bab vi sistem politik

19
BAB 6 BAB 6

Upload: johan-prostreet

Post on 03-Jan-2016

38 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

BAB 6BAB 6

Sistem PolitikSistem Politik

Mekanisme seperangkat fungsi Mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgengsuatu proses yang langgeng

BAGAN SISTEM POLITIK

TUNTUTANDUKUNGAN

SIKAP APATIS

SERANGKAIANTINDAKAN

PENGAMBILANKEPUTUSAN

OLEH LEMBAGAPOLITIK

SESUAI FUNGSIMASING-MASING

YANG MEMBENTUKSTRUKTUR POLITIK

PEMENUHANATAU

PENOLAKANASPIRASI

PROSES

INPUT OUTPUT

FEEDBACK

Struktur PolitikStruktur Politik

Keseluruhan bagian atau Keseluruhan bagian atau komponen yang berupa komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau menjalankan fungsi atau tugas tertentutugas tertentu

Terdiri dari :Terdiri dari :

–Suprastruktur Politik dandan–Infrastruktur Politik

Fungsi PolitikFungsi Politik 1. 1. Merumuskan Kepentingan 2. 2. Pemaduan Kepentingan 3. 3. Pembuatan kebijakan Umum 4. 4. Penerapan Kebijakan 5. 5.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

6. 6. Komunikasi Politik 7. 7. Sosialisasi Politik 8. 8. Rekrutmen Politik

SuprastruktuR PolitiKSuprastruktuR PolitiK

Struktur Politik dalam suasana Struktur Politik dalam suasana pemerintahan (Lembaga Negara)pemerintahan (Lembaga Negara)

ContohContoh MPRMPR DPR PRESIDEN MA MK

SuprastruktuR PolitiKSuprastruktuR PolitiK

Suprastruktur politik menjalankan Suprastruktur politik menjalankan fungsi output yaitu:fungsi output yaitu:

Fungsi Fungsi pengambilanpengambilan keputusankeputusan (decision atau rule making), yang (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga dijalankan oleh lembaga legeslatif dan legeslatif dan atau eksekutifatau eksekutif..

Fungsi Fungsi pelaksanaan keputusanpelaksanaan keputusan (rule (rule aplication), dijalankan oleh aparat aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi dan birokrasi dan eksekutif.eksekutif.

Fungsi Fungsi pengawasan keputusanpengawasan keputusan( rule ( rule adjudication) yang dijalankan oleh adjudication) yang dijalankan oleh badan-badan badan-badan kehakiman (yudikaif)kehakiman (yudikaif)

InfrastruktuR PolitiKInfrastruktuR PolitiK

Struktur Politik dalam suasana Struktur Politik dalam suasana masyarakatmasyarakat

Contoh:Contoh: PARTAI POLITIKPARTAI POLITIK KELOMPOK KEPENTINGANKELOMPOK KEPENTINGAN KELOMPOK PENEKANKELOMPOK PENEKAN MEDIA MASSAMEDIA MASSA TOKOH POLITIKTOKOH POLITIK

InfrastruktuR PolitiKInfrastruktuR PolitiK

InfraStruktur Politik menjalankan InfraStruktur Politik menjalankan fungsi input yaitu;fungsi input yaitu;

Fungsi perumusan dan pegajuan Fungsi perumusan dan pegajuan kepentingan (interst kepentingan (interst articulation), dijalankan oleh klp articulation), dijalankan oleh klp kepentingan, klp penekan, kepentingan, klp penekan, LSM/NGo/Ornop, dan Pers.LSM/NGo/Ornop, dan Pers.

Fungsi pemaduan dan Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan(interest pengajuan kepentingan(interest agregation), oleh parpol dan agregation), oleh parpol dan tokoh politik.tokoh politik.

Media MassaMedia Massa

Sarana Peringatan Dini

Penyalur Informasi

Pelapor pertanggun

gjawaban

pemerintah

Sarana Pembentu

k Pendapat Umum

Alat kontrol

KELOMPOK PENEKANKELOMPOK PENEKAN 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Organisasi Sosial Keagamaan2. Organisasi Sosial Keagamaan

3. Organisasi Kepemudaan3. Organisasi Kepemudaan

4. Organisasi Lingkungan Hidup4. Organisasi Lingkungan Hidup

5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM

6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya

Partisipasi PolitikPartisipasi Politik

Merupakan kegiatan mengambil Merupakan kegiatan mengambil bagian atau peran serta dalam bagian atau peran serta dalam proses-proses politik dalam suatu proses-proses politik dalam suatu sistem politiksistem politik

Bentuk-bentuk partisipasi Bentuk-bentuk partisipasi politikpolitik

NONO KONVENSIONALKONVENSIONAL NON KONVENSIONALNON KONVENSIONAL

11 Pemberian suaraPemberian suara Pengajuan petisiPengajuan petisi

22 Diskusi PolitikDiskusi Politik BerdemonstrasiBerdemonstrasi

33 Kegiatan kampannyeKegiatan kampannye KonfrontasiKonfrontasi

44 Bergabung dalam Bergabung dalam kelompok kepentingankelompok kepentingan

MogokMogok

55 Komunikasi individu Komunikasi individu dengan pejabat politikdengan pejabat politik

Tindak kekerasan politik Tindak kekerasan politik terhadap harta bendaterhadap harta benda

66 Tindak kekerasan politik Tindak kekerasan politik terhadap manusiaterhadap manusia

Tingkatan Partisipasi PolitikTingkatan Partisipasi Politik

Petugas kampanye, aktif dlm parpol, Aktif dalam proyek sosial

Pejabat umum, pejabat parpol

MenyimpangPembunuh politik, teroris, pembajak

Menghadiri rapat umum, anggota kelp kepentingan, memberikan suara,Diskusi politik, perhatian pada perkembangan politik

Orang yang Apolitis

Pengamat

Partisipan

Aktifivis

Hal-hal yg meneyebabkan timbulnya Hal-hal yg meneyebabkan timbulnya Partisipasi PolitikPartisipasi Politik

ModernisasiModernisasi

Perubahan struktur kelas sosialPerubahan struktur kelas sosial

Pengaruh kaum intelektual dan Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modernkomunikasi massa modern

Konflik di antara kel. Pemimpin politikKonflik di antara kel. Pemimpin politik

I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal, Komunis dan Pancasila sebagai berikut :

1. Demokrasi Liberal :

a. Merupakan ciri khas Barat

b. Berfalsafah Liberalisme

c. Menganut asas Individualis

d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan Ekonomi

e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas

f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya

g. Multi partai

h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.

2. Sistem politik Komunis :a. Merupakan ciri khas negara komunisb. Berfalsafah komunismec. Menganut asas negara sentrisd. Mengabaikan HAMe. Tidak ada kebebasan individuf. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkang. Mono partaih. Contoh : negara RRC, Kuba

3. Demokrasi Pancasila : a. Merupakan ciri khas Indonesia b. Berfalsafah Pancasila c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab. f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang

disalurkan secara konstitusional g. Multi partai h. Contoh Negara Indonesia

Peranserta dalam Sistem Plitik di Peranserta dalam Sistem Plitik di IndonesiaIndonesia

Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di IndonsiaIndonsia

Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilupemilu

Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahanMenjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Menyukseskan pemilu yang jurdilMenyukseskan pemilu yang jurdil Musyawarah mufakat untuk kepentingan Musyawarah mufakat untuk kepentingan

bersamabersama Mendukung dalam usaha pembelaan negaraMendukung dalam usaha pembelaan negara Menghormati kebebasan hidup beragamaMenghormati kebebasan hidup beragama