksanakan tetapi target dan penyerapan belanjanya
tidak mencapai 100% dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
atau 0% .
Kurang Belanja Barang dan Jasa terdapat pada SKPD Kelautan dan Perikanan,
Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BPBD.
Kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain Dinas Bina Marga, Dinas PSDA
dan ESDM, Sekretariat DPRD, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
c) Belanja Modal :
Pada belanja modal selisih kurang Belanja disebabkan karena :
1) Pembelian barang modal memiliki kualitas dan kuantitas dan
pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.
2) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan
melakukan perbandingan harga yang menguntungkan bagi pemerintah
daerah yaitu melalui mekanisme lelang.
3) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.
4) Kegiatan yang tidak mencapai 100% dan kegiatan yang tidak dilaksanakan
(0%). Kurang Belanja Modal dari target sasaran antara lain berasal dari
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 3
SKPD BKD, Kantor Ketahanan Pangan, Kecamatan Gayamsari, dan Kantor
Satpol PP.
3.2.4. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan belanja Daerah yang timbul dalam pelaksanaan. Tahun
Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah yang diperoleh sehingga alokasi
belanja mengutamakan pada program dan kegiatan yang sangat prioritas,
dengan demikian tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan
terdanai.
b) Permasalahan pembebasan pada pertanahan masih banyak tanah sengketa
di masyarakat harga negosiasi yang dikehendaki masyarakat dan
kemampuan keuangan pemerintah belum mencapai sepakat sehingga
memerlukan waktu lama penyelesaiannya, maka pembebasan belum
dapat diselesaikan semua
c) Beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum diikuti
dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila
direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi
di lapangan.
Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
a) Dalam upaya pemenuhan pendanaan Pemerintah Kota melakukan
komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi,
Pusat maupun dari pihak ketiga dalam memenuhi alternatif pendanaan
yang saling menguntungkan dengan tetap mempertimbangkan skala
prioritas pendanaan pada program dan kegiatan yang ada.
b) Permasalahan pembebasan tanah diselesaikan dengan komunikasi dan
pendekatan persuasif kepada masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat
selain dengan musyawarah mufakat.
c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi
program dan kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari pusat.
3.3 PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk
menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 4
pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan akibat
dari penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran
disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk
memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan
anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.
3.3.1. Penerimaan Pembiayaan
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran daerah (SilPA), penerimaan pinjaman daerah, pencairan
dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Anggaran Rp. 920.179.046.000,-
Realisasi Rp 912.721.021.842,- _
Selisih kurang Rp (7.458.024.158,-)
Atau 99,19% dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014.
Penerimaan Pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun 2013, yaitu sebesar Rp.912.721.021.158,-.
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PERSENTASE REALISASI 2013
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
912.721.021.842 912.721.021.842 0 100 635.457.569.772
2 Pencairan Dana Cadangan
7.458.024.158 0 7.458.024.158 0 0
Penerimaan Pembiayaan
920.179.046.000 912.721.021.842 7.458.024.158 99 635.457.569.772
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan
1. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari Dana
Cadangan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun
2015
2. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Anggaran Rp. 48.178.914.000,-
Realisasi Rp. 48.095.579.353,- -
Selisih kurang Rp. (83.334.647),-
Atau kurang sebesar 0,17 % dari Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2014.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 5
NO URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 SELISIH PROSEN TASE REALISASI 2013
1 Pembentukan Dana Cadangan
25.439.914.000 25.439.914.000 0 100 15.000.000.000
2 Penyertaan Modal (Bank Jateng)
8.339.000.000 8.339.000.000 0 100 15.000.000.000
3 Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM,dan Koperasi
10.000.000.000 0 (10.000.000.000) 0 0
4 Penyertaan Modal (PDAM)
1.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 1000 10.000.000.000
5 Penyertaan Modal BPR/BKK
0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000
6 Penyertaan Modal Bank Pasar
0 0 0 0 1.000.000.000
7 Penyertaan Modal (Perusda Percetakan)
0 0 0 0 1.000.000.000
8 Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP
1.500.000.000 1.500.000.000 0 100 1.000.000.000
9 Pembayaran Pokok Utang
1.900.000.000 1.816.665.353 (83.334.647) 95,61 1.816.665.353
10 Pengembalian Sisa Dana DPPID
0 0 0 0 0
Pengeluaran Pembiayaan
48.178.914.000 48.095.579.353 (83.334.647) 99,83 45.816.665.353
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Keterangan :
Sisa anggaran pada pembayaran pokok utang digunakan untuk berjaga – jaga apabila
terdapat pembayaran utang yang tidak tepat waktu baik pokok maupun bunganya,
sehingga mengakibatkan adanya denda.
3.4 SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2014
3.4.1 Kebijakan SILPA Tahun Berjalan.
Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan
pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD.
Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah
memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang
dibutuhkan dan/atau pengeluaran pembiayan. Dan apabila SILPA tahun berjalan
terjadi negatif maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran
pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan
kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan
kegiatannya.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 6
3.4.2 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014.
Mendasarkan hal tersebut di atas maka perhitungan anggaran Tahun 2014
pada sisa kas (Sisa perhitungan) sebagai berikut :
1. Realisasi Pendapatan Rp. 3.185.786.667.455,-
Realisasi Belanja Rp. 2.961.976.689.386,- _
Surplus Anggaran Rp. 223.809.978.069,-
2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 912.721.021.842,-
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 48.095.579.353,- _
Surplus Pembiayaan Rp. 864.625.442.489,-
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 Rp 1.088.435.420.558,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 sebesar
Rp. 1.088.435.420.558,- terdiri dari :
• Over Target Pendapatan sebesar Rp. 320.277.089.455,-
• Sisa kegiatan dari Dana Perimbangan/Transfer yang harus dianggarkan kembali
sebesar Rp. 94.509.605.365,- yang berasal dari dana – dana yang sifatnya khusus
dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan yang lain, dengan rincian sebagai berikut :
1. Alokasi DBHCHT yang belum dilaksanakan di tahun 2014 akan dianggarkan
kembali di tahun 2015 dalam APBD Perubahan 2015 sebesar
Rp. 5.900.000.000,- terdiri dari :
a. RSUD Rp. 3.400.000.000,-
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 1.000.000.000,-
c. Dinas Koperasi dan UKM Rp. 500.000.000,-
d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 1.000.000.000,-
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi
dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2015
sebesar Rp. 3.451.500.000,-
3. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi
dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2015
sebesar Rp. 75.244.812.886,-
4. Dana Alokasi Khusus dan Pendamping yang dianggarkan kembali di tahun
2015 sebesar Rp. 7.422.909.703,- terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan Rp. 6.956.544.923,-
b. DKK Rp. 89.250.780,- (Dana Pendamping)
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 5 7
c. Dinas PSDA dan ESDM Rp. 216.360.000,-
d. Badan Lingkungan Hidup Rp. 61.043.500,-
e. Dinas Perhubungan dan Kominfo Rp. 20.214.500,-
f. Dinas Pasar Rp. 79.496.000,-
5. Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali di tahun 2015 sebesar
Rp. 2.490.382.776,- disebabkan antara lain karena keterlambatan juknis,
keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, tidak cukup waktu pelaksanaan
lelang, kesalahan penempatan rekening yang terdiri pada SKPD:
1. Bantuan Umum Rp. 193.762.776,-
2. BAPPEDA Rp. 21.705.000,-
3. Bapermas dan KB Rp. 618.000,-
4. DTKP Rp. 216.274.000,-
5. Dinas Bina Marga Rp. 688.426.000,-
6. Dinas PSDA dan ESDM Rp. 342.209.000,-
7. Dishubkominfo Rp. 20.002.000,-
8. Dinas PJPR Rp. 76.688.000,-
9. RSUD Rp. 282.000.000,-
10. DKK Rp. 258.067.000,-
11. Dinas Pendidikan Rp. 390.650.000,-
• Sisa efisiensi atau target yang sudah mencapai 100% sebesar
Rp. 288.939.768.745,-, antara lain di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota,
Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PJPR, Dinas Bina Marga, Dinas
Kesehatan Kota, Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Sekretariat DPRD, Dinas PSDA dan ESDM dan DPKAD.
• Sisa kegiatan yang tidak mencapai 100% sebesar Rp. 291.983.572.993,- , antara
lain di Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Bina Marga,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPKAD.
• Sisa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0% sebesar Rp. 92.725.204.000,-
antara lain di Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Bina
Marga dan Dinas PSDA dan ESDM.