44

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility PT. Bank Rakyat

Indonesia

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan merupakan

bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaksanaan

program tersebut telah diamanatkan di dalam Peraturan Menteri No.PER-

05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, serta

Undang – Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BRI sendiri telah melaksanakan program CSR ini melalui

beberapa produk seperti yang dipaparkan oleh Bapak Darmanto selaku

Pimpinan sementara PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Somba Opu. Beliau

mengatakan bahwa :

“CSR BRI dibagi menjadi dua kelompok besar,kalau di BUMN itu dikenal dengan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Program kemitraan , kita berusaha memberdayakan masyarakat supaya mampu menolong dirinya sendiri. Misalnya memberikan bantuan modal usaha dan pinjaman kemitraan ini syaratnya sangat lunak,misalnya pengembaliannya bisa sampai 5 tahun dengan bunga hanya 6 %. Kelompok yang kedua ini namanya bina lingkungan. Bina lingkungan ini adalah kategori amal dimana lingkungan BRI berada.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

“Kebijakan CSR BRI dalam program bina lingkungan, sudah ditentukan apa-apa yang bisa dibantu yaitu di bidang pendidikan, kemudian dibidang layanan kesehatan, sarana ibadah, lingkungan hidup, dan bencana alam. Dibidang pendidikan itu biasanya memberikan beasiswa dan memperbaiki sarana-sarana pendidikan, misalnya mengisi kebutuhan alat tulis menulis,alat peraga pendidikan,

45

komputer, buku-buku perpustakaan. Sarana ibadah, biasanya untuk membangun mesjid , gereja, dll. Lingkungan hidup itu berupa gerakan menanam pohon dan dilakukan di seluruh dimana BRI berada. Layanan kesehatan itu fokusnya pada orang-orang yang tidak mampu secara financial dan mencari yang mereka membutuhkan tapi harus bayar, misalnya khitanan massal. Sedangkan untuk bencana alam, misalnya ada korban banjir, bisa kita bantu.”

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba perusahaan yang ditetapkan dalam RUPS. Program

Kemitraan mempersiapkan pengusaha kecil yang feasible tetapi belum

bankable untuk selanjutnya diharapkan dapat mengakses fasilitas pinjaman

komersial BRI.

Kriteria penerima Program Kemitraan antara lain usaha kecil

produk unggulan daerah sebagai penyerap tenaga lokal, dan anggota

kelompok usaha pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi dan

prospek usaha untuk dikembangkan. Pengusaha kecil ini juga merupakan

inkubator bisnis BRI, dimana setelah melewati masa pembinaan selama 5

tahun, diharapkan sudah dapat mengakses pembiayaan BRI secara

komersial. (Laporan PKBL BRI 2010)

Program Kemitraan diimplementasikan dalam bentuk penyaluran

Pinjaman Kemitraan dan bantuan Hibah Pembinaan yang bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas Mitra Binaan usaha kecil.

Hal ini diakui oleh Bapak “M” sebagai salah satu penerima

bantuan kredit kemitraan di bidang penjualan gipsum (plafon), berikut

pemaparan beliau :

“Dengan adanya bantuan pinjaman, manfaatnya sangat besar buat saya. Program ini sangat membantu sekali dalam bantuan modal untuk pengadaan barang-barang di toko saya.”

46

Lebih lanjut Bapak “M”menjelaskan :

“Kredit yang saya peroleh dari BRI itu saya dapat 25 juta. Kredit ini yang saya gunakan untuk membeli barang-barang di toko dan bahan-bahan mentahnya. Ya kalau di rata-ratakan pemasukan yang saya dapat sebelum mendapatkan bantuan itu sekitar 4 - 5 jutaan/minggu, tetapi setelah mendapat bantuan Alhamdulillah pemasukan saya sudah bisa mencapai 15 juta /minggu, kalau lagi sepi-sepi ya pemasukan hanya sampai 10 juta/minggunya. Tetapi itu juga belum di potong dengan gaji karyawan dan pembelian bahan-bahan lagi.”

Dari hasil wawancara dari penerima bantuan kemitraan ini dapat

kita lihat bahwa dengan adanya program kemitraan ini sangatlah membantu

para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Seperti yang

dialami oleh Bapak “M” , berdasarkan wawancara di atas, beliau memperoleh

bantuan kredit kemitraan dari BRI sebesar 25 juta. Uang ini menurut beliau

digunakan untuk mengisi barang-barang yang sudah jadi untuk dipajang di

tokonya. Selain itu untuk membeli bahan-bahan mentah pembuatan plafon.

Karena selama ini menurut pengakuannya sebelum mendapatkan bantuan

kredit kemitraan ini dia belum berani untuk mengambil orderan yang cukup

besar hal ini diakibatkan karena kurangnya dana untuk membeli bahan-

bahan dalam skala besar. Akan tetapi setelah mendapat bantuan kredit

kemitraan ini, beliau sudah mulai berani memasok bahan-bahan dalam

jumlah besar untuk orderan yang lebih besar lagi.

Hal ini terbukti dengan peningkatan pendapatan yang sangat

signifikan yang diperoleh beliau yaitu dari 4-5 juta per minggunya setelah

mendapatkan bantuan kredit kemitraan beliau mampu memperoleh

pendapatan sebesar 10 - 15 juta per minggunya.

47

Untuk saat ini di wilayah Kota Makassar sendiri, BRI melalui

program kemitraannya pada kantor-kantor cabangnya dari tahun 2009

sampai tahun 2011 kemarin baru memiliki sekitar 60 usaha yang menjadi

mitra binaan.

Berikut adalah jumlah pinjaman yang diterima oleh lima orang

penerima bantuan kredit kemitraan dari hasil wawancara:

No Nama Mitra Binaan Bidang Usaha Jumlah Pinjaman 1. 2. 3. 4. 5.

Bapak “M” Ibu “Y” Ibu “C” Bapak “K” Ibu “N”

Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan

Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 10.000.000

Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan adalah program

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar kantor BRI melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.

Menurut penjelasan Bapak Darmanto, beliau mengatakan bahwa :

“Kriteria bantuan untuk Program Bina Lingkungan ,adalah supaya dana/bantuan yang disalurkan pasti akan ada manfaatnya untuk komunitas rakyat banyak. Jadi bukan ke individu.”

Untuk bina lingkungan sendiri, BRI pada wilayah kota Makassar

telah melaksanakan program CSR ini di beberapa bidang, seperti bidang

pendidikan ; memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi

tetapi tergolong keluarga yang tidak mampu. Pemberian beasiswa ini

dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa kampus antara lain

UNHAS dan UIN. Dibidang layanan kesehatan, BRI telah memberikan

bantuan kepada beberapa rumah sakit dalam bentuk pemberian ambulance

seperti RS. Wahidin Sudirohusodo, RS. Sayang Rakyat, dan RS Tajjudin

48

Halid. Selain itu BRI juga sempat mengadakan Pasar Rakyat bertempat di

pelataran pusat niaga daya.

Dalam teori legitimasi , Gray (1996) dalam Nor Hadi

mengungkapkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan

perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat

(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untukitu sebagai

suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat,

operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Keberpihakan kepada masyarakat jelas dibuktikan oleh BRI dalam

pelaksanaan program CSR nya. Dengan adanya bantuan kemitraan, maka

terjawab harapan para pengusaha-pengusaha kecil untuk memperoleh

bantuan modal dengan guna peningkatan kualitas usahanya. Selain itu BRI

dalam usaha peningkatan pelayanan masyarakat, BRI telah membantu

beberapa rumah sakit dalam pengadaan mobil ambulance.

Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan nya

ini, PT.Bank Rakyat Indonesia telah memiliki langkah-langkah praktis dalam

penyaluran dana kemitraan dan bina lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh

Bapak Darmanto yang menerangkan bahwa:

“BRI ditargetkan untuk mencari mitra-mitra atau kelompok-kelompok masyarakat yang bisa kita bina dan kembangkan dan dukung modalnya sehingga menjadi kuat usahanya. Mekanismenya kelompok-kelompok ini bisa langsung menghubungi kantor cabang BRI. Sedangkan untuk bina lingkungan kita sudah punya program. Biasanya program bina lingkungan ini selalu kita koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tentang apa yang bisa kita bantu untuk daerah setempat. Bisa juga kelompok masyarakat mencari informasi secara aktif melalui kantor BRI cabang.”

Penjelasan ini dibenarkan oleh Bapak Wahju Widiono sebagai

Pimpinan BRI Cabang Panakukang. Beliau menjelaskan :

49

“Untuk Kredit kemitraan, kita mencari pengusaha-pengusaha kecil yang dia tidak mungkin didukung dengan produk kredit bri yang lain. Jadi usaha yang sangat-sangat kecil.”

Sedangkan untuk bina lingkungan sendiri mekanisme untuk

memperoleh bantuan, dijelaskan oleh Bapak Reynaldi Arqam sebagai salah

satu AO Program BRI Cab. Tamalanrea bahwa :

“Kita punya tim untuk survey apa yang akan kita lakukan untuk program bina lingkungan ini akan tetapi Kita juga terima proposal, kalau memang sesuai dan bisa kita laksanakan dan tujuan betul-betul untuk lingkungan kita terima.”

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara di atas dapat

dilihat secara garis besar tentang pelaksanaan program corporate social

responsibility pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Bahwa dalam pelaksanaan

program CSR nya BRI selalu berusaha untuk mencari mitra usaha yang

belum kuat dalam hal permodalan untuk dibina dan diberdayakan sehingga

diharapkan mampu bersaing dan bertumbuh usahanya. Sedangkan untuk

bina lingkungan BRI mempunyai beberapa mekanisme dalam penyalurannya

mulai dari bekerja sama dengan pemda setempat, mempunyai tim survey,

hingga menerima pengajuan bantuan berupa proposal.

B. Prinsip-Prinsip Penerapan Corporate Social Responsibility

Secara konseptual pelaksanaan program Corporate Social

Responsibility tidak lepas dari bagaimana sebuah perusahaan khususnya

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan prinsip-prinsip Corporate

Social Responsibility. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan program Corporate

Social Responsibility yang digunakan oleh penulis yaitu (1) Sustainability, (2)

Accountability, dan (3) Transparency (Crowther David, 2008).

50

1. Prinsip Sustainability

Secara umum sustainability merupakan suatu prinsip pelaksanaan

program corporate social responsibility tentang bagaimana program ini

dengan kemampuan sumber daya yang ada tetap terus mengalami

peningkatan dan tetap berpihak kepada masyarakat sebagai sasaran

program. CSR yang berkelanjutan tidak hanya menguntungkan pada

pihak masyarakat saja akan tetapi pihak perusahaanpun memiliki

keuantungannya sendiri apabila melaksanakan program CSR ini dengan

proses yang konsisten dan berjangka panjang maka diharapkan akan

menghasilkan terobosan-terobosan bisnis yang inovatif, dimana

terobosan-terobosan yang dilakukan inilah bakal menghasilkan bisnis-

bisnis yang berorientasi jangka panjang. Sehingga eksistensi bisnis tetap

terjaga dengan baik yang sekaligus berperan aktif di dalam

pembangunan yang berkelanjutan yang berdaya guna bagi komunitas

lokal, Negara maupun dunia.

Dalam pembahasan prinsip sustainability ini dan berdasarkan

pengertian dari sustainability maka penulis mengambil beberapa indikator

acuan untuk menilai penerapan prinsip sustainability oleh PT. Bank

Rakyat Indonesia pada wilayah Makassar dalam melaksanakan program

corporate social responsibility. Adapun indikator tersebut yaitu: (a)

Ketersediaan Sumber Daya ; (b) Komitmen dan Dukungan ; (c)

Keterlibatan Masyarakat.

a. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program

corporate social responsibility oleh PT. Bank Rakyat Indonesia pada

51

wilayah Makassar mencakup ketersediaan sumber daya manusia

berupa unit kerja yang menangani secara langsung pelaksanaan

program CSR ini dan sumber daya modalnya berupa jumlah dana

yang harus disalurkan oleh perusahaan dalam program CSRnya.

Ketersediaan segala sumber daya dapat menjadi salah satu peniliaan

tentang bagaimana kesiapan BRI dalam melaksanakan program CSR

nya. Dalam ketersediaan sumber daya manusia guna melaksanakan

program corporate social responsibility ini tiap-tiap kantor cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia pada wilayah Makassar telah memberikan

tanggungjawab pada satu unit kerja. Berikut hasil wawancara dengan

Bapak Darmanto :

“Yang menangani csr di level kantor wilayah, itu namanya bagian bisnis program dan kemitraan. Kemudian di kantor cabang pelaksanaan penyaluran csr maupun informasi tentang csr bisa dilayani oleh Account Officer (AO) khusus, namanya itu AO Program.”

Selanjutnya dalam hal pemanfaatan sumber daya modal,

beliau menjelaskan bahwa :

“Dana CSR mulai tahun 2012 , itu sudah di breakdown / ditargetkan di cabang-cabang. Jadi semua cabang sudah punya target untuk menyalurkan CSR. Ada yang misalnya cabangnya besar punya target bisa sampai 3 miliar dan cabang yang kecil-kecil bisa 500 juta itu tergantung besar kecil daerahnya. Kalau tidak salah satu kantor wilayah , CSR di kantor wilayah Makassar sekitar 48 miliar yang harus disalurkan.”

Hal senada disampaikan oleh Bapak “M” tentang modal

yang diberikan oleh BRI, berikut pemaparan beliau :

“Sebetulnya klo bagi saya, 25 juta untuk para pengusaha kecil itu sudah sangat lumayan membantu dalam mengembangkan usaha tetapi memang kalau bisa bantuannya sampai 50 jutaan untuk bisa mencapai usaha yang stabil. Tapi mungkin bisa disiasati

52

misalnya melalui 2 kali pemberian bantuan kalau memang sudah dipercaya.”

Dengan adanya jumlah bantuan CSR yang cukup besar

untuk wilayah Makassar sendiri dan unit kerja dalam tiap cabang

yang melayani pelaksanaan dan penyaluran dana CSR, maka

diharapkan pelaksanaan program ini dapat optimal.

b. Komitmen dan Dukungan

Komitmen menurut Soekidjan adalah kemampuan dan

kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi denagn

kebutuhan,prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara

mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang

intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi

(Soekidjan, 2009 dalam www.repository.usu.ac.id).

Dukungan, dalam hal ini berupa dukungan sosial dari

perusahaan kepada masyarakat melalui program CSR . Menurut

Sarafino dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian,

penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang

diterimanya individu dari orang lain ataupun dari kelompok (Sarafino,

2002 dalam www.repository.usu.ac.id).

Komitmen dan dukungan merupakan salah satu poin

penting untuk keberlanjutan suatu program atau kegiatan dalam suatu

instansi. Tidak terkecuali oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, dalam

menjaga keberlanjutan dari program CSR ini haruslah mendapat

dukungan dari setiap lapisan manajemen baik dari tingkat pusat,

53

wilayah, maupun cabang. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja,

komitmen khususnya dari para pejabat pembuat kebijakan sangatlah

diperlukan untuk tetap menjaga keberlangsungan program ini.

Sejauhmana komitmen dan dukungan BRI dalam

melaksanakan program CSR ini, berikut penjelasan dari Bapak

Darmanto :

“CSR BRI ini sebenarnya amanah undang-undang yaitu UU Perseroran Terbatas, bahwasannya UU Perseroan Terbatas itu mewajibkan bahwa korporasi /perusahaan harus memiliki kontribusi bagi lingkungan dimana dia berada . Pasti program CSR ini adalah memperoleh dukungan yg kuat dari manajemen perusahaan secara pusatnya maupun dikanwil dan di cabang itu memang sekarang ditargetkan untuk disalurkan. Jadi komitmen dari seluruh jajaran sangat komit dalam menyalurkan CSR ini.”

Hal tersebut didukung oleh pengakuan Ibu “Y” sebagai

salah seorang penerima bantuan kemitraan dalam menilai komitmen

dan dukungan dari pihak BRI. Berikut pemaparan beliau:

“Menurut saya sih, bagus karena selama saya mengurus bantuan kredit ini sangat mudah dan tidak dipersulit. Intinya sangat di dukung dan sudah sesuai dengan prosedur saja.”

Terlihat dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa dalam pelaksanaan program CSR BRI wilayah Makassar,

dukungan dan komitmen setiap lapisan manajemen sangatlah komit

dalam melaksanakan program ini. Komitmen dari BRI terlihat pada

pelaksanaan program kredit kemitraan ini. Dimana dalam

melaksanakannya para AO Program yang bertanggungjawab dalam

pelaksanaannya tidak mempersulit dan melakukannya sesuai dengan

prosedur yang ada. Sehingga bagi para penerima bantuan kredit

tersebut tidak mengalami kesulitan.

54

Dukungan dari BRI itu sendiri terlihat dari sokongan dana

yang disiapkan oleh BRI untuk masing-masing kantor cabang sebagai

tempat pelaksana penyaluran program dana kemitraan berdasarkan

hasil rapat umum pemegang saham.

Oleh karena itu komitmen dan dukungan dari setiap

lapisan manajemen perusahaan sangat penting untuk mendorong

peningkatan program CSR yang lebih baik lagi.

c. Keterlibatan Masyarakat

Wujud keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan CSR

khususnya pada hasil dari program CSR itu sendiri juga merupakan

faktor pendorong terwujudnya program CSR yang berkelanjutan

(sustainable). Wujud keterlibatan masyarakat, penulis membagi ke

dalam dua tipe yaitu masyarakat sebagai salah satu pelaksana

program CSR dan masyarakat sebagai pengelola hasil program CSR.

Keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana program CSR

PT. Bank Rakyat Indonesia terlihat pada bentuk kerja sama BRI

dengan pihak ketiga. Sedangkan keterlibatan masyarakat sebagai

pengelola hasil program CSR PT. Bank Rakyat Indonesia terlihat

pada upaya pengembangan sarana dan prasarana yang diberikan

pihak BRI kepada masyarakat yang selanjutnya masyarakat kelola

untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Hal ini berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak

Darmanto yang menjelaskan bahwa :

“…………………………Kalau misalnya BRI tidak mampu untuk melakukannya sendiri, pasti BRI meminta kerja sama dengan pihak ke-3.”

55

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

“Wujud keterlibatan masyarakat, Misalnya di beberapa pasar, pengolahan sampah pasar menjadi kompos. Nanti pabrik komposnya, area pengelolaan sampahnya menjadi kompos kita serahkan kepada masyarakat sekitar,jadi mayarakat sekitar itulah yang mengelola pabrik kompos itu untuk menjadi pupuk dan dimanfaatkan oleh mereka sendiri . Jadi keterlibatan masyarakat itu sangat aktif dalam mengelola CSR yang disampaikan oleh BRI.”

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dengan

beliau maka dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaan CSRnya BRI

sangat terbuka dengan masyarakat terbukti dengan melibatkan pihak

ke-3 dalam melaksanakan program CSR nya misalnya saja seperti

dalam melakukan reboisasi di daerah-daerah yang gundul. Disitu

pihak BRI akan melakukan kerja sama pada pihak ke-3 dalam

pengadaan bibit dan mengajak mengajak sekitar untuk ikut serta

dalam penanaman bibit.

Selain itu dalam program bina lingkungannya seperti

wawancara di atas keterlibatan lebih lanjut dari masyarakat dalam

pengelolaan sampah pasar menjadi kompos masyarakat diberikan

kepercayaan untuk mengelola sarana yang diberikan BRI untuk

kepentingan masyarakat sendiri.

Terlihat dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

penerapan prinsip sustainability pada program pelaksanaan CSR BRI

pada wilayah kota Makassar sudah terlaksana dengan baik hal ini terlihat

dari besarnya sumber dana yang disiapkan oleh BRI yang cukup besar

tiap-tiap cabangnya dan tidak menutup kemungkinan mengajukan usulan

penambahan dana apabila suatu cabang masih membutuhkan dana

56

tambahan, komitmen dan dukungan dari setiap lapisan manajemen mulai

dari tingkat pusat, wilayah, maupun cabang dan turut sertanya

masyarakat dalam mengelola hasil program CSR itu sendiri. Sehingga

tujuan dari CSR ini sebagaimana yang diharapkan guna pemberdayaan

masyarakat dapat terwujud.

Akan tetapi meskipun prinsip ini telah terlaksana dengan baik

masih ada hal lain juga yang belum optimal. Ketidakoptimalannya

berdasarkan hasil analisa penulis terletak pada tidak adanya unit kerja

yang menangani secara khusus tentang pelaksanaan program CSR ini.

Pelaksanaan program CSR di tingkat cabang dilaksanakan oleh Account

Officer (AO) Program dimana AO Program ini juga mempunyai tugas

sebagai motor penggerak bisnis di kantor cabang. Sebagai motor

penggerak bisnis di tingkat cabang para Account Officer ini mempunyai

target yang harus dicapai sedangkan untuk pelaksanaan program CSR ini

meskipun dana telah di breakdown ke tiap cabang tetapi program CSR ini

tidak memiliki target keberhasilan sehingga mengakibatkan tugas sebagai

pelaksana program CSR di tingkat cabang menjadi kurang optimal.

2. Prinsip Accountability

Accountability atau akuntabilitas dalam pelaksanaan program

CSR menurut Crowther David adalah upaya perusahaan untuk tetap

terbuka dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang telah

dilakukan. Dalam menilai akuntabilitas BRI dalam pelaksanaan program

CSR ini penulis mengacu pada beberapa indikator yaitu ; (a) Sarana

Penilaian Masyarakat ; (b) Informasi Penyelenggaraan; (c) Audit Sosial.

57

a. Sarana Penilaian Masyarakat

Pada hakekatnya dalam suatu pelaksanaan program yang

mempunyai sasaran program adalah masyarakat maka sangatlah

penting untuk mempunyai sebuah sarana yang digunakan oleh

masyarakat untuk menilai ataukah mengevaluasi sejauhmana

keberhasilan dari program itu.

Program CSR BRI yang menjadi tujuan untuk lebih

memberdayakan masyarakat sekitar di lingkungan kerja BRI alangkah

bagusnya apabila memiliki sarana penilaian bagi masyarakat tentang

keberadaan program CSR ini di tengah masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Darmanto tentang

hal ini :

“Penilaian secara khusus dari masyarakat tidak ada, karena ini bukan merupakan evaluasi bisnis. Jadi, misalnya banyak yg tidak sesuai di lapangan kita tidak terlalu strike keras dalam evaluasinya. Yang penting secara global masyarakat menjadi mampu memberdayakan dirinya.”

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak “M” sebagai

salah satu penerima bantuan kemitraan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini belum ada. Belum ada kesempatan untuk memberitahukan hal-hal yang sering kami hadapi setelah menerima modal bantuan ini. Ya, mungkin saja karena jarang pihak kantor mengunjungi dilokasi usaha sehingga sulit untuk berkomunikasi. ”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan

bahwa BRI tidak mempunyai sarana bagi masyarakat dalam menilai

keberhasilan program ini lewat pandangannya sebagai penerima

bantuan padahal sebagai objek sasaran dari program ini, tentunya

58

masyarakat mempunyai kemampuan untuk menilai perkembangan

dan tingkat keberhasilan dari program ini. Penilaian ini pun

diharapkan mampu menjadi masukan yang baik guna peningkatan

kualitas program CSR BRI pada Wilayah Makassar yang lebih baik

dan berkelanjutan.

b. Informasi Penyelenggaraan

Penyebaran informasi merupakan salah satu indikator

penting dalam kesuksesan suatu program termasuk pula dalam

program CSR BRI pada wilayah Makassar. Informasi ini sangat

penting karena mencakup informasi kepada masyarakat tentang

adanya program ini dan informasi laporan tentang pelaksanaan

program CSR BRI di masyarakat.

Untuk informasi kepada masyarakat tentang adanya

program ini, informasi yang diberikan oleh BRI dapat dikatakan

kurang gencar.

Kurangnya informasi ini dirasakan oleh salah seorang

penerima bantuan kemitraan dimana dia memperoleh informasi

tentang adanya bantuan kemitraan untuk usaha-usaha yang berskala

kecil atau usaha-usaha untuk kelas menengah kebawah hanya

melalui kerabatnya saja itupun belum informasi yang dibarikan belum

terlalu jelas. Berikut pengakuan dari beliau :

“Iya, informasi tentang bantuan dana usaha ini saya tahu hanya dari teman. Setelah itu saya langsung ke BRI dan dari sana saya baru mendapatkan penjelasan tentang bantuan dana usaha ini untuk usaha menengah kebawah.”

59

Akan tetapi hal ini terjadi bukan karena adanya kendala-

kendala yang dihadapi akan tetapi karena konsep penyebaran

informasi yang diberikan BRI hanya untuk masyarakat tahu bahwa

BRI turut melaksanakan CSR bukan informasi yang berupa iklan atau

semacamnya.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Darmanto dalam

wawancaranya sebagai berikut:

“Biasanya pelaksanaan csr ini kita selalu informasikan ke publik yaitu melalui pemberitaan di Koran,radio , kemudian pemberitaan yang sifatnya langsung di tempat acara tersebut. Itu pasti dikomunikasikan ke publik bahwa disitu ada CSR BRI akan tetapi target kita untuk informasi itu sebenarnya hanya sekedar masyarakat tahu, bahwasannya kita telah melaksanakan CSR ini.”

Sedangkan untuk bentuk informasi tentang laporan

pelaksanaan program CSR BRI di wilayah Makassar ini lebih lanjut

beliau menjelaskan bahwa :

“Kemudian di tahap akhirnya, pelaksanaan CSR harus di laporkan kepada pemegang saham BRI yaitu kementrian BUMN, hal-hal CSR yang dilakukan disini kita selalu reporting ke Kementrian BUMN.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa informasi penyelenggaran kegiatan CSR

BRI telah dilaksanakan sebagaimana konsep penyebaran informasi

yang rencanakan oleh pihak BRI dimana konsep tersebut hanya

mengupayakan bahwa masyarakat tahu BRI telah melaksanakan

program CSR nya tetapi apabila ingin informasi yang lebih spesifik

lagi dapat langsung menghubungi atau mendatangi kantor-kantor

cabang BRI. Jadi penyampaian informasi itu khususnya untuk

program bantuan kredit kemitraan itu masih bersifat samar-samar.

60

Dengan harapan apabila seorang pelaku usaha kecil ini benar-benar

ingin memperoleh bantuan kredit tersebut untuk mengembangkan

usahanya, maka para pelaku usaha inilah yang harus berupaya

sendiri untuk memperoleh kejelasan informasi dengan cara

mendatangi kantor-kantor cabang BRI.

Sedangkan untuk kegiatan bina lingkungan, diinformasikan

melalui media-media sosial seperti koran, radio, bahkan melalui

pembuatan spanduk-spanduk sperti yang terjadi pada pagelaran

pasar rakyat pada tanggal 14 Juli 2012 yang lalu dipelataran Pusat

Niaga Daya.

Selanjutnya keterbukaan informasi pun tidak hanya

kepada masyarakat tetapi juga kepada pihak-pihak yang

berkepentingan misalnya kepada kementrian BUMN sebagai

pemegang saham.

c. Audit Sosial

Audit sosial ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi

yang dilakukan oleh pihak BRI setelah melaksanakan program CSR

ini. Sehingga pihak BRI dapat mengukur sejauhmana tingkat

keberhasilan pemberdayaan masyarakat dari adanya program CSR

ini.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Darmanto

sebagai pimpinan sementara BRI Cabang Somba Opu :

“Selalu dievaluasi pelaksanaan dari kredit kemitraan yang lalu, sudah sesuai dengan jalannya atau tidak, sesuai dengan policynya atau tidak, kemudian kinerja seperti apa. Misalnya kredit kemitraan yang disalurkan di sana banyak tidak kembali walaupun itu kita punya fasilitas untuk memundurkan ,tetapi BRI

61

akan tetap evaluasi, apakah kerja kita tahun lalu sudah bagus atau belum. Pasti nanti kita akan memodifikasi untuk penyaluran csr berikutnya.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

“AO Program juga didedikasikan untuk mendampingi para pelaku usaha bagaimana manajemen keuangan yang bagus, manajemen usaha yang bagus, memasarkan produknya yang bagus, supaya mereka juga memperoleh pengetahuan bagaimana cara-cara mengembangkan usaha yang sehat dan bagus.”

Hal serupa dikemukakan oleh salah seorang penerima

bantuan kemitraan. Beliau menjelaskan bahwa :

”Sebetulnya dikatakan dilepas tidak juga, BRI punya tanggung jawab, Dia monitoring cuma artinya tidak terlalu kayak orang di dikte. Dia memberikan bagaimana saudara kembangkan, sangat baik caranya tetapi tetap dia control hanya saja pengontrolannya di lapangan yang masih kurang intensif. Sekaligus dia evaluasi saat pembayaran cicilan terlambat atau tidak.”

Berdasarkan penjelasan dari wawancara di atas maka

dapat dilihat bahwa BRI dalam melaksanakan program CSR

sangatlah membantu dalam memberdayakan masyarakat terlihat dari

sikap BRI dalam mengawal dan mengevaluasi guna pengembangan

mitra-mitra binaannya. Tetapi dalam melakukan monitoring terkadang

tidak sesuai dengan harapan para pengusaha kecil yang menjadi

mitra binaan BRI. Monitoring yang dilakukan jarang melakukan

monitoring yang bersifat turun langsung ke tempat-tempat usaha

tersebut. Monitoring dilakukan hanya pada saat melakukan

pembayaran cicilan saja. Oleh karena itu, dengan harapan dari

62

seorang penerima bantuan kemitraan bahwa pengontrolan di lokasi-

lokasi usaha mitra binaan lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis menyimpulkan

bahwa prinsip accountability atau akuntabilitas dalam pelaksanaan

program CSR BRI di wilayah Kota Makassar telah terlaksana dengan

baik. Menurut Crowther David (2008) inti dari prinsip akuntabilitas dalam

pelaksanaan program CSR adalah bagaimana sikap tanggungjawab

perusahaan setelah melaksanakan program CSR ini dan hal ini terlihat

dalam pengawalan pihak BRI terhadap mitra-mitra binaannya yang

mendapat bantuan kemitraan dalam program CSR.

Tetapi dilain pihak dari hasil wawancara tersebut dapat juga

terlihat bahwa masih tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk

berperan dalam perencanaan program CSR. Hal ini juga didukung

dengan konsep penyebaran informasi yang dilakukan oleh BRI hanya

bersifat samar-samar dan hanya sebatas masyarakat tahu bahwa BRI

juga telah melaksanakan CSR nya.

3. Prinsip Transparency

Transparency atau transparansi merupakan prinsip penting dalam

menjalankan suatu program. Dimana prinsip transparansi ini sangat

bersinggungan pada informasi keuangan dan laporan

pertanggungjawabannya kepada semua pihak baik itu internal maupun

eksternal. Untuk menjawab penerapan prinsip ini dalam pelaksanaan

program CSR BRI di wilayah Makassar maka penulis mengambil indikator

yaitu : (a) Bentuk Pelaporan dan (b) Audit Financial.

63

a. Bentuk Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan suatu program kepada

semua pihak yang berwenang merupakan suatu bentuk upaya

instansi atau perusahaan untuk tetap menjunjung tinggi sikap

transparansi. Untuk pelaporan CSR begitu strategis dalam

menginisiasi opini stakeholder agar meningkatkan reputasi

perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berwal dari suatu

perusahaan sadar akan dampak dari operasional yang mereka

lakukan kemudian berinisiatif melakukan sesuatu, dalam hal ini

berupa perencanaan program CSR dan alokasi dana yang berguna

mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisir dampak buruk.

Dengan kata lain pelaporan CSR berperan besar bagi perusahaan

untuk mempublikasikan kegiatan CSR nya kepada para stakeholder.

Berikut bentuk laporan yang dilakukan BRI dalam program

CSR nya melalui penjelasan oleh Bapak Darmanto sebagai berikut:

“Pelaporannya kita secara reguler, disini ada koordinasi antar BUMN dan kita setiap tahun biasanya ada rapat dengar pendapat baik dengan DPRD Provinsi maupun kunjungan-kunjungan dari DPR RI Pusat. Biasanya mereka selalu menyakan bagaimana peranan CSR nya BUMN-BUMN yang ada di Sulawesi Selatan. Kita melaporkan pada institusi tersebut disamping juga melaporkan pada pemerintahan daerah setempat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat terlihat

bahwa BRI rutin dalam melaporkan segala bentuk kegiatan program

CSR nya. Selain pelaporan, BRI juga sering melakukan koordinasi

antar BUMN dalam pelaksanaan CSR guna meningkatkan kualitas

dan peranan CSR tiap BUMN dalam wilayah Sulawesi Selatan secara

umum dan Kota Makassar secara khususnya.

64

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk laporan

tertulis dapat masyarakat peroleh melalui Laporan PKBL dan dapat

diakses melalui www.bri.co.id. Akan tetapi beradasarkan hasil

wawancara dengan beberapa penerima, penulis dapat menyimpulkan

bahwa masih kurangnya rasa ingin tahu masyarakat tentang

pelaksanaan program CSR ini. Sehingga menjadi faktor kendala juga

apabila masyarakat menjadi kurang tahu dan memahami bentuk dari

program ini.

b. Audit Financial

Sebagai suatu badan usaha milik Negara, audit keuangan

merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan. Apapun bentuk

kegiatan yang dilakukan yang menggunakan biaya haruslah untuk di

periksa sumber dana dan penggunaan dananya. Atas dasar itu maka

wajib pula BRI dalam pelaksanaan program CSR nya untuk dilakukan

pemeriksaan dalam hal keuangannya.

Berikut penjelasan dari Bapak Darmanto mengenai hal ini

sebagai berikut :

“Auditnya,dua-duanya jalan jadi dana bantuan csr ini merupakan obyek audit dari kantor inspeksi kita yaitu audit internal BRI kemudian juga ini laporan pelaksanaan csr harus dilaporkan kepda pemegang saham dan masyarakat umum yang harus di audit juga oleh akuntan public. Jadi ada dua auditor.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan

bahwa BRI dalam pelaksanaan program CSR nya sangatlah transparan

dalam pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangannya. Terlihat jelas

bahwa pelaporan kegiatan yang telah di audit oleh audit internal BRI dan

65

akuntan public ini dilaporkan tidak hanya untuk pihak internal BRI saja

tetapi pelaporan kegiatan juga diberitahukan kepada pihak-pihak

eksternal seperti pemerintah setempat, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.

Hasil audit dari akuntan public ini terdapat pada laporan PKBL dan

laporan ini dapat langsung diakses oleh mayarakat melalui www.bri.co.id.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, secara

keseluruhan dalam penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan program

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat

Indonesia pada wilayah kota Makassar telah dilakukan dengan cukup baik.

Alasan penulis mengatakan demikian dikarenakan masih ada beberapa

indikator prinsip pelaksanaan program CSR ini yang belum dilaksanakan

secara optimal yaitu dalam program bantuan kredit kemitraan, dalam hal ini

masih kurangnya perhatian terhadap masyarakat khususnya bagi penerima

bantuan kredit kemitraan sebagaimana tujuan yang diharapkan dari adanya

program ini adalah pemberdayaan masyarakat.

Di dalam teori stakeholder yang dikemukakan oleh Hummels (1998)

dalam Nor Hadi (2011;94), bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab

sosialnya sebuah perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholdernya,

karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik

secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang

diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan

stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat

mengeliminasi legitimasi stakeholder.

66

Apabila hal ini tidak menjadi perhatian bagi BRI, maka dapat

membentuk suatu pola pikir di masyarakat bahwa dalam pelaksanaan

program CSR ini, BRI melaksanaan program ini hanya sekedar

melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas,

bukan melakukan atas dasar keinginan untuk pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu pihak penyelenggara dalam hal ini BRI harus mampu

memperhatikan dan memuaskan para stakeholdernya terkhusus kepada

masyarakat karena masyarakat merupakan sasaran dalam pelaksanaan

program ini.

C. Kendala – kendala Pelaksanaan Program Corporate Social

Responsibility PT. Bank Rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility oleh

PT. Bank Rakyat Indonesia ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Tidak

jarang dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini

khususnya pada program bantuan kredit kemitraan seorang AO Program

diperhadapkan dengan kendala. Kendala utama yang sering dihadapi dalam

program bantuan kemitraan ini adalah tingkat pengembalian dana yang

rendah. Selain itu tidak dapat di pungkiri bahwa terkadang terjadi kesalahan

komunikasi antar pihak bank maupun dengan nasabah tetapi hal itu segera

terselesaikan saat itu juga dan tidak mengakibatkan hal yang fatal terjadi.

Berikut pemaparan Bapak Reynaldi Arqam sebagai AO Program

BRI Cab. Tamalanrea:

“Saya rasa program untuk pemberdayaan masyarakat ini relative kendala nya tidak ada. Jadi setiap tahun juga kita mencapai target penyaluran untuk dana CSR ini. Cuman untuk pinjaman kemitraan, namanya pinjaman kemitraan ini kan harusnya dananya kembali, tetapi

67

persepsi di masyarakat itu pada umumnya di bilang hibah. Apalagi tidak ada persayaratan jaminan atau agunan. Jadi kata mereka ini merupakan uang cuma-cuma sehingga pengembalian pinjaman kemitraan ini sreknya disitu. Sehingga tingkat pengembaliannya tergolong rendah.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam

pelaksanaan program ini, kendala yang dihadapi tidaklah terlalu menjadi

beban yang berat oleh BRI. Tingkat pengembalian yang rendah karena

kesalahan persepsi masyarakat tentang adanya bantuan kredit kemitraan

yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini merupakan

suatu tantangan oleh BRI untuk selalu mensosialisasikan program ini serta

mampu mencari model dan cara penyaluran yang lebih baik kedepannya.