bab iv implementasi fatwa dsn mui no.19/dsn- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/bab iv...

33
55 BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- MUI/IV/2001 TENTANG QARDH DI BANK WAKAF MIKRO A. Implementasi Qardh di Bank Wakaf Mikro Pesantren An- Nawawi Tanara Bank Wakaf Mikro atau BWM merupakan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif, sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha Lembaga Keungan Mikro. Dapat diberdayakan dan berkomitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren yang mukim dilingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial dan produktif serta berkomitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, sedangkan sasaran lingkungan pesantern yaitu santri, alumni santri, keluarga santri, yang mukim di lingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial produktif serta berkomitmen dalam kelompok. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren antara lain: 1. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Upload: others

Post on 19-Jan-2021

9 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

55

BAB IV

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-

MUI/IV/2001 TENTANG QARDH DI BANK WAKAF

MIKRO

A. Implementasi Qardh di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-

Nawawi Tanara

Bank Wakaf Mikro atau BWM merupakan program

pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga

keuangan mikro syariah. Dengan kriteria sasaran program yaitu

masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif,

sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha Lembaga

Keungan Mikro. Dapat diberdayakan dan berkomitmen dalam

kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren yang mukim

dilingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial dan

produktif serta berkomitmen dalam kelompok usaha masyarakat

sekitar pesantren, sedangkan sasaran lingkungan pesantern yaitu

santri, alumni santri, keluarga santri, yang mukim di lingkungan

pesantren dan memiliki usaha potensial produktif serta

berkomitmen dalam kelompok.

Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pesantren antara lain:

1. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai

prinsip syariah.

Page 2: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

56

2. Segmen pasar utama masyarakat mikro potensial produktif

disekitar pesantren.

3. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan

pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.

4. Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar sebelum

diberikan pembiayaan.

5. Nasabah diberikan pendampingan berkala mengenai

pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga

disertai pendidikan agama.

6. Imbal hasil pembiayaan 3% pertahun.

7. Pembiayaan diberikan tanpa agunan.1

Dari penjelasan Bank Wakaf Mikro dan karakteristik yang

telah di sebutkan, bahwasanya BWM tidak diperkenankan

mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus

pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai

pendampingan usaha. Hal ini berbeda dengan fungsi Bank pada

umumnya yaitu sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana

masyarakat.2 Bank Wakaf Mikro juga berbeda dengan Bank pada

umumnya yang membutuhkan agunan berupa jaminan agar

mendapatkan pinjaman, ditambah lagi pada umumnya Bank

menerapkan bunga yang cukup besar, hal ini mempersulit

pengusaha kecil untuk melakukan pinjaman. Pada Bank Wakaf

1Brosur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-

Banten 2 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, cet III, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2004), h. 3

Page 3: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

57

Mikro, nasabah bisa mendapatkan pinjaman modal minmal Rp.

1.000.000,- dan maksimal sampai dengan Rp. 3.000.000,-

dengan mudah tanpa agunan dengan biaya setara 3% pertahun

dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama.

Adapun prosedur pembiayaan di Bank Wakaf Mikro

hampir sama seperti pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

kebanyakan. Akan tetapi dalam pengajuan menjadi nasabah pada

Bank Wakaf Mikro dilakukan sangat sederhana dengan

persyaratan yang mudah. Calon nasabah atau perwakilan dari

kelompok calon nasabah bisa datang secara langsung ke Kantor

Bank Wakaf Mikro dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) setiap

anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BWM. Setelah

pihak BWM menerima persyaratan permohonan tersebut, pihak

BWM akan mengunjungi lokasi kelompok calon nasabah utuk

menentukan apakah calon nasabah itu layak untuk menerima

pembiayaan di Bank Wakaf Mikro.Perlu diketahui bahwasanya

sistem pembiayaan di Bank Wakaf Mikro menggunkan sistem

kelompok, jadi nasabah bisa mengajukan pembiayaan jika sudah

mempunyai kelompok yang akan diajukan untuk pembiayaan.

Langkah-langkah Bank Wakaf Mikro dalam menentukan

calon nasabah adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi : Kelompok sasaran yaitu pihak yang ingin

mengajukan sebagai nasabah pembiayaan (para kelompok

calon nasabah). Pihak yang bertugas mengawasi jalannya

Page 4: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

58

pengoperasian pembiayaan di Bank Wakaf Mikro disebut

supervisor. Supervisor melakukan identifikasi kelayakan

kelompok calon nasabah ke RT/RW setempat mengenai

nasabah yang akan menjadi calon peminjam, jika respon

RT/RW baik maka supervisor akan melakukan tahap

selanjutnya.

2. Sosialisasi : Setelah proses Identifikasi kelompok calon

nasabah dinyatakan layak, maka supervisor akan mengujungi

kelompok calon nasabah untuk melakukan tahapan selanjutnya

yaitu menyampaikan misi program, dan mekanisme pertemuan

untuk menjadi nasabah.

3. Uji Kelayakan : Setelah kelompok calon nasabah telah lolos

tahap identifikasi dan sosialisasi, langkah selanjutnya yaitu

menyeleksi kelayakan nasabah sesuai dengan sasaran program

yaitu nasabah adalah masyarakat mikro sekitar pesantren yang

potensial dan produktif sekitar radius 5 km dari pesantren,

masyarakat ini memiliki minat dalam usaha tapi terkendala

dengan modal. Uji kelayakan ini yaitu dengan melihat apakan

nasabah memiliki usaha yang tetap dan produktif. Dengan

melihat bahwasanya nasabaha ini benar apa tidaknya memiliki

usaha.

4. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) : Pertemuan sehari

selama 60 menit dengan agenda penjelasan kelembagaan, alur

program dan ketentuan PWK. Dalam Pra PWK nasabah

Page 5: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

59

diwajibkan hadir, karena dalam tahap ini akan menentukan

apakah nasabah layak menerima pembiayaan.

5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK): Dilaksanakan selama

lima hari berturut-turut, 60 menit sekali pertemuan, materi

standar terkait pembentukan kelompok dan penyusunan

rencana usaha. Pada PWK ini, calon nasabah diwajibkan

tepat hadir sesuai jam yang telah di tentukan tidak boleh telat

walau hanya semenit, jika salah satu orang dari kelompok

calon nasabah telat maka pengajuan pembiayaan diulang

sampai semua kelompok calon nasabah tepat waktu selama

lima hari berturut-turut. Hal ini dilakukan sesuai ikrar yang

telah disepakati oleh kelompok calon nasabah, bertujuan

sebagai disipliner dan penentu bahwa kelompok calon nasabah

ini mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat

bersama, kecuali memang nasabah tidak bisa hadir

dikarenakan sakit. Setelah kelompok calon nasabah telah

dinyatakan lolos menjalani PWK selama 5 hari berturut-turut,

maka dana tidak langsung dicairkan, akan tetapi di jeda selama

sepekan atau seminggu.

6. Halaqoh Mingguan (Halmi): Dilakukan setiap 1X (satu kali)

dalam seminggu selama 60 menit dengan rincian per 30

menit untuk pencairan dan angsuran, dan 30 menit selanjutnya

untuk pembinaan. Dalam pencairan pertama menggunakan

pola 2-2-1, selanjutnya mengikuti jangka waktu pelunasaan

masing-masing. Dalam Halmi ini, nasabah diharuskan selalu

Page 6: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

60

hadir kecuali memang sedang sakit, maka pihak BWM

memaklumi. Kehadiran pada Halmi ini menjadi penentu jika

nasabah ingin melakukan pinjaman lagi di BWM yaitu

pembiayaan Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.

Jika nasabah selalu mengikuti Halmi dan tidak ada mecet

dalam angsuran maka ini bisa menjadi pertimangan pihak

BWM untuk menyalurkan pembiayaan lagi ke nasabah

tersebut.3

Adapun, dalam menentukan apakah calon nasabah layak

mendapatkan pembiayaan atau tidak. Bank Wakaf Mikro

Pesantren An-Nawawi Tanara menggunakan penilaian unsur 5C,

sebagai berikut:

1. Character (Watak dan Kepribadian Nasabah)

Bank Wakaf Mikro akan mensurvei watak calon

nasabahnya terutama yang berhubungan dengan kemampuan

membayar calon nasabah tersebut apakah nasabah tersebut

memiliki watak atau perilaku yang baik terutama dalam hal

memenuh keawajibanya, pihak BWM akan mensurvei

melalui ketua RT/RW setempat. Hal yang mejadi

pertimbangan adalah dari segi sifat, perilaku, dan kebiasaan

yang ada pada calon nasabah tersebut.

3Magfiroh, Sepervisor Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi

Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 25 April 2019

pukul 09.00 WIB

Page 7: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

61

2. Capacity (Kemampuan Nasabah)

Karena target di BWM adalah pengusaha mikro kecil

yang produktif dalam usahanya, maka untuk mengetahui

layak atau tidaknya calon nasabah pihak BWM akan

mempertimbangkan hal-hal seperti apakah calon nasabah

tersebut memiliki usaha yang sudah berjalan 2 tahun keatas,

apakah tempatnya strategis, bahan baku mudah, dan

pemasarannya bagus.

3. Capital (Modal)

Dalam hal ini, modal utama calon nasabah adalah

memiliki aset usaha yang tetap dan produktif untuk dapat

meminjam di BWM. Sepervisor akan menilai kelayakan

nasabah tersebut sesuai prosedur. Karna sasaran dari BWM

adalah masyarakat mikro yang mempunyai usaha yang

produktif.

4. Coleteral (Jaminan Pembiayaan)

Untuk jaminan pembiayaan, di Bank Wakaf Mikro hanya

diharuskan memiliki persetujuan suami dan istri. Suami dan

istri harus bersedia ikut menandatangani dokumen perjajanjian

pembiayaan. Jika tidak memiliki suami atau istri maka

diwakilkan oleh anak pertama yang sudah memiliki KTP atau

keluarga terdekat nasabah.

5. Condition (Keadaan Ekonomi Lingkungan Usaha)

Seperti, adat istiadat, kebudayaan, dan agama mayoritas

masyarakat setempat mendukung. Jenis usaha legal menurut

Page 8: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

62

hukum dan halal menurut agama. Kondisi lingkungan

mendukung. Kondisi iklim dan cuaca mendukung. Lalu dapat

dilihat dari apakah tempat usaha tersebut memiliki lokasi yang

strategis.4

Prosedur pengajuan pembiayaan adalah cara dan tahapan

yang harus dilakukan dalam rangka pemberian pembiayaan,

setiap pemberian pembiayaan harus dibuatkan suatu perjanjian

(akad) antara pihak BWM sebagai pemberi pembiayaan dan

nasabah sebagai pemohon. Dalam perjanjian pembiayaan

dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika

kedua belah pihak sudah menyetujui hak dan kewajibannya maka

akad dan perjanjian sudah bisa diberlakukan. Perjanjian yang

telah dibuat kedua belah pihak menandakan bahwa kedua belah

pihak telah setuju dan bersedia melakukan perjanjian yang telah

dibuat. Termasuk hal nya, seperti pengenaan biaya setara 3 %

pertahun yang telah ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro.

Pengenaan biaya 3 % pertahun ini adalah biaya pengenaan

untuk akad pendamping yaitu akad ujrah/Ijarah yang merupakan

jasa atas upah mengupah tenaga manusia untuk mengambil

manfaat dengan kompensasi. Dengan menggunakan akad ujrah

seorang nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas

pelayanan berupa pembiayaan yang dilakukan BWM. Setelah itu

nasabah bisa membayar pembiayaannya kepada BWM dengan

cara mengangsur. Ketentuan angsuran yang telah disepakati pada

4Brosur Panduan di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

Serang-Banten

Page 9: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

63

awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu

pembayaran. Dengan demikian biaya ujrah ini tetap. Adapun

penetapan biaya ujrah yang telah disepakati oleh nasabah dengan

rincian sebagai berikut:

Untuk pinjaman Rp. 1.000.000,- maka terdapat 2 cara

jangka waktu dalam mengangsur:

1. Angsuran Rp. 25.000,- / minggu selama 40 minggu dengan

biaya ujrah Rp.700,- setiap mengangsur. Jadi keseluruhan

angsuran menjadi Rp. 26.000,- (Rp. 25.000,- angsuran pokok

+ Rp. 700,- biaya ujrah) dengan sisa kembalian Rp. 300,- .

2. Angsuran Rp. 50.000,- / minggu selama 20 minggu dengan

biaya ujrahdihitung tetap Rp. 700,- setiap mengangsur. Jadi

keseluruhan angsuran menjadi Rp. 51.000,- (Rp. 50.000,-

angsuran pokok + Rp. 700,- biaya ujrah) dengan sisa

kembalian Rp. 300,- .

Pengenaan biaya ujrah ini tidak bersifat wajib/harus.

Oleh karenanya maksud dari biaya 3% pertahun adalah setara

dengan Rp. 28.000 sampai dengan Rp. 30.000 dengan rincian Rp.

700,- x 40 minggu = Rp. 28.000,- dan Rp. 700,- x 20 minggu =

Rp. 18.000,- jadi tidak boleh lebih dari Rp. 30.000,- pertahun.

Jadi pengenaan biaya ijarah ini merupakan kesepakatan para

pihak yang merupakan wujud keridoan dinyatakan dalam bentuk

ijab kabul pada saat penandatanganan kontrak. Adapun dengan

sisa kembalian Rp. 300,- pihak BWM akan mengembalikan atau

meminta persetujuan kepada nasabah untuk diinfakkan.

Page 10: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

64

Pemberian infak inipun tidak bersifat wajib, jika nasabah tidak

ingin memberikan infak maka pihak BWM akan mengembalikan

sisa kembalian tersebut.

Kemudian untuk penandatanganan kontrak dilakukan

setelah kelompok calon nasabah telah dinyatakan lolos menjalani

PWK selama 5 hari berturut-turut.Untuk pencairan pembiayaan

tidak langsung dicairkan, akan tetapi dijeda selama sepekan atau

seminggusetelah selesai PWK. Adapun surat perjanjian/kontrak

akad terdapat 3lembar tandatangan yang harus dilengkapi agar

dana bisa dicairkan: Pada lembar pertama, berisikan tandatangan

ketua Halmi (Halaqoh Mingguan), ketua kelompok dan dua orang

saksi dari kelompoknya. Pada lembar kedua, berisikan

tandatangan Manajer Bank Wakaf Mikro, nasabah, saksi kesatu

petugas lapang, dan saksi kekedua ketua pengurus. Pada lembar

ketiga, kontrak akad yang berisikan tandatangan masing-masing

nasabah. Jika lembar akad ini sudah ditandatangani oleh semua

pihak yang bersangkutan, maka dana sudah bisa langsung di

cairkan kepada nasabah. Penandatanganan kontrak ini dilakukan

di tempat yang telah disetujui kedua belah pihak, biasanya

ditempat nasabah langsung dan penandatanganan kontrak

perjanjian dilakukan ketika nasabah sudah menerima dana

pencairan.

Akan tetapi, kelompok yang terdiri dari 5 orang tersebut

tidak bisa sekaligus semuanya melakukan pencairan dana

pinjaman, melainkan mengikuti pola pencairan 2-2-1 yakni pola

Page 11: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

65

pencairan bertahap : Minggu pertama, 2 orang terlebih dahulu

dari masing-masing kelompok, Minggu kedua, 2 orang lagi

setelahnya dari masing-masing kelompok, Minggu ketiga, sisa 1

orang terakhir dari masing-masing kelompok. Selanjutnya

mengikuti jangka waktu pelunasan masing-masing. Jadi dalam

mengangsur setiap kelompok tidak berbarengan.

Di Bank Wakaf Mikro, dalam pembiayaan menggunakan

pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng. Untuk

satu kelompok terdiri dari 5 orang nasabah, dan untuk tanggung

renteng minimal terdiri dari tiga kelompok berarti 15 orang

nasabah, dan maksimal terdiri lima kelompok berarti ada 20

orang nasabah. Tanggung renteng disini dimaksudkan jika

terdapat nasabah macet dalam melunasi angsuran pinjaman, maka

anggota dari kelompok tanggung renteng yang akan menalangi

terlebih dahulu angsuran nasabah tersebut dan selanjutnya

nasabah tersebut akan melunasi kepada kelompok yang telah

menalangi angsurannya.

Di BWM Pesantren An-Nawawi Tanara sendiri, untuk

menanggulangi terjadinya macet dalam angsuran (wanprestasi)

maka pihak BWM melakukan kebijakan yaitu diadakannya uang

kas yang di ambil dari setiap anggota, yang mana uang kas ini

akan digunakan jika salah satu anggota mengalami macet keredit.

Nantinya juga, uang kas ini akan dikembalikan lagi ke nasabah.

Kebijakan diadakanya uang kas ini hanya sebatas untuk mecegah

dan menanggulangi terjadinya salah satu nasabah yang macet

Page 12: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

66

dalam angsuran. Sehingga dalam hal ini Bank Wakaf Mikro

menerapkan prinsip kehati-hatian dala menjalankan

transaksinya.5

Jadi pada dasarnya di Bank Wakaf Mikro pengenaan

biaya setara 3 % pertahun tidaklah bersifat wajib/diharuskan

melainkan sesuai dengan kesanggupan nasabah. Begitupun

dengan biaya infak yang tidak bersifat wajib hanya berupa

kembalian dari keseluruhan angsuran yang disetorkan. Dalam

menanggulangi terjadinya wanprestasi, BWM menerapkan sistem

tanggung renteng.

B. Implementasi Qardh di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-

Nawai Tanara dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN

MUI/IV/200I tentang Qardh.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada

pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara

menggunakan akad qardh yaitu pinjaman uang atau modal yang

di berikan seseorang kepada pihak lain, dimana pinjaman tersebut

digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak

peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai

dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung

5Magfiroh, Sepervisor Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi

Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 25 April 2019

pukul 09.00 WIB

Page 13: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

67

rugi usaha yang dijalankanya. Pinjaman qardh tidak berbunga,

karna prinsip qardh adalah tolong menolong.6

Qardh atau hutang pituang merupakan bentuk muamalah

yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur

ta‟awun (tolong-menolong) untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Dalam ajaran Islam disebutkan ada beberapa dalil

tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk

membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau

boleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah

ayat 245:

حسنا ف يضاعفو لو أضعفافا كثرة من ذالذي ي قرض اللو ق رضا

(۵۶۲:)البقرهواللو ي قبض وي بصط واليو ت رجعون

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),

maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-

lah kamu dikembalikan.”7

Dalil tersebut, mengisyaratkan bahwa Allah Swt menyerupakan

amal shaleh dengan memberikan infak dijalan Allah berupa harta

yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang

berlipat ganda kepada orang yang meminjamkannya. Amal

6Imam Mustofa, Fiqh Muamalah.........., h. 169

7Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Jumanatul

„Ali........, h. 38

Page 14: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

68

kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat

baik dengan membantu orang yang memutuhkan dan orang yag

meminjamkanya mendapatkan gantinya sehingga menyerupai

orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang

meminjamkan (qardh), dan membolehkan bagi orang yang

diberikan qardh, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu

yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut

mengembalikan harta seperti semula.8 Sebagaimana Hadist

Rasullas SAW yang di riwayatkan Abu Hurairah:

ث نا أب و بكر ث نا أب و معا وية عن العمش،عن حد بن أب شيبة: حد

صلى اللو عليو عن أب ىري رة قال: قال رسول اللو أب صالح،

ن يا والخرة. وسلم: ر اللو عليو ف الد رعلى معسر يس من يس “Abu Bakar bin Abu Syaiban menyampaikan kepada kami dari

Abu Muawiyah, dari Al-A‟masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah bahwa Rasullah Saw bersabda: siapa yang memberi

kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan,

niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia

dan akhirat.9

8Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta:

Darul Fath, 2004), cetakan I, h. 181 9 Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Penerjemah:

Syaifuddin Zuhri, (ed.), Ensiklopedia Hadist Sunan Ibnu Majah, (Jakarta:

Almahira, 2013), h.431, untuk selanjutnya di tulis Ibnu Majah.

Page 15: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

69

Pada dasarnya hadist tersebut menunjukan bahwa qardh

merupakan perbuatan yang mulia, karena dengan melakukan

perbuatan qardh seseorang telah membantu saudaranya yang

sedang kesusahan. Janji Allah, jika seorang muslim memberi

kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan,maka

Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat.

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya

tersebut menolong saudaranya.

Di zaman sekarang ini, masalah hutang piutang masih

sangat dibutuhkan kehadirannya oleh setiap manusia, mengingat

manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri

tanpa bantuan orang lain. Seiring berkembangan zamanhutang-

piutang ini banyak yang memanfaatkannya untuk kegiatan

komersial, seperti pada lembaga-lembaga keungan baik

konvensional maupun syariah. Hal ini pun tidak terlepas pada

Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara yang dalam

pengoperasiannya menggunakan akad qardh. Bank Wakaf Mikro

sendiri, merupakan lembaga baru bentukan OJK dan masuk

dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang

pada pengoperasiaanya hanya dikhusukan untuk masyarakat

mikro sekitar pesantren yang produktif tetapi kekurangan dana

dalam menjalankan usahanya. Pada prakteknya di Bank Wakaf

Mikro yaitu terdapat pengenaanbiayaujrahsetara 3 % pertahun,

termasuk biaya 3 % dalam produk akad qardh (hutang-piutang).

Page 16: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

70

Sedangkan dalam hukum Islam, hutang piutang tidak dibolehkan

untuk mengambil manfaat karena itu termasuk riba.

Sebagimana kaidah fiqh di sebutkan:

فعة ف هو ربا قل ق رض حر من “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor)

adalah sama dengan riba”10

Permasalah ini sangat erat korelasinya dengan masalah

riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh

memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi

riba ataupun bukan. Seperti yang dikatakan Oleh Ibnu Hazm

bahwa riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam

bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar

mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit,

tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama

bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamnya. Ibnu Najm

menyebutkan kaidah bahwa keuntungan yang diambil dari

pinjaman adalah riba.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pengambilan

keuntungan yang dilalukan oleh pemberi pinjaman dan uang

pinjamannya merupakan riba. Sebab asal muasal akad pinjaman

ini disyariatkan agar dilakukan dengan cara yang baik. Maka

tidak boleh seorang pemberi pinjaman mengambil keuntungan

dari pinjamannya. Sebab tindakan ini telah menyeleweng dari

10

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih.........., h. 138

Page 17: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

71

koridor akad yang benar, menyeleweng dari prinsip kasih sayang,

dan menyeleweng dari kaidah saling memudahkan.11

Dalam Islam ada dua macam akad, yaitu akad tabarru‟

(akad sosial) dan akad mu‟awadlah (akad komersial). Hutang

piutang masuk kedalam ranah akad tabarru‟ atau akad sosial

yang oleh karena itu tidak diperkenankan seseorang untuk

mengambil keuntungan darinya. Bila akad sosial dan tolong-

menolong seperti memberi hutang disalahgunakan untuk mencari

keuntungan materi maka itulah riba.12

Hukum riba dalam Islam diharamkan karena tidak sesuai

dengan prinsip syari‟ah Islam. Allah SWT berfirman dalam surat

Al-Baqarah ayat 275:

يطان من الذين يأكلون الربا ل ي قومون إل كما ي قوم الذي ي تخبطو الش

لك المس ا قالوا بأن هم ذ وحرم الب يع اللو وأحل الربا مثل الب يع إن

ما سلف وأمره إل اللو ف لو فان ت هى ربو من موعظة جاءه فمن الربا

۲)البقره: خالدون فيها ىم النار أصحاب فأولئك عاد ومن

۵۲)

11

Abdul „Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqh Riba, Penerjemah: Abdullah

(Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 329 12

https://m.hidayahtullah.com/kajian/gaya-hidup-

muslim/read/2016/04/04/92401/enam-hal-agar-hutang-menjadi-berkah.html

diakses pada 11Juni 2019 pukul 15:27 WIB

Page 18: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

72

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

syaitan lantaran (tekanan) peyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum datang laranga); dan urusanya (terserah)

kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba). Maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di

dalamnya.”13

Ayat ini, Allah dengan tegas melarang perbuatan riba

karena memakan riba tidak tentram jiwanya seperti orang yang

kerasukan syaitan dan mereka termasuk penghui-penguni neraka

dan mereka kekal di dalamnya.

Pada setiap praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah,

baik konvensioanl maupun syariah terdapat biaya tambahan, baik

berupa biaya administrasi atau biaya operasional. Biaya

administrasi merupakan sebuah proses kerja sama antara pihak

BWM dengan nasabah, biaya administrasi timbul karena dalam

prosesnya para pihak memerlukan biaya untuk pembuatan janji.

Persoalan penetapan biaya administrasi merupakan salah

satu hal penting dalam praktik suatu lembaga keuangan syariah,

termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank Wakaf

Mikro. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai

13

Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Jumanatul „Ali

Al-Qur‟an......, h.47

Page 19: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

73

pintu belakang riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah

istilah biaya administrasi sebagai gantinya.Agar biaya

administrasi ini tidak termasuk dalam kategori “tambahan” yang

tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi,

yaitu: Pertama, biaya administrasi ini harus didasarkan pada

perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan

sebuah transaksi. Misalnya, biaya pengurusan dokumen, biaya

upah untuk survey, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar

memang benar-benar mencerminkan “nilai riil” adminitrasi yang

dilakukan. Kedua, presentase biaya administrasi ini hendaknya

tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang

diberikan, kecuali jika presentasi biaya tersebut mencerminkan

biaya riil yang dikeluarkan dalam memutuskan pembiayaan

tersebut.14

Dalam praktiknya, pengenaan biaya setara 3% pertahun di

BWM ini sudah ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

merupakan biaya ujrah (jasa atas upah). Dalam syariat Islam,

Ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan

kompensasi. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu

disebut mua‟jjir. Adapun pihak yang menyewa disebut musta‟jir.

Dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma‟jur. Sedangkan

14

Syifa Kamilatussolihah, “Praktek Ijarah (Studi di Koperasi Syariah

Bina Muamalah Ta‟awun Kota Bekasi”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH

Banten, 2017), h. 81

Page 20: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

74

jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut

ajarah atau ujrah upah.15

Ujrah ini diperuntukkan atas kuasa ketua dan anggota

baik digunakan untuk Rencana Anggara Tahunan (RAT) dan

sebagainya. Termasuk salah satunya digunakan untuk

pelaksanaan Halmi (Halaqoh Mingguan), pengambilan angsuran

ke nasabah, dan pendampingan selama menjadi nasabah. Karena

pada BWM, angsuran diambil langsung kerumah nasabah yang

dilakukan oleh tim Supervisor, jadi dalam hal ini bukan nasabah

yang menyetorkan angsuran ke BWM tetapi dari pihak BWM

yang datang langsung ke nasabah. Selain itu, di BWM setiap

minggunya diadakan pendampingan untuk nasabah seperti

pendampingan pengajian kitab kuning dan pendampingan

pelatihan wirausaha. Adapun Untuk biaya adminitrasi, di BWM

tidak memungut biaya administrasi sama sekali, hanya berupa

biaya meterai 6000 sebesar Rp. 8.000,- atau nasabah bisa

membawa sendiri materainya, yang mana materai ini untuk

penandatanganan kontrak yang di tanggung oleh nasabah. Fungsi

meterai itu sendiri, supaya akad/kontrak kuat dimata hukum.16

Berdasarkan sistem ekonomi Islam tidak mengenal biaya

operasional yang tidak jelas (riil) peruntukannya, uang

administrasi yang diberpolehkan adalah uang yang memang

15

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah......., h. 203 16

Magfiroh, Sepervisor Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi

Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 25 April 2019

pukul 09.00 WIB

Page 21: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

75

dipakai untuk kepentingan operasional bukan untuk mencari

keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan.17

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman

untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini

bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya

aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Hukum Islam

memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada

peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman

pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung

komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap

jumlah pinjaman.18

Landasan hukum dibolehkan nya ujrah adalah Firman

Allah dalam Q.S Yuusuf [12]: 7219

...... : (۲۵)يوسف

“......dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku

menjamin terhadapnya".20

17

Syifa Kamilatussolihah, “Praktek Ijarah.........., h. 81 18

Ascarya, Akad dan Produk dalam............ h. 47 19

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah......., h. 203 20

Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Jumanatul „Ali

Al-Qur‟an......, h.744

Page 22: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

76

Dan Hadist Rasullah SAW yang berbunyi:

ه، عن أب ث نا عمروبن يي جد : حد ي د المك ث ناأحد بن مم حد

قال: )ما ب عس صلى اللو عليو وسلم ىري رة رضي اللو عنو عن النب

رعى الغنم(، ف قال أصحابو: وأنت؟ ف قال: )ن عم، كنت اللو نبياإل

ة(. أرعاىا على ق راريط لىل مك

“Ahmad bin Muhammad al-Makki menyampaikan kepada

kami dari Amr bin Yahya, dari kakekny, dari Abu Hurairah

bahwa Nabi SAW bersabda: “Setiap Nabi yang diutus Allah

pasti pernah mengembala kambing.” Para sahabat bertanya,

„Engkau juga?” Nabi menjawab, “Ya, aku pernah

mengembalakan kambing orang-orang Mekah dengan upah

beberapa qirath.”21

Dari kedua ayat dan hadist diatas, pada dasarnya

menunjukan kebolehan memberikan upah dalam melakukan

pekerjaan.

Sebagaimana juga Hadist yang diriwayatkan Ibnu Maajah

bahwa Rasullah SAW bersabda:

هم قال : قال رسول عليو لو صلى اللو ال وعن ابن عمر رضي اللو عن

ر أجره ق بل أن ييف اأعطو ،وسلم قو )رواه ابن ماجو(عر الجي

21

Ibnu Majah, Penerjemah: Syaifuddin Zuhri, (ed.), Ensiklopedia

Hadist........., h.500

Page 23: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

77

“Dari Umar R.A, ia berkata bahwa Rasullah SAW bersabda:

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya

kering.”22

(H.R Ibnu Maajah)

Di BWM besaran biaya ujrah 3% pertahun adalah setara

dengan Rp. 28.000,- sampai Rp. 30.000,-.

“Pengenaan biaya ujrah ini tidak bersifat wajib atau di

haruskan kepada nasabah. Bahkan jika nasabah yang tidak

berkesempatan hadir dikarenakan alasan sakit atau ada

keperluan yang mendesak, maka nasabah tersebut tidak

dibebankan biaya ujrah. Nasabah tersebut hanya membayar

pokok berupa setoran Rp.25.000 atau Rp. 50.000,- bisa

dititipkan kepada rekan nasabah lainnya. Makanya setiap

perhitungan pertahunnya biaya 3% pertahun itu harus pas dan

tidak boleh lebih dari RP. 28.000,- sampai Rp. 30.000,-,

kurang boleh asal tidak lebih dari jumlah tersebut”.23

Pengenaan pembebanan biaya ini, sebagaimana fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-

MUI/IV/2001, yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh

a. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah

(muktarid) yang memerlukan.

22

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Targhib wa Tarhib, Penterjemah: Abu

Usamah Fatkhur Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.459 23

Magfiroh, Sepervisor Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi

Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 25 April 2019

pukul 09.00 WIB

Page 24: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

78

b. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang

di terima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana

dipandang perlu.

e. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan

(sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak

diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau

seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS

telah mamastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;

2. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh

kewajibannya.24

Dalam penetapan biaya ini, Bank Wakaf Mikro telah

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001 tetang ketentuan umum

pada point nomor 3 bahwa biaya administrasi di bebankan kepada

nasabah.

Mengenai waktu angsuran selama 20 minggu dan 40

minggu yang telah ditentukan oleh pihak BWM hal itu

merupakan Perjanjian dalam qardh yang merupakan perjanjian

pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditur)

memberikan pinjaman kepada debitur (muqtaridh) dengan

24

Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang

Qardh pada lampiran.

Page 25: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

79

ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada

waktu yang telah di perjanjikan dengan jumlah yang sama ketika

pinjaman itu diberikan (fatwa Dewan Syariah Nasional No.

19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh). Kemudian, Imam

Malik perpendapat “boleh ada syarat waktu dalam qardh dan

syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila waktu qardh telah

ditentukan, pemberi qardh (pihak BWM) tidak berhak menagih

sebelum masanya tiba.Hal ini berdasarkan berdasarkan Firman

Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 28225

...... ...... (۵۸۵:)البقره

“.......apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk

waktu yang ditentukan.....,” 26

Dan pendapat dari Ibnu Umar:

أعطي أفضل وقال ابن عمر ف القرض إل أجل: ل بأس بو، وإن

من دراهو مال يشتط. وقال عطاء وعمربن دي نار: ىوا إل أجلو ف

القرض.

“Ibnu Umar berpendapat bahwa utang dengan jangka waktu

tertentu itu diperbolehkan, walaupun utang tersebut dilunasi

25

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah......., h. 182 26

Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Jumanatul „Ali

Al-Qur‟an......, h.48

Page 26: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

80

dengan dirham yang lebih baik, selama itu tidak ditetapkan

sebagai syarat (dalam akad pinjaman).” 27

Namun dalam hal ini, fuqoha tidak membolehkannya

sebagai syarat dalam akad. Oleh karenanya apabila akad qardh

ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan

dianggap sebagai jatuh tempo. Dengan persepsi dasar bahwa

qardh adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi

pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo.

Jadi, pada dasarnya kedua belah pihak punya kebebasan dalam

akad qardh, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun

meneruskan akad.28

Mengenai tanggung renteng, yaitu jika salah satu nasabah

tidak bisa melunasi angsuran maka anggota lainya yang

menalangi angsurannya dan nasabah tersebut akan melunasi

kepada anggota yang telah membantu menalangi angsurannya.

Maka hal ini dapat dimaksudkan kedalam makna hadist Rasullah

SAW yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, bahwa ia pernah

menagih hutang seseorang, orang tersebut bersembunyi hingga

akhirnya ditemukan. Kemudian ia berkata, “Sesungguhnya aku

dalam kesulitan.” Abu Qatadah bertanya, “Demi Allah?” orang

tersebut mejawab, “Ya, demi Allah,” lalu Abu Qatadah berkata,

“Aku pernah mendengat Rasullah SAW bersabda,

27

Ibnu Majah, Penerjemah: Syaifuddin Zuhri, (ed.), Ensiklopedia

Hadist........., h.538 28

Wahbah Az-Zuhaili,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penterjemah: Abdul

Hayyie al Kattani dkk,Jilid V, (Jakarta : Gema Insani, 2011) ..... h, 377

Page 27: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

81

س عن معسر أو أن ي نجيو اللو من كرب ي وم ه من سر القيامة ف لي ن ف

يضع عنو.“Barangsiapa yang memberikan kemudahan, maka Allah

menyelamatkan dari duka kesulitan pada hari kiamat nanti.

Oleh karena itu, hendaknya ia memberi kelapangan dan

kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau

membebaskanya.”29

Sebagaimana juga Hadist Rasullah yang di riwayatkan oleh Abu

Hurairah:

ث نا أب و معا وية عن العمش، ث نا أب و بكربن أب شيبة: حد عن حد

صلى اللو عليو -قال: قال رسول اللو ىري رة عن أب ،صالح أب

ن يا والخرة ار اللو عليو ف يس رعلى معسر من يس -وسلم .لد “Abu Bakar bin Abu Syaiban menyampaikan kepada kami dari

Abu Muawiyah, dari Al-A‟masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah bahwa Rasullah Saw bersabda: siapa yang memberi

kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan,

niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia

dan akhirat.30

Kemudian para ulama sepakat bahwa persyaratan

memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya

29

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah......., h. 186 30

Ibnu Majah, Penerjemah: Syaifuddin Zuhri, (ed.), Ensiklopedia

Hadist........., h.431

Page 28: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

82

haram dan termasuk riba, baik tambahan nilai seperti

memberikan pinjaman Rp. 100.000,- dengan syarat pengembalian

Rp. 110.000,- atau tambahan kualitas seperti memberikan

pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam

bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa seperti

memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat

meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1

minggu. Karena tujuan utama qardh adalah belas kasihan dan

mengharap imbalan dari Allah, maka bila pihak kreditur memberi

persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal

transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta

akad qardh berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Setiap nilai tambah diluar

pinjaman, walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada

kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak. Dan

hukumnya haram jika diisyaratkan dalam akad”. Dan berkata

pula Ibnu Munzir, “Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang

dibuat oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman

agar memberkan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah

riba.

Lalu bagaimana dengan hadiah yang di berikan debitur

kepada kreditur sebelum hutang dilunasi? Hadiah yang diberikan

debitur kepada kreditur sebelum hutang dilunasi dan kreditur

tidak berniat memotong hutang debitur sehingg hadiah atau

Page 29: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

83

memberikan hadiah yang lain tidak di perbolehkan kecuali

sebelum transaksi qardh berjalan, mereka telah saling bertukar

hadiah. Jika sebelumnya mereka sering bertukar hadiah, maka

hadiah pada masa kredit diperbolehkan. Hal ini disebabkan agar

pemberian hadiah tidak menjadi sarana penambahan nilai

pijaman, atau sarana yang digunakan debitur agar kreditur

mengulur tempo pembayaran.31

Sebagaimana catatan dari Ibnu Qudamah,

را منو ف القدر أو فإن أق رضو مطلقا من غي شرط ف قضاه خي

فة أودو و برضهما جاز.ن الص

“Jika meminjam begitu saja tanpa adanya syarat diawal

(syarat penambah), lalu dilunasi dengan jumlah yang lebih

baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat

yang lebih baik, maka itu boleh, dengan ridha keduanya

(bukan paksaan)”. Al Mughiri 6:438.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Nasa‟i RA bahwa

Nabi SAW bersabda bahwa:

ث نا إساعيل ابن ث ناوكيع: حد ث نا أب و بكربن أب شيبة: حد حد

ه ان ، عن أبيو، عن جد إب راىيم بن عبداللو بن أب ربي عة المخزومي

نا، ثلاثي النب صلى اللو عليو وسلم استس لف منو، حي غزا حن ي

31Agus Rijal, Hutang Halal, Hutang Haram........., h. 102

Page 30: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

84

ا قدم قضاىا إياه. ث قال لو النب صلى اللو او أربعي الفا. ف لم

لف عليو وسلم ا جزاء الس : بارك اللو لك ف أىلك ومالك. إن

والمد.الوفاء

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami

dari Waki‟ dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abu

Rabi‟ah al-Makhzumi, dari ayahnya dari kakeknya bahwa

Nabi Shallahu Alaihi Wassalam pernah meminjam uang

darinya sebesar tiga puluh ataau empat puluh ribu. Ketika

telah tiba, beliau pun membayarnya. Beliau bersabda: semoga

Allah memberkahimu dan keluarga dan harta kekayaanmu.

Sungguh balasan dari pinjaman itu adalah memenuhi

pinjaman dan balasan pujian (ucapan terimakasih).”32

Dan Rasullah SAW bersabda:

د عن يي ث نا مسد ، عن سفي نا : حد ثن سلمة بن كهيل، عن حد

صلى اب سلمة، عن أب ىري رة رضي اللو عنو أن رجلا أت النب

را، قال: قال رسول اللوي ت قاضاه بع اللو عليو وسلم صلى اللو عليو ي

د إل سن أفضل من سنو، ف قال وسلم )أعطوه( ف قال : ل ن

32

Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Penerjemah:

Syaifuddin Zuhri, (ed.), Ensiklopedia Hadist Sunan Ibnu Majah, (Jakarta:

Almahira, 2013), h.432, untuk selanjutnya di tulis Ibnu Majah.

Page 31: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

85

صلى اللو عليو وسلم رسول اللو الرجل: أو ف يتن أو فاك اللو، ف قال

وه فإن من خيار الناس أحسن هم قضاء. : أعط

“Musaddad menyampaikan kapada kami dari Yahya dari

Sufyan dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Hurairah, bahwa

seseorang datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang

berupa unta, Rasullah SAW berkata (kepada sahabat),

“Berilah dia unta itu!” Mereka berkata, “Kami hanya

mendapatkan unta yang usia nya leih tua.” Orang itu berkata,

„Engkau telah memberikan hakku secara penuh. Semoga Allah

memberikan hakkmu secara penuh‟. Lalu Rasullah bersabda:

“Berikanlah unta itu kepadanya! Sungguh orang terbaik diantara manusia adalah orang yang melunasi utangnya

dengan cara yang lebih baik.”33

Maksud dari hadist tersebut bahwa pinjam meminjam itu

dibolehkan dan balasan untuk orang yang meminjamkan berupa

balasan terimakasih. Ucapan terimakasih disini bukan berupa

uang saja akan tetapi bisa juga berupa doa. Dan sebaik-baiknya

orang yang berhutang adalah dengan melunasi hutangnya dengan

cara yang baik pula. Akan tetapi ucapan terimakasih disini tidak

boleh di perjanjikan/diwajibkan melainkan secara sukalera atau

tanpa paksaan. Mengenai biaya infak atau nasabah memberikan

kelebihan setelah selesai mengangsur, pihak BWM tidak

mengharuskan/mewajibkan nasabah memberi infak atau memberi

kelebihan (sumbangan) secara sukarela.

33

Ibnu Majah, Penerjemah: Syaifuddin Zuhri, (ed.), Ensiklopedia

Hadist........., h.535

Page 32: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

86

“Dalam hal ini, sebenarnya banyak nasabah yang ingin

memberikan kelebihan (sumbangan) ke BWM, akan tetapi

guna menghindari kelebihan dari pembiayaan setara 3%

pertahun yaitu sekitar Rp. 28.000 sampai Rp. 30.000,- BWM

tidak menerima kelebihan tambahan tersebut dikhawatirkan

akan menjadi riba karena melebihi 3%. Kecuali, jika nasabah

memberikan kelebihan berupa Rp. 300,- dari kembalian

angsuran pokok yang digunakan sebagai infak.”34

Mengenai biaya tambahan dapat diberikan nasabah

kepada pihak BWM manakala tidak diperjanjikan dalam akad,

Hal ini sesuai dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia melalui

fatwanya No.19/DSN-MUI/IV/20011, tentangAl-Qardh.35

C. Aplikasi Qardh dalam Lembaga Perbankan

Dalam Lembaga Perbankan, akad qardh biasanya diterapkan

sebagai berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti

loyalitas dan bonafiditasnya yang membuthkan dana talangan

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan

mengembalikan secepetnya sejumlah uang yang dipinjamnya

itu.

34

Magfiroh, Sepervisor Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi

Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 25 April 2019

pukul 09.00 WIB 35

Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang

Qardh pada lampiran.

Page 33: BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN- …repository.uinbanten.ac.id/4810/6/BAB IV IMPLEMENTASI... · 2019. 12. 11. · IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG

87

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat,

sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya

tersimpan dalam bentuk deposito. Atau pinjaman qardh

biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai

fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami oven

draft. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket

pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

c. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat

kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema

khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh

al-hasan.36

36

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta:

Kencana, 2012), h.336