bab iv hasil penelitian dan pembahasan a ...repository.ub.ac.id/5468/5/bab iv.pdf103 2. visi dan...
TRANSCRIPT
-
101
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian
1. Profil Kabupaten Jombang
Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi
Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jombang terletak antara 7° 20’ 48,60” –
7° 46’ 41,26” Lintang Selatan serta antara 112° 03’ 46,57” – 112° 27’ 21,26”
Bujur Timur.
Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada
pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya – Solo – Jakarta dan jalan kolektor
primer Malang – Jombang – Babat.Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi
ruas jalan tol Surabaya – Mojokerto – Jombang yang kini sedang dalam tahap
konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario
pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk
dalam kawasan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan
Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni kawasan
perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten
atau beberapa kecamatan).
Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km², atau menempati sekitar
2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten
-
102
Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta
1.258 dusun/lingkungan.
Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten
Bojonegoro.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten
Malang
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk
Gambar 3 Peta Kabupaten Jombang
Sumber: Jombang dalam angka 2013
-
103
2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang
Visi Kabupaten Jombang 2017 adalah “ JOMBANG SEJAHTERA
UNTUK SEMUA ”
Misi Kabupaten Jombang 2017 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama.
2. Mewujudkan Layanan Dasar Yang terjangkau.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan
Merata.
4. Menyediakan InfraStruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan
Lingkungan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih.
3. Profil Desa Kedungpari
a. Karakteristik Wilayah
Desa Kedungpari merupakan salah satu Desa yang terletak di
Kecamatan Mojowarno Secara umum karakteristik wilayah Desa
Kedungpari dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas,
topografi dan kondisi iklim.
-
104
b. Letak Wilayah
Desa Kedungpari merupakan Desa yang terletak ± 4 Km dari pusat
Pemerintahan Kecamatan Mojowarno Secara administrative batas – batas
Desa Kedungpari adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Gondek Kec.Mojowarno
- Sebelah Selatan : Desa Sugiwaras Kec.Ngoro
- Sebelah Barat : Desa Bulurejo Kec. Diwek
- Sebelah Timur : Desa Karanglo Kec. Mojowarno
Desa Kedungpari terdiri dari 4 Dusun 7 RW (Rukun Warga) dan
27 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 Dusun tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Dusun Jabaran : 10 RT dan 2 RW
b. Dusun Gerbo : 04 RT dan 1 RW
c. Dusun Sb Winong : 07 RT dan 2 RW
d. Dusun Sb Bendo : 06 RT dan 2 RW
-
105
Gambar 4: Peta Desa Kedungpari
Sumber : Profil Desa kedungpari
c. Luas Wilayah
Luas wilayah Desa Kedungpari adalah 278.873 Ha. Menurut jenis
penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :
No Jenis Penggunaan Tanah Luas
(Ha)
1. Pemukiman / Perumahan 80.68
2. Sawah 185.60
3. Tegal 0
4. Hutan 0
5. Lainnya 10.20
Tabel 2 : Luas Tanah Menurut Penggunaan
Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2015.
-
106
Sebagian besar wilayah Desa Kedungpari adalah berupa dataran.
Secara agraris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk
tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para
petani di Desa Kedungpari yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang
ada, yaitu sebagai berikut :
No Komoditas
Luas
Lahan
Panen
(Ha)
Produksi
(kwt)
Volume
(Kwt/Ha)
1. Padi 100 35
2. Jagung 70 10
3. Kedelai 5
4. Kacang
Tanah
5
5. Kacang
Hijau
5
Tabel 3. Komoditas Pertanian di Desa Kedungpari Tahun 2015
Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2015
d. Karakteristik Penduduk / Demografi
Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah
penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata
pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Kedungpari pada Tahun 2013
adalah sebanyak 4.968. jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.489 jiwa dan
perempuan 2,479 jiwa.
-
107
e. Penduduk Menurut Golongan Umur
Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk
dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut
golongan umur di Desa Kedungpari dapat dilihat pada Tabel 4. dibawah
ini :
Golongan
Umur
Jumlah Penduduk
Jumlah Ket L P
0 Bln – 5 Thn 287 282 569
06 Thn – 12 Thn 238 260 498
13Thn – 16 Thn 179 150 329
17 Thn – 19 Thn 130 150 280
20 Thn – 40 Thn 753 691 1.444
41 Thn – 59 Thn 639 606 1245
60 Thn – Keatas 263 324 586
Jumlah 2.489 2.479 4.968
Tabel 4. Data Penduduk Menurut Golongan Umur
Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015.
f. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya
manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila
masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data
penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 5.
berikut :
-
108
No Tingkat Pendidikan Jumlah
Penduduk Ket
1 Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah 569
2 SD 498
3 SLTP 329
4 SLTA / SMK 280
5 Perguruan Tinggi 98
JUMLAH 1.774 Tabel 5. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015
g. Penduduk Prasejahtera / Miskin
Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu
indicator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan
merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan kalisifikasi BKKBN di
Desa Kedungpari terdapat 742 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 189
keluarga kategori sejahtera I, Sejahtera II sebanyak 210 keluarga, 220
keluarga kategori Sejahtera III dan 124 keluarga Sejahtera III +.
h. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk di Desa Kedungpari sebagian besar
masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.
Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut
ini :
-
109
No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk Ket
1 Petani 478
2 Buruh Tani 1251
3 Pegawai Negeri 74
4 Tukang Batu/Kayu 24
5 Angkutan 15
6 ABRI 16
7 Pensiunan 29
8 Pedagang 134
9 Lain-lain 235 Tabel 6. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015.
i. Potensi Unggulan Desa
Secara Topografi Desa Kedungpari sebagian besar berupa tanah
dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah
seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Kedungpari untuk
bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.
Transportasi antar daerah di Desa Kedungpari juga relative lancar.
Keberadaan Desa Kedungpari dapat dijangkau oleh angkutan umum dan
berada di jalur alternative Jombang – Malang, sehingga mobilitas warga
Desa Kedungpari cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas
masyarakat Desa Kedungpari karena dapat menjangkau sumber – sumber
kegiatan ekonomi.
j. Kondisi Infrastruktur Pendukung
Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai
kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan
untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan
dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan
-
110
baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau
fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat
berupa bangunan, jalan, sungai, waduk, tanggul, pengelolahan limbah,
perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi
dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,
distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan
dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik
kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.
dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula
infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah
dan rumah sakit atau bangunan – bangunan sosial lainnya.
Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu
wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan
sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi
dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat
berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan
infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan.
Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan
air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain
diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan
telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu
meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah.
file://wiki/Wadukfile://wiki/Tanggulfile://wiki/Limbahfile://wiki/Listrikfile://wiki/Telekomunikasifile://wiki/Distribusifile://wiki/Produksifile://wiki/Barangfile://wiki/Jasafile://wiki/Transportasifile://wiki/Sekolahfile://wiki/Rumah_sakit
-
111
Desa Kedungpari juga merupakan daerah agraris dengan
pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal
ini adalah system pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim
kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air
yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana
yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembagunan
dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana
yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain
bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi
perhatian Pemerintah Desa Kedungpari dalam perencanaan program
pembangunan. Pelatihan – pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang
mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber
daya manusia masyarakat Desa Kedungpari
k. Organisasi Pemerintahan Desa
Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 6 tahun 2015 bahwa di
dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki
peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-
undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
-
112
dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau
yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Desa Kedungpari terdiri dari 04 (Empat ) Dusun, yaitu Dusun
Jabaran, Gerbo, Sumberwinong, Sumberbendo. Perangkat Desa menurut
jenis jabatannya di Desa Kedungpari terdiri dari 1 jiwa Kepala Desa,
Sekretaris Desa, 1 Staf Keuangan, 1 Staf Pembangunan, 1 Staf Kesra, 1
Staf Umum, 1 Staf Keuangan dan 4 Kepala Dusun serta 1 Karyawan
Desa. Desa Kedungpari terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun
Tangga (RT).
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama
kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota
BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat,
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat
-
113
lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
No Nama Jabatan
1 H. SUYONO Kepala Desa
2 Sekretaris Desa
3 DWI MARDIANA Staf Urusan Pemerintahan
4 SRI REJEKI H. Staf Urusan Keuangan
5 ENDI SUDARMANTO Staf Urusan Umum
6 IMAM MAHMUD Seksi Pembangunan
7 IMAM SUBKI Staf Kesra
8 M. SAJIDIN Kasun Jabaran
9 ANANG RUDI H Kasun Gerbo
10 EDY PRAYITNO Kasun Sumberwinong
11 EDI SANTOSO Kasun Sumberbendo
12 AHMAD HAFIDZ Karyawan Desa
Tabel 7 : Nama Pejabat Pemerintah Desa Kedungpari
Sumber : Arsip Desa Kedungpari
No Nama Jabatan
1 SUHARI Ketua
2 Sekretaris
3 WANDAYANI Bendahara
4 M. MUSTOFA Anggota
5 NAHROWI ARIF Anggota
6 ILYAS Anggota
7 JITO MULYO Anggota
8 SUNYOTO Anggota
9 FARICHUL HUDA Anggota
10 SULIHTIYO Anggota
11 EKO SUWIGYO Anggota
Tabel 8 : Nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari
Sumber : Arsip Desa Kedungpari
-
114
l. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu
pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan
masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan
dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan
dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
No Nama Jabatan
1 BAMBANG ASTADI Ketua
2 AHMAD HAFIDZ Sekretaris
3 PUJI ASMORO Bendahara
4 NUR WAKHID Anggota
5 HADI SUPRAYITNO Anggota
6 WIKO WIRAWAN Anggota
Tabel 9 : Nama-nama LPMD Desa Kedungpari
Sumber : Arsip Desa Kedungpari
m. Visi dan Misi
1. Visi
Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui
-
115
proses refeksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut
oleh seluruh komponen pemangku kepentingan.
Bersamaan dengan penetapan RPJM-Desa Kedungpari, dirumusan
dan ditetapkan juga Visi Desa Kedungpari :
“Membangun Desa Kedungpari menjadi kawasan desa peternakan
berbasis pertanian menuju masyarakat agamis, adil dan sejahtera”
2. Misi
Hakekat Misi Desa Kedungpari merupakan turunan dari Visi
Desa Kedungpari Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi
yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan
kata lain Misi Desa Kedungpari merupakan penjabaran lebih operatif
dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan
mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi
lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi
Desa Kedungpari
Untuk meraih Visi Desa Kedungpari seperti yang sudah
dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan
baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa
Kedungpari sebagai berikut:
1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk
menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
-
116
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar
dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya
perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana
saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan
pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan
polatanam yang baik.
4. Membangun dan meningkatkan hasil peternakan dengan jalan
perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan hasil
peternakan sapi, domba dan ayam kampung serta peternakan ikan lele.
5. Menata Pemerintahan Desa Kedungpari yang kompak dan
bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
7. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan
pertanian.
8. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok
Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan
Petani.
9. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
10. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam
Melestarikan Lingkungan Hidup
-
117
11. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal
maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga
masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan
intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
12. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan
optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,
baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
n. Kebijakan Pembangunan Desa
Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam lima tahun ke
depan meliputi tiga aspek mendasar, yaitu :
a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Pelayanan
kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang
pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :
1. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan
sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
2. Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai pelayanan
rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM,
melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
4. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu.
-
118
b. Mengoptimalkan potensi pertanian
1. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan perhutani yang ada dengan
tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan
didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan
Perhutani.
2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran
dan bendung.
3. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan
memanfaatkan limbah ternak yang ada.
4. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui
HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan
usaha kecil dan mikro
6. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang
tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK
7. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber
bahan baku.
8. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan
kewirausahaan.
-
119
B. Penyajian Data
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungpari Kecamatan
Mojowarno Kabupaten Jombang.
a. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa
Dalam rangka penyaluran dana desa, Menteri Desa Eko Putro
Sandjojo selaku pengguna anggaran bendahara umum negara menetapkan
Direktur Pembiayaan dan transfer Non dana perimbangnan sebagai KPA
(Kuasa Pengguna Anggaran) BUN (bendahara umum negara) transfer non
dana perimbangan, Tugas dan wewenang KPA BUN adalah memperoleh
kuasa dari pengguna anggaran untuk dapat melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran pada kementrian
desa. Selanjutnya KPA BUN menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Aggaran), DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan
sebagai acuan pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah
sebagai pelaksanaan APBN.
Setelah KPA BUN menyusun DIPA kemudian dilanjutkan dengan
penyampaian kepada Direktorat Jendral Anggaran untuk mendapat
pengesahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan
DIPA yang telah disahkan, KPA BUN kemudian menerbitkan SKPRDD
(Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa), yang dimaksud dengan
SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluran atas
beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap
-
120
kebupaten/kota dalam satu tahun anggaran. SKPRDD ini dijadikan sebagai
dasar tahapan pelaksanaan penyaluran dana desa. Dari diterbitkannya
SKPRBB ini kemudian dijadikan dasar juga untuk penerbitan SPP (Surat
Permintaan Pembayaran), SPP yang dimaksud adalah dokumen yang
diterbitkan oleh KPA yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada
negara. Diterbitkannya SPP oleh KPA ini menjadi dasar penerbitan SPM
(Surat Perintah Membayar), SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA
atau dokumen lain yang disamakan.
Pada tahap kedua ini dalam rangka penyaluran dana desa yang
dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah dengan cara
transfer dana dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD
(Rekening kas umum Daerah ). Transfer dana ini dilakukan secara
bertahap dengan ketentuan tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60%
dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran yang
dilakukan pemerintah daerah menggunakan RKUD ke RKD (Rekening
Kas Desa) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima
di RKUD. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD pada tahap
pertama dilakukan setelah KPA dalam hal ini Menteri Desa melalui Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima :
1. Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran
berjalan.
-
121
2. Peraturan bupati /walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana
desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.
Penyaluran pada tahap kedua dilakukan setelah menteri desa
melalui Dirjen Perimbangan keuangan menerima laporan realisasi
penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap pertama dari
bupati/walikota. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahap pertama
harus sekurang kurangnya 50% dari dana yang telah disalurkan.
Penyaluran dana desa selanjutnya dilakukan oleh bupati/walikota.
Penyaluran pada tahap pertama oleh bupati segera dilakukan setelah
menerima peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi
penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
Besaran persentase dana desa pada tahap pertama yakitu 60% yang
dilaksanakan pada bulan maret. Kemudian penyaluran pada tahap kedua
dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa
tahap pertama dari kepala desa dengan catatan serapan dana paling kurang
adalah sebesar 50% dari dana yang sudah disalurkan pada tahap pertama.
Pada tahap kedua ini dilaksanakan pada bulan agustus sebesar 40% dari
total dana desa yang akan disalurkan di desa kedungpari. Penyaluran dana
desa dari RKUD ke UKD setiap tahap dilakukan paling lambat 7 hari kerja
setelah diterima di RKUD.
-
122
Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tahap pertama
dilakukan setelah kepala desa menyampaikan usulan kepada bupati
melalui camat, Kepala desa bersama sekdes menyusun Raperdes tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya kepala desa Bapak Suyono
bersama BPD Bapak Suhari membahas dan menyepakati APBDes setelah
melakukan rapat.
Berikut wawancara dengan Bapak Suhari ketua BPD Desa Kedungpari,
“Setiap menyusun APBDes selalu dilakukan konsolidasi dengan Kepala
Desa dalam rangka mematuhi perundang undangan yang berlaku saat ini,
selain itu dalam menyusun rancangan APBDes perlu dilakukan
pengawasan oleh kami dari pihak BPD dengan tujuan meminimalisir
perencanaan kegiatan yang tidak tepat sasaran dengan rujukan utama yaitu
dokumen RPJMDes yang telah disahkan sebelumnya”.
(wawancara dilakukan di kediaman Bapak Suhari pada pukul 19.00wib tgl
28 mei 2017)
Kemudian hasil pengesahan APBDes paling lambat 3hari harus sudah
disampaikan kepada camat Mojowarno untuk dievaluasi dan oleh camat
segera disampaikan kepada Bupati Jombang untuk dievaluasi paling lama
20hari kerja. Setelah itu, hasil evaluasi akan disampaikan kepada kepala
desa melalui camat, ketika Perdes tidak ada yang harus di evaluasi maka
Perdes sudah berlaku saat itu juga. Akan tetapi jika Perdes tersebut tidak
sesuai dengan kajian Bupati maka kepala desa harus segera merevisi
paling lama 7 hari kerja. Apabila revisi tidak ditinjak lanjuti dengan benar
oleh kepala desa maka Perdes APBDes tersebut dibatalkan melalui
Keputusan Bupati dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes
-
123
tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan ini hanya bersifat untuk
operasional penyelenggaraan pemdes.
1. Untuk pencairan dana desa pada tahap pertama ini melampirkan
persyaratan sebagai berikut
a. Surat pengantar dari kepala desa perihal permohonan
pencairan dana desa tahap pertama
b. Fotocopy buku taabungan pada bank yang ditunjuk atas nama
Pemerintah desa
c. RPJMDesa
d. RKPDesa
e. Peraturan desa tentang APBDesa
f. Berita acara rapat musrenbangdesa
g. Keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pengelola
desa.
h. Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja tahun
sebelumnya beserta salinan bukti pertanggungjawabannya
i. Rencana Anggaran Belanja tahap pertama
j. Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan dana desa
tahap pertama dari tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan.
Pada tahap kedua untuk pencairan dana desa melampirkan sebagai
berikut:
-
124
a. Surat pengantar dari kepala desaperihal permohonan pencairan
dana desa tahap kedua
b. Fotocopy buku tabungan pada bank yang ditunjuk atas nama
Pemerintah Desa
c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa apabila ada
perubahan APBDesa
d. Berita acara rapat musrenbangdes perubahan APBDesa apabila
ada perubahan
e. Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja tahap
pertama tahun anggaran berkenan beserta salinan bukti surat
pertanggungjawabannya
f. Rencana anggaran belanja (RAB) tahap kedua
g. Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan dana desa
tahap kedua dari tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan.
Pada bagian tim pembina kecamatan mengoreksi dan memastikan
permohonan surat rekomendasi dan kelengkapannya desa bahwa usulan
kegiatan sudah tercantum dalam RKPDes dan APBDes. Setelah
dinyatakan memenuhi syarat oleh tim pembina dan pengawasan dana desa
kecamatan, surat rekomendasi yang dibuat kecamatan ditandatangani oleh
camat dan kemudian ditujukan ke badan dengan tembusan Dinas, Dinas
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang,
Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jombang.
-
125
Selanjutnya berkas yang sudah dikirim ke pemerintah Kabupaten
Jombang dan telah diverifikasi oleh Tim kabupaten. Dinas pemberdayaan
akan menerbitkan rekomendasi pencairan dana desa dan selanjutnya
diteruskan kepada kepala bagian keuangan sekretariat Kabupaten
Jombang.
Kepala Bidang Keuangan Sekretariat berdasarkan persetujuan
Bupati Jombang segera menyelesaikan administrasi keuangan setelah
menerima surat rekomendasi dari ketua Tim fasilitasi dana desa
Kabupaten Jombang yang kemudian langsung dipindahbukukan ke
Rekening Kas Desa sesuai nomor rekening desa. Prioritas penggunaan
dana desa untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan di bidang
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Program Kegiatan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa
Kedungpari salah satunya adalah pembangunan plengsengan sungai yang
berguna untuk pengairan sawah petani dalam rangka peningkatan hasil dan
kualitas tanam para petani. Kegiatan pembangunan Plensengan pada tahun
2016 di Desa Kedungpari berjumlah 11 Kegiatan yang tersebar di dusun
Sumberbendo 2 unit, Sumberwinong 4 unit, Jabaran 3 unit dan dusun
Gerbo 3 unit. Pembangunan 11 Unit plengsengan tersebut menghabiskan
dana 280 Juta dengan luas keseluruhan mencapai 5 KM persegi. Selain
pembangunan sarana dan prasarana desa, kegiatan dalam rangka
pelaksanaan APBDes adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan
pemberian
-
126
Gambar 5 : Proses Pembangunan Plengsengan di Desa Kedungpari
Sumber : Dokumen pertanggungjawaban kegiatan desa Kedungpari
Pada gambar diatas tampak salahsatu pelaksanaan kegiatan
pembangunan plengsengan di dusun Sumberbendo Desa Kedungpari pada
tanggal 20 Maret 2017. Pelaksanaan pembangunan plengsengan tersebut
menghabiskan dana 36 juta rupiah dan memiliki dimensi 300x2x0.70m.
Pembangunan plengsengan ini dilakukan oleh warga masyarakat desa
secara gotongroyong dibawah arahan kepala seksi pembangunan desa
bapak Imam Mahmud dan penanggungjawab Bapak Kepala Desa Suyono.
Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suyono, mengatakan
“untuk saat ini kami fokus pembangunan pada sektor irigasi yang dilakukan
pada pembangunan plengsengan dan perbaikan DAM yang ada diwilayah
desa Kedungpari,hal ini dikarenakan banyaknya keluhan dari para petani
mengenai masalah irigasi baik itu air yang cepat meresap kedalam tanah
ketika proses pengairan sawah, maupun longsor nya tanah sekitar sungai
yang berakibat penyempitan daerah aliran sungai”.
(wawancara dilakukan dikediaman Kepala Desa pada tgl 29mei 2017
pukul 18.00wib)
-
127
Selain pembiayaan kegiatan sarana dan prasarana, bidang yang lain
juga tidak luput dari pembiayaan adalah bidang pembangunan ekonomi.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan pakan ikan lele dan
bibit ikan kepada 5 kelompok yang sudah ada beberapa tahun sebelumnya
yang beranggotakan 5 orang perkelompok untuk pembudidayaan kolam
ikan lele yang tersebar di 4 dusun berdasarkan kapasitas kolam yang ada..
Program ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha
produktif yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga desa
setiap tahunnya.
Gambar 6 : Penerimaan bantuan pakan ikan oleh perangkat desa.
Sumber : Laporan pertanggungjawaban desa Kedungpari.
Pada gambar diatas tampak pemberian bantuan pakan dari Bapak
Edy Prayitno sebagai kepala dusun Sumberwinong kepada bapak gunaji
selaku pembudidaya lele. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai stimulan
untuk para pembudidaya agar usaha mereka berkembang dan dapat
-
128
mempengaruhi masyarakat yang lain untuk segera bergabung dengan
kelompok pembudidaya yang sudah ada. Berikut adalah hasil wawancara
dengan salahsatu penerima bantuan Bapak Gunaji :
“Saya secara pribadi sangat merasa bersuyukur atas adanya perhatian dari
pihak pemerintah desa ini, hal semacam ini sangat penting untuk dilakukan
mengingat saat ini para warga desa tidak bisa hanya mengandalkan
pendapatan dari bertani saja. Kami harus melakukan hal yang lain guna
memenuhi kebutuhan sehari hari kami. Kebetulan sebelum saya menerima
bantuan ini, saya sudah mempunyai kolam lele sendiri atas hasil kerja keras
sendiri, jadi ini pemberian bantuan semacam ini membuat saya semakin
termotivasi untuk memperbesar omset yang sudah saya dapatkan”.
(wawancara dilakukan dikediaman Bapak Gunaji pada tgl 30mei 2017 pukul
15.00 wib.)
Pada program pembangunan desa yang terakhir adalah kegiatan
pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pada bidang ini sangat
minim kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat
kegiatan penyuluhan, peningkatan kapasitas aparat desa itu sendiri dan
badan keswadayaan masyarakat. Hal ini tentu sangat bertolak belakang
dengan konsep pemberdayaan sesungguhnya yang merupakan program
penguatan masyarakat desa dalam hal memenuhi kebutuhannya sendiri
secara mandiri melalui bidang usaha sehingga dapat meningkatkan
perekonomiannya. Berikut salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan
kapasitas aparat desa dan badan keswadayaan masyarakat di Desa
Kedungpari
-
129
:
Gambar 7 : Kegiatan Penguatan BKM dan Aparat desa Kedungpari
Sumber : Dokumen kegiatan Pemerintah Desa Kedungpari.
Pada gambar diatas tampak kegiatan penguatan BKM dan aparat
desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedungpari pada tanggal 16 april
2017 bertempat di Balaidesa Kedungpari pukul 19.00 WIB. Kegiatan
tersebut membahas mengenai strategi dan pembahasan masalah masalah
yang dihadapi oleh aparat desa maupun BKM ketika menjalankan program
program desa yang sudah dan akan dilaksanakan.berikut wawancara yang
dilakukan kepada Bapak Imam Subkhi sebagai aparat Desa Kedungpari.
“kegiatan semacam ini memliki tujuan untuk kembali mengingatkan
sekaligus memperkuat kinerja para aparat desa dan lembaga keswadayaan
masyarakat mengenai pengelolaan sistem kepemerintahan desa yang baik
dan benar. Maka bisa dikatakan ini juga salah satu kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan dari sudut pandang aparatur desa yang hasilnya
juga akan diraksakan masyarakat ketika aparat mereka bekerja sesuai
dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya kesalahan yang fatal seperti
penyelewengan dana atau semacamnya.” (wawancara dilakukan pada tgl 1
Juni 2017 pukul 11.00 WIB)
-
130
Selanjutnya peneliti menggunakan fungsi manajemen POSDCORB
untuk mencari data dan menganalisa fokus penelitian ini, fungsi
manajemen POSDCORB ini dikemukakan oleh Luther M. Gullick dalam
karyanya “Papers on the Science of Administration” fungsi manajemen
yang mendukung dalam fokus mekanisme penyaluran dan pencairan dana
desa di Desa Kedungpari yang pertama pertama adalah:
1. Planning (Perencanaan)
Proses menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan
metode yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang
telah ditetapkan bagi organisasi (working out in broad outline the things
that need to be done and the methods for doing them to accomplish the
purpose set for the enterprise). Menurut Drs.Malayu Hasibuan, Planing
atau perencanaan adalah sebuah keputusan yang menjadi pedoman untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Pada fungsi perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah desa Kedungpari adalah membuat dokumen perencanaan
pembangunan untuk 5 tahun kedepan yakni RPJMdes. RPJMdes berisi
tentang penetapan isu strategis yang ada di desa kemudian dibuat prioritas
pembangunan dan rencana kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan alokasi dana desa. Berikut isu strategis dan potensi yang ada
di dalam dokumen RPJMDes Desa Kedungpari:
-
131
a. Potensi
Desa Kedungpari memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber
daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi.
Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal
diberdayakan.
1) Sumber Daya Alam
- Lahan pertanian (sawah) seluas 173.185. Ha yang masih dapat
ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara
optimal
- Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan
peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini
baru menjadi usaha sampingan.
- Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan
untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
- Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang
cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama
masyarakat.
- Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan
untuk usaha perikanan air tawar
2) Sumber Daya Manusia
- Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur
dan terjaga adatnya.
-
132
- Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang
tinggi.
- Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian
permasalahan
- Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
- Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat.
Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga
produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di
posyandu yang ada di setiap dusun
- Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler
kayu.
3) Kelembagaan / Organisasi
- Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa,
lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk
terjadinya pembangunan desa.
- Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan
BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok
tani dan kelompok keagamaan.
-
133
3) Masalah
Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes
penyusunan RPJM Desa Kedungpariyang menghadirkan masing-masing
perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada
di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn
Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan,
upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan,
sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan
perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.
Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan
diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang
mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu
banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga
masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini
adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat
yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.
No Bidang Masalah
1 Sarana/prasarana
1. Sarana transportasi (jalan) per-RT yang rusak
2. Belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase)
3. Jalan penghubung antara dusun Jabaran dengan Gerbo rusak
4. Tergerusnya badan jalan di dusun Jabaran sepanjang 100 m
5. R
-
134
2 Sosial Budaya
1. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau
2. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih
3. Sarana dan prasarana TK Darma Wanita ............. I tidak memadahi
4. Rendah dan kurangnya kesadaran pendidikan agama di kalangan warga masyarakat
5. Terbengkalainya pembangunan Masjid dusun sumberbendo
6. Kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan
7. Kurangnya alat kesenian
8. Budaya jawa kurang diminati pemuda
9. Biaya sekolah mahal (SPP, buku, dll)
10. Sarana dan prasarana sekolah kurang (komputer dll)
11. Kurang peralatan penyemprotan nyamuk
12. MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
3 Ekonomi
Masyarakat
1. Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap
2. Penghasilan pertanian kurang
3. Pembelian pupuk pada masa tanam sulit
4. Banyaknya pengangguran
Tabel 10 : Bidang dan permasalahan
Sumber : RPJMDes Desa Kedungpari Tahun 2014-2019
Permasalahan dan isu strategis di Desa Kedungpari ini diserap
melalui kegiatan musrenbangdes yang diikuti oleh semua lapisan
masyarakat dan aparat desa. Berikut wawancara dengan bapak Wandayani
selaku anggota BPD yang pada saat itu hadir mengikuti kegiatan
musrenbangdes.
“Musrenbangdes di desa Kedungpari ini penting karena melalui kegiatan
ini dapat diperoleh permasalah-permasalahan pokok yang ada di
-
135
lingkungan desa yang selama ini mungkin belum terdeteksi dan belum
dirumuskan pemecahannya, akan tetapi saya pribadi berharap
musrenbangdes ini diikuti juga oleh terutama para pemuda yang ada di
desa hal ini dikarenakan masih sedikitnya unsur pemuda yang mengikuti
kegiatan ini. (wawancara dilakukan pada tgl 27 Mei 2017 pukul 18.00
WIB).
Melihat fakta tentang kegiatan musrenbangdes di Desa
Kedungpari, didalam tabel dapat dilihat bahwa permasalahan yang ada di
Desa kedungpari meliputi bidang sarana dan prasarana, sosial budaya dan
ekonomi masyarakat. Ketiga bidang tersebut akan dikerucutkan lagi
menjadi kegiatan-kegiatan teknis dilapangan dan pembangunan teknis
seperti pembangunan plengsengan, perbaikan jalan, bantuan modal,
penyuluhan kepemudaan dan kegiatan pembangunan yang lainnya.
2. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan yang
berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu
pencapaian tujuan-tujuan telah ditentukan. Pengorganisasian di
pemerintahan desa Kedungpari merupakan suatu proses
mengorganisasikan aparatur desa untuk melaksanakan misi utama mereka
dalam mengelola alokasi dana desa. Berikut ini adalah struktur organisasi
pemerintah desa Kedungpari
-
136
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa KEDUNGPARI
Gambar 8 : Susunan organisasi Desa Kedungpari
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2014-2019
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ada 10 aktor penting dalam
pengelolaan dana desa dan susunan kepegawaian aparat desa Kedungpari
mulai dari Kepala Desa dan BPD sampai dengan kepala Dusun.
Kemudian, untuk penjelasan masing-masing fungsi aparat desa di atas
akan di jelaskan di bagian fungsi manajemen Staffing dibawah ini.
3. Staffing (Pengadaan Tenaga Kerja)
Staffing merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penentuan
siapa-siapa yang melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan tugasnya
BPD Kepala
Desa
Sekretaris
Desa
Staf Urusan
Umum
Staf Urusan
Pemerintahan
Staf
Pembangunan Staf Kesra
Karyawan
Desa
Kasun
Staf Urusan
Keuangan
-
137
bidang dan keahliannya masing-masing dalam organisasi tersebut. Bila
organizing menyusun wadah yang legal tempat menampung segala
kegiatan maka staffing berhubungan dengan penentuan tenaga-tenaga
pelaksananya. Dengan kata lain menentukan fungsi personil keseluruhan
akan menduduki tiap posisi serta memelihara kondisi yang favorabel.
Untuk fungsi manajemen Staffing di Desa Kedungpari pembagiannya
sebagai berikut
1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- Ketua BPD : Bapak Suhari
- Sekretaris BPD : Ibu Jumiasih
- Bendahara BPD : Bapak Wandayani
- Anggota BPD (8 orang) : Bapak Mustofa, Arif Nahrowi, Ilyas, Jito
Mulyo, Sunyoto, Fachrul Huda, Sulihtyo dan Bapak Eko
Suwigyono.
2. Kepala Desa Kedungpari adalah Bapak Suyono
3. Sekretaris Desa : Bapak Tomi
4. Karyawan Desa : Bapak Hafidz
5. Staf Urusan Pemerintahan : Ibu Dwi Mardiana
6. Staf urusan umum : Bapak Endy Sudarmanto
7. Staf urusan keuangan : Ibu Sri Rejeki
8. Staf Pembangunan : Bapak Imam Mahmud
9. Staf kesra : Bapak Imam Subki
-
138
10. Kepala Dusun : Bapak M Sajidin (Dusun Jabaran), Bapak Anang Rudi
(Dusun Gerbo), Bapak Edy Prayitno (Dusun Sumberwinong), Bapak
Edi Santoso (Dusun Sumberbendo)
Daftar nama-nama diatas adalah nama-nama aparat desa yang
bertanggungjawab atau dpat dikatakan sebagai aktor utama dalam rangka
melaksanakan pengelolaan dana desa, proses penetapan aparat desa di desa
kedungpari adalah melalui seleksi di kecamatan kemudian diatur dalam
peraturan desa tentang pengangkatan pegawai aparat desa. Selanjutnya
untuk sistem koordinasi dan pembagian tanggungjawab serta tugas yang
dibebankan ke masing-masing aparat desa diatur melalui fungsi
manajemen Coordinating (pengkoordinasian) dibawah ini.
4. Coordinating (Pengkoordinasian)
Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (orderly
synchronization) dari usaha-usaha (efforts) untuk mencapai pangaturan
waktu (timing) dan terpimpin (directing) dalam hasil pelaksanaan yang
harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan
(stated objective). Selain itu pengkoordinasian yaitu kegiatan yang
berhubungan dengan usaha menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari
seluruh aspek organisasi itu agar dalam setiap gerak dan langkahnya
tertuju pada tujuan. Dengan kata lain adanya interelasi dari berbagai model
pekerjaan. Di desa Kedungpari Pengkoordinasian yang dilakukan dalam
rangka pengelolaan alokasi dana desa yaitu
-
139
- Kepala Desa Bapak Suyono menjalankan roda pemerintahan desa
dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD
yang dipimpin oleh Bapak Suhari.
- Kepala Desa memimpin kegiatan musrenbang desa untuk pembuatan
dokumen perencanaan yaitu RPJMDes sebagai salah satu sayarat untuk
mengunduh dana desa di pemerintah kabupaten melalui pihak
kecamatan.
- Selanjutnya, Kepala Desa Menyusun dan mengajukan rancangan
peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan
bersama BPD.
- Pada sektor Sekretaris Desa, fungsi sekretaris desa Bapak Tomi adalah
sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa di bidang
pembinaan dan pelayanan teknis administrasi tentang penyiapan bahan
laporan seperti laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan
penyelenggaraan pemerintah desa.
- Selanjutnya sekretaris desa juga membantu dalam melaksanakan
penyusunan peraturan desa yang digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan tugasnya,
Sekretaris Desa dibantu oleh 4 orang staf yaitu Staf Umum Bapak
Endy Sudarmanto, Staf Keuangan Ibu Sri Rejeki, Staf urusan
pemerintahan Ibu Dwi Mardiana dan Karyawan Desa Bapak Hafidz.
Sekretaris desa mempunyai pertanggungjawaban penuh dan langsung
ke Kepala Desa atas kinerja keempat staf tersebut.
-
140
- Staff Urusan Umum mempunyai fungsi mengendalikan kearsipan dan
surat masuk serta keluar, bertanggungjawab penuh atas inventaris
barang yang ada di kantor desa dan membantu sekretaris desa dalam
menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang
dilakukan dengan menggunakan dana desa. Staff umum bapak Endy
Sudarmanto bertanggungjawab atas kinerjanya kepada Sekretaris desa
Bapak Tomi.
- Staf Urusan Keuangan mempunyai fungsi membantu tugas sekretaris
desa dalam mengelola sumber peghasilan desa, administrasi keuangan
desa dan mempersiapkan bahan untuk membuat APBDes, menerima
menyimpan dan mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala
Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
Staff Urusan keuangan Ibu Sri rejeki bertanggungjawab atas kinerjanya
kepada Sekretaris Desa Bapak Tomi.
- Staf Urusan Pemerintahan Mempunyai Tugas dan Fungsi membantu
Kepala Desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan
kebijakan penataan, kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
Contoh produk hukum di Desa Kedungpari adalah Perdes yang
mengatur tentang besaran APBDes maupun perdes tentang
pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDes yang digunakan
-
141
untuk mengunduh dana desa di tingkat kabupaten ke rekening umum
desa untuk keperluan pembangunan desa dan urusan rumah tangga
desa. Staff urusan Pemerintahan oleh Ibu Dwi Mardiana mempunyai
pertanggungjawaban kepada Sekretaris Desa Bapak Tomi.
- Staf urusan Pembangunan yang dijabat oleh Bapak Imam Mahmud
mempunyai pertanggungjawaban langsung dibawah Kepala Desa
Bapak Suyono. Dalam pelaksanaannya Staff urusan pembangunan
memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan koordinasi, pelayanan,
penyuluhan dan pembinaan bidang pembangunan, pertanian, pekerjaan
umum, irigasi dan jalan, mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi
data bidang ekonomi pembangunan, menyusun dan membuat laporan
bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
Staf urusan pembangunan ini sangat penting karena mempunyai akses
langsung kepada kepala desa dalam komunikasi nya mengenai teknis
pembangunan fisik.
- Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat yang dijabat oleh Bapak Imam
Subki ini memiliki tugas dan pertanggungjawaban langsung kepada
Kepala Desa Bapak Suyono dalam membantu mempersiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan masyarakat
dan sosial kemasyarakatan. Selain itu fungsi yang harus dilakukan
adalah melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan
pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial,
keagamaan, kebudayaan dan pendidikan. Mengumpulkan, mengelola
-
142
dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan,
kebudayaan dan pendidikan. Meyusun dan membuat laporan pada
bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa. Staf urusan
kesejahteraan ini sangat penting karena mempunyai akses langsung
kepada kepala desa dalam komunikasi nya mengenai teknis kegiatan
yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
- Kepala Dusun yang dijabat oleh Bapak M Sajidin (Dusun Jabaran),
Bapak Anang Rudi (Dusun Gerbo), Bapak Edy Prayitno (Dusun
Sumberwinong), Bapak Edi Santoso (Dusun Sumberbendo)
mempunyai tugas dan fungsi membantu kinerja kepala desa yang
masih berada dalam wilayah dusun, membantu juga dalam sosialisasi
program-program yang didanai dana desa, melakukan koordinasi
pembangunan desa di wilayah dusun masing-masing dalam rangka
pelaksanaan alokasi dana desa, melaksanakan pembinaan-pembinaan
terhadap masyarakat dusun dan tugas yang berhubungan dengan
pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah
pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun yang sumber
dananya berasal dari alokasi dana desa. Masing-masing Kepala Dusun
mempunyai tanggungjawab secara langsung kepada Kepala Desa dan
Komunikasi langsung kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas
dan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah desa.
-
143
Pada fungsi manajemen Coordinating yang sudah peniliti jelaskan
diatas diperlukan sinergi kerjasama yang baik demi tercapainya sistem
pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sasaran dan tidak cacat hukum.
5. Budgeting (Penganggaran)
Penganggaran adalah usaha perencanaan, pengembangan sumber
daya, pengelolaan dan pengawas pembiayaan, budgeting yang di awali
dengan pengambilan keputusan tentang kebijakan pembiayaan yang akan di
kembangkan, penganggaran juga merupakan suatu upaya untuk
mengendalikan dan mengawasi implementasi kegiatan program yang sudah
ditetapkan didalam dokumen perencanaan RPJMDes. Pemerintah desa
adalah organisasi pemerintah yang tidak mencari keuntungan dalam bentuk
uang. Karena itu dana yang dikelola harus benar-benar direncanakan dengan
teliti dan secermat mungkin melalui musrenbang sehingga terbentuk
dokumen RPJMDes. Berikut adalah Kebijakan pemerintah desa tentang
penganggaran yang bersumber salah satunya dari Alokasi Dana Desa dari
pemerintah pusat:
- Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di desa dibutuhkan
adanya kesinambungan perolehan pendapatan desa. Pemerintah desa
sebagai pelaksana pembangunan di desa harus mampu mengoptimalkan
seluruh potensi pendapatan desa untuk semaksimal mungkin
mensejahterakan masyarakat tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
-
144
Untuk itu dalam lima tahun kedepan terhitung dari disahkannya RPJMDes
Tahun 2014-2019, harus ditetapkan suatu arah kebijakan yang jelas terhadap
pengelolaan pendapatan desa. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan desa
untuk lima tahun kedepan adalah:
1. Memobilisasi sumber-sumber pendapatan asli desa (PAD) yang lebih
difokuskan pada upaya peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Desa
Kedungpari.
2. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan desa
Kedungpari secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat
meningkatkan penerimaan pendapatan desa.
4. Mengupayakan perolehan pendapatan dana untuk kepentingan pelayanan
masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk
untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan
pangan dan layanan sosial
- Arah Pengelolaan Belanja Desa
Arah kebijakan pengelolaan belanja desa untuk lima tahun kedepan adalah
1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik,
disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan
-
145
dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai
dengan prioritas.
2. Menitik beratkan alokasi belanja desa pada urusan wajib dan urusan
pilihan sesuai dengan prioritas pembangunan desa.
3. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang
tidak langsung terarah kepada masyarakat (khusunya belanja barang)
menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
(yakni belanja modal dan bantuan sosial).
4. Belanja desa berdasarkan sasaran kinerja tiap tahun yang dituangkan
dalam RAPBDesa Kedungpari.
- Kebijakan Umum Anggaran
Pembiayaan anggaran timbul karena jumlah pengeluaran desa lebih
besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit atau sebaliknya
pengeluaran desa lebih kecil dari penerimaan desa sehingga menghasilkan
surplus. Surplus maupun defisit anggaran ini memerlukan suatu pengelolaan
yang baik. Oleh karena itu perlu ditetapkan beberapa arah kebijakan
pembiayaan desa.
1. Sumber penerimaan untuk pembiayaan desa ini dapat berasal dari ;
a. Pendapatan Asli Desa Kedungpari (PADesa);
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten Jombang;
-
146
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten Jombang;
d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan Pihak Ketiga.
2. Alokasi pengeluaran untuk pembiayaan anggaran desa terdiri dari
a. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
Dengan memakai fungsi manajemen Planning, Organizing, Staffing,
Coordinating dan Budgeting pada fokus Mekanisme Penyaluran dan
Pencairan Alokasi Dana Desa yang sudah dijelaskan diatas maka sangat
diharapkan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa Kedungpari
dapat berjalan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang dan tidak cacat
hukum. Selanjutnya untuk fokus yang kedua yaitu Pengawasan Alokasi
Dana Desa peneliti memakai fungsi manajemen Directing.
-
147
b. Pengawasan Alokasi Dana Desa
Pada fokus ini peneliti mencari data dengan landasan Fungsi
menejemen POSDCORB yaitu Directing yang dikemukakan oleh Luther M.
Gullick dalam karyanya “Papers on the Science of Administration”. Fungsi
manajemen Directing atau pembimbingan adalah kegiatan yang
berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan guidance, saran-
saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi, agar tujuan yang telah
ditentukan semula dapat dicapai. Bimbingan, saran, perintah dan instruksi
pada tahap pengawasan Alokasi Dana Desa disini adalah dari pihak
Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kecamatan dan BPD. Pihak Inspektorat
Kabupaten disini sebagai atasan dari aparat pemerintah desa yang pada
pertanggungjawaban strukturnya, pemerintah desa wajib menaati perintah-
perintah maupun saran yang dikeluarkan Inpektorat Kabupaten Jombang
dalam bentuk peraturan Bupati No 22 Tahun 2017 tentang tata cara
Pengelolaan Dana Desa dan produk hukum lainnya maupun secara lisan.
Dalam rangka pengawasan dana desa Dirjen Perimbangan Keuangan
bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas
pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Pengawasan yang
dilakukan meliputi :
1. Penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran dana desa
-
148
2. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD.
3. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan dana desa
4. Sisa dana desa di RKUD.
Pengawasan terhadap penebitan peraturan bupati mengenai tatacara
pembagian dan penetapan besaran dana desa dilakukan untuk menghindari
penundaan penyaluran dana desa setiap desa untuk tahap pertama. Apabila
ada keterlambatan penetapan peraturan bupati, maka Dirjen perimbangan
keuangan meminta bupati untuk melakukan percepatan penetapan
peraturan mengenai pengelolaan dana desa. Pengawasan ini juga
dilakukan untuk memastikan penyaluran dana desa telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada
ketidaksesuaian penyaluran dana desa seperti keterlambatan penyaluran
dan tidak tepat jumlah penyalurannya menurut undang undang yang
berlaku maka bupati akan mendapat teguran dari Dirjen Perimbangan
keuangan atau disebut pengguna anggaran dan harus segera disalurkan
paling lambat 7 hari kerja.
Pada tahap pengawasan di lingkup pemerintah desa Kedungpari,
pelaku pengawasannya adalah sebagai berikut :
1. Tim Pengendali Kabupaten
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang
-
149
dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan
desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan
juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri
tersebut maka pemerintah pusat mengeluarkan Pedoman mengenai
tatacara pengawsan dana desa oleh Tim pengawas yang disebut
dengan APIP (Aparat pengawas intern pemerintah). Sasaran yang di
awasi oleh APIP adalah meliputi:
- Pra pencairan dan Penggunaan
Disini APIP dari inspektorat pemerintah Jombang mengecek
dokumen dokumen seperti peraturan desa yang sudah ditetapkan
oleh Kepala Desa yaitu Peraturan Desa Kedungpari Nomor 3 tahun
2017 Tentang APBDes dan juga mengecek kesiapan Tim pengelola
dana desa yang dalam hal ini perangkat desa yang sudah dibentuk
dan ditetapkan oleh kepala desa melalui Peraturan desa. Berikut
hasil wawancara dengan Bapak kepala desa mengenai penetapan
Tim pengelola dana desa
“saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas
pembentukan Tim pengelola dana desa di desa Kedungpari ini,
-
150
saya puas mereka bekerja secara profesional dan dengan rasa
keikhlasan dalam rangka membangun desa, selain itu perangkat
desa yang sudah saya tetapkan ini berani bekerja penuh waktu
dalam melayani kebutuhan masyarakat desa. Saya telah mengenal
betul mengenai perangkat desa yang telah terpilih melalui tahap
tahap tes ini karena banyak diantara mereka telah menjadi
perangkat desa lebih dari 5tahun” (wawancara dilakukan di
Balaidesa Kedungpari pada tgl 1 juni 2017 pukul 11.00 wib)
- Pencairan dan Penggunaan
Pada tahap ini inspektorat dari Kabupaten Jombang mengecek
tentang kehandalan sistem pengendalian intern dan kepatuhan
pemerintah desa Kedungpari terhadap mekanisme pencairan dana
desa dan penggunaan dana desa. Pada Januari yang lalu telah
dilaksanakan pendampingan Tim pemeriksaan inspektorat oleh
kecamatan dari pemerintah Kabupaten Jombang di kantor desa
Kedungpari Kecamatan Mojowarno yang di hadiri Tim inspektorat
kab jombang berjumlah 4 orang (Dwi Dahat Sudarsono SE, Eli
Sriwulan Sos, Dwi Retno Mitayani SE, Eko Adi Candra SE)
Kepala Desa Kedungpari Bapak Suyono, Babinsa Desa, Staf dan
Perangkat Desa Kedungpari, BKM Desa Kedungpari, BPD Desa
Kedungpari dan PKK Desa Kedungpari.
-
151
Gambar 9: Pengecekan Tim Inspektorat Dari Kab Jombang
Sumber : Dokumentasi Kegiatan oleh Pemerintah Desa.
Kepala BPD Bapak Suhari Menjelaskan Bahwa:
“Besarnya dana yang dikucurkan ke desa berdampak pada besarnya
potensi penyelewengan pula, sehingga sangat diperlukan
pengawasan dan pemeriksaan. “Pengawasan dan pemeriksaan
keuangan desa semakin diperketat, termasuk jadwal pemeriksaan
karena besarnya alokasi dana ke desa dari APBN juga menjadi
obyek pengawasan BPK. Selain itu dengan adanya pengawasan
langsung dari pemerintah Kabupaten menjadikan kami sebagai
salah satu unsur Tim Pengelolaan dana desa menjadikan ini bahan
koreksi dan perbaikan perbaikan serta saran dari pihak inspektorat
kabupaten” ( wawancara dilakukan pada tgl 27 Mei 2017 pukul
19.00 WIB).
Pada gambar diatas adalah salah satu bentuk pengawasan yang
dilakukan pihak Inspektorat Kabupaten dengan cara inspeksi ke kantor
desa guna memeriksa dokumen pengelolaan dana desa yang sudah ataupun
sedang dilaksankan, hal ini bertujuan agar para aparat desa Kedungpari
dalam mengelola dana desa tetap pada jalur aturan yang berlaku dan tidak
terjadi penyelewengan karena dana yang dikelola cukup besar dan sangat
rawan untuk diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
-
152
- Pasca Pencairan dan Penggunaan
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh Tim inspektorat adalah
memeriksa Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa, yang
dimaksud penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan,
baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
Pihak pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara desa Kedungpari
yaitu Bapak Imam Subkhi telah memahami beberapa hal yang menjadi
ketentuan pokok dalam Penatausahaan kegiatan secara benar dan tertib.
Berikut adalah Tugas, Tanggungjawab, dan Prosedur Penatausahaan:
- Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan maupun pengeluaran.
- Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang
yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
- Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
Selanjutnya inspektorat Kabupaten memeriksa perpajakan atas
kegiatan dana belanja desa yang menggunakan dana desa, selain itu
inpektorat juga melakukan pengujian pertanggungjawaban dana desa
-
153
apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di undang undang
ataupun peraturan menteri desa. Kemudian pada tahap terakhir inspektorat
memerikasa tentang kepatuhan penyampaian laporan dana desa dan sisa
Dana desa di rekening desa (RKD).
2. Tim Pengendali Kecamatan
Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk
melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
desa. Selain itu camat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan
Desa dan pendayagunaan aset Desa. Pada implementasinya mengenai
bentuk pengawasan secara lebih terperinci oleh pihak kecamatan kepada
pihak desa belum ada peraturan pemerintah yang menjelaskan hal ini.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk
merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari
pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi
daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa
ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran
kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa
yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang
bervariasi. Peran Kecamatan Belum Terperinci Telah terdapat beberapa
regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan
desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus
-
154
menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai
tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti
dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum
dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU
Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam
pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan
pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada
penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun,
penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan
memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab
desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan
“koordinasi” karena dianggap sudah jelas. Di lokasi pemantauan, hanya
Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki peraturan cukup terperinci
terkait peran kecamatan dalam hal tata kelola keuangan desa. Sementara
itu, regulasi yang terkait peran kecamatan secara spesifik juga diperlukan,
baik di tingkat nasional maupun kabupaten. Berikut hasil wawancara
dengan Bapak Kepala Desa mengenai pengawasan dari pihak kecamatan:
“seperti di undang-undang yang masih berlaku tentang desa ataupun
pengelolaan dana desa, saya pribadi masih belum memahami fungsi
pengawasan dari pihak kecamatan secara terperinci, yang saya tau dan
alami adalah pengawasan hanya sebatas administratif dan kelembagaan
seperti pada tahap rancangan APBDes yang akan disahkan oleh Bupati
harus melalui kecamatan dahulu. (wawancara dilakukan di Balaidesa pada
tgl 1 juni 2017 pukul 10.00 wib)
-
155
3. BPD
BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam
konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55. Walaupun
Pemerintah telah berupaya meyakinkan masyarakat agar tidak khawatir
mengenai kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan Dana Desa,
namun tidak bisa di pungkiri kemungkinan penyelewengan ini juga akan
terjadi yang di buktikan dengan masih adanya kepala daerah terjerat kasus
korupsi dan bukan tidak mungkin Dana Desa juga akan diselewengkan.
Oleh karena itu BPD harus bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas
untuk tegas mengawasi penggunaan Dana Desa.
Mekanismenya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa adalah bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2
menyatakan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN dan dana
tersebut ditransfer lewat APBD Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal 6
disebutkan Dana Desa melalui APBD kabupaten/kota yang selanjutnya
ditransfer ke APB Desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN dan hanya
diperuntukkan bagi Desa yang kemudian dana tersebut digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Payung hukum yang melindungi kinerja BPD agar fungsi
pengawasannya dapat dilakukan dengan optimal yaitu
-
156
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi multi komplek, BPD
berhak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD
berhak membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, dan BPD mempunyai kewenangan pengawasan
kinerja Kepala Desa.
Kejahatan korupsi unik dan selalu banyak akal, untuk menghindari
Kepala Desa dan BPD kong-kalikong. BPD sudah mempelajari serta
mengantisipasi ini. Pemerintah juga sudah membuat peraturan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ada 3 poin yang sangat penting,
yaitu :
1. Pasal 48 huruf c menyebutkan Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Biasanya pada saat ini warga juga dilibatkan.
2. Pasal 51 ayat 2 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
pelaksanaan peraturan Desa. Disinilah petaka bagi Kepala Desa kalau
berani berbuat menyelewengkan Dana desa akan ketahuan. Artinya
kalau Kepala Desa mau menyelewengkan Dana Desa, dia harus
berpikir ulang, karena dia wajib membuat laporan keterangan tertulis
tentang pelaksanaan peraturan desa dengan kata lain kepala desa wajib
membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes termasuk Dana Desa.
-
157
3. Pasal 51 ayat 3 laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan
kinerja kepala Desa. Artinya jelas BPD adalah pengawas kinerja
Kepala Desa. Berikut wawancara dengan Bapak Eko Suwigyono
sebagai anggota BPD Desa Kedungpari terkait Undang-Undang yang
menguatkan BPD sebagai pengawasan kinerja aparat desa.
“Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ada sudah sangat
jelas memberikan payung hukum sehingga kami sebagai BPD tidak
perlu ragu dan harus tegas dalam menjalankan fungsinya untuk
melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan jajarannya
demi tercapainya pengelolaan yang baik dan transparan. Kami juga
sebagai wakil masyarakat yang secara aktif mengawasi proses
pengelolaan dana desa harus bersifat independen dan tidak boleh
terpengaruh oleh siapapun” (wawancara dilakukan di kediaman bapak
eko pada tgl 2 Juni 2017 pukul 15.00 WIB).
Dengan demikian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang
merupakan lembaga pengawas Desa yang mempunyai fungsi pengawasan
sangat diharapkan untuk bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh
terutama dalam hal penggunaan anggaran Dana Desa.
c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Pada fokus ini peneliti mencari data dengan landasan Fungsi
menejemen POSDCORB yaitu Reporting yang kemukakan oleh Luther M.
Gullick dalam karyanya “Papers on the Science of Administration”. Fungsi
manajemen Reporting atau pelaporan adalah kegiatan yang berhubungan
dengan laporan dari setiap kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan
-
158
oleh pemerintah desa dalam rangka penggunaan alokasi dana desa, lancar
tidaknya kegiatan yang sudah dilakukan dan penilaian yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten maupun Masyarakat dan aparat desa Kedungpari
sendiri. Ini kebalikan dari directing yang datang dari atasan kebawahan
sedang ini dari bawah keatas. Disini terjadi “two-way traffic”. Kegiatan yang
dilakukan kepala desa menyampaikan informasi tentang apa yang sedang
terjadi kepada Bupati, termasuk menjaga agar Kepala Desa dan aparat desa
tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, dan inspeksi.
Pengaturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa, diatur di dalam pasal 103 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Di dalam siklus pengelolaan keuangan desa pelaporan dan
pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan
keuangan desa, selain perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan laporan kepada Bupati. Laporan dimaksud adalah laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
-
159
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan berupa
laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester
pertama dan laporan semester akhir tahun bentuknya sama yang meliputi
kode rekening, uraian terdiri dari pendapatan (pendapatan asli desa,
pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa,
bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat,
belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiyaan dan
pengeluaran pembiayaan) jumlah anggaran jumlah realisasi lebih/kurang dan
keterangan. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala
Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
-
160
d. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan
e. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan
f. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa.
Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan sama dengan format laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan, bentuknya meliputi uraian terdiri dari Aset desa (aset lancar, kas desa,
piutang, persediaan: aset tidal lancar: investasi permanan, aset tetap, dana
cadangan, aset tidak lancar lainnya) dan kewajiban jangka pendek. Uraian atas
format laporan kekayaan milik desa sebagai berikut:
a. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.
b. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
c. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola
kekayaan desa antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.
-
161
d. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
e. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan
aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi
f. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.
g. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah.
h. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
desa.
Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa Kedungpari, bentuknya meliputi: Nomor, Jenis Kegiatan,
Lokasi Kegiatan, Rincian Kegiatan, Volume, Satuan, sumber dana, jumlah.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi
lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
-
162
pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
a. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor pendukung yang ditemukan
dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungpari Kecamatan
Mojowarno Kabupaten Jombang adalah Kebijakan pemerintah yang fokus
memikirkan tentang kemajuan pembangunan wilayah desa secara umum di
Indonesia, dan salah satunya adalah dengan kebijakan program Alokasi Dana
Desa yang menyediakan anggaran bagi proses pembangunan di desa.
Peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan
kebijakan alokasi dana desa yang telah dibuat oleh pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran
alokasi dana desa disetiap pos-posnya.
Aparat Pemerintah Desa Kedungpari memiliki cukup pengalaman di
bidangnya masing-masing karena sebagian besar dari mereka adalah aparat
desa yang bekerja lebih dari 5 tahun di lingkup pemerintah desa. Selain itu
kepatuhan aparat pemerintah Desa terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang melandasi pengelolaan dana desa juga membuat sistem
-
163
pengelolaan yang dilaksanakan tidak menimbulkan permasalah baru yang
dapat mengganggu kinerja.
Tidak dapat dipungkiri bahwa “sumberdaya yang memengaruhi
efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumberdaya manusia adalah dana
(anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan
operasionalisasi pelaksanaan kebijakan” (Edward III dalam Widodo 2010:96).
Oleh karena itu dengan adanya program Alokasi Dana Desa ini yang
menyediakan anggaran bagi pembangunan di desa, maka hal ini menjadi
sumber penggerak utama dalam proses pembiayaan pembangunan desa.
Begitu juga dengan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung
dalam proses pembangunan desa, karena tanpa dukungan masyarakat maka
program apa pun yang direncanakan tidak akan berhasil. Hal ini diperkuat
oleh teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Widodo 2010:96) bahwa
“Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu variabel yang
memengaruhi keberhasilan kegagalan dan pelaksanaan kebijakan”.
Adanya pendampingan dari inspektorat Kabupaten sangat membantu
dalam sitem pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan tim pengelola di desa. Hal ini diperkuat dengan
hasil wawancara dengan Bapak Endy Sudarmanto selaku staf urusan umum
desa Kedungpari.
“peran Inspektorat Kabupaten sebagai pengawas sekaligus kontrol
terhadap kami Tim Pengelola dana desa dirasa sangat membantu, apalagi
kedatangan Inspektorat untuk melakukan pengecekan pada kinerja kami
dirasa sangat memberikan dampak terhadap para aparat desa. Hal ini
-
164
secara tidak langsung memberikan kami semangat baru untuk lebih baik
lagi kedepannya karena pada waktu itu nyaris tidak ditemukan
penyelewengan dana yang terjadi. Semua kegiatan ada laporan nya dan
secara administratif dinilai baik.”
Keterlibatan BPD juga sangat menguntungkan bagi tim pelaksana di
desa karena BPD sebagai wakil masyarakat desa dapat mengontrol
pelaksanaan alokasi dana desa secara internal. BPD juga berperan
pencegahan pertama yang dilakukan dalam rangka pengelolaan yang baik dan
benar
b. Faktor penghambat
Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor-faktor penghambat yang
ditemukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungpari
Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah Sosialisasi kebijakan
tentang dana desa kepada masyarakat belum sepenuhnya terserap oleh
masyarakat karena hanya dilakukan pada perangkat pelaksana, sehingga
pemahaman masyarakat mengenai dana masih kurang, hal ini akan
berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan dana desa maupun dalam pengawasan kegiatan terutama
pengawasan oleh masyarakat
Masyarakat desa Kedungpari hanya berperan aktif pada tahapan
musyawarah penyerapan aspirasi dan pelaksanaan teknis pembangunan
sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah desa, pada tahap
pengawasan masyarakat terkesan acuh dan tidak kritis terhadap proses
pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Tim pengelola. Hal ini
-
165
didasari oleh pengetahuan mereka yang kurang mengenai mekanisme
teknis penyaluran dan pencairan menurut perundang undangan yang
berlaku. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada warga
desa yang bernama Kuswono
“Kalau soal sistem apa yang dipakai oleh pemerintah desa untuk
mengelola dana desa ini saya percaya saja sepenuhnya asal pembangunan
sarana dan prasaranan sering dilakukan sudah saya anggap aparat desa
bekerja dengan baik, itu saja patokan saya. Soal dana desa ini kan
sebenarnya sedikit segan atau lebih tepatnya sensitif untuk dipertanyakan
kemana mana, nanti takut dikira menuduh atau bagaimana, disini
wilayahnya pedesaan jadi kebanyakan warga disini masih berhubungan
sodara jadi gak enak juga nanti kalau dikira berburuk sangka.” (wawancara
dilakukan diwarung kopi pada tgl 25 Mei 2017 pukul 21.00 WIB)
Dari pernyataa