bab iv hasil penelitian dan pembahasan bandungdigilib.uinsgd.ac.id/462/6/6_bab4.pdf · tata ruang...

70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

4.1.1. Sejarah Terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Bandung

Otonomi Daerah sebagai manifestasi Undang-Undang (UU) Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberikan berbagai bentuk

keleluasaan dalam pengimplementasiannya di daerah. Keleluasaan ini, bukan

semata-mata disebabkan oleh keragaman persepsi, tapi juga disebabkan oleh

faktor lain, seperti heterogenitas kondisi sosial dan budaya, beragamnya potensi

dan karakteristik masing-masing daerah. Akibatnya, diperlukan suatu rancangan

bangunan sistem yang adaftik dan handal dalam memenuhi dan menanggulangi

permasalahan yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini merupakan sebuah

keharusan dalam rangka merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dinamika

yang berkembang dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem

penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Derah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, bukan diartikan sebagai suatu pembatasan kewenangan yang

bersifat absolut dan kaku. Namun lebih dapat diimplementasikan sebagai bentuk

interkoreksi antar tingkatan pemerintahan dan lintas sektoral dalam

71

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada

perwujudan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan kondisi ini, diperlukan

komitmen seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada

pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam

rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun

diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan

prakarsanya dalam rangka pembangunan internal maupun eksternal daerah.

Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu

kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan

mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik

yang bersifat internal maupun eksternal.

Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah kota harus

mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan

publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun

strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik

pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan

perkembangan kota sesuai dengan rencana kota.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota

Bandung membentuk Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang kemudian berubah

nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana diatur dalam

Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

72

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pertama kali dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor

12/PD/1980 dengan nama Dinas Tata Kota. Perda ini kemudian direvisi oleh

Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1997 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung yang kemudian direvisi oleh Perda Kota Bandung Nomor 5 tahun 2001

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandung. Perda

ini kemudian direvisi untuk terakhir kalinya oleh Perda Kota Bandung Nomor 13

Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota

Bandung dan berubah nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

Dinas Tata Tata Ruang dan Cipta Karya merupakan pecahan dari biro

pembangunan pada Ekbangpal (ekonomi, pembangunan dan peralatan) yang

dibentuk pada tahun 1973 sebagai pengganti Biro Planologi. Biro Planologi

sendiri dibentuk pada tahun 1970 sebagai pengganti dari Dinas Perencanaan dan

Pembangunan Kota (DPPK). DPPK dibentuk pada tahun 1965 yang merupakan

pengembangan dari Seksi Perencanaan dan Gambar pada Dinas PU. Dinas PU

sendiri merupakan pecahan dari Djawatan Teknik yang dalam perkembangannya

dipecah menjadi Dinas PU, Dinas Kebakaran dan Kebersihan Kota (DK3). Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi: pertama, merumuskan kebijakan

teknis bidang tata ruang kota, kedua, melaksanakan tugas operasional bidang tata

kota yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang kota dan

perizinan pemanfaatan ruang kota, dan ketiga, melaksanakan pelayanan teknis

73

administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi

kepegawaian dinas.

4.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Struktur Organisasi Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan dan Program

3. Bidang Survey dan Investigasi, membawahkan:

a. Seksi pengukuran dan Pemetaan

b. Seksi Data dan Analisa

4. Bidang Perencanaan Tata Ruang, membawahkan:

a. Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota

b. Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota

c. Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota

5. Bidang Dokumentasi dan Pelaporan, membawahkan:

a. Seksi Pelayanan Informasi Rencana Kota

b. Seksi Dokumentasi

74

6. Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota, membawahkan:

a. Seksi Penataan Bangunan

b. Seksi Teknik Bangunan Gedung

c. Seksi Teknik Arsitektur Kota

7. Bidang Perumahan, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Perumahan

b. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan

c. Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

8. Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan:

a. Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan

b. Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa

c. Seksi Pengusutan dan Penertiban

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

10. Kelompok Jabatan Fungsional

76

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintah di bidang perencanaan

penataan ruang, sebagai bidang pekerjaan umum bidang perumahan sebagian

bidang pekerja umum dan bidang pengendalian dan pengawasan penataan ruang

dan bangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang Tata Ruang dan Pemukiman

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di

bidang pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan di bidang tata ruang dan

pemukiman meliputi survey, dan pemetaan, perencanaan, pengendalian

perumahan dan pemukiman, dokumentasi dan pelayanan.

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4.1.4 Lingkungan Tugas

Secara umum penyelenggaraan urusan pemerintah bertujuan melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Penyelenggaraan

penataan ruang (menurut UU No .26 Tahun 2007) adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

77

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yaitu mewujudkan :

1. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan

2. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya

buatan dengan peperhatikan sumber daya manusia

3. Pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap

lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Penataan bangunan atau penyelengaraan bangunan gedung (menurut UU

No.28 Tahun 2002) adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan

pelaksanaan konstruksi, serta kegiatana pemanfaatan, pelestarian dan

pembongkaran. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan:

1. Bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan

gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya

2. Tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan

teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan

dan kemudahan

3. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung

Sedangkan penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru,

pemugaran, perbaikan, perluasan ,pemeliharaan, dan pemanfaatannya, sedangkan

yang menyangkut penataan permukiman meliputi kegiatan pembangunan baru,

perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatannya (UU No . 04

Tahun 1992). Penataan perumahan dan pemukiman bertujuan untuk:

78

1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia,

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat

2. Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi dan teratur

3. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk

yang rasional

4. Menujang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-

bidang lain

Isu strategi lingkup Kota Bandung yang terkait dengan tugas Dinas tata Ruang

dan Cipta Karya adalah :

1. Pengendalian Kawasan Lindung Bandung Utara

2. Optimalisasi fungsi sub pusat pelayanan kota yang ada (pusat sekunder)

3. Intesifikasi pada pusat inti Kota lama (Peremajaan) dan pembangunan

Pusat Primer Gedebage

4. Oprimalisasi peran dan fungsi baru Kota Bandung sebagian kota kreatif

(Creative City)

5. Penyedian prasarana dan sarana yang memadai yang terintegarasi dengan

penataan ruang kota

6. Pola dan hierarki jaringan jalan berkaitan dengan stuktur penataan ruang

79

4.1.5 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

4.1.5.1 Kepegawaian

Pegawai Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berjumlah 403 orang, yang

terdiri dari 349 orang pegawai negeri sipil (PNS), 39 orang tenaga kontrak kerja

(TKK) dan 15 orang magang. Pegawai ini terdiri dari 333 orang pria (83%) dan

(70%) orang wanita (17%). Berdasarkan golongan ruang gaji PNS, pegawai Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari 13 orang golongan IV, 206 orang

golongan III, 122 orang golongan II, dan 8 orang golongan I. Sedangkan

berdasarkan keikutsertaan dalam pendidikan penjenjangan, terdiri dari 2 orang

telah mengikuti Diklat Pim. II, 12 orang telah mengikuti Diklat Pim. III, 44 orang

yang telah mengikuti Diklat Pim .IV.

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sangat

bervariasi, yaitu terdiri dari 1 orang berpendidikan S-3, 32 orang berpendidikan S-

2, 127 orang berpendidikan S-1, 35 orang berpendidikan D-3, 105 orang

berpendidikan SMA, 73 orang berpendidikan STM, 12 orang berpendidikan

SMEA, 9 orang berpendidikan SLTP dan 9 orang berpendidikan SD. Gambaran

kepegawaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Pegawai Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Uraian Jenis Kepegawaian

Jumlah PNS TKK Magang

Jenis

Kelamin

Pria 295 30 8 333

Wanita 54 9 7 70

DIKLAT

Penjenjangan

PIM II 2 2

PIM III 12 12

PIM IV 44 44

Golongan IV-c 1 1

80

Ruang Gaji IV-b 5 5

IV-a 7 7

III-d 37 37

III-c 24 24

III-b 73 73

III-a 72 72

II-d 15 15

II-c 15 15

II-b 13 13

II-a 79 79

I-d

I-c 4 4

I-b

I-a 4 4

Tingkat

pendidikan

S-3 1 1

S-2 32 32

S-1 112 11 4 127

D-3 26 4 5 35

D-1

SMA 84 18 3 105

STM 68 3 2 73

SMEA 11 1 12

SLTP 8 1 9

SD 7 1 1 9

4.1.5.2 Perlengkapan

Perlengkapan yang menjadi fasilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

terdiri dari : Pertama, sarana mobilitas, yaitu 10 unit kendaraan roda empat dari

berbagai jenis, serta 19 unit kendaraan roda dua. Kedua 7 unit peralatan pengukur

dan pemetaan yaitu, T-0, T-2, DT-4, DT-6, DT-30, T-100, dan 2 buah warer pass,.

Ketiga, 16 unti mesin tik berbagai jenis. Keempat meja dan kursi. Kelima lemari

dan rak arsif. Keenam, komputer, note book, printer dan camera serta proyektor

dan, ketujuh peralatan lainnya seperti pompa air, dan lain-lain.

81

4.2 Pengujian Hasil Hipotesis Penelitian

4.2.1 Pengujian Validitas dan Realibilitas

4.2.1.1 Pengujian Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan

pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan.

Pengujian validitas instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji

korelasi Product moment dari Pearson meliputi tahapan-tahapan berikut:

Penentuan nilai korelasi r dengan rumus sebagai berikut:

( ) ( )

( ) ] ( ) ]

Keterangan:

r = Koefisien validasi item yang dicari

X = Skor yang diperoleh subyek dalam tiap item

Y = Skor total yang diperoleh subyek dari seluruh item

X = Jumlah skor dalam distribusi X

Y = Jumlah skor dalam distribusi Y

X2 = Jumlah kuadrat masing-masing skor X

Y2 = Jumlah kuadrat masing-masing skor Y

Item Instrumen dianggap Valid jika lebih besar dari 0,3 atau bisa juga

dengan membandingkannya dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka valid.

82

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Validitas Varibel Implementasi Kebijakan

No r Hitung r Kritis Kriteria

1 0,553 0,3 Valid

2 0,471 0,3 Valid

3 0,615 0,3 Valid

4 0,518 0,3 Valid

5 0,556 0,3 Valid

6 0,618 0,3 Valid

7 0,545 0,3 Valid

8 0,568 0,3 Valid

9 0,486 0,3 Valid

10 0,529 0,3 Valid

11 0,534 0,3 Valid

12 0,608 0,3 Valid

13 0,525 0,3 Valid

14 0,436 0,3 Valid

15 0,400 0,3 Valid

16 0,427 0,3 Valid

17 0,488 0,3 Valid

18 0,476 0,3 Valid

(Sumber : Hasil Pengujian Validitas Data)

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Validitas Varibel Pengendalian

No r Hitung r Kritis Kriteria

1 0,489 0,3 Valid

2 0,544 0,3 Valid

3 0,463 0,3 Valid

4 0,459 0,3 Valid

5 0,571 0,3 Valid

6 0,665 0,3 Valid

7 0,617 0,3 Valid

8 0,571 0,3 Valid

9 0,554 0,3 Valid

10 0,483 0,3 Valid

(Sumber : Hasil Pengujian Validitas Data)

83

4.2.1.2 Pengujian Reliabilitas

Menurut Mudrajad Kuncoro: “Ujirealibilitas ini dilakukan dengan

menggunakan software SPSS 16. Jika koefisien reliabilitas ≥ 0,7 maka ini

menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan adalah handal dapat dijadikan alat

ukur penelitian dan begitu pun sebaliknya.” Nilai koefisien reliabilitas yang baik

adalah di atas 0,7 (cukup baik), di atas 0,8 (baik). Hasil pengujian realibilitas

menggunakan sofware SPSS 16 dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah :

Tabel 4.4

Pengujian Reliabilitas

Cronbach's

Alpha N of Items

.814 2

(Sumber: Hasil Penelitian)

4.2.2 Pengujian Hipotesis Penelitian Secara Parsial

4.2.2.1 Pengaruh Faktor Komunikasi ( ) Terhadap Pengendalian (Y)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari faktor komunikasi ( )

terhadap pengendalian (Y) dengan hipotesis:

Ha : Terdapat pengaruh antara faktor komunikasi terhadap pengendalian

alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh faktor komunikasi terhadap pengendalian


84

Dengan paradigma hipotesis pada gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2

Paradigma Hipotesis Pengaruh Faktor Komunikasi Terhadap Pengendalian

Untuk menjawab hipotesis tersebut maka mengolah datanya yaitu dengan

melakukan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi, koefisien determinasi dan

uji signifikansi untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara dimensi

terhadap variabel Y, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier

sederhana untuk melakukan prediksi nilai variabel dependen bila variabel

independen (dimensi ) dirubah atau dimanipulasi.

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui hubungan

antara dimensi komunikasi terhadap pengendalian, maka data yang diperoleh akan

diolah dengan memasukan data kedalam tabulasi kemudian menghitung korelasi

masing masing item dalam skor total, yaitu dengan menggunakan rumus korelasi

product moment. Untuk menghitungnya diperlukan tabel penolong(perhitungan

secara lengkap terlampir).

Tabel 4.5

Tabel Penolong Untuk Menghitung Persamaan Koefisien Korelasi

Faktor Komunikasi Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1284 3227 20936 131139 52200

(Sumber : hasil penelitian penulis)

𝑌 X1

85

Perhitungan korelasi product moment sebagai berikut:

( ) ( )

√ ( ) ] ( ) ]

( ) ( )( )

√ ( ) ( ) ] ( ) ( ) ]

√ ] ]

√( )( )

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa besarnya hubungan

antara dimensi faktor komunikasi kebijakan ( ) terhadap pengendalian (Y)

yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar . Hal ini

menunjukkan bahwa hubungan antara dimensi faktor komunikasi terhadap

pengendalian tersebut bersifat positif dengan kriteria “kuat”.

Selanjutnya untuk mengukur seberapa kuat persentase determinasi atau

pengaruh komunikasi terhadap pengendalian, maka digunakan rumus koefisien

determinasi sebagai berikut:

86

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diartikan varians yang terjadi pada

variabel pengendalian ditentukan oleh varians yang terjadi pada

dimensi komunikasi. Pengertian ini sering diartikan pengaruh dimensi komunikasi

terhadap variabel pengendalian = , dan sisanya 48,016 % ditemukan

faktor lainnya.

Kemudian untuk memastikan apakah harga tersebut signifikan atau tidak

maka perlu diuji signifikansinya dengan rumus t sebagai berikut:

√

( )( )

√

Kemudian harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t

tabel. Maka untuk kesalahan 5% uji dua pihak dengan dk = n-2 = 78, maka

diperoleh t tabel = 1.66462. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.3 seperti berikut:

87

Daerah Penolakan Daerah Penolakan

Daerah Penerimaan

- -1.66462 1.66462

Gambar 4.3

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Dengan Uji Dua Pihak

Berdasarkan perhitungan dan ditujukan pada gambar, maka dapat

dinyatakan bahwa harga t hitung pada daerah penolakan Ho, yang berarti Ho

ditolak dan hipotesis Ha diterima yang menyatakan “terdapat pengaruh antara

dimensi faktor komunikasi kebijakan terhadap pengendalian alih fungsi lahan

pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung” yang signifikan.

Kemudian persamaan regresi dapat dilakukan untuk melakukan prediksi

seberapa tinggi nilai variabel dependen (pengendalian) bila variabel indipenden

(komunikasi) dimanipulasi. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan

fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel

dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana yaitu:

Untuk menghitung regresi linear sederhana diperlukan tabel mengenai

harga-harga yang diperlukan untuk menghitung regresi linier sederhana

(perhitungan secara lengkap terlampir).

88

Tabel 4.6

Tabel Penolong Untuk Menghitung Persamaan Regresi Linier Sederhana

Faktor Komunikasi Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1284 3227 20936 131139 52200


Setelah diketahui harga-harganya, selanjutnya dicari a dan b dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

( )( ) ( )( )

( )

( )( ) ( )( )

( ) ( )

( )( )

( )

( ) ( )( )

( ) ( )

89

Persamaan regresi yang telah ditentukan dapat digunakan untuk

melakukan prediksi bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila

individu dalam variabel independen ditetapkan misalnya nilai komunikasi = 25 ,

maka nilai rata-rata pengendalian tersebut adalah:

Y = + ( ) (25) = 51,452

Diperkirakan nilai rata-rata dimensi komunikasi adalah 51,452. Dari

persamaan di atas dapat diartikan bahwa, nilai komunikasi bertambah 1, maka

nilai rata-rata pengendalian akan bertambah 1,241. Hal ini berlaku untuk

kelipatannya, misalnya nilai komunikasi ditambah 100 maka nilai pengendalian

tersebut bertambah sebesar 124,1.

4.2.2.2 Pengaruh Sumber Daya ( ) Terhadap Pengendalian (Y)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari sumber daya ( ) terhadap

pengendalian (Y) dengan hipotesis:

Ha : Terdapat pengaruh antara sumber daya terhadap pengendalian alih

fungsi lahan pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara sumber daya terhadap pengendalian



Gambar 4.4

Paradigma Hipotesis Pengaruh Sumber Daya Terhadap Pengendalian

𝑌 𝑋

90








antara dimensi sumber daya terhadap pengendalian, maka data yang diperoleh

akan diolah dengan memasukan data kedalam tabulasi kemudian menghitung

korelasi masing masing item dalam skor total, yaitu dengan menggunakan rumus

korelasi product moment. Untuk menghitungnya diperlukan tabel penolong


Tabel 4.7


Sumber Daya Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1271 3227 20551 131139 51614



( ) ( )

√ ( ) ] ( ) ]

( ) ( )( )

√ ( ) ( ) ] ( ) ( ) ]

√ ] ]

91

√( )( )


antara dimensi sumber daya kebijakan ( ) terhadap pengendalian (Y) yang

dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar . Hal ini menunjukkan

bahwa hubungan antara dimensi sumber daya terhadap pengendalian bersifat

positif dengan kriteria “cukup kuat”.


pengaruh sumber daya terhadap pengendalian, maka digunakan rumus koefisien



variabel pengendalian ditentukan oleh varians yang terjadi pada

dimensi sumber daya. Pengertian ini sering diartikan pengaruh dimensi sumber

daya terhadap variabel pengendalian = , dan sisanya 65,661%

ditemukan faktor lainnya.

92



√

( )( )

√ ( )

√





Daerah Penerimaan

- -1.66462 66462

Gambar 4.5





93

dimensi sumber daya kebijakan terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian

di Kecamatan Cibiru Kota Bandung” yang signifikan.


seberapa tinggi nilai variabel dependen bila variabel indipenden dimanipulasi.

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu

variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi

linier sederhana yaitu:




Tabel 4.8


Sumber Daya Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1271 3227 20551 131139 51614




( )( ) ( )( )

( )

( )( ) ( )( )

( ) ( )

94

( )( )

( )

( ) ( )( )

( ) ( )



individu dalam variabel ditetapkan misalnya nilai sumber daya = 10 , maka nilai

rata-rata pengendalian tersebut adalah:

Y = + ( ) (10) = 34,665

Diperkirakan nilai rata-rata sumber daya adalah 34,665. Dari persamaan

di atas dapat diartikan bahwa, sumber daya bertambah 1, maka nilai rata-rata

pengendalian akan bertambah 0,964. Hal ini berlaku untuk kelipatannya, misalnya

nilai sumber daya ditambah 100 maka nilai pengendalian tersebut bertambah

sebesar 96,4.

95

4.2.2.3 Pengaruh Dimensi Disposisi ( ) Terhadap Pengendalian (Y)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari disposisi ( ) terhadap

pengendalian (Y) dengan hipotesis:

Ha : Terdapat pengaruh antara disposisi terhadap pengendalian alih


Ho : Tidak terdapat pengaruh antara disposisi terhadap pengendalian alih



Gambar 4.6

Paradigma Hipotesis Pengaruh Disposisi Terhadap Pengendalian




( ) terhadap variabel Y, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier




antara dimensi disposisi terhadap pengendalian, maka data yang diperoleh akan

diolah dengan memasukan data kedalam tabulasi kemudian menghitung korelasi

masing masing item dalam skor total, yaitu dengan menggunakan rumus korelasi

𝑌 𝑋

96

product moment. Untuk menghitungnya diperlukan tabel (penolong perhitungan

secara lengkap terlampir).

Tabel 4.9


Disposisi Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1582 3227 31692 131139 64215



( ) ( )

√ ( ) ] ( ) ]

( ) ( )( )

√ ( ) ( ) ] ( ) ( ) ]

√ ] ]

√( )( )


antara dimensi disposisi ( ) terhadap pengendalian (Y) yang dihitung dengan

koefisien korelasi adalah sebesar . Hal ini menunjukkan bahwa hubungan

97

antara dimensi disposisi terhadap pengendalian tersebut bersifat positif dengan

kriteria “kuat”.


pengaruh disposisi terhadap pengendalian, maka digunakan rumus koefisien



variabel pengendalian ditentukan oleh varians yang terjadi pada dimensi

disposisi. Pengertian ini sering diartikan pengaruh dimensi disposisi terhadap

variabel pengendalian = , dan sisanya 59,296% ditemukan faktor

lainnya.



√

( )( )

√ ( )

√

98





Daerah Penerimaan

- -1.66462 1.66462

Gambar 4.7





dimensi disposisi terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan

Cibiru Kota Bandung” yang signifikan..









99

Tabel 4.10


Disposisi Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1582 3227 31692 131139 64215




( )( ) ( )( )

( )

( )( ) ( )( )

( ) ( )

( )( )

( )

( ) ( )( )

( ) ( )

100



individu dalam variabel ditetapkan misalnya nilai disposisi = 10 , maka nilai rata-

rata pengendalian tersebut adalah :

Y = 20,896 + ( ) (10) = 30,726

Diperkirakan nilai rata-rata disposisi adalah 30,726. Dari persamaan di

atas dapat diartikan bahwa, disposisi bertambah 1, maka nilai rata-rata


nilai disposisi ditambah 100 maka nilai pengendalian tersebut bertambah sebesar

98,3.

4.2.2.4 Pengaruh Struktur Birokrasi ( ) Terhadap Pengendalian (Y)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari struktur birokrasi ( )

terhadap pengendalian (Y) dengan hipotesis:

Ha : Terdapat pengaruh antara struktur birokrasi terhadap pengendalian


Ho : Tidak terdapat pengaruh antara struktur birokrasi terhadap

pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Cibiru

Kota Bandung.


Gambar 4.8

Paradigma Hipotesis Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Pengendalian

𝑌 𝑋

101








antara dimensi struktur birokrasi terhadap pengendalian, maka data yang

diperoleh akan diolah dengan memasukan data kedalam tabulasi kemudian

menghitung korelasi masing-masing item dalam skor total, yaitu dengan

menggunakan rumus korelasi product moment. Untuk menghitungnya diperlukan

tabel penolong (perhitungan secara lengkap terlampir).

Tabel 4.11


Struktur Birokrasi Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1590 3227 31922 131139 64438



( ) ( )

√ ( ) ] ( ) ]

( ) ( )( )

√ ( ) ( ) ] ( ) ( ) ]

√ ] ]

102

√( )( )


antara dimensi struktur birokrasi ( ) terhadap pengendalian (Y) yang dihitung

dengan koefisien korelasi adalah sebesar . Hal ini menunjukkan bahwa

hubungan antara dimensi struktur birokrasi terhadap pengendalian tersebut

bersifat positif dengan kriteria “cukup kuat”.


pengaruh struktur birokrasi terhadap pengendalian, maka digunakan rumus

koefisien determinasi sebagai berikut:


variabel pengendalian ditentukan oleh varians yang terjadi pada dimensi

struktur birokrasi . Pengertian ini sering diartikan pengaruh dimensi struktur

birokrasi terhadap variabel pengendalian = , dan sisanya 70,84%

ditemukan faktor lainnya.

103



√

( )( )

√ ( )





Daerah Penerimaan

- -1.66462 1.66462

Gambar 4.9





104

dimensi struktur birokrasi terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di

Kecamatan Cibiru Kota Bandung” yang signifikan.









Tabel 4.12


Struktur Birokrasi Terhadap Pengendalian

No X Y X2 Y2 X.Y

80 ... ... ... ... ...

Jumlah 1590 3227 31922 131139 64438




( )( ) ( )( )

( )

( )( ) ( )( )

( ) ( )

105

( )( )

( )

( ) ( )( )

( ) ( )



individu dalam variabel ditetapkan misalnya nilai struktur birokrasi = 10 , maka

nilai rata-rata pengendalian tersebut adalah:

Y = + ( ) (10) = 31,063

Diperkirakan nilai rata-rata struktur birokrasi adalah 31,063. Dari persamaan di

atas dapat diartikan bahwa, struktur birokrasi bertambah 1, maka nilai rata-rata


nilai struktur birokrasi ditambah 100 maka nilai pengendalian tersebut bertambah

sebesar 94.

106

4.2.3 Pengujian Hipotesis Penelitian Secara Simultan

4.2.3.1 Pengaruh Faktor Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3),

dan Struktur Kebijakan (X4) Terhadap Pengendalian (Y)

Dalam mencari pengaruh antara dimensi komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur kebijakan terhadap variabel pengendalian. Yaitu dengan

hipotesis sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh antara faktor komunikasi, sumber daya, disposisi

dan struktur kebijakan terhadap pengendalian alih fungsi lahan

pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara faktor komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur kebijakan terhadap pengendalian alih fungsi

lahan pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.


Gambar 4.10

Paradigma Hipotesis Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi

dan Struktur Birokrasi Terhadap Pengendalian

𝑌

𝑋

𝑋

𝑋

𝑋

107

Berikut hasil perhitungan persamaan regresi dan korelasi empat prediktor

yaitu , secara bersama sama terhadap Y maka dapat menggunakan

tabel penolong (terlampir). Dari tabel penolong tersebut diperoleh jumlah sebagai

berikut:

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Persamaan regresi untuk empat prediktor adalah:

Untuk mencari koefisien regresi dapat digunakan persamaan simultan,

sebagai berikut:

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

108

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Dengan metode skor deviasi diperoleh hasil sebagai berikut:

∑

( )

∑

( )

∑

( )

∑

( )

∑ ( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

∑ ( )( )

109

∑ ( )( )

∑ ( )( )

Hasil skor deviasi dimasukan ke dalam persamaan simultan:

( )

( )

( )

( )

Jika persamaan (1) dibagi 101,5; persamaan (2) dibagi 166,875; persamaan (3)

dibagi 117,75; dan persamaan (4) dibagi 320,75; maka diperoleh:

( )

( )

( )

( )

Jika persamaan (5) dikurangi persamaan (6); persamaan (6) dikurangi persamaan

(7)/ dan persamaan (7) dikurangi persamaan (8) maka diperoleh:

( )

( )

( )

Jika persamaan (9) dibagi 0,952; persamaan (10) dibagi -2,398; persamaan (11)

dibagi 3,098; maka diperoleh:

( )

( )

110

( )

Jika persamaan (12) dikurangi persamaan (13) dan persamaan (13) dikurangi

persamaan (14) maka diperoleh:

( )

( )

Jika persamaan (15) dibagi – 0,452; dan persamaan (16) dibagi maka:

( )

( )

Jika persamaan (17) dikurangi persamaan (18), maka diperoleh :

Jika nilai dimasuka ke dalam persamaan (18), maka diperoleh

( )

Jika nilai dimasukan ke dalam persamaan (14) maka diperoleh:

( ) ( )

111

Jika nilai , dimasukan ke dalam persamaan (8) maka diperoleh:

( ) ( ) ( )

Nilai a diperoleh dari:

( )( ) ( )( ) ( )( )

( )( )

Jadi persamaan regresi adalah:

Dari analisis regresi, koefisien regresi berturut turut diperoleh:

112

Rumus korelasi ganda 4 prediktor:

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

Koefisien determinasi ( ) ( )

Setelah itu Uji signifikansi koefisien korelasi ganda:

(

( )

( ) (

( ( ) )

( )

( )

113

Jadi harga F hitung = 17,729. Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan

F tabel. Untuk dk pembilang = 4 dan dk penyebut = 80 – 4 – 1 = 75, maka

diperoleh untuk a = 5%: Ft = 2.49 dan untuk a = 1%: Ft = 3.58.

Kesimpulan Fh > Ft baik untuk 5% ataupun 1% (17,729 > 2,49 > 3,58).

Maka koefisien korelasi yang diuji adalah signifikan, sehingga dapat diberlakukan

ke populasi.

bab iv hasil penelitian dan pembahasan bandungdigilib.uinsgd.ac.id/462/6/6_bab4.pdf · tata ruang...

Documents