bab iv - ro-organisasi.jatimprov.go.id iv renstra... · dan penyusunan dokumen yang terintegrasi...
TRANSCRIPT
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 55
BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap
ketiga yang berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat
Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima
tahapan periodesasi. Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutanpembangunan tahap
pertama dan kedua. Dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan
yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain
and change) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera, maka Visi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu, “Jawa Timur Lebih
Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”.Dari
visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahmempunyai 5 (lima) Misi
Utama. Dari 5 (lima) Misi Utama tersebut, Biro Organisasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama Nomor 4 yaitu “Meningkatkan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”.Misi ini untuk mewujudkan
peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata
pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme
pelayanan publik.
Dalam rangka mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
periode pembangunan jangka menengah tahap ketiga yakni 2014-2019, Biro
Organisasimerumuskan tujuan yakni “TerwujudnyaPerangkat Daerah yang
Akuntabel, Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima”
Pencapaian tujuan TerwujudnyaPerangkat Daerah yang Akuntabel,
Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima, ditandai atau diukur
dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur” dan “Prosentase
perangkat daerah dengan hasil SKM minimal berkategori Baik”. Tujuan tersebut
merupakan hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam jangkawaktu 3 sampai
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 56
5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangkamencapai visi misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa TImur. Oleh karena
jangka waktu capaiannya yanglebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka
terhadap tujuan-tujuan tersebut perludijabarkan lagi kedalam capaian yang
jangka waktunya lebih pendek lagi – dalamhal ini capaian per tahun. Dengan
demikian, penetapan tujuan perlu dirinci kedalam sasaran-sasaran yang jangka
waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.
Tujuan Biro Organisasi diatas dijabarkanpada sasaran-sasaran dalam
jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan
diimplementasikan hingga akhir periode tahun 2019. Adapun sasaran tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan;
b. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
c. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja;
dan
d. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
menuju pelayanan prima.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 57
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Organisasi
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 100 100
- -
2. Mewujudkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran didukung dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur
1) Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
% kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan ukuran
100 100 100 - -
2) Meningkatnya kesesuaian kompetensi Aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda. Prov. Jatim
% Komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./Kota dan SKPD Provinsi Jawa Timur
20 35 50
- -
3. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Tatalaksana Pemerintahan yang efektif, efesien dan terukur menuju pelayanan publik yang prima
1) Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik
a. % Kab./Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan sesuai ketentuan
100 100 100
- -
b. % Kab./Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan melaksanakan Pelayanan Prima
48,35 58,75 69,82 - -
2) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
a. % SAKIP Kab./Kota Jawa Timur yang berpredikat A (sangat baik)
60 70 80 - -
b. % SAKIP SKPD Provinsi Jawa Timur yang berpredikat A (sangat baik)
30 50 70 - -
c. % SKPD Provinsi dan SKPD Kab./Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)
10 20 30 - -
4. Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional,
Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat
a. % perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang
- - - 100 100
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 58
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
efektif dan efisien menuju pelayanan prima
ukuran kelembagaannya yang tepat fungsi
b. % perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang kelembagaannya yang tepat ukuran
- - - 100 100
c. Prosentase perangkat daerah yang menggunakan analisis jabatan sebagai dasar penataan pegawai
- - - 38,29 42,55
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
a. % kabupaten/kota jatim dengan predikat AKIP minimal BB
- - - 44,73 52,63
b. % Perangkat Daerah Provinsi Jatim dengan predikat AKIP minimal A
- - - 60 100
Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima
a. % Unit Kerja Pemerintahan yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan - Perangkat Daerah - Kabupaten/Kota
- - -
93
b. % Unit Kerja Pemerintahan yang
menerapkan standarisasi pelayanan sesuai dengan ketentuan - Perangkat Daerah - Kabupaten/Kota
- - -
74
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 59
IV.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Tabel. 4.2 Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumenpenyelenggaraan pemerintahan
Faktor
Eksternal Faktor Internal
Peluang : 1. Peraturan perundangan
yang mengatur tentang penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan;
2. Sanksi yang jelas terhadap keterlambatan penyusunan dokumen.
Tantangan: 1. Kurangnya
pengawasan terhadap ketentuan penyusunan dokumen;
2. Kurangnya sosialisasi akan urgensi penyusunan dokumen.
Kekuatan : 1. Komitmen pimpinan; 2. Ketersediaan data
pendukung penyusunan dokumen.
Alternatif Strategi : 1. Dengan adanya
peraturan perundangan serta komitmen pimpinan mendukung penyusunan dokumen sesuai kriteria dan tepat waktu;
2. Ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen menghindarkan kemungkinan terjadinya keterlambatan dan terkena sanksi.
Alternatif Strategi : 1. Melakukan
pengawasan internal terhadap penyusunan dokumen-dokumen;
2. Memperbanyak referensi tentang penyusunan dokumen.
Kelemahan : 1. Kurangnya SDM yang
memiliki kompetensi; 2. Mekanisme
pengumpulan data dan penyusunan dokumen masih perlu ditingkatkan.
Alternatif Strategi : 1. Menyusun SOP terkait
penyusunan dokumen; 2. Menyusun SOP terkait
mekanisme pengumpulan data.
Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan
kompetensi SDM serta mengikutsertakan SDM pada sosialisasi mengenai penyusunan dokumen;
2. Membuat mekanisme pengumpulan data dan penyusunan dokumen yang terintegrasi dan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen yang terkait.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 60
Tabel. 4.3 Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujud kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang : 1. Peraturan perundangan
yang mengatur tentang kelembagaan;
2. Komitmen dari SKPD dan Kabupaten/Kota terkait penataan kelembagaan;
3. Sejalan dengan Program Pemerintah pusat;
4. Keterkaitan dengan ketentuan terbaru dibidang Sumber Daya Aparatur;
Tantangan: 1. Ketidakselarasan antara satu
perundangan dengan perundangan lainnya;
2. Tidak ada sanksi tegas atas ketidaksesuaian penataan kelembagaan yang dilakukan SKPD atau Kabupaten/Kota.
3. Belum semua Pimpinan/ Pejabat Kab./ Kota, SKPD dan UPT Provinsi konsisten untuk berkomitmen untuk melakukan menejemen penempatan pegawai
4. Kualifikasi Pejabat di Kab./ Kota, SKPD dan UPT Provinsi masih kurang;
Kekuatan : 1. Komitmen pimpinan
dalam mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
2. Kesiapan data dan informasi pendukung dalam melakukan penataan kelembagaan.
3. Ketersediaan data dan informasi pendukung tentang petunjuk pelaksanaan program kegiatan;
Alternatif Strategi : 1. Adanya peraturan
perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
2. Komitmen dari pimpinan dan SKPD memudahkan dalam pelaksanaan penataan kelembagaan;
3. Data dan informasi yang dimiliki agar diselaraskan dengan peraturan perundangan yang ada sehingga semakin mendukung pelaksanaan peraturan perundangan;
4. Dengan adanya komitmen SKPD pengumpulan data dapat dilakukan lebih baik untuk mendukung penataan kelembagaan.
5. Melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Anjab, ABK, dan Evaluasi Jabatan.
Alternatif Strategi : 1. Perlunya kesepakatan di
tingkat pembuat kebijakan internal dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak tersinkronisasi satu sama lain;
2. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah pusat guna menetapkan sanksi bagi Perangkat Daerah atau Kab/Kota yang tidak melakukan penataan sesuai ketentuan.
3. komitmen untuk mewujudkan menemenen penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerjanya serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 61
pusat guna menetapkan sanksi bagi Perangkat Daerah atau Kab/Kota yang tidak melakukan penataan kepegawaian sesuai ketentuan.
Kelemahan : 1. Kurangnya SDM yang
memiliki kompetensi pendukung untuk melakukan analisis dan evaluasi organisasi;
2. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh dan tersistem.
3. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan data serta informasi hasil monitoring dan evaluasi.
Alternatif Strategi : 1. Perlunya peningkatan
pemahaman atas peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat melakukan analisis dan evaluasi SKPD secara proporsional;
2. Perlunya menciptakan sistem evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terkait organisasi dan tata kerja SKPD termasuk UPT yang ada di bawahnya.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan hasil kerja sesuai dengan ketentuan terbaru.
Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi
SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan sehingga dapat menyiasati ketidakselarasan antara satu perundangan dengan perundangan lainnya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan secara mendalam dan menyeluruh sehingga dapat memberikan masukan guna menentukan sanksi.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan hasil penyusunan Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 62
Tabel. 4.4 Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima
Faktor
Eksternal Faktor Internal
Peluang : 1. Sudah adanya peraturan
perundangan yang mengatur tentang SOP;
2. Seluruh SKPD sudah melaksanakan ketentuan tata naskah dinas dan pakaian dinas;
3. Sudah adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik dan IKM;
4. Kesadaran dan komitmen yang tinggi dari SKPD dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencapai kepuasan masyarakat.
Tantangan: 1. Belum seluruh SKPD dan
Kabupaten/Kota memiliki SOP;
2. Kurangnya pemahaman SKPD dan Kabupaten/Kota terhadap pengkajian, penyempurnaan dan evaluasi pelaksanaan SOP.
3. Belum seluruh SKPD memiliki UPP, SPP dan SPM;
4. Belum seluruh Kabupaten/Kota menyusun SPP dan SPM;
5. Sebagian besar SKPD Provinsi belum melakukan inovasi pelayanan publik.
Kekuatan : 1. Adanya komitmen
pimpinan dalam mewujudkan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efsien;
2. Adanya kesiapan data dan informasi pendukung bidang ketatalaksanaan pemerintahan.
3. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima;
4. Telah tersusunnya kriteria penilaian UPP dan inovasi pelayanan publik;
5. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota.
Alternatif Strategi : 1. Adanya peraturan
perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
2. Komitmen dari pimpinan dan SKPD/Kabupaten/ Kota memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;
3. Data dan informasi yang dimiliki agar diselaraskan dengan peraturan perundangan yang ada sehingga semakin mendukung pelaksanaan peraturan perundangan;
4. Kesiapan dari SKPD dan Kab/Kota dalam melaksanakan peraturan memudahkan dalam pencapaian sasaran.
Alternatif Strategi : 1. Adanya himbauan dari
pimpinan dan informasi serta data terkait penyusunan SOP di lingkungan SKPD dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi SKPD dan Kabupaten/Kota untuk segera menyusun SOP;
2. Perlunya dilakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman akan pentingnya SOP serta mekanisme evaluasi penyempurnaannya.
3. Adanya himbauan dari pimpinan terkait penyusunan SPP dan SPM di lingkungan SKPD Provinsi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi SKPD untuk segera menyusun SPP dan SPM;
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 63
5. Adanya peraturan perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
6. Komitmen dari pimpinan dan SKPD memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;
7. Komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin baik semakin mendukung pelaksanaan peraturan perundangan secara optimal;
8. Komitmen serta komunikasi yang baik antar pemerintah daerah menjadi strategi yang baik guna menciptakan inovasi pelayanan publik.
4. Adanya kriteria penilaian UPP dan inovasi pelayanan publik memudahkan bagi SKPD untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dipenuhi tidak hanya sebagai pemenuhan penilaian namun juga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kelemahan : 1. Keterbatasan SDM dalam
melakukan fasilitasi SOP sesuai ketentuan berlaku;
2. Belum adanya pedoman dasar dalam melakukan fasilitasi SOP bagi SKPD.
3. Keterbatasan SDM dalam melakukan penilaian UPP dan inovasi pelayanan publik;
4. Pembagian tugas belum dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan.
Alternatif Strategi : 1. Perlunya peningkatan
pemahaman bagi SDM agar dapat melakukan pendampingan SOP secara maksimal;
2. Perlunya menyusun pedoman untuk melakukan fasilitasi yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Perlunya peningkatan pemahaman bagi SDM agar dapat melakukan pendampingan dan penialian secara maksimal;
4. Melakukan pembagian tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi
SDM dalam melakukan pendampingan serta meningkatkan pemahaman bagi SKPD dan Kabupaten/Kota akan pentingnya SOP;
2. Penyusunan pedoman dasar pendampingan selain mencakup kriteria pemenuhan juga harus mencakup evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaannya.
3. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pendampingan sehingga meningkatkan motivasi SKPD untuk membentuk UPP, SPP dan SPM;
4. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 64
Tabel. 4.5 Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Faktor
Eksternal
Faktor Internal
Peluang : 1. Sudah adanya peraturan
perundangan sebagai dasar hukum;
2. Besarnya dukungan dari kepala daerah yang didukung komitmen dari sebagian SKPD dan Kabupaten/Kota akan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Tingginya keikutsertaan SKPD dan Kab/Kota pada acara Gelar Budaya Kerja yang diselenggarakan.
Tantangan: 1. Sebagian SKPD dan
Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Sistem AKIP secara menyeluruh;
2. Belum terciptanya budaya kerja yang mengakar di instansi pemerintah sehingga sebagian KBK yang dibentuk baru sebatas pemenuhan untuk keikutsertaan lomba/gelar.
Kekuatan : 1. Adanya komitmen
pimpinan dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah;
2. Telah tersusunnya pedoman dalam melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maupun penilaian KBK;
3. Telah tersusunnya Tim SAKIP internal serta tim evaluasi SAKIP di lingkungan Pemprov Jatim.
Alternatif Strategi : 1. Adanya peraturan
perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
2. Komitmen dari pimpinan dan SKPD/Kabupaten/ Kota memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;
3. Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan evaluasi maupun penilaian serta tingginya keikutsertaan SKPD dan Kab/Kota dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan memungkinkan untuk meningkatkan standar penilaian sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kinerja dari SKPD dan Kab/Kota
Alternatif Strategi : 1. Perlunya himbauan dari
pimpinan dengan didukung sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga meningkatkan pemahaman terhadap SAKIP di lingkungan Prov. Jawa Timur;
2. Adanya pedoman penilaian KBK mendukung pemenuhan kriteria yang harus dipenuhi SKPD dan Kabupaten/Kota, selain itu dukungan pimpinan untuk menciptakan budaya kerja yang mengakar dalam organisasi sehingga tidak hanya bersifat pemenuhan saja.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 65
Kelemahan : 1. Tingkat pemahaman
SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan;
2. Belum terciptanya budaya kerja yang baik dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan
pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta kebijakan dari kepala daerah;
2. Menciptakan budaya kerja yang baik di intern organisasi sebagai upaya meningkatkan peran serta SKPD dan Kabupaten/Kota pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.
Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan
kompetensi SDM dalam melakukan pendampingan serta meningkatkan pemahaman bagi SKPD dan Kabupaten/Kota akan pentingnya menciptakan SAKIP yang menyeluruh;
2. Menerapkan budaya kerja yang baik di intern organisasi sebagai contoh bagi instansi lain.
Berdasarkan analisa di atas, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan dalam
rangka mencapai sasaran pada akhir periode Renstra. Strategi adalah cara mencapai
tujuan dan sasaran. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people
centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based
development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program
pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.
Dalam membuat kebijakan dan program mengacu pada tujuan, sasaran, dan
strategi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.
Adapun Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timurdalam rangka meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 66
Tabel 4.6 Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi saat periode Renstra 2014 s.d 2017.
NO. TUJUAN SASARAN Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Mewujudkan tertib administrasi
dokumen
penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya ketepatan waktu
penyelesaian
dokumen penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatkan pemahaman SDM dalam penyusunan
dokumen penyelenggaraan
pemerintahan sehingga mengurangi kemungkinan
keterlambatan
Mengikutsertakan SDM dalam bimbingan teknis atau rakor
terkait penyusunan dokumen
penyelenggaraan pemerintahan
2. Mewujudkan Kelembagaan
yang tepat fungsi dan tepat ukuran
didukung dengan peningkatan
kompetensi
Sumber Daya Aparatur.
1) Terwujudnya kelembagaan yang
tepat fungsi dan tepat ukuran
Menata kelembagaan perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta
pembinaan maupun Pengendalian perangkat
daerah Kabupaten/kota serta
meningkatkan Kesesuaian Kompetensi Sumberdaya
Aparatur pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur serta
meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.
a. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada SKPD
Provinsi dan Kab./Kota untuk menciptakan
Kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
serta meningkatkan
kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam
rangka efisiensi/efektivitas penyelenggaraan urusan
yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kab./Kota
secara profesional serta akuntabel ;
b. Penyusunan Analisis
Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan
pegawai pada masing-masing kelas jabatan yang
diukur melalui Analisa Beban Kerja dengan
diselaraskan sesuai
Standar Kompetensi yang dibutuhkan serta
melaksanakan survei IKM PNS di lingkungan Setda.
2) Meningkatnya
kesesuaian kompetensi
Aparatur dengan
jabatan disertai peningkatan mutu
pelayanan kepegawaian di
lingkungan Setda. Prov. Jatim
3. Mewujudkan
Akuntabilitas Pemerintahan
melalui Tatalaksana
Pemerintahan
yang efektif, efesien dan
terukur menuju pelayanan publik
yang prima
1) Meningkatnya
ketatalaksanaan pemerintah yang
efektif dan efisien menuju
optimalisasi
pelayanan publik
Menciptakan tata hubungan
kerja yang baik antar Pemerintah Daerah dan
meningkatkan penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme
pelaksanaan kegiatan serta
mendorong tercapainya program pelayanan publik
yang sesuai harapan masyarakat di seluruh wilayah
Jawa Timur.
a. Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP) baik di setiap SKPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
maupun Kab/Kota;
b. peningkatan inovasi pelayanan publik secara
lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih
terjangkau.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 67
NO. TUJUAN SASARAN Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5)
2) Meningkatnya Akuntabilitas
Pemerintahan
disertai perubahan budaya kerja
Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (AKIP) di setiap
SKPD Provinsi Jawa Timur.
Peningkatan pemberian asistensi maupun evaluasi
terhadap sistim Akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun
pada masing-masing SKPD serta melakukan pendam-
pingan terkait budaya kerja.
Tabel 4.7 Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi saat implementasi periode Renstra 2018 s.d 2019.
NO. TUJUAN SASARAN Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Mewujudkan tertib
administrasi
dokumen penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya
ketepatan waktu
penyelesaian dokumen
penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan pemahaman
SDM dalam penyusunan
dokumen penyelenggaraan pemerintahan sehingga
mengurangi kemungkinan keterlambatan
Mengikutsertakan SDM
dalam bimbingan teknis atau
rakor terkait penyusunan dokumen penyelenggaraan
pemerintahan
2.
Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional, efektif dan efisien menuju pelayanan prima
a. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Memperkuat peran Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat di
daerah dengan melaksanakan
pengendalian perangkat daerah di Kab/Kota
- Memprioritaskan penyelesaian analisis
jabatan dan analisis
beban kerja sebagai bahan menyusun
evaluasi jabatan berbasis teknologi
sehingga dapat
diketahui nilai dan kelas suatu jabatan
- Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada SKPD
Provinsi dan Kab./ Kota
untuk menciptakan Kelembagaan yang tepat
ukuran dan tepat fungsi serta meningkatkan
kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam
rangka efisiensi/
efektivitas penyelenggaraan urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi Jawa Timur dan
Kab./Kota secara profesional serta
akuntabel ; - Penyusunan Analisis
Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan
pegawai pada masing-
masing kelas jabatan yang diukur melalui
Analisa Beban Kerja.
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 68
NO. TUJUAN SASARAN Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5)
b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Meningkatkan kualitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)
di setiap Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa
Timur.
Peningkatan pemberian
asistensi maupun evaluasi terhadap sistim Akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang telah dibangun pada masing-masing SKPD
serta melakukan pendampingan terkait
budaya kerja.
c. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima
Menciptakan tata
hubungan kerja yang baik antar Pemerintah Daerah
dan meningkatkan
penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme
pelaksanaan kegiatan serta mendorong
tercapainya program pelayanan publik yang
sesuai harapan
masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
- Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP) baik di
setiap Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur maupun Kab/Kota;
- peningkatan inovasi pelayanan publik secara
lebih cepat, lebih murah,
lebih mudah dan lebih terjangkau.