bab vi rencana program dan kegiatan indikatif

58
45 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF A. Pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia 0 – 6 tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar yang diwarnai penanaman nilai-nilai dasar Islami. Sasaran yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan angka partisipasi anak usia 0-6 tahun pada satuan-satuan PAUD, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan PAUD. Kebijakan Umum Program ini adalah: a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia dini; b. Peningkatan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada penanaman nilai-nilai dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan penciptaan suasana lingkungan bermain yang islami; c. Peningkatan fasilitas PAUD sesuai kebutuhan termasuk buku dan peralatan PAUD; d. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP atau yang sederajat) dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, terutama bagi kelompok masyarakat kurang

Upload: hasanil-ahpas

Post on 26-Jun-2015

207 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

45

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia 0 – 6

tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak

memasuki jenjang pendidikan dasar yang diwarnai penanaman nilai-nilai

dasar Islami.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan angka

partisipasi anak usia 0-6 tahun pada satuan-satuan PAUD, tersedianya

sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan peranserta masyarakat

dalam pengembangan PAUD.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia

dini;

b. Peningkatan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada

penanaman nilai-nilai dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah

SWT dan penciptaan suasana lingkungan bermain yang islami;

c. Peningkatan fasilitas PAUD sesuai kebutuhan termasuk buku dan

peralatan PAUD;

d. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan

kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun pada

jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP atau yang sederajat) dalam rangka

memenuhi hak setiap warga negara untuk menyelesaikan pendidikan

dasar sembilan tahun, terutama bagi kelompok masyarakat kurang

Page 2: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

46

beruntung termasuk masyarakat di daerah terpencil, masyarakat miskin,

masyarakat di daerah pasca konflik, masyarakat korban tsunami, dan anak

berkelainan/cacat, serta meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu

dan islami sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya peningkatan hasil

belajar siswa melalui tersedianya sarana prasarana dan proses belajar

mengajar serta mengoptimalisasi peran gugus SD, MGMP SMP, melalui

pengembangan sekolah model (percontohan), dalam rangka menciptakan

siswa yang memiliki akhlaqul karimah.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kemampuan akses peserta didik terhadap layanan

pemerataan kesempatan belajar;

b. Peningkatan mutu proses pendidikan dengan penekanan pada

penanaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan

sikap sosial siswa;

c. Peningkatan jumlah, mutu dan profesionalisme tenaga pendidik serta

kesejahteraannya;

d. Pemberdayaan lembaga pendidikan melalui optimalisasi pengawasan

yang melibatkan partisipasi masyarakat dan Majelis Pendidikan Daerah

serta peningkatan peran komite sekolah;

e. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan

pendidikan;

f. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan dasar;

g. Pembinaan dan pengembangan kreativitas siswa melalui kegiatan yang

berbasis keilmuwan dan seni.

h. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Page 3: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

47

3. Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan

kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun pada

jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK atau yang sederajat),

terutama bagi kelompok kurang beruntung termasuk masyarakat di

daerah terpencil, masyarakat miskin, masyarakat di daerah pasca konflik,

masyarakat korban tsunami dan anak berkelainan/cacat, serta

meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan relevan

sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya peningkatan hasil

belajar siswa melalui tersedianya sarana prasarana dan proses belajar

mengajar serta mengoptimalisasi peran MGMP melalui pengembangan

sekolah model (percontohan), dalam rangka menciptakan siswa yang

memiliki akhlaqul karimah yang siap melanjutkan kejenjang pendidikan

tinggi atau dunia kerja.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Memperluas jangkauan dan daya tampung guna mewujudkan

pemerataan memperoleh pendidikan;

b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dengan

penekanan pada penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan

kepada Allah SWT serta sikap sosial siswa;

c. Peningkatan jumlah dan kualitas profesionalisme guru;

d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan

serta mengupayakan keterpaduan program pembelajaran untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;

e. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan

pendidikan serta fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi;

f. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan

menengah termasuk laboratorium dan perpustakaan;

Page 4: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

48

g. Optimalisasi kemitraan lembaga pendidikan melalui peran serta dan

partisipasi masyarakat;

h. Pembinaan dan pengembangan kualitas sekolah unggul;

i. Pembinaan dan pengembangan kreativitas siswa melalui kegiatan yang

berbasis keilmuwan dan seni;

j. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

4. Program Pendidikan Non Formal

Program ini bertujuan untuk memperluas, memeratakan serta

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak

bersekolah dan putus sekolah, pelayanan pendidikan, keterampilan dan

pendidikan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya angka buta aksara

bagi penduduk 10 – 44 tahun, meningkatnya kesempatan memperoleh

pendidikan keterampilan/kecakapan hidup dan pendidikan berkelanjutan,

serta berkembangnya pusat kegiatan belajar masyarakat termasuk SKB

dan BPKB serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kemampuan akses peserta didik terhadap layanan

pemerataan kesempatan belajar dalam upaya percepatan penuntasan

buta aksara fungsional;

b. Peningkatan mutu SDM pengelola pendidikan non formal, penyediaan

pelayanan dan pembinaan pendidikan non formal serta pengembangan

warga belajar;

c. Penyediaan materi pembelajaran termasuk buku/modul dan peralatan

pendidikan;

d. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non

formal;

e. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Page 5: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

49

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan sikap

profesional guru dan tenaga kependidikan, terdistribusinya tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan menurut kab/kota sesuai kebutuhan,

terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi

kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya guru/tenaga pendidik

yang profesional dalam rangka meningkatkan kualitas KBM, baik di

sekolah formal maupun pada lembaga pendidikan informal lainnya.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kompetensi dan sikap pendidik yang profesional melalui

pelatihan yang fungsional dalam bidang keahlian masing-masing yang

memenuhi standar Nasional;

b. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan serta keterampilan

pendidik;

c. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan

budaya baca masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat belajar

menuju perwujudan masyarakat madani pada umumnya serta minat baca

para siswa dan mahasiswa pada khususnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya minat baca

masayarakat termasuk peserta didik guna membangun masyarakat

berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

Kebijakan umum dari program ini adalah :

a. Penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman

bacaan masyarakat.

Page 6: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

50

b. Pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling, perpustakaan

sekolah, perpustakaan rumah ibadah dan perpustakaan desa

percontohan serta pembinaan perpustakaan masyarakat;

c. Pengembangan minat dan budaya baca

d. Supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan;

e. Memasyarakatkan program gerakan masyarakat belajar;

f. Mendorong guru dan masyarakat menulis buku-buku bacaan yang

bersifat edukatif dan bernuansa islami.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan

koordinasi menajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota; meningkatkan mutu manajemen pelayanan

pendidikan baik yag dilaksanakan oleh pengelola pada Dinas Pendidikan

dan oleh kepala sekolah maupun Majelis Pendidikan Daerah dan Komite

Sekolah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan

konsolidasi pelayanan pendidikan secara terpadu antara pusat, provinsi

dan kabupaten/kota.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Konsolidasi dan koordinasi pelayanan pendidikan pada tingkat pusat,

provinsi dan kab/kota;

b. Penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan yang

berkelanjutan;

c. Perbaikan dan Peningkatan manejemen pelayanan pendidikan pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

d. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan peningkatan kinerja Komite

Sekolah;

e. Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan;

Page 7: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

51

f. Penyusunan akreditasi sekolah/madrasah negeri dan swasta;

g. Pemberdayaan pengawas dan peningkatan kegiatan supervisi;

h. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

8. Program Pengembangan Dayah dan Bale Seumeubeut

Dayah atau pesantren adalah salah satu jenis lembaga pendidikan

keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Lembaga

pendidikan lainnya di sekolah agama (diniyah), dan tempat-tempat

pengajian (bale seumeubeut). Pendidikan pada dayah terbagi atas dayah

tradisional yang tidak menggunakan sistem persekolahan, dan dayah

modern atau dayah terpadu yang mengikuti sistem persekolahan.

Program ini bertujuan membantu pengembangan pendidikan pada

dayah, serta membantu kegiatan pengajaran agama dan membaca Al-

Quran yang diselenggarakan oleh balai-balai pengajian (bale seumeubeut)

dalam masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengembangan

pendidikan dayah dan bale seumeubeut melalui pengajaran, pemahaman

dan pengamalan agama berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits dalam

kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana dayah;

b. Pemberian bantuan biaya operasional dayah dan bale seumeubeut

serta insentif untuk pendidik/teungku dayah dan teungku-teungku bale

seumeubeut;

c. Penyediaan sarana belajar mengajar termasuk kitab dan peralatan

pendidikan serta fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi;

d. Memfasilitasi teungku dayah dan para santri untuk mengembangkan

kemampuan menulis buku-buku/kitab dan tulisan-tulisan mengenai

agama dan pendidikan.

Page 8: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

52

9. Program Pengembangan Sistem Pendidikan Islami

Program ini bertujuan untuk mendukung dan menjamin

berkembangnya sistem pendidikan yang islami, yang tercermin dalam

semua unsur pendidikan dan dilaksanakan di semua jalur, jenis, dan

jenjang pendidikan sejak dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan

tinggi. Sistem pendidikan islami adalah relevan dengan nilai-nilai sosial

budaya masyarakat dan merupakan ciri utama pendidikan di Nanggroe

Aceh Darussalam

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem pendidikan

yang islami pada semua lini dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan umum dari program ini adalah:

a. Penerapan pedoman pelaksanaan sistem pendidikan islami;

b. Integrasi pendidikan iptek dan imtaq;

c. Memasyarakatkan nilai-nilai islami dan implementasinya di sekolah,

keluarga, dan masyarakat.

10. Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan kurikulum nasional plus

islami, yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran, berikut

menyusun pedoman implementasinya di sekolah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedia kurikulum yang

berlandaskan Iptek dan Iptaq dan memiliki daya saing pada tingkat

nasional dan internasional.

Kebijakan Umum program ini adalah

a. Penyusunan kurikulum bermuatan lokal yang disebut Kurikulum

Nasional yang islami;

b. Membantu guru-guru menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan

kurikulum dalam proses pembelajaran;

Page 9: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

53

c. Pengembangan metode pembelajaran sesuai kurikulum dan

mengembangkan sistem evaluasi hasil belajar mengajar serta evaluasi

kurikulum pendidikan daerah.

12. Program Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Iptek)

Program ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan informasi

bagi peneliti/lembaga peneliti dalam merencanakan program

pembangunan daerah dan dalam bidang penelitian dan pengembangan

IPTEK; peningkatan kemandirian daerah dalam bidang IPTEK,

pemantapan tatanan sosial politik, pengembangan kurikulum dan proses

pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar, pemberdayaan ekonomi

berkelanjutan, dan reposisi kelembagaan IPTEK.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya SDM di bidang Penelitian

dan Pengembangan yang mampu mengelola Potensi Sumber Daya Alam

(SDA) di berbagai sektor, serta informasi yang komprehensif berdasarkan

kajian ilmiah dalam rangka pengembangan IPTEK.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Penyediaan informasi analisis hasil pembangunan melalui kegiatan

penelitian;

b. Pemantapan tugas-tugas koordinasi penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah;

c. Peningkatan kerjasama riset dengan lembaga penelitian nasional

berkaitan dengan produk unggulan daerah dan penerapan teknologi

informasi;

d. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan materi bahan ajar

termasuk pengembangan inovasi pendidikan dan pengembangan

sarana belajar mengajar

e. Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang

berbasis teknologi informasi untuk mendukung percepatan proses

Page 10: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

54

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah, dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

f. Pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data/informasi

on-line, untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan.

g. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam bidang

teknologi informasi.

B. Kesehatan

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga

dalam upaya pemenuhan standar gizi masyarakat sehingga dapat

menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penanggulangan

kebutuhan gizi dasar (PMT); pembinaan dan pelacakan ibu hamil/Ibu

bersalin risiko tinggi.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan cakupan, kualitas dan pemerataan keterjangkauan

perbaikan gizi melalui penganekaragaman komsumsi pangan bermutu;

dan

b. Peningkatan Gizi Ibu dan Anak

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Program ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya penyakit

menular, menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pemberantasan

penanggulangan dan pencegahan berkembangnya penyakit menular dan

Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kebijakan Umum Program ini adalah:

Page 11: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

55

a. Pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular;

dan

b. Penyuluhan hidup sehat dan bersih

3. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

tenaga kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, jumlah tenaga medis yang profesional, serta adanya sarana

prasarana kesehatan yang memadai.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan

b. Peningkatan promosi kesehatan

c. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan dan

pendidikan kesehatan.

4. Program Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Aceh sehat

melalui pembangunan kesehatan yang bermutu dan profesional, adil dan

merata serta mewujudkan mayarakat yang berkualitas.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara menyeluruh

melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan

dan sistem manajemen pelayanan kesehatan.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang

terjangkau kepada segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat

miskin

Page 12: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

56

b. Peningkatan sistem informasi dan manajemen pelayanan kesehatan;

c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dan rehabilitasi

bagi kelompok masyarakat lanjut usia dan kelompok penderita cacat

C. Pekerjaan Umum

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian

dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada; mewujudkan

keterpaduan pengelolaan yang menjamin pemerataan dan ketersediaan

air pengairan, serta pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan

pengairan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya tingkat produksi

pertanian yang optimal melalui perbaikan prasarana sarana irigasi, serta

penguatan kelembagaan petani.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A) Keujreun Blang yang mandiri dan merupakan mitra kerja

pemerintah;

b. Mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan rawa melalui peningkatan

kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa terutama

pada daerah lumbung padi;

c. Ketersediaan sumber air yang cukup bagi sektor pertanian;

d. Tersedianya jaringan irigasi pedesaan;

e. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana irigasi; dan,

f. Terpeliharanya keamanan pantai dan alur sungai melalui pengendalian

daya rusak air.

Page 13: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

57

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air

Program ini bertujuan untuk pengembangan dan pengelolaan,

peningkatan produktivitas, dan pengaturan pemanfaatan sumber-sumber

air yang berwawasan lingkungan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengelolaan

sumber air yang baik berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Ketersediaan dan pengelolaan potensi sumber-sumber air;

b. Peningkatan kemampuan, efisiensi, efektivitas, operasi, dan

pemeliharaan prasarana penampung dan sumber-sumber air;

c. Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber air.

D. Perumahan Rakyat

1. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya

tempat hunian yang layak bagi masyarakat, terutama bagi korban bencana

alam dan tsunami, kerusuhan, duafa, fakir miskin dan mantan GAM serta

bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri

golongan kecil.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya rumah yang layak

huni bagi masyarakat, terutama bagi korban bencana alam dan tsunami,

kerusuhan, dhuafa, fakir miskin dan mantan GAM serta bagi masyarakat

yang berpenghasilan rendah dan Pegawai Negeri golongan kecil.

Kebijakan Umum Program ini adalah ;

a. Ketersediaan tempat tinggal yang layak huni bagi korban bencana

alam dan tsunami, kerusuhan, duafa, fakir miskin dan mantan GAM

serta bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pegawai Negeri

golongan kecil.

Page 14: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

58

b. Meningkatkan peran pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana

dasar pemukiman di kawasan perumahan.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana lingkungan pada

kawasan kumuh, perkotaan, pedesaan dan kampung nelayan.

d. Penyediaan lahan siap bangun (Lasiba) dan kawasan siap bangun

(Kasiba) bagi korban bencana alam dan resettlement.

2. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Terisolir

Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas

wilayah perbatasan, tertinggal dan terisolir serta pengembangan SDM,

sekaligus penguatan kelembagaan masyarakat, sehingga mampu

berkembang setara dengan kawasan lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya percepatan

pembangunan daerah-daerah terisolir dan tertinggal serta wilayah

perbatasan yang meliputi wilayah provinsi, baik fisik maupun non fisik

melalui penyediaan infrastruktur pendukung lainnya.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pengembangan dan peningkatan akses, sarana dan prasarana di

wilayah perbatasan dan terisolir;

b. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di

wilayah perbatasan dan daerah terisolir;

c. Peningkatan dan Pengembangan aksesibilitas wilayah tertinggal dan

terisolir;

d. Penataan dan pengembangan wilayah dan kawasan lindung, pesisir

dan pulau-pulau kecil;

e. Pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan, tertinggal dan terisolir;

Page 15: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

59

f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur

prasarana jalan, pengairan dan irigasi, transportasi, ketenagalistrikan

dan energi, serta telekomunikasi; dan

g. Penentuan titik dan pemasangan pilar batas daerah.

3.Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pemukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kesehatan masyarakat dengan mengikutsertakan peran serta swasta

dalam rangka penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

pemukiman.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya prasarana dan sarana

permukiman yang memadai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kualitas pelayanan kawasan

perkotaan dan pedesaan;

b. Penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan permukiman;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana

air bersih, persampahan, serta lingkungan permukaan, termasuk

lingkungan yang terkena bencana alam; dan,

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sarana dan

prasarana permukiman melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan.

E. Penataan Ruang

Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

Program ini bertujuan menata kembali tata ruang darat, laut dan udara,

tata guna air tanah, tata guna lahan dan tata guna hutan secara terpadu, serta

meningkatkan kelembagaan dan sistem pengelolaan penataan ruang dan

pertanahan yang efektif dan efisien.

Page 16: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

60

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Umum dan

Rencana Detail Kawasan serta tertatanya pemanfaatan lahan sesuai dengan

peruntukannya.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kualitas pengendalian fungsi ruang;

b. Penyediaan rencana penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang

berkelanjutan;

c. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan strategis,

kawasan andalan prioritas dan kawasan khusus;

d. Peningkatan kelembagaan penataan ruang; dan

e. Peningkatan luas lahan permukiman yang terkonsolidasi;

F. Perencanaan Pembangunan

1. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan di bidang sosial budaya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya koordinasi perencanaan

di bidang sosial budaya dan penunjang kerjasama dengan berbagai

organisasi kemasyarakatan dan donor/NGO di bidang sosial budaya.

Kebijakan umum program ini adalah:

a. Koordinasi perencanaan bidang pendidikan

b. Koordinasi perencanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

c. Koordinasi perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

d. Koordinasi perencanaan bidang pembinaan ketenagakerjaan dan

kependudukan.

e. Koordinasi perencanaan penunjang kerjasama di bidang sosial budaya

dengan donor dan NGO serta lembaga kemasyarakatan lainnya.

f. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Page 17: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

61

G. Perhubungan

Program Transportasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi

barang, manusia, dan jasa melalui penyediaan berbagai macam sarana dan

prasarana transportasi darat, laut, dan udara, secara efisien, handal,

berkualitas, aman, harga terjangkau baik antar maupun intra provinsi serta

mewujudkan sistem intermoda transportasi yang terpadu dengan

pembangunan wilayah dan daerah.

1. Transportasi Darat

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terlaksananya

penanganan prasarana sarana transportasi darat secara menyeluruh.

Diharapkan dapat menghilangkan backlog pelayanan transportasi

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, dan

kereta api. Melalui peningkatan kapasitas serta pembangunan jalan dan

jembatan, pembangunan rel kereta api dengan ukuran dan standar yang

lebih baik, serta pembangunan kembali dermaga penyeberangan yang

rusak.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan

kebijakan tata ruang wilayah;

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan sarana dan

prasarana transportasi darat;

c. Penyediaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat;

d. Pengembangan akses transportasi;

e. Peningkatan mutu sarana dan prasarana transportasi darat;

f. Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan sistem keselamatan

dan fasilitas transportasi darat;

Page 18: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

62

g. Ketersediaan lahan bagi prasarana pengembangan jaringan

transportasi darat;

h. Pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum bagi pemakai

transportasi darat;

i. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana sarana transportasi darat.

j. Pengembangan moda transportasi darat untuk peningkatan kapasitas

dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan

k. Ketersediaan dana perintis untuk transportasi darat.

2. Transportasi Laut

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terlaksananya

penanganan prasarana sarana transportasi laut secara menyeluruh.

Diharapkan dapat menghilangkan backlog pelayanan transportasi

angkutan laut melalui pembangunan kembali pelabuhan yang rusak.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan sarana dan

prasarana transportasi laut;

b. Penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan

pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut;

c. Ketersediaan sarana transportasi laut antar pulau/kecamatan;

d. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem keselamatan

transportasi laut;

e. Pengembangan akses transportasi laut;

f. Peningkatan mutu sarana dan prasarana transportasi laut;

g. Ketersediaan dana subsidi bagi pelayanan transportasi laut perintis;

dan,

Page 19: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

63

h. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi

laut.

3. Transportasi Udara

Sasaran yang ingin dicapai program ini adalah terlaksananya

penanganan prasarana sarana transportasi udara secara menyeluruh.

Diharapkan dapat menghilangkan backlog pelayanan transportasi udara

melalui pembangunan dan rehabilitasi bandar udara.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan pengawasan sarana dan

prasarana transportasi udara;

b. Penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan

pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara;

c. Pengadaan dan peningkatan sistem keselamatan transportasi udara;

d. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas transportasi udara;

e. Peningkatan mutu sarana dan prasarana transportasi udara;

f. Ketersediaan dana subsidi bagi pelayanan transportasi udara perintis;

dan

g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi

udara.

H. Lingkungan Hidup

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan

Pencemaran Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran

lingkungan, dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup,

Page 20: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

64

serta pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan

sumber daya alam yang berlebihan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya lingkungan hidup

yang sehat dan ramah lingkungan, melalui upaya pengendalian,

penelitian, pemantauan dan pengawasan eksplorasi sumber daya alam.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

b. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

c. Ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan; dan,

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan

pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

2. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan HukumPengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan

aparat penegak hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam serta

lingkungan hidup dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya lembaga penegakan

hukum pengendalian lingkungan dan SDA melalui penyediaan aparatur

yang mampu dan tersedianya sarana prasarana yang memadai.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup;

b. Pemulihan kualitas lingkungan hidup;

c. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

d. Ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan; dan,

e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan

pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

I. Pertanahan

Program Pertanahan

Page 21: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

65

Program ini bertujuan menata kembali ruang darat, laut dan udara,

tata guna air tanah, tata guna lahan dan tata guna hutan secara terpadu,

serta meningkatkan kelembagaan dan sistem pengelolaan penataan ruang

dan pertanahan yang efektif dan efisien.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya hak

kepemilikan/kegunaan Rencana Detail Kawasan serta tertatanya

pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Tersedianya sertifikat tanah bagi masyarakat korban bencana alam,

dhuafa, dan kawasan perbatasan;

b. Tersedianya data spasial penatagunaan tanah wilayah perbatasan

provinsi, dan kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga;

c. Peningkatan akses masyarakat, pihak swasta, dan lembaga swadaya

masyarakat terhadap pemantapan, pengendalian, dan pemanfaatan

fungsi ruang;

d. Tersedianya pemetaan pulau-pulau kecil di perbatasan;

e. Terciptanya inventarisasi dan registrasi penguasaan pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); dan

f. Tersedianya penerbitan sertifikat tanah lokasi penyiapan lahan dan

masyarakat ekonomi lemah

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pembinaan Kependudukan dan Keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang dimukimkan, serta penempatan kembali pengungsi korban konflik dan

penyelesaian asset yang ditinggalkan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana prasarana

permukiman yang layak serta terpenuhinya standar kehidupan masyarakat

yang lebih baik.

Page 22: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

66

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Penyusunan rencana dan pengendalian serta pengembangan pemukiman

penduduk sesuai tata ruang dan potensi daerah;

b. Ketersediaan lahan, sarana dan prasarana pendukung permukiman yang

layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan; dan

c. Mengupayakan penempatan masyarakat dan pengungsi, kaum dhuafa,

korban konflik, penduduk DAS/daerah terisolir/daerah perbatasan yang

diikuti dengan pemberdayaan usaha ekonomi, pembinaan sosial budaya/

kemasyarakatan dan pengembangan pelatihan keterampilan masyarakat

yang dimukimkan.

K. Pemberdayaan Perempuan

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keserasian kebijakan,

pembangunan pembangunan perempuan dan pelaksanaannya bagi

peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhi keserasian program dan

kegiatan pembangunan yang responsif gender dan pelaksanaannya di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam segala aspek kehidupan sesuai

dengan kodrat dan kultur lokal serta syariat Islam.

Kebijakan Umum program ini adalah:

a. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota Keserasian

program pembangunan yang responsif gender;

b. Workshop, Focal Point dan Lokakarya melalui diskusi kelompok dalam

mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan dan kebijakan serta

Page 23: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

67

alternatif penyelesaian masalah dimaksud yang selanjutnya tersusun

rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut.

c. Sosialisasi pembangunan responsif Gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak;

d. Monitoring dan Evaluasi.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan

kelembagaan pengarustamaan gender terutama dibidang pembangunan

ketenagakerjaan, pertanian, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial dan

kependudukan, dan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya penguatan

kelembagaan pengarustamaan gender dibidang pembangunan

ketenagakerjaan, pertanian, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial dan

kependudukan, dan ekonomi.

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Advokasi dan fasilitasi pengarustamaan gender bagi perempuan

b. Diklat dan TOT pendidikan politik bagi perempuan;

c. Diklat remaja putri tentang reproduksi; dan

d. Evaluasi pelaksanaan PUG dan perlindungan anak.

3. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan

Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas sumber

daya manusia, pengetahuan dan keterampilan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhi kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas sumber

daya manusia, pengetahuan dan keterampilan.

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Diklat ketrampilan usaha ekonomi kecil menengah dan koperasi;

Page 24: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

68

b. Sosialisasi UU 23 / 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

dan

c. Penyusunan sistem perlindungan perempuan dan anak

L. KB dan Keluarga Sejahtera

Program Peningkatan Kualitas Penduduk

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program KB dalam

memenuhi kesehatan reproduksi dan menurunkan pertumbuhan penduduk

serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas sosial ekonomi

penduduk .

Kebijakan Umum program ini adalah:

a. Terciptanya peluang usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I;

b. Terlayaninya calon peserta KB da terbinanya peserta KB Pra Sejahtera dan

Sejatehtera I;

c. Terbentuknya wahana/forum konsultasi kesehatan reproduksi remaja di

berbagai tingkatan, ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga; dan

d. Terwujudnya kondisi kependudukan yang serasi dengan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.

M. Sosial

1. Program Penanggulangan Bencana

Program ini bertujuan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat

yang tertimpa bencana, serta menjamin ketersediaan bantuan dan

relokasi korban dalam situasi darurat sehingga dapat mengurangi

penderitaan mayarakat yang terkena bencana.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya rasa aman bagi

masyarakat yang tertimpa bencana melalui penyediaan bantuan dan

relokasi pada masa darurat.

Kebijakan Umum program ini adalah :

Page 25: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

69

a. Penyediaan bantuan darurat bagi masyarakat korban bencana;

b. Peningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam

menghadapi bencana beserta upaya pemulihannya.

2. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk menanggulangi berbagai permasalahan

dibidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat perorangan, keluarga

maupun kelompok masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya permasalahan

kesejahteraan sosial yang dialami oleh masyarakat.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;

b. Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;

c. Pengembangan dan pembinaan panti sosial;

d. Peningkatan kepedulian dan pelayanan kesejahteraan; dan

e. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial penyandang

cacat, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan

dan wanita rawan sosial ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya pelayanan dan

pembinaan rehabilitasi sosial bagi masyarakat penyandang masalah

sosial.

Kebijakan umum program ini adalah:

a. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;

b. Pemberdayaan anak-anak terlantar;

c. Pembinaan dan pelayanan lansia;

d. Pembinaan dan pelayanan serta rehabilitasi sosial; dan

e. Pembinaan dan pelatihan penyandang masalah sosial.

Page 26: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

70

4. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, SDA dan

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan dan hak

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik baik laki-

laki maupun perempuan).

Sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya jumlah penduduk

miskin.

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Peningkatan kebutuhan pangan masyarakat terutama masyarakat

miskin;

b. Peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan serta

meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan tersebut;

c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

d. Peningkatan akses penduduk untuk memperoleh perumahan, air bersih

dan sanitasi yang layak;

e. Memperbaiki iklim usaha sehingga mampu membuka peluang kerja;

f. Revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi pedesaan tempat

penduduk miskin banyak bekerja dan bermukim;

g. Peningkakan kuantitas dan kualitas infrastruktur di pedesaan dan

daerah terpencil;

h. Peningkatan pembangunan perkotaan dan daerah pesisir/terpencil;

i. Peningkatan akses penduduk miskin pada sumber daya ekonomi;

j. Menerapkan APBD dengan target penciptaan lapangan kerja,

pengurangan pengangguran dan pengurangan secara bertahap jumlah

penduduk miskin; dan

k. Peningkatan peran/pemberdayaan lembaga penanggulangan

kemiskinan daerah.

Page 27: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

71

N. Tenaga Kerja

1. Program Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

tenaga kerja melalui pelatihan kerja sehingga produktifitas tenaga kerja

meningkat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kualitas SDM tenaga

kerja yang handal dan produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelatihan kerja sesuai dengan

kebutuhan antar sektor;

b. Pelatihan teknis dan spesifik tenaga kerja baik dalam negeri maupun

luar negeri);

c. Penguasaan teknologi dan memiliki daya saing tinggi di pasar tenaga

kerja;

d. Pembinaan tenaga kerja mandiri berjiwa entrepreneurship; dan

e. Peningkatan kualitas sumber daya instruktur.

2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja,

Perlindungan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan

setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja, di berbagai

bidang usaha baik di perkotaan maupun di pedesaan dan meningkatkan

penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya lapangan kerja bagi

tenaga sukarela masyarakat pedesaan dalam rangka mengurangi angka

pengangguran.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kemampuan pencari kerja dalam rangka pengembangan

kewirausahaan sehingga ada kemampuan penciptaan lapangan kerja

baru;

Page 28: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

72

b. Penempatan tenaga kerja melaui magang dan hubungan kemitraan;

c. Mengupayakan perlindungan serta perbaikan mekanisme pembinaan,

bimbingan, seleksi dalam rangka penyediaan dan pengiriman tenaga

kerja ke luar negeri; dan

d. Ketersediaan data informasi kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan

kerja.

3. Program Perlindungan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk memberi perlidungan dan jaminan atas

hak-hak tenaga kerja.

Sasaran yang ingin dicapai adalah para pekerja baik pada saat

mencari kerja, sedang bekerja adanya jaminan dan perlindungan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan;

c. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara

pekerja/buruh dan pemberi kerja; dan

d. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum

terhadap aturan yang berlaku.

4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah strategis

yang telah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang

potensial cepat tumbuh berdasarkan keunggulan geografis dan produk

daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya pertumbuhan

ekonomi secara terpadu melalui pengembangan wilayah strategis dalam

kawasan pengembangan.

Page 29: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

73

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pengembangan dan peningkatan akses sarana dan prasarana pada

pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah strategis;

b. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

c. Pengembangan dan peningkatan produktivitas unggulan daerah yang

berkelanjutan pada wilayah strategis cepat tumbuh;

d. Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi wilayah

strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial;

dan

e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta serta bertambahnya ekonomi

masyarakat kemukiman.

O. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) dan koperasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi

daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi yang tangguh dan handal.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Peningkatan kesempatan berusaha dan menjamin kepastian usaha melalui

pengembangan potensi sumber daya lokal;

b. Pengembangan perilaku kewirausahaan dan penciptaan daya saing UMKM

dan koperasi;

c. Peningkatan penguatan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi; dan

d. Pemberian bantuan sarana kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan

dan penggangguran bagi masyarakat korban konflik dan mantan anggota

GAM.

Page 30: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

74

P. Penanaman Modal

Program Peningkatan Investasi

Program ini bertujuan untuk mendorong masuknya arus modal ke

daerah dalam rangka penanaman modal melalui pemberian kemudahan

prosedur investasi dan segala bentuk pelayanan perizinan bagi investor,

peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peningkatan kualitas

promosi investasi.

Sasaran yang diharapkan adalah termotivasinya para investor dalam dan

luar negeri untuk melakukan investasi pada berbagai bidang usaha melalui

penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Peningkatan pelayanan perizinan dan koordinasi perkembangan

PMA/PMDN dalam rangka peningkatan investasi di daerah;

b. Peningkatan hubungan kerjasama ekonomi regional dan internasional

serta peningkatan promosi sumber potensi unggulan daerah; dan

c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dalam

rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi investor.

Q. Perindustrian

Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Industri

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha industri kecil,

industri rumah tangga dan menengah yang berbasis produk unggulan

dengan mengacu pada basis pembangunan daerah, yaitu memanfaatkan

seluruh potensi sumberdaya ekonomi lokal dengan memperhatikan kondisi

lingkungan setempat (resources and environmental based), berbasis pada

karakter, sistem nilai dan kapasitas masyarakat (community based) dan

berbasis pada peningkatan nilai tambah dan pasar yang berkesinambungan

(value-added and sustainable market based).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengembangan usaha

industri kecil dan industri menengah berbasis produk unggulan, sarana

Page 31: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

75

prasarana usaha industri kecil dan rumah tangga, meningkatnya

pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pola

kemitraan, mutu SDM pelaku usaha industri kecil, industri rumah tangga

dan menengah berbasis pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Pengembangan usaha industri kecil dan industri menengah yang

berbasis produk unggulan;

b. Penciptaan sarana dan prasarana pendukung usaha industri kecil dan

rumah tangga;

c. Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan

masyarakat di pedesaan melalui pola kemitraan; dan

d. Peningkatan SDM pelaku usaha industri kecil, industri rumah tangga dan

menengah yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

R. Kebudayaan

1. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah

dan Seni

Program ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara serta

mengembangkan budaya warisan leluhur yang ada sehingga secara

berlanjut dapat terus dinikmati dan dihayati.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpeliharanya nilai-nilai luhur

budaya dan seni daerah dalam rangka menangkal masuknya arus budaya

luar kedalam kehidupan masyarakat di daerah.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pengembangan Sistem Nilai Budaya Daerah, yang berorientasi pada

warisan budaya leluhur daerah, nasional dan tidak bertentangan

dengan nilai agama dengan memperhatikan fatwa ulama;

b. Peningkatan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap

budaya masyarakat lainnya serta pengembangan kebebasan berkreasi

dan berkesenian yang sesuai dengan keistimewaan Aceh;

Page 32: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

76

c. Mengupayakan pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap

pelaku seni dan budaya dari pelanggaran Hak Cipta dan ketersediaan

data warisan budaya Aceh;

d. Penyediaan dana bagi pengembangan seni dan budaya.

e. Pemeliharaan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah.

f. Penulisan partitur dan penelitian serta pengembangan hasil karya

sasra dan seniman lagu-lagu daerah.

g. Pelestarian dan pengembangan apresiasi seni budaya daerah.

h. Registrasi dan pendokumentasian objek peningggalan sejarah dan

purbakala.

i. Revitalisasi, Inventarisasi dan koleksi data benda, audio vidio dan

peristiwa seni budaya yang terkena dampak musibah gempa dan

gelombang tsunami.

2. Program Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Istiadat

Program ini bertujuan untuk memelihara dan membina lembaga adat

istiadat yang telah terbentuk serta pelestarian adat istiadat dalam

kehidupan bermasyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah berfungsinya lembaga adat dan

istiadat dalam pelestariannya bagi kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan adat Aceh dalam

kehidupan sosial masyarakat;

b. Peningkatan dan pemahaman upacara tentang adat istiadat;

c. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat;

d. Identifikasi dan inventarisasi adat istiadat di kabupaten/kota.

3. Program Pengembangan Hukum Adat

Program pengembangan hukum adat bertujuan untuk terwujudnya

penerapan ketentuan-ketentuan menurut hukum adat, yang spesifik pada

masing-masing daerah sebagaimana yang pernah dan masih berlaku

dalam kehidupan masyarakat.

Page 33: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

77

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya pemahaman dan

aktualisasi di kalangan masyarakat terhadap hukum adat termasuk dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kelembagaan Imuem mukim serta ketersediaan dan

pembekalan hakim-hakim adat yang berkaitan dengan hukum adat;

b. Ketersediaan data dan informasi tentang pelaksanaan hukum adat

Aceh.

c. Pembentukan peradilan adat-istiadat dan Hukum Adat di gampong-

gampong dalam Kabupaten/Kota

S. Pemuda dan Olahraga

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Dan

Olahraga

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keserasian

kebijakan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di tingkat

Nasional dan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya keserasian

berbagai kebijakan di bidang pembangunan kepemudaan dan

keolahragaan di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda dan

olahraga

b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan

c. Pembinaan manajemen kepemudaan dan keolahragaan

d. Pengembangan sistem informasi, sertifikasi dan standarisasi profesi

di bidang kepemudaan dan olahraga

Page 34: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

78

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan

dan keolahragaan.

2. Program Pembinaan Dan Peningkatan Peran Serta Pemuda

Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri pemuda sehingga

setiap pemuda menjadi asset bangsa yang dapat memberikan konstribusi

terhadap pembangunan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Memperluas kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan pemuda

b. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan

c. Meningkatnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan

dan kepemimpinan dalam pembangunan

d. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan

NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan

penyakit menular seksual di kalangan pemuda

3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga,

kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai

pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, mendorong dan menggerakan

masyarakat agar lebih memahami dan menghayati manfaat olahraga

Sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kesehatan dan

kebugaran jasmani masyarakat dan anak didik melalui peningkatan

kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat, penyandang cacat dan

olahraga tradisional, peningkatan prestasi olahraga dan pemanfaatan

Iptek olahraga, terselenggaranya pemanduan bakat dan pembibitan

Page 35: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

79

olahraga, serta terselenggaranya kompetisi olahraga secara berjenjang

dan berkelanjutan

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan pembinaan olahraga untuk meningkatkan budaya

olahraga, kesehatan jasmani dan mental masyarakat serta

pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

b. Peningkatan intensitas olahraga di tempat kerja, lembaga pendidikan

umum, dayah dan kawasan wisata/rekreasi serta pembinaan

olahraga untuk kelompok khusus.

c. Peningkatkan Prestasi olahraga dan pengembangan olahraga

unggulan daerah, yang mampu membangkitkan rasa kebanggaan

daerah dan nasional.

d. Meningkatkan jumlah dan serta mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan

teknisi olahraga,

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi ketersediaan

sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan

dan pengembangan olahraga di daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya dukungan

terhadap pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di

daerah

Kebijakan umum program ini adalah :

a. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

olahraga untuk mendukung pembinaan olahraga

b. Peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat untuk

mendukung pembangunan, pengembangan dan penyediaan fasilitas

olahraga

Page 36: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

80

c. Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana

dan prasarana olahraga.

T. Kesbang dan Politik Dalam Negeri

1. Program Pembinaan Peran Organisasi Sosial Politik

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi bagi

setiap anggota partai politik, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan

dinamika kehidupan politik daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peranserta organisasi

sosial politik, sehingga dapat memberikan konstribusi yang memadai

terhadap pendidikan politik masyarakat dan terciptanya keselarasan yang

harmonis antar partai politik.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan peranan organisasi sosial politik yang demokratis serta

peningkatan peran dan kapasitas lembaga daerah dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya serta perwujudan penerapan mekanisme kontrol

dan keseimbangan;

b. Peningkatan pemahaman masyarakat dan orsospol dalam aspek

peraturan dan perundang-undangan bidang politik.

2. Program Pengembangan Budaya Politik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dan pemahaman akan hak dan kewajiban berpolitik, kualitas

berkomunikasi serta kontrol politik masyarakat dalam membangun

karakter bangsa yang demokratis.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya praktek politik yang

demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip kesamaan gender sebagai warga

Page 37: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

81

negara, serta terlaksananya pendidikan politik yang demokratis di

kalangan masyarakat.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam budaya berpolitik.

b. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak

dan kewajiban berpolitik yang arif.

3. Program Pembinaan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Program ini bertujuan menciptakan rasa aman dan perlindungan

kepada masyarakat dari ancaman yang mungkin terjadi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kemampuan

melindungi diri sendiri dan lingkungannya dari gangguan pihak lain yang

mungkin timbul, sekaligus memberi pertolongan pertama terhadap

bencana-bencana yang terjadi di lingkungannya.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Pemulihan kondisi daerah melalui pemberdayaan masyarakat akibat

konflik dan pengendalian penguatan pemulihan kondisi daerah.

b. Pembinaan Peran Organisasi Sosial Politik melalui pembinaan

kesadaran politik bagi Ormas LSM, Tokoh masyarakat dan pimpinan

dayah/pasantren.

c. Pengembangan Budaya Politik dan pemulihan kondisi daerah.

4. Program Pembinaan, Pelayanan, Penegakan dan Kesadaran

Hukum

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan

tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga

Page 38: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

82

dapat terwujud kehidupan masyarakat yang damai dan tentram dalam

tatanan supremasi hukum.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem jaringan

dokumentasi dan informasi hukum yang baik dan tersosialisasinya Undang-

undang dan Peraturan Daerah/Qanun kepada masyarakat secara merata.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang hukum yang meliputi

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, Lembaga

Pemasyarakatan, dan Mahkamah Syar’iyah;

b. Mengupayakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dan

pembinaan pemasyarakatan di dalam dan di luar Lembaga

Pemasyarakatan;

c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, aparat penyelenggara

negara yang sadar akan hak dan kewajibannya terhadap kepatuhan

hukum;

d. Ketersediaan media komunikasi yang efektif dalam rangka pencapaian

kesadaran hukum kepada masyarakat;

e. Peningkatan profesionalisme aparat dan fumgsionalisasi institusi-

institusi penegak hukum.

U. Pemerintahan Umum

1. Program Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan PenerimaanDaerah

Program ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan

pengawasan anggaran serta sumber-sumber penerimaan dan kekayaan

daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya disiplin anggaran

daerah yang baik dan benar, sesuai dengan aturan peraturan yang ada

serta berprinsip transparasi dan akuntabel, serta terlaksananya

peningkatan mengintensifkan penerimaan daerah.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

Page 39: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

83

a. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan

inventarisasi kekayaan dan penerimaan daerah; dan

b. Pengembangan sistem pengelolaan penerimaan daerah dalam rangka

peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Program Pengembangan Kelembagaan dan PerekonomianDaerah

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan

kelembagaan ekonomi daerah sehingga mampu memberi kontribusi yang

lebih besar bagi perekonomian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terbinanya pemberdayaan

kelembagaan ekonomi daerah termasuk kelembagaan finansial baik sektor

swasta, maupun BUMN dan BUMD, yang berbasis pada potensi dan sumber

daya yang ada di daerah.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Peningkatan koordinasi penyusunan program pembangunan ekonomi

daerah;

b. Peningkatan koordinasi pembinaan dan pembangunan lembaga usaha

ekonomi daerah;

c. Pengkajian/evaluasi kelayakan BUMD oleh lembaga yang berkompeten.

3. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Qanun

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan urusan-

urusan daerah dalam kerangka otonomi khusus, terutama untuk

mewujudkan pelaksanaan Syari’at Islam, disamping urusan-urusan

pemerintahan lainnya.

Sasaran program ini adalah terciptanya berbagai peraturan

perundang-undangan sebagai sarana pelaksanaan Syari’at Islam sesuai

dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat.

Page 40: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

84

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Mengupayakan percepatan penyelesaian peraturan-peraturan

daerah/qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus,

penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan restrukturisasi organisasi

perangkat daerah; dan

b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan

hukum dengan lembaga akademis, profesi-profesi hukum dan lembaga

swadaya masyarakat.

4. Program Peningkatan Pemerintahan Daerah Pasca UUPA

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar sekelompok masyarakat yang

selama ini berseberangan ideologi dengan pemerintah dapat berintegrasi

kembali ke dalam masyarakat luas, sehingga dapat menjalani kehidupan

normal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya reintegrasi mantan

GAM ke dalam kelompok masyarakat serta pulihnya hak-hak sipil sebagai

warga negara.

Kebijakan Umum program ini adalah:

a. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi UUPA

b. Mengintensifkan inventarisasi mantan GAM dan korban Konflik

c. Memfasilitasi Mantan GAM dalam Komisi BRR

d. Penjaminan Hak-hak sipil dalam bidang politik, sosial, budaya dan

ekonomi eks GAM dalam mendukung Pilkada tahun 2006

e. Penyediaan/penyaluran dana reintegrasi dibawah kewenangan PEMDA

NAD/BRA

f. Pengembalian pengungsi korban konflik ke daerah asal masing-masing

g. Tersedianya alokasi tanah dan pengembalian hak-hak GAM/ pengungsi

serta tersedianya lapangan kerja

Page 41: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

85

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”

Program ini bertujuan untuk menciptakan aparatur

penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas

dari KKN.

Sasaran yang diharapkan adalah terwujudnya aparatur pemerintahan

yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan

pemerintah.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Meningkatkan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

b. Meningkatkan sistem informasi pengawasan yang dipadukan dengan

koordinasi perencanaan, pengawasan/ pemeriksaan, pembinaan dan

pengendalian.

c. Pengembangan data, monitoring dari evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat.

d. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan.

V. Kepegawaian

Program Peningkatan Kapasitas dan Mutu SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan

kapasistas SDM aparatur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap aparatur pemerintah daerah dalam berbagai bidang keahlian, baik

melalui jalur pendidikan formal (degree) maupun melalui pendidikan dan

pelatihan (non-degree), sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas

kepemerintahan dan pembangunan

Page 42: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

86

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya aparatur pemerintah yang

profesional, handal dan berwibawa dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah melalui Pengiriman PNS

yang potensial untuk mengikuti pendidikan formal (degree) maupun

melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik di daerah, di luar daerah

maupun di luar negeri;

b. Penyempurnaan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur;

d. Pengembangan Sistem Informasi Diklat Aparatur;

e. Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan

manajemen kepegawaian

f. Pengembangan profesionalisme PNS melalui penyempurnaan aturan etika

dan mekanisme penegakan disiplin

g. Penilaian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan

W. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial keluarga.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya penguatan kelembagaan

Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan gampong/desa.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pemantapan kelembagaan pemerintahan kecamatan, mukim dan

gampong/Desa;

b. Pemantapan kelembagaan pemerintahan kecamatan, mukim dan

gampong/Desa;

c. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

d. Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan serta penguatan

Manajemen Perencanaan Pembangunan Parsitipatif;

Page 43: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

87

e. Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi dan bantuan modal

usaha dengan kredit lunak sedapat mungkin sesuai Syar’iah bagi

masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;

f. Pemberdayaan dan peningkatan peran kehidupan sosial budaya

masyarakat, serta pengembangan teknologi tepat guna pedesaan.

g. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya

alam.

X. Statistik

..........

Y. Kearsipan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya”

Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan menyediakan arsip

sebagai bahan informasi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah merumuskan kebijakan kearsipan,

mengolah berbagai arsip sebagai bahan informasi untuk publik dan melayani

pengguna jasa kearsipan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pembangunan kearsipan dititikberatkan pada terwujudnya pengelolaan

kearsipan yang profesional dan diarahkan untuk tertibnya

penyelenggaraan dan pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan arsip

statis dalam bentuk pelacakan dan ganti rugi dokumen, akusisi arsip yang

bernilai guna dan sudah jarang digunakan oleh lembaga pencipta

b. Pembangunan kearsipan diarahkan pada penyempurnaan sistem

pengelolaan kearsipan, pembangunan jaringan informasi kearsipan dan

peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga arsiparis

c. Peningkatan kesadaran dan minat masyrakat terhadap arsip dan lembaga

kearsipan

Page 44: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

88

d. Terwujudnya semua kegiatan dengan peningkatan pelayanan administrasi

pada semua unit kerja di lingkungan Badan Arsip Provinsi Nanggroe

Darussalam dalam rangka tertib arsip dan administrasi.

Z. Komunikasi dan Informasi

1. Program Pos dan Telekomunikasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap pos dan telematika, serta peningkatan kapasitas dan

kemampuan masyarakat dalam mengembangkan serta mendayagunakan

teknologi aplikasi telematika secara efektif.

Sasaran utama yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan

telematika adalah (1) meningkatnya efisiensi dalam penyelenggaraan pos

dan telematika; (2) meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan

pos dan telematika; (3) meningkatnya kemampuan pengawasan

penggunaan frekuensi radio seluruh Provinsi NAD; (4) bertambahnya alat

dan perangkat pos dan telematika yang bersetifikat; (5) meningkatnya

pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi

informasi dan komunikasi; dan, (6) terwujudnya kemudahan bagi

masyarakat dalam mengakses sistem informasi yang handal, termasuk

pengelolaan spektrum frekuensi radio ke seluruh wilayah

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Revitalisasi penyelenggaraan pos dan telematika;

b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur

pos dan telematika;

c. Peningkatan dan pengembangan serta pemanfaatan aplikasi berbasis

teknologi informasi dan komunikasi;

d. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan

pos dan telematika terutama di daerah non-komersial;

e. Menjaga kualitas dan meningkatkan jangkauan radio;

f. Menjaga kualitas perangkat pos dan telematika;

Page 45: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

89

g. Memfasilitasi pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan

komunikasi;

h. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah

perdesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

beserta aplikasinya melalui pelayanan telekomunikasi kepada

masyarakat, khususnya pada kecamatan yang belum terlayani.

2. Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pertukaran informasi

dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kebebasan pers sesuai

etika yang berlaku dalam melakukan kontrol sosial dan politik, serta

terciptanya hubungan komunikasi/informasi yang lebih sehat dengan

masyarakat yang melahirkan kedewasaan pola pikir masyarakat terhadap

proses pembangunan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan peran dan pemantapan sistem informasi/komunikasi

penyelenggaraan pemerintahan dan antar kelompok masyarakat;

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka sosialiasi

integrasi dan pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi.

c. Peningkatan peran TVRI dan RRI Banda Aceh dalam rangka

penyampaian informasi pembangunan daerah dan proses integrasi;

d. Peningkatan pengawasan peredaran/ produksi film dan rekaman

video;

e. Ketersediaan sarana komunikasi di pedesaan

AA. Pertanian

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Page 46: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

90

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan

melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,

perkebunan serta peternakan dengan melakukan diversifikasi usaha tani

melalui peningkatan keanekaragaman dan kualitas pangan sesuai pola

pangan harapan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya kuantitas dan kualitas

pangan yang memadai, kelompok tani yang tangguh, sistem penyuluhan

pertanian secara berkesinambungan dan terpadu, serta peningkatan

pendapatan dan kemampuan petani.

Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:

a. Pengamanan ketersediaan pangan melalui upaya-upaya pemanfaatan

lahan terlantar, reklamasi lahan yang rusak akibat tsunami,

optimalisasi dan diversifikasi usaha tani serta peningkatan nilai tambah

produksi pangan;

b. Penguatan dan penumbuhan lembaga petani (kelompok tani);

c. Penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan pertanian;

d. Peningkatan pendapatan dan kemampuan petani dalam menghasilkan

komoditas berdaya saing.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan

kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas yang memberikan nilai

tambah pada usaha pertanian, perkebunan dan peternakan dengan

membuka lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan dengan pola padat

karya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan

pendapatan petani melalui pemanfaatan lahan terlantar secara optimal,

serta mutu SDM dan penguatan lembaga petani.

Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:

Page 47: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

91

a. Penumbuhan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan

posisi tawar petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan

perdagangan tidak adil;

b. Peningkatan SDM petani melalui pendidikan dan pelatihan,

pengembangan sekolah lapang serta pendampingan kepada petani

berupa modal dan paket teknologi tepat guna;

c. Pemanfaatan lahan terlantar secara optimal dalam upaya pengentasan

kemiskinan dan pengangguran serta pengadaan lahan terutama bagi

masyarakat korban tsunami dan konflik serta mantan GAM.

3. Program Pengembangan Agribisnis

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha tani di kawasan

sentra produksi melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai

tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah dan penanganan

pasca panen, mutu, pengolahan hasil serta pemasaran.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya kawasan sentra

produksi komiditi unggulan daerah yang berbasis “one district one

commodity”, nilai tambah dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan

peternakan.

Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:

a. Pengembangan kawasan sentra produksi komiditi unggulan daerah

berbasis pada “one village one commodity”;

b. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk pertanian, perkebunan

dan peternakan melalui pengembangan teknologi pengolahan hasil

dan pengembangan agroindustri;

c. Penguatan basis data dan informasi pertanian serta peningkatan SDM

petani dalam diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan

petani;

d. Rehabilitasi infrastruktur pertanian pasca tsunami dengan

pemanfaatan teknologi tepat guna, spesifik lokasi dan ramah

lingkungan;

Page 48: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

92

e. Peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk

pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan

terutama peningkatan permodalan, jalan usaha tani ke sentra-sentra

produksi, pengairan serta sarana dan prasarana infrastruktur

pendukung pembangunan lainnya.

BB. Kehutanan

1. Program Pengembangan Produksi Kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan

efektivitas kegiatan hutan, mengembangkan hutan rakyat dan

terciptanya peluang bagi masyarakat/dunia usaha di bidang kehutanan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peningkatan

produktifitas hutan yang lebih baik, berkembangnya usaha masyarakat

dalam pengelolaan hasil hutan, serta pengembangan promosi hasil

hutan.

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Meningkatkan kondisi hutan dalam menunjang perekonomian daerah

sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem hutan;

b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kegiatan pengusahaan

hutan dan hasil hutan;

c. Peningkatan produksi kehutanan secara lebih efisien, optimal, adil,

dan berkelanjutan melalui penetapan kawasan hutan,

pengembangan hutan kemasyarakatan, penatagunaan hutan, dan

penetapan kesatuan pengelolaan hutan produksi segera diwujudkan

agar pemanfaatan sumber daya hutan dapat lebih dikendalikan;

d. Ketersediaan database produktivitas, efektifitas, dan potensi hutan

lainnya;

e. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan hutan;

f. Meningkatkan hasil produksi hutan non-kayu;

Page 49: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

93

g. Ketersediaan akses informasi kehutanan;

h. Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat

sekitar hutan, mengoptimalkan peran pawang hutan dan mukim,

serta pengelolaan hutan secara partisipatif.

2. Program Rehabilitasi Lahan Kritis

Program ini bertujuan untuk melakukan upaya-upaya perlindungan

sumberdaya hutan dan memulihkan fungsi hutan serta lahan yang telah

mengalami degradasi sehingga fungsi lindung dan fungsi produksinya

dapat ditingkatkan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kembali fungsi hutan

pada lahan-lahan kritis, dan perlindungan terhadap sumber daya hutan

dari bencana degradasi.

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Peningkatan dan perlindungan sumber daya hutan;

b. Peningkatan peran dan keterampilan/partisipasi masyarakat dalam

reboisasi/penghijauan;

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang

pelestarian sumber daya alam;

d. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan lindung;

e. Memulihkan kembali ekosistem mangrove sebagai penyangga

kehidupan kawasan pesisir;

f. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan

DAS prioritas;

g. Mencegah kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan

perambahan, kebakaran hutan, illegal logging dan illegal trade.

CC. Energi dan Sumberdaya Mineral

Page 50: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

94

1. Program Pengembangan Usaha Pertambangan

Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pertambangan

dengan meningkatkan produksi hasil pertambangan yang berkualitas

dan ramah lingkungan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah dalam pengembangan usaha

pertambangan adalah terciptanya usaha pengembangan pertambangan

yang produktif secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan umum program ini :

a. Peningkatan pembinaan, pengawasan pengelolaan pertambangan,

serta penertiban usaha pertambangan dan Daerah aliran Sungai

(DAS);

b. Peningkatan keterampilan rakyat dalam pengembangan dan

pengelolaan di bidang usaha pertambangan skala kecil.

c. Meningkatnya peluang usaha pertambangan skala besar, menegah

dan kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial

dan lingkungan hidup;

d. Peningkatan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur

pemerintah daerah dalam aspek peraturan dan perundang-undangan

di bidang pertambangan dalam rangka meningkatkan sumberdaya

manusia dalam usaha pertambangan.

e. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk

informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi;

f. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek

pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan

kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran

lingkungan;

2. Program Pengembangan Sumber Daya Energi, Mineral dan AirBawah Tanah

Page 51: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

95

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan

sumberdaya energi, mineral serta air bawah tanah untuk kesejahteraan

masyarakat.

Sasaran yang diinginkan adalah peningkatan rasio elektrifikasi

perdesaan menjadi sebesar 98,00%, meningkatkan partisipasi

masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam

bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola

usaha penunjang ketenagalistrikan, inventarisasi potensi yang ada,

tertipnya perizinan, konservasi air bawah tanah, terdatanya kondisi

cekungan air secara menyeluruh dan tersedianya pembangkit.

Kebijakan Umum program ini adalah:

a. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama untuk menjamin

pasokan tenaga listrik di daerah krisis listrik serta daerah terpencil

dan perdesaan;

b. peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efisien dan handal;

c. pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan

termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;

d. penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan

untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan

efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi;

e. Ketersediaan data potensi sumber-sumber energi baru serta

keanekaragaman pemanfaatan energi sebagai energi alternatif dan

sumberdaya alam/potensi pertambangan;

f. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi, mineral dan

air bawah tanah;

g. Ketersediaan sumber-sumber air bawah tanah yang memenuhi

standar kesehatan di kawasan krisis air;

h. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga hasil industri

pertambangan;

i. Peningkatan dan pengawasan serta investigasi bencana alam

beraspek geologi.

Page 52: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

96

DD. Pariwisata

Program Pengembangan Kepariwisataan

Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisata ke daerah yang

dapat membuka lapangan usaha bagi masyarakat, sehinga meningkatkan

penerimaan PAD, tanpa merusak budaya daerah yang telah ada melalui

penyediaan dan pengembangan objek-objek wisata unggulan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya tingkat kunjungan

wisata lokal dan manca negara ke daerah tujuan wisata secara terpadu

sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Pengembangan destinasi pariwisata dan diversifikasi produk wisata serta

penyebaran informasi pariwisata;

b. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang

pariwisata;

c. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta promosi pariwisata;

d. Pengembangan atraksi wisata daerah serta penyusunan site plan objek

wisata tsunami dan kawasan wisata; dan,

e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kepariwisataan daerah.

EE. Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan

pendayagunaan sumberdaya kelautan perikanan secara optimal, adil dan

lestari dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

nelayan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan efesien.

Page 53: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

97

Kebijakan Umum yang ditempuh melalui program ini diarahkan pada:

a. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta menata kembali

lahan tambak rakyat pasca tsunami;

b. Merehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil

perikanan;

c. Mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan dan

memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan;

d. Mengembangakan dan meningkatkan mutu produk perikanan terutama

dalam proses pengolahan dan pemasaran.

e. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan.

FF. Perdagangan

1. Program Perdagangan Daerah, Dalam dan Luar Negeri

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang yang

berkualitas dan harga terjangkau, kelancaran distribusi arus barang ke

seluruh wilayah, serta meningkatkan ekspor non migas yang mempunyai

keunggulan kompetitif di pasar dunia.

Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya barang kebutuhan

pokok dan barang strategis lainnya dengan harga terjangkau dan

kualitas terjamin, serta meningkatkan ekspor non migas.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Pengembangan perdagangan daerah melalui peningkatan jaringan

pasar dan perlindungan konsumen;

b. Peningkatan ekspor non migas yang mempunyai keunggulan

kompetitif di pasar dunia;

c. Penyediaan sarana usaha perdagangan kepada para pedagang;

d. Kelancaran distribusi barang melalui kegiatan Pasar Rakyat dan

Operasi Pasar;

Page 54: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

98

e. Pembinaan SDM para eksportir melalui pengembangan produk

ekspor, pelatihan dan pengembangan jaringan dan pelayanan

informasi ekspor;

f. Peningkatan kegiatan perdagangan ekspor non migas melalui

Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

2. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan danPelabuhan Bebas Sabang

Program ini bertujuan untuk mengembangkan Sabang sebagai

kawasan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah barat Indonesia sebagai

upaya percepatan pembangunan kawasan/daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sabang sebagai

kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas dalam rangka

menggerakkan sektor ekonomi daerah dan nasional.

Kebijakan Umum Program ini adalah:

a. Penyiapan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai aturan

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor. 37/2001;

b. Peningkatan pelayanan dan pemberian dukungan kepada investor

melalui pemberian jaminan dan kemudahan dalam penanaman

modal di kawasan Sabang;

c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan

Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang;

d. Peningkatan keterpaduan fungsi pengembangan kawasan

perdagangan pada tingkat propinsi, nasional, regional dan

internasional.

e. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penguatan

kelembagaan dan sarana prasarana lainnya.

GG. Transmigrasi

1. Program Pembinaan Usaha Ekonomi Pemukim

Page 55: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

99

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan

pada masa pemberdayaan, pembinaan tahap konsolidasi dan tahap

pemantapan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah para pemukim yang ditempatkan

pada lokasi transmigrasi sejak masa pemberdayaan, pembinaan tahap

konsolidasi dan tahap pemantapan.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pemukim

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan

ketrampilan. Sasaran yang ingin dicapai adalah para pemukim dapat

meningkatkan produktivitas dan kreatifitas (skill) dalam mengelola

sumberdaya.

HH. Agama

1. Program Pembinaan Syari’at Islam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan Syari’at

Islam secara kaffah dan memantapkan pelaksanaan amal ibadah,

pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, dan menghidupkan

syi’ar Islam serta membina kerukunan beragama.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kualitas

pengetahuan agama bagi masyarakat dari pelaksanaan syiar Islam serta

terlaksananya pembinaan kerukunan beragama dan tersedianya sarana

dan prasarana peribadatan.

Kebijakan Umum program ini adalah :

a. Peningkatan kualitas pengetahuan agama bagi masyarakat, Ormas,

OKP, Siswa/Pelajar, Mahasiswa dan pelaksanaan syiar Islam serta

pembinaan kerukunan beragama;

b. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; dan

c. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Page 56: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

100

d. Peningkatan kualitas tenaga pengawas dalam bidang Aqidah, Akhlak,

Ibadah dan Syiar Islam.

2. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran ulama dalam

membina kehidupan ummat baik dalam kehidupan beragama maupun

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peran ulama yang

lebih besar dalam menetapkan kebijakan daerah untuk kemashlahatan

ummat.

Kebijakan umum program ini adalah :

a. Peningkatan peran dan sumber daya ulama dalam setiap kebijakan

daerah untuk kemashlahatan umat;

b. Menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan terhadap

kebijakan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

dan tatanan Ekonomi yang Islami.

c. Peningkatan kerjasama yang baik antara ulama dan umara.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat

beragama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing, mendorong

dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam menyelenggarakan

kegiatan kehidupan keagamaan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya fasilitas pelayanan

bagi umat beragama melalui penataan sistem dan manajemen

pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan kehidupan beragama,

tersedianya tenaga Mahkamah Syari’ah yang berkualitas dan

terlaksananya peribadatan di meunasah-meunasah dan di barak-barak

pengungsian.

Page 57: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

101

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama melalui

penataan sistem dan manajemen pelayanan dalam penyelenggaraan

kegiatan kehidupan beragama;

b. Peningkatan kualitas pelayanan tenaga Mahkamah Syar’iyah.

c. Pelayanan Peribadatan pada meunasah-meunasah dan di Barak-

barak Pengungsian.

4. Program Pencegahan Pemurtadan

Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemurtadan

akibat adanya isu penyebaran misi agama yang bertentangan dengan

ajaran agama Islam di tempat barak pengungsian, sehingga telah

menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat luas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penguatan Aqidah

Islam bagi masyarakat di pengungsian terhadap pengaruh penyebaran

misi agama lain, sekaligus melakukan tindakan pencegahan penyebaran

misi tersebut.

Kebijakan umum program ini adalah :

a. Menggalakkan kegiatan dakwah di pengungsian secara intensif.

b. Menyediakan prasarana sarana peribadatan yang memadai.

c. Meningkatkan minat baca tulis Al-Quran dan pemahaman agama.

d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka

pencegahan penyebaran misi agama lain.

5. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

Program ini bertujuan memberdayakan berbagai lembaga/ badan

sosial keagamaan untuk kemaslahatan umat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peranan lembaga

sosial keagamaan dalam rangka penguatan nilai-nilai keagamaan dan

Page 58: Bab Vi Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif

102

pemberdayaan moral masyarakat, serta kemampuan pengelolaan

lembaga pendidikan keagamaan.

Kebijakan Umum Program ini adalah :

a. Peningkatan peranan lembaga sosial keagamaan dan lembaga

tradisional keagamaan dalam rangka penguatan nilai-nilai

keagamaan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan

tradisional keagamaan;

c. Pemberian bantuan sarana dan peningkatan prasarana pendukung

bagi lembaga sosial keagamaan yang memadai dan cukup.

d. Peningkatan, pemugaran prasarana dan sarana peribadatan serta

pelestarian kawasan bersejarah dan tradisional.