bab iv negara & konstitusi
TRANSCRIPT
BAB IV NEGARA & KONSTITUSIA. Pengertian Negara
Di Indonesia istilah negara berasal dr. Bahasa Sanskerta Nagara atau Nagari berarti kota. Sekitar abab ke-5 sudah dipakai/ dikenal di Indonesia sejak kerajaan Tarumanega-ra di Jawa Barat. Istilah nagara juga dipakai sebagaipenamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yg ditulis Mpu Prapanca.
1.Pengertian Negara menurut ahli dalam negeri:
a. Prof Djokosoetono, SH; negara adl suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia2 yg berada dibawah pemerintahan yg sama.
b. Senarko, Negara adl suatu organisasi masyarakat yg memiliki daerah tertentu, tempat kekuasaan negara berlaku sepenuhnya severeign (kedaulatan).
c.M. Solly Lubis, SH; negara adl. suatu bentuk pergaulan
manusia atau suatu komunitas. Negara itu memiliki
syarat2 tertentu, yi. daerah tertentu, rakyat tertentu,
dan memiliki pemerintahan.
2. Pengertian Negara menurut ahli Mancanegara al:
a. Plato, negara adl manusia dlm ukuran besar yg senantia-
sa maju dan berevolusi.
b. Aristoteles; Negara adl. perkumpulan dari keluarga dan
desa untuk meraih kehidupan yg sebaik2nya.
c. JHA Logeman; negara adl organisasi kemasyara-
katan dg kekuasaannya bertujuan utk mengatur dan
menye-lenggarakan suatu masyarakat.
B. Sifat, Fungsi dan Unsur Negara
1. Menurut Miriam Budiardjo, dlm bukunya Dasar2
Ilmu Politik, mengatakan ada 3 sifat negara yi:
a. Sifat memaksa, berarti mempunyai kekuasaan
fisik secara legal.
Untuk melaksanaan pemaksaan melalui
tentara, politik, dan alat penegak hk lainnya.
Tujuannya spy semua peraturan per-UU-an
ditaati hingga hingga keamanan dan
ketertiban dlm suatu negara tercapai. Yang tdk
taat diberi sanksi penjara atau denda.
b. Sifat Monopoli, utk menetapkan tujuan
bersama masyarakat. Aliran kepercayaan
dan partai politik dilarang disebarluaskan, krn
bertentangan dg tujuan negara dan
masyarakat.
c. Sifat mencakup semua, semua peraturan per-
UU-an berlaku utk semua org tanpa kecuali.
Tidak ada yang kebal hukum. Ini ptg untuk
menjaga kewibawaan hk dan tujuan negara.
2 Fungsi Negara; tiap negara mempunyai tujuan
nasional yang berbeda2 tapi tujuan akhirnya sama
yaitu mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Antara tujuan negara dg fungsi negara terdapat
hubungan yang erat. adl cita2 yg hendak dicapai
negara, sedang fungsi negara adl. peranan negara
untuk mewujudkan cita-cita tersebu.
Macam2 fungsi negara adl. Sbb:.
Fungsi negara adl peranan negara utk
mewujudkan cita2 tsb. Jenis2nya adalah:
Fungsi kekuasaan negara dalam teori kenegaraan menurut para ahli sebagai berikut :
A. Trias Politika (dikemukakan oleh Montesquiueu)
1) Fungsi legislatif (membuat UU)
2) Fungsi eksekutif (melaksanakan UU)
3) Fungsi yudikatif (mengadili pelanggaran UU)
Maksud pemisahan fungsi tsb adl sbb:
a. Agar kekuasaan pemerintah tdk terpusat pd satu tangan saja.
b.Utk mencegah tindakan sewenang2.
c.Utk san berpolitik.
a. Fungsi Keamanan & Ketertiban, negara memiliki
fungsi keamanan & ketertiban yg mengandung
maksud bhw negara menjaga keamanan &
ketentraman dlm masyarakat, serta mencegah
bentrokan antar kelompok/ antar pribadi/individu.
a. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
: Fungsi ini sangat penting, yakni mewujudkan
kesejahte-raan dan kemakmuran rakyat yg pd
hakikatnya meru-pakan tujuan negara itu sendiri.
c. Fungsi pertahanan; hal ini mengandung
maksud bahwa negara berfungsi utk menjaga
kemungkinan serangan dari luar. Oleh karena
itu, negara perlu memiliki alat-alat
pertahanan yang kuat dan canggih.
B. Teori dari John Locke
1) Fungsi legislatif (membuat peraturan)
2) Fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan
& mengadili perkara)
3) Fungsi federatif (mengurusi hubungan luar
negeri)
C. Teori Caturprja (dikemukakan oleh Van
Vollenho-ven) ini terbagi dalam empat fungsi
pokok :
1. Regelling (fungsi perundang-undangan)
2. Bestuur (fungsi pemerintahan)
3. Rechtspraak (fungsi kehakiman/mengadili)
4. Politie (fungsi kepolisian/ketertiban &
keamanan).
D. Teori Dwipraja, dikemukakan oleh Goodnow, teori
ini terbagi menjadi dua fungsi negara sbb :
1. Policy making (fungsi pembentukan haluan negara)
2. Policy executing (fungsi pelaksanaannya dalam mencapai policy making).
Indonesia menggunakan Trias Politika, dlm arti pembagian (distribution of power), bukan pemisahan kekuasaan
(separation of power) sbb:
a. Presiden (eksekutif) mengajukan RUU ke DPR & RAPBN
b. Presiden (eksekutif) memberi grasi & rehabilitasi dg pertimbangan MA (Yudikatif).
c. Presiden (eksekutif) memberi amnesti & abolisi (Yudikatif) dg pertimbangan DPR (legislatif).
d. Presiden (eksekutif) menyatakan perang dg persetujuan DPR (legislatif).
KONSTITUSI NEGARA1. Pengertian
Konstitusi mempunyai 2 arti yaitu:
a. Arti Luas, konstitusi merupakan keseluruhan dr ketentuan2 dasar atau hk dasar. Ini meliputi hk tertulis dan tidak terulis.
b.Pengertian sempit konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yi suatu dokumen lengkap mengenai peraturan2 dasar negara.
Bbrp pengertian konstitusi menurut para ahli al:
LJ Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis
b. K.C. Wheare, konstitusi sbg keseluruhan sistem keta-
tanegaraan dr suatu negara, berupa kum pulan pera-
turan yg membentuk, mengatur, atau memerintah dlm
pemerintahan suatu negara.
c. Prof Prajudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sbb:
1) konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk
sejarah dan proses perjuangan bgs ybs.
2) Konstitusi suatu negara adl rumusan dr filsafat,
cita2, kehendak,& perjuangan bgs Indonesia.
3) Konstitusi adl cermin dr jiwa, jalan pikiran,
menalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
2. Kedudukan Konstitusi
Konstitusi merupakan barometer kehidupan berbangsadan bernegara yang satu dengan bukti sejarah perjua-ngan pendahulu.
Konstitusi juga merupakan ide2 dasar yg digaris-kan oleh the founding fathers serta memberi arah kpd
generasi penerus bgs dlm menemudikan negara yg mrk pimpin.
Konstitusi & konstitusionalisme zaman skrg adl kenisca-yaan bagi tiap negara modern. Basis pokoknya adl kesepakatan umum/konsensus antara mayoritas rak-yat mengenai pranata yg ideal berkenaan dg negara. Jika kesepakatan runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara ybs.
Jimly Asshiddiqie (2010)mengutip pendpt William Andrews mengatakan konsensus yg menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pd umumnya bersandar pd 3 elemen kesepakatan
(consensus), yaitu:
a. Kesepakatan I, berkenaan dengan tujuan dan cita2 bersama, biasa disebut filsafat kenegaraan (staatsidee).
Fungsinya sbg filosofische grondslag dan common platform atau kalimatun sawu diantara sesama Warga masyarakat dlm konterks kehidupan bernegara.
b. Kesepakatan ke-2, basis pemerintahan didasarkan atas aturan hk dan konstitusi. Kesepakan menyang-kut dasar2 kehidupan penyelenggaraan bernegara, haruslah dg rule of the game yg ditentukan secara bersama. Untuk ini prinsipnya the rule of law, hukum dipandang sebagai satu kesatuan yg sistematis yg puncaknya UUD tertulis dan tidak (Konvensi).
c. Kesepakatan ke-3, terkait dg 1 bangunan organ negara & prosedur yg mengatur kekuasaannya (2) hubungan antar organ negara (3) hubungan antar organ negara dg WN. Berdasarkan hal ini dirumus-kan keinginan bersama dlm instutisi negara & meka-nisme ketatanegaraan yg hendak dikembangkan.
Konstitusi tiap negara berbeda, baik tujuan, isi dan ben-
tuknya, tapi umunya mempunyai kedudukan formal yg
sama sbg hk dasar & hk tertinggi.
a. Konstitusi sebagai hk dasar, & sumber kekuasaan tiap
lembaga negara Konstitusi juga mengatur
kekuaasaan badan legislatif. UUD dasar dan sumber
bagi isi atauran hukum dibawahnya,
b. Konstitusi sebagai hukum tertinggi , lazim disebut sbg
hukum tertinggi. Secara hierarkis mempunyai
kedudukan lebih tinggi (superior)terhadap aturan
yang lainnya, dan pembentuk UU harus sesuai atau
tidak boleh bertentangan dengan UUD.
3. Isi, tujuan, & fungsi Konstitusi negara:
Isi konstitusi RI diatur dlm UUD’45 al:
a. Hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dlm negara & identitas2 negara,
b.Yg menyangkut lembaga negara, hubungan antar lembaga, fungsi, tugas, hak dan wewenangnya.
c.Menyangkut hubungan antar negara dg WN, yaitu hak dan kewajiban terhadap warganya dan Warga Negara kepada negara juga HAM.
d. Konsepsi atau cita negara dlm berbagai bdg, mis.bdg pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosisal, dan pertahanan
e. Hal mengenai perubahan UUD,
f. Ketentuan2 peralihan atau ketentuan transisi.
Konstitusi suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah & menjamin hak2 WN.
Secara ringkas memiliki 3 tujuan yaitu:
1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan thdp kekuasaan politik.
2. Melepaskan kontrol kekuasaan dr penguasa diri, &
3. Memberi batasan bagi penguasa dlm menjlnkan kekuasaannya
Konstitusi negara menamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Konstitusi negara memiliki fungsi2 sbb:
a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara,
b. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara,
c. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dg warga negara,
d. Fungsi pemberi atu sumber legitimasi thdp kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara.
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dr
sumber kekuasaan yg asli (dlm demokrasi adl rakyat)
kpd organ negara.
f. Fungsi simbolik, yi sbg sarana pemersatu symbol of
unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan
kebangsaan (identity of nation), sebagai center of
ceremony.
g. Fungsi sbg sarana pengendalian masyarakat (social
control) baik dlm arti sempit, yaitu bidang politik dan
arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.
h. Fungsi negara sebagai sarana perekayasaharuan
masyarakat (social engineering atau social reform) .
UUD’ 45 SBG KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
Konstitusi RI UUD’45 disahkan Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tgl 18-8-45 berita RI No. 7 tahun 1945 tlh diadendum, skr kita sdh memiliki 5 naskah resmi UUD’45 yi.
1. UUD’45 yg ditetapkan tgl. 18-8-45, berlaku kembali dg Dekrit Presiden 5-7-59 dikukuhkan secara aklamasi tgl 22-7-59. LN. No. 75 th 59.
2. Naskah perubahan I UUD’45 hasil SU MPR th ‘99
3. Naskah perubahan II UUD’45 hasil SU MPR th ‘00
4. Naskah perubahan ke 3 UUD’45 hasil SU 2001, &
5. Naskah perubahan ke 4 UUD 45 hasil SU 2002.
Dlm tata urutan per-UUan UUD’45 klp Staats-grundgesetz atau aturan dasar dibawah
Pancasila sbg Grundnorm atau Norma Dasar.
Sidang I PPKI tgl 18-8-45 menghasilkan 3 putusan al:
a. Mengesahkan rancangan pembukaan hk dasar negara & hk dasar sbbg UUD NKRI,
b.Memilih Ir. Soekarno & Drs Moh. Hatta sbg Presiden & Wapres, &
c.Membentuk sebuah komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) utk membantu Presiden.
BEBERAPA PERUBAHAN TERSEBUT AL:
a. Istilah hk dasar diganti menjadi UUD.
b. Kata mukadimah, diganti menjadi pembukaan,
c. Dalam suatu hukum menjadi dalam suatu UUD,
d.Diadakannya ketentuan ttg perulmnya tdk ada.
Penetapan UUD’45 sbg konstitusi oleh PPKI
dilakukan 2 tahap, yaitu :
a. Pengesahan Pembukaan UUD atas 4 alinea,
b. Pengesahan batang tubuhUUD’45 , 37 ps, 4 psl
aturan peralihan, & 2 aturan tambahan.
Konstitusi RIS berlaku sejak 27-12-49 s/d 17-8-50
meliputi:
a. Mukadimah yg terdiri dr 4 alinea,
b. Bagian tubuh tubuh yg terdiri dr 6 b197 ps, &
lampiran.
Bbrp ketentuan pokok dlm UUD RIS 1949 al:
a. Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk
pemerintahan adalah republik, dan
b. Sistem pemerintahan adl parlementer, dimana
kepala t oleh seorang Perdana Menteri.
Perdana Menteri RIS saat itu adl. Moh. Hatta.
UUDS 1950 pengganti UUSRIS 1949 teridri atas:
a. Mukadimah terdiri dr 4 alinea, dan
b. Batang tubuh terdiri dr 6 bab dan 146 pasal.
Isi pokok yg diatur dlm UUDS 1950 al:
a. Bentuk negara kesatuan dan bentuk
pemerintahan republik,
b. Sistem pemerintahan adalah parlementer
menurut UUDS 1950,
c. Adanya badan Konstituante yang akan
menyusun UUD tetap sbg penganti UUDS 1950.
Dekrit Presiden 5 Juli1959 isinya sbb:
a. Menetapkan pembubaran Konstituante
b. Menetapkan UD 45 & tdk berlakunya UUDS 1950
c. Pembentukan MPRS dan DPAS.
UUD 1945 berlaku 5-7-59 s/d 1999. UUD’45 ini
berlaku dua masa pemerintahan yaitu:
a. Masa pemerintahan Presiden Soekarno dari
tahun 1959 s/d 1966, dan
b. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dari
tahun 1966 s/d 1998.