bab vii pengembangan wilayah maluku tahun · pdf filepemberdayaan masyarakat nelayan khususnya...
TRANSCRIPT
BAB VII
PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
TAHUN 2012
RKP 2012 III.7-1
BAB VII
PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2012
7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini
Perkembangan perekonomian Wilayah Malukutumbuh dengan laju moderat.Dengan
potensi sumber daya alamnya yang relatif belum berkembang, masih terbuka peluang bagi
wilayah ini memacu pertumbuhan ekonomi lebih pesat.Tantangan dalam percepatan
pertumbuhan wilayah ini adalah pengelolaan sistem distribusi dan rantai pasokan wilayah
khususnya bahan pangan dan energi mengingat karakter wilayah Maluku berupa kepulauan
rawan mengalami inflasi pada saat kondisi cuaca buruk (gelombang tinggi).Peranan sektor
pertanian dalam perekonomian wilayah sangat besar, baik dalam pembentukan output
wilayah maupun penyerapan tenaga kerja. Pangsa sektor pertanian dalam Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) sekitar 33 persen (BPS,2009), sementara dalam penyerapan tenaga
kerja sekitar 60 persen (BPS, 2010). Sektor berikutnya dengan peran berarti adalah
perdagangan dan jasa-jasa, masing-masing sebesar 26 persen dan 14 persen. Sementara itu
industri pengolahan belum berkembang, tampak dari sumbangannya dalam PDRB yang hanya
8 persen. Keunggulan Provinsi Maluku di sektor pertanian khususnya berasal dari subsektor
perikanan, baik tangkap maupun budidaya laut, yang sumbangannya 16 persen dalam PDRB.
Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta memicu pengembangan industri
pengolahan ikan. Sedangkankeunggulan Provinsi Maluku Utara terletak pada subsektor
tanaman bahan makanan dan perkebunan, dimana pangsa kedua sektor tersebut dalam PDRB
mencapai 28 persen.Sementaraitu, investasi swasta baik dalam bentuk Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Maluku masih
sangat kecil. Kendala yang dihadapi terutama minimnya infrastruktur wilayah serta iklim
investasi.Belum berkembangnya industri bernilai tambah tinggi dan rendahnya investasi
tergambar pada rendahnya pendapatan regional per kapita.
Di bidang sosial, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Maluku terus
menunjukkan penurunan. Rendahnya pengangguran di satu sisi dan rendahnya tingkat
pendapatan regional per kapita di sisi lain menunjukkan rendahnya kualitas pekerjaan dan
produktivitas pekerja. Tingkat kemiskinan di wilayah Maluku terus menurun dalam empat
tahun terakhir. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih sangat
tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional. Isu kemiskinan berkaitan dengan (1)
pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya penyediaan alternatif usaha ketika cuaca
buruk; (2) meningkatnya harga barang kebutuhan pokok akibat gangguan distribusi; dan
(3) gejolak harga pangan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah
Maluku dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.
III.7-2 RKP 2012
Namun demikian pencapaian kedua provinsi di wilayah ini masih di bawah rata-rata
nasional.
Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Gender-related
Development Index/GDI) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan
IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Maluku mengalami peningkatan pada tahun
2009. IPG di Provinsi Maluku; yaitu sebesar 67,08, berada di atas rata-rata nasional sebesar
66,77. Sementara, di Maluku Utara nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar
63,37. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam
pendapatan dan umur harapan hidup perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih
terjadi kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Maluku. Selain indikator IPG,
pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator Gender Empowerment
Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui
partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah
Maluku, IDG tahun 2009 masing-masing provinsi juga mengalami meskipun nilainya masih
lebih rendah dengan rata-rata nasional sebesar 63,52. Nilai IDG untuk Provinsi Maluku dan
Maluku Utara masing-masing sebesar 56,82 dan 53,37. Rendahnya nilai tersebut
disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan
dalam pekerjaan profesional, TPAK, dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu,
upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak
kekerasan, juga perlu ditingkatkan, mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu
prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat. Sementara itu, perbaikan di bidang
kesehatan tampak pada pada indikator utama umur harapan hidup yang terus meningkat.
Meskipun demikian angka harapan hidup di wilayah ini masih di bawah angka nasional.
Tantangan utama di bidang kesehatan adalah jangkauan pelayanan khususnya di pulau-
pulau kecil. Di bidang pendidikan, perbaikan tergambar dari perkembangan indikator
utama Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami peningkatan. Capaian kedua
provinsi pada indikator ini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun demikian, perlu
upaya keras untuk mempertahankan dan meningkatkan akses pendidikan.
Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Maluku memiliki potensi
yang sangat tinggi pada komoditas perikanan laut. Namun demikian secara nasional
sumbangannya cenderung menurun dari sekitar 2 persen selama 2003-2004 menjadi
sekitar 1,5 persen selama periode 2005-2008 (BPS, 2008). Kendala-kendala dalam
peningkatan produksi perikanan di wilayah ini adalah kecilnya skala rata-rata usaha
perikanan tangkap, kontinyuitas ketersediaan bahan bakar, dan terbatasnya fasilitas
pendingin. Pada sisi lain, wilayah perairan Maluku sangat rawan terhadap pencurian ikan
(illegal fishing) oleh nelayan asing dengan kapasitas kapal yang lebih besar. Penetapan
Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional pada tahun 2010 diharapkan dapat
merevitalisasi usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, melalui pendekatan lintas
sektor yang lebih terpadu.
RKP 2012 III.7-3
Wilayah Maluku masih memiliki permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas
dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan,
serta sarana transportasi. Selain itu, kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda
menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan
udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan
keterisolasian wilayah antarpulau dan dalam pulau. Di wilayah Maluku, jaringan jalan di
pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas
pulau dan melayani mobilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah serta
mengurangi kemiskinan. Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat
sepanjang tahun masih belum memadai. Selain itu, armada angkutan jalan raya sangat
terbatas karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap
kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, kapal ferry, perintis, dan kapal pelayaran rakyat
(Pelra) masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku
yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang, dan besar. Ketersediaan energi listrik sangat
penting dalam mendukung industrialisasi maupun perbaikan kualitas hidup secara umum.
Dalam hal ini rasio elektrifikasi di wilayah Maluku terus mengalami peningkatan dari 55
persen di Maluku dan 48 persen di Maluku Utara pada tahun 2004 menjadi masing-masing
59 dan 51 persen pada tahun 2008. Namun demikian angka ini masih jauh di bawah angka
nasional yang telah mencapai 67 persen (Statistik Ketenagalistrikan dan Energi). Luas
irigasi di Maluku sampai dengan tahun 2007 mencapai 152,49 ribu hektar atau sekitar 2%
dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Maluku sekitar 62% dan
Maluku Utara sekitar 38%. Daerah irigasi tersebut terdiri atas kewenangan Pemerintah
Pusat seluas 41,54 ribu hektar, kewenangan pemerintah provinsi 82,31 ribu hektar, dan
kewenangan kabupaten 28,64 ribu hektar. Dari total 152,49 ribu hektar daerah irigasi di
kepulauan Maluku, ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui
bendung maupun free intake.
Wilayah Maluku juga tidak lepas dari ancaman bencana banjir, selama tahun 2010
tercatat banjir melanda di Kota Ternate dan juga Kabupaten Buru Selatan yang
menyebabkan warga mengungsi dan menimbulkan korban jiwa. Wilayah perairan
Kepulauan Maluku di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia.
sedangkan di bagian utara Kepulauan Maluku berbatasan dengan Filipina. Kesepakatan
garis batas maritim antara Pemerintah RI dengan Filipina serta dengan Timor Leste
menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu, terdapat mobilitas penduduk
tradisional dari Timor Leste ke Pulau Wetar, Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya)
dan Pulau Larat (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).
III.7-4 RKP 2012
TABEL 7.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU
Perkembangan Pembangunan Maluku Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000) 6,47 7,96
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008 54,44
(Peringkat 23)
53,05
(Peringkat 25)
PDRB Perkapita dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu) 5,277 4,808
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus) 9,97 6,03
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret) 27,74 9,42
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 70,96
(Peringkat 19)
68,63
(Peringkat 29)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009 67,08 63,37
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009 56,82 53,37
Umur Harapan Hidup Tahun 2010 69,6 69,2
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 8,6 8,2
Sumber : Badan Pusat Statistik
7.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Maluku, tujuan pembangunan wilayah
Maluku dalam tahun 2012 adalah untuk:
1. meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara;
2. meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di
wilayah Maluku;
3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana
transportasi, baik darat, laut maupun udara;
4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian
Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
5. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di
wilayah Maluku, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk
mendukung peningkatan produksi pangan nasional;
6. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Mengacupada tujuan pengembangan wilayah Maluku, sasaran yang dicapai dalam
rangka pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan dengan
membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran
serta pendapatan perkapita.
RKP 2012 III.7-5
2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan dan perkebunan di
wilayah Maluku.
3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.
4. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian
Selatan, wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan
produksi pangan nasional melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain
di jaringan irigasi D.I. Patlean dan Toliwang di Maluku Utara, serta jaringan irigasi Way
Geren, dan D.I. Samal Kiri di Maluku.
6. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23
Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM,
harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan
standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.
TABEL 7.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2012
Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1)
(%)
Kemiskinan 2)
(%)
Pengagguran 3)
(%)
Maluku 5,15 – 5,70 25,15 7,15 – 6,45
Maluku Utara 5,75 – 6,55 8,33 4,20 – 3,85
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas
Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan
kerja.
TABEL 7.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2012
Provinsi Angka Kematian Bayi 1) Rata-Rata Lama
Sekolah 2) Umur Harapan Hidup
3)
Maluku 30 9,20 70,18
Maluku Utara 32 9,20 69,91
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas
Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun
per 1000kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk
berusia 15
tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
III.7-6 RKP 2012
7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku
Pengembangan wilayah Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan
gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, diarahkan untuk
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan dan perikanan dengan
memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan
strategi pengembangan wilayah Maluku di tahun 2012 tentu membutuhkan upaya-upaya
sinergi pusat dan daerah serta antardaerah maupun upaya-upaya reformasi birokrasi
untuk mendukung pembangunannya.
Di sisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya
pada saat ini, menuntut peranan wilayah Maluku yang lebih besar dibandingkan dengan
tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam
koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Sulawesi yang berhubungan dengan
Maluku Utara dan Koridor Papua yang terhubung dengan wilayah Maluku. Adapun
pengembangan Koridor Sulawesi yang terhubung dengan wilayah Maluku Utara diarahkan
sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
Nasional. Sementara itu, koridor Papua yang terhubung dengan Maluku diarahkan sebagai
Pusat Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera. Disamping
itu, pembangunan Wilayah Maluku juga tetap diarahkan untuk penguatan kedaulatan
wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan; peningkatan kualitas
sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan
berpendidikan tinggi; peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan
agama dan golongan; percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah; pemanfaatan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup secara berkelanjutan; serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap
potensi bencana alam.
Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN),Perpres 5/2010 tentangRPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dalam kaitannya dengan titik berat RKP
tahun 2012 yaitu perluasan danpercepatanpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah Maluku
Tahun 2012 terutama diarahkan untuk:
(1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri
kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana
dan sarana yang memadai, khususnya tansportasi, energi, dan sumber daya air;
(2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu
kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan
RKP 2012 III.7-7
pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan
sarana yang memadai;
(3) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan
yang optimal bagi pengembangan wilayah;
(4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan
keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau
kecil;
(5) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari
pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan
prinsip kelestarian; serta
(6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan
prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh
transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan
dunia usaha.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) KepulauanMaluku, pusat-pusat
pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN)diarahkan
untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya
mendorong perkembangan sektor produksi wilayah:
1. Ambon diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian tanaman
pangan dan holtikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata
ecotourism serta wisata bahari.
2. Ternate diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian tanaman
pangan, tanaman tahunan, pertambangan dan industri pengolahan.
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu
perluasan danpercepatanpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Maluku tahun 2012
salah satunya adalah pengembangan wilayah Maluku diarahkan pada potensi wilayah
Maluku dari ketersediaan dan potensi sumberdaya alam khususnya potensi pertanian
(perkebunan), perikanan serta pariwisata.Sektor ini sangat potensial mengingat wilayah
Maluku merupakan kepulauan dengan perairan yang sangat luas dengan strategi
mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan dengan Ambon dan Sofifi sebagai
pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra
produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan
kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3
prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan
dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut.
III.7-8 RKP 2012
TABEL 7.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH MALUKU TAHUN 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
1 Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah
daerah dalam implementasi tata
kelola yang baik dan reformasi
birokrasi; penyelenggaraan otonomi
daerah yang efektif; peningkatan
kualitas pelayanan publik, dan
peningkatan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan
pembangunan.
(1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah.
(2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif.
(3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah.
(4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(5) Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
(6) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
2 Pendidikan meningkatkan akses pendidikan dan
keterampilan kerja untuk
pengembangan angkatan kerja yang
berkualitas dan berdaya saing tinggi
(1) Meningkatkan infrastruktur pendidikan;
(2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
(3) Mengembangkan pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi.
3 Kesehatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
(2) Memperbaiki status gizi masyarakat.
(3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan.
(4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
(5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin.
RKP 2012 III.7-9
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
(6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan.
(7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.
(8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4 Penanggulangan
Kemiskinan
memperluas dan meningkatkan
sinergi program-program
penanggulangan kemiskinan,
mempercepat pemulihan kondisi
sosial ekonomi masyarakat serta
meningkatkan pemberdayaan
rumah tangga miskin
(1) Meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal.
(2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
(3) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan keberpihakan penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.
(4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5 Ketahanan
Pangan
meningkatkan ketahanan pangan
melalui peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman pangan
(1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
(2) Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah;
(3) diversifikasi pangan (4) Percepatan peningkatan dan
rehabilitasi jaringan irigasi di Maluku dan Maluku Utara
6 Infrastruktur mengembangkan sistem jaringan
infrastruktur perhubungan
multimoda yang terintegrasi untuk
mendukung keterkaitan domestik
intrawilayah (kepulauan) dan
antarwilayah, serta untuk
(1) Mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat di wilayah Maluku dan Maluku Utara (Pulau Halmahera dan Morotai);
(2) Meningkatkan intensitas perhubungan laut;
III.7-10 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
mendukung percepatan dan
perluasan pengembangan Koridor
Ekonomi Papua – Kepulauan
Maluku
(3) Meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara;
(4) Sarana Prasarana Telekomunikasi, Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
(5) <eningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum.
7 Iklim Investasi
dan Usaha
mengembangkan sentra produksi
komoditas unggulan, khususnya
sektor perikanan, perkebunan dan
pariwisata
(1) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya.
(2) Diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri.
(3) Mengembangkan klaster industri perikanan dengan Ambon sebagai pusat industri pengolahan.
(4) Penganekaragaman produk olahan kelapa.
(5) Mengembangkan kluster industri kelapa dengan Sofifi sebagai pusat industri pengolahan.
(6) Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, terutama di sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata.
8 Energi pengembangan infrastruktur energi
dan ketenagalistrikan untuk
mendukung pengembangan sektor
unggulan wilayah Maluku
(1) Meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik;
(2) Diversifikasi sumber energi primer.
(3) Memanfaatkan keanekaragaman sumber energi melalui pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air serta EBT lainnya beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi.
9 Lingkungan
Hidup dan
Bencana
meningkatkan daya dukung
lingkungan dalam kewaspadaan dini
terhadap potensi bencana alam
(1) Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
(2) Mitigasi bencana alam
10 Daerah
Tertinggal,
Terdepan,
Terluar, dan
mengembangkan kawasan
perbatasan melalui penguatan
kedaulatan wilayah nasional dengan
pendekatan kesejahteraan dan
(1) Meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan.
(2) Mengembangkan kegiatan ekonomi diwilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil.
RKP 2012 III.7-11
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
Pasca Konflik
keamanan. Wilayah perbatasan
yang menjadiprioritas di tahun
2012 yaitu: PP Wetar di Kabupaten
MBD danTanibar Selatan di
Kabupaten MTB Provinsi Maluku;
sertaMorotai Selatan di
kabupatenMorotaiProvinsi Maluku
Utara
11 Kebudayaan,
Kreativitas, dan
Inovasi
Teknologi.
meningkatkan meningkatkan
harmoni kehidupan masyarakat
dengan kemajemukan agama dan
golongan terhadap seni dan budaya
yang berbasiskan pada keragaman
budaya daerah, serta peningkatan
kualitas pengelolaan, perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan
kekayaan budaya daerah dan
peningkatan inovasi teknologi
(1) Meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat.
(2) Memulihkan modal sosial dan rasa saling percaya ditengah masyarakat.
(3) Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan,
(4) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah,
(5) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12 Prioritas Lainnya
Bidang Politik,
Hukum, dan
Keamanan
meningkatkan penegakan hukum,
Hak Azasi manusia (HAM) dan
pemberantasan korupsi
(1) Meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi;
(2) Meningkatkan penengakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi;
(3) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan dan daerah konflik;
(4) Pembangunan pos pulau terdepan
13 Prioritas Lainnya
Bidang
Perekonomian
Meningkatkanperanpemerintahdaer
ahdidalamupayapelayanandanperli
ndunganTenagaKerja Indonesia
(TKI) melaluipenyediaaninformasi.
(1) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi serta peningkatan pengamanan di pintu keberangkatan.
(2) Meningkatkan kualitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI
14 Prioritas Lainnya
Bidang
pengembangan ekonomi lokal, serta
pengembangan industri pariwisata,
(1) Meningkatkan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat;
(2) Memulihkan modal sosial dan
III.7-12 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
Kesejahteraan
Rakyat
alam dan budaya rasa saling percaya di masyarakat;
(3) Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal;
(4) Meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
(5) Meningkatkan promosi pariwisata.
(6) Mengembangkan destinasi, pemasaran, dan sumber daya pariwisata.
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
RKP 2012 III.7-13
III.7-14 RKP 2012