BAB I

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

BAB IXSPESIFIKASI TEKNISPASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Uraian dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini yang menyangkut segi Lingkup pekerjaan meliputi:Pemeliharaan Jalan Barito Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011 meliputi :a. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 a Tahun 2008 tentang REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSIb. Klasifikasi type 22001 bidang SIPIL dengan sub bidang Jalan raya, Jalan LingkunganPASAL 2JENIS DAN MUTU BAHAN

a. Jenis dan mutu bahan yang akan dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi Dalam Negeri,sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertipan Aparatur Negara tanggal 03 Mei 2000 dan Keppres No. 80/2003 tanggal 03 Nopember 2003 dan Keppres No. 61 tahun 2004.

b. Bahan-bahan bangunan/tenaga kerja setempat, sesuai dengan lokasi

Yang ditunjuk, bila bahan-bahan bangunan dari semua jenis memenuhi syarat teknis, sesuai dengan peraturan yang ada, dianjurkan untuk dipergunakan dengan mendapatkan ijin dari Direksi (secara tertulis).

c. Bila bahan-bahan bangunan yang telah memenuhi spesifikasi teknis Terdapat beberapa/bermacam-macam jenis (merek) diharuskan untuk memakai jenis dan mutu bahan satu jenis.

d. Bila rekanan telah menandatangani/melaksanakan jenis dan mutu bahan unuk pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, bahan-bahan barang tersebut harus ditolak dan ditolak dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan paling lambat 24 jam setelah ditolak dan biaya menjadi tanggung jawab rekanan.

e. Contoh contoh yang dikehendaki oleh pemberi tugas atau wakilnya harus segera disediakan tanpa keterlambatan atas biaya pemborong dan harus sesuai dengan standar. Contoh contoh tersebut diambil dengan cara begitu hingga dapat dianggap bahwa bahan tersebut disimpan sebagai dasar penolakan, bila ternyata bahan atau cara mengajukan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh kualitas maupun sifat sifatnya.

f. Dalam uraian dan syarat-syarat disebutkan nama pabrik pembuatan dari suatu barang, maka ini hanya dimaksudkan hanya menunjukan kualitas atau type dari barangbarang yang memuaskan pemberi tugas.PASAL 3URAIAN PEKERJAAN

a. Penyediaan Peralatan / Alat Bantu

Pemborong harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan effisien dengan urutan yang teratur termasuk semua alat-alat pembantu yang dipergunakan seperti andang-andang, alat-alat penarik dan sebagainya yang diperlukan oleh rekanan dan semua alat-alat tersebut pada waktu pekerjaan selesai karena sudah tidak berguna lagi dan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkanya.

b. Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan.

a. Kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar-gambar kontrak atau uraian dan syarat-syarat. Tetapi kecuali yang disebut diatas apa yang tertera dalam uraian dan syarat-syarat atau gambar dalam kontrak itu harus sesuai pula, bagaimanapun tidak boleh menolak, merubah atau mempengaruhi penetrapan atau interprestasi dari apa yang tercantum dalam syarat syarat ini.

b. Kekeliruan dalam uraian pekerjaan atau kuantitas atau pengurangan bagian bagian dari gambar dan uraian dan syarat tidak boleh merusak (membatalkan) kontrak ini, tetapi hendaknya memperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh pemberi tugas.

c. Segala pernyataan mengenai kuantitas pekerjaan yang ingin sewaktu waktu diberikan pada pemborong tidak boleh merupakan bagian dari kontrak ini harga harga yang dimuat dalam daftar harga tetap digunakan, meskipun ada ketidak sesuaian antara harga harga itu dengan apa yang tercantum dalam perkiraan manapun.

d. Harga kontrak tidak boleh disesuaikan atau dirubah secara bagaimananpun selain menuruti ketetapan yang tepat dari syarat syarat ini, segala kekeliruan baik mengenai hitungan atau bukan perhitungan harga kontrak harus dianggap telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN

a. Gambar gambar Rencana Pekerjaan

Terdiri dari gambar Bestek, gambar detail kontruksi, gambar situasi dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh Konsultan Perencana telah disampaikan kepada rekanan beserta dokumen yang lain. Rekanan tidak boleh mengubah dan menambah tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PPK /Direksi. Gambar-gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pekerjaan pemborong ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud lain.

b. Gambar-Gambar Tambahan.

Bila Direksi menganggap perlu, maka Konsultan Perencana harus membuat tambahan gambar detail (gambar penjelasan ) yang diperiksa dan disahkan oleh Direksi, gambar-gambar tersebut menjadi milik Direksi.

c. As Bullt Drawing (Gambar yang sesuai sebagaimana yang dilaksanakan ).

Untuk semua pekerjaan yang belum terdapat gambar-gambar baik penyimpanan atas perintah Pemberi Tugas atau tidak, Pemborong harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan (As Bullt Drawings), yang jelas memperhatikan perbedaan antara gambar-gambar kontrak dan pekerjaan yang dilaksanakan.Gambar gambar tersebut harus dilaksanakan dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya pembuatanya ditanggung olrh rekanan.

d. Gambar-Gambar di Tempat Pekerjaan

Rekanan harus menyimpan di tempat pekerjaan atau rangkap gambar kontrak lengkap termasuk Rencana Kerja dan Syarat-syarat. Berita acara Aanwijzing Time Schedulle, dalam keadaan baik (dapat dibaca dengan jelas) termasuk perubahan-perubahan terakhir dalam masa pelaksanaan pekerjaan, agar tersedia jika Pemberi Tugas atau wakilnya sewaktu-waktu memerlukan.

PASAL 5PENJELASAN RKS dan GAMBAR

a. Bila terdapat perbedaan gambar antara gambar rencana dan gambar detail,

Maka gambar detail yang dipakai / diikuti.

b. Bila terdapat skala gambar dan ukuran tidak sesuai, maka ukuran dengan angka dalam gambar diikuti.

c. Bila ukuran-ukuran jumlah yang diperlukan dan bahan-bahan barang yang dipakai dalam RKS yang diikuti.

d. Bila Rekanan meragukan tentang perbedaan gambar-gambar yang ada mengenai mutu yang dipakai maupun konstruksi dengan RKS, maka rekanan berkewajiban untuk menanyakan kepada pengawas / PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) secara tertulis.

e. Rekanan berkewajiban untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut diatas. Setelah rekanan menerima dokumen dari Kegiatan dan hal tersebut akan dibahas dalam rapat penjelasan.

f. Sebelum melaksanakan pekerjaan rekanan diharuskan meneliti kembali semua dokumen yang ada untuk disesuaikandengan Berita Acara rapat penjelasan.PASAL 6PERSIAPAN DI LAPANGAN

1. Los Kerja/Direksi Keeta. Pemboroong diwajibkan membuat direksi keet untuk kantor pegawainya,dan gudang untuk bahan-bahan yang perlu terhindar dari gangguan cuaca

b. Pemborong diwajibkan membuat los kerja untuk tempat pekerja, sehingga terhindar dari matahari, hujan dan angin untuk direksi Lapangan, suatu Ruang Kantor Sementara beserta peralatanya sebagai berikut:

1.Ruang : 3.00 X 400 M2. Peralatan / fasilitas:

i. Meja tulis

ii. Kursi

iii. Papan tulis 100 X 100 Cm

iv. Rak arsip Gambar, Buku tamu / Buku Direksi, Gambar kerja,Time scheedule

v. Tempat Air Minum

Yang masing-masing banyaknya disesuaikan dengan keadaan /kebutuhan.

c. Kontraktor harus membersihkan dan menjaga keamanan dari kantor tersebut beserta peralatanya dengan catatan pembuatan Direksi Keet tersebut diatas ialah dengan Biaya Sendiri dari Kontraktir/pemborong.

d. Sebelum rekanan Pemborong mengadakan persiapan di lokasi, sebelumnya harus memenuhi prosedur tentang tata cara perijinan/perkenan untuk memulai persiapan-persiapan pembangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo terutama tentang dimana harus membangun bangunan, jalan masuk dan sebagainya.

e. Pada saat mengadakan persiapan dan pengukuran Direksi lapangan sudah harus mulai aktif untuk mengadakan pengawasan sesuai dengan tugasnya.

f. Untuk menghindari keraguan kontruksi, maka sebelum pada tiap-tiap bagian pekerjaan dilaksanakan, diharuskan mendapat ijin tertulis dari Direksi lapangan untuk dapat meneruskan bagian dari pekerjaan tersebut secara berkala.

PASAL 7JADWAL PELAKSANAN

Pada saat Rekanan akan memulai pelaksanan di lapangan atau setelah rekanan menerima SPK dari Pejabat Pembuat Komitmen harus segera mengadakan persiapan antara lain pembuatan jadwal pelaksanan yang berupa Barchart secara tertulis, berisi tahap-tahap pelaksanan pekerjaan , waktu yang dicantumkan atau direncanakan dan disesuiakan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan harus disahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Probolinggo dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Barchart tersebut harus selalu berada di lokasi tempat pekerjaan diikuti dengan perkembangan hasil pelaksanan pekerjaan di lapangan, dengan diberikan tanda garis tinta warna merah. Bila terdapat/terlihat adanya hambatan, semua pihak harus segera mengadakan langkah-langkah untuk menanggulangi hambatan yang akan terjadi.

PASAL 8KUASA PEMBORONG DI LAPANGAN

1. Pengawas dan Prosedur Pelaksanan.

Pemborong atau rekanan harus mengawasi dan memimpin pekerjaan dengan manggunakan kecakapan dan perhatian sepenuhnya. Ia harus semata-mata bertanggung jawab untuk semua alat konstruksi, cara-cara teknik urutan dan prosedur dan untuk mengkoordinasikan semua bagian dari pada yang berada dibawah kontrak.

2. Pegawai Pemborong yang melaksanakan

a. Sebagai pemimpin sehari-hari pada pelaksanan pekerjaan pemborong harus dapat menyerahkan kepada seorang pelaksana yang ahli, sesuai dengan bidang keahlianya, cakap yang diberi kuasa dengan penuh tanggung jawab dan selalu berada di tempat pekerjaan .

b. Sebagai penaggung jawab dilapangan pekerjaan, pelaksana harus mempelajari dan mendalami semua isi gambar, bestek dan Berita Acara Aanwijzing sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik konstruksi maupun kualitas bahan-bahan yang harus dilaksanakan.

c. Perubahan konstruksi maupun perubahan bahan-bahan bangunan dapat dilaksanakan apabila mendapat ijin tertulis dari Direksi/ PPK berdasarkan rapat Direksi

d. Menyimpang dari hal tersebut menjadi tanggung jawab pemborong, untuk melaksanakan sesuai gambar dan bestek.

e. Direksi berhak menolak penunjukan seorang pelaksana (Uitvoerder) dari pemborong berdasarkan pendidikan, pengalaman, tingkah laku dan kecakapan dalam hal ini pemborong harus segera menempatkan pengganti lain dengan persetujuan Direksi/PPK.

PASAL 9PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN

1. Keamanan dan kesejahteraan

Selama pelaksanan pekerjaan pemborong diwajibkan mengadakan segala hal yang diperlukan untuk keamanan para pekerja dan tamu, seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum dan fasilits-fasilitas kesejahteraan. Juga diwajibkan memenuhi segala peraturan, tata tertib, Koordonansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat.

2. Terhadap Wilayah Orang Lain

Pemborong diharuskan membatasi daerah operasinya disekitar lokasi dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain yang berdekatan.

3. Terhadap Milik Umum

pemborong harus menjaga agar jalanan umum, jalan kecil dan hak pemakaian jalan, bersih dari bahan- bahan bangunan dan sebagainya dan memelihara kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung. Pemborong juga bertanggung jawab atas ganguan dan pemindahan yang terjadi atas kelengkapan umum (fasilitas) seperti saluran air. Listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi-operasi pemborong maka biaya pemasangan kembali dan segala perbaikan- perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab pemborong.

4. Tahap bangunan yang ada

Selama masa - masa pelaksanaan kontrak, pemboronng bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan - jalan, saluran - saluran pembangunan dan sebagainya ditapak kerusakan - kerusakan sejenis disebabkan dalam arti kata yang luas, itu semua diperbaiki (pemborong) hingga dapat diterima pemberi tugas.

5. Keamanan Terhadap Pekerjaan .

Pemborong bertanggung jawab atas keamanan seluruh pekerjaan termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan instalasi di tapak, hingga kontrak selesai dan diterima baik oleh direksi . Ia harus menjaga kelengkapan dan bahan-bahan dari segala kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebagainya untuk seluruh pekerjaan termasuk bagian-bagian yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja dan menjaga agar pekerjaan bebas dari air hujan dengan melindungi memakai tutup yang layak, memompa atau menimba seperti apa yang dihendaki atau diinstrusikan.

PASAL 10ALAT-ALAT PELAKSANAAN/PENGUKURAN

Selama pelaksanan pekerjaan, pemborong harus menyediakan/menyiapkan alat-alat, baik untuk sarana peralatan pekerjaan maupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memenuhi kualitas hasil pekerjaan antara lain pompa, beton mollen dan sebagainya. Penentuan titik-titik duga letak bangunan, siku-siku bangunan maupun datar (waterpass) dan tegak lurusnya bangunan harus ditentukan dengan memakai alat ukur yang tepat.PASAL 11SYARAT SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

1. Pemborong harus selalu memegang teguh disiplin keras dan perintah yang baik antara pekerjanya dan tak akan mengerjakan tenaga yang tidak sesuai atau tidak mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan kepadanya .

2. Pemborong menjamin bahwa bahan bangunan dan perlengkapan yang disediakan menurut kontrak dalam keadan baru dan bahwa semua pekerjaan akan berkualitas baik bebas dari cacat.

3. Semua pekerjaan tidak sesuai dengan standart ini dapat dianggap defiktif

4. Dalam pengajuan penawaran pemborong harus memperhitungkan biaya-biaya pengajuan atau pemeriksaan berbagai bahan pekerjaan.

5. Diluar jumlah tersebut pemborong tetap bertanggung jawab atas biaya-biaya pengiriman yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dihendaki.PASAL 12LAPORAN MINGGUAN DAN HARIAN

Pemborong harus membuat laporan harian / mingguan mengenai kemajuan pekerjaan. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut sekurang kurangnya mengenai keterangan yang berhubungan dengan kejadian- kejadian selama 1 (satu) bulan dimana disediakan disalah satu kemajuan sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai/tenaga kerja yang dipekerjakannya selama satu bulan itu.

b. Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan.

c. Bahan bahan dan barang barang perlengkapan yang telah masuk dan diterima ditempat pekerjaan.

d. Keadaan cuaca.

e. Kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek.

f. Kunjungan tamu-tamu lain.

g. Kejadian khusus.

h. Foto-foto ukuran kartu pos sesuai dengan petunjuk pengawas.

i. Pengesahan pengawas /Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ).PASAL 13JAMINAN KESELAMATAN BURUH

1. Air Minum dan Air Untuk Pekerjaan

a. Pemborong harus senantiasa menyediakan air mimum yang cukup bersih ditempat pekerjaan untuk para pekerjanya.

b. Air untuk keperluan bangunan selama pelaksanaan, dapat mempergunakan atau menyambung pipa air yang ada dengan meteran air sumur yang bersih / jernih dan tawar, bila ini meragukan pengawas harus memeriksakan pada laboratorium.

2. Kecelakaan.

Apabila terjadi kecelakaan untuk tenaga kerja yang melaksanakan, pemborong harus segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan si korban dengan biaya pengobatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pemborong dan harus segera melaporkan kepada jawatan perburuan dan direksi.

3. Di lokasi pekerjaan harus disediakan peti obat-obatan untuk pertolongan pertama yang selalu tersedia di dalam setiap saat dan berada di tempat pengawas keet/Bow keet.

PASAL 14PEKERJAAN TIDAK BAIK

1. Pemberi tugas berhak mengeluarkan instruksi agar pemborong membongkar pekerjaan apa saja yang telah ditutup untuk di periksa, atau mengatur untuk mengadakan pengujian bahanbahan atau barangbarang, baik yang sudah dilaksanakan. Ongkos untuk pekerjaan sebagainya menjadi bahan pemborong untuk disempurnakan dengan kontrak.

2. Pemberi tugas berhak mengeluarkan instruksi untuk menyingkirkan dari tempat pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan atau barang apa saja yang tidak sesuai dengan kontrak.

3. Pemberi tugas berhak (tetap tidak dengan cara tidak adil atau menyusahkan) mengeluarkan perintah yang menghendaki pemecatan siapa saja dari pekerjaan.PASAL 15PEKERJAAN TAMBAH KURANG / CCO

( CONTRACT CHANGE ORDER )

a. Pemborong berkewajiban sesuai dengan pekerjaan yang diterima menurut ketentuan AV 41 pasal 2 ayat 3 dan menurut gambar gambar detail yang telah disahkan oleh bagian bagian menurut persyaratan persyaratan teknis untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

b. Untuk pekerjaan tambah kurang hanya dapat dikerjakan atas perintah atau persetujuan secara tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) atau dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

c. Pekerjaan tambah kurang yang dikerjakan tidak seijin direksi secara tertulis dan tidak sah dan menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya.

PASAL 16IJIN BANGUNAN DAN IKLAN

1. Biaya ijin bangunan dan pengurusan menjadi beban pemborong dan dikalkulasikan dalam biaya pekerjaan persiapan dalam biaya pekerjaan persiapan dalam penawaran .

2. Pemborong tidak diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun daam batas-batas lapangan pekerjaan atau ditanah yang berdekatan tanpa ijin Direksi.

3. Pemborong harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki lapangan pekerjaan.

4. Pemborong harus memasang papan nama Kegiatan dilokasi dengan ukuran 0.80X 1,20 m warna dasar putih tulisan hitam.PASAL 17

PAPAN NAMA PROYEK

1. Penyedia jasa diharuskan juga membuat papan nama proyek.

2. Ukuran papan nama proyek : 120 cm x 160 cm dipasang pada tempat yang telah ditentukan, yang mencantumkan :

Nama Instansi Pemberi Tugas

Nama Kegiatan dan Pekerjaan

Sumber dana dan Anggaran

Harga Borongan dan waktu pelaksanaan

Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Nama Perusahaan Kontraktor (Pemborong).

3. Tiang menggunakan kayu meranti 5/7, papan tebal 2 cm, cat dasar putih tulisan hitam.PASAL 18

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Sebelum rekanan pemborong mengadakan persiapan di lokasi sebelumnya harus memenuhi prosedur tentang tata cara perijinan berkenaan untuk memulai pekerjaan dengan persiapan-persiapan pembangunan kepada Pemerintah Daerah setempat dan Instalasi-instalasi yang terkait dengan Kegiatan ini.

2. Pada saat pengadaan persiapan dan pengukuran, Direksi Lapangan harus sudah mulai aktif di lapangan untuk mengadakan pengawasan sesuai tugasnya.

Untuk menghindari keraguan konstruksi, maka sebelum pada tiap-tiap bagian pekerjaan pelaksanaan, diharuskan mendapat ijin dari pekerjaan tersebut secara berkala.

Yang termasuk pekerjaan persiapan adalah :

1.

Pembongkaran dan Pembersihan Lokasi

Syarat-syarat Pelaksanaan :

a.Sebelum Kontraktor memulai pekerjaan pembongkaran, terlebih dahulu meminta petunjuk atau memberitahukan kepada Konsultan Pengawas;

b.Sebelum pekerjaan pembongkaran dilaksanakan Kontraktor harus terlebih dahulu mendata jumlah/volume seluruh bagian konstruksi, instalasi atau alat-alat serta mengambil gambar foto pada keadaan sebelum dibongkar, dan dilengkapi dengan berita acara bongkaran;

c.Pekerjaan pembongkaran harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari adanya kerusakan pada bagian-bagian yang tidak termasuk dibongkar, juga menjaga keutuhan barang-barang bongkaran yang diharapkan masih bisa digunakan untuk konstruksi lagi;

d.Barang bekas bongkaran yang menurut pemeriksaan Konsultan Pengawas masih bisa dipergunakan lagi, maka bisa dipakai lagi dimana penggunaan barang bekas bongkaran hanya bisa dilaksanakan setelah ada perintah/persetujuan tertulis dari Pengawas Lapangan;

e.Barang bekas bongkaran yang menurut pemeriksaan pengawas tidak dapat atau tidak boleh digunakan lagi menjadi milik Negara;

f.Barang-barang bongkaran yang tidak digunakan, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah selesai dibongkar harus diserahkan kepada Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh Pengawas Lapangan dan dilengkapi dengan berita acara bongkaran3. Pengukuran Awal / Uitzet

a. Pengukuran harus dilaksanakan oleh tenaga pengukur yang terampil dan harus selalu disertai oleh Direksi.

b. Hasil pengukuran dilapangan harus dinyatakan dengan tanda-tanda berupa cat warna merah dan patok-patok. 4. Pengukuran awal / uitzet ini akan dituangkan dalam Berita Acara pengukuran awal (uitzet) yang ditandatangani semua pihak yang terlibat, untuk dipakai sebagai pedoman bagi pengukuran selanjutnya.PASAL 19PEKERJAAN TANAH1. Pekerjaan Tanah

a. Galian Tanah

Untuk pekerjaan ini galian tanah harus diusahakan sampai tanah yang keras/minimum sesuai dengan gambar rencana atau sesuai dengan petunjuk Direksi.

b. Urugan (Timbunan)

Pekerjaan ini mencakup pengambilan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk konstruksi urugan, untuk galian kembali atau galian pipa atau struktur dan untuk urugan umum yang diperlukan untuk membuat bentuk dimensi timbunan antara lain ketinggian yang sesuai persyaratan atau penampang melintang.c. Pembersihan

Pekerjaan ini mencakup pendongkelan, pengambilan , dan pengangkutan pohon sehingga lokasi yang mau dibuat untuk pekerjaan dinding penahan bersih dari pohon-pohon yang tidak berfungsi atau tidakbisa digunakan.PASAL 20PEKERJAAN JALAN PENETRASI /ASPAL1. Tanah Dasar (SUB GRADE)

Yang dimaksud dengan lapisan tanah dasar (Sub Grade) adalah bagian badan jalan yang terletak dibawah lapisan pondasi bawah/atas yang merupakan landasan/dasar konstruksi perkerasan jalan.

Lapisan tanah dasar meliputi lebar badan jalan (lebar jalan lalu lintas, bahu jalan) seperti gambar rencana.

a. Membentuk badan jalan dengan galian tanah biasa

Bila lapis tanah dasar terletak pada tanah galian diusahakan agar bentuk melintang dan memanjang setelah dipadatkan harus sesuai dengan gambar rencana. Bila tanah dasar tidak rata, maka harus diratakan terlebih dahulu dengan sistem galian atau timbunan.

b. Membentuk badan jalan dengan galian batu

Bila lapis tanah dasar terletak pada galian batu-batuan tersebut harus digali sampai pada bentuk yang sesuai melintang ataupun memanjang dan diperiksa dengan mal datar. Pada lapisan tanah dasar tersebut tidak diperbolehkan adanya tonjolan batu yang lebih besar dari 5 cm.

c. Membentuk badan jalan dengan galian perkerasan jalan

Bila lapis tanah dasar pada perkerasan jalan existing kepadatannya lembek/kurang maka perkerasan jalan tersebut harus digali untuk memperbaiki lapis tanah dasar. Ketebalan galaian perkerasan jalan existing harus sesuai dengan gambar rencana.d. Membentuk badan jalan dengan timbunan

Bila pada tanah dasar jalan tersebut kepadatannya kurang / lembek, harus ditambah urugan sirtu dengan ketebalan sesuai dengan gambar rencana dan pemadatannya harus bertahap. Sebagai dasar lapis perkerasan, diatas tanah dasar atau sirtu dilapisi lagi pasir urug setebal 10 cm dan dipadatkan dengan penyiraman.2. Lapis Pondasi Bawah (LPB)

Lapis pondasi bawah adalah bagian konstruksi perkerasan yang terletak antara tanah dan pondasi atas yang terdiri dari pada sirtu, batu pecah atau kerikil pecah atau kerikil yang memenuhi persyaratan tertentu. Lebar dan tebal lapis pondasi bawah yang terdiri dari pasangan onderlaag yaitu batu pecah 15/20 dengan batu pengunci 5/7 pecah tangan dan lapisan pasir urug sesuai gambar rencana, dalam kedudukannya sebagai bagian konstruksi perkerasan jalan dan mempunyai nilai struktural.

a. Pemeriksaan dan pengujian bahan

Untuk memastikan mutu bahan pondasi bawah agregat sebelum dimulai pengambilan bahan, kontraktor harus menyerahkan bahan yang akan digunakan untuk mendapat persetujuan direksi. Pengambilan contoh bahan untuk pemeriksaan disaksikan oleh direksi atau wakil yang ditunjuk. Apabila gradasi atau bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan yang disyaratkan, Direksi berhak untuk menolak, bahan yang digunakan untuk pondasi bawah tanah memenuhi persyaratan klas A, B atau C sebagaimana tercantum dalam gambar rencana. Bahan harus bebas kotoran bahan organik atau bahan lain yang tidak dikehendaki. Untuk pasangan batu pada jalan harus kelihatan rapi/rapat dan menurut ketentuan-ketentuan / peraturan pembuatan jalan.

Bentuk jalan dibuat miring perbandingan 1 : 150 (geger sapi). Lapis agregat pondasi kelas C harus dalam kondisi padat, setelah padat diatasnya dipasang batu pecah ukuran 15/20, 5/7, 3/5, dan pecah mesin ukuran 2/3, 1/2 dan pasir grosok, harus digilas sampai padat tidak boleh hancur dan sawuran pasir paling atas memakai pasir Lumajang (diayak).b. Pemasangan Batu Tepi

Untuk pemasangan batu tepi jalan digunakan batu pecah ukuran 20/25 dan dipasang tegak.

c. Pelaksanaan

Sebelum penghamparan agregat dimulai, terlebih dahulu tanah dasar harus sudah siap sebagaimana disyaratkan dalam gambar rencana. Setelah tanah dasar siap, maka pekerjaan penghamparan bahan lapis pondasi bawah (onderlaag) bisa dimulai. Bahan lapis pondasi bawah (onderlaag) harus dihampar dan dipadatkan, lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga dengan alat-alat yang tersedia dapat dicapai kepadatan maksimum. Tebal lapisan tidak boleh lebih dari 25 cm. Setelah selesai penggarapan tiap lapis harus segera dipadatkan seluruh lebar hamparan dengan mesin gilas sesuai dengan ketentuan pada bagian lurus. Pemadatan dilakukan mulai dari bagian tepi hamparan, bergeser ke bagian tengah sejajar dengan sumbu jalan pada tikungan (bagian miring) pemadatan dimulai dari bagian yang rendah dan bergeser ke arah bagian yang tinggi.3. Lapis Pondasi Atas (LPA)

Pondasi atas batu pecah adalah bagian konstruksi perkerasan jalan yang terletak antara lapisan permukaan dan lapis pondasi bawah, antara lapis permukaan dengan tanah dasar kalau lapis pondasi tidak ada, yang terdiri dari batu atau kerikil pecah yang mempunyai persyaratan tertentu (batu pecah 3/5, batu pecah mesin 2/3, 1/2). Lebar dan tebal lapis pondasi atas agregat sesuai gambar rencana atau yang ditetapkan oleh Direksi. Dalam kedudukannya sebagai bagian konstruksi perkerasan jalan, pondasi atas agregat mempunyai nilai struktur.

a. Pemeriksaan dan pengujian bahan

Prosedur pelaksanaan sama dengan pada lapis pondasi bawah (LPB).

b. Pengujian Bahan dan Mutu

Agregat untuk pondasi atas harus mempunyai persyaratan klas A, B, C sebagaimana sesuai persyaratan atau spesifikasi khusus. Agregat harus bersih, keras, awet, bersudut tajam tidak banyak tercantum dengan bentuk yang pipih atau memanjang serta tidak mengandung bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki. Persyaratan mutu harus memenuhi kekuatan yang berlaku atau petunjuk Direksi. Kadar aspal juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai persyaratan atau spesifikasi khusus jalan.4. Lapisan Aus / Lapisan Permukaan

Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen) merupakan lapisan perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci dengan cara dikiciri aspal atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis, apabila akan dipergunakan sebagai lapis permukaan harus diberi kiciran aspal dan ditaburi agregat penutup.

Sebelum penghamparan dilaksanakan, permukaan yang akan dilapisi lapen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Bentuk permukaan ke arah memanjang dan melintang harus sesuai gambar rencana dan apabila terdapat lubang-lubang agar ditutup terlebih dahulu. Permukaan harus bebas dari bahan-bahan yang tidak dikehendaki misalnya debu dan bahan lainnya.

b. Permukaan yang tidak menggunakan bahan pengikat harus dilapisi lapis resap pengikat (Prime Coat) permukaan dengan bahan pengikat diberi lapis pengikat (Teak Coat).

c. Pemadatan agregat pokok dipadatkan dengan mesin gilas roda tiga 8-10 ton dengan kecepatan kurang lebih 3 km/jam sampai kedudukan agregat rata dan stabil (jumlah lintasan minimal 6 lintasan).

d. Temperatur pemanasan aspal harus dijaga sesuai dengan yang disyaratkan. Setelah pekerjaan selesai bias dibuka lalu lintas dengan kecepatan rendah setelah 2 jam pemadatan akhir selesai, dan untuk kecepatan normal setelah 4 jam.Pelaksanaan pekerjaan lapis aspal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan penghamparan pokok pekerjaan pondasi bawah harus sudah siap, rata, padat sesuai rencana.

Pasangan onderlag dari batu pecah 15/20 cm dipasang diatas urugan tanah atau pasir urug yang sudah dipadatkan dan memenuhi syarat, serta dikancing agregat pengunci batu pecah ukuran 5/7 cm. Kemudian diberi kiciran aspal sebanyak 1,5 kg/m2. Di atasnya diberi batu pecah ukuran 3/5 cm dan dikunci batu pecah mesin 2/3 cm. Kemudian diberi kiciran aspal 1,5 kg/m2 dan dihamparkan batu pecah mesin ukuran 1/2 dan 0,5/0,5 cm. Sebagai lapisan akhir digunakan aspal 2 kg/m2, kemudian dihamparkan pasir grosok secara merata.PASAL 21PEMBERITAHUAN PENYERAHAN PEKERJAAN YANG PERTAMA (KE I)

Apabila dalam waktu pelaksanaan dalam waktu kontrak atau tanggal baru akibat perpanjangan waktu sesuai dengan adendum kontrak telah berakhir, pemborong harus segera menyerahkan hasil pekerjaan selesai dengan kontrak kepada Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) secara tertulis dengan tembusan kepada Direksi dan kemudian Konsultan Pengawas dengan surat penyerahan pekerjaan dari pemborong tersebut Konsultan Pengawas berkewajiban :

1. Membuat evaluasi tentang seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak pemborongan .

2. Menanggapi/melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )/Direksi tentang sikap Konsultan Pengawas berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan tersebut secara tertulis.

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) akan mengadakan rapat Direksi mengenai penyerahan pekerjaan tersebut diatas berdasarkan :

Kontrak pemborong.

Surat penyerahan pekerjaan dari kontraktor/pemborong.

Surat tanggapan dari Konsultan Pengawas, setelah dapat menerima penyeraha pekerjaan tersebut.PASAL 22PEMELIHARAAN BANGUNAN SEBELUM PENYERAHAN KE-II

Terhitung mulai diterimanya penyerahan pekerjaan yang ke I hingga ( 180 ) hari kemudian adalah merupakan masa peralihan yang masih menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya antara lain :

1. Keamanan dan penjagaan.

2. Penyempurnaan dan pemeliharaan.

3. Pembersihan.

Apabila pemborong telah melaksanakan hal tersebut diatas sesuai dengan kontrak, maka penyerahan pekerjaan yang kedua dapat dilaksanakan seperti tata cara (prosedur) pada penyerahan pekerjaan yang pertama.

Sesuai dengan A.V. pasal 49 kontraktor/rekanan bertanggung jawab selama 5 (lima) tahun mulai dari penyerahan pekerjaan untuk seluruh pekerjaan, bagian-bagian pekerjaan atau untuk pekerjaan yang meliputi kerusakan-kerusakan atau cacat yang berakibat pada bangunan-bangunan sebagai akibat dari bahan-bahan dan atau pelaksanaan yang tidak baik, kecuali mengenai soal-soal kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh keadaan yang kontraktor sebelum atau sewaktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat mengetahui sebelumnya.PASAL 23PENUTUP

Apabila dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh pemborong maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk di dalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh pemborong dan diterima sebagai hal yang disebut.

Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini.Mengetahui / Menyetujui,

Pejabat Pembuat Komitmen

Pemeliharaan Jalan Kota Probolinggo

Tahun Anggaran 2011YUSWADI RAHMONO, S.Sos.NIP. 19580612 198002 1 002Probolinggo, 2011Dibuat Oleh,

Konsultan Perencana Teknis

CV. AMANAH CISADANE CONSULTANT

AGUNG SASONGKO, SPd.Direktur

PAGE 10SPESIFIKASI TEKNIS