bab v hasil penelitian dan pembahasan 5.1 ...repository.ub.ac.id/8972/6/bab v.pdf107 bab v hasil...
TRANSCRIPT
-
107
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Gambaran Umum
5.1.1 Kabupaten Bolaang Mongondow
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Kabupaten Bolaang Mongondow
merupakan bagian wilayah dari Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar.
Pada tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953,
Sulawesi Utara dijadikan sebagai Daerah Otonom Tingkat I, diikuti Bolaang
Mongondow yang menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret
1954. Sejak saat itu Bolaang mongondow resmi menjadi daerah otonom yang
berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No.24 Tahun 1954.
Seiring desentralisasi dan tuntutan akan kebutuhan otonomi daerah yang
ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kabupaten
Bolaang Mongondow telah mengalami pemekaran wilayah hingga saat ini
menghasilkan empat daerah otonom baru. Termasuk salah satunya adalah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Walaupun telah terjadi pemekaran
wilayah, namun karena kesamaan dalam aspek sejarah serta budaya, seluruh
pecahan wilayah Bolaang Mongondow kemudian disebut Bolaang Mongondow
Raya (BMR) oleh masyarakatnya. Munculnya istilah BMR menunjukkan bahwa,
walaupun masyarakat Bolaang Mongondow telah terpisah secara politik dan
administratif, namun masyarakat tetap mengakui kesamaan identitas diantara
mereka. Adapun daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow
adalah sebagai berikut:
-
108
1. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Dibentuk pada tanggal 2 Januari tahun 2007, melalui Undang-undang
No. 10 tahun 2007
2. Kota Kotamobagu
Dibentuk pada tanggal 2 Januari tahun 2007, melalui Undang-undang
No. 4 tahun 2007
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2008, melalui Undang-
undang No. 30 tahun 2008
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2008, melalui Undang-
undang No. 29 tahun 2008
A. Kondisi geografis
Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas wilayah 8.358.04 km2 pada
waktu sebelum dimekarkan. Daerah ini terletak antara 0 30' - 10 0' Lintang Utara
dan 1230 - 1240 Bujur Timur. Batas-batasnya meliputi:
Sebelah utara : Laut Sulawesi
Sebelah timur : Kabupaten Minahasa Selatan
Sebelah Selatan : Teluk Tomini
Sebelah barat : Provinsi Gorontalo
-
109
Gambar 5.1 Peta Bolaang Mongondow Raya
Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sang Tombolang, yaitu 9,28
persen dari total wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sementara
Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kotamobagu Barat,
dengan hanya 0,12 persen dari total wilayah daerah ini. Terlihat pada tabel di
bawah ini:
-
110
Tabel. 5.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow
No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persen (%) (1) (2) (3) (4) 1. Bolaang Uki 393,43 4,70 2. Posigadan 729,00 8,72 3. Dumoga Barat 375,44 4,49 4. Dumoga Utara 364,21 4,35 5. Dumoga Timur 539,93 6,46 6. Pinolosian 285,93 3,42 7. Pinolosian Timur 221,87 2,65 8. Pinolosian Tengah 302,07 3,61 9. Kotabunan 361,38 4,32
10. Nuangan 337,80 4,04 11. Modayag 179,13 2,14 12. Lolayan 297,00 3,55 13. Kotamobagu Timur 65,98 0,78 14. Kotamobagu Selatan 85,27 1,02 15. Kotamobagu Barat 10,61 0,12 16. Kotamobagu Utara 22,47 0,26 17. Passi Barat 95,46 1,14 18. Passi Timur 147,28 1,76 19. Poigar 322,84 3,86 20. Bolaang 213,23 2,55 21. Lolak 374,54 4,48 22. Sang Tombolang 776,31 9,28 23. Sangkub 567,85 6,79 24 Bintauna 348,94 4,17 25. Bolangitang Timur 445,64 5,33 26. Bolangitang Barat 293,75 3,51 27. Kaidipang 85,09 1,01 28. Pinogaluman 115,59 1,38
Jumlah 8.358,04 100 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
B. Kondisi administratif
Secara administratif Kabupaten Bolaang Mongondow terbagi dalam 28
kecamatan dan 329 desa/kelurahan. Rata-rata jarak tempuh dari ibukota
kecamatan menuju ibukota kabupaten (Kotamobagu) adalah 77,2 Km.
Kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Lolayan yang berjarak 10 Km,
sementara kecamatan yang terjauh adalah Kecamatan Pinogaluman dengan
jarak 205 Km. Selanjutnya, rata-rata jarak tempuh menuju ibukota kabupaten
-
111
adalah 105 menit (hampir 2 jam). Kecamatan yang jarak tempuhnya paling lama
adalah Kecamatan Pinogaluman yaitu 300 menit (5 jam), sementara kecamatan
yang lebih cepat adalah Kecamatan Lolayan. Selengkapnya terlihat pada tabel
berikut:
Tabel 5.2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan, Jarak Tempuh, dan Waktu Tempuh dari Ibukota Kecamatan Menuju Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow
No Nama Ibukota Kecataman Kecamatan Jumlah
Desa/Kel Jarak
Tempuh (Km)
Waktu Tempuh (Menit)
(1) (2) (3) (4) (4) (4) 1. Molibagu Bolaang Uki 18 81 85 2. Momalia I Posigadan 14 171 240 3. Pinolosian Pinolosian 9 110 90 4. Dayow Pinolosian Timur 5 125 240 5. Adow Pinolosian Tengah 9 120 120 6. Doloduo Dumoga Barat 12 58 60 7. Mopuya Dumoga Utara 13 48 60 8. Imandi Dumoga Timur 17 37 45 9. Kotabunan Kotabunan 15 71 150 10. Nuangan Nuangan 6 60 110 11. Modayag Modayag 20 10 25 12. Tungoi Lolayan 14 10 20 13. Kotobangon Kotamobagu Timur 8 0 0 14. Poyowa Besar Kotamobagu Selatan 9 5 5 15. Mongkonai Kotamobagu Barat 10 5 5 16. Bilalang I Kotamobagu Utara 7 5 5 17. Passi Passi Barat 10 12 25 18. Pangian Passi Timur 6 15 30 19. Poigar Poigar 15 70 90 20. Inobonto I Bolaang 13 40 60 21. Lolak Lolak 18 52 80 22. Maelang Sang Tombolang 9 86 100 23. Sangkub I Sangkub 9 109 140 24. Pimpi Bintauna 14 144 180 25. Bohabak I Bolangitang Timur 15 158 200 26. Bolangitang Bolangitang Barat 12 165 220 27. Buroko Kaidipang 9 190 250 28. Buko Pinogaluman 13 205 300
Jumlah / Rata-rata 329 77,2 105 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikatakan belum
memiliki sumberdaya manusia yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh
persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah ini
-
112
yang masih didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebesar
48,13 persen dari total PNS yang ada di daerah ini.
Tabel 5.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow
Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan Jenis Kelamin Jumlah Persen (%) Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5) Sampai dengan SD 130 18 148 1,70 SLTP / Sederajat 124 30 154 1,77 SLTA / Sederajat 1.761 2.410 4.171 48,13 Diploma I/II/III 1.066 1.205 2.271 26,20 Strata 1 1.148 741 1.889 21,79 Strata 2 29 4 33 0,38 Strata 3 - - - -
Jumlah 4.258 4.408 8.666 100 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang duduk
di kursi DPRD Bolaang Mongondow hasil Pemilu 2004, sebanyak 40 orang.
Komposisi wakil rakyat tersebut sebagian dikuasai oleh Partai Golkar dengan 20
orang. Sisanya adalah PDI-P 7 orang, PPP 5 orang, PKPB 1 orang, PAN 4
orang, PD 1 orang, PNKB 1 orang, dan PBB 1 orang. Selengkapnya terlihat pada
tabel berikut:
-
113
Gambar 5.2 Komposisi Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode 2004 - 2009
Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
C. Kondisi sosial
Menurut hasil sensus tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang
Mongondow sebesar 429.475 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar
penduduk masih masuk dalam kategori usia muda ( < 35 tahun ). Laju
pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,47 % per tahun selama periode 1991
– 2001. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah
Kecamatan Dumoga (Dumoga Barat, Dumoga Utara, dan Dumoga Timur) yaitu
1,08 % per tahun. Selengkapnya terlihat pada tabel di bawah ini:
-
114
Tabel 5.4 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Bolaang Mongondow
Kecamatan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)
1971 1980 1991 2001 1971-1980 1981-1991
1991-2001
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bolaang Uki Posigadan 11.746 15.343 23.318 28.327 3,01 4,27 2,02
Dumoga Barat Dumoga Utara Dumoga Timur
18.722 47.647 57.870 64.255 10,94 1,96 1,08
Pinolosian Pinolosian Timur Pinolosian Tengah
7.558 10.915 15.684 19.567 4,17 3,69 2,30
Kotabunan Nuangan 13.226 19.782 25.986 30.624 4,57 2,76 1,70
Modayag 15.515 19.239 25.028 28.108 2,24 2,26 1,20 Lolayan 18.531 24.655 29.493 34.255 3,22 1,81 1,55 Kotamobagu Timur Kotamobagu Selatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Utara
34.090 40.041 53.970 60.574 1,80 3,03 1,19
Passi Barat Passi Timur 19.729 26.491 30.478 34.865 3,33 1,41 1,39
Poigar 9.314 12.212 13.831 15.665 3,06 1,24 1,29 Bolaang 14.279 18.033 21.263 23.707 2,63 1,14 1,63 Lolak 10.826 16.328 18.081 20.764 4,67 1,02 1,43 Sang Tombolang Sangkub 6.061 9.664 13.644 15.267 5,32 3,51 1,16
Bintauna 6.732 8.735 9.931 13.119 2,94 1,29 2,91 Bolangitang Barat Bolangitang Timur 13.842 19.897 19.504 22.423 2,24 1,44 1,44
Kaidipang Pinogaluman 11.188 13.714 15.454 17.955 2,29 1,20 1,55
Jumlah/Rata-rata 211.359 299.696 372.535 429.475 3,96 2,20 1,47 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Secara umum persebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow
cukup merata, dengan tingkat kepadatan 58,25 jiwa per kilometer persegi.
Namun, di ibukota kabupaten , tepatnya di Kotamobagu, yang luasnya hanya
kurang dari 3 % luas seluruh wilayah kabupaten, dihuni hampir 20 % dari total
penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menyebabkna tingkat
kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 537 penduduk per kilometer
persegi. Di kecamatan lain, tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 12,44
hingga 154 penduduk per kilometer persegi. Kecamatan dengan tingkat
-
115
kepadatan terendah adalah Kecamatan Sang Tombolang. Terlihat pada tabel
berikut:
Tabel 5.5
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2006
No Kecamatan Luas (Km2) Penduduk Kepadatan (1) (2) (3) (4) (5) 1. Bolaang Uki 393,43 18.843 47,89 2. Posigadan 729,00 15.264 20,94 3. Dumoga Barat 375,44 25.558 68,07 4. Dumoga Utara 364,21 18.807 51,64 5. Dumoga Timur 539,93 31.632 58,59 6. Pinolosian 285,93 8.631 30,19 7. Pinolosian Timur 221,87 6.520 29,39 8. Pinolosian Tengah 302,07 5.021 16,62 9. Kotabunan 361,38 20.564 56,90 10. Nuangan 337,80 12.936 38,29 11. Modayag 179,13 27.088 151,22 12. Lolayan 297,00 21.478 72,32 13. Kotamobagu Timur 65,98 25.289 383,28 14. Kotamobagu Selatan 85,27 25.449 298,45 15. Kotamobagu Barat 10,61 33.992 3.203,77 16. Kotamobagu Utara 22,47 14.338 638,10 17. Passi Barat 95,46 14.702 154,01 18. Passi Timur 147,28 17.294 117,42 19. Poigar 322,84 17.951 55,60 20. Bolaang 213,23 26.109 122,46 21. Lolak 374,54 23.933 63,90 22. Sang Tombolang 776,31 9.659 12,44 23. Sangkub 567,85 8.629 15,20 24. Bintauna 348,94 12.058 34,55 25. Bolangitang Timur 445,64 11.858 26,61 26. Bolangitang Barat 293,75 13.207 44,96 27. Kaidipang 85,09 10.432 122,60 28. Pinogaluman 115,59 9.653 83,51
Jumlah 8.358,04 486.895 58,25 Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Secara umum terjadi peningkatan jumlah murid pada jenjang Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada semua
jenjang pendidikan terjadi peningkatan jumlah murid dari tahun ke tahun, kecuali
pendidikan SD yang mengalami penurunan jumlah murid. Hal tersebut
-
116
mengindikasikan kecenderungan masyarakat untuk memilih pendidikan yang
lebih menekankan pada aspek keterampilan, sehingga lebih mudah untuk masuk
kedunia kerja.
Namun, peningkatan jumlah murid SMK tidak diikuti pula dengan
meningkatkan jumlah tenaga pengajar/guru. Peningkatan jumlah tenaga
pengajar/guru justru terjadi pada Sekolah Menengah Umum yang notabene
mengalami penurunan jumlah murid. Rasio murid terhadap guru merupakan
salah satu indikator dari usaha peningkatan kualitas pendidikan. Rasio murid
terhadap guru pada jenjang pendidikan SMU sebesar 15,15. Angka tersebut
dapat diartikan bahwa setiap satu orang guru SMU menangani kira-kira 15 orang
murid. Semakin rendah angka rasio ini, mengindikasikan semakin tinggi kualitas
pendidikan. Sebaliknya, semakin tinggi angka rasio ini mengindikasikan kurang
baiknya mutu pendidikan karena satu orang guru harus menangani sejumlah
murid yang di luar kemampuannya.
Tabel. 5.6
Rasio Murid-Guru di Kabupaten Bolaang Mongondow
No Jenjang Pendidikan Murid Guru Rasio (1) (2) (3) (4) (5) 1. TK 5.751 295 19,5 2. SD 64.759 3.434 18,9 3. SLTP 18.713 1.187 15,8 4. SMU 6.077 401 15,2 5. SMK 3.262 185 17,6
Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu telah
tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan diharapkan telah dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan pengadaan
fasilitas Rumah Sakit yang hanya ada di wilayah ibukota kabupaten. Secara
-
117
resmi jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari, 5 buah Rumah Sakit, 31
Puskesmas, 129 Puskesmas Pembantu, dan 389 Posyandu. Tenaga kesehatan
seperti Dokter umum telah tersebar diseluruh kecamatan. Namun untuk Dokter
gigi masih kurang, sehingga ada beberapa kecamatan yang belum memiliki
dokter gigi.
Kerukunan hidup beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat
dikatakan telah terbina dengan baik. Lebih dari 69 persen penduduk Kabupaten
Bolaang Mongondow menganut agama Islam, 26 persen menganut agama
protestan, sisanya menganut agama Katolik, Hindu, dan Budha. Tahun 2005
tercatat fasilitas peribadatan sebanyak 520 buah Masjid, 355 buah Gereja
Protestan, 17 buah Gereja Katolik, dan tempat peribadatan umat Hindu dan
Budha masing-masing 23 buah dan 1 buah.
Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikatakan sudah
heterogen. Masyarakat dari berbagai etnis telah mendiami daerah ini. Etnis
mongondow adalah etnis terbesar di daerah ini. Etnis minahasa, sangir dan
gorontalo juga terdapat di daerah ini, karena berdekatan dengan wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow dan kesemuanya merupakan wilayah Provinsi
Sulawesi Utara (kecuali gorontalo yang saat ini telah menjadi Provinsi Gorontalo).
Daerah ini juga telah dihuni oleh etnis jawa dan bali melalui program transmigrasi
pada masa orde baru. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
-
118
Tabel 5.7 Penduduk Menurut Etnis di Kabupaten Bolaang Mongondow
2001
No Kecamatan Mongondow Minahasa Gorontalo Sangir Jawa Bali Lainnya Jumla
h (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. 2.
Bolaang Uki Posigadan 619 425 21.797 441 93 11 4.941 28.327
3. 4. 5.
Dumoga Barat Dumoga Utara Dumoga Timur
21.315 19.938 1.940 576 7.021 8.588 4.875 64.253
6. 7. 8.
Pinolosian Pinolosian Timur Pinolosian Tengah
10.676 653 4.453 2.817 74 12 882 19.567
9. 10.
Kotabunan Nuangan 23.122 958 246 3.822 24 1 2.453 30.624
11. Modayag 14.883 7.077 1.022 497 3.599 14 1.016 28.108 12. Lolayan 30.365 2.254 262 197 366 18 793 34.255 13. 14. 15. 16.
Kotamobagu Timur Kotamobagu Selatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Utara
40.727 8.165 3.604 1.824 1.479 159 4.583 60.541
17. 18.
Passi Barat Passi Timur 28.760 2.979 28 68 24 4 3.001 34.864
19. Poigar 5.541 5.175 230 2.179 164 9 2.366 15.664 20. Bolaang 16.303 738 681 3.213 116 14 2.632 23.697 21. Lolak 9.679 1.565 547 7.401 82 - 1.490 20.764 22. 23.
Sang Tombolang Sangkub 8.426 553 919 2.775 1.066 9 1.514 15.262
24. Bintauna 8.079 421 1.648 1.716 72 5 1.178 13.262 25. 26.
Bolang Itang Timur Bolang Itang Barat
17.498 116 1.673 2.497 49 1 585 22.419
27. 28.
Kaidipang Pinogaluman 2.338 62 3.677 1.405 24 8 10.567 17.945
Jumlah Total 238.331 51.007 42.727 31.428 14.253 8.853 42.876 429.475
Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
D. Kondisi keuangan dan ekonomi
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bolaang Mongondow pada tahun 2006, menunjukkan kecilnya porsi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah ini. Persentase PAD daerah
ini terhadap total pendapatannya hanya sebesar 2,05 persen. Hal ini
menggambarkan ketergantungan yang besar daerah ini terhadap Dana
Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Terlihat pada tabel berikut:
-
119
Tabel 5.8 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bolaang Mongondow 2006
Uraian Realisasi Anggaran Persen (%)
(1) (2) (3) A. PENDAPATAN:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Pendapatan Transfer c. Pendapatan lain-lain yang sah
486.738.537.599,00 9.968.177.812,00
471.621.112.019,00 5.149.247.768,00
100,00 2,05
96,89 1,06
B. BELANJA a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tak Terduga
497.344.602.872,16 405.320.059.420,16
86.093.563.452,00 5.930.980.000,0
100,00 81,50 17,31 1,19
C. BAGI HASIL KE DESA - D. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) b. Pengeluaran Pembiayaan
10.241.695.273,00 10.241.695.273,00
-
Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Dari aspek Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku, sektor pertanian, peternakan dan kehutanan merupakan
komoditas unggulan dan menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian
Kabupaten Bolaang Mongondow. Sementara sektor listrik, gas, dan air bersih
menjadi kontributor terendah. Selengkapnya pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow (dalam Jutaan Rp.)
No Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pertanian, peternakan,
kehutanan 655.214,73 724.100,81 716.725,18 772.027,70 912.583,90
2. Pertambangan dan penggalian 123.188,33 133.909,30 148.175,75 163.607,89 265.440,67
3. Industri pengolahan 55.446,42 63.456,02 71.548,45 82.937,47 83.793,11 4. Listrik, gas, dan air bersih 6.646,94 7.635,37 8.721,31 9.130,48 9.292,13 5. Bangunan 198.082,82 218.888,70 254.262,94 279.313,94 344.764,25 6. Perdagangan, hoten, dan
restoran 159.838,02 177.687,42 200.421,89 235.942,34 268.734,29
7. Pengangkutan dan komunikasi 78.889,69 83.838,29 92.676,45 100.111,52 98.866,76
8. Keuangan, persewaan dan jasa 83.348,34 89.077,99 99.197,05 105.839,92 112,621,17
9. Jasa-jasa 418.867,75 449.610,09 483.100,74 550.209,06 558.688,44 Produk Domestik Regional Bruto 1.779.523 1.948.204 2.074.829 2.299.120 2.654.784
Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
-
120
5.1.2 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
A. Kondisi geografis
Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur memiliki luas wilayah keseluruhan 910,176 Km2, dan memiliki batas-batas
wilayah sebagai berikut:
Sebelah utara : Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu, dan
Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa
Tenggara
Sebelah timur : Laut Maluku
Sebelah Selatan : Laut Maluku dan Kecamatan Pinolosian Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow
Sebelah barat : Kecamatan Lolayan, Kecamatan Passi Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dan
Kecamatan Modoinding, Kecamatan
Tombasubaru, Kecamatan Ranoyapo Kabupaten
Minahasa Selatan.
-
121
Gambar 5.3
Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Sumber: Lampiran UU No. 29 tahun 2008
Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Modayag sementara wilayah
terkecil adalah Kecamatan Modayag Barat. Sebagaimana terlihat pada gambar
berikut ini:
-
122
Gambar 5.4 Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur
Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
B. Kondisi administratif
Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri atas 5
kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak
adalah Kecamatan Modayag yang terdiri dari 17 desa/kelurahan, sementara
kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Modayag Barat
dengan hanya 5 desa/kelurahan.
Tabel 5.10
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Desa Kelurahan (1) (2) (3) (4) 1 Nuangan 13 - 2 Tutuyan 9 - 3 Kotabunan 7 - 4 Modayag 17 - 5 Modayag Barat 5 -
Bolaang Mongondow Timur 51 - Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur, 2012
-
123
Jarak antara ibukota kecamatan (district’s capital) dengan ibukota
kabupaten (regency’s capital) merupakan aspek yang sangat penting dalam
rentang kendali pemerintahan suatu daerah otonom yang dapat mendukung atau
bahkan menjadi kendala dalam kemampuan catchmen area suatu pemerintahan
dalam menyediakan layanan publik. Kecamatan yang terjauh dari ibukota
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Kecamatan Modayag Barat,
sementara yang terdekat adalah Kecamatan Kotabunan. Sebagaimana terlihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.11 Jarak Antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak ke Ibukota Kab. (Km) (1) (2) (3) (4) 1 Nuangan Nuangan 34 2 Tutuyan Tutuyan 0 3 Kotabunan Kotabunan 8 4 Modayag Modayag 45 5 Modayag Barat Moyongkota 52
Sumber : Diolah
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikatakan telah
memiliki sumber daya manusia yang cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan
persentase PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, telah didominasi pegawai dengan pendidikan S1 dan
Diploma. Bahkan ada beberapa pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan
pada jenjang S2 maupun S3. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan
jumlah, tingkat pendidikan yang di tamatkan, dan jenis kelamin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur.
-
124
Tabel 5.12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Jenis Kelamin Jumlah Persen(%) Laki-laki Perempuan (1) (2) (3) (4) (5)
Sampai dengan SD 1 - 1 0,07 SLTP / Sederajat 3 2 5 0,38 SLTA / Sederajat 158 202 360 27,79 Diploma I/II/III 133 227 360 27,79 Strata 1 323 225 548 42,31 Strata 2 15 4 19 1,46 Strata 3 2 - 2 0,15
Jumlah 635 660 1295 100 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur adalah sebanyak 20 orang/kursi. Adapun komposisi
wakil rakyat tersebut adalah; Partai Golkar 9 orang, PDIP 4 orang, PAN 3 orang,
Partai Demokrat 3 orang, Partai Hanura 2 orang, PPP 2 orang, PKS 2 orang,
PDS 1 orang, Partai Barnas 1 orang, dan Partai Gerindra 1 orang.
Tabel 5.13
Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Partai Politik Jenis Kelamin Persen (%) Laki-laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Fraksi Golkar 4 4 8 40 2 Fraksi Demokrat 2 1 3 15 3 Fraksi Pelopor Perjuangan
Keadilan 3 1 4 20
4 Fraksi Nasional Totabuan 5 - 5 25 Bolaang Mongondow Timur 14 6 20 100
Sumber : Sekretariat DPRD Bolaang Mongondow Timur
Hampir seperti daerah lainnya, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
telah memiliki fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada,
mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah
-
125
Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah
(MA). Hanya Perguruan Tinggi (PT) yang belum ada daerah ini.
Tabel 5.14
Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Fasilitas Pendidikan Jumlah
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan 12 5 2 - 19 2 Tutuyan 9 3 1 - 13 3 Kotabunan 7 2 2 - 11 4 Modayag 19 3 2 - 24 5 Modayag Barat 8 - - - 8
Bolaang Mongondow Timur 55 13 7 - 75 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)
Guna menunjang fasilitas pendidikan di atas, maka sangat diperlukan
keberadaan tenaga pengajar (guru) baik secara kuantitas maupun kualitas.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki
tenaga pengajar (Guru) yang tersebar di seluruh fasilitas pendidikan yang ada.
Tabel 5.15
Sebaran Guru Menurut Kecamatan dan Sarana Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Tenaga Pengajar Guru (orang) Jumlah
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA (1) (2) (3) (4) (5) (7) 1 Nuangan 76 33 7 116 2 Tutuyan 86 26 13 125 3 Kotabunan 55 18 26 99 4 Modayag 154 50 34 238 5 Modayag Barat 70 - - 70
Bolaang Mongondow Timur 441 127 80 648 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)
-
126
Sebagaimana sektor pendidikan, kesehatan juga merupakan hal yang
sangat urgen sebagai kebutuhan dasar masyarakat, yang menuntut suatu daerah
untuk senantiasa menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan sesuai
dengan kuantitas kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur belum memiliki Rumah Sakit, daerah ini hanya memiliki
sarana/fasilitas kesehatan berupa Puskesmas yang tersebar di masing-masing
ibukota kecamatan, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di desa, dan
Puskesmas Keliling (Pusling). Sementara itu, dari 5 Puskesmas yang ada di
masing-masing ibukota kecamatan, hanya ada 2 Puskesmas yang dapat
melakukan Rawat Inap kepada pasien, yaitu Puskesmas Kecamatan Kotabunan
dan Puskesmas Kecamatan Modayag. Adapun rincian fasilitas kesehatan yang
ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, secara lebih lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 5.16
Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Rumah
Sakit Puskesmas Puskesmas
Pembantu Puskesmas
Keliling Posyandu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan - 1 10 1 13 2 Tutuyan - 1 5 - 9 3 Kotabunan - 1 4 1 7 4 Modayag - 1 9 1 17 5 Modayag
Barat - 1 3 1 5
Jumlah - 5 31 4 51 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)
Adapun fasilitas kesehatan di atas, ditunjang dengan tenaga
kesehatan/medis yang terdiri dari Dokter (umum) dan Perawat/Bidan yang
tersebar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur. Namun, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bolaang
-
127
Mongondow Timur masih mengalami keterbatasan dalam hal tenaga medisnya,
karena belum memiliki Dokter Spesialis, Dokter Gigi, maupun Apoteker.
Keterbatasan berikut adalah sedikitnya jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki
daerah ini, yang sampai saat ini hanya memiliki 12 tenaga dokter dan 56 tenaga
perawat/bidan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dan sebaran tenaga
medis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Tabel 5.17
Sebaran Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Tenaga Kesehatan
Dokter (Umum) Perawat/Bidan (1) (2) (3) (4) 1 Nuangan 2 10 2 Tutuyan 2 6 3 Kotabunan 5 8 4 Modayag 2 24 5 Modayag Barat 1 8
Bolaang Mongondow Timur 12 56 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012)
C. Kondisi sosial
Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2010
adalah sebanyak 63.654 orang (hasil sensus penduduk 2010). Selama periode
2000 – 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun sebesar 1,56 persen.
Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk
tiap tahun pada periode 1990 – 2000 (1,46 persen). Terlihat pada tabel berikut:
-
128
Tabel 5.18 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
per Tahun (%) 1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan - - 12.935 - 1,52 2 Tutuyan 25.986 30.624 11.224 1,70 1,69 3 Kotabunan - - 11.003 - 0,99 4 Modayag 25.028 28.108 18.613 1,20 2,09 5 Modayag Barat 9.879 1,17
Bolaang Mongondow Timur 51.014 58.753 63.654 1,46 1,56 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Pada tahun 2010, persebaran penduduk di Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan Modayag
Barat misalnya, kecamatan yang luasnya hanya 5,18 persen dari keseluruhan
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini, dihuni oleh 15,52 persen dari
penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan tingkat kepadatan 217
orang per kilometer persegi. Sementara di Kecamatan Nuangan yang memiliki
luas 38,46 persen dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, hanya dihuni
oleh 20,32 persen penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan
tingkat kepadatan 38 orang per kilometer persegi.
Tabel 5.19
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan Luas Area Penduduk Kepadatan Penduduk Km2 % Orang % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Nuangan 337,80 38,46 12.935 20,32 38,29 2 Tutuyan 227,20 25,87 11.224 17,63 49,40 3 Kotabunan 134,18 15,28 11.003 17,29 82,00 4 Modayag 133,66 15,22 18.613 29,24 139,26 5 Modayag Barat 45,47 5,18 9.879 15,52 217,26
Bolaang Mongondow Timur 878,31 100 63.654 100 72,47 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
-
129
Berdasarkan hasil sensus 2010, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur sebesar 109,70. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
109 penduduk laki-laki dalam setiap penduduk perempuan. Dengan kata lain,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki penduduk laki-laki yang lebih
banyak daripada penduduk perempuan.
Tabel 5.20 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur
No Kecamatan Penduduk (orang) Rasio Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nuangan 6.798 6.137 12.935 110,77 2 Tutuyan 5.890 5.334 11.224 110,42 3 Kotabunan 5.875 5.128 11.003 114,57 4 Modayag 9.625 8.988 18.613 107,09 5 Modayag Barat 5.111 4.768 9.879 107,19
Bolaang Mongondow Timur 33.299 30.355 63.654 109,70 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur secara umum, persentase tertinggi terdapat pada kelompok usia 7 – 12
tahun. Persentasenya pada tahun 2010 mencapai 97, 98 persen. Sementara
angka partisipasi sekolah terendah terdapat pada kelompok usia 16 – 18 tahun.
Persentase pada kelompok usia ini terus menerus mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Tercatat sampai pada tahun 2011 hanya mencapai 40,47 persen.
Berikut uraian angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur:
-
130
Tabel 5.21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2009 – 2011
Angka Partisipasi Sekolah 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4)
7 – 12 96,64 97,98 96,69 13 – 15 81,70 78,61 81,49 16 -18 54,36 45,98 40,47
Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
terbagi dalam etnis mongondow, minahasa dan jawa. Etnis mongondow sebagai
etnis terbesar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan
pemeluk agama islam, begitupun dengan masyarakat dari etnis jawa. Sementara
etnis minahasa merupakan pemeluk agama Protestan dan Katholik. Terlihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 5.22
Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Etnis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
No Kecamatan
Agama Etnis Islam Protestan Katholik Mongondow Minahasa Jawa
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) 1 Nuangan 8.576 2.731 - 8.576 2.731 - 2 Tutuyan 10.672 4.115 25 10.672 4.140 - 3 Kotabunan 10.184 1.493 22 10.184 1.515 - 4 Modayag 13.407 6.424 1.417 10.059 7.841 3.348 5 Modayag Barat 9.074 1.503 - 9.074 1.503 -
51.914 16.265 1.464 48.565 16.265 3.348 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Sementara itu dalam melaksanakan peribadatan, masyarakat dari
berbagai umat ini memiliki sarana peribadatan yang tersebar di semua
kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sarana
peribadatan yang ada adalah Masjid dan Mushola untuk umat Islam dan Gereja
untuk umat Protestan dan Katholik. Pemeluk agama Hindu dan Budha belum
memiliki sarana peribadatan. Sebagaimana pada tabel berikut ini:
-
131
Tabel 5.23 Banyaknya Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolang
Mongondow timur
No Kecamatan Masjid Mushola Gereja Protestan
Gereja Katholik
Pura Vihara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nuangan 12 - 23 1 - - 2 Tutuyan 6 - 11 1 - - 3 Kotabunan 8 2 8 - - - 4 Modayag 15 7 27 1 - - 5 Modayag Barat 6 6 6 - - - Bolaang Mongondow Timur 47 15 75 3 - -
Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2009, jumlah Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih terbanyak berada di Kecamatan Modayag
dengan 33 TPS dari 14.203 pemilih. Sementara kecamatan dengan jumlah TPS
dan pemilih terendah adalah Kecamatan Modayag barat dengan 15 TPS dari
7.286 pemilih. Berikut rinciannya:
Tabel 5.24
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pemilih Terdaftar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada
Pemilihan Umum 2009
No Kecamatan TPS Laki-laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Nuangan 21 4.909 4.198 9.107 2. Tutuyan 18 4.332 4.304 8.636 3. Kotabunan 17 4.058 3.650 7.708 4. Modayag 33 7.341 6.862 14.203 5. Modayag Barat 15 3.772 3.514 7.286
Bolaang Mongondow Timur 104 24.412 22.528 46.940Sumber: KPU Bolaang Mongondow Timur (2012)
Pada tahun 2010, persentase rata-rata pemilih yang menggunakan hak
pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolaang Mongondow Timur
adalah 85,8 persen. Persentase tertinggi di Kecamatan Modayag Barat dengan
91,8 persen, sementara persentase terendah di Kecamatan Kotabunan dengan
hanya 79,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik
-
132
masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terutama dalam proses politik
(pemilihan), sudah cukup tinggi. Rinciannya tertuang pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.25
Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Umum
2009
No Kecamatan Pemilih terdaftar Pemilih yang menggunakan hak pilih
Persen (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Nuangan 9.107 7.248 79,5 2. Tutuyan 8.636 7.043 81,5 3. Kotabunan 7.708 6.550 84,9 4. Modayag 14.203 12.743 89,7 5. Modayag Barat 7.286 6.690 91,8
Bolaang Mongondow Timur 46.940 40.274 85,8 Sumber: KPU Bolaang Mongondow Timur, 2012
D. Kondisi keuangan dan ekonomi
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah ini, masih sangat kecil. Pada
tahun 2011, tercatat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ini hanya
sebesar 1,49 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang besar daerah ini
terhadap Dana Perimbangan (pendapatan transfer) dari Pemerintah Pusat. Pada
periode tersebut, porsi Dana Perimbangan sebesar 89,06 persen. Kecilnya porsi
PAD terhadap APBD daerah ini menunjukkan belum adanya kemandirian daerah
secara fiskal dalam hal penerimaan (revenue). Terlihat pada tabel berikut:
-
133
Tabel 5.26 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2011
Uraian Realisasi Anggaran Persen (%)
(1) (2) (3) A. PENDAPATAN:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Pendapatan Transfer c. Pendapatan lain-lain yang sah
335.280.596.168,80 4.992.038.918,80
298.614.261.610,00 31.674.295.640,00
100,00 1,49
89,06 9,45
B. BELANJA a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tak Terduga
346.966.101.273,00 175.986.641.084,00 170.553.681.599,00
425.778.590,00
100,00 50,72 49,16 0,12
C. BAGI HASIL KE DESA - D. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) b. Pengeluaran Pembiayaan
56.334.468.080,00 56.334.468.080,00
-
Sumber: Bolaang Mongondow Dalam Angka, 2007
Apabila porsi masing-masing sumber pendapatan ditampilkan dalam
bentuk grafis, akan terlihat jelas bagaimana besarnya ketergantungan daerah ini
terhadap dana transfer Pemerintah pusat. Seperti pada grafik berikut:
Gambar 5.5
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Sumber Penerimaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2011
Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
-
134
Kemudian dari aspek Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas
dasar harga berlaku, sektor pertambangan dan penggalian merupakan
kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini
karena di daerah ini terdapat banyak titik-titik penambangan emas maupun pasir
besi yang dikelola baik oleh perusahaan maupun dikelola langsung oleh
masyarakat secara tradisional. Sementara yang terkecil adalah sektor listrik, gas
dan air bersih. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.27
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2006 – 2010 (dalam Jutaan Rp.)
No Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pertanian, peternakan,
kehutanan 122.333,61 129.959,37 145.556,24 171,552,83 198.555,60
2. Pertambangan dan penggalian 200.971,99 218.038,23 231.545,45 272.509,59 301.587,84 3. Industri pengolahan 10.568,69 10.983,06 10.185,19 11.355,96 11.980,15 4. Listrik, gas, dan air bersih 1.305,45 1.323,79 1.360,63 1.487,58 1.584,02 5. Bangunan 36.209,19 40.865,24 41.529,18 46.361,54 52.154,40 6. Perdagangan, hoten, dan
restoran 26.371,15 27.521,84 39.994,55 46.438,95 51.927,30
7. Pengangkutan dan komunikasi 13.913,07 14.394,08 15.043,38 16.552,96 17.869,33 8. Keuangan, persewaan dan jasa 8.123,90 8.912,60 10.161,18 11.121,59 11.837,50 9. Jasa-jasa 50.843,09 53.155,35 71.751,97 93.107,85 124.479,80
Produk Domestik Regional Bruto 470.642,14 505.153,56 567.127,77 670.458,84 771.975,94 Sumber: Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Dari data di atas, apabila ditampilkan hanya PDRB tahun 2010, maka
akan terlihat jelas bagaimana kontribusi masing-masing lapangan usaha (sektor)
terhadap PDRB Bolaang Mongondow Timur, seperti pada grafik berikut ini:
-
135
Gambar 5.6 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur 2010
Sumber: Diolah dari Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
5.1.3 Perbandingan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki wilayah yang
lebih luas dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Luas wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur hanya 10,88 persen dari luas wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow (sebelum dikurangi wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur itu sendiri). Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas
wilayah 8.358.04 km2, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya
seluas 910,176 km2. Karena itu dalam hal rentang kendali pemerintahan, dengan
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang luas, sulit untuk mencapai
efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Hal ini terlihat pada rata-rata jarak tempuh
dan rata-rata waktu tempuh dari ibukota kecamatan masing-masing menuju
ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow. Rata-rata jarak tempuhnya adalah 77,2
Km dengan rata-rata waktu tempuh selama 105 menit (hampir 2 jam) [Tabel. 5.2].
-
136
Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 28
kecamatan dan 329 desa/kelurahan, sedangkan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur terdiri dari 5 kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Dalam hal
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat
dikatakan memiliki sumberdaya manusia yang lebih baik dari Kabupaten Bolaang
Mongondow. Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan PNS yang telah didominasi
oleh PNS dengan tamatan Sarjana, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow
masih didominasi oleh PNS dengan tamatan SMA/sederajat. Namun, dari sisi
fasilitas pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Bolaang Mongondow jauh lebih
baik dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Bolaang
Mongondow telah memiliki fasilitas pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi,
sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya sampai jenjang
SMA/sederajat. Kabupaten Bolaang Mongondow juga memiliki 5 buah Rumah
Sakit, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow timur belum memiliki satupun
Rumah Sakit.
Secara sosial, masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow lebih
heterogen daripada masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain
etnis mongondow (55,49 %) sebagai etnis terbesar di Kabupaten Bolaang
Mongondow, daerah ini juga telah dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis
dengan jumlah yang cukup signifikan, seperti; minahasa (11,87 %), gorontalo
(9,94 %), sangir (7,31 %), jawa (3,31 %), bali (2,06 %), dan etnis lainnya (9,98 %)
[Tabel 5.7]. Sedangkan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
cenderung lebih homogen. Hal ini ditunjukkan oleh persentase masyarakat etnis
mongondow sebagai etnis terbesar yaitu 69,73 persen, selanjutnya etnis
minahasa (23,35 %) dan etnis jawa (4,8 %) [Tabel 5.22]. Namun dalam hal
-
137
budaya atau adat istiadat, masyarakat etnis mongondow yang ada di dua
kabupaten ini, tetap memiliki kesamaan tradisi.
Secara fiskal, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur sama-sama masih tergantung pada transfer dana dari
Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya sebesar 1,49
persen dari total pendapatan. Struktur penerimaan daerah ini masih didominasi
Dana Perimbangan, sebesar 89,06 persen. Sisanya adalah Pendapatan Lain-lain
yang Sah sebesar 9,45 persen. Sementara itu Kabupaten Bolaang Mongondow
masih sedikit lebih baik dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan porsi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 2,05 persen.
Namun, porsi Dana Perimbangannya mencapai 96,89 persen, dimana
Pendapatan Lain-lain yang Sah hanya 1,06 persen. Kondisi ini sangat jelas
menggambarkan ketergantungan ke dua daerah ini terhadap pemerintah di
atasnya (Pemerintah Pusat).
5.2 Latar Belakang Tuntutan Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5.2.1 Lokalisasi kekuasaan (localisation of power)
Dalam tuntutan pembentukan daerah otonom, terdapat pelbagai aspek
yang mengakumulasi keinginan masyarakat untuk berdiri menjadi daerah otonom
baru, yakni aspek geografis, administratif, ekonomi, sosial, maupun politik. Akan
tetapi, selain pada aspek-aspek tadi, terdapat aspek lain yang ikut menyokong
bagaimana dinamika masyarakat di tingkat lokal kemudian menuntut
pembentukan daerah otonom. Aspek tersebut adalah lokalisasi kekuasaan
-
138
(localisation of power). Terdapat konsekuensi institusional yang menjadi
keniscayaan politik, administratif dan fiskal, pasca pembentukan daerah otonom.
Dengan terbentuknya daerah otonom baru, diikuti dengan pembentukan institusi-
institusi politik maupun administratif di daerah. Institusi ini merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan di daerah. Konsekuensi legal lainnya adalah
desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, maka daerah otonom
memiliki kekuasaan dan kontrol atas sumber dan pendapatan keuangan yang
potensial di daerah, serta pengelolaan anggaran yang diserahkan Pemerintah
Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan.
Banyaknya keuntungan pasca pembentukan daerah otonom baru ini,
menjadi pemicu bagi lahirnya upaya lokalisasi kekuasaan (localisation of power)
dalam bentuk tuntutan pembentukan daerah otonom. Merujuk pada apa yang
disampaikan Hadiz (2011,63) bahwa lokalisasi kekuasaan (localisation of power)
dapat dilihat dari dinamika politik dalam pemilihan dan partai politik (the dynamics
of electoral and party politics can provide important clues about the nature of the
localisation of power). Sehingga itu, dalam melihat upaya lokalisasi kekuasaan
(localisation of power) pada proses pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, peneliti melihat pada dua aspek penting, yaitu; a). dinamika
perubahan institusional (dynamics of institutional changes), dan b). peran dan
kepentingan elit lokal (local elites).
A. Dinamika Perubahan Institusional (dynamics of institutional
changes)
Tak terelekkan bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonom
baru, memberi konsekuensi legal pada pembagian kekuasaan (area division of
-
139
power). Pembagian kekuasaan dilakukan secara vertikal antara negara
(dimanivestasi pemerintah pusat) dan masyarakat (daerah otonom). Hal ini
membawa keniscayaan pada pelembagaan kekuasaan (institutional of power)
atas seluruh aspek kekuasaan yang ada di daerah bersangkutan.
Pembagian kekuasaan yang ditetapkan secara konstitusional ini,
memberi hak kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan (kecuali urusan pemerintahan yang tetap dipegang pemerintah
pusat). Hak daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi sebagaimana
diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom memiliki
hak sebagai berikut:
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, b. Memilih pimpinan daerah c. Mengelola aparatur daerah d. Mengelola kekayaan daerah e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah, g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan
perundang-undangan
Melihat pada hak daerah di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat
beberapa bentuk kekuasaan yang dilekatkan kepada daerah otonom. Kekuasaan
tersebut adalah; 1) Kekuasaan politik, untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan melalui institusi politik (DPRD dan Kepala Daerah) dan
institusi administratif (Perangkat Daerah, sebagai pembantu Kepala Daerah),
serta memilih pimpinan daerah. 2) Kekuasaan birokrasi, untuk mengelola
aparatur daerah dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintahan yang
ditetapkan bersama melalui DPRD dan Kepala Daerah, 3) Kekuasaan fiskal,
untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah melalui pajak
-
140
dan retribusi, serta anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat dalam bentuk
Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus).
Selanjutnya untuk menunjang daerah otonom baru dalam
menyelenggarakan hak dan kewajibannya sebagai daerah otonom, dibentuk
institusi politik maupun administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah di daerah tersebut. Dalam sistem Pemerintahan Daerah di indonesia,
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di kabupaten terdiri dari Pemerintah
Daerah (kepala daerah/bupati dan perangkat daerah) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Merujuk pada pasal 3 undang-undang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:
(1). Pemerintahan Daerah adalah: a. Pemerintahan Daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah
daerah provinsi dan DPRD provinsi b. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota
(2). Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah
Dalam hal pembentukan institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengacu pada undang-
undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem alokasi kursi DPRD yang ditetapkan
undang-undang tersebut, menggunakan indikator jumlah penduduk. Maka sesuai
dengan sistem pengalokasian kursi itu, komposisi kursi DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur adalah sebanyak 20 orang. Hal ini karena jumlah
penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah 100.000 penduduk.
Lebih jelas diatur dalam pasal 26 ayat (2) poin a Undang-undang nomor 10 tahun
-
141
2008, sebagai berikut:
“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi”.
Pelaksana pembentukan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang
Mongondow, sebagai daerah induk. Sebagaimana diceritakan Farida
Lasabuda,SE,ME selaku anggota KPUD Bolaang Mongondow, bahwa:
Setelah bolaang mongondow timur mekar, kami langsung melakukan pengisian kursi DPRD untuk periode yang berakhir sampai tahun 2009. Waktu itu jatah kursi di sana 20, karena jumlah penduduknya tidak sampai seratus ribu orang. Kebetulan pada Pemilu 2004, bolaang mongondow timur merupakan satu dapil utuh (dapil 4) dengan jatah 7 kursi, sehingga sangat memudahkan bagi kami untuk melakukan pengisian. Kami langsung melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan ke 20 anggota DPRD bolaang mongondow timur yang diambil dari 7 orang yang ada di DPRD bolaang mongondow waktu itu dan 13 orang diambil dari para caleg yang berasal dari partai politik yang maju dari dapil situ (wawancara pada tanggal 23 november 2012)
Berdasarkan data dari KPUD Bolaang Mongondow Timur (2012), pada
Pemilu tahun 2009, komposisi kursi di Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk periode 2009 - 2012, dimenangi
oleh Partai Golkar dengan 8 Kursi, sementara kursi lain beruturut-turut diperoleh
Partai Demokrat dengan 3 kursi, PDIP dengan 2 kursi, dan partai politik lain yang
memperoleh masing-masing 1 kursi yaitu; PAN, PKS, Partai Pelopor, PKB,
Hanura, PPP, dan PDS. Dari seluruh partai peraih kursi tersebut, yang berdiri
sebagai satu fraksi utuh hanya Partai Golkar dan Partai Demokrat. Adapun fraksi
yang ada di DPRD Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:
-
142
Tabel 5.28 Fraksi Partai Politik di DPRD Bolaang Mongondow Timur
Periode 2009 – 2014
No Fraksi Partai Politik Jumlah Kursi Persen (%) (1) (2) (3) (4) 1. Fraksi Golkar 8 40 2. Fraksi Demokrat 3 15 3. Fraksi Pelopor Perjuangan Keadilan 4 20 4. Fraksi Nasional Totabuan 5 25
Bolaang Mongondow Timur 20 100 Sumber: KPUD Bolaang Mongondow Timur
Undang-undang nomor 29 tahun 2008 sebagai landasan konstitusional
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah otonom baru di
Indonesia, telah mengatur mengenai pembentukan institusi-institusi sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur. Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ini adalah Kepala Daerah
yang dibantu oleh Perangkat Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
Dalam hal Kepala Daerah (Bupati), diatur dalam pasal 10 ayat (1)
undang-undang nomor 29 tahun 2008, bahwa:
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Berdasarkan amanat undang-undang di atas, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur telah resmi memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang dihasilkan
melalui Pemilahan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2010. Pada
Pemilukada tersebut, terpilih Bapak Sehan Landjar sebagai Bupati dan Bapak
Medy Lensun sebagai Wakil Bupati untuk periode 2010 – 2015 (KPUD Bolaang
Mongondow Timur, 2012). Pasangan ini diusung dan didukung oleh Partai
-
143
Gabungan, yakni;
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2. Partai Bintang Reformasi (PBR), 3. Partai Damai Sejahtera (PDS), 4. Partai Republikan, dan 5. Partai Pelopor.
Selanjutnya dalam hal pembentukan perangkat daerah. Pembentukan
perangkat daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
tentang organisasi perangkat daerah. Di dalam PP ini, terdapat 8 (delapan) unsur
perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sebagaimana
juga diatur di dalam UU nomor 29 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pasal 12 ayat (1)
disebutkan bahwa:
Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2012), terdapat 7 unsur perangkat
daerah (minus kelurahan) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun
rincian perangkat daerah yang ada, sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Daerah 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pertambangan dan Energi 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pekerjaan Umum 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
-
144
10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.Dinas Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Informasi 12.Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 13.Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.Dinas Kelautan dan Perikanan 15.Dinas Pertanian dan Peternakan 16.Dinas PPKAD 17.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 18.Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Penelitian
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.Badan Kesbangpol dan Linmas 20.Badan Lingkungan Hidup 21.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 22.Badan PP, KB dan Perlindungan Anak 23.Badan Penyuluh PPK 24.Badan Ketahanan Pangan 25.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.Sekretariat KPU 27.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 28.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 29.Kantor Camat Tutuyan 30.Kantor Camat Kotabunan 31.Kantor Camat Nuangan 32.Kantor Camat Modayag 33.Kantor Camat Modayag Barat
Sementara itu dalam hal fiskal (keuangan), sebagai daerah otonom
baru, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga berhak memperoleh Dana
Perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta
bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN. Sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 29 tahun 2008
tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi
sulawesi utara, bahwa “Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhak mendapat
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pada tahun 2011, total Dana Perimbangan yang diperoleh Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dari Pemerintah Pusat yaitu 89,06 persen dari total
pendapatan (revenue) daerah ini. Di dalam dana perimbangan yang diterima
-
145
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi penyokong terbesar dalam struktur
pendapatan daerah ini. Sementara Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak adalah
yang terkecil dengan hanya 6,54 persen. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.29
Realisasi Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2011
No Dana Perimbangan Realisasi
(Rp)
Persentase dari Total Pendapatan APBD
(%) (1) (2) (3) (4) 1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Non
Pajak 21.930.969.336 6,54
2. Dana Alokasi Umum (DAU) 200.526.892.274 59,81 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 76.156.400.000 22,71 Total Dana Perimbangan 298.614.261.610 89,06
Total Pendapatan (revenue) APBD 335.280.596.168,80 100
Sumber: Dimodifikasi dari Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2012
Uraian di atas menggambarkan bagaimana perubahan kelembagaan
yang terjadi pasca pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa
terbentuk institusi politik maupun administratif sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam hal ini
adalah Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Bupati dibantu Perangkat Daerah)
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian secara fiskal
(keuangan), bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga berhak
memperoleh dana transfer (dana perimbangan) dari Pemerintah Pusat untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dengan demikian bahwa terbentuknya
institusi penyelenggara Pemerintahan Daerah di daerah otonom bersama
sumber pendanaanya, membuka peluang atas terciptanya jabatan-jabatan politik
maupun birokrasi yang memegang kekuasaan politik, birokrasi, dan fiskal. Hal ini
-
146
menjadi pemicu bagi dinamika sosial dan politik di tingkat masyarakat terutama
elit lokal untuk menuntut pembentukan daerah otonom.
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur itu sendiri lebih
berorientasi pada manfaat institusional dan fiskal, dengan meningkatnya Dana
Alokasi Umum (DAU), bertambahnya jumlah jabatan politik (DPRD dan Kepala
Daerah), serta komposisi dan jabatan birokrasi di daerah. Seperti terungkap pada
wawancara dengan Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow
(Drs Jainudin Damopolii), selaku tokoh kunci Pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, bahwa:
Coba kita bandingkan bagaimana bolaang mongondow sebelum mekar dan sekarang, tadinya kita hanya menerima DAU kurang lebih hanya 400 milyar sekarang dana pusat yang masuk ke daerah bolaang mongondow bersatu ini melebihi 2 trilyun di 5 daerah ini (kabupaten bolaang mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow utara, dan kota kotamobagu). Dan dengan lahirnya 5 daerah ini maka rekruitmen PNS yang tadinya hanya 200 orang per tahun, sekarang menjadi 2000 orang untuk 5 kabupaten/kota itu. Jabatan-jabatan struktural juga ikut bertambah banyak. Kemudian kursi di DPRD yang dulunya hanya 40 kursi sekarang telah menjadi 150 kursi untuk 5 kabupaten/kota ini (wawancara pada tanggal 19 november 2012)
Pemahaman sempit atas otonomi daerah seperti ini, seringkali hanya
berupaya menciptakan arena kekuasaan baru di daerah, dengan terbukanya
peluang kekuasaan melalui institusi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah, yang terbentuk pasca pembentukan daerah otonom. Dengan demikian
jabatan politik untuk Kepala Daerah/Bupati dan DPRD menjadi ajang pertarungan
bagi para elit yang berkepentingan atas kekuasaan di daerah, melalui proses
politik (pemilihan). Pada akhirnya, dinamika pemilihan dan partai politik di level
lokal, menjadi begitu intens.
-
147
Sejak digulirkan kembali desentralisasi pasca runtuhnya rezim orde
baru, Undang-undang tentang pemerintahan daerah yakni UU No. 5 tahun 1974,
mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 dan
sampai sekarang melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004. Nuansa
pemerintahan daerah yang awalnya sangat sentralistis, kemudian berubah arah
menuju desentralistis. Makna otonomi daerah pun ikut berubah, dari otonomi
yang bertanggung jawab, menjadi otonomi seluas-luasnya. Konsekuensinya,
bahwa kekuasaan yang melekat pada otonomi daerah yang didesentralisasikan
pemerintah pusat kepada daerah otonom, menyebabkan peningkatan jumlah
partai politik dan parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal, serta
meningkatkan intensitas politik dalam politik lokal (pemilihan). Hal ini
menunjukkan bahwa para kelompok pejuang kepentingan (struggle group) yang
memperebutkan kekuasaan baik di level daerah maupun nasional, kian
bertambah banyak.
Sebagaimana terlihat pada pertumbuhan jumlah partai politik di
Indonesia sebelum dan setelah di berlakukan kembali desentralisasi pada tahun
1999, menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan Partai
Politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) baik
Provinsi, Kabupaten dan Kota, melonjak drastis. Menilik data partai politik peserta
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 (sebelum digulirkan kembali desentraliasi),
jumlah partai politik yang menjadi peserta pada Pemilu tersebut hanya terdiri dari
tiga partai politik, yakni; Golongan karya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) [www.kpu.go.id]. Kemudian pada Pemilu
tahun 1999 (setelah digulirkan kembali desentraliasi, jumlah partai politik yang
-
148
menjadi peserta Pemilu, langsung melonjak drastis menjadi 48 partai. Jumlah
Partai Politik pada Pemilu 1999 itu, mengalami sedikit penurunan pada Pemilu
2004, di mana tinggal mengikutkan 24 Partai Politik. Namun pada Pemilu 2009,
kembali mengalami kenaikan menjadi 38 partai Politik (www.kpu.go.id).
Lebih khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada Pemilu
tahun 2009, jumlah Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu yang terdaftar di
KPUD Bolaang Mongondow (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum
memiliki KPUD) sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur, linier dengan jumlah partai politik secara nasional yang keseluruhannya
juga menjadi peserta politik untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di daerah ini. Berikut rincian partai politik peserta Pemilu
2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maupun secara nasional:
1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6. Partai Barisan Nasional (Barnas) 7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9. Partai Amanat Nasional (PAN) 10.Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) 11.Partai Kedaulatan 12.Partai Persatuan Daerah (PPD) 13.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14.Partai Pemuda Indonesia (PPI) 15.Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) 16.Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 17.Partai Karya Perjuangan (PKP) 18.Partai Matahari Bangsa (PMB) 19.Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 20.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 21.Partai Republik Nusantara (RepublikaN) 22.Partai Pelopor 23.Partai Golongan Karya (Golkar) 24.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25.Partai Damai Sejahtera (PDS) 26.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
-
149
27.Partai Bulan Bintang (PBB) 28.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 29.Partai Bintang Reformasi (PBR) 30.Partai Patriot 31.Partai Demokrat 32.Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 33.Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 34.Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 35.Partai Merdeka 36.Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) 37.Partai Serikat Indonesia (PSI) 38.Partai Buruh
Dinamika politik pada pemilihan lokal (local electoral) dalam perebutan
jabatan politik, baik di parlemen (DPRD) maupun Kepala Daerah sebagai top
eksekutif (Bupati/Walikota), menjadi begitu intens. Kontestasi politik ini tidak lagi
pada aspek visi misi atau konsep pembangunan yang ditawarkan kepada
masyarakat. Kontestasinya telah didominasi oleh praktek politik uang (money
politics). Seperti terungkap pada wawancara dengan salah satu pengurus partai
politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai berikut:
Sekarang ini partai yang tidak memiliki ‘amunisi’ (uang) dalam setiap momen politik pasti tidak akan menang dalam Pilkada atau minimal memperoleh kursi di dewan (DPRD). Sehingga itu, partai politik harus cermat dalam memilih siapa kandidat yang layak diusung, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kandidat itu sendiri. Dana politik itu sangatlah besar. Kita butuh anggaran operasional untuk semua tim sukses (tim pemenangan), belum lagi untuk ‘serangan fajar’ (membayar suara masyarakat) saat menjelang hari H pemilihan. (Wawancara pada tanggal 30 November 2012)
Dinamika politik lokal yang begitu menampakkan intensitas pertarungan
politik untuk memperebutkan kekuasaan melalui institusi politik daerah,
menyebabkan mahalnya biaya politik dalam pemilihan baik Bupati maupun
DPRD, selanjutnya berdampak pada maraknya kasus korupsi di daerah.
Parahnya, penyelewengan anggaran (korupsi) yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat politik ini, juga melibatkan para birokrat (perangkat daerah). Hal ini
-
150
nampak jelas dengan banyaknya sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) di seluruh daerah otonom yang ada di Indonesia, serta kasus-
kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat politik yang juga melibatkan para
birokrat (perangkat daerah).
Sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik
Indonesia, Mahfud M. D., dalam surat kabar elektronik (Fajar Online, 21 januari
2012), bahwa hampir semua pemilihan kepala daerah (Pemilu Kada) di
Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir, berakhir dengan sengketa. Berikut
petikan penyampaiannya:
Pemilu kada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar pemilu kada itu terdapat 392 sengketa (www.fajar.co.id) diakses tanggal 21 januari 2012.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Negeri, Djohermansyah Djohan dalam surat kabar elektronik (Fajar Online, 24
desember 2012) mengatakan bahwa:
Tidak bisa kita pungkiri biaya politik pilkada langsung itu sangat mahal. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sepanjang tahun ini setidaknya ada 4.487 pejabat daerah yang terseret korupsi. Paling banyak dari kalangan anggota DPRD provinsi 2.545 orang. Sedangkan di tingkat eksekutif jumlah 290 orang. Jumlah aparatur Pemerintahan Daerah yang diduga terlibat korupsi saat ini 1.221 orang. Yang berstatus tersangka 185 orang, terdakwa 112 orang, dan terpidana 877 orang. Sedangkan yang masih sebatas saksi 46 orang (www.fajar.co.id) diakses tanggal 24 desember 2012
Deretan sengketa hasil Pemilukada dan kasus-kasus korupsi yang
dilakukan oleh para pejabat politik maupun para birokrat di atas, semakin
memperkuat bahwa dinamika perubahan kelembagaan (dynamics institutional
changes) pasca pembentukan daerah otonom, telah menciptakan arena
-
151
pertarungan kekuasaan antar elit lokal (elit politik, elit ekonomi, dan elit birokrasi)
di daerah. Kekuasaan diperebutkan untuk mencapai keuntungan ekonomis yang
melekat pada kekuasaan dan kontrol melalui institusi politik maupun administratif
di daerah. Institusi-institusi ini memiliki kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi,
serta kekuasaan fiskal untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta
mengelola sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang potensial
menjadi penerimaan (revenue) daerah terutama dalam hal menentukan sendiri
jenis dan besaran pengeluaran (expenditure) daerah. Oleh karena itu, dengan
menjadi pejabat pada institusi politik maupun birokrasi di daerah, para elit lokal
ini dapat menikmati kekuasaan secara ekslusif untuk mencapai keuntungan
material.
Uraian di atas sesuai dengan apa yang disampaikan Hadiz, bahwa
perubahan kelembagaan yang terjadi seiring desentralisasi diikuti dengan
peningkatan jumlah partai politik dan parlemen, baik di level nasional maupun
lokal, yang memainkan peran penting dalam kerangka kerja post-otoritarian.
Intinya, saat ini sering mencerminkan persaingan yang ketat antara elit untuk
memegang kekuasaan antara mereka dan besarnya sumberdaya yang
dikeluarkan dalam proses; “This change has involved the rise of political parties
and parliaments, national and local, which play an important role in the post-
authoritarian framework. The importance of political parties, and national and
regional parliaments, is curently reflected in the often intense competition among
elites to wield control over them and the increasingly vast resources expended in
the process” (Hadiz, h. 65).
Kondisi seperti ini cenderung mengesampingkan hakikat otonomi
daerah sebagai ruh desentralisasi. Otonomi daerah tidak hanya menyangkut hak
-
152
daerah otonom, tapi juga kemampuan atau kapasitas daerah otonom dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan. Kedua makna itu jelas terdefinisi secara
implisit dan eksplisit dalam otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 1
(satu) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa otonomi sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Untuk
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai daerah otonom, maka suatu daerah
harus memiliki kemampuan/kapasitas baik kapasitas politik, birokrasi, dan
terutama kapasitas fiskal.
Kekuasaan politik untuk menetapkan / merumuskan kebijakan daerah,
kekuasaan administrasi untuk mengimplementasikan kebijakan, serta kekuasaan
fiskal untuk mengelola keuangan daerah, seharusnya diikuti oleh kapasitas
daerah dalam hal politik, administrasi/birokrasi, maupun kapasitas fiskal.
Tercapainya kapasitas politik, administrasi/birokrasi, serta kapasitas fiskal, akan
menghasilkan rumusan dan implementasi kebijakan daerah yang unggul dan
kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan melalui potensi
yang dimiliki daerah.
Kapasitas daerah terutama dalam hal fiskal menunjukkan kemandirian
daerah (local-self government) dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.
Sebagaimana dinyatakan Yustika et al. (2008, h. 28) bahwa kemandirian daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan
mengelola keuangannya. Lebih spesifik ditekankan Syamsi, bahwa semakin
banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), kian tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan juga semakin mandiri
-
153
dalam bidang keuangan (Yustika et al., 2008).
Merujuk pada proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total
pendapatan (revenue) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang masih sangat
kecil, dapat dikatakan bahwa daerah ini belum memiliki kemandirian daerah
(local-self government). Total PAD kabupaten ini hanya 1,49 persen dari total
pendapatannya. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang besar kepada
Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dalam menyelenggaraka urusan
pemerintahan daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana porsi PAD
terhadap total pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Tabel. 5.30 Realisasi PAD Menurut Sumber Pendapatan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2011
No Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi
(Rp)
Persentase dari Total Pendapatan APBD
(%) (1) (2) (3) (4) 1. Pajak Daerah 430.204.590,00 0,13 2. Retribusi Daerah 329.588.443,00 0,10 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - -
4. Lain-lain PAD yang Sah 4.232.245.885,80 1,26 Total PAD 4.992.038.918,80 1,49
Total Pendapatan (revenue) APBD 335.280.596.168,80 100
Sumber: Dimodifikasi dari Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka, 2007
Rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran, menunjukkan rendahnya
kemandirian daerah ini dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Berangkat dari kondisi rendahnya kemandirian daerah otonom hasil pemekaran
ini, pemerintah pusat perlu melakukan deregulasi fiskal terkait komposisi sumber
pendapatan daerah yang tepat sebagai syarat pembentukan daerah otonom,
-
154
terutama menyangkut seberapa besar persentase pendapatan asli daerah (PAD)
terhadap total pendapatan suatu daerah. Hal ini bisa dimulai dengan memberi
batasan tingkat kemampuan fiskal bagi daerah-daerah yang akan dimekarkan.
B. Peran dan kepentingan elit lokal (local elites)
Meneropong peran elit lokal (local elites) di dalam proses pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi sangat penting sebagai dasar
untuk melihat lebih jauh bagaimana kepentingan (interest) para elit lokal ini pasca
terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi daerah otonom.
Oleh karena itu maka dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba melihat
bagaimana peran elit lokal ini (birokrat, pengusaha maupun politisi) di dalam
proses pembentukannya, kemudian mengkorelasikannya dengan kepentingan
mereka sebagai aktor demokrasi (politik) pasca terbentuknya Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.
Dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
keterlibatan para birokrat, pengusaha, maupun politisi sangat signifikan.
Kebanyakan dari mereka adalah penopang dana dan selebihnya merupakan
aktivis pemekaran. Seperti yang diceritakan oleh Kepala Desa Modayag
Kecamatan Modayag (Hj. Nurnanengsih Mamonto):
Waktu itu yang sangat aktif mendukung perjuangan pemekaran bolaang mongondow timur, bukan hanya dengan gerakan tapi juga dengan dana, kalau dari politisi itu bapak Soenardi Soemantha dan bapak Sehan Mokoagow, kalau dari birokrat bapak Jainudin Damopolii dan bapak Husen Mamonto (mantan camat modayag). Sementara dari kalangan pengusaha itu yang sangat mendukung perjuangan pemekaran adalah bapak Roby Wowor. (wawancara tanggal 29 oktober 2012)
Berdasarkan informasi di atas yang mengungkap para elit lokal yang
berperan dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
-
155
peneliti kemudian mendalami temuan tersebut dengan melakukan penelitian
lebih lanjut guna mengetahui bagaimana posisi kepentingan (interest) dari para
elit lokal tersebut di dalam politik lokal, pasca terbentuknya Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.
Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari beberapa nara sumber
dan kemudian mengelaborasi pengetahuan peneliti - karena peneliti juga
merupakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow - dengan informasi
yang diperoleh dari dua orang responden yang tercatat sebagai mantan aktivis
dari organisasi kepemudaan yang saat ini telah menjadi PNS di lingkungan
Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Jalaludin Koesasi,SE
(Badan Ketahanan Pangan) dan Sandy Mukhtar,ST (Dinas Pekerjaan Umum).
Peneliti menemukan bahwa hampir keseluruhan elit lokal yang berperan dalam
proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi aktor
politik lokal. Selengkapnya diuraikan di bawah ini:
1. Soenardi Soemantha merupakan politisi partai golkar yang tidak lain
adalah mantan Ketua DPRD Bolaang Mongondow periode 2004 –
2009. Dia adalah salah satu tokoh yang meloloskan usulan
pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada Pemilu
2009, dia menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
dari Dapil Bolaang Mongondow bersatu, dan hasilnya terpilih
menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2009
– 2014. Kemudian pada Pemilukada Bolaang Mongondow Timur
tahun 2010, dia maju sebagai kandidat Bupati yang diusung oleh
Partai Demokrat, namun gagal memenangkan Pemilukada.
Sebelum menjadi politisi, dia adalah seorang PNS yang bertugas di
-
156
Kodim 703 Bolaang Mongondow.
2. Sehan Mokoagow adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow
periode 2005 - 2010 yang merupakan pasangan dari politisi Golkar
sekaligus Bupati Bolaang Mongondow periode 2005 - 2010 (Dra.
Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan). Sebelum menjadi wakil bupati, dia
adalah seorang birokrat, terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian
Keuangan di Setda Bolaang Mongondow (sekarang berubah
menjadi Dinas PPKAD). Setelah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur terbentuk, dia menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bolaang
Mongondow Timur, sehingga pada Pemilukada Bolaang
Mongondow Timur tahun 2010 dia menjadi Calon Bupati dari Partai
Golkar, namun tidak berhasil terpilih.
3. Jainudin Damopolii merupakan seorang birokrat yang pernah
menjadi Kepala Bappeda Bolaang Mongondow dan terakhir
Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu. Dia adalah Ketua Panitia
Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Saat ini, dia tercatat
sebagai Calon Wakil Walikota pada Pilwako Kotamobagu periode
2013 – 2017 yang berpasangan dengan kandidat dari Partai Amanat
Nasional. Sebelumnya sempat akan berpasangan dengan kandidat
dari Partai Golkar, namun karena Partai Golkar koalisi dengan PDIP,
sehingga kandidat wakil walikota harus dari PDIP.
4. Husen Mamonto merupakan mantan Camat Modayag, dan
sekarang tercatat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
-
157
5. Roby Wowor merupakan seorang pengusaha yang bergerak di
bidang industri pengolahan kayu, pertambangan emas, dan juga
seorang kontraktor yang sering mendapat proyek-proyek dari APBD.
Pada Pemilukada Bolaang Mongondow Timur tahun 2010, dia
merupakan salah satu tim pemenangan sekaligus penopang dana
terbesar untuk kandidat Bupati Bolaang Mongondow Timur terpilih
untuk periode 2010 – 2015 (Sehan Landjar). Tercatat bahwa
perusahaan-perusahaannya selalu memperoleh proyek-proyek
APBD dalam jumlah besar, namun beberapa perusahaan miliknya
tidak tercatat atas namanya sendiri.
Untuk memperkuat temuan tentang peran dan kepentingan elit lokal di
dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peneliti
kemudian menggali informasi yang sama di tempat yang berbeda. Peneliti
mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan
Kotabunan dan Tutuyan. Dalam wawancara dengan peneliti, bapak R. L.
Paputungan selaku Ketua BPD Kotabunan Kecamatan Kotabunan menceritakan:
Tokoh-tokoh yang sangat aktif dalam perjuangan pemekaran salah satunya adalah bapak Jainudin Damopolii, karena beliau adalah ketua panitia pemekaran waktu itu. Kemudian dari pengusaha yaitu Ko’ Efendi dengan bapak Muhammad Salim Landjar (wawancara pada tanggal 3 november 2012)
Selanjutnya bapak Husen Mokoagow, S.Pd (Ketua BPD Tombolikad
Kecamatan Kotabunan) mengatakan:
Kalau disini yang kelihatan sekali keaktifannya yaitu pak Muhammad Wakid dan Pak Sarkawi Modeong yang juga mantan anggota dewan dari Golkar, kalau dari Tutuyan bapak Sofyan Alhabsyi. Mereka membantu dalam bentuk hibah, seperti bapak Muhammad Wakid yang rumahnya sempat dipinjamkan untuk digunakan sebagai rumah dinas Sekda. Kalau dari kalangan pengusaha, yang bahkan sampai mendanai pemekaran adalah Hj. Efendi (Eng Liu) (wawancara pada tanggal 2 november 2012)
-
158
Kemudian peneliti menemui salah satu tokoh masyarakat di Desa
Tutuyan Kecamatan Tutuyan (Ismail Mokoagow), beliau menceritakan bahwa:
“untuk di kecamatan tutuyan ini, yang pro aktif berjuang untuk pemekaran Bolaang Mongondow Timur waktu itu, dari pengusaha adalah ibu Sumardiah Modeong dan bapak Tomy Sumendap. Bahkan mereka sampai rela menghibahkan tanah dan meminjamkan rumah mereka untuk digunakan sebagai kantor pemerintahan yang penting pemekaran dapat terwujud”. (wawancara pada tanggal 2 november 2012)
Senada dengan itu, Sukri Mamonto,SE (tokoh pemuda kecamatan
nuangan) mengatakan bahwa:
“untuk kecamatan nuangan, yang paling berperan dalam pemekaran adalah Papi’ Wi’ (Sehan Mokoagow)”. (wawancara pada tanggal 4 november 2012)
Dari hasil wawancara dengan bererapa responden di atas, peneliti
menemukan peran/keterlibatan para elit lokal dalam proses pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terdapat beberapa nama dalam hasil
wawancara di atas telah peneliti uraikan sebelumnya berdasarkan hasil
wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Modayag, yakni
Janinudin Damopolii dan Sehan Mokoagow.
Peneliti kemudian menghimpun informasi mengenai latar belakang dari
beberapa elit lokal tersebut dengan mewawancarai Ali Imran Aduka (salah satu
tokoh pemuda bolaang mongondow timur) dan dua orang PNS di lingkungan
Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yakni Jalaludin Koesasi,SE dan
Sandy Mukhtar,ST. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas,
peneliti kemudian mengelaborasi informasi mengenai kepentingan (interest) dari
para elit lokal tersebut, selengkapnya diuraikan bawah ini:
1. Ko’ Efendy (Eng Liu) adalah seorang pengusaha keturunan Cina.
Dia memiliki sebuah toko di kecamatan kotabunan dan juga sebagai
-
159
kontraktor.
2. Muhammad Salim Landjar dianggap masyarakat sebagai salah satu
tokoh awal penggagas pemekaran bolaang mongondow timur.
Menariknya, Bupati Bolaang Mongondow Timur terpilih saat ini
(Sehan Landjar) adalah adik kandungnya. Saat ini, dia tercatat
sebagai salah satu Calon Walikota Kotamobagu dalam Pilwako
Kotamobagu tahun 2013.
3. Muhammad Wakid merupakan mantan anggota DPRD Bolaang
Mongondow (2004 – 2008) dan DPRD Bolaang Mongondow Timur
2008 – 2009 (setelah dilakukan pengisian ulang pasca terbentuknya
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)
4. Sarkawi Modeong merupakan politisi Partai Golkar yang pernah
menjadi anggota DPRD Bolaang Mongondow selama dua periode.
Dia terpilih pada Pemilu 1999 dan 2004. Namun pada Pemilu 2009,
dia kembali mencalonkan diri dari Dapil Kecamatan Kotabunan, tapi
tidak lagi terpilih.
5. Sofyan Alhabsyi adalah mantan Ketua BPD Tutuyan. Dia kemudian
terjun ke dunia politik, dan berhasil terpilih pada Pemilu 2009
sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur dari Partai
Amanat Nasional (PAN).
6. Tomy Sumendap adalah seorang pengusaha keturunan Cina-
Minahasa. Setelah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbentuk,
dia terjun ke dunia politik, dan menjadi ketua Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur. Pada Pemilu 2009, dia terpilih menjadi anggota DPRD
-
160
Bolaang Mongondow Timur.
Informasi tersebut semakin memperkuat fakta bahwa elit lokal yang
berperan dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
merupakan orang-orang yang berkepentingan besar dan memposisikan dirinya
dalam politik lokal untuk pertarungan kekuasaan di daerah. Para birokrat dan
politisi yang terlibat dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur kemudian menjadi aktor politik, baik di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur itu sendiri atau di Kabupaten/kota lain yang merupakan hasil pemekaran
dari Kabupaten Bolaang Mongondow.
Apabila dipahami secara politik, peran elit lokal dalam proses
pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan upaya untuk
menciptakan kekuasaan ke daerah. Selanjutnya secara individu, dijadikan
sebagai sebuah ‘pencitraan politik’, yang akan berguna ketika mereka menjadi
aktor politik karena akan dianggap masyarakat sebagai pahlawan pemekaran.
Sementara para pengusaha, menjadikan itu sebagai tonggak awal untuk terjun
ke dunia politik atau sekedar sebagai take and give kepada para aktor politik
yang akan bertarung memperebutkan kekuasaan. Ketika para aktor politik yang
berafiliasi dengan mereka sukses memegang kekuasaan, maka harus
mengakomodir kepentingan para pengusaha melalui proyek-proyek
pembangunan di daerah. Dapat dikatakan bahwa peran elit lokal di dalam proses
pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan ‘investasi
politik’ mereka dalam rangka aktualisasi politik di dalam politik lokal untuk
memperebutkan kekuasaan.
Berdasarkan informasi tentang elit lokal yang berperan dalam proses
-
161
pembentukan Kabupaten Bolaaang Mongondow Timur di atas, dapat dipetakan
kepentingan para elit lokal tersebut menurut waktu sebelum dan pasca
terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terlihat jelas pada matriks
berikut ini:
Tabel 5.31 Matriks Kepentingan Elit Lokal
No Nama Sebelum Pemekaran Setelah Pemekaran Ket (1) (2) (3) (4) (5) 1. Soenardi Soemantha Ketua DPRD Bolaang
Mongondow Calon Bupati Bolaang Mongondow Timur (tidak terpilih)
Sebelum me