bab ibappeda.jabarprov.go.id/.../12/4.-bab-iv-lkpj-ata-2019.docx · web viewkegiatan lomba tingkat...

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

BAB IVPENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN

PEMERINTAH DAERAH

4.1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN4.1.1 Urusan Wajib4.1.11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan PendidikanPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan pendidikan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 sebesar 71,38 Poin dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 71,04-71,54 poin, Indeks Pendidikan tahun 2018 sebesar 63,04 Poin dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 62,51-63,50 poin, Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas pada tahun 2018 sebanyak 20.950.488 orang melebihi target tahun 2018 (18.359.814 orang), Angka Rata-Rata Lama sekolah tahun 2018 sebesar 8,18 tahun, Harapan Lama Sekolah tahun 2018 sebesar 12,88 tahun, APK Sekolah Menengah tahun 2018 sebesar 81,25 Persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 72,00 persen, APK Pendidikan Tinggi tahun 2018 sebesar 33,50 persen, Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/Sederajat tahun 2018 sebesar 95 persen, APK SMA/SMK Sederajat sebesar 81,25 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 72,00 persen dan sekolah yang terakreditasi tahun 2018 sebanyak 2.141 unit sekolah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 1.202 unit sekolah.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a.

Program Pendidikan Menengah

(1) Kegiatan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.515.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.391.060.000,00 atau setara dengan 91,81%. Output kegiatan adalah Terlaksananya 1 kali Training Of Trainer (TOT) Satgas SRA dan sosialisasi 5 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan pendidikan menengah atas dalam rangka penguatan pendidikan karakter.

(2) Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.500.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 1


Rp8.548.849.850,00 atau setara dengan 89,99%. Output kegiatan adalah Terlaksananya OSN SMA Tingkat Provinsi, Kawah Kepemimpinan Pelajar Tingkat Provinsi, pembinaan OSN SMA, O2SN, FLS2N, Debat Bahasa SMA Tingkat Provinsi Jawa Barat, FLS2N SMA Tingkat Nasional dan Galaksi SMA Tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi siswa bidang pembelajaran sains untuk kegiatan tingkat nasional.

(3) Pemberdayaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp490.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp434.140.000,00 atau setara dengan 88,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya workshop 2 angkatan. Outcome kegiatan adalah Terciptanya Peningkatan mutu pengelolaan manajerial kepala sekolah.

(4) Pelaksanaan dan Penetapan Kurikulum serta Penilaian Sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp980.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp912.469.000,00 atau setara dengan 93,11%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Workshop 4 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu pengelolaan kurikulum dan penilaian di sekolah.

(5) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.364.754.585,00 atau setara dengan 95,77%. Output kegiatan adalah bertambahnya sekolah negeri di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya angka partisipasi siswa SMA.

(6) Pelaksanaan Literasi Sekolah Menengah Umum yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp487.626.100,00 atau setara dengan 97,53%. Output kegiatan adalah terlaksananya workshop literasi bagi guru SMA di Jawa Barat Angkatan 1 dan 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sekolah yang melaksanakan literasi sekolah.

(7) Pendampingan Pembelajaran SMA Terbuka di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.026.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.979.834.941,00 atau setara dengan 74,01%. Output kegiatan adalah terlaksananya Workshop 10

IV - 2


Angkatan, Monitoring Smater dan Pencetakan Modul Bahan Ajar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya APK/APM melalui SMA Terbuka di Jawa Barat sesuai Program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

(8) Pembangunan RKB SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.278.646.419,00 atau setara dengan 95,19%. Output kegiatan adalah terbangunnya ruang kelas baru sebanyak 100 unit RKB . Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah RKB.

(9) Pengembangan Minat Baca Siswa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp993.504.200,00 atau setara dengan 99,35%. Output kegiatan adalah kegiatan workshop literasi bagi guru SMA di Jawa Barat Angkatan 1 dan 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya minat baca siswa.

(10) Pembinaan Kewirausahaan Siswa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp707.721.000,00 atau setara dengan 94,36%. Output kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan siswa SMA angkatan I dan II. Outcome kegiatan adalah diperolehnya program pembinaan kewirausahaan bagi siswa.

(11) Pengembangan sekolah berbasis Vokasi dan Tekhnologi Informasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.030.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.858.118.700,00 atau setara dengan 91,53%. Output kegiatan adalah meningkatnya jumlah sekolah penyelenggara model sekolah berbasis vokasi dan teknologi informasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah sekolah penyelenggara model sekolah berbasis vokasi dan teknologi informasi.

(12) Pelaksanaan Rehab Gedung SMA Negeri dan Peningkatan Sarana SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.768.511.718,00 dan realisasi sebesar Rp17.233.735.695,00 atau setara dengan 96,99%. Output kegiatan adalah terlaksananya rehab Gedung SMA Negeri 100 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah sekolah yang dilakukan perbaikan.

(13) Pengelolaan Pendidikan Menengah Universal yang

IV - 3


dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.350.000,00 atau setara dengan 80,07%. Output kegiatan adalah tersalurnya dana BPMU secara cepat, tepat dan transparan. Outcome kegiatan adalah Jumlah rehabilitasi ruang kelas dan ruang kelas baru serta terlaksananya kegiatan belajar dan mengajar disekolah.

(14) Pelaksanaan dan Pengembangan Sekolah Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.746.255.500,00 atau setara dengan 98,73%. Output kegiatan adalah Tercapainnya peningkatan APM/APK Sekolah Menengah untuk siswa usia 15 – 21 Tahun di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya peningkatan APM/APK Sekolah Menengah untuk siswa usia 15 - 21 Tahun di Jawa Barat.

(15) Pelaksanaan pengadaan Sarana Penunjang Meubeulair Kelas dan Kantor/Sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.522.864.000,00 atau setara dengan 95,23%. Output kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasana meubeler kelas dan Sekolah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana meubeler kelas dan sekolah.

(16) Pelaksanaan Digital Smart School yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp980.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp881.050.000,00 atau setara dengan 89,90%. Output kegiatan adalah layanan pembelajaran melalui sistem digital learning. Outcome kegiatan adalah peningkatan layanan pembelajaran melalui sistem digital learning.

(17) Pengadaan Alat/Peraga IPA SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.579.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.378.624.000,00 atau setara dengan 92,23%. Output kegiatan adalah alat/peraga pendidikan. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya alat/peraga pendidikan untuk siswa IPA SMA.

(18) Pengadaan Komputer Sekolah SMA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.878.445.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.822.497.500,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah tersedianya alat peraga IPA

IV - 4


SMA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah sekolah yang melakukan pembelajaran berbasis computer.

(19) Akreditasi Pendidikan Menengah Umum yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp682.640.000,00 atau setara dengan 91,02%. Output kegiatan adalah terlaksananya akreditasi pendidikan menengah umum Outcome kegiatan adalah meningkatnya Akreditasi Sekolah Menengah Umum.

(20) Kegiatan Pelayanan Olimpiade Kesiswaan Tingkat Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.754.287.227,00 atau setara dengan 86,71%. Output kegiatan adalah Terlaksanannya lomba yaitu pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Nasional, pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), pembinaan Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Nasional, pembinaan kepak/pramuka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing siswa dalam menghadapi olimpiade.

(21) Kegiatan Pelayanan Mutasi Siswa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.375.000,00 atau setara dengan 98,38%. Output kegiatan adalah Terlaksanannya penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), sosialisasi mutasi ke 13 cabang dinas Tahun Anggaran 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan mutasi siswa.

(22) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Pendidikan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp735.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp629.010.000,00 atau setara dengan 85,58%. Output kegiatan adalah Terlaksananya workshop 3 angkatan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan 2018. Outcome kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi kebijakan pendidikan tahun 2018.

(23) Kegiatan Pendampingan Pembangunan RKB dan Rehab SMA/MA dan PTS yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp460.345.500,00 atau setara dengan 46,03%. Output kegiatan adalah terlaksananya jumlah ruang kelas baru. Outcome kegiatan adalah

IV - 5


Meningkatnya jumlah ruang kelas baru.(24) Pemberdayaan MGMP yang dilaksanakan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.274.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.213.711.500,00 atau setara dengan 95,27%. Output kegiatan adalah Terlaksananya workshop 6 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu layanan dalam menyiapkan bahan USBN.

(25) Pelaksanaan Pendampingan Supervisi 8 Standar Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.770.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.474.447.860,00 atau setara dengan 83,30%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Workshop 6 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah sekolah yang memenuhi stnadar nasional pendidikan.

(26) Kegiatan Pengadaan Lahan USB SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp53.485.714110,00 atau setara dengan 71,31%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Unit Sekolah Baru di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan lahan USB SMA.

(27) Kegiatan DAK Pembangunan Ruang Kelas Baru, Labolatorium IPA dan Rehabilitasi Ruang Belajar SMA (DAK Reguler) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp296.980.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp295.768.889.770,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Tersedianya Ruang Kelas Baru dan Laboratorium IPA dan Rehabilitasi Ruang Belajar SMA (DAK Reguler). Outcome kegiatan adalah meningkatkan siswa IPA dalam menggunakan laboratorium serta terpenuhinya RKB SMA.

(28) Pengadaan Smart Board untuk SMA Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.920.218.500,00 atau setara dengan 99,39%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan Smart Board untuk SMA Negeri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi siswa SMA Negeri.

(29) Persiapan dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi

IV - 6


sebesar Rp1.580.254.500,00 atau setara dengan 79,01%. Output kegiatan adalah Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu uji publik, sosialisasi dan pelaksanaan dan evaluasi PPDB 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas PPDB.

(30) Kegiatan Peningkatan Mutu Kurikulum Dan Penilaian SMK Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.388.675.000,00 atau setara dengan 58,08%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Boarding School berbasis Agama SMK sebanyak 11 Sekolah selama 6 bulan, Terlakasananya 4 Kegiatan Penguatan Peran Pengawas SMK sebanyak 200 Pengawas & Kepala Sekolah SMK se-Jawa Barat, Terlakasananya 3 Kegiatan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMK sebanyak 81 Peserta tiap Kegiatannya, Terlakasananya 4 Kegiatan LSP P1 SMK sebanyak 81 Peserta tiap Kegiatannya, Terlaksananya 3 Kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK sebanyak 81 Peserta tiap Kegiatan, Terlaksananya Kegiatan Magang Guru SMK Ke Dunia Usaha / Industri SMK sebanyak 25 Guru Magang Ke DU/DI di Jawa Barat, Terlaksananya 2 Kegiatan Penyusunan Soal USBN SMK sebanyak 85 Peserta, Terlaksananya Kegiatan Penguatan Peran MKKS SMK sebanyak 1 Kegiatan sebanyak 84 Peserta, Terlaksananya Kegiatan Penguatan Peran MKKS SMK sebanyak 86 Peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu pengelolaan kurikulum dan penilaian disekolah.

(31) Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.255.500.500,00 atau setara dengan 93,23%. Output kegiatan adalah 1.Terlaksananya LKS Tk. Provinsi sebanyak 2 kegiatan; 2. Terlaksananya Pembinaan Juara LKS sebanyak 1 kegiatan; 3. Terlaksananya O2SN Tk. Provinsi sebanyak 1 kegiatan; 4. Terlaksananya FLS2N Tk. Provinsi 1 kegiatan; 5. Terlaksananya Pembinaan Juara FLS2N sebanyak 1 kegiatan; 6. Terlaksananya pengiriman Kontingen LCC 4 Pilar MPR RI ke Tk. Nasional sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi siswa SMK ditingkat provinsi dan nasional.

(32) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 7


Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp766.744.500,00 atau setara dengan 76,67%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMK di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas PPDB.

(33) Kegiatan Pembinaan Karakter Peserta Didik SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.519.315.000,00 atau setara dengan 82,13%. Output kegiatan adalah 1.Penyelenggaraan pendidikan dasar kepemimpinan (PDK) siswa SMK; 2.Penyelenggaraan program kewirausahaan siswa SMK; 3.Penyelenggaraan workshop pembinaan OSIS SMK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan karakter peserta didik SMK.

(34) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PMU SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp327.065.000,00 atau setara dengan 65,41%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya Workshop kapasitas pengelolaan BOS SMK sebanyak 290 orang. Outcome kegiatan adalah tersalurkanya dana BOS dan PMU secara cepat, tepat dan transparan.

(35) Kegiatan Pembangunan USB SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.286.669.417,00 atau setara dengan 67,86%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan 5 USB di SMKN Cilebak Kab. Kuningan 25,90 %, SMK Negeri Gegerbitung Kab. Sukabumi 100%, SMK Negeri Kalipucang Kab. Pangandaran 87,40%, SMK Negeri Panumbangan Kab. Ciamis 100% dan SMK Negeri Bojonggambir Kab. Tasikmalaya 100%.

(36) Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.472.037.782,00 dan realisasi sebesar Rp33.551.027.110,00 atau setara dengan 97,33%. Output kegiatan adalah Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Sekolah : Pengadaan Komputer 1.510 unit untuk 282 SMK Negeri, pengadaan mebulair untuk penerima RKB Tahun 2017, dan pembagunan infrastruktur/sarana prasarana SMK Negeri di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sekolah SMK.

IV - 8


(37) Pembangunan RKB SMK dan Rehabilitasi Ruang Kelasa SMK Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.155.323.133,00 dan realisasi sebesar Rp29.277.992.000,00 atau setara dengan 97,09%. Output kegiatan adalah Pembangunan RKB dilaksanakan 103 Ruang Kelas Baru untuk 103 SMK Negeri di Jawa Barat dan Rehabilitasi 37 Ruang untuk 37 SMK Negeri di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah bertambahnya kapasitas daya tampung SMK negeri di Jawa Barat.

(38) Kegiatan Pengadaan Komputer SMK untuk Penunjang UNBK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.478.445.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.456.837.000,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah Tersedianya sarana UNBK dengan jumlah pengadaan Komputer 1.535 unit untuk 261 SMK Negeri di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyelenggaraan UNBK.

(39) Akreditasi dan Pengembangan LSP SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.419.365.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.391.326.000,00 atau setara dengan 98,02%. Output kegiatan adalah Diklat Asesor, Sosialisasi Akreditasi, dan Verifikasi Dokumen Areditasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akreditasi dan pengembangan LSP SMK di Jawa Barat.

(40) Kegiatan Verifikasi dan Bimtek Penerima Hibah SMK Swasta yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp266.835.000,00 dan realisasi sebesar Rp154.545.000,00 atau setara dengan 57,92%. Output kegiatan adalah Verifikasi calon penerima bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah 41 Sekolah/Lembaga, Bimbingan teknis calon penerima bantuan hibah, dan sudah di salurkan bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah 40 Sekolah/Lembaga di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi calon penerima bantuan hibah SMK di Jawa Barat.

(41) Pengadaan Ruang Perpustakaan SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.931.406.398,00 atau setara dengan 84,73%. Output kegiatan adalah Tersedianya Ruang Perpustakaan 21 Unit untuk 21 SMK Negeri di Jawa

IV - 9


Barat. Outcome kegiatan adalah terrealisasinya ruang perpustakaan untuk SMK di Jawa Barat.

(42) Kegiatan DAK Fisik SMK (DAK Reguler) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp133,326,000,00,00 dan realisasi sebesar Rp114,549,023,700,00 atau setara dengan 85,92%. Output kegiatan adalah tersedianya 62 ruang praktik siswa dan 209 alat araktik siswa bagi SMK Negeri dan Swasta di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK di Jawa Barat.

(43) Kegiatan Pengadaan Lahan USB SMK Negeri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.021.756.200,00 atau setara dengan 89,36%. Output kegiatan adalah Tersedianya lahan untuk SMKN yg masih menumpang/menyewa di 15 lokasi yg tersebar di 2 Kota dan 4 Kabupaten di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya angka partisipasi SMK di Jawa Barat.

(44) Perumusan Kebijakan Pendidikan Berbasis Data yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp469.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp369.827.170,00 atau setara dengan 78,70%. Output kegiatan adalah terlaksananya kebijakan pendidikan berbasis data. Outcome kegiatan adalah meningkatnya indeks pendidikan di Jawa Barat.

(45) Kegiatan Penguatan Bidang Pendidikan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp685.723.200,00 atau setara dengan 97,96%. Output kegiatan adalah penguatan bidang pendidikan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya indeks pendidikan di Jawa Barat.

(46) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp342.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp334.593.000,00 atau setara dengan 97,79%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penguatan Kelembagaan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelembagaan dewan pendidikan di Jawa Barat.

(47) Kegiatan DAK Fisik SLB (DAK Penugasan) yang

IV - 10


dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp11.206.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10,453,311,700,00 atau setara dengan 93,28%. Output kegiatan adalah tersedianya DAK Fisik SLB (DAK Penugasan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasana SLB di Jawa Barat.

(48) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp446.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp445.800.000,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 1. Outcome kegiatan adalah meningkatnya program kerja SMA/SLB wilayah 1.

(49) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.295.046,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 1. Outcome kegiatan adalah meningkatnya program kerja SMK wilayah 1.

(50) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp90.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.551.500,00 atau setara dengan 99,50%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 1. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana prasarana SMA/SLB wilayah 1.

(51) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp135,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp134,350,888,00 atau setara dengan 99,52%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 1. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 1.

(52) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp365.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp363.315.500,00 atau setara dengan 99,54%. Output kegiatan adalah terlaksananya

IV - 11


Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 1. Outcome kegiatan adalah meningkatnya peringkat SMA/SLB ditingkat nasional.

(53) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp280.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp273.760.250,00 atau setara dengan 97,77%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 1. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMK ditingkat nasional.

(54) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.213.455,00 atau setara dengan 46,80%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan penyusunan program kerja SMA/SLB wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMA/SLB wilayah 2.

(55) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp167.110.000,00 atau setara dengan 41,78%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMK wilayah 2

(56) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp121.600.000,00 atau setara dengan 81,07%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 2.

(57) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.000.000,00 atau setara dengan 62,67%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 2.

(58) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan

IV - 12


prasarana SMK wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.536.000,00 atau setara dengan 12,61%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 2.

(59) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau setara dengan 15,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMK wilayah 2 ditingkat nasional.

(60) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 3 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp126.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.000.000,00 atau setara dengan 80,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 3. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMA/SLB wilayah 3.

(61) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 3 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp203.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp179.000.000,00 atau setara dengan 88,18%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 3. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMK wilayah 3.


(63) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 3 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp217.637.000,00 atau setara dengan

IV - 13


62,18%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 3. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 3.

(64) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 3 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp87.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp87.500.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 3. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMA/SLB wilayah 3 ditingkat nasional.

(65) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 3 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp84.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.500.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 3. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMK wilayah 3 ditingkat nasional.


(67) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 4 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp337.961.574,00 atau setara dengan 96,56%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 4. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMA/SLB wilayah 4.


IV - 14



(70) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 4 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp244.200.000,00 atau setara dengan 97,68%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 4. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMA/SLB wilayah 4 ditingkat nasional.



(73) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 5. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMK wilayah 5.

(74) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau setara dengan

IV - 15


100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 5. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 5.

(75) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 5. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 5.





IV - 16


(80) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 6 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp183.232.000,00 atau setara dengan 91,62%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 6. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 6.

(81) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 6 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.837.000,00 atau setara dengan 81,95%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 6. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 6.



(84) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 7 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.555.000,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 7. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMA/SLB wilayah 7.

(85) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 7 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.346.000,00 atau setara dengan 99,78%.

IV - 17


Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 7. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMK wilayah 7.

(86) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 7 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 7. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 7.

(87) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 7 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 7. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 7.




(91) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja

IV - 18


SMK wilayah 8 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp580.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp579.668.750,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 8. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMK wilayah 8.





(96) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp155.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp155.000.000,00 atau setara dengan

IV - 19


100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 9. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMA/SLB wilayah 9.


(98) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp130.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp130.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 9. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 9.


(100) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp267.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp267.800.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 9. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMA/SLB wilayah 9 ditingkat nasional.

(101) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp260.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp260.900.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 9 yang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMK wilayah 9 ditingkat nasional.

IV - 20




(104) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 10 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp66.605.000,00 dan realisasi sebesar Rp66.605.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 10. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 10.



(107) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK

IV - 21


wilayah 10 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp388.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.850.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMK wilayah 10. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMK wilayah 10 ditingkat nasional.

(108) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp257.690.000,00 atau setara dengan 73,63%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 11. Outcome



(111) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp269.500.000,00 atau setara dengan 89,83%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 11. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 11.

(112) Kegiatan Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.050.000,00 atau setara dengan

IV - 22


87,26%. Output kegiatan adalah terlaksananya Seleksi Perlombaan Tingkat Nasional SMA/SLB wilayah 11. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing SMA/SLB wilayah 11 ditingkat nasional.





(117) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 12 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp273.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp270.159.000,00 atau setara dengan 98,96%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana

IV - 23


SMK wilayah 12. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 12.



(120) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 13 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp279.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.600.000,00 atau setara dengan 87,83%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMA/SLB wilayah 13. . Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMA/SLB wilayah 13.

(121) Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 13 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp318.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.375.000,00 atau setara dengan 45,08%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Program Kerja SMK wilayah 13. . Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja program kerja SMK wilayah 13.

(122) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 13 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp127.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp121.423.751,00 atau setara dengan 95,30%. Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SLB wilayah 13. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana

IV - 24


SMA/SLB wilayah 13.(123) Kegiatan Pendampingan peningkatan sarana dan

prasarana SMK wilayah 13 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp204.000.000.00 dan realisasi sebesar Rp186.552.865,00 atau setara dengan 91,44%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pendampingan peningkatan sarana dan prasarana SMK wilayah 13. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana SMK wilayah 13.



(126) Kegiatan SMAN 1 PANGANDARAN yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.315.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.314.660.000,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan di SMAN 1 PANGANDARAN. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Pangandaran

(127) Kegiatan SMAN 1 PARIGI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.250.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.250.370.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 1 Parigi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Parigi.

(128) Kegiatan SMAN 1 MANGUNJAYA yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.053.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.053.462.000,00 atau setara dengan

IV - 25


99,98%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan SMAN 1 MANGUNJAYA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Mangunjaya.

(129) Kegiatan SMAN 1 LANGKAPLANCAR yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp522.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp522.600.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMAN 1 LANGKAPLANCAR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Langkaplancar.

(130) Kegiatan SMKN 1 PADAHERANG yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.663.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.663.200.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 1 PADAHERANG. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Padaherang

(131) Kegiatan SMKN 1 CIJULANG yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.224.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.221.416.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 1 CIJULANG. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Cijulang.

(132) Kegiatan SMKN 1 PANGANDARAN yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.240.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.240.200.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 1 PANGANDARAN. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Pangandaran.

(133) Kegiatan SMKN 2 PANGANDARAN yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp358.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp357.270.000,00 atau setara dengan 99,69%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 1 PANGANDARAN. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 2 Pangandaran.

(134) Kegiatan SMKN 1 BANJAR yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp651.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp650.249.300,00 atau setara dengan 99,88%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 1 BANJAR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Banjar.

IV - 26


(135) Kegiatan SMKN 2 BANJAR yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp440.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp439.684.300,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 2 BANJAR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 2Banjar.





(140) Kegiatan SMKN 4 BANJAR yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp210.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp206.390.000,00 atau setara dengan 98%. Output kegiatan adalah Kegiatan SMKN 4 BANJAR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan belajar mengajar di SMKN 4 Banjar.

(141) Kegiatan PMU SMAN, SMKN, DAN SLBN yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp530.986.410.000,00 dan realisasi sebesar Rp530.985.656.300,00 atau setara dengan 100.00%. Output kegiatan adalah Diperolehna Data dan Program berkaitan dengan pendidikan menengah universal sekolah SMK se Jawa Barat

IV - 27


(harusnya Masuk Program 01). Outcome kegiatan adalah jumlah rehabilitasi ruang kelas dan ruang kelas baru serta terlaksananya kegiatan belajar dan mengajar disekolah.

b.

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus(1) Kegiatan Lomba dan Festival Tingkat Provinsi dan

Nasional PKLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.667.660.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.395.970.500,00 atau setara dengan 80,93%. Output kegiatan adalah 1.Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional di Kabupaten Bandung Barat; 2. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Nasional; 3.Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Provinsi di Kabupaten Bandung Barat. Outcome kegiatan adalah 1. Meningkatnya potensi, prestasi, dan kemandirian siswa berkebutuhan khusus untuk dipublikasikan ke masyarakat; 2. Meningkatnya motivasi, profesionalisme, dan daya inovasi siswa Sekolah Luar Biasa untuk menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat; 3. Meningkatnya inovasi dan kreativitas pengelola Sekolah Luar Biasa di bidang kewirausahaan; 4. Meningkatnya kemampuan pengelola Sekolah Luar Biasa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penyelenggaraan.

(2) Kegiatan Pengembangan Kurikulum PKPLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp959.550.000,00 atau setara dengan 95,96%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Program Khusus Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kurikulum pendidikan khusus di Jawa Barat.

(3) Kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp408.537.500,00 atau setara dengan 81,71%. Output kegiatan adalah Tersedianya kurikulum PKPLK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendampingan kurikulum 2013 di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Akreditasi Sekolah Luar Biasa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

IV - 28


dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp459.278.750,00 atau setara dengan 91,86%. Output kegiatan adalah Terakreditasinya SLB. Outcome kegiatan adalah terakreditasinya SLB di Jawa Barat.

(5) Kegiatan Pengembangan dan Pendanaan Pendidikan Inklusif dan CIBI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.567.500 atau setara dengan 79,94%. Output kegiatan adalah 1.Kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum; 2. Penilaian PDBK bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif . Outcome kegiatan adalah meningkatkan pelayanan sekolah gratis bagi peserta didik yang tidak mampu di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Berbasis Nilai Pada Satuan Pendidikan Luar Biasa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp708.630.000,00 atau setara dengan 94.,48%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Workshop Sosialisasi Pendidikan Berbasis Nilai Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatkan peserta didik yang berbudi.

(7) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Hantaran bagi Siswa SMPLB/SMALB di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp739.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp739.650.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 1.Terlaksananya pelatihan keterampilan hantaran bagi siswa SMPLB/SMALB di Jawa Barat di wilayah 1 kota cirebon; 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan hantaran bagi siswa SMPLB/SMALB di Jawa Barat di wilayah 2 Kabupaten Cianjur;3.Terlaksananya pelatihan keterampilan hantaran bagi siswa SMPLB/SMALB di Jawa Barat di wilayah 3 Kabupaten Garut. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keterampilan siswa PKPLK.

(8) Kegiatan Workshop Pengumpulan Data Penerima Hibah dan Teknis Penyaluran Dana Hibah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp466.190.000,00 dan realisasi sebesar Rp377.830.000 atau setara dengan 81,05%. Output kegiatan adalah 1.Terlaksananya Workshop Pengumpulan Data Penerima Hibah; 2. Teknis Penyaluran Dana Hibah. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penetapan calon penerima hibah dan teknis penyaluran dana

IV - 29


hibah.(9) Kegiatan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)

yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.625.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.337.369.500,00 atau setara dengan 82,27%. Output kegiatan adalah Kegiatan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) di Kab. Cianjur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi peserta LOMOJARI.

(10) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PK PLK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.763.050.286,00 atau setara dengan 74,51%. Output kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana PK PLK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana PK PLK.

IV - 30


c. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan(1) Kegiatan Manajemen Penanganan Pelayanan

Tunjangan Profesi dan Kesejahteraan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp918.746.250,00 atau setara dengan 91,87%. Output kegiatan adalah Terlaksananya penyaluran tunjangan yang tepat dan akuntabel Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan tunjangan profesi dan kesejahteraan pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Seleksi Pendidik Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (TK, SD, dan SMP) Tk. Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.442.665.000,00 atau setara dengan 96,18%. Output kegiatan adalah Terpilihnya pemenang tingkat provinsi untuk mengikuti lomba tingkat nasional kategori Guru, Kepala sekolah dan pengawas TK, SD dan SMP dan Tenaga Perpustakaan SMP sebanyak 12 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelaksanaan seleksi Pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Barat.

(3) Kegiatan Pemberian Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berprestasi dan berdedikasi SMA, SMK dan SLB Tk. Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.871.365.000,00 atau setara dengan 99,01%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemberian hadiah bagi pemenang GTK berprestasi dan berdedikasi tingkat. Provinsi Tahun 2017. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja GTK di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi SMA, SMK dan SLB tingkat. Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.732.034.800,00 atau setara dengan 94,21%. Output kegiatan adalah Terpilihnya pemenang tingkat provinsi untuk mengikuti lomba tingkat nasional kategori Guru, Kepala sekolah dan pengawas SMA, SMK dan SLB, Guru Inklusi Guru PPkn SMA/SMK dan Tenaga Administrasi SMA,SMK.

IV - 31


Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi tenaga kependidikan tingkat provinsi.

(5) Kegiatan Pelaksanaan PKB dalam mendukung peningkatan Uji Kompetensi Guru (UKG) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.585.727.027,00 atau setara dengan 76,05%. Output kegiatan adalah terlaksananya UKG di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya UGK di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pelaksanaan Olimpiade Guru Nasional SMA, SMK dan SLB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp939.705.000,00 atau setara dengan 93,97%. Output kegiatan adalah Terpilihnya pemenang tingkat provinsi untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK yang mengikuti pelatihan.

(7) Kegiatan Fasilitasi Ujian Tulis Nasional (UTN) untuk menunjang Sertifikasi GTK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp652.903.508,00 atau setara dengan 93,27%. Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen pergub pemenuhan GTK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi UTN untuk menunjang sertifikasi GTK.

(8) Kegiatan Manajemen Peningkatan Kompetensi dan Profesi GTK dalam Keahlian Ganda yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp325.330.000,00 atau setara dengan 43,38%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Informasi data dan Pengelolaan data GTK di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi profesi GTK dalam keahlian ganda di Jawa Barat.

(9) Kegiatan Manajemen Penilaian Kinerja Guru dan Pengawas Sekolah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.473.096.000,00 atau setara dengan 98,21%. Output kegiatan adalah Persiapan Bintek penilaian Kinerja Kepala sekolah SMA SMK dan SLB, Penguatan Tim Penilai Guru SMK, Penguatan Tim Penilai Guru SMA, Penguatan Tim Penilai Guru SLB,Bintek penilaian Kinerja Kepala sekolah SMA

IV - 32


SMK dan SLB,Penilaian Kenerja PKKS SMA, SMK dan SLB. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja guru dan pengawas sekolah di Jawa Barat.

(10) Kegiatan Lomba PAUDNI DIKDAS yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.891.160.515,00 atau setara dengan 93,16%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendidikan Dasar, Terlaksananya Rakor PAUDNI,Terlaksananya OSN SD dan SMP, Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Tingkat Provinsi, Terlaksananya Apresiasi LKP Tk Wilayah dan Provinsi, Terlaksananya TC Apresiasi GTK tk Nasional, Terlaksananya TC OSN SD SMP Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi OSN SD SMP TK Nasional, Terlaksananya O2SN Tk Provinsi, Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi GTK Tk Nasional, Terlaksananya FLS2N SD SMP Tk Provinsi, terlaksanannya TC FLS2N Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi FLS2N Tk Nasional, Terlaksananya TC O2SN Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi O2sn Tk Nasional, Terlaksananya GSI Tk Provinsi, Terlaksananya TC GSI Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi GSI Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi Lomba Gudep, Apresaisi PAUD Dikmas Tk wilayah dan provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Lomba PAUDNI DIKDAS di Jawa Barat.

(11) Kegiatan peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Daerah Terpencil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp472.270.000,00 atau setara dengan 94,45%. Output kegiatan adalah Rakor pengelola Kabupaten/Kota, Verifikasi Data, Penguatan GBDT Angkatan I dan II,Penguatan GBDT Angkatan III dan IV, GBDT Angkatan V, Monev GBDT. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan guru non PNS daerah terpencil di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Seni Budaya Sunda, Cerbon-Dermayu, dan Melayu-Betawi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp845.700.000,00 atau setara dengan 99,49%. Output kegiatan adalah 1.Rapat Koordinasi Pasanggiri Bahasa, Sastra dan Kesenian Daerah Sunda; 2.Rapat Koordinasi Pasanggiri Bahasa, Sastra dan Kesenian Daerah Cerbon-Dermayu; 3.Workshop Penyusunan Model Diklat Peningkatan

IV - 33


Kompetensi Guru Seni Budaya; 4.Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Seni Budaya Jenis Kesenian Daerah Sunda (2 Angkatan);5.Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Seni Budaya Jenis Kesenian Daerah Cirebon- Dermayu (2 Angkatan); 6.Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Seni Budaya Jenis Kesenian Daerah Melayu- Betawi (2 Angkatan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi guru seni budaya sunda, cerbon-dermayu, dan melayu-betawi.

(13) Kegiatan Workshop Penyusunan Model Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp480.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp448.810.000,00 atau setara dengan 93,50%. Output kegiatan adalah 1.Rapat Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Bahasa dan Kesenian Daerah Tahun 2018; 2.Workshop Penyusunan Model Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah Sunda; 3.Workshop Penyusunan Model Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Daerah Cerbon-Dermayu; 4.Workshop Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Sunda Berbasis ICT; 5.Workshop Pengembangan Literasi Bahasa dan Sastra Sunda di Lingkungan Persekolahan di Jawa Barat; 6.Workshop Pengembangan Model Pembelajaran Karakter dan Wulangkrama Sunda bagi Guru Bahasa Daerah dan Seni Budaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi guru bahasa daerah di Jawa Barat

(14) Kegiatan Pemetaan dan Pengolahan Data GTK SMA, SMK dan SLB yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp862.492.158,00 atau setara dengan 95,83%. Output kegiatan adalah Persiapan Penyusunan buku manual aplikasi DSO, FGD Pemetaan dan Pengolahan Data GTK 1-8, Sosialisasi DSO Tingkat KCD I-XIII. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya data GTK SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat.

(15) Kegiatan Peningkatan Profesi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.366.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.837.607.028,00 atau setara dengan 91,70%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pembekalan bagi peserta PPG dan Penyaluran bantuan pendidikan PPG dalam jabatan sebanyak

IV - 34


621. Outcome kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme PPG di Jawa Barat.

(16) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah Riset yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.834.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.767.340.000,00 atau setara dengan 97,62%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis riset. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah riset di Jawa Barat.

(17) Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Akademik GTK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.827.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.646.542.147,00 atau setara dengan 90,12%. Output kegiatan adalah informasi data dan Pengelolaan data GTK di Jawa barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas GTK di Jawa Barat.

(18) Kegiatan Penguatan dan Pembinaan GTK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.322.660.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.261.171.000,00 atau setara dengan 95,35%. Output kegiatan adalah Penguatan pengawas sekolah,Pendataan Penguatan Pengawas Sekolah, Penguatan Pengawas Sekolah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Penguatan dan Pembinaan GTK di Jawa Barat.

(19) Kegiatan Peningkatan mutu pengembangan sentra produksi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.713.610.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.562.116.831,00 atau setara dengan 97,74%. Output kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan mutu pengembangan sentra produksi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu pengembangan sentra produksi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan di Jawa Barat.

(20) Kegiatan Perencanaan peningkatan mutu pelayanan, promosi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.623.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.471.366.400,00 atau setara dengan

IV - 35


97,74%. Output kegiatan adalah terlaksananya Perencanaan peningkatan mutu pelayanan, promosi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perencanaan peningkatan mutu pelayanan, promosi teknologi informasi dan komunikasi pendidikan di Jawa Barat.

d.

Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen(1) Kegiatan Penyelengaraan Forum Perangkat Daerah

(PD) Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp940.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp924.414.500,00 atau setara dengan 98,34%. Output kegiatan adalah Telah dilaksanakan kegiatan Forum PD 3 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyelengaraan Forum Perangkat Daerah (PD) Pendidikan.

(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi Rp6.698.429.500,00 atau setara dengan 89,31 %. Output kegiatan adalah Pembayaran honor 3 bulan, Kegiatan Sosialisasi Renstra dan dan sosialisasi SBK dan Pelaksanaan Jabar MASAGI. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

(3) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.110.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp924.720.000,00 atau setara dengan 83.31%. Output kegiatan adalah laporan sinkronisasi dan evaluasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan 2018 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp479.828.500,00 atau setara dengan 95,97%. Output kegiatan adalah 1.Monitoring dan evaluasi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pada penggunaan dana bantuan hibah; 2.Monitoring dan evaluasi pada

IV - 36


sekolah-sekolah yang melaksankan kegiatan program Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

(5) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.868.714.000,00 atau setara dengan 95,62%. Output kegiatan adalah Pembayaran honor untuk Non PNS bulan Desember dan telah dilaksanakannya TOT (Training of Traner) Aplikasi Dapodik di 13 Cabang Dinas di bulan Desember. Outcome kegiatan adalah meningkatnya data dan informasi pendidikan di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNBK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.023.328.800,00 atau setara dengan 87,97%. Output kegiatan adalah Melaksanakan Loading Soal UNBK ke tiap Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan UN dan UNBK di Jawa Barat.

(7) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.930.844,00 atau setara dengan 79,57%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

(8) Kegiatan Penguatan Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp157.206.500,00 atau setara dengan 52,40%. Output kegiatan adalah Kunjungan ke kab/kota dan menghadiri seminar dan juga sebagai narasumber. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi pendidikan antar wilayah.

(9) Pengembangan Layanan Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.992.846.631,00 atau setara dengan 99,76%. Output kegiatan adalah Terlayaninya,

IV - 37


terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan asrama bina siswa Cisarua Lembang.

(10) Kegiatan Pengelolaan BOS Pusat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.775.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.587.981.224,00 atau setara dengan 93,26%. Output kegiatan adalah Sosialisasi BOS SD, SMP kab/kota, pembayaran non PNS sampai bulan desember. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan BOS Pusat di Jawa Barat.

(11) Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Konsep dan Sosialisasi Kegiatan SMAT/PJJ SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp640.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp221.358.000,00 atau setara dengan 34,59%. Output kegiatan adalah Telah dilaksanakan FGD sekolah jarak jauh (SMK). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengembangan konsep dan sosialisasi kegiatan SMAT/PJJ SMK di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Penyelenggaraan Ki Hajar (Kita Harus Belajar) kerjasama Pustekom yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp728.488.458,00 atau setara dengan 97,13%. Output kegiatan adalah Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Ki Hajar (Kita Harus Belajar). Outcome kegiatan adalah meningkatnya angka partisipasi belajar di Jawa Barat.

(13) Kegiatan Layanan Publikasi dan Informasi Program Pendidikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,900,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp1,617,008,630,00 atau setara dengan 85,10%. Output kegiatan adalah tersedianya Layanan Publikasi dan Informasi Program Pendidikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya informasi program pendidikan di Jawa Barat.

(14) Kegiatan Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Program Literasi Teknologi Pendidikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp641.935.640,00 atau setara dengan 98,75%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Program Literasi Teknologi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

IV - 38


perencanaan dan pengendalian program literasi teknologi pendidikan di Jawa Barat.

(15) Kegiatan Penghargaan EEN SUKAESIH AWARD Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp614.346.000,00 atau setara dengan 81,91%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya Seleksi Guru Inspiratif di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya guru inspiratif di Jawa Barat.

(16) Kegiatan Pelaksanaan Kinerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa dan Sastra Sunda Jenjang SMA/MA dan SMK/MAK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp941.910.000,00 atau setara dengan 94,19%. Output kegiatan adalah Persiapan Optimalisasi Kinerja MGMP Bahasa dan Sastra Sunda Jenjang SMA/MK dan SMA/MAK,Optimalisasi Kinerja MGMP Bahasa dan Sastra Sunda Jenjang SMA/MK dan SMA/MAK Angkatan I-VI, Angkatan VII-XIII, Terlaksananya Fasilitasi O2SN tingkat Nasional, Terlaksananya GSI Tk Provinsi, Terlaksananya TC GSI Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi GSI Tk Nasional, Terlaksananya Fasilitasi Lomba Gudep, Apresaisi PAUD Dikmas tingkat wilayah dan provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja MGMP di Jawa Barat.

e.

Program Pembinaan Bahasa dan Sastra

(1) Kegiatan Pasanggiri, Apresiasi, Helaran dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.053.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.478.168.650,00 atau setara dengan 91,85%. Output kegiatan adalah Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi pasanggiri daerah sunda, pasanggiri daerah cerbon dermayu, sosialisasi pasanggiri, kreativitas dan gerakan seniman masuk sekolah, kreativitas seni siswa SMA dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, apresiasi dan kreativitas seni siswa SMA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesenian di Jawa Barat.

IV - 39


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

a.

Permasalahan

(1) Belum meratanya akses dan mutu pendidikan di Jawa Barat;

(2) Belum optimalnya tata kelola pendidikan di Jawa Barat;

(3) Belum link and match lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha

(4) Masih rendahnya angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi

(5) Masih rendahnya minat baca masyarakat

b.

Solusi

(1) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, pembangunan Sekolah satu atap atau Sekolah terpadu untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat masyarakat terhadap pendidikan;

(2) Perluasan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi melalui pemberian beasiswa pendidikan, pendidikan di luar domisili, pendidikan jarak jauh (PJJ), dsb;

(3) Mendorong pendidikan di Jawa Barat untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan dalam rangka menjamin mutu pendidikan Jawa Barat.

(4) Gerakan literasi masyarakat dan sekolah

IV - 40


2. Urusan KesehatanPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan kesehatan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indeks Kesehatan pada tahun 2018 sebesar 81,26 Poin meningkat dari tahun 2017 (81.18 Poin), AHH (Angka Harapan Hidup) pada tahun 2018 sebesar 72,82 tahun meningkat dari tahun 2017 (72,77 tahun), Ratio Kematian Ibu pada tahun 2018 sebesar 79,68 /100.000 KH, Ratio Kematian Bayi pada tahun 2018 sebesar 3,51/1.000 KH, Jumlah RS Mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar pada tahun 2018 sebanyak 98 rumah sakit melebihi target 2018 sebanyak 50 rumah sakit, Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi pada tahun 2018 sebanyak 70 rumah sakit melebihi target tahun 2018 sebanyak 41 rumah sakit, Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2018 sebesar 99 persen melebihi target tahun 2018 sebesar 84 persen.1)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a.

Program Promosi Kesehatan

(1) Kegiatan Peningkatan PHBS, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.691.161.250,00 dan realisasi sebesar Rp1.585.683.806,00 atau setara dengan 93,76%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Terlaksananya Sosialisasi GERMAS, Terlaksananya Promosi Kesehatan Melalui Media, Terlaksananya Kampanye Kesehatan di Pesantren. Outcome kegiatan adalah terlaksananya peningkatan PHBS dan pembinaan Promkes.

(2) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp431.841.700,00 dan realisasi sebesar Rp344.981.750,00 atau setara dengan 79,89%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Pengelola Desa Siaga Aktif 27 Kabupaten/Kota, Terlaksananya Pertemuan Jejaring Bidang Kesehatan, Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Terlaksananya Pertemuan Pembinaan pada Ormas/LSM/Dunia Usaha, Terlaksananya Reflikasi Emas di Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya terlaksananya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

(3) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran

IV - 41


sebesar Rp78.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.241.500,00 atau setara dengan 87,10%. Output kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan penyuluhan mengenai kesehatan di lingkungan RSUD Pameungpeuk sebanyak 12 kali, Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi melalui media cetak dan media elektronik selama 12 bulan, Tersedianya rambu penunjuk arah dan informasi ruangan sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk.

(4) Kegiatan Promosi Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.050.500,00 atau setara dengan 90,13%. Output kegiatan adalah Prosentasi pasien dan pengantarnya mendapatkan informasi kesehatan dengan Penyediaan alat dan media promosi pelayanan kesehatan, Bimbingan teknis budaya kesehatan kerja. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja.

(5) Kegiatan Promosi Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp494.742.000,00 dan realisasi sebesar Rp493.545.750,00 atau setara dengan 99,76%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Megatron. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Promosi Kesehatan di RS Paru.

(6) Penguatan kelembagaan Tim Pembina dan Forum Kabupaten dan Kota Sehat di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp800,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp689,362,250,00 atau setara dengan 86,17%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penguatan kelembagaan Tim Pembina dan Forum Kabupaten dan Kota Sehat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Penguatan kelembagaan Tim Pembina dan Forum Kabupaten dan Kota Sehat di Jawa Barat.

(7) Penguatan Kelembagaan TP-UKS Tim Pelaksanaan Sekolah Sehat di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1,102,300,000,00 dan realisasi sebesar Rp913,953,220,00 atau setara dengan 82,91%.

IV - 42


Output kegiatan adalah terlaksananya Penguatan Kelembagaan TP-UKS Tim Pelaksanaan Sekolah Sehat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Penguatan Kelembagaan TP-UKS Tim Pelaksanaan Sekolah Sehat di Jawa Barat.

b.

Pengembangan Lingkungan Sehat

(1) Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp614.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp593.366.160,00 atau setara dengan 96,49%. Output kegiatan adalah Kesepakatan Workshop Jejaring STBM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi.

(2) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Penyelenggaraaan Ibadah Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp337.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp321.227.000,00 atau setara dengan 95,14%. Output kegiatan adalah Kesepakatan Pertemuan Evaluasi Kegiatan TTU dan TPM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Penyelenggaraaan Ibadah Haji Tahun 2018 Bidang Kesehatan Lingkungan.

(3) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp172.610.000,00 dan realisasi sebesar Rp166.294.000,00 atau setara dengan 96,34%. Output kegiatan adalah Pembinaan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesepakatan Pertemuan Kesehatan Kerja & Olahraga dalam rangka Validasi Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja.

(4) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp117.525.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.343.000,00 atau setara dengan 82,83%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Pengujian Lab/uji sampling selama 12 bulan, Terfasilitasinya pengadaan bahan penunjang pengelolaan air limbah sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengembangan Kesehatan

IV - 43


Lingkungan di RSUD Pameungpeuk.

IV - 44


c. Program Pelayanan Kesehatan(1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa

Barat RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.234.522.000,00 atau setara dengan 24,69%. Output kegiatan adalah Kegiatan yang sifatnya rutin segera dilaksanakan pelayanan kesehatan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Barat yang belum terjamin oleh BPJS di RSUD Al Ihsan

(2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima dan Komprehensif, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp156.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp117.295.150,00 atau setara dengan 74,85%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Kebakaran, Terlaksananya pelatihan Service Excellent, Terlaksananya pertemuan Patient Centered Care Terlaksananya Inhouse training Listrik, Terlaksananya inhouse training admission, Dokumen Profil RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima dan Komprehensif.

(3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Aparatur Pemda Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.521.700,00 atau setara dengan 50,88%. Output kegiatan adalah Tersedianya Alat Kesehatan, Tersedianya Obat-Obatan, Tersedianya Bahan Kimia untuk Pelayanan Laboratorium, Gigi, dan Radiologi. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Aparatur Pemda Provinsi.

(4) Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.052.782.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.009.713.656,00 atau setara dengan 95,91%. Output kegiatan adalah Kegiatan Pameran, ATK, Iklan di Media Cetak : 1 Keg, Belanja Spanduk : 1 Keg, Sewa Stand Both : 1 Keg. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat melalui berbagai media.

(5) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU Jampangkulon, yang dilaksanakan oleh

IV - 45


Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp45.172.784.326,00 dan realisasi sebesar Rp42.190.044.017,00 atau setara dengan 93,40%. Output kegiatan adalah Tersedianya Obat 1 Kegiatan, Tersedianya BHP 1 Kegiatan, Tersedianya Mamin Pasien 1 Kegiatan, Tersedianya Jasa Pemeriksaan dan pengobatan 12 Bulan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan 12 Bulan. Tersedianya Jasa Honorarium Non PNS 12 Bulan, Tersedianya Jasa Administrasi Kantor 1 kegiatan, Tersedianya jasa Pemeliharaan Kendaraan 1 Kegiatan, Tersedianya Bahan Material 1 Kegiatan, Tersedianya Premi Asuransi 12 Bulan, Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan 1 Kegiatan, Tersedianya Mamin Medis Paramedis Jaga 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningktanya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU Jampangkulon

(6) Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp963.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp867.592.000,00 atau setara dengan 90,07%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanan Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Terlaksananya kegiatan pendampingan klinis P3 di 5 Kabupaten (Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Majalengka, Cianjur), Terbentuknya Persepsi yang sama tentang Penyelamatan Ibu dan BBL dan Penyusunan Organisasi dan Tim Penyusunan POKJA Penyelamatan Ibu dan BBL di Kabupaten Sumedang; Terlaksananya asessment fasyankes untuk menentukan fasyankes yang akan menjadi model (PKM dan RS); Ditetapkannya fasyankes yang dipilih sesuai hasil assement dan disosialisasikan kepada pihak terkait (Dinkes dan RS juga LS), dilaksanakannya bimbingan Teknis Klinis (K1) Kab. Sumedang ke Kabupaten Model sebagai pembelajaran awal pendampingan penyelamatan ibu dan BBL; Dibentuknya komitmen bersama untuk penggunaan tool kinerja klinis baik di RS dan PKM; Dilakukannya AMP. Outcome kegiatan adalah Terbentuknya 2 kabupaten Model Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; Terbentuknya Tim Pendamping Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di 2 Kabupaten Pengembangan Tahun 2016

(7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.393.690.800,00 dan realisasi sebesar

IV - 46


Rp1.307.146.216,00 atau setara dengan 93,79%. Output kegiatan adalah Meningkatnya kompetensi pengelola program kesehatan anak melalui penyelenggaraan orientasi pelayanan kesehatan anak di tingkat provinsi, Meningkatnya kompetensi pengelola program kesehatan lansia melalui penyelenggaraan orientasi pelayanan kesehatan lansia di tingkat provinsi, Meningkatnya kompetensi pengelola program kesehatan keluarga melalui penyelenggaraan orientasi pedoman pelayanan kesehatan keluargadi tingkat provinsi, Teerkoordinasi program dan kegiatan kesehatan keluarga kabupaten/kota melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kesehatan keluarga di tingkat provinsi, Akselerasi program kesehatan keluarga di kabupaten/kota melaluipendampingan program kesehatan keluarga, Kesinambungan kegiatan pengembangan model pendampingan buku KIA di Kabupaten Tasikmalaya, Perencanaan terpadu kesehatan ibu dan anak di 5 kabupaten/ kota melalui penyelenggaraan Pertemuan Pemantapan dan Perencanaan Program KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA, Terkoordinasinya program KB di Kabupaten/ Kota melalui penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinisi , Meningkatnya kompetensi petugas kabupaten kota dalam pelayanan kesehatan keluarga melalui pembinaan dan pemenuhan undangan kegiatan dalam provinsi, Terkoordinasi kegiatan kesehatan keluarga antara pusat dan daerah, Penyelenggaraan administasi tenaga teknis. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga.

(8) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp883.264.750,00 dan realisasi sebesar Rp829.911.900,00 atau setara dengan 93,96%. Output kegiatan adalah Jumlah peserta rapat koordinasi peningatan gizi masyarakat dalam rangka memberikan informasi prioritas Kegiatan yang segera dilaksanakan untuk mencapai optimalisasi pencapaian cakupan program gizi: 60 orang peserta, 3 orang narasumber, 1 Dokumen Laporan, RTL; Jumlah peserta peringatan hari gizi nasional di Prov. Jabar : 78 Peserta, 3 Narasumber 1 dokumen Laporan; Tenga Honor teknis 13 OB; Jumlah Laporan Hasil Bintek Peningkatan Gizi Masyarakat 1 dokumen; Pelacakan kasus gizi 1; Perjalanan dinas dukman 1 Kg; Jumlah peserta yang teradvokasi untuk mendukung keberhasilan

IV - 47


peningkatan gizi masyarakat :145 Orang Peserta, 3 Orang Narasumber, 1 Dokumen Laporan dan RTL; 8.Jumlah Peserta rapat evaluasi dalam ranga evaluasi pencapaian cakupan program gizi:60 Orang Peserta ,3 Orang Narasumber, 1 Dokumen Laporan dan RTL. Outcome kegiatan adalah meningkatnya gizi masyarakat.

(9) Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.456.182.350,00 atau setara dengan 98,75%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap selama 12 bulan sebanyak 2030 Pasien. Outcome kegiatan adalah terlaksanannya Pelayanan Kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk.

(10) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp818.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp738.533.984,00 atau setara dengan 90,20%. Output kegiatan adalah Pembinaan dan Monitoring Evaluasi untuk Akreditasi dan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan Lainnya Serta Koordinasi Lintas Sektor 1 dokumen hasil Penguatan Tim Pembina pada Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, 1 dokumen hasil Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Kab/Kota, Provinsi dan Surveyor, 1 dokumen hasil Workshop Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien, 1 dokumen hasil Workshop Manajemen Komunikasi dan Informasi, 1 dokumen hasil Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Mutu dan Akreditasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. Outcome kegiatan adalah terlaksanannya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.

(11) Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di FKTP Prov Jabar, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp192.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp180.550.000,00 atau setara dengan 93,99%. Output kegiatan adalah Terlaksananya program klinik pada pada 60 Orang di 27 Kab/Kota , FKTP swasta di Lintas Program, Terevaluasinya kegiatan puskesmas PONED Quick wins di Jawa Barat pada 54 orang di 27 Kab/Kota, 24 UTD di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya upaya

IV - 48


kesehatan di Faskes Tingkat Pertama di Provinsi Jawa Barat

(12) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Yankes Primer, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp673.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp509.925.906,00 atau setara dengan 75,77%. Output kegiatan adalah dokumen verifikasi rekomendasi registrasi dan registrasi Puskesmas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan yankes primer di Provinsi Jawa Barat.

(13) Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan di FKTP 27 kab/Kota, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp661.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp582.418.444,00 atau setara dengan 88,05%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Yankes Primer di Provinsi Jawa Barat dan tersosilaisasinya kegiatan tersebut pada 79 orang yang terdiri dari 17 kabid Yankes, 23 orang seksi yankes primer , 7 orang ka Sub bag Perencanaan Program, 26 orang lintas program kab kota dan 5 orang lintas program Provinsi. Kegiatan dilaksanakan di el Royal Hotel tgl 11 s/d 13 April 2018, Terlaksananya kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Puskesmas dan PIS-PK Tahun 2018 serta terwujudnya kesepakatan pelaksanaan manajemen puskesmas dan PIS-PK pada 91 (sembilan puluh satu), Tersedianya instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas dan Petunjuk Pelaksanaannya berdasar Permenkes no 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas, Pada kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Puskesmas dan PIS-PK Tahun 2018, terdapat 4 (empat ) peserta yang tidak hadir karena kegiatan yang bersamaan di Kab/Kota yaitu Kab. Majalengka 2 (dua) orang, Depok 1 (satu) orang, dan Kab Bogor 1 (satu) orang , Pengembalian sisa anggaran ke bendahara pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, meningkatkan koordinasi untuk kehadiran peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesehatan FKTP di Provinsi Jawa Barat

(14) Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp246.802.000,00 dan realisasi sebesar Rp227.057.821,00 atau setara dengan 92%. Output kegiatan adalah pelaksanaan dan koordinasi

IV - 49


program pelayanan kesehatan tradisional di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan kesehatan tradisional.

(15) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp199.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp185.730.000,00 atau setara dengan 92,89%. Output kegiatan adalah Adanya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.

(16) Kegiatan Peningkatan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga di Provinsi, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp281.585.000,00 dan realisasi sebesar Rp264.658.000,00 atau setara dengan 93,99%. Output kegiatan adalah Terevaluasinya Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga pada 49 orang peserta di 27 Kab/Kota, terdiri dari Lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi . Tempat kegiatan di Mercure Hotel , tanggal 16 s/d 18 September 2018, Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi , untuk memperoleh gambaran peaksanaan PIS-PK di 15 Kabupaten/kota, Kegiatan monev PIS-PK hanya terlaksana untuk 15 Kab/kota , pengembalian pada efisiensi beaya hotel, Pengembalian sisa anggaran ke bendahara pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, meningkatkan perencanaan kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Provinsi Jawa Barat.

(17) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp927.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp862.547.500,00 atau setara dengan 92,98%. Output kegiatan adalah 5 dokumen hasil pertemuan penguatan pelayanan kesehatan rujukan di 5 wilayah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan.

(18) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp15.291.699.095,00 dan realisasi sebesar Rp13.719.515.129,00 atau setara dengan 89,72%. Output kegiatan adalah

IV - 50


Tersedianya Obat-Obatan selama 12Bulan, Bahan Medis Habis Pakai selama 12 Bulan, Radiologi selama 12 Bulan, Dental/Gigi dan Reagen Laboratorium selama 12 Bulan, labu darah selama 12 Bulan, Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Pasien selama 12 Bulan, Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Piket Pegawai selama 12 Bulan, Terfasilitasinya Pelatihan dan Bimtek Pegawai BLUD sebanyak 270 Pegawai, Terfasilitasinya Sarana Olahraga selama 12 Bulan, Terfasilitasinya Siraman Rohani selama 12 Bulan, Terfasilitasinya Jasa Pelayanan dan Remunerasi Pegawai BLUD selama 12 Bulan, Terpeliharanya Gedung Kantor RSUD Pameungpeuk selama 12 Bulan, Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Mesin di RSUD Pameungpeuk selama 12 Bulan, Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor di RSUD Pameungpeuk selama 12 Bulan, Terbayarnya Gaji Admin dan Penunjang selama 12 Bulan, Terfasilitasinya Pembayaran Listrik selama 12 Bulan, Telepon selama 12 Bulan, Pulsa Modem selama 12 Bulan, Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Rujukan Pasien selama 12 Bulan, Pengadaan Sepatu Olahraga 1 Paket, Pengadaan Training Olahraga 1 Paket. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Pameungpeuk.

(19) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp36.202.611.162,00 dan realisasi sebesar Rp18.681.941.121,00 atau setara dengan 51,60%. Output kegiatan adalah Tenaga BLUD Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018, Obat-Obatan Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018, Makan dan Minum untuk pasien Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018, Membangun budaya kerja tenaga BLUD : 1 Kegiatan ; Pakaian Olahraga dan perlengkapannya : 1 keg, Tersedianya bahan pemeriksaan pelayanan penunjang. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Jiwa.

(20) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Al Ihsan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp252.860.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 51


Rp204.034.974.411,00 atau setara dengan 80,69%. Output kegiatan adalah Kegiatan yang sifatnya rutin segera dilaksanakan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Al Ihsan.

(21) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp10.183.503.600,00 dan realisasi sebesar Rp6.679.327.682,00 atau setara dengan 65,59%. Output kegiatan adalah Pembayaran Listrik, PDAM, Telepon, Internet, PMI, belanja bahan obat, Belanja Alat Cetak, Perjalanan Dinas Non PNS,Belanja Iklan dan Promosi, Jasa Keamanan, Jasa. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru Sidawangi.

(22) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.668.771.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.499.717.003,00 atau setara dengan 56,20%. Output kegiatan adalah Pembayaran Honor Tenaga Non PNS, ATK Kegiatan BOK, Penggandaan Kegiatan BOK, Pembinaan Wilayah di Kabupaten Cirebon, Rapat Koordinasi Wilayah Kab Cirebon, Monev di 8 Kabupaten Kota, Rapat Persiapan Pertemuan BOK, Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2019, Rapat Koordinasi wilayah Purwasuka, Rapat Koordinasi Wilayah Bandung Raya, Rapat Koordinasi wilayah Priangan Barat, Rapat Koordinasi Wilayah Bogor, Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat, Kaji Banding ke Provinsi Jawa Timur. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan dan koordinasi bidang kesehatan.

(23) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp476.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp211.207.392,00 atau setara dengan 44,30%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Pengujian Lab/uji sampling selama 12 bulan, Terfasilitasinya pengadaan bahan penunjang pengelolaan air limbah sebanyak 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk

IV - 52


d.

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular(1) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Zoonosis, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp193.875.500,00 dan realisasi sebesar Rp192.188.000,00 atau setara dengan 99,13%. Output kegiatan adalah 4 Dokumen laporan Program Zoonosis per triwulan selama 1 tahun, 54 orang terdiri dari Kepala Seksi P2 dan pengelola program yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program Zoonosis, 54 Orang terdiri dari Pengelola program zoonosis dan pengelola program surveilans, 2 orang pengelola program zoonosis provinsi yang melakukan konsultasi teknis program ke pusat, 14 Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dari tim Zoonosis provinsi. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola program Zoonosis di Kab/Kota tentang surveilans Zoonosis.

(2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp198.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.098.900,00 atau setara dengan 99,44%. Output kegiatan adalah Terlaksananya 27 Kab/Kota fasilitasi pengendalian DBD ke Kab/Kota, Pengelola DBD Provinsi 2 kali yang mendapat konsultasi teknis P2 DBD dari Kemenkes, Terlaksananya pertemuan peningkatan kemitraan dan pengendalian DBD 54 orang dari kab/kota/puskesmas, terlaksananya pertemuan evaluasi DBD 27 Orang dari Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah menurunya Angka Kesakitan DBD < 48/100.000 Penduduk; -Angka Kematian DBD < 1%

(3) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp221.117.500,00 dan realisasi sebesar Rp200.976.500,00 atau setara dengan 90,89%. Output kegiatan adalah Jumlah Peserta 2 orang sebanyak 57 orang yang mendapatkan informasi tentang monev dan perencanaan P2 Filariasis dan kecacingan, 1 orang tenaga pendamping teknis kegiatan P2 Filariasis, 20 kab/kota yang dilakukan pembinaan eliminasi filariasis, 3 kabupaten yaitu kab. Bogor, Kab. Kuningan dan Kab. Purwakarta yang dilakukan pemantauan pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis, 2 Kabupaten yaitu kab. Karawng,

IV - 53


dan kab. Kuningan yang dilakukan pemantauan survei evaluasi prevalensi mikrofilaria, 3 Kabupaten yaitu Kab. Bandung, Kab. Karawang, dan Kota Bekasi yang dilakukan pemantauan survei penularan kejadian Filariasis / TAS, Konsultasi Teknis Program P2 Filariasis dan Kecacingan. Outcome kegiatan adalah menurunya Proporsi Kab/Kota dengan Mf Rate < 1%

(4) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp107.085.000,00 dan realisasi sebesar Rp102.537.300,00 atau setara dengan 95,75%. Output kegiatan adalah Terlaksananya di 27 Kab/Kota fasilitasi pengendalian Malaria ke Kab/Kota, pengelola program Malaria Provinsi yang mendapat Konsultasi Teknis P2 Malaria dari Kemenkes sebanyak 1 kali, Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi program Malaria ( 35 Orang dari Kab/Kota), Terlaksananya pertemuan Advokasi percepatan eliminasi Malaria (28 Orang dari Kab/Kota). Outcome kegiatan adalah menurunya angka kesakitan malaria.

(5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp276.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp264.850.200,00 atau setara dengan 95,70%. Output kegiatan adalah 4 Buah dokumen laporan program HIV AIDS per triwulan selama 1 tahun 27 orang jumlah pengelola program HIV Kab/Kota yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi P2 HIV AIDS dan IMS, 54 Orang pengelola Program HIV dan Wasor TB yang mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi P2 HIV AIDS dan IMS, 1 orang jumlah tenaga pelaksana teknis P2 HIV AIDS dan IMS, 1 orang jumlah petugas logistik P2 HIV AIDS dan IMS, 2 orang pengelola program HIV provinsi yang melakukan konsultasi teknis program ke pusat, 2 orang yang melaksanakan monitoring desentralisasi obat ARV di Kab/Kota, 5 Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi layanan konseling tes dan HIV, 10 Kab/Kota yang mendapatkan Monitoring Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP). Outcome kegiatan adalah menurunya angka penderita HIV AIDS

(6) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp189.415.000,00 dan realisasi sebesar Rp177.255.175,00 atau setara dengan 93,58%.

IV - 54


Output kegiatan adalah 54 Orang pengelola program TB Kab/Kota dan penanggung jawab Laboratorium Kab/Kota mengikuti pertemuan monitoring dan Evaluasi Laboratorium P2TB, 27 Orang pengelola program TB Kab/Kota mengikuti pertemuan Workshop Public Private Mix (PPM), 1 Orang pegawai honorer petugas IT P2TB, tersedianya ATK pendukung P2TB, 15 Kab/Kota mendapatkan pembinaan teknis dalam rangka pengendalian P2TB, pengelola program TB provinsi mendapatkan fasilitasi konsultasi permasalahan teknis program P2TB tingkat provinsi dari Kementerian Kesehatan RI. Outcome kegiatan adalah tercapainya indikator P2TB : CDR ; pencapaian indikator P2TB : TSR.

(7) Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Diare & ISP, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp82.455.000,00 dan realisasi sebesar Rp76.241.220,00 atau setara dengan 92,46%. Output kegiatan adalah 27 Kab/Kota pengelola Program Diare dan ISP Kab/Kota yang mendapatkan informasi Up Date data sesuai pedoman program P2 Diare, 27 Kab/Kota dengan data P2 Diare yang valid dan akurat, 27 Kab/Kota yang mendapatkan informasi tentang penyakit Hepatitis dan Thypoid, 18 Kab/Kota terpilih yang mendapatkan bimbingan Teknis P2 Diare dan ISP, Pengelola Program Diare dan ISP Provinsi yang mendapatkan informasi teknis dan Up Date Program P2 Diare dan ISP tingkat provinsi dari Kementerian Kesehatan RI. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penanganan penyakit HIV dan ISP

(8) Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Kusta, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp121.415.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.607.000,00 atau setara dengan 98,51%. Output kegiatan adalah 27 Pengeloa program kusta yang mendapatkan informasi dan update tatalaksana Program P2 Kusta, 27 Pengelola program Kab/Kota dengan data Valid dan Akurat, 14 Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis program pengendalian Kusta, 3 orang pengelola program kusta provinsi yang mendapatkan kebijakan informasi dan update Teknis P2 Kusta dari Subdit PTML, 1 Paket Ketersediaan alat tulis kantor untuk penunjang program pengendalian Kusta. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kegiatan di Kabupaten/Kota sesaui dengan Pedoman Program P2 Kusta Nasional.

IV - 55


(9) Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp70.072.400,00 dan realisasi sebesar Rp68.842.468,00 atau setara dengan 98,24%. Output kegiatan adalah 27 Kab/Kota pengelola program ISPA yang mendapatkan informasi up date sesuai pedoman program P2 ISPA 27 Kab/Kota dengan data P2 ISPA yang valid dan akurat 27 Kab/Kota yang mendapatkan informasi tentang penyakit AI, 20 Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi pengendalian penyakit ISPA, 1 kali pengelola program ISPA provinsi yang mendapatkan fasilitasi konsultasi permasalahan teknis program P2 ISPA tingkat provinsi dari Kementerian Kesehatan RI. Outcome kegiatan adalah Tercapainya cakupan penemuan pneumoni di Kab/Kota.

(10) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Napza RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp534.348.700,00 dan realisasi sebesar Rp369.081.616,00 atau setara dengan 69,07%. Output kegiatan adalah Keterampilan rehabilitan dalam terapi fungsi : Kegiatan religius class : 1 Keg, Pelatihan tata Boga : 1 Keg, Kegiatan After Care Napza : 1 keg, Pelatihan Sablon : 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan rehabilitasi mental dan Napza di RS Jiwa.

(11) Kegiatan Penanganan Pasien Pasung RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp383.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.306.227,00 atau setara dengan 59,87%. Output kegiatan adalah Pasien pasung : Penjemputan ,Pemulangan ,Pendampingan sebanyak 136 pasien. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Penanganan Pasien Pasung RS Jiwa.

(12) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp773.028.260,00 dan realisasi sebesar Rp761.041.250,00 atau setara dengan 98,45%. Output kegiatan adalah Tersedianya alat kebersihan pasien rawat inap ; Tersedianya bahan kebersihan pasien rawat inap : Tersedianya souvenir pasien : 1 Keg, Linen Pasien Rawat Inap : 1 Keg, Pakaian Pasien Rawat Inap : 1 Keg, Lemari pakaian pasien : 1 Keg, Alat rumah tangga untuk pelayanan pasien : 1 Keg, Tersedianya lemari pakaian pasien : 1 Keg. Outcome kegiatan

IV - 56


adalah meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standar.

(13) Kegiatan pemeliharaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp704.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp610.215.895,00 atau setara dengan 86,67%. Output kegiatan adalah Pemeliharaan, perbaikan dan pergantian sparepart alat laboratorium, pemeliharaan perbaikan dan penggantian sparepart alat kesehatan dan alat kedokteran, kalibrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, cetak kartu pemeliharaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standar.

(14) Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp1.350.833.600 atau setara dengan 54,03%. Output kegiatan adalah Terlayaninya pasien miskin rawat jalan/IGD, gelandangan serta pasien pasung Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Prosentase pasien gangguan jiwa dari masyarakat tidak mampu yang dapat dilayani

(15) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.086.311.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.841.803.738,00 atau setara dengan 88,28%. Output kegiatan adalah Alat Kesehatan dan alat Kedokteran : 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standar.

(16) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.197.260.001,00 dan realisasi sebesar Rp1.602.534.775,00 atau setara dengan 72,93%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemantapan mutu eksternal laboratorium ; 1 Kegiatan ; Terlaksananya pengukuran paparan radiasi : 7 orang ; Tersedianya baju kerja laboratorium, farmasi, Radiologi dan gizi : 48 buah ; Tersedianya baju petugas masak dapur : 20 buah ; Tersedianya sepatu kerja laboratorium,farmasi,dapur : 32 pasang ;

IV - 57


Tersedianya sistem informasi laboratorium : 1 Kegiatan ; Tersedianya peralatan dapur : 1 Kegiatan ; Tersedianya alat farmasi : 1 Paket ; 9). Tersedianya alat laboratorium dan radiologi : 1 Paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standar.

(17) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp686.740.000,00 dan realisasi sebesar Rp641.822.000,00 atau setara dengan 93,46%. Output kegiatan adalah Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan P2 DM, Pencegahan Penyakit Jantung dan Pembuluh darah 10 Kab/Kota, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Upaya Berhenti Merokok 18 Kab/Kota, Pembinaan Program Indera 11 Kab/Kota, Pembinaan Program P2PTM 23 Kab/Kota, Konsultasi Teknis P2PTM ke Pusat, Pendamping Teknis Kegiatan P2PTM, Implementasi Skrining Kawasan Tanpa Rokok dan Konseling UBM di Sekolah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

(18) Kegiatan Promotif dan Preventif Bagi Masyarakat Tentang Kesehatan Jiwa, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp460.366.150,00 atau setara dengan 92,07%. Output kegiatan adalah Pembinaan Teknis Penanganan Kasus Pasung dan Gangguan Jiwa 27 Kab/Kota, Pembinaan Teknis Penanganan Kasus NAPZA 27 Kab/Kota, Konsultasi Teknis Program Keswa ke Pusat, Pembinaan Program Kesehatan Jiwa 27 Kab/Kota, Konsultasi Teknis Program Keswa ke Pusat, Pendamping Teknis Program Kesehatan Jiwa , Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Jiwa dengan Kab/Kota, Workshop Deteksi Dini Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan NAPZA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

(19) Kegiatan Pencegahan Penyakit-Penyakit Yang Dapat Di Cegah Dengan Iminisasi (PD3I), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp787.265.000,00 dan realisasi sebesar Rp700.339.300,00 atau setara dengan 88,96%. Output kegiatan adalah Fasilitasi Pemantauan dan Pelaksanaan ORI ke 31 Kab/Kt sebanyak 30 kali , Pertemuan Audit Kasus KIPI 4 kl,

IV - 58


Honor Tenaga Pendamping Tenaga Tenis Kegiatan 13 Bulan, Fasilitasi Program Imunisasi dalam rangka Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk mencapai UCI ke 8 Kab/Kota, Pertemuan Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengelola Program Imunisasi dalam rangka Persiapan dan Evaluasi ORI se Jawa Barat 2 kl, Investigasi/Pemantauan Kasus KIPI, Bimtek Pemantauan Cold Chain ke 6 Kabupaten, Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan BIAS ke 11 Kab/Kota, Honor Tenaga Ahli KOMDA KIPI 4 triwulan, Pertemuan Persiapan Pelaksanaan BIAS th. 2018 dengan TP UKS Kab/Kota, Pertemuan Pengelola Rantai Dingin Vaksin. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya Kab/Kota yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI) 90%

(20) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp212.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.436.000,00 atau setara dengan 88,23%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemantauan penyakit dan masalah kesehatan, Terlaksananya pertemuan evaluasi program haji tingkat provinsi, Terlaksananya perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi, Terlaksananya pertemuan persiapan embarkasi Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Bencana Bidang Kesehatan, Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi dalam rangka pertemuan evaluasi program bencana bidang kesehatan, Dibayarnya honorarium tenaga pendamping teknis hingga Bulan Desember. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sistem kewaspadaan untuk mencegah KLB di lokasi bencana.

(21) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp753.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp456.226.250,00 atau setara dengan 60,55%. Output kegiatan adalah Kab/ Kota mengikuti pertemuan riview penanggulangan KLB tingkat provinsi, Kab/ Kota mengikuti pertemuan evaluasi surveilans PD3I/AFP, Kab/ Kota mengikuti penguatan kapasitas TGC, Rumort Alert dilakukan verifikasi 4 Kab/Kota, Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi KLB di 7 Kab/Kota Dilakukan Bimbingan Teknis Surveilans dan SKD KLB di 6 Kab/ Kota, Telah Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Program ke Pusat sebanyak 2 Kali, Telah Terbayar Tenaga Pendamping Teknis Kegiatan Surveilans sampai

IV - 59


Bulan Desember, Telah terlaksana belanja cetak pos ORI Difteri dan media KIE Difteri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Persentase sinyal SKDR yang direspon sesuai Target

(22) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp714.618.394,00 dan realisasi sebesar Rp328.179.738,00 atau setara dengan 45,92%. Output kegiatan adalah Terlaksananya penyegaran manajemen perawat mengikuti penyegaran manajemen asuhan keperawatan; Pelatihan, seminar, workshop dan saresahan keperawatan, penyegaran PANSSEC, penyegaran manajemen perawat mengikuti penyegaran manajemen asuhan keperawatan, Penyegaran terapi aktivitas kelompok, perawat mengikuti penyegaran manajemen cairan dan oksigen, penyegaran Askep Geriatrik, penyegaran Hipno terapi, Penyegaran Woman Mental Health. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standar.

(23) Kegiatan Pengembangan / Peningkatan pelayanan Kesehatan Jiwa, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.329.161.200,00 dan realisasi sebesar Rp898.367.633,00 atau setara dengan 67,59%. Output kegiatan adalah Peringatan hari-hari besar kesehatan, Outbond Keswara : 1 keg, Outbond Keswa : 1 keg, Pembuatan Film Edukasi Kesehatan Jiwa : 1 keg, Kampanye melawan stigma ODGJ dan pencegahan bullying terhadap anak sekolah : 1 Kegiatan, Peringatan Hari AIDS sedunia : 1 Keg, Belanja Cetakan pelayanan Kesehatan Jiwa : 1 Keg, Seminar Kit : 1 Keg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

(24) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp775.056.185,00 dan realisasi sebesar Rp698.205.681,00 atau setara dengan 90,08%. Output kegiatan adalah SpJ Jasa Layanan Kesehatan s.d Oktober 2018, Spj Rapat Pertemuan s.d Desember 2018, Perjalanan Dinas s.d Desember 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan kesehatan paru sesuai standar.

(25) Penguatan sinergitas Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa masyarakat di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

IV - 60


Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp200,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp196,190,000,00 atau setara dengan 98,09%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penguatan sinergitas Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa masyarakat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan kesehatan jiwa kesehatan sesuai standar.

(26) Terselenggaranya Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp523,800,000,00 dan realisasi sebesar Rp430,369,000,00 atau setara dengan 82,16%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai standar.Tertanggulanginya dan menurunnya HIV/AIDS di Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

(27) Penguatan sinergitas Tim koordinasi pengendalian penyakit menular dan Komisi Zoonosis Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp951,500,000,00 dan realisasi sebesar Rp688,521,000,00 atau setara dengan 72,36%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya Penguatan sinergitas Tim koordinasi pengendalian penyakit menular dan Komisi Zoonosis Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terkendalikannya penyakit menular dan Komisi Zoonosis Provinsi Jawa Barat meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai standar

e.

Program Sumber Daya Kesehatan

(1) Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD AL Ihsan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp39.169.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.903.374.830,00 atau setara dengan 73,79%. Output kegiatan adalah Masih dalam proses kajian user. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana prasarana kesehatan sesuai standar

(2) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran, dan Perparkiran Lanjutan RSUD AL Ihsan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

IV - 61


Barat dengan anggaran sebesar Rp42.917.399.292,00 dan realisasi sebesar Rp41.241.025.511,00 atau setara dengan 96,09%. Output kegiatan adalah MK. Sudah masuk proses lelang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(3) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DBHCHT), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp23.012.408.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.321.390.406,00 atau setara dengan 92,65%. Output kegiatan adalah Jumlah gas yang dibeli (6 tabung), Jumlah reagen yang dibeli ( 39 sub keg), Jumlah paket uji profisiensi yang dikirm (5 sub keg), Jumlah tenaga dokter radiologi (12 sub keg), Jumlah tenaga IT (12 sub keg), Jumlah tenaga pengemudi (12 sub keg), Jumlah tenaga analis kesehatan (12 sub keg), Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah (25 sub keg), Jumlah laporan perjalanan dinas luar provinsi (10 sub keg), Jumlah mesin absen yang dibeli (1 keg), Jumlah alat-alat laboratorium yang dibeli (44 unit). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3.056.645.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.346.674.550,00 atau setara dengan 76,77%. Output kegiatan adalah Terlatihnya Peserta Pelatihan Fungsional Promkes Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Terlatihnya Peserta Pelatihan Perkesmas Bagi Petugas Puskesmas, Terlatihnya Peserta Pelatihan Penggerak Penggunaan Obat Rasional, Terlatihnya Peserta Pelatihan Akupresur Untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Terlatihnya Peserta Pelatihan Mandiri Dengan Ramuan dan Pemanfaatan Toga Untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Terlatihnya Peserta Pelatihan Hipnotrapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak, Terlatihnya Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas, Terlatihnya Peserta Pelatihan TOT Tim Pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (Puskesmas) di Provinsi, Terlatihnya Peserta Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Terintegrasi, Terlatihnya Peserta Pelatihan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Terlatihnya Peserta Pelatihan Pelayanan Geriatri di Puskesmas, Terlatihnya Peserta Pelatihan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, Terlatihnya Peserta Pelatihan Pementau Pertumbuhan Balita, Terlatihnya Peserta Pelatihan Pemberian Tablet Tambahan Darah Pada

IV - 62


Remaja Putri, Terlatihnya Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes, Terlatihnya Peserta Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Provinsi, Terlaksananya Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan, Terlaksananya Perjadin Konsultasi Pelatihan Ke pusat, Terlaksananya Pertemuan Desiminasi Informasi Pelatihan Kesehatan Dengan Fasyankes Swasta Kab/ Kota, Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi Pelatihan Dengan Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(5) Kegiatan Penataan Lingkungan RS Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp359.625.000,00 dan realisasi sebesar Rp282.720.000,00 atau setara dengan 78,62%. Output kegiatan adalah Belanja Bibit Pohon Tanaman, Belanja Pupuk,Pekerjaan Senderan Penahan Longsor,Pemeliharaan Pekerjaan Aspal,Jasa Konsultan Perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan RS Paru. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(6) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.089.518.327,00 dan realisasi sebesar Rp2.080.594.826,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah Belanja Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/ Karangan Bunga/Souvenir 1 paket, Pengadaan Perlengkapan Pasien Habis Pakai 1 Paket, Belanja Pakaian Kerja Perawat 1 Paket, Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 1 Paket, Belanja Pengadaan alat-alat kesehatan 1 Paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(7) Kegiatan Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp273.314.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.010.000,00 atau setara dengan 61,84%. Output kegiatan adalah Honor Pengadaan Barang/jasa 1 Paket, Jasa Konsultan Informasi pelayanan Kesehatan 1 Paket, Jasa konsultan Informasi( saluran televisi) 1 Paket, Jasa design Profil Rumah sakit 1 paket, Pengadan papan Informasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi kesehatan di RS Paru

(8) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

IV - 63


Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3.917.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.592.525.000,00 atau setara dengan 91,70%. Output kegiatan adalah Belanja Jasa Profesi 12 Bulan, Honorarium Tenaga Surveyor IKM 1 paket, Biaya Fotocopy 1 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(9) Kegiatan Akreditasi RS Versi SNARS edisi I RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp798.893.570,00 dan realisasi sebesar Rp691.742.302,00 atau setara dengan 86,59%. Output kegiatan adalah Terlaksananya survei akreditasi : 1 Kegiatan ; Terlaksananya survey kepuasan pelanggan ; 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(10) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.035.242.500,00 dan realisasi sebesar Rp881.586.293,00 atau setara dengan 85,16%. Output kegiatan adalah 50 Orang, 50 Orang, 25 Orang, 400 Orang, 60 Orang, 40 Orang, 40 Orang, 375 Orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(11) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.033.695.639,00 dan realisasi sebesar Rp1.545.023.525,00 atau setara dengan 75,97%. Output kegiatan adalah Uji Sampling lab : Januari s.d November 2018, Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Domestik : 4 Kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(12) Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Jampangkulon, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp32.725.967.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.420.651.084,00 atau setara dengan 28,79%. Output kegiatan adalah Terbangun gedung Pelayanan 28 %. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(13) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan RSUD Jampangkulon (Pengadaan Obat dan Bahan

IV - 64


Habis Pakai), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp8.110.152.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.469.629.942,00 atau setara dengan 92,10%. Output kegiatan adalah Tersedianya Obat dan Bahan Habis pakai rumah sakit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(14) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan) RSUD Jampangkulon, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp26.555.960.498,00 dan realisasi sebesar Rp26.398.542.301,00 atau setara dengan 99,41%. Output kegiatan adalah Tersedianya sebagian Alat Kesehatan dan Penunjang medis. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(15) Kegiatan Pasien JAMKESDA RSUD Jampangkulon, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Pelayanan Pasien GAKIN 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

(16) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pembiayan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp927.628.000,00 dan realisasi sebesar Rp917.708.533,00 atau setara dengan 98,93%. Output kegiatan adalah 1 dokumen rapat koordinasi dan evaluasi pembiayaan, 1 dokumen sosialisasi sinkronisasi kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan, 1 dokumen sinkronisasi kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan, 1 dokumen peningkatan kapasitas pelaksanaan pembiayaan kesehatan, 1 dokumen perjalanan dinas monev kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

(17) Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (FORNAS) di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp5.605.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.485.672.634,00 atau setara dengan 97,87%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Obat selama 12 Bulan, Terpenuhinya kebutuhan BMHP selama 12 Bulan,

IV - 65


Terpenuhinya kebutuhan obat dental selama 12 Bulan, Terpenuhinya kebutuhan reagen laboratorium selama 12 Bulan, Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeriksaan radiologi selama 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(18) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran dan Linen di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp31.204.747.357,00 dan realisasi sebesar Rp30.099.870.954,00 atau setara dengan 96,46%. Output kegiatan adalah Tersedianya linen sebanyak 1 Paket. Tersedianya Alat Kedokteran Umum sebanyak 1 Kegiatan (82,35%), Tersedinya alat kedokteran bedah sebanyak 1 Kegiatan (100%), Tersedianya alat kedokteran dalam sebanyak 1 Kegiatan (100%), Tersedianya alat kedokteran THT sebanyak 1 Kegiatan (100%), Tersedianya alat kedokteran Anak sebanyak 1 Kegiatan(100%), Tersedianya alat kedokteran Kebidanan dan kandungan sebanyak 1 Kegiatan (100%). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(19) Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.244.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.079.425.500,00 atau setara dengan 86,74%. Output kegiatan adalah terpilihnya tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi sebanyak 24 orang yang terdiri dari 8 jenis tenaga kesehatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(20) Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non Pns Provinsi Jawa Barat tahun 2018, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp44.929.886.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.921.569.980,00 atau setara dengan 97,76%. Output kegiatan adalah Terbayarkannya honorarium, jasa pelayanan dan insentif keterpencilan tenaga non pns provinsi Jawa Barat sd bulan September 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(21) Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.508.692.000,00 dan realisasi sebesar Rp570.596.092,00 atau setara dengan 37,82%. Output kegiatan adalah Pertemuan Pengelolaan

IV - 66


Jabatan Fungsional, Pertemuan Pengelolaan Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(22) Kegiatan Ketersediaan Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.013.386.450,00 dan realisasi sebesar Rp957.977.500,00 atau setara dengan 94,53%. Output kegiatan adalah Terlaksananya 7 kegiatan dan tersusunnya dokumen laporan kegiatan tersebut diantaranya : RKO Kab/Kota, RKO RSUD, RKO RS Swasta Gel I, RKO RS Swasta Gel II, RKO RS Swasta Gel III, Honor pengelola adm kefarmasian dan alkes dan monev ketersediaan obat dan vaksin. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(23) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp773.131.500,00 dan realisasi sebesar Rp732.097.700,00 atau setara dengan 94,69%. Output kegiatan adalah Terlaksananya 7 kegiatan dan tersusunnya dokumen laporan kegiatan tersebut diantaranya : evaluasi pelaksanaan gema cermat di provinsi jawa barat, peningkatan kapasitas SDM IFRS, monev standar pelayanan kefarmasian, sampling mamin terhadap bahan berbahaya, sosialisasi SIPNAP, pemeriksaan sarana kefarmasian dan alkes, pengembangan software e-logistik obat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(24) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Paru (DAK Regular), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3.809.890.216,00 dan realisasi sebesar Rp2.876.954.466,00 atau setara dengan 75,51%. Output kegiatan adalah Pengadan Vital Sign Simulator, Pengadan Over bed Table, Pengadan ICU Bed, Pegadaan Matrras Decubitus, Pengadaan Vein Vewer, Pengadaan Mesin Central suction, Pengadaan Emergency Kit, Pengadaan Infus Pump, Pengadaan Syrige Pump, Pengadan Push Oxymetri, Pengadaan Stestoscope, Pengadaan Mesin ECG, Pengadaan Tensi meter digital, Pengadaan Ultra Sound, Pengadaan Bed Side Monitor, Pengadaan Microskope. Outcome kegiatan adalah

IV - 67


meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar(25) Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS

Jiwa Provinsi Jawa Barat ( DAK Reguler ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.060.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.002.274.414,00 atau setara dengan 94,55%. Output kegiatan adalah Meja Periksa; 2). Tempat Tidur; 3). Bedside Monitor; 4). Automatic External Defibrilator; 5). Tensi Meter. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.

(26) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSU Jampangkulon (DAK Reguler), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp5.034.219.568,00 dan realisasi sebesar Rp4.681.917.825,00 atau setara dengan 93%. Output kegiatan adalah Tersedianya alat kesehatan /kedokteran. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(27) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD AL Ihsan (DAK Penugasan), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp17.372.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.762.821.827,00 atau setara dengan 67,71%. Output kegiatan adalah Masih dalam proses pengadaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(28) Kegiatan Pembangunan Gedung Ok Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp100.521.319.018,00 dan realisasi sebesar Rp485.620.671,00 atau setara dengan 0,48%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasional Pengelolaan Pembangunan Gedung OK Tahap 2 sebanyak 12 Bulan, Tersedianya Review DED sebanyak 1 Paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

(29) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp8.201.100.160,00 dan realisasi sebesar Rp7.487.448.946,00 atau setara dengan 91,30%. Output kegiatan adalah Belanja Jasa Profesi dari Januari hingga Desember 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(30) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan

IV - 68


Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp455.536.000,00 dan realisasi sebesar Rp402.469.050,00 atau setara dengan 88,35%. Output kegiatan adalah Belanja pemeliharaan jasa konstruksi (groundtank), pengadaan alat-alat laboratorium mikroskop, alat sanitasi dan flow meter air bersih 2 unit dan flow meter air limbah 4 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.

(31) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp672.157.361,00 dan realisasi sebesar Rp616.235.171,00 atau setara dengan 91,68%. Output kegiatan adalah Honor Tim Pengadaan, ATK, Pengadaan Bahan Penunjang Medis Habis Pakai, Pengadaan Bahan Mantoux Test, Pengadaan Obat-Obatan, Pengadaan Bahan Kimia, Penggandaan, Mamin Pasien, Perjadin. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(32) Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan) RSU Jampangkulon, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp26,555,960,498,00 dan realisasi sebesar Rp26,398,542,301,00 atau setara dengan 99,40%. Output kegiatan adalah tersedianya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan) RSU Jampangkulon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar

(33) Kegiatan Pengembangan Pelayanan RS Paru (DAK Reguler), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3,809,890,216,00 dan realisasi sebesar Rp2,876,954,466,00 atau setara dengan 75,51%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Pelayanan RS Paru (DAK Reguler). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar.

IV - 69


f. Program Manajemen Kesehatan(1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama program

kesehatan dengan provinsi lain, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp130.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp82.153.479,00 atau setara dengan 63,19%. Output kegiatan adalah Teknis dan Kerjasama dengan anggota MPU provinsi lainnya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(2) Kegiatan Penyusunan Regulasi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp316.337.000,00 dan realisasi sebesar Rp205.684.724,00 atau setara dengan 94,17%. Output kegiatan adalah ATK, Narasumber, Fotocopy, Makan dan Minum, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan pembangunan bidang kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp191.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp116.250.115,00 atau setara dengan 60,71%. Output kegiatan adalah Laporan monitoring dan pelaksanaan bantuan keuangan di kabupaten kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar

(4) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp770.785.000,00 dan realisasi sebesar Rp594.696.937,00 atau setara dengan 77,15%. Output kegiatan adalah Dokumen usulan awal kegiatan Bankeu Kabupaten/Kota tahun 2018, Dokumen Review Renstra Dinkes 2013-2018, Dokumen Renja Dinkes Tahun 2018, Dokumen RKA Dinas Kesehatan Tahun 2018, Dokumen DPA Dinas Kesehatan Tahun 2018, Dokumen DPPA Dinas Kesehatan Tahun 2017, Dokumen Hasil verifikasi lapangan usulan Bankeu dan Hibah tahun 2018 dan BTL Perubahan 2017, Dokumen hasil konsultasi dan koordinasi perencanaan bidang kesehatan ke pusat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar

(5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp156.178.000,00 dan realisasi sebesar Rp146.180.040,00 atau setara dengan

IV - 70


93,60%. Output kegiatan adalah tersedianya transportasi tim akreditasi untuk dipertahankannya status ISO BLK, tersedianya Film Profile BLK, tersedianya belanja permohonan akreditasi, tersedianya belanja iuran tahunan akreditasi, tersedianya belanja jasa uji laboratoroium profisiensi, tersedianya belanja jasa uji laboratoprium HIV, tersedianya belanja narasumber, tersedianya transport narasumber dalam daerah, tersedianya cetakan bahan promosi, tersedianya belanja penjilidan, tersedianya belanja fotocopy, tersedianya kamar hotel untuk tim akreditasi, tersedianya belanja bina konsumen, tersedianya makmin rapat, tersedianya makmin tamu, tersedianya perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar

(6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp364.943.000,00 dan realisasi sebesar Rp291.140.342,00 atau setara dengan 79,78%. Output kegiatan adalah Akreditasi Institusi, Akreditasi Pelatihan, Riview Kurikulum dan Modul, Pembuatan film dokumenter bahan ajar, Evaluasi Pasca Pelatihan, Analisa Kebutuhan Diklat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(7) Kegiatan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat di Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.175.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.074.880.300,00 atau setara dengan 91,46%. Output kegiatan adalah Biaya Pelayanan kesehatan 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

(8) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) Rumah Sakit Par, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp571.883.000,00 dan realisasi sebesar Rp564.334.000 atau setara dengan 98,68%. Output kegiatan adalah Jasa iuran pengembangan SIMRS, nakan dan minum rapat, jasa konsultan SIMKEP, Pengadaan Komputer, Pengadan Printer, Belanja Jasa Konsultansi Perancangan (Design). Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(9) Kegiatan Akreditsi Versi 2012, ISO dan Implemetasi PPK-BLUD RS Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas

IV - 71


Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp382.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.220.411,00 atau setara dengan 48,98%. Output kegiatan adalah Honoraraium pengadan barang dan jasa. Belanja ATK, Biaya survei Remedial Akreditasi, Biaya Survei verifikasi, Fotocopy dokumen, penjilidan dokumen, sewa kamar hotel remedial survei, sewa ruang rapat kegiatan verifikasi akreditasi, sewa ruang rapat remedial akreditasi, sewa kamar hotel survei akreditasi, makan minum remdeial survei akrediasi 120 dus, snack remdial survei akreditasi 240 dus, makan dan minum survei verifikais akreditasi 80 Dus, snack survei verifikai akreditasi 160 dus, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar provinsi, biaya pelatihan atau kursus akreditasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(10) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp153.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.554.087,00 atau setara dengan 90,93%. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadan, Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga Perawat Supervisi, makan dan minum rapat, Baju kerja dan tas tim code blue , perjalanan dinas dalam Kabupaten/Kota, Perjalanan dinas dalam daerah rujukan, Perjalanan Dias luar provinsi rujukan, pengadaan alat-alat kedokteran code blue. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar.

(11) Kegiatan Peningkatan Dan Penguatan Jejaring Eksternal Dalam Penanggulangan Kasus TB Paru di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp175.242.500,00 atau setara dengan 88,51%. Output kegiatan adalah Uang Saku, Belanja Kit Pelatihan, Belanja Dokumetasi dan Publikasi, Belanja Jasa Profesi, Belanja Penggandaan, Belanja Penjilidan, Belanja Sewa Gedung, Belanja makan dan Minum diklat, Belanja Perjalanan dinas dalam daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(12) Kegiatan Penyelenggaraan Komite - Komite di Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp28.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.616.600,00 atau setara dengan 36,74%. Output kegiatan adalah Belanja Alat Tulis Kantor,

IV - 72


Belanja Dokumen dan Publikasi, Belanja Jasa Profesi, Belanja Penjilidan, Belanja Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

(13) Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Paru (PKRS), yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp27.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.400.000,00 atau setara dengan 93,38%. Output kegiatan adalah Belanja Cetak PKRS, Snack Penyuluhan Kesehatan 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi kesehatan sesuai standar

(14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp635.207.000,00 dan realisasi sebesar Rp561.895.200,00 atau setara dengan 88,46%. Output kegiatan adalah 1 dokumen pengelolaan data dan informasi kesehatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan sesuai standar

(15) Kegiatan Peningkatan Pengelola Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp218.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.848.000,00 atau setara dengan 93,17%. Output kegiatan adalah 1 dokumen data prioritas bidang kesehatan provinsi jawa barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan sesuai standar

(16) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp265.441.457,00 atau setara dengan 75,84%. Output kegiatan adalah Monitoring dan Evaluasi ke UPTD (Perjalanan Dinas), Dokumen Laporan Keuangan (Foto Copy, ATK, Penjilidan), Makan Minum Rapat, Pertemuan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar

(17) Manajemen Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp259.834.500,00 atau setara dengan 64,96%. Output kegiatan adalah Belanja makan dan minum rapat, Biaya perjalanan dinas dalam daerah,

IV - 73


Biaya belanja jasa profesi, sewa tempat ruang rapat pertemuan, ATK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar

(18) Kegiatan Peningkatan Kualitas Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu sebagai Rujukan Kesehatan Paru di Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.187.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.187.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah peningkatan kualitas satuan pelayanan kesehatan paru terpadu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen kesehatan sesuai standar.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

a.

Permasalahan

(1) Belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat layanan dasar maupun di tingkat layanan rujukan baik infrastruktur maupun tenaga kesehatan;

(2) Belum optimalnya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat

(3) Jawa Barat masih menghadapi tiga beban ganda kesehatan (Triple Health Burden) yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan munculnya penyakit baru.

(4) Belum optimalnya aktivitas penelitian dan pengembangan kesehatan (Litbangkes)

(5) Belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang berkualitas

b.

Solusi

(1) Peningkatan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat layanan dasar dan rujukan;

(2) Peningkatan kuantitas, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan;

(3) Peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat

(4) Penguatan Litbangkes sebagai salah satu sumber rujukan pemecahan masalah kesehatan

(5) Pemanfaatan pembiayaan kesehatan berbasis analisis kebutuhan

IV - 74


3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk bidang pekerjaaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut: 1. Cakupan Pelayanan Air Minum adalah 76,85% dari target 74-76%; 2. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik dengan adalah 70,74% dari target 68-69 %. 3. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan adalah 67,87 % dari target 67,30 %. 4. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi adalah 74,01 % dari target 74-76 %. 5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) adalah 98,38 % dari target 97,5-98 %.Alokasi anggaran program-program yang terkait pada Urusan Wajib-Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.943.788.509.024,00 dengan realisasi sebesar Rp1.802.496.953.419,00 atau sekitar 92,73 persen.Indikator kinerja daerah dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1)


a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan JembatanCapaian indikator kinerja program yakni tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik dan sedang) adalah 98,38% dari target 97,5-98 %.Alokasi anggaran Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan adalah sebesar Rp754.101.867.910,00 dengan realisasi sebesar Rp736.885.355.317,00 setara dengan 97,72%.(1) Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Propinsi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.347.338.300,00 dan realisasi sebesar Rp3.339.424.220,00 atau setara dengan 99,76 %. Output kegiatan adalah Tersedianya data perencanaan data jalan sepanjang 35 km dan jembatan sepanjang 100m. Outcome kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan

(2) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.077.775.100,00 dan realisasi sebesar Rp90.059.378.170,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah

IV - 75


Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 16,60km, pembangunan jalan sepanjang 11,45km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(3) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.584.061.660,00 dan realisasi sebesar Rp281.044.086.401,00 atau setara dengan 96,06%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 4,77km, pembangunan jalan sepanjang 5,80km, penggantian jembatan sepanjang 76,30m, pembangunan jembatan 125,40m. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana dan terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik.

(4) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.401.306.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.353.147.761,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 20,80 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(5) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.750.259.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.218.412.261,00 atau setara dengan 98,32%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 2,37 km, penggantian jembatan sepanjang 58,70 m. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(6) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.617.158.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.596.933.965,00 atau setara

IV - 76


dengan 99,81%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 2,00 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana

(7) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp207.264.412.800,00 dan realisasi sebesar Rp204.010.436.752,00 atau setara dengan 98,43%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 17,44 km, penggantian jbt sepanjang 68,00 m, pembebasan tanah 1 pkt. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(8) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.972.557.050,00 dan realisasi sebesar Rp12.916.392.878,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengawasan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan. Outcome kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan.

(9) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan & Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Prov. yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp183.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.170.000,00 atau setara dengan 92,44%. Output kegiatan adalah Terlaksananya monitoring pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan. Outcome kegiatan adalah tercapainya kemantapan Jalan dan Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan yang diharapkan.

(10) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I-DAK yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.683.162.009,00 atau setara dengan 89,83%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 3,50 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.

(11) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di

IV - 77


UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV – DAK yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.304.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.121.739.493,00 atau setara dengan 98,04%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 3,00 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.

(12) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI - DAK yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.373.071.407,00 atau setara dengan 89,27%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 2,15 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai struktur jalan sesuai dengan umur rencana.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanJalan dikategorikan mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang. Jalan dengan kategori tidak mantap yaitu jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.Capaian indicator kinerja program adalah tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik dan sedang) dengan capaian 98,38% dari target 97,5-98%.Alokasi anggaran program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebesar Rp442.761.363.835,00 dengan realisasi sebesar Rp440.710.878.344,00 setara dengan 99,54%.(1) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.127.769.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.098.427.686,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitas sepanjang 8,50 km dan rehabilitasi jembatan 4 buah. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan

IV - 78


alokasi anggaran sebesar Rp27.190.887.500,00 dan realisasi sebesar Rp27.173.623.000,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 395,587km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 2095,7m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.

(3) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.475.723.315,00 dan realisasi sebesar Rp41.439.941.845,00 atau setara dengan 99,91%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitas sepanjang 16,63 km dan rehabilitasi jembatan 46,32 m. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(4) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.331.634.500,00 dan realisasi sebesar Rp19.791.179.200,00 atau setara dengan 97,34%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 347,471km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 1535,90m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.

(5) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.674.738.000,00 dan realisasi sebesar Rp51.590.009.876,00 atau setara dengan 99,84%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitas sepanjang 27,06 km. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(6) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.125.367.500,00 dan realisasi sebesar Rp38.110.147.908,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 567,03 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang

IV - 79


3172,10m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.

(7) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.990.882.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.408.103.583,00 atau setara dengan 98,42%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitas sepanjang 19,81 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 65,80m. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana.

(8) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.128.749.400,00 dan realisasi sebesar Rp21.116.279.875,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 401,83 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 1386,10m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.

(9) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.007.939.000,00 dan realisasi sebesar Rp41.999.113.489,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitas sepanjang 24,00 km dan rehabilitasi jembatan 3 buah. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana

(10) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.309.066.250,00 dan realisasi sebesar Rp16.937.762.636,00 atau setara dengan 97,85%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 286,428 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 1837,95 m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.

(11) Kegiatan Rehabilitas Jalan dan Jembatan Provinsi di

IV - 80


UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.776.849.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.740.364.321,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitas sepanjang 45,20 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 45,00m. Outcome kegiatan adalah kembalinya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana

(12) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.623.758.370,00 dan realisasi sebesar Rp21.606.759.875,00 atau setara dengan 99,92%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan sepanjang 362,235 km dan pemeliharaan sepanjang 2938,670m. Outcome kegiatan adalah terpertahankannya nilai struktur jalan dan jembatan sesuai umur rencana.

(13) Kegiatan Perbaikan Badan Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.998.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.699.165.050,00 atau setara dengan 90,03%. Output kegiatan adalah Terlaksananya perbaikan badan jalan. Outcome kegiatan adalah kembalinya kondisi badan jalan yang rusak akibat bencana dan teralirkannya air hujan dengan sistem drainase yang baik agar tidak merusak jalan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KebinamargaanIndikator Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan dengan target sebesar 80-81 persen.Alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah sebesar Rp7.486.639.200,00 dengan realisasi sebesar Rp7.989.511.020,00 setara dengan 99,95%.(1) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat yang

dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.613.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.611.696.740,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya alat-alat berat 6

IV - 81


jenis. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktifitas dan kualitas penanganan jalan

(2) Kegiatan Sistem Informasi dan Database Leger Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.436.419.600,00 dan realisasi sebesar Rp1.388.907.140,00 atau setara dengan 96,69 %. Output kegiatan adalah Terwujudnya sistem informasi dan tersedianya data inventori. Outcome kegiatan adalah terkendalinya kondisi jalan.

(3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan Data Base Leger Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp244.119.600,00 dan realisasi sebesar Rp243.896.955,00 atau setara dengan 99,91%. Output kegiatan adalah Tersedianya data jalan dan jembatan dalam format sistem informasi leger jalan . Outcome kegiatan adalah terkendalinya kondisi jalan secara digital.

(4) Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp992.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp946.497.185,00 atau setara dengan 95,38%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pembinaan pemanfaatan jalan. Outcome kegiatan adalah pemanfaatan lahan pada Rumija (ruang milik jalan) tidak mengganggu fungsi jalan.

(5) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Jalan Jembatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.403.000,00 atau setara dengan 99,40%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengujian jalan dan jembatan. Outcome kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan jalan dan jembatan sesuai yang diharapkan.

(6) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bangunan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000 dan realisasi sebesar Rp99.110.000 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengujian tanah dan bangunan. Outcome kegiatan adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

IV - 82


Capaian indikator kinerja program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sebagai berikut : 1. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan capaian 74,01 % dari target 74-76 %, 2. Pembangunan Daerah Irigasi Strategis (DI. Caringin) dengan capaian 48,072 % dari target 100 %.Alokasi anggaran Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya adalah sebesar Rp98.432.653.370,00 dengan realisasi sebesar Rp87.232.637.889,00 setara dengan 88,62 %.(1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.470.000.000,00 dan realisasi Rp5.457.895.160,00 atau setara dengan 99,77 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS.Citanduy.

(2) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi WS Citanduy yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.900.432.000,00 dan realisasi Rp2.900.432.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Jaringan Irigasi terehabilitasi secara parsial. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Citanduy, sesuai dengan target.

(3) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp15.600.000.000,00 dan realisasi Rp15.396.849.258,00 atau setara dengan 98,69 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS.Citarum.

(4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.194.466.370,00 dan realisasi Rp2.187.025.054,00 atau setara dengan 99,66 %. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan teknis DI. Parung Bangkong, Review desain DI. Caringin, perencanaan teknik DI. Cibeureum, perencanaan teknik DI. Biuk,

IV - 83


perencanaan teknik pengembangan jaringan irigasi Leuwisapi. Outcome kegiatan adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

(5) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi WS Citarum yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.454.903.487,00 dan realisasi Rp3.151.230.750,00 atau setara dengan 91,21 %. Output kegiatan adalah Jaringan Irigasi terehabilitasi secara parsial. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Citarum.

(6) Kegiatan Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sumber Daya Air yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp289.000.000,00 dan realisasi Rp288.302.700,00 atau setara dengan 99,75 %. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen survei perencanaan irigasi baru. Outcome kegiatan adalah perencanaan irigasi baru.

(7) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp8.000.000.000,00 dan realisasi Rp7.970.714.220,00 atau setara dengan 99,63 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS. Ciwulan-Cilaki.

(8) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi WS Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.260.656.439,00 dan realisasi Rp3.255.643.394,00 atau setara dengan 99,84 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi terehabilitasi secara partial. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Ciwulan- Cilaki.

(9) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.000.000.000,00 dan realisasi Rp4.985.379.453,00 atau setara dengan 99,70 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS. Ciliwung-Cisadane.

(10) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi WS Ciliwung-

IV - 84


Cisadane yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.775.296.368,00 dan realisasi Rp1.775.086.733,00 atau setara dengan 99,98 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi terehabilitasi secara partial. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Ciliwung-Cisadane.

(11) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp13.049.088.909,00 dan realisasi Rp13.039.927.194,00 atau setara dengan 99,92 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi teroperasikan dengan baik dan dipelihara secara berkelanjutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS. Cimanuk-Cisanggarung

(12) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi WS Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.216.448.090,00 dan realisasi Rp3.213.705.110,00 atau setara dengan 99,91 %. Output kegiatan adalah Jaringan irigasi terehabilitasi secara partial. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Cimanuk-Cisanggarung.

(13) Kegiatan Pembinaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp342.677.325,00 atau setara dengan 97,90 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya pembinaan OP jaringan irigasi. Outcome kegiatan adalah terlaksananya OP jaringan irigasi.

(14) Kegiatan Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp299.409.451,00 atau setara dengan 99,80 %. Output kegiatan adalah Dokumen data angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi kewenangan provinsi. Outcome kegiatan adalah tersedianya angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi kewenangan provinsi.

(15) Kegiatan Pemberdayaan Komisi Irigasi Prov dan Kab/Kota yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp139.480.000,00 dan realisasi Rp138.544.036,00

IV - 85


atau setara dengan 99,32%. Output kegiatan adalah Dokumen lapangan koordinasi Komisi Irigasi. Outcome kegiatan adalah Peningkatan pemberdayaan Komisi Irigasi.

(16) Kegiatan Lomba Petugas OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp270.520.000,00 dan realisasi Rp265.114.770,00 atau setara dengan 98,00 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan lomba petugas OP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi petugas OP pada jaringan irigasi.

(17) Kegiatan Pemantauan Kegiatan O&P Jaringan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp297.256.419,00 atau setara dengan 99,08 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemantauan kegiatan OP pemeliharaan jaringan irigasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

(18) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp6.500.000.000,00 dan realisasi Rp6.449.369.888,00 atau setara dengan 99,22 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitasi dan parsial jaringan irigasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS. Cisadea-Cibareno.

(19) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp6.030.340.282,00 dan realisasi Rp6.015.896.084,00 atau setara dengan 99,76 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitasi dan parsial jaringan irigasi. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Cisadea-Cibareno.

(20) Kegiatan Pengendalian Pekerjaan DAK yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp316.000.000,00 dan realisasi Rp301.368.367,00 atau setara dengan 95,36 %. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring DAK Bidang Irigasi. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pekerjaan DAK.

(21) Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuang Cidawalong DI Wanir (GCB) yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 86


anggaran Rp28.466.250,00 dan realisasi Rp28.466.250,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitasi dan parsial jaringan irigasi. Outcome kegiatan adalah terwujudnya normalisasi Saluran Pembuang Cidawalong DI Wanir (GCB).

(22) Kegiatan Pembangunan Bendung DI. Caringin dan Pembebasan Lahan DAK yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp19.718.505.175,00 dan realisasi Rp9.215.870.479,00 atau setara dengan 46,73 %. Output kegiatan adalah Dukungan pembebasan lahan dan pembangunan bending. Outcome kegiatan adalah terlaksanakannya pembebasan lahan dan pembangunan bending.

(23) Kegiatan Pengelolaan Jaringan rigasi Partisipatif melalui Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp269.050.000,00 dan realisasi Rp256.473.794,00 atau setara dengan 95,32 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Kampanye Hemat Air. Outcome kegiatan adalah peningkatan Pengelolaan Jaringan rigasi Partisipatif melalui Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP).

e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnyaCapaian indikator kinerja program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya sebagai berikut : 1. Tingkat daya tampung situ-situ di 2 wilayah sungai kewenangan provinsi dengan capaian 47 % dari target 47 %, 2. Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis (Waduk Jatigede, waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, Waduk Cipanas, Waduk Sadawarna, Waduk Matenggeng dan Waduk Leuwi Keris) dengan capaian 7 waduk dari target 3 waduk.Alokasi anggaran Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya adalah sebesar Rp25.157.976.204,00,00 dengan realisasi sebesar Rp24.657.259.234,00,00 setara dengan 98,01.(1) Kegiatan Perencanaan Detail Situ, Waduk dan

Sungai di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 87


anggaran Rp1.700.374.000,00 dan realisasi Rp1.476.461.053,00 atau setara dengan 86,83 %. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan teknis untuk kajian penanganan banjir kawasan pangandaran, PPASR Legok Nangka, Kajian Muara Sungai Cisaar Kab. Sukabumi. Outcome kegiatan adalah terwujudnya perencanaan teknis untuk kajian penanganan banjir kawasan pangandaran, PPASR Legok Nangka, Kajian Muara Sungai Cisaar Kab. Sukabumi.

(2) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp997.072.120,00 atau setara dengan 99,71 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya kondisi situ. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada wilayah sungai citanduy.

(3) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum (GCB) yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.249.942.260,00 dan realisasi Rp1.246.924.190,00 atau setara dengan 99,76 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya kondisi situ. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada wilayah sungai citarum.

(4) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp737.640.360,00 atau setara dengan 98,35 %. Output kegiatan adalah Dokumen data dan laporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. Outcome kegiatan adalah peningkatan pengelolaan manajemen DAS WS.Citarum.

(5) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp890.364.735,00 atau setara dengan 98,93 %. Output kegiatan adalah Dokumen data dan laporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. Outcome kegiatan adalah peningkatan pengelolaan manajemen DAS WS.Citanduy.

(6) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-Situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.247.454.480,00 dan realisasi

IV - 88


Rp1.246.879.957,00 atau setara dengan 99,95 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya kondisi situ. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS. Ciwulan-Cilaki.

(7) Kegiatan Rehabilitasi Situ-Situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.981.108.902,00 dan realisasi Rp1.980.732.411,00 atau setara dengan 99,98 %. Output kegiatan adalah rehabilitasi situ. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di WS Ciwulan-Cilaki.

(8) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.250.000.000,00 dan realisasi Rp2.235.920.874,00 atau setara dengan 99,37 %. Output kegiatan adalah terpeliharanya kondisi situ. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan umur rencana pada WS.Ciliwung-Cisadane.

(9) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.367.725.040,00 dan realisasi Rp1.366.227.490,00 atau setara dengan 99,89 %. Output kegiatan adalah Terkelolanya sarana dan prasarana situ, dokumen data dan pelaporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki

(10) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp603.025.687,00 dan realisasi Rp600.431.426,00 atau setara dengan 99,57 %. Output kegiatan adalah Terkelolanya sarana dan prasarana situ, dokumen data dan pelaporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. Outcome kegiatan adalah peningkatan pengelolaan manajemen DAS WS. Ciliwung-Cisadane.

(11) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.250.000.000,00 dan realisasi Rp2.247.671.680,00 atau setara dengan 99,90 %. Output kegiatan adalah Operasi dan pemeliharaan situ. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan

IV - 89


umur rencana pada WS. Cimanuk-Cisanggarung.(12) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Cimanuk-

Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp905.000.000,00 dan realisasi Rp901.548.820,00 atau setara dengan 99,62 %. Output kegiatan adalah Dokumen data dan pelaporan hidrologi, dokumen pencatatan SIPPA dan NPA. Outcome kegiatan adalah peningkatan pengelolaan manajemen DAS WS. Cimanuk-Cisanggarung.

(13) Kegiatan Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp515.999.000,00 dan realisasi Rp514.460.976,00 atau setara dengan 99,70 %. Output kegiatan adalah Dokumen penyusunan prioritas pekerjaan, pemeliharaan sungai dan pengelolaan situ-situ di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki; Rancangan pergub rencana PSDA WS Cisadea-Cibareno dan WS Ciwulan-Cilaki; Draft Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2023. Outcome kegiatan adalah prioritas pekerjaan, pemeliharaan sungai dan pengelolaan situ-situ di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki; Rancangan pergub rencana PSDA WS Cisadea-Cibareno dan WS Ciwulan-Cilaki; Draft Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2023.

(14) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan SDA dan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp178.502.447,00 atau setara dengan 89,25 %. Output kegiatan adalah Pelaksanaan rapat koordinasi Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Outcome kegiatan adalah peningkatan kinerja komisi irigasi Provinsi Jawa Barat.

(15) Kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp398.520.260,00 atau setara dengan 99,63 %. Output kegiatan adalah Dokumen data debit sungai harian, curah hujan di 6 Wilayah Sungai di Jawa Barat dan pengolahan data kuantitas air dengan melaksanakan analisis data hidrologi pada 145 pos.

IV - 90


Outcome kegiatan adalah terkoodinasikannya data hidrologi pada 145 pos.

(16) Kegiatan Dewan SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp184.654.382,00 atau setara dengan 92,33 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya rapat rutin kegiatan Dewan Sumber Daya, terlaksananya Rapat Sidang Pleno dan Terlaksananya Koordinasi dengan Balai PSDA WS dan Pemerintah Pusat. Outcome kegiatan adalah Peningkatan peran Dewan SDA Povinsi Jawa Barat.

(17) Kegiatan Penertiban Saran Teknik Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp275.889.014,00 atau setara dengan 91,96 %. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi teknik dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan air permukaan dan tanah negara. Outcome kegiatan adalah Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan air permukaan dan tanah negara.

(18) Kegiatan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp435.555.000,00 dan realisasi Rp389.951.500,00 atau setara dengan 89,53 %. Output kegiatan adalah Tersusunnya data potensi pemanfaatan sumber daya air. Outcome kegiatan adalah peningkatan potensi pemanfaatan sumber daya air.

(19) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp297.537.480,00 atau setara dengan 99,17 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan penggunaan air permukaan terhadap kepemilikan izin penggunaan air permukaan. Outcome kegiatan adalah peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara.

(20) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.000.000.000,00 dan realisasi Rp1.966.315.384,00 atau setara dengan 98,31 %. Output kegiatan adalah Meningkatnya kondisi dan

IV - 91


fungsi sumber daya air pada situ/waduk/kawah/embung. Outcome kegiatan adalah peningkatan fungsi sumber daya air pada situ/waduk/kawah/embung.

(21) Kegiatan Pengaturan Sempadan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp197.425.900,00 dan realisasi Rp196.788.900,00 atau setara dengan 99,67 %. Output kegiatan adalah Tersususunnya Dokumen Sempadan, terpasangnya patok batas sempadan. Outcome kegiatan adalah Pengaturan Sempadan di Jawa Barat yang sesuai target rencana.

(22) Kegiatan Rehabilitasi Situ-Situ Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.499.767.139,00 atau setara dengan 99,98 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitasi di situ pada WS. Cisadea Cibareno. Outcome kegiatan adalah peningkatan situ-situ Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno.

(23) Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sundawapan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp220.000.000,00 dan realisasi Rp219.003.350,00 atau setara dengan 99,54%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sundawapan. Outcome kegiatan adalah peningkatan Sarana dan Prasarana Sundawapan.

(24) Kegiatan Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.375.000.000,00 dan realisasi Rp1.351.636.952,00 atau setara dengan 98,30 %. Output kegiatan adalah Dokumen pemantauan banjir, identifikasi kondisi prasarana sumber daya air, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan tanah negara pada 6 WS, pemutakhiran GIS sumber daya air pada 6 WS, dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan SDA. Outcome kegiatan adalah peningkatan majanemen DAS WS. Cisadea-Cibareno.

(25) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Kegiatan OP Sundawapan di Balai yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp298.057.000,00 atau setara dengan 99,35 %. Output kegiatan adalah Dokumen Tersusunnya dok pembinaan pengawasan dan pengendalian OP Sundawapan. Outcome kegiatan adalah peningkatan pembinaan, pengawasan dan

IV - 92


pengendalian OP Sundawapan.(26) Kegiatan Pendampingan Pembangunan 8 Waduk

Strategis di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp345.218.159,00 dan realisasi Rp294.562.311,00 atau setara dengan 85,32 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya dukungan terhadap pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terkoordinasinya dukungan terhadap pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat.

(27) Kegiatan Peringatan Hari Air Dunia yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp273.881.000,00 dan realisasi Rp273.881.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Pelaksanaan peringatan Hari Air Dunia. Outcome kegiatan adalah terlaksananya peringatan Hari Air Dunia.

(28) Kegiatan Revitalisasi Situ Panyinangan Kab Sukabumi (CLTH) yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp390.266.776,00 dan realisasi Rp389.856.023,00 atau setara dengan 99,89 %. Output kegiatan adalah Terevitalisasinya Situ. Outcome kegiatan adalah peningkatan Revitalisasi Situ Panyinangan Kab Sukabumi (CLTH).

f. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan PantaiCapaian indikator kinerja program pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai yakni Tingkat Penanganan Darurat Infrastruktur SDA dan Irigasi yang terkena Bencana Alam adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 %.Alokasi anggaran Program pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai adalah sebesar Rp7.145.670.294,00,00 dengan realisasi sebesar Rp7.071.116.412,00 - setara dengan 98,96 %.(1) Kegiatan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai

Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp998.563.000,00 dan realisasi Rp998.131.000,00 atau setara dengan 99,95 %. Output kegiatan adalah Mempertahankan fungsi sungai akibat degradasi dan agradasi. Outcome kegiatan adalah menjaga kelestarian fungsi sungai sebagai akibat degradasi dan agradasi.

(2) Kegiatan Rehabilitasi Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber

IV - 93


Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp998.739.000,00 dan realisasi Rp997.557.000,00 atau setara dengan 99,88 %. Output kegiatan adalah Mempertahankan fungsi sungai akibat degradasi dan agradasi. Outcome kegiatan adalah menjaga kelestarian fungsi sungai sebagai akibat degradasi dan agradasi.

(3) Kegiatan Rehabilitasi Sungai Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.188.923.294,00 dan realisasi Rp1.170.384.885,00 atau setara dengan 98,44 %. Output kegiatan adalah Mempertahankan fungsi sungai akibat degradasi dan agradasi. Outcome kegiatan adalah menjaga kelestarian fungsi sungai sebagai akibat degradasi dan agradasi.

(4) Kegiatan Penyediaan Konstruksi Bahan Banjiran pada 6 Wilayah Sungai yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.479.445.000,00 dan realisasi Rp24.67.534.063,00 atau setara dengan 99,51 %. Output kegiatan adalah Tertanganinya bencana banjir dan kekeringan yang menimpa infrastruktur SDA dan irigasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan antisipasi bencana banjir dan kekeringan yang menimpa infrastruktur SDA dan irigasi.

(5) Kegiatan Pemantauan Banjir dan Kekeringan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp180.000.000,00 dan realisasi Rp179.569.450,00 atau setara dengan 99,76 %. Output kegiatan adalah Dokumen data kejadian (existing) dan potensi bencana banjir dan kekeringan. Outcome kegiatan adalah peningkatan antisipasi bencana banjir dan kekeringan di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Penyusunan Peta Bencana Sumber Daya Air yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp283.563.344,00 atau setara dengan 94,52 %. Output kegiatan adalah Mempertahankan fungsi sungai akibat degradasi dan agradasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan antisipasi Bencana Sumber Daya Air.

(7) Kegiatan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp974.376.670,00 atau setara dengan 97,43 %. Output kegiatan adalah Dokumen hasil inventarisasi

IV - 94


data kejadian bencana banjir dan kekeringan. Outcome kegiatan adalah peningkatan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanCapaian indikator kinerja program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai berikut : 1. Cakupan Pelayanan Air Minum adalah sebesar 76,85 % dari target sebesar 74-76%, 2. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik adalah sebesar 70,74 % dari target sebesar 68 %, 3. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan adalah sebesar 67,87 dari target 67,30 %.Alokasi anggaran Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman di Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp18,874,256,852,00 dengan realisasi sebesar Rp14,500,368,098,00 setara dengan 76,83%. Alokasi anggaran Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp48,727,644,000,00 dengan realisasi sebesar Rp39,355,817,094,00 setara dengan 80,77 %.(1) Kegiatan Pengembangan SPAM Wilayah Pusat

Pertumbuhan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp568.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp561.867.500,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah pusat pertumbuhan Pangandaran. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Program Pamsimas yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp686.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp618.314.499,00 atau setara dengan 90,13%. Output kegiatan adalah dokumen prosiding kegiatan Program Pamsimas Jawa Barat TA. 2018. Outcome meningkatnya cakupan pelayanan air minum .

(3) Kegiatan Penyusunan Data Baseline SPAM di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp347.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp334.257.500,00 atau setara dengan 96,11%. Output kegiatan adalah dokumen mengenai Baseline SPAM di Jawa Barat. Outcome kegiatan

IV - 95


adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum.

(4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya Wilayah Timur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.649.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.642.157.022,00 atau setara dengan 99,53%. Output kegiatan adalah Tersediannya dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan penyediaan air minum di Metropolitan Bandung Raya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air.

(5) Kegiatan Pengembangan SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.001.541.600,00 atau setara dengan 60,02%. Output kegiatan adalah Pembebasan lahan untuk IPA (Instalasi Pengolahan Air) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional seluas 3,5 Hektar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum .

(6) Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran Rp92.000.000,00 dengan realisasi Rp83.230.328,00 atau 90,47%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Penyelenggaraan SPAM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum.

(7) Kegiatan Perencanaan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Anak Sungai Citarum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp1.325.776.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.321.764.750,00 atau setara dengan 99,70%. Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan persampahan di sekitar DAS Citarum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan persampahan di daerah Aliran Anak Sungai Citarum pada tahun 2018.

(8) Kegiatan Kampanye Publik Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp147.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp138.700.000,00 atau setara dengan 94,23%. Output kegiatan adalah Terselenggarannya

IV - 96


kampanye publik pengelolaan sampah di 1 lokasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan persampahan di Jawa Barat.

(9) Kegiatan Monitoring Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.225.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.180.000,00 atau setara dengan 75,27 %. Output kegiatan adalah Tersediannya Dokumen Pemantauan pengelolaan Persampahan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan persampahan di Jawa Barat.

(10) Kegiatan Pendampingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama TPPAS Regional Bekarpur yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp57.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.605.000,00 atau setara dengan 60,29%. Output kegiatan adalah Laporan koordinasi penyusunan PKS TPPAS Regional Bekarpur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan persampahan di Jawa Barat.

(11) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp665.445.000,00 dan realisasi sebesar Rp622.849.500,00 atau setara dengan 93,60%. Output kegiatan adalah Tersusunnya rencana induk pengolahan sampah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan layanan persampahan di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Workshop Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar 143.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp141.336.500,00 atau setara dengan 98,51%. Output kegiatan adalah Laporan prosiding hasil workshop. Outcome kegiatan adalah tersusunnya arahan dan pedoman kepada kabupaten/kota dalam menangani sanitasi di area resiko sanitasi.

(13) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp1.080.015.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.003.472.945,00 atau setara dengan 92,91%. Output kegiatan adalah Dokumen FS pengolahan air limbah domestik regional di Metropolitan Cirebon

IV - 97


Raya. Outcome kegiatan adalah 1) Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan system pengelolaan air limbah domestic, 2) Tersedianya hasil study kelayakan IPAL dan IPLT lintas kabupaten/kota di Metropolitan Jawa Barat yang memenuhi kaidah perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku serta aplikatif di lapangan.

(14) Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPAL dan IPLT) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp184.284.000,00 atau setara dengan 98,39%. Output kegiatan adalah Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi data IPAL & IPLT yang terbangun di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dasar terkait IPAL dan IPLT di Jawa Barat sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan system pengolahan air limbah.

(15) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp394.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp351.858.683,00 atau setara dengan 89,09%. Output kegiatan adalah Dokumen hasil evaluasi dan pemantauan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, serta Buku profil pembangunan sanitasi di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah 1) Tersusunnya dokumen fasilitasi dan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota, 2) Terawasinya penyelenggaraan pembangunan sanitasi di Jawa Barat.

(16) Kegiatan Workshop Upaya Penanganan Genangan dengan Drainase berwawasan lingkungan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp104.666.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp101.816.000,00 atau setara dengan 97,28%. Output kegiatan adalah Prosidding hasil workshop upaya Penanganan Genangan dengan Drainase berwawasan lingkungan. Outcome kegiatan adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota dalam penanganan drainase.

(17) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Drainase Permukiman yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman

IV - 98


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp1.090.850.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.051.894.820,00 atau setara dengan 96,43%. Output kegiatan adalah Tersediannya dokumen FS sebagai pedoman dalam pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan. Outcome kegiatan adalah 1) Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan system pengelolaan drainase permukiman, 2) Tersedianya studi kelayakan drainase di 2 metropolitan di Jawa Barat yang memenuhi kaidah perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta aplikatif di lapangan.

(18) Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Pengelolaan Rusunawa di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp235.449.852,00 dan realisasi sebesar Rp233.237.451,00 atau setara dengan 99,06%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen peraturan daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah materi teknis pengelolaan rumah susun di jawa barat.

(19) Kegiatan Pengadaan Alat Berat Bulldozer yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.044.195.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.011.925.038,00 atau setara dengan 99,54%. Output kegiatan adalah tersedianya 2 unit Bulldozer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(20) Kegiatan Pengadaan Alat Berat Excavator yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.481.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.423.649.900,00 atau setara dengan 98,33%. Output kegiatan adalah tersedianya 2 unit alat berat excavator. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(21) Kegiatan Penyusunan AMDAL Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp772.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp709.034.000,00 atau setara dengan 91,75%. Output kegiatan adalah tersedianya Dokumen AMDAL Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

IV - 99


(22) Kegiatan Pembangunan Jembatan Timbang Lanjutan TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp978.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp896.668.400,00 atau setara dengan 91,65%. Output kegiatan adalah tersedianya pengadaan konstruksi pembangunan jembatan timbang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(23) Kegiatan Pengadaan Air Bersih Operasional TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.434.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.070.918,00 atau setara dengan 3,98%. Output kegiatan adalah Tersedianyan pengadaan jasa konstuksi air bersih di TPPAS Regional Nambo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(24) Kegiatan Pembangunan Jalan Operasional TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.463.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.262.963.500,00 atau setara dengan 95,50%. Output kegiatan adalah tersedianya pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan supervisi jalan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(25) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PJU Lanjutan di TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.657.900,00 dan realisasi sebesar Rp189.611.400,00 atau setara dengan 94,97%. Output kegiatan adalah tersedianya PJU Lanjutan di TPPAS Regional Lulut Nambo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(26) Kegiatan Pendampingan Teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan di TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp380.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp362.249.750,00 atau setara dengan 95,33%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi pendampingan teknis pengelolaan kualitas lingkungan TPPAS Regional Nambo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

IV - 100


(27) Kegiatan Pengadaan Lahan Tambahan di TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.518.287.369,00 atau setara dengan 83,94%. Output kegiatan adalah tersedianya lahan tambahan di TPPAS Regional Legok Nangka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(28) Kegiatan Pendampingan Teknis Lelang Investasi TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.427.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp646.036.982,00 atau setara dengan 45,26%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi pendampingan teknis pengelolaan kualitas lingkungan TPPAS Regional Legok Nangka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(29) Kegiatan Penyusunan DED Pekerjaan Galian dan Timbunan Area Pengolahan TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp467.603.500,00 atau setara dengan 93,52%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi penyusunan DED penataan areal TPPAS Regional Legok Nangka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(30) Kegiatan Pendampingan Teknis Pengelolaan Kualitas Lingkungan TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.311.000,00 atau setara dengan 87,33%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi pendampingan teknis pengelolaan kualitas TPPAS Regional Legok Nangka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(31) Kegiatan Penyusunan CAP (Community Action Plan) Desa Ciwaringin Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.321.500,00 atau setara dengan 85,32%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi penusunan dokumen CAP Desa Ciwaringin. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja

IV - 101


pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.(32) Kegiatan Penyusunan CAP (Community Action Plan)

Desa Cupang Kec. Walahar Kab. Cirebon yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.860.500,00 atau setara dengan 84,86%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi penyusunan dokumen CAP Desa Cupang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(33) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Alat Pelindung Diri yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.771.400,00 atau setara dengan 99,61%. Output kegiatan adalah tersedianya pakaian kerja lapangan dan alat pelindung diri. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(34) Kegiatan Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.405.500,00 atau setara dengan 74,94%. Output kegiatan adalah tersedianya perjalanan dinas dan jasa konsultansi supervisi pekerajaan sarana dan prasaran di TPK Sarimukti. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(35) Kegiatan Penyusunan DED Drainase di TPPAS Regional Legok Nangka yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.560.220,00 atau setara dengan 93,11%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi penyusunan DED Drainase di TPPAS Regional Legok Nangka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(36) Kegiatan Pembangunan Hanggar Alat Berat Lanjutan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp807.251.796,00 atau setara dengan 80,73%. Output kegiatan adalah tersedianya Hanggar Alat Berat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(37 Kegiatan Peningkatan Tanggul Penahan Sampah

IV - 102


Lanjutan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp38.437.500,00 atau setara dengan 2,56%. Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan tanggul penahan sampah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(38) Kegiatan Pendampingan Teknis BLUD BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.375.000,00 atau setara dengan 80,30%. Output kegiatan adalah terlaksananya tersedianya jasa konsultansi pendampingan teknis BLUD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(39) Kegiatan Pendampingan Teknis Sosial Kemasyarakatan BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.800.000,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya pendampingan teknis sosial kemasyarakatan BPSR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(40) Kegiatan Pendampingan Teknis Lingkungan BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya pendampingan teknis lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(41) Kegiatan Penyusunan DED Sistem Penyediaan Air Bersih Operasional TPPAS Regional Legok Nangkayang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp125.743.500,00 atau setara dengan 83,83%. Output kegiatan adalah tersedianya perjalanan dinas dan jasa konsultansi penysusunan sistem air bersih operasional di TPPAS Regional Legok Nangka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(42) Kegiatan Pengelolaan TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 103


Rp4.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.448.553.075,00 atau setara dengan 98,86%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan, pengadaan konstruksi/pembelian bangunan kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(43) Kegiatan Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pengelola TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp360.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp343 531 300,00 atau setara dengan 95,29%. Output kegiatan adalah tersedianya makanan penambah daya tahan tubuh. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(44) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Non PNS yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.906.000,00 atau setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Non PNS. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(45) Kegiatan Pengadaan Mesin Fooging yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp180.203.000,00 atau setara dengan 90,10%. Output kegiatan adalah tersedianya 6 mesin foging. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(46) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lanjutan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp884.615.402,00 atau setara dengan 88,46%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembangunan saluran drainase. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(47) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Media Filtrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.506.500,00 atau setara dengan 96,25%. Output kegiatan adalah tersedianya media filtrasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja

IV - 104


pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.(48) Kegiatan Peningkatan Kolam Leachate Lanjutan

yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.993.500,00 atau setara dengan 0,36%. Output kegiatan adalah tersedianya Kolam Leachate. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(49) Kegiatan Pendampingan Teknis Fasilitasi Kerjasama Ciayumajakuning yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp338.392.000,00 atau setara dengan 96,68%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi fasilitasi kerjasama. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(50) Kegiatan Pengadaan Alat Berat -Mini Excavator yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.848.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.257.098.000,00 atau setara dengan 79,23%. Output kegiatan adalah tersedianya 2 unit alat berat mini excavator. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(51) Kegiatan Penyusunan DED Sarana dan Prasarana TPPAS Regional Ciayumajakuning yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp728.467.020,00 atau setara dengan 91,06%. Output kegiatan adalah tersedianya DED Sarana dan Prasarana TPPAS Regional Ciayumajakuning. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(52) Kegiatan Penyusunan CAP (Community Action Plan) Desa Walahar Kec. Walahar Kab. Cirebon yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.051.082,00 atau setara dengan 83,05%. %. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi penyusunan dokumen CAP Desa Walahar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(53) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan TPPAS Regional yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 105


sebesar Rp421.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp342.903.670,00 atau setara dengan 81,30%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa uji laboratorium. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(54) Kegiatan Pengadaan Brongsong Bambu TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.404.700,00 dan realisasi sebesar Rp65.302.700,00 atau setara dengan 88,96%. Output kegiatan adalah tersedianya brongsong bambu di TPK Sarimukti. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(55) Kegiatan Pengadaan Pipa Penyaluran Air Lindi (Leachate) dan Gas TPK Sarimukti yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp581.615.000,00 atau setara dengan 96,94%. Output kegiatan adalah tersedianya pipa air lindi (leachate) dan gas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(56) Kegiatan Pengelolaan TPK Sarimukti Pembangunan Area Manuver Sementara yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.136.400,00 dan realisasi sebesar Rp196.604.900,00 atau setara dengan 99,22%. Output kegiatan adalah tersedianya pengadaan konstruksi area manuver sementara. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

IV - 106


h. Program Pembinaan Jasa KonstruksiIndikator kinerja program pembinaan jasa konstruksi adalah persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas dengan target 35-37 %.Alokasi anggaran Program pembinaan jasa konstruksi di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp100.550.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.348.494.331,00 setara dengan 89,95%, dan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp1.579.914.959,00 dengan realisasi sebesar Rp1.528.392.411,00 setara dengan 96,74 %.(1) Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Bidang

Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp170.299.500,00 atau setara dengan 85,15%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pelatihan tukang bidang konstruksi sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Penyempurnaan Sistem Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.530.600,00 atau setara dengan 48,53%. Output kegiatan adalah Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait jasa konstruksi.

(3) Kegiatan Sosialisasi Norma/Standar NSPK tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.265.000,00 atau setara dengan 86,53%. Output kegiatan adalah Terlaksananya bimbingan teknis jasa konstruksi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan terhadap pemahaman Norma/Standar NSPK.

(4) Kegiatan Supervisi Konstruksi Bidang Sumber Daya Air yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.030.914.959,00 dan realisasi Rp994.906.300,00 atau setara dengan 96,50 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pengawasan konstruksi bidang SDA dan irigasi. Outcome kegiatan adalah hasil konstruksi sesuai dengan

IV - 107


ketentuan dan peraturan yang berlaku.(5) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring

Kegiatan Kontruksi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp310.000.000,00 dan realisasi Rp298.864.043,00 atau setara dengan 96,40 %. Output kegiatan adalah Bertambahnya wawasan para staf pengawas pekerjaan konstruksi bidang SDA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja jasa konstruksi sektor SDA.

(6) Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp239.000.000,00 dan realisasi Rp234.622.068,00 atau setara dengan 98,16 %. Output kegiatan adalah Dokumen hasil penerapan manajemen mutu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan sektor SDA.

(7) Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Masjid Raya Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100,000,000,000,00 dan realisasi Rp90,086,399,231,00 atau setara dengan 90,08 %. Output kegiatan adalah dibebaskannya Lahan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat.

i. Program Penataan RuangIndikator kinerja program penataan ruang adalah 1. Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang dengan target sebesar 83,33 %, 2. Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dapat Diakses Masyarakat dengan target 4 buah, dan 3. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target 65%.Alokasi anggaran Program penataan ruang di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp443.478.742.000,00 dengan realisasi sebesar Rp358.573.758.208,00 setara dengan 80,85%, di Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp1.436.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.352.493.066.000,00 setara dengan 94,18%.(1) Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Masjid

Raya Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp442.778.752.000,00 dan realisasi sebesar Rp358.074.752.942,00 atau setara dengan 80,87%. Output kegiatan adalah Terlaksananya

IV - 108


pembangunan Masjid. Outcome kegiatan adalah Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran untuk sarana ibadah.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jabar yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.889.883,00 atau setara dengan 67,34%. Output kegiatan adalah Terlaksananya proses persetujuan RTR Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas dan koordinasi penataan ruang Provinsi Jawa Barat sebagai upaya penyelenggaraan penataan ruang yang lebih intensif.

(3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.010.000,00 dan realisasi sebesar Rp154.959.453,00 atau setara dengan 78,26%. Output kegiatan adalah Terlaksananya monitoring pengawasan dan pemanfaatan ruang. Outcome kegiatan adalah mengetahui hasil dari pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Raperda RDTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp167.155.930,00 atau setara dengan 69,86%. Output kegiatan adalah Terlaksanya rapat teknis dlm rangka penyusunan raperda dgn Kab/Kota se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman Kabupaten/Kota terhadap penyusunan Raperda RDTR terkait sinergitas terhadap RTRW Kabupaten/Kota.

(5) Kegiatan Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp525.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp470.845.664,00 atau setara dengan 89,68%. Output kegiatan adalah Dokumen peta tutupan lahan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah pemerintah daerah memiliki informasi tutupan lahan terkini sebagai bahan evaluasi pemanfaatan ruang, serta perumusan kebijakan dan revisi rencana tata ruang.

(6) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang

IV - 109


Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp911.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp881.647.402,00 atau setara dengan 96,78%. Output kegiatan adalah Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Outcome kegiatan adalah pemerintah daerah memiliki dokumen rancangan peraturan perundang-undangan untuk melegalisasi perubahan RTRW, agar dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanga. Permasalahan

(1) Permasalahan utama terkait aspek transportasi (binamarga) adalah : 1) Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur; dan 2) Belum terpenuhinya strandar lebar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.

(2) Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah : (1) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) Tingginya kerusakan jaringan irigasi; (3) Menurunnya daya tampung sungai.

(3) Permasalahan utama pada aspek Infrastruktur Permukiman (keciptakaryaan) adalah : (1) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum; (2) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase); (3) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional.

(4) Permasalahan utama pada Bidang Penaataan Ruang adalah : (1) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; (2) Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan; (3) Menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan minimnya ruang terbuka hijau (RTH) publik; (4) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi; (5) Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat–pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

IV - 110


IV - 111


b. Solusi(1) Solusi terkait Aspek Transportasi (Binamarga)

adalah : 1) Melakukan upaya optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur; dan 2)pemenuhan strandar lebar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.

(2) Solusi terkait Aspek Sumber Daya Air adalah : 1)Meningkatkatkan penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; 2)Mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi; dan 3) meningkatkan daya tampung sungai.

(3) Solusi terkait Aspek Infrastruktur Permukiman (keciptakaryaan) adalah : (1) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum;(2) Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase); (3) Meningkatkan penyediaan infrastruktur sampah regional.

(4) Solusi terkait Bidang Penaataan Ruang adalah : (1) Melengkapi pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; (2) Meningkatkan keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan; (3) Meningkatkan ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan minimnya ruang terbuka hijau (RTH) publik; (4) Meningkatkan upaya perwujudan sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi; (5) Mengoptimalkan perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat–pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

IV - 112


4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanUrusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam Misi ke-4 RPJMD namun tidak menjadi bagian dari Indikator Kenerja Daerah (IKD).Alokasi anggaran program yang terkait pada Urusan Wajib-Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 adalah sebesar Rp85.242.437.396,00 dengan realisasi sebesar Rp75.879.400.644,00 atau sekitar 89,02%.Indikator kinerja dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan PermukimanCapaian indikator kinerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut : 1. Penyediaan Rumah Layak Huni adalah sebesar 20.000 unit dari target sebesar 20.000 unit, 2. Ketersediaan rumah layak huni adalah sebesar 98,46 % dari target sebesar 94,49 %, 3. Penurunan kualitas kawasan kumuh adalah sebesar 71,91 % dari target 81,31 %, dan 4. Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman adalah sebesar 5 kawasan/lokasi dari target 5 kawasan/lokasi.Alokasi anggaran Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp81.654.637.396,00 dengan realisasi sebesar Rp72.434.387.794,00 setara dengan 88,71 %.Alokasi anggaran Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp3.587.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.470.452.850,00 setara dengan 96,72 %.(1) Kegiatan Kegiatan Penyusunan Kajian Rancangan

Perda RP3KP yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp236.118.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp223.184.748,00 atau setara dengan 94,52%. Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen peraturan daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya pedoman perumahan bagi masyarakat di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Operasionalisasi Pokja PKP Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp192.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp180.330.620,00 atau setara dengan 93,92%. Output kegiatan adalah Terselenggarannya pembentukan Pokja PKP Jawa Barat. Outcome

IV - 113


kegiatan adalah terlaksananya program Pokja PKP Jawa Barat.

(3) Kegiatan Penyelenggaraan klinik rumah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp294.137.546,00 dan realisasi sebesar Rp280.465.000,00 atau setara dengan 95,35%. Output kegiatan adalah terselenggarannya klinik rumah sebagai pusat informasi penyelenggaraan rumah bagi masyarakat. Outcome kegiatan adalah tersedianya informasi terkait penyelenggaraan perumahan di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Pematangan Tanah dalam Rangka Peningkatan Kualitas sarana, Prasarana dan utilitas rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.308.200,00 dan realisasi sebesar Rp703.876.800,00 atau setara dengan 93,81%. Output kegiatan adalah meningkatkan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya lahan yang siap dibangun rusunawa.

(5) Kegiatan Evaluasi dan pengelolaan data pelaksanaan program rumah khusus dan swadaya di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp234.541.250,00 atau setara dengan 94,10%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen pembuatan sistem informasi pendataan dan evaluasi program Rutilahu di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya system komputerisasi data perumahan di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Penyusunan Pedoman Model Hunian yang Harmoni di Kawasan Rawan Bencana yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp297.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp282.062.250,00 atau setara dengan 94,84%. Output kegiatan adalah Terselenggarannya dokumen penyusunan pedoman model hunian di kawasan rawan bencana dan permukiman nelayan. Outcome kegiatan adalah tersedianya buku pedoman model rumah hunian yang harmoni di kawasan rawan bencana.

(7) Kegiatan Pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.372.268.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 114


Rp17.954.248.177,00 atau setara dengan 92,68%. Output kegiatan adalah Tersediannya Konsultan Manajemen Provinsi 1,2,3,4, Jumlah tenaga fasilitator dan koordiantor fasilitator, serta sosialisasi pelaksanaan program rutilahu kepada LPM. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni.

(8) Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp480.977.000,00 atau setara dengan 96,20%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Daftar perkiraan biaya pambangunan/perawatan bangunan gedung, Dokumen penghapusan, penaksiran/penilaian bangunan gedung, Dokumen ahli status, SIP, dan pelepasan rumah negara, serta Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan bangunan gedung negara/daerah di Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya bangunan/gedung Negara sesuai peraturan perundangan.

(9) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp426.156.927,00 atau setara dengan 94,70%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen rancangan terkait rehabilitasi gedung kantor pemerintah. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi gedung pemerintahan.

(10) Kegiatan Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp498.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp471.634.671,00 atau setara dengan 94,65%. Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen DED penataan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tertatanya kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat.

(11) Kegiatan Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.722.500,00 dan realisasi sebesar Rp167.074.000,00 atau setara dengan 88,53%. Output kegiatan adalah Tersediannya kajian identifikasi penataan

IV - 115


lingkungan permukiman kumuh perkotaan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh perkotaan di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan di Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.047.346.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.043.441.178,00 atau setara dengan 99,63%. Output kegiatan adalah terselenggarannya pengawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh kawasan perkotaan di Kabupaten Kuningan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kuningan.

(13) Kegiatan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Rawan Bencana yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp146.912.090,00 atau setara dengan 95,03%. Output kegiatan adalah Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar kawasan rawan bencana di KSP Garut Selatan. Outcome kegiatan adalah 1) Tersusunnya dokumen pengawasan pembangunan kawasan permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana Kabupaten Garut. 2) Terbangunnya infrastruktur kawasan permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana Kabupaten Garut.

(14) Kegiatan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Alokasi anggaran sebesar Rp217.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp206.508.194,00 atau setara dengan 95,08%. Output kegiatan adalah Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar kawasan Agropolitan KSP Bandung Cirebon. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar kawasan agropolitan di KSP.

(15) Kegiatan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp367.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp345.504.000,00 atau setara dengan 94,09%. Output kegiatan adalah Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar kawasan minapolitan KSP pesisir Pantura dan tersediannya dokumen perencanaan penataan infrastruktur pantai palangpang kawasan Geopark Ciletuh-

IV - 116


Pelabuhanratu. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar kawasan Minapolitan.

(16) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.273.852.250,00 dan realisasi sebesar Rp4.900.385.315,00 atau setara dengan 78,11%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi.

(17) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum Kabupaten Cianjur (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.103.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.650.196.773,00 atau setara dengan 92,58%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum kabupaten Cianjur. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum Kabupaten Cianjur.

(18) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau/Publik/ Revitalisasi Kawasan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.523.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.296.089.170,00 atau setara dengan 85,07%. Output kegiatan adalah Penyempurnaan penataan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau kawasan Gasibu. Outcome kegiatan adalah tersedianya ruang terbuka hijau/ruang terbuka publik/revitalisasi kawasan.

(19) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.710.433.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.824.923.185,00 atau setara dengan 75,55%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di kabupaten Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya.

(20) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman

IV - 117


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.313.131.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.681.357.820,00 atau setara dengan 80,37%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati kabupaten Majalengka. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka.

(21) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Cianjur (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.484.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.928.064.586,00 atau setara dengan 89,85%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Cianjur. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Cianjur.

(22) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya Kabupaten Garut (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.065.996.800,00 dan realisasi sebesar Rp2.815.176.000,00 atau setara dengan 91,82%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya Kabupaten Garut. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya Kabupaten Garut.

(23) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp771.833.500,00 dan realisasi sebesar Rp689.816.636,00 atau setara dengan 89,37%. Output kegiatan adalah terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon.

(24) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar Kabupaten Sukabumi (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.797.255.200,00 dan realisasi sebesar Rp5.301.185.000,00 atau setara dengan 91,44%. Output kegiatan terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar Kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan adalah

IV - 118


terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar Kabupaten Sukabumi.

(25) Kegiatan Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.617.024.900,00 dan realisasi sebesar Rp4.243.392.454,00 atau setara dengan 91,91%. Output kegiatan adalah terbangunnya Bangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran.

(26) Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Solokan Jeruk yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp397.967.000,00 atau setara dengan 99,49%. Output kegiatan adalah terselenggarannya kegiatan pembangunan PSU Solokan Jeruk. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa Solokan Jeruk.

(27) Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.440.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.304.408.000,00 atau setara dengan 96,95%. Output kegiatan adalah terselenggarannya kegiatan pembangunan PSU Rancaekek. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa Rancaekek.

(28) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.338.000,00 atau setara 99,34%. Output kegiatan adalah terealisasinya kegiatan pembangunan rusunawa di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa.

(29) Kegiatan Rencana Tindak Penanggulangan Bahaya Kebakaran Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp179.355.000,00 atau setara 99,64%. Output kegiatan adalah terselenggaranya rencana tindak penanggulangan bahaya kebakaran. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja

IV - 119


pengelolaan rusunawa.(30) Kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor UPTD P3JB yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp496.741.300,00 atau setara 99,35%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya perbaikan dan perawatan kantor UPTD P3JB. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa.

(31) Kegiatan Pembangunan Prasarana sarana dan utilitas rusunawa ujungberung yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp759.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp754.017.200,00 atau setara dengan 99,34%. Output kegiatan adalah Terselenggarannya kegiatan pembangunan PSU Ujungberung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa Ujungberung.

(32) Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.201.800,00 atau setara dengan 98,10%. Output kegiatan adalah terselenggarannya kegiatan pembangunan PSU Batujajar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa Batujajar.

(33) Kegiatan Jasa Kelengkapan Dokumen dan Pengujian Untuk Izin Pemanfaatan Air (SIPPA) di 7 sumur bor di Rusunawa yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp195.767.000,00 atau setara dengan 93,22%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen perizinan untuk sumur bor di Rusunawa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan rusunawa.

(34) Kegiatan Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau (RTH) TPPAS Regional Ciayumajakuning yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp478.196.500,00 atau setara dengan 95,63%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi pekerjaan DED RTH TPPAS Regional Ciayumajakuning. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

IV - 120


(35) Kegiatan Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp366.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp292.092.000,00 atau setara dengan 79,63%. Output kegiatan adalah tersedianya jasa konsultansi supervisi pembangunan sarana dan prasarana TPPAS Regional Nambo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(36) Kegiatan Pembangunan Kantor di TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.829.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.808.779.050,00 atau setara dengan 98,89%. Output kegiatan adalah tersedianya kantor di TPPAS Regional Nambo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(37) Kegiatan Pembangunan Gudang di TPPAS Regional Nambo yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp892.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp865.945.300,00 atau setara dengan 97,08%. Output kegiatan adalah gudang di TPPAS Regional Nambo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

(38) Kegiatan Kajian Penetapan Lokasi TPAS Bersama Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp390.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 332.867.650,00 atau setara dengan 85,35%. Output kegiatan adalah Tersediannya dokumen kajian penunjukan lokasi TPA bersama Sukabumi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan peleyanan persampahan perkotaan di Jawa Barat.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimana.

Permasalahan

(1) Masih tingginya angka backlog perumahan;(2) Masih terdapat rumah tidak layak huni; dan(3) Masih terdapat kawasan permukiman kumuh.

IV - 121


b.

Solusi

(1) Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui antara lain: Optimalisasi klinik rumah dalam melakukan penyuluhan terkait permasalahan perumahan, terutama utk pengadaan rumah; dan Optimalisasi peran pokja PKP yg terdiri atas multi sektor baik itu pemerintah, pengembang, maupun perbankan;

(2) Melakukan upaya perbaikan rumah tidak layak huni;(3) Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

melalui penataan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh).

1. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama sebesar 65,70 persen, Indeks Demokrasi pada tahun 2018 sebesar 68,78 poin, Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum sebesar 71,6 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 70 persen, Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda sebanyak 31 kasus, Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 660 kali, Jumlah penurunan unjuk rasa sebanyak 61 kali, dan Tingkat ancaman keselamatan masyarakat sebanyak 233 kasus, Jumlah Pelaksanaan upaya Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2018 sebanyak 487 orang. Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2018 sebanyak 80 Orang.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatana.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp354.383.600,00 dan realisasi sebesar Rp286.998.550,00 atau setara dengan 80,98%. Output kegiatan adalah Fasilitasi administrasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah

IV - 122


dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat. Outcome Kegiatan adalah Terselenggaranya pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai aturan Perundangundangan dan Wakil Kepala.

(2) Kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perijinan Pejabat Negara Serta Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.315.000,00 dan realisasi sebesar Rp180.130.000,00 atau setara dengan 90,37%. Output kegiatan adalah Fasilitasi administrasi pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Fasilitasi pemberian ijin ke LN dengan alasan penting bagi pejabat negara dan anggota DPRD. Outcome Kegiatan adalah Terselenggaranya tugas pokok di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan baik dan tertib serta terwujudnya kelancaran pemberian ijin ke LN dengan alasan penting bagi pejabat negara dan anggota DPRD

(3) Kegiatan Desk Pilkada Provinsi yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp908.185.000,00 dan realisasi sebesar Rp674.791.350,00 atau setara dengan 74,30%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemilihan KDH dan Wakil KDH yang didukung oleh Pemerintah Daerah serta meningkatnya partisipasi pemilih. Outcome Kegiatan adalah Terwujudnya koordinasi terkait dukungan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat

(4) Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp749.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp730.985.000,00 atau setara dengan 97,59%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah 1. Meningkatnya wawasan dan pemahaman serta pengetahuan yang beretika dan berbudaya bagi masyarakat; 2. meningkatnya kemampuan berperan dalam menyalurkan aspirasinya tehadap pembangunan nasional; 3. Meningkatknya kesadaran etika komunikasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(5) Kegiatan Pendidikan Bela Negera bagi Generasi

IV - 123


Muda yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.851.000,00 atau setara dengan 99,46%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pendidikan Bela Negera bagi Generasi Muda. Outcome kegiatan adalah Tersedianya alumni peserta Kegiatan Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda untuk menjadi fasilitator dan mediator tentang Pendidikan Bela Negara di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pemantapan Ideologi Bangsa yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.210.000,00 dan realisasi sebesar Rp291.904.500,00 atau setara dengan 97,88%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pemantapan Ideologi Bangsa. Outcome kegiatan adalah Mampu menyampaikan sosialisasi, desimenasi dan simulasi kepada masyarakat sebagai anggota organisasi kemasyarakatan di Tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

(7) Kegiatan Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp295.320.252,00 atau setara dengan 98,44%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pola pikir dan kesadaran Pemuda yang telah di bina dan diberikan wawasan dalam kegiatan Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Lintas Etnis dan Agama.

(8) Kegiatan Diseminasi Nilai-nilai kebangsaan terhadap pengembangan seni dan budaya Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp296.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.102.800,00 atau setara dengan 96,70%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Diseminasi Nilai-nilai kebangsaan terhadap pengembangan seni dan budaya Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta pemahaman budaya lokal; penyelenggaraan Kegiatan kegiatan Diseminasi Nilai-nilai Kebangsaan terhadap pengembangan seni dan budaya Jawa Barat ini adalah berkembangnya nilai seni dan budaya daerah Jawa

IV - 124


Barat sehingga mempunyai nilai ekonomi.(9) Kegiatan Talkshow Menjelang Pilkada Serentak

Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Talkshow Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat tentang Pilkada serentak 2018.

(10) Kegiatan Focus Group Discusion Menjelang Pilkada Tahun 2018 di Jawa Barat (DPS) yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.000.000,00 atau setara dengan 96,00%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Focus Group Discusion Menjelang Pilkada Tahun 2018 di Jawa Barat (DPS). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada.

(11) Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp471.935.288,00 atau setara dengan 94,38%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kemampuan berperan aktif dalam menyalurkan aspirasinya terhadap pembangunan nasional.

(12) Kegiatan Bazar Politik Demokrasi Rakyat Jawa Barat Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 (DPS) yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp994.474.000,00 atau setara dengan 74,30%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Bazar Politik Demokrasi Rakyat Jawa Barat Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 (DPS). Outcome kegiatan adalah Terlaksananya Pilkada serentak di Jawa Barat dengan benar, lancar, aman dan berkualitas.

(13) Kegiatan Penguatan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp459.325.000,00 atau setara dengan 91,86%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan

IV - 125


Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Parameter Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat.

b.

Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat(1) Pengerahan Linmas dalam Pemilukada Serentak

(DPSD) di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp468.065.000,00 dan realisasi sebesar Rp468.065.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi Satlinmas dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat; Gelar Pasukan Anggota Linmas dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat; Monitoring dan Evaluasi Satlinmas dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terkerahnya Anggota Linmas dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat.

(2) Peningkatan Kapasitas Linmas Dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp392.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp383.692.000,00 atau setara dengan 97,68 %. Output kegiatan adalah FDG dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat; Sosialisasi dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Kapasitas Linmas dalam Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat.

(3) Identifikasi Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak (DPSD) di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Identifikasi Satlinmas dalam Pemilukada (DPSD) di 27 kab/kota. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kesiapsiagaan Satlinmas dalam Pemilukada (DPSD) di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Pendampingan dan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.982.500,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya

IV - 126


pendampingan penanganan darurat bencana. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya pengkajian secara cepat dan tepat dlm menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana; Meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat

(5) Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sarana Pasca Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp133.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp131.555.000,00 atau setara dengan 98,54%. Output kegiatan adalah terselenggaranya pelatihan pembuatan rumah siap bangun (RISHA). Outcome kegiatan adalah Terlaksananya pengkajian secara cepat dan tepat dlm menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana; Terciptanya pemahaman mengenai pengkajian kebutuhan dalam rangka pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

(6) Kegiatan Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik Dalam Rangka Pendampingan Penanganan Darurat di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.128.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.110.889.250,00 atau setara dengan 98,44%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya pendistribusian kebutuhan logistik ke Kab/kota. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya pengkajian secara cepat dan tepat dlm menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana; Meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; Meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat

(7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Musrembang dan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp625.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp613.613.956,00 atau setara dengan 98,18%. Output kegiatan adalah Monitoring, Evaliasi, Fasilitasi bidang Kebencanaan. Outcome kegiatan adalah Terevaluasinya kegiatan dan tersinerginya kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia; Meningkatnya upaya penanggulangan becana di Kab/Kota serta tersinerginya program dan kegiatan denga BNPB dalam penanggulangan bencana

(8) Kegiatan Perkuatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Jabar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan

IV - 127


Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.050.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.041.195.000,00 atau setara dengan 99,57%. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan Kinerja Pusdalops BPBD Jabar

(9) Kegiatan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp176.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp156.660.000,00 atau setara dengan 88,93%. Output kegiatan adalah Pembentukan Tim Koordinasi pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial di Jawa Barat; Pembentukan Tim Koordinasi pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan kewaspadaan aparatur, generasi muda dan masyarakat dan menanggulangi Bencana di Jawa Barat.

c. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat(1) Penertiban Aset Dan Pengamanan Objek Vital

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.982.000,00 atau setara dengan 99,99 %. Output kegiatan adalah Pengamanan Aset Dan Rapat Teknis Penertiban Billboard/Reklame. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengamanan aset dan objek vital milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Patroli Pengamanan Dan Penanganan Gangguan Trantibum Di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp499.995.100,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Patroli Gabungan TNI/Polri/Satpol PP Kab/Kota, Patroli ke Kab/Kota/OPD/UPTD/UPTB/Sub unit Pemda Prov. Jabar. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Jawa Barat.

(3) Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Trantibum Secara Terpadu Di Wilayah Perbatasan Prov Kab/Kota alokasi dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 128


Rp299.990.750,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Operasi terpadu tibumtranmas dan Forum Komunikasi Masyarakat Wilayah Perbatasan. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan Budaya Taat Hukum bagi Aparatur, Masyarakat dan Badan Hukum.

(4) Operasi Praja Wibawa Dan Operasi Bhakti Praja yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp398.565.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Operasi Praja Wibawa dan Operasi Bhakti Praja. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Jawa Barat.

(5) Deteksi Dini, Pengumpulan Dan Analisis Bahan Keterangan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp289.894.550,00 atau setara dengan 99,64%. Output kegiatan adalah Analisis dan evaluasi intelijen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Jawa Barat.

(6) Analisis, Evaluasi Dan Pengawasan Dampak Operasi Trantibum yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp499,981,100,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Tertibnya data dan Informasi Pelaksanaan kegiatan Trantibum. Outcome kegiatan adalah terevaluasinya dampak operasi trantibum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Jawa Barat.

(7) Pengamanan Wilayah Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota - Wakil Wali Kota Serentak yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp974.315.000,00 dan realisasi sebesar Rp971.808.600,00 atau setara dengan 99,74%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rakor pengamanan wilayah pemilukada serentak; Terlaksananya FGD pengamanan wilayah pemilukada serentak; Terlaksananya pengamanan tahapan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih; Terlaksananya pengamanan tahapan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS; Terlaksananya pengamanan tahapan pendaftaran paslon/pemeriksaan kesehatan paslon/pengumuman paslon yang memenuhi persyaratan/ penetapan dan penentuan nomor urut;

IV - 129


Terlaksananya pengamanan tahapan pengadaan dan distribusi surat suara dan kelengkapan pemilukada serentak; Terlaksananya pengamanan tahapan kampanye pemilukada serentak. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Jawa Barat selama Pemilu Gubernur - Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota - Wakil Wali Kota Serentak.

(8) Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp331.783.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 2 kali pelaksanaan sosialisasi kerukunan antar umat beragama. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya keharmonisan diantara Ormas lintas agama.

(9) Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.988.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.341.000,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 2 kali sosialisasi penguatan kearifan lokal bagi pelaku budaya. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Alumni kegiatan penguatan pemahaman kearifan lokal bagi pelaku budaya.

(10) Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp248.865.000,00 dan realisasi sebesar Rp231.490.000,00 atau setara dengan 93,02%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 1 kali sosialisasi pemberdayaan ormas. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan ormas menjadi profesional yang tercermin pada kredibilitas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Ormas.

(11) Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Potensi Konflik dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.909.000,00 atau setara dengan 99,64%. Output kegiatan adalah Monitoring situasi kondisi daerah. Outcome kegiatan adalah Terdatanya potensi konflik penyelenggaraan pra pada saat dan pasca pemilukada tahun 2018 di Jawa Barat.

(12) Pemantapan Kerjasama Intelijen dalam Pencegahan

IV - 130


Konflik Sosial dan Terorisme di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp265.369.500,00 atau setara dengan 88,90%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya koordinasi pencegahan dan penanganan konflik sosial di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif di Jawa Barat.

(13) Rencana Aksi Penanganan Sosial di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.897.237,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial serta koordinasi tim provinsi ke pusat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya kinerja tim terpadu penangnan konflik sosial prov dan kab/kota dalam mewujudkan kondusifitas di daerah.

(14) Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp498.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp488.587.714,00 atau setara dengan 97,97%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya rapat koordinasi tim pengawasan orang asing dan pemantauan kegiatan/keberadaan orang asing. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya strategis koordinasi dan kerjasama aparatur dan aparat keamanan dalam pengawasan kegiatan dan keberadaan orang asing di daerah.

(15) Jambore Ormas yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp398.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp380.180.000,00 atau setara dengan 95,37%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 2 kali jambore ormas se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya nya peran aktif Ormas dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

(16) Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp338.240.000,00 atau setara dengan 97,06%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 1 kali sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika bagi pengurus RT dan

IV - 131


RW di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Berkurangnya penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Barat.

(17) Verifikasi Keberadaan Ormas di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp104.358.000,00 atau setara dengan 52,44%. Output kegiatan adalah Tertib administrasi dan kelengkapan data ormas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan Ormas menjadi lebih profesional yang tercermin pada kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan Ormas melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.

(18) Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp293.805.000,00 atau setara dengan 98,36%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 3 kali sosialisasi tata nilai dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan alumni kegiatan Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebanyak 480 orang untuk menjadi kader yang mampu mampu menyampaikan sosialisasi, desimenasi dan simulasi kepada masyarakat di Tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

(19) Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp325.285.000,00 atau setara dengan 93,37%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya penguatan wawasan kebangsaan. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan rekomendasi sebagai bahan kajian peningkatan indek wawasan kebangsaan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Jawa Barat.

(20) Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

IV - 132


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.543.734,00 atau setara dengan 61,21%. Output kegiatan adalah Terhimpunnya data hasil koordinasi pembentukan PPWK Provinsi. Outcome kegiatan adalah 1) Terbentuknya Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK) baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat; 2) Terbentuknya susunan kelompok kerja atau kepengurusan pada Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Jawa Barat; 3) Tersusunnya uraian tugas kepengurusan PPWK Provinsi; 4) Tersusunnya program kerja dan kegiatan Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK) tingkat Provinsi.

d.

Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota(1) Kegiatan Assisment Pemulihan Pasca Bencana yang

dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.955.000,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah Terciptanya data dan laporan mengenai permohonan bantuan pemulihan rehabilitasi dan rekontruksi. Outcome Kegiatan adalah Terkoordinasi dan terpantaunya kerusakan dan kerugian pasca bencana serta terverifikasinya usulan permohonan bamtuan; Terciptanya data dan laporan mengenai permohonan bantuan pemulihan rehab dan rekons.

(2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp92.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp91.630.000,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah petugas PB terlatih dan faham mengenai e-logistik. Outcome Kegiatan adalah Terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran di Jawa Barat

(3) Kegiatan Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 133


Rp136.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.330.000,00 atau setara dengan 98,41%. Output kegiatan adalah Terciptanya mengenai keruksakan dan kerugian pasca bencana. Outcome Kegiatan adalah Terlatihnya aparatur Pemeritah Kab/Kota dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana; Terciptanya laporan mengenai kerusakan dan kerugian pasca bencana

(4) Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp170.925.000,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah Tersedianya SDM yang terampil dalam PB. Outcome Kegiatan adalah Tersedianya TRC BPBD Prov Jabar yang mampu menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana; Meningkatnya kapasitas Kinerja Tim Reaksi Cepat dalam Penanggulangan Bencana

(5) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp172.630.000,00 atau setara dengan 99,79%. Output kegiatan adalah Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam PB. Outcome Kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman dan kapasitas masyarakat dan relawan dalam rangka penanggulangan bencana; -Meningkatnya kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam melaksankan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

(6) Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp390.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp361.186.500,00 atau setara dengan 92,61%. Output kegiatan adalah Tersosialisasikannya Pengurangan Risiko Bencana. Outcome Kegiatan adalah Terpahaminya regulasi bid kebencanaan tahun 2018; Meningkatnya pengetahuan dan terwujudnya kesamaan persepsi antara BPBD dan para steakholder

(7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas relawan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp182.250.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 134


Rp182.210.000,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Tersedianya SDM Relawan PB yang tangkas, tanggap dan tangguh. Outcome Kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan relawan penanggulangan bencana di Jawa Barat; Tersedianya Relawan yang tangguh, mandiri, propesional, solidaritas sinergi dan akuntable

(8) Kegiatan Penyusunan RAD-PRB Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp237.750.000,00 atau setara dengan 99,06%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen RAD. Outcome Kegiatan adalah Tersusunnya RAD dan PRB sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di Jawa Barat; -Tersedianya dokumen resmi yang memuat data dan informasi penting tentang risiko Bencana yang ada.

(9) Kegiatan Gladi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp382.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp381.849.298,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Tersosialisasikannya Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2018. Outcome Kegiatan adalah Meningkatnya kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; Meningkatnya kesiapsiagaan dalam Pengurangan risiko bencana.

(10) Kegiatan Rapat Teknis Penatausahaan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp140.167.500,00 atau setara dengan 98,36%. Output kegiatan adalah Meningkatnya SDM dan Kinerja pengelolaan keuangan lingkungan BPBD Prov. Jabar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Outcome Kegiatan adalah Terlaksananya rapat kerja teknis penatausahaan keuangan BPBD se Jawa Barat Tahun 2018; Terlaksananya Rapat Teknis Penatausahaan Keuangan BPBD Prov Jabar Tahun 2018

(11) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan Darurat Bencana di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp185.290.000,00 atau setara dengan 98,90%. Output kegiatan adalah Meningkatnya jumlah

IV - 135


Petugas PB dan paham bencana. Outcome Kegiatan adalah Terlatihnya aparatur Pemeritah Kab/Kota dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana; -Meningkatnya daya dukung dan kualitas penanganan bencana.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakata.

Permasalahan

(1) Masih tingginya ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

(2) Masih rendahnya kesiapsiagaan bencana masyarakat.

(3) Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda yang berlaku.

b.

Solusi

(1) Optimalisasi Deteksi dini konflik sosial dan konflik agama.

(2) Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi dan pembentukan desa tanggap bencana.

(3) Peningkatan pengawasan dan penegakan Perda.

IV - 136


6. Urusan SosialPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Sosial tahun 2018 adalah sebagai berikut: angka kemiskinan tahun 2018 7,25 persen, Indeks Kebahagiaan pada tahun 2018 sebesar 69,58 poin melebihi target yang ditetapkan (63-65 poin), Jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 771.845 orang meningkat dari tahun 2017 (710.539 Orang)Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

3) Pelaksanaan Program dan Kegiatana.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

(1) Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.006.675.400,00 dan realisasi sebesar Rp3.003.778.850,00 atau setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (360 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(2) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Remaja Putus Sekolah UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp521.906.332,00 dan realisasi sebesar Rp521.906.300,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (100 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(3) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.221.323.500,00 dan realisasi sebesar Rp2.205.719.774,00 atau setara dengan 99,29 %. Output kegiatan adalah jumlah kelayan yang dilayani (100 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(4) Kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Provinsi jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.955.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 137


Rp274.886.900,00 atau setara dengan 99,97 %. Output kegiatan adalah jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bingkisan (500 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(5) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp616.903.000,00 dan realisasi sebesar Rp616.622.048,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani (1900 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(6) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp789.325.000,00 dan realisasi sebesar Rp785.269.150,00 atau setara dengan 99,48%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (450 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(7) Kegiatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.833.600,00 dan realisasi sebesar Rp198.363.500,00 atau setara dengan 98,77%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (932 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(8) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) Pagaden Subang yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp630.187.500,00 dan realisasi sebesar Rp528.991.500,00 atau setara dengan 83,94%. Output kegiatan adalah Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang dilayani (25 anak). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(9) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.645.500,00 dan realisasi sebesar Rp221.330.000,00 atau setara

IV - 138


dengan 97,65%. Output kegiatan adalah Jumlah anak terlantar yang dilayani (1200 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(10) Kegiatan Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial, dan Eks Psikotik) Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp381.230.200,00 dan realisasi sebesar Rp373.971.050,00 atau setara dengan 98,10%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (429 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(11) Kegiatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.889.000,00 dan realisasi sebesar Rp131.889.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (160 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(12) Kegiatan Penanganan Anak Jalanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp156.696.850,00 dan realisasi sebesar Rp142.465.000,00 atau setara dengan 90,91%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (425 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(13) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.945.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (620 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(14) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.018.940.070,00 dan realisasi sebesar Rp1.881.096.250,00 atau setara dengan 93,17%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang

IV - 139


dilayani (620 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(15) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika Di Luar Balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp211.322.500,00 dan realisasi sebesar Rp209.766.250,00 atau setara dengan 99,26%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (739 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(16) Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial di luar balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp459.729.200,00 dan realisasi sebesar Rp459.357.650,00 atau setara dengan 99,92%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (600 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS..

(17) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp404.015.850,00 dan realisasi sebesar Rp338.199.530,00 atau setara dengan 83,71%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (974 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(18) Kegiatan hari lanjut usia yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp282.804.700,00 dan realisasi sebesar Rp280.919.500,00 atau setara dengan 99,33%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan lanjut usia yang dilayani (500 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(19) Kegiatan Lanjut Usia Terlantar di Luar Balai yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp258.409.200,00 dan realisasi sebesar Rp240.509.500,00 atau setara dengan 93,07 %. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (175 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(20) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental,

IV - 140


Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp320.930.850,00 dan realisasi sebesar Rp318.095.500,00 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (100 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(21) Rehabilitasi Sosial ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.144.859.440,00 dan realisasi sebesar Rp1.114.776.800,00 atau setara dengan 97,37%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (209 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(22) Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bidang Rehsos yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp264.230.000,00 dan realisasi sebesar Rp246.623.500,00 atau setara dengan 93,34%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (209 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(23) Penerimaan dan Penyaluran ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.865.350,00 dan realisasi sebesar Rp220.759.997,00 atau setara dengan 99,05%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (100 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(24) Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.675.812.200,00 dan realisasi sebesar Rp1.665.623.950,00 atau setara dengan 99,39%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (450 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(25) Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR)

IV - 141


Cibabat Cimahi dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp217.353.200,00 dan realisasi sebesar Rp217.353.200,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Cibabat Cimahi dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(26) Kegiatan Penerimaan Dan Penyaluran Remaja Putus Sekolah Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja( Bpsbr) Cibabat Cimahi Dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp93.080.768,00 dan realisasi sebesar Rp93.080.768,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penerimaan Dan Penyaluran Remaja Putus Sekolah Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja( Bpsbr ) Cibabat Cimahi Dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(27) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat - Cimahi yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat - Cimahi. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(28) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.875.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(29) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di Balai

IV - 142


Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp334.133.400,00 dan realisasi sebesar Rp334.133.400,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(30) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat-Cimahi yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.895.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.895.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat - Cimahi. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(31) Rehabilitasi Sosial ABH di BRSMP Cileungsi Bogor yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp368.258.600,00 dan realisasi sebesar Rp368.258.600,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya Rehabilitasi Sosial ABH di BRSMP Cileungsi Bogor. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(32) Penerimaan dan Penyaluran ABH di BRSMP Cileungsi Bogor yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.507.500,00 dan realisasi sebesar Rp97.507.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya Penerimaan dan Penyaluran ABH di BRSMP Cileungsi Bogor. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(33) Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.163.500,00 dan realisasi sebesar Rp396.163.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial

IV - 143


terhadap PMKS.(34) Kegiatan Lintas Sektor Penanganan P4GN yang

dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp505.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp497.303.500,00 atau setara dengan 98,37%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Lintas Sektor Penanganan P4GN. Outcome kegiatan adalah pembentukan tim koordinasi penanggulangan narkoba di jawa barat.

(35) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp762.505.000,00 dan realisasi sebesar Rp640.485.500,00 atau setara dengan 83,99%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

b.

Program Pemberdayaan Sosial

(1) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp223.949.600,00 dan realisasi sebesar Rp222.002.950,00 atau setara dengan 99,13%. Output kegiatan adalah Jumlah FM yang diberdayakan (350KK). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp212.432.500,00 dan realisasi sebesar Rp188.891.250,00 atau setara dengan 88,91%. Output kegiatan adalah 6,281 Jumlah FM yang diberdayakan, 242 Jumlah WRSE yang diberdayakan, 242 Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana dapat melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap psks untuk kesejahteraan sosial.

(3) Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penyelenggaraan

IV - 144


Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.265.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.265.188.250,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Jumlah TKSK yang diberdayakan (626 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(4) Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.062.150,00 dan realisasi sebesar Rp165.632.650,00 atau setara dengan 99,74%. Output kegiatan adalah Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah Dunia Usaha yang diberdayakan (54 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS..

(5) Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosialyang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp219.192.050,00 dan realisasi sebesar Rp211.350.250,00 atau setara dengan 96.42%. Output kegiatan adalah Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh (127 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(6) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp232.193.340,00 dan realisasi sebesar Rp230.193.340,00 atau setara dengan 99,13%. Output kegiatan adalah Jumlah keluarga miskin perkotaan yang dilayani (450 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(7) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp268.106.700,00 dan realisasi sebesar Rp262.106.700,00 atau setara dengan 97,76 %. Output kegiatan adalah Jumlah keluarga miskin pesisir yang dilayani (1200 Kepala Keluarga). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(8) Penanganan Fakir Miskin Pedesaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp382.347.200,00 dan realisasi sebesar Rp382.347.200,00 atau setara

IV - 145


dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah keluarga miskin perdesaan yang dilayani (1200 KK). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(9) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Melalui KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp246.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp246.250.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah fakir miskin (WRSE) perkotaan yang dilayani (600 Wanita Binaan Sosial). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(10) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan WRSE Melalui KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp416.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp416.600.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Jumlah fakir miskin (WRSE) perdesaan yang dilayani (1200 Wanita Binaan Sosial). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(11) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) MELALUI KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp241.650.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah fakir miskin (WRSE) pesisir yang dilayani (500 Wanita Binaan Sosial). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(12) Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp289.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp281.181.000,00 atau setara dengan 97,29%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi utuk kelembagaan SP2GD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.

(13) Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteran Lanjut Usia yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp93.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp91.300.000,00 atau setara

IV - 146


dengan 97,96%. Output kegiatan adalah Rakor dengan Komda lansia dan LSM wilayah BKPP Prov. Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya kesejahteran lanjut usia.

(14) Kegiatan Implementasi penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp93.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp93.422.000,00 atau setara dengan 99,91%. Output kegiatan adalah Jumlah terselenggaranya Implementasi penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial di 27 Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah terimplementasikannya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial(1) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.466.757.800,00 dan realisasi sebesar Rp1.276.846.500,00 atau setara dengan 87,05%. Output kegiatan adalah Meningkatnya kesejahteraan keluarga Miskin. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(2) Perlindungan Sosial Korban Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.366.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.915.336.285,00 atau setara dengan 89,66%. Output kegiatan adalah Terlindunginya korban bencana dalam masa tanggap darurat. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(3) Penerimaan dan Penyaluran di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.256.250,00 dan realisasi sebesar Rp239.001.250,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah Jumlah lanjut Usia yang dilayani (350 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(4) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan

IV - 147


Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.142.952.850,00 dan realisasi sebesar Rp7.126.812.640,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Jumlah lanjut Usia yang dilayani (350 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya Pelayanan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS.

(5) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.797.874.275,00 dan realisasi sebesar Rp8.535.178.696,00 atau setara dengan 97,01%. Output kegiatan adalah Jumlah anak dan balita terlantar yang dilayani (345 anak). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(6) Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Anak di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan Satuan Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.478.030,00 dan realisasi sebesar Rp379.041.250,00 atau setara dengan 96,01%. Output kegiatan adalah Jumlah kelayan yang dilayani (100 orang). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(7) Penerimaan dan penyaluran di bpstw ciparay dan sub unit rumah perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp52.550.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya penerimaan dan penyaluran di bpstw ciparay dan sub unit rumah perlindungan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(8) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.475.691.450,00 dan realisasi sebesar Rp1.475.691.450,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan. Outcome

IV - 148


Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(9) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp855.930.425,00 dan realisasi sebesar Rp855.930.425,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

(10) Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.552.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.552.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.

d.

Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).(1) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial yang dilaksanakan

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp221.737.400,00 dan realisasi Rp221.493.250,00 atau setara dengan 99,89 %. Output kegiatan adalah Jumlah peserta yang memperoleh materi penyuluhan sosial dalam pelaksanaan UKS (300 orang). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial.

(2) Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp278.948.500,00 dan realisasi Rp265.016.075,00 atau setara dengan 95,01 %. Output kegiatan adalah Jumlah PSKS yang bertambah pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan UKS (300 PSKS). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan

IV - 149


pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial.

(3) Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan, Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp904.704.000,00 dan realisasi Rp895.880.050,00 atau setara dengan 99,02 %. Output kegiatan adalah Jumlah TKSK yang bertambah pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan UKS (330 TKSK). Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial.

(4) Kegiatan Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat sebesar Rp528.000.000,00 dan realisasi Rp519.033.250,00 atau setara dengan 98,03 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelopor-pelopor pemberdayaan masyarakat di jawa barat.

(5) Apresiasi Para Teladan Berprestasi Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat sebesar Rp214.650.000,00 dan realisasi Rp201.845.000,00 atau setara dengan 94,03%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Apresiasi Para Teladan Berprestasi Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah terapresiasinya para pelaku pembangunan di jawa barat yang memiliki prestasi sesuai dengan profesinya, serta kepedulian terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing.

(6) Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp252.861.475,00 dan realisasi Rp238.929.050,00 atau setara dengan 94,49%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya

IV - 150


pemberdayaan dan pengembangan terhadap PSKS untuk kesejahteraan sosial.

IV - 151


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

a.

Permasalahan

(1) Penduduk masih terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah PMKS

(2) Kurang optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota, serta partisipasi PSKS;

Kurangnya pemenuhan sarana prasarana dalam penanganan PMKS.

b.

Solusi

(1) Sinkronisasi, integrasi dan sinergitas penanganan PMKS (Pemerintah Pusat, Daerah, dan unsur masyarakat/Dunia Usaha);

(2) Melaksanakan optimalisasi penanganan PMKS melalui peran dan fungsi perangkat daerah yang relevan dan terkait;

(3) Peningkatan fasilitas panti sosial untuk menangani PMKS.

IV - 152


4.1 Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren4.1.1 Urusan Wajib4.1.1.2

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

7. Urusan Tenaga KerjaPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Tenaga Kerja tahun 2018 adalah sebagai berikut: tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 8,17 persen, Jumlah Pekerja Anak pada tahun 2018 sebanyak 810 Orang, Persentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi pada tahun 2018 sebesar 0,38 persen.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja(1) Kegiatan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp797.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp775.620.000,00 atau setara dengan 97,23%. Output kegiatan adalah pemagangan dalam negeri berbasis pengguna sebanyak 80 orang, seleksi pemagangan ke luar negeri/Jepang sebanyak 300 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keahlian tenaga kerja.

(2) Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp248.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp236.952.200,00 atau setara dengan 95,47%. Output kegiatan adalah akreditasi lembaga pelatihan kerja sebanyak 15 LPK, bimtek akreditasi sebanyak 15 orang (1 akt). Outcome kegiatan adalah meningkatnya akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK).

(3) Kegiatan Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.277.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.266.897.750,00 atau setara dengan 99,14%. Output kegiatan adalah Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU) sebanyak 240 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelompok rintisan kerja mandiri berdaya saing.

IV - 153


(4) Kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp997.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp965.024.650,00 atau setara dengan 96,79%. Output kegiatan adalah uji kompetensi tenaga kerja sebanyak 260 orang/14 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.

(5) Kegiatan Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Menengah yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.658.250,00 atau setara dengan 96,43%. Output kegiatan adalah bimtek produktivitas pengembangan pengembangan usaha mikro kecil sebanyak 40 orang 2 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya .

(6) Kegiatan Pelatihan Kerja Mandiri Sesuai Minat Usaha yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.353.000,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan berbasis arah minat usaha mandiri sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelompok rintisan kerja mandiri berdaya saing.

(7) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.293.405.600,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah sub kejuruan teknik sepeda motor sejumlah, Sub kejuruan TKR Body Repair sejumlah, Sub kejuruan mekanik listrik industri sejumlah, Sub kejuruan otomasi industri sejumlah, Sub kejuruan pemrograman sejumlah, Sub kejuruan mesin produksi sejumlah 2 paket, Sub kejuruan menjahit sejumlah, Sosialisasi pelatihan dengan industri 1 kegiatan, Rapat dengan forum komunikasi industri 2 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

(8) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pemasaran Pelatihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 154


Rp126.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp126.100.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya kebutuhan akses pencari kerja mandiri terhadap dunia usaha (sumber modal, sumber teknologi dan sumber pemasaran) selama 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses pencari kerja mandiri terhadap dunia usaha (sumber modal, sumber teknologi dan pemasaran).

(9) Kegiatan Pelatihan bagi Purna TKI yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp499.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp495.810.000,00 atau setara dengan 99,20%. Output kegiatan adalah pelatihan purna TKI sebanyak 60 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelompok rintisan kerja mandiri yang berdaya saing.

(10) Kegiatan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.453.187.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.434.987.000,00 atau setara dengan 98,75%. Output kegiatan adalah Terlatihnya calon tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 140 orang. Outcome kegiatan adalah meningkanya kelompok rintisan kerja mandiri yang berdaya saing.

(11) Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk Purna TKI (MTU) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.280.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah pelatihan berbasis masyarakat untuk purna PMI (MTU) : 1 angkatan/20 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan purna TKI dalam berwirausaha.

(12) Kegiatan Evaluasi Penilaian Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Daerah melalui Pencanangan Kab./Kota Produktif dan Kompeten di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.535.000,00 dan realisasi sebesar Rp221.250.600,00 atau setara dengan 97,66%. Output kegiatan adalah terselenggaranya evaluasi penilaian produktivitas dan kompetensi tenaga kerja daerah melalui pencanangan kab./kota produktif dan kompeten di Jawa Barat. Outcome

IV - 155


kegiatan adalah Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam meningkatkan Produktifitas dan Kompetensi Tenaga Kerja.

(13) Kegiatan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pekerja Teladan dan Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp678.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp666.814.750,00 atau setara dengan 98,35%. Output kegiatan adalah terselenggaranya evaluasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui penilaian dan pemberian penghargaan kepada pekerja teladan dan perusahaan. Outcome kegiatan adalah terpilihnya pekerja teladan dari perusahaan manufaktur dan jasa dan terpilihnya perusahaan (manufaktur dan jasa) yang mempekerjakan tenagakerja perempuan; apresiasi tenaga kerja dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan.

(14) Kegiatan Akselerasi Gerakan Nasional Masyarakat Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja menuju Kecelakaan Nihil (Zero Accident) yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.451.750,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Akselerasi gerakan nasional masyarakat berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja menuju kecelakaan nihil (Zero Accident). Outcome kegiatan adalah meningkatnya gerakan nasional masyarakat berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja menuju kecelakaan nihil (Zero Accident).

(15) Kegiatan Perluasan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Universal Coverage) pada Pekerja Bukan Penerima Upah Lintas Sektor yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp383.170.000,00 atau setara dengan 95,79%. Output kegiatan adalah Desiminasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada Pekerja Bukan Penerima Upah Lintas Sektor; Desiminasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada Pekerja Bukan Penerima Upah Lintas

IV - 156


Sektor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perluasan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (Universal Coverage) pada pekerja bukan penerima upah lintas sektor.

(16) Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Pengajuan Klaim Mamfaat Pensiun Lumpsum Tenaga Kerja Indonesia Purna Kerja dari Korea Selatan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp145.603.750,00 atau setara dengan 97,06%. Output kegiatan adalah sosialisasi dan desiminasi pengajuan klaim manfaat pensiun lumpsum tenaga kerja indonesia purna kerja dari korea selatan. Outcome kegiatan adalah meningkatkan kesejahteraan TKI beserta keluarganya melalui jaminan sosial tenaga kerja.

b.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan(1) Kegiatan Penerapan Sistem Pengupahan di Jawa

Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp879.535.000,00 dan realisasi sebesar Rp875.821.000,00 atau setara dengan 99,58%. Output kegiatan adalah pemagangan dalam negeri berbasis pengguna sebanyak 80 orang, seleksi pemagangan ke luar negeri/Jepang sebanyak 300 orang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penerapan sistem pengupahan di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp196.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.996.970,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Penyuluhan LKS Bipartit 1 kali. Outcome kegiatan adalah tercapainya pembinaan dan pembentukan LKS Bipartit di perusahaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

(3) Kegiatan LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp142.962.000,00 atau setara dengan 98,26%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi LKS Tripartit Provinsi dan Kab/Kota 1 kegiatan.

IV - 157


Outcome kegiatan adalah tercapainya koordinasi dan komunikasi anggota LKS tripartit provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Kegiatan Penganugerahan LKS Tripartit Award Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp293.030.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.419.700,00 atau setara dengan 98,09%. Output kegiatan adalah Rapat LKS Tripartit provinsi jawa barat 3 kali, Rapat badan pekerja 6 kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Tripartit Award tahun 2018.

(5) Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.842.000,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja Jawa Barat sebanyak 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepesertaan Program jaminan sosial tenaga kerja.

(6) Kegiatan Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp548.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp548.406.000,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Outcome kegiatan adalah terselesaikannya kasus secara bipartit dengan cepat, tepat dan konsisten.

(7) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Norma Kerja Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.856.000,00 dan realisasi sebesar Rp193.400.000,00 atau setara dengan 99,76%. Output kegiatan adalah sosialisasi norma kerja perempuan, anak dan jaminan sosial tenaga kerja 30 orang, FGD Norma Kerja, Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 30 orang. Outcome kegiatan adalah meluasnya informasi tentang norma kerja perempuan, anak dan jaminan sosial tenaga kerja.

(8) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 158


sebesar Rp381.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp372.255.000,00 atau setara dengan 97,50%. Output kegiatan adalah sosialisasi norma K3 bidang kebakaran 30 orang, sosialisasi norma K3 bidang konstruksi 30 orang, bimtek sertifikasi calon ahli K3 orang, bimtek ahli K3. Outcome kegiatan adalah meluasnya informasi tentang norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(9) Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp238.780.000,00 dan realisasi sebesar Rp238.190.000,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan 100 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi daerah pengawasan ketenagakerjaan.

(10) Kegiatan Supervisi dan Pemeriksaan Norma Kerja Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp687.672.000,00 dan realisasi sebesar Rp685.711.300,00 atau setara dengan 99,71%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Norma Kerja Perempuan 60 orang, Sosialisasi Norma Kerja Jamostek 60 orang, Rapat Koordinasi Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan norma ketenagakerjaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya supervisi dan pemeriksaan norma kerja perempuan, anak dan jaminan sosial tenaga kerja.

(11) Kegiatan Gerakan Efektif Masyarakat Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.831.000,00 dan realisasi sebesar Rp446.251.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah gerakan efektif membudayakan K3 200 Orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya gerakan efektif masyarakat membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

(12) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah II Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp985.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp978.517.180,00 atau setara dengan 99,34 %. Output kegiatan adalah Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Pemeriksaan, pengujian dan pemeriksaan Khusus Objek K3, Pemeriksaan

IV - 159


Khusus dan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah II.

(13) Kegiatan Supervisi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp798.010.000,00 dan realisasi sebesar Rp793.920.000,00 atau setara dengan 99.49%. Output kegiatan adalah terlaksananya Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah I. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(14) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp598.202.250,00 atau setara dengan 99.87%. Output kegiatan adalah Pemeriksaan Norma ketenagakerjaan dalam provinsi PNS provinsi 1 kegiatan, Pemeriksaan Norma ketenagakerjaan luar provinsi pns provinsi 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(15) Kegiatan Supervisi/Pemeriksaan Normav Ketenagakerjaan BPPK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.135.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.124.630.000,00 atau setara dengan 99.09%. Output kegiatan adalah Pemeriksaan Norma ketenagakerjaan dalam provinsi PNS provinsi 1 kegiatan, Pemeriksaan Norma ketenagakerjaan luar provinsi pns provinsi 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(16) Kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp394.190.000,00 dan realisasi sebesar Rp346.737.400,00 atau setara dengan 87.96%. Output kegiatan adalah penanganan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan 5 Kasus, FGD Penanganan Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 60 orang. Outcome kegiatan adalah menurunnya jumlah pelanggaran kasus norma ketenagakerjaan.

IV - 160


c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja(1) Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat

Karya Infrastruktur Pengerasan Jalan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.991.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.991.650.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah padat karya infrastruktur pengerasan jalan dapat memberikan kesempatan kerja secara temporer kepada 1.320 Orang Tenaga Kerja Penganggur dan setengah Penganggur di 22 Lokasi di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terserapnya tenaga kerja.

(2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.454.000,00 atau setara dengan 74,88%. Output kegiatan adalah notulen kesepahaman 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas satuan tugas pelayanan TKI Terpadu.

(3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp158.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp158.039.000,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Dokumen/laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat 1 dokumen; Data PMI yang melalui Bandara 1 dokumen; Pelayanan PMI yang terintegrasi 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah tersusunnya dokumen/laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat.

(4) Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui padat karya pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp766.228.500,00 dan realisasi sebesar Rp758.434.400,00 atau setara dengan 98,98%. Output kegiatan adalah Padat Karya Pemberdayaan Lingkungan di 17 Lokasi di Jawa Barat sebanyak 935 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya persentase serapan tenaga kerja.

(5) Kegiatan Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Barat yang dilaksanakan

IV - 161


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp328.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp325.914.400,00 atau setara dengan 99,29%. Output kegiatan adalah Diseminasi informasi penempatan dan perlindungan PMI Jawa Barat 600 orang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya diseminasi informasi penempatan dan perlindungan TKI Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pelaksanaan Penciptaan 2 Juta Serapan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp751.416.000,00 dan realisasi sebesar Rp713.181.000,00 atau setara dengan 94,91%. Output kegiatan adalah terserapnya tenaga kerja sebanyak 80.280 orang/tenaga kerja. Outcome kegiatan adalah terserapnya tenaga kerja secara temporer pada Kegiatan Dukungan Penciptaan 2 Juta Serapan Kesempatan Kerja.

(7) Kegiatan Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.325.000,00 dan realisasi sebesar Rp213.930.000,00 atau setara dengan 94,95%. Output kegiatan adalah Penempatan/Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebanyak 50 orang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Calon tenaga kerja terampil dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

(8) Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.295.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah perusahaan/lembaga/instansi yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 200 perusahaan/lembaga. Outcome kegiatan adalah terkendalinya penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Jawa Barat.

(9) Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Perpanjangan IMTA dan RPTKA di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.150.000,00 atau setara dengan 58,99%.

IV - 162


Output kegiatan adalah rapat koordinasi pelayanan perpanjangan IMTA dan RPTKA di Jawa Barat 2 Kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pelayanan perpanjangan IMTA dan RPTKA di Jawa Barat.

(10) Kegiatan Layanan Antar Kerja melalui Gerai Layanan Info Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp267.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp249.390.000,00 atau setara dengan 93,16%. Output kegiatan adalah Layanan Antar Kerja dan Konseling 30 Kali, Penyusunan Info Pasar Kerja Jabar . Outcome kegiatan adalah meningkatnya informasi lowongan kerja dan pemenuhan permintaan tenaga kerja.

(11) Kegiatan Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp336.175.000,00 atau setara dengan 96,53%. Output kegiatan adalah Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (AKL) sebanyak 100 orang. Outcome kegiatan adalah tersedianya calon tenaga kerja terampil dan penempatan tenaga kerja lokal di sektor industri.

(12) Kegiatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp627.481.000,00 atau setara dengan 96,54%. Output kegiatan adalah Bursa Kerja 1 kali, Penyuluhan Bimbingan Jabatan 15 Kali, Bimtek BKK 1 Kali. Outcome kegiatan adalah terwujudnya penyebaran informasi kesempatan kerja.

(13) Kegiatan Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat (PABM) bagi Keluarga TKI yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.391.000,00 atau setara dengan 90,29%. Output kegiatan adalah PABM bagi Keluarga PMI : 20 orang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat (PABM) bagi keluarga TKI.

(14) Kegiatan Temu Konsolidasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp468.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp455.400.000,00 atau setara dengan

IV - 163


97,22%. Output kegiatan adalah temu konsolidasi tenaga kerja luar negeri 150 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya motivsi purna TKI untuk mengembangkan usahanya.

IV - 164


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Tenaga Kerja

a.

Permasalahan

(1) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat, namun Minat kerja mandiri/berwirausaha masih rendah dikarenakan kualitias tenaga kerja yang masih relatif rendah, masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD atau tidak lulus SD.

(2) Perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan kepesertaan dalam BPJS ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat sebagai pekerja, masih rendah. Hal ini belum dapat terjangkau oleh pengawasan pemerintah dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan.

(3) Isu tenaga kerja asing illegal.

b.

Solusi

(1) Peningkatan produktivitas, kompetensi, standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja dan Pencari Kerja;

(2) Pemagangan dalam dan luar negeri;(3) Penumbuh Kembangan kerja Mandiri;(4) Peningkatan Peran dan Fungsi BLK;(5) Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja;(6) Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya;(7) Fasilitasi AKAD, AKAN dan AKL;(8) Fasilitasi Harmonisasi Hubungan Industrial dan

Pengupahan;(9) Peningkatan Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan;(10) Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan;(11) Peningkatan Budaya K3 di Lingkungan Kerja dan

Masyarakat;(12) Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Pekerja

Anak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;(13) Optimalisasi Peran dan Fungsi UPTD Pengawasan;(14) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fungsional

Pengawas KetenagakerjaanFasilitasi Peningkatan Kualitas Calon Transmigran.

IV - 165


8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2018 sebesar 70,14 poin melebihi target yang ditetapkan (69,65 poin), Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan kabupaten/kota Layak Anak pada tahun 2018 sebanyak 19 kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 sebesar 89,18 poin.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan(1) Kegiatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp742.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp740.560.000,00 atau setara dengan 99,81%. Output kegiatan adalah pendataan fasilitasi gender dan anak di perusahaan di kab/kota. pendataan fasilitasi gender dan anak di tempat wisata belanja dan kuliner. pendataan fasilitasi sarana prasarana informasi publik untuk gender dan anak di kab/kota. Outcome Kegiatan adalah terinformasikannya sistem informasi gender dan anak (SIGA) di 27 Kabupaten/ kota; meningkatnya upaya pemberdayaan perempuan; menigkatnya penguatan; kelembagaan PUG; meningkatnya peranan perempuan; di bidang politik.

(2) Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp498.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp486.390.300,00 atau setara dengan 97,54%. Output kegiatan adalah 1. Rakor persiapan penilaian APE dengan perangkat daerah kab/kota. 2. Rakor persiapan APE dengan perangkat daerah provinsi. 3. Pelaksanaan PENILAIAN PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKapraya (APE) dengan kab/kota. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pembangunan menuju kesetaraan dan Keadilan Gender; meningkatnya upaya pemberdayaan Perempuan; menigkatnya penguatan; kelembagaan

IV - 166


PUG; meningkatnya peranan perempuan di bidang politik.

b.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.522.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.513.434.500,00 atau setara dengan 99,40%. Output kegiatan adalah 1. Kesepakatan Pelaksanan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P22WKSS) dengan Kab/Kota. 2. Pemetaan lokasi awal binaan program P2WKSS. 3. Keterampilan perempuan dalam kreatifitas usaha. 4. Lomba kreatifitas perempuan. 5. verifikasi lokasi CPCL P2WKSS tahun 2019 di 15 kab/kota. 6. Evaluasi dan recheking lokasi P2WKSS di 27 kab/kota. 7. Bhakti sosial. 8. Malam apresiasi hari ibu. Outcome Kegiatan adalah menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp979.460.000,00 dan realisasi sebesar Rp794.428.285,00 atau setara dengan 81,11%. Output kegiatan adalah Rapat Kerja P2TP2A. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

(3) Kegiatan P2TP2A yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp586.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.368.014,00 atau setara dengan 49,04%. Output kegiatan adalah 1. Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 9 Kali. 2. Visit Home. 3. Pemenuhan honor Psikolog, Tenaga Ahli selama 9 Bulan. Outcome kegiatan adalah implementasi PPABM; kampanye anti kekerasan; penguatan pendamping korban P2TP2A; jambore warga binaan P2TP2A.

(4) Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi Gugus Tugas yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.983.000.000,00 dan

IV - 167


realisasi sebesar Rp1.857.607.708,00 atau setara dengan 93,68%. Output kegiatan adalah 1. Community Watch sebanyak 5 kegiatan. 2. Regular Meeting sejumlah 55 Orang. 3. Pelatihan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi babinsa dan bhabinkamtibmas. 4. Penjemputan korban trafiking sebanyak 50 orang. Outcome Kegiatan adalah tersusunnya RAD gugus tugas.

(5) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp747.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp738.315.320,00 atau setara dengan 98,75%. Output kegiatan adalah 1. Pelatihan Kader PATBM sebanyak 2 Kali. sosialisasi advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 4 kali. 3. Pelatihan para konselor dan peningkatan kapasitas aktivis. Outcome kegiatan adalah menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(6) Kegiatan Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial Perempuan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp747.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp720.552.990,00 atau setara dengan 96,46%. Output kegiatan adalah 1. Peningkatan kapasitas kepemimpinan camat perempuan sebanyak 54 orang peserta. 2. Peningkatan kapasitas kepemimpinan lurah/kepala desa perempuan. 3. sosialisasi pengarusutamaan gender bidang politik bagi kaukus perempuan politik indonesia (KPPI). 4. Forum konsultasi dan komunikasi. 5. Sosialisasi ketahanan keluarga bagi Ikatan Kekeluargaan Istri dan Anggota DPRD (IKIAD) sebanyak 2 kegiatan. 6. Training Mubalighoh. 7. Lomba Paduan Suara Lagu Kebangsaan. 8. Pagelaran Seni dan Budaya. 9. Khitanan Massal. 10. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan disabilitas. 11. Penguatan organisasi perempuan bidang hukum dengan menghadirkan Menhumkam. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan.

(7) Kegiatan Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp495.000.000,00 dan

IV - 168


realisasi sebesar Rp479.155.340,00 atau setara dengan 96,80%. Output kegiatan adalah 1. Sosialisasi Ketahanan Keluarga. 2. Pelatihan Usaha Mandiri. 3. Olah Tubuh. 4. Pembinaan Pengurus dan Anggota DWP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota se Jawa Barat. 5. Bhakti Sosial (donor darah, kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo serta kunjungan ke Posyandu. 6. Lomba Asmaul Husna. 7. Peringatan HUT DWP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan

(8) Kegiatan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp746.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp715.998.950,00 atau setara dengan 95,88%. Output kegiatan adalah 1. Pelatihan sistem perlindungan anak. 2. Pelatihan kekerasan terhadap anak (KTA) bagi kelompok sebaya sebanyak 2 Kali. 3. Visit psikolog anak sebanyak 5 lokasi. 4. Bhakti sosial. Outcome kegiatan adalah menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak

(9) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp607.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp597.920.334,00 atau setara dengan 98,42%. Output kegiatan adalah 1. Berpartisipasi dalam pameran di Provinsi Bangka Belitung. 3. Pendataan industri rumahan oleh PL PEKKA. 4. Pembinaan PL PEKKA . Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan.

(10) Kegiatan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp497.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp467.206.250,00 atau setara dengan 93,84%. Output kegiatan adalah 1. TOT Sekolah Ramah Anak. 2. Pelatihan Parenting Skill. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya jumlah keluarga yang berkualitas; Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pendidikan; terpenuhinya hak pendidikan bagi anak; menurunnya angka kekerasan di sekolah; Terimplementasikannya 6 indikator SRA; Meningkatnya motivasi tenaga kependidikan di sekolah

(11) Kegiatan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan yang dilaksanakan Dinas

IV - 169


Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp398.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp392.123.750,00 atau setara dengan 98,36%. Output kegiatan adalah TOT Puskesmas Ramah Anak. 2. Award Puskesmas Ramah Anak di 15 Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tenaga kesehatan tentang Konvensi Hak Anak; Meningkatnya pemahaman fasilitator dalam penguasaan indikator pelayanan ramah anak di puskesmas; meningkatnya wawasan fasilitas kesehatan ramah anak; meningkatnya motivasi para tenaga kesehatan untuk mewujudkan fasilitas pelayanan ramah anak; meningkatnya inovasi fasilitasi pelayanan ramah.

(12) Kegiatan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.247.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.218.717.650,00 atau setara dengan 97,68%. Output kegiatan adalah 1. Pemilihan Duta Anak Jawa Barat. 2. Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke Forum Anak Nasional. 3. Puncak Acara Peringatan Hari Anak Nasional. 4. Monitoring dan Evaluasi Forum Anak. 5. Award Forum Anak Jawa Barat. 6. Pameran Kreatifitas Anak. 7. Jambore Forum Anak Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terbangunnya jiwa korsa anggota forum anak jawa barat; Terbangunnya jejaring forum anak antar provinsi se Indonesia; Tersosialisaikannya hak-hak anak di Jawa Barat; Meningkatnya kreatifitas dan kebersamaan forum anak peserta pameran; meningkatnya kreatifitas anak daerah di Jawa Barat; Meningkatnya kreatifitas anggota forum Anak Daerah di Jawa Barat, dan terpilihnya Forum Anak terbaik di Jawa Barat.

(13) Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp378.842.000,00 atau setara dengan 94,94%. Output kegiatan adalah terlaksananya Kabupaten /Kota Layak Anak. Outcome Kegiatan adalah Terwujudnya tahapan Kabupaten/ Kota Layak Anak di 27 Kabupaten / Kota di 5 tahun yang akan datang. Terwujudnya Provinsi Layak Anak di 5 Tahun yang akan datang; Terimplementasikannya indikator

IV - 170


Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA) di 27 Kabupaten /Kota; Terimplementasikannya 24 indikator Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)di 27 Kabupaten /Kota di Jawa Barat; Terpilihnya inovasi - inovasi terbaik di 27 Kabupaten / Kota; Tersosialisasikannya 4 Kluster Pemenuhan Hak Anak menuju

(14) Kegiatan Sosialisasi Pergub tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp137.645.000,00 dan realisasi sebesar Rp137.645.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Pergub tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga di Jawa Barat.

(15) Kegiatan Sosialisasi Roadmap Implementasi Jabar Tolak Kekerasan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp553.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp519.977.500,00 atau setara dengan 93,34%. Output kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Roadmap Implementasi Jabar Tolak Kekerasan. Outcome kegiatan adalah menurunnya tindak kekerasan di Jawa Barat.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka.

Permasalahan

1. Masih tingginya kasus kekerasan dan trafficking pada perempuan dan anak;

2. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;

3. Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan;

4. Belum optimalnya akses kaum disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik.

b.

Solusi

1. Menguatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi;

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan melalui perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat;

3. Meningkatkan akses kaum disabilitas terhadap

IV - 171


fasilitas pelayanan publik;4. Memfasilitasi keterlibatan perempuan dan anak

dalam proses pembangunan.

9. Urusan PanganPencapaian indikator kinerja daerah urusan pangan melalui strategi meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Outcome Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah meningkatnya cadangan pangan pemerintah, meningkatnya ketersediaan informasi, harga dan akses pangan, menurunnya konsumsi beras per kapita, meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan meningkatnya penanganan daerah rawan pangan. Pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Skor Pola Pangan Harapan 82 Poin. Alokasi anggaran RpRp9.757.140.515,00 realisasi anggaran Rp9.233.368.617,00 setara dengan 94,63%.(1) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp865.485.000,00 dan realisasi sebesar Rp839.833.508,00 atau setara dengan 97,04%. Output kegiatan adalah Verifikasi Demapan dan Pembinaan OTD Jatigede, Workshop Desa Mandiri Pangan, Workshop OTD Jatigede, Verifikasi dan Identifikasi Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), Penyaluran CPPD, Pertemuan SKPG Provinsi dengan kabupaten/kota, Pertemuan NBM Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah Tertanganinya daerah rawan pangan di 27 kabupaten/kota.

(2) Kegiatan Penguatan Pemasaran dan Distribusi Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp723.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp706.587.966,00 atau setara dengan 97,66%. Output kegiatan adalah Verifikasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Workshop LDPM, Penilaian LDPM, Pertemuan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Pertemuan Agenda Nasional. Outcome kegiatan adalah

IV - 172


terdeteksinya kenaikan harga pangan pokok di 27 kabupaten/kota.

(3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Cadangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.474.588.300,00 dan realisasi sebesar Rp1.371.370.308,00 atau setara dengan 93%. Output kegiatan adalah Verifikasi dan Workshop lumbung pangan masyarakat (LPM), Identifikasi dan sosialisasi model pendistribusian beras melalui ATM beras di daerah rawan pangan. Pengadaan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Outcome kegiatan adalah tertanganinya masyarakat yang terkena gejala kewawanan pangan akibat bencana alam dan kerawanan pangan.

(4) Kegiatan WUB Pembinaan Wirausaha Baru Bidang Peternakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.081.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.077.820.274,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah terbentuknya wirausaha baru di bidang peternakan sebanyak 550 orang (22 angkatan). Outcome kegiatan adalah terbentuknya wirausaha baru bidang peternakan sebanyak 50% menurunnya tingkat pengangguran.

(5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp266.741.000,00 atau setara dengan 88,91%. Output kegiatan adalah Dokumen perencanaan pembangunan Gedung Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Outcome kegiatan adalah kesiapan dalam melaksanakan pembangunan gedung Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyrakat Veteriner melalui dokumen perencanaan sebanyak 100%.

(6) Kegiatan Kegiatan Pengembangan di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.467.689.615,00 dan realisasi sebesar Rp1.244.171.820,00 atau setara dengan 84,77%. Output kegiatan adalah Rapid test kit, Koordinasi dengan Kab/Kota, Audit Lapang Registrasi

IV - 173


PSAT, Pemutakhiran Doksistu, Audit Internal dan Sosialisasi Prima, Pengambilan Contoh, Aplikasi Pendaftaran Sertifikasi/Registrasi secara Online. Uji Lab Prima 3 dan Uji Lab Pengawasan, Perlengkapan pengambilan contoh, serta Fasilitasi Agenda Nasional. Outcome kegiatan adalah sertifikasi prima 3 sebanyak 100 produk, prima 2 sebanyak 20 produk, dan registrasi PSAT 100%.

(7) Kegiatan Peningkatan Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.844.427.600,00 dan realisasi sebesar Rp2.726.843.741,00 atau setara dengan 95,87%. Output kegiatan adalah Workshop menu B2SA berbasis pangan lokal, lomba cipta menu, rapid test kit, sosialisasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, promosi konsumsi dan keamanan pangan, workshop PPH, sosialisasi karagenan, gerakan pangan lokal, sosialisasi KRPL di Geopark Ciletuh, workshop olahan pangan lokal di kawasan citarum, hari pangan sedunia (Nasional dan Provinsi), promosi penganekaragaman pangan, rapat advokasi dewan ketahanan pangan, pembinaan asosiasi ketahanan pangan dan peternakan di Kab./Kota, rapat pokja DKPP Provinsi Jawa Barat, rapat pleno DKPP (100%). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian pola konsumsi yang dengan Pola Pangan Harapan.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan

a.

Permasalahan

Sarana prasana laboratorium pengujian pangan kurang memadai.

b.

Solusi

Meningkatkan sarana prasarana laboratorium pengujian.

IV - 174


10. Urusan PertanahanUrusan Bidang Pertanahan masuk dalam Misi ke-4 RPJMD namun tidak menjadi bagian dari Indikator Kenerja Daerah (IKD).Alokasi anggaran program yang terkait pada Urusan bidang Pertanahan Tahun 2018 tersebut adalah sebesar Rp3.862.111.500,00 dengan realisasi sebesar Rp3.470.452.850,00 setara dengan 96,72 %.Indikator kinerja dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi PertanahanCapaian indikator kinerja program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sebagai berikut : 1. Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah sebesar 100 % dari target 100 %, 2. Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 40 % dari target sebesar 40 %, 3. Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat adalah sebesar 5 kawasan dari target 5 kawasan.Alokasi anggaran Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp3.862.111.500,00 dengan realisasi sebesar Rp3.470.452.850,00 setara dengan 96,72 %.1) Kegiatan Workshop Pertanahan yang dilaksanakan

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp163.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp163.461.000,00 atau setara dengan 99,79. Output kegiatan adalah workshop perencanaan pengadaan tanah di ikuti oleh aparatur pemerintah daerah di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya tupoksi bidang pertanahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penyelenggaraan Pertanahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp286.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp277.895.000,00 atau setara dengan 96,86%. Output kegiatan adalah tersediannya naskah akademik Raperda penyelengaraan pertanahan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya

IV - 175


naskah akademis raperda penyelenggaraan pertanahan di Jawa Barat.

3) Kegiatan Rapat Kerja Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp172.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp165.961.992,00 atau setara dengan 96,49%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kordinasi dengan instansi terkait dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan terselenggarannya rapat kerja pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan terselenggaranya rapat kerja pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

4) Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp108.334.000,00 atau setara dengan 96,21%. Output kegiatan adalah Tersosialisasinya tata cara pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Outcome kegiatan adalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5) Kegiatan Penyusunan SOP penyelesaian permasalahan konflik dan sengketa pertanahan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp196.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.654.692,00 atau setara dengan 95,74%. Output kegiatan adalah tersusunnya SOP penyelesaian permasalahan konflik dan sengketa pertanahan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya SOP penyelesaian permasalahan konflik dan sengketa pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

6) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp279.967.190,00 atau setara dengan 98,23%. Output kegiatan adalah tersediannya data dan informasi penguasaan dan konflik pertanahan

IV - 176


untuk kepentingan strategis provinsi. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaataan tanah.

7) Kegiatan Rapat Kerja Daerah Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp197.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.862.745,00 atau setara dengan 97,90%. Output kegiatan adalah terlaksanannya kordinasi dengan instansi kabupaten/kota dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan penatagunaan tanah dan terselenggarannya rapat kerja penatagunaan tanah se-Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan terselenggaranya rapat kerja pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

8) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp422.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp417.193.000,00 atau setara dengan 98,63%. Output kegiatan adalah Tersedianya sistem informasi manajemen penatagunaan tanah di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Jawa Barat berbasis data dan informasi yang andal dan dapat diakses oleh berbagai stakeholder.

9) Kegiatan Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.834.802.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.834.707.500,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah tersusunnya peta dasar skala detail pada 5 peraturan perundang-undang. Outcome kegiatan adalah tersedianya peta dasar untuk perencanaan pembangunan kawasan perkotaan.

10) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp191.016.000,00 dan realisasi sebesar Rp191.016.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersusunnya peta dasar skala detail pada 5 peraturan perundang-undang.

IV - 177


Outcome kegiatan adalah perencanaan pembangunan di Jawa Barat disusun berdasarkan data dan informasi pertanahan yang andal.

11) Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp251.130.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.162.000,00 atau setara dengan 77,26%. Output kegiatan adalah penetapan lokasi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ijin gubernur ruislagh tanah kas desa, dokumen fasilitasi administrasi kependudukan. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi kependudukan, pertanahan dan pemerintahan desa.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

a.

Permasalahan

(1) Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainya.

(2) Kelengkapan Proses administrasi kelengkapan pertanahan dan pemerintah desa.

(3) Masih banyak tanah (asset provinsi) yang belum bersertifikat

(4) Masih banyak tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain

b.

Solusi

(1) Meningkatkan konsultasi ke pemerintah pusat dan koordinasi ke kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.

(2) Melaksanakan kegiatan sertifikasi lahan terutama yang merupakan asset pemerintah provinsi

(3) Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan

IV - 178


11. Urusan Lingkungan HidupPencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang adalah 89,96% dari target sebesar 12,3-13%; 2. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah 12,91% dari target sebesar 7-6%.Alokasi anggaran program-program yang terkait pada urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah sebesar Rp48.208.392.040,00 dengan realisasi sebesar Rp44.346.009.387,00 atau sekitar 91,99 persen.Indikator kinerja dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan HidupCapaian indikator kinerja program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yakni Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang adalah sebesar 89,96 % dari target 48,82 %.Alokasi anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp21.908.112.040,00 dengan realisasi sebesar Rp21.018.166.051,00 setara dengan 95,93%.(1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp475.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp456.977.362,00 atau setara dengan 96,22%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen DIKPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Outcome kegiatan adalah tersedianya informasi mengenai kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Bimtek Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp173.645.799,00 atau setara dengan 99,22%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen RPPLH Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat.

IV - 179


(3) Kegiatan Bimtek KLHS RTRW/RDTR dan RPJMD/RPJPD Kab/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp270.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp261.095.000,00 atau setara dengan 96,70%. Output kegiatan adalah terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi KLHS RTRW/RDTR dan RPJMD/RPJPD Kab/Kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas kinerja aparatur terkait KLHS.

(4) Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Evaluasi Penyusunan KLHS di Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp395.581.230,00 atau setara dengan 98,89%. Output kegiatan adalah terlaksananya validasi KLHS lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas KLHS lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

(5) Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp499.395.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penatalaksanaan Dokumen Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.609.660,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah terlaksananya Bimtek Dokumen Lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas kinerja aparatur terkait Dokumen Lingkungan.

(7) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp878.356.000,00 dan realisasi sebesar Rp870.343.054,00 atau setara dengan 99,08%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pemantauan Kualitas Air di 7 DAS dan 1 Waduk. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kualitas air di Jawa Barat.

(8) Kegiatan Pemantauan Berbasis Masyarakat yang

IV - 180


dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp560.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp547.163.281,00 atau setara dengan 97,70%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pemantauan Berbasis Masyarakat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kualitas air di Jawa Barat.

(9) Kegiatan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.192.000,00 atau setara dengan 99,27%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas Dokumen Lingkungan Hidup.

(10) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp437.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp434.530.052,00 atau setara dengan 99,43%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kualitas udara di Jawa Barat.

(11) Kegiatan GCB-Pembinaan Industri Melalui Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.554.417.940,00 atau setara dengan 94,21%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan industri di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Peningkatan Indikator Kinerja Lingkungan (Kalpataru, SBL, Adiwiyata, Adipura) yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp960.339.000,00 dan realisasi sebesar Rp945.450.910,00 atau setara dengan 98,45%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan verifikasi Kalpataru, SBL, Adiwiyata, dan Adipura. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(13) Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Secara Administratif yang dilaksanakan Dinas Lingkungan

IV - 181


Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp398.503.242,00 atau setara dengan 99,62%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan verifikasi Kalpataru, SBL, Adiwiyata, dan Adipura. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(14) Kegiatan GCB - Kampanye Penyadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp801.219.000,00 dan realisasi sebesar Rp754.403.900,00 atau setara dengan 94,16%. Output kegiatan adalah terlaksananya Kampanye Penyadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(15) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Lingkungan di Jawa Barat yang Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah ditindaklanjutinya Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Lingkungan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(16) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp260.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp257.020.160,00 atau setara dengan 98,85%. Output kegiatan adalah tersusunnya Produk Hukum Lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(17) Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp486.894.500,00 atau setara dengan 48,68%. Output kegiatan adalah terlaksananya tindak lanjut kasus lingkungan melalui pidana di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(18) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 182


Rp245.915.710,00 atau setara dengan 98,36%. Output kegiatan adalah terlaksananya Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(19) Kegiatan GCB-Gerakan Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) di DAS Citarum yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.583.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.526.103.860,00 atau setara dengan 98,97%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan Desa Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(20) Kegiatan Bimbingan Teknis Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.500.000,00 atau setara dengan 94,94%. Output kegiatan adalah terlaksananya Bimtek Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas kinerja aparatur.

(21) Kegiatan Publikasi Gerakan Citarum Bestari yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.725.000,00 atau setara dengan 83,73%. Output kegiatan adalah terpublikasikannya kinerja pengelolaan Citarum. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(22) Kegiatan Implementasi Green Building (Eco-Office) (Kantor Berbudaya Lingkungan) Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.918.209,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah terimplementasikannya Green Building (Eco-Office) di lingkungan pemerintahan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(23) Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 183


Rp449.325.112,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Laporan IKLH Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(24) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp449.946.480,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Laporan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(25) Kegiatan Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.236.500,00 atau setara dengan 94,11%. Output kegiatan adalah terlaksananya Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas kinerja aparatur.

(26) Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp312.711.840,00 dan realisasi sebesar Rp300.516.436,00 atau setara dengan 94,10%. Output kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi perizinan Pengelolaan B3. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(27) Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Sampah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.928.200,00 dan realisasi sebesar Rp205.846.110,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Materi Teknis Kebijakan dan Strategi Daerah Persampahan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya tersedianya bahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat.

(28) Kegiatan Pengawasan Ketaatan Industri dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 184


Rp289.461.044,00 atau setara dengan 96,48%. Output kegiatan adalah terawasinya Ketaatan Industri dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(29) Kegiatan Pelaksanaan SAMSAT Penanganan DAS Citarum-GCB yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp348.500.000,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya operasional SAMSAT Penanganan DAS Citarum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(30) Kegiatan Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) TOD (Transit Oriented Development) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp401.289.000,00 atau setara dengan 80,25%. Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen KLHS TOD (Transit Oriented Development) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat.

(31) Kegiatan Pengembangan Instrumen Hukum Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.308.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.363.000,00 atau setara dengan 99,52%. Output kegiatan adalah tersusunnya Kajian Akademik Instrumen Hukum Lingkungan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat.

(32) Kegiatan Penyediaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu Otomatis dan Online yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp699.145.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah tersusunnya data Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu Otomatis dan Online. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kualitas air di Jawa Barat.

(33) Kegiatan Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) di DAS Cimanuk, Ciliwung, Citanduy yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup

IV - 185


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.449.975.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan Desa Berbudaya Lingkungan di DAS Cimanuk, Ciliwung, Citanduy. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

b.

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan IklimCapaian indikator kinerja program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yakni Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang adalah sebesar 89.96 % dari target 48.82 %.Alokasi anggaran Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp199.936.750,00 setara dengan 99,86%, di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp99.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp82.764.439,00 atau setara dengan 83,60%, di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.389.237,00 atau setara dengan 87,19% di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp139.995.640,00 atau setara dengan 98,58%.(1) Kegiatan Penghitungan Pencapaian Penurunan Emisi

Sektor Limbah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.994.050,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah tersusunnya Laporan Pencapaian Penurunan Emisi Sektor Limbah dan verifikasi lapangan lokasi Program Kampung Iklim. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi penurunan emisi GRK di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Pembinaan Mitigasi dan Adaptasi Iklim Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.942.700,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Proklim. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(3) Kegiatan Pengadaan Sarana Program Kampung Iklim yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 186


Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya monitoring alat peringatan dini bencana banjir di Kab Bandung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Penyelenggaraan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi Alokasi anggaran sebesar Rp99.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp82.764.439,00 atau setara dengan 83,60%. Output kegiatan adalah terselenggaranya pengumpulan dan perhitungan data GRK sektor limbah domestik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Transportasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.389.237,00 atau setara dengan 87,19%. Output kegiatan adalah Rancangan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang TransPortasi Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

(6) Kegiatan Penyusunan PEP RAD GRK Provinsi Jawa Barat sektor Kehutanan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp139.995.640,00 atau setara dengan 98,58%. Output tersusunnya PEP RAD GRK. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen PEP RAD GRK.

c. Program Pengelolaan Kawasan LindungProgram Pengelolaan Kawasan Lindung pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah sebesar 42%, yang telah melampaui target, dimana targetnya adalah sebesar 39%. Alokasi anggaran Rp23.762.880.000,00 realisasi anggaran 20.886.077.175,00 setara dengan 87,89%.(1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Forum DAS

Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000 dan realisasi Rp154.651.000 atau setara dengan 77,33%. Output adalah Rencana Kerja Forum DAS dan Pembentukan Team Formatur

IV - 187


Forum DAS di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan dan rencana kerja Forum DAS Jawa Barat

(2) Kegiatan Evaluasi RHL pada Hulu DAS Besar Kegiatan Pembangunan Kehutanan Tahun 2016 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp746.626.912,00 atau setara dengan 99,55%. Output kegiatan Dokumen Evaluasi RHL pada hulu DAS Besar (DAS Cimanuk, DAS Citanduy, DAS Citarum dan DAS Ciliwung). Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan teknis kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

(3) Kegiatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp139.761.600,00 atau setara dengan 93,17%. Output kegiatan Dokumen Rencana Tahunan RHL Tahun 2019. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan pelaksanaan rehabilitasi.

(4) Kegiatan Puncak Aksi HMPI dan BMN Tingkat Provinsi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp575.000.000,00 dan realisasi Rp547.954.500,00 atau setara dengan 95,30%. Output kegiatan adalah terlaksananya Puncak HMPI dan BMN Tingkat Provinsi. Outcome kegiatan adalah tersosialisasinya Gerakan Menanam Pohon kepada masyarakat.

(5) Kegiatan Pengelolaan Sumber Benih Hutan Daerah Kiarapayung yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Kegiatan Pengelolaan Sumber Benih Hutan Daerah Kiarapayung yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp297.151.935,00 atau setara dengan 99,05%. Output kegiatan adalah terbangunnya Sumber Benih Tanaman Hutan di Hutan Daerah Kiarapayung. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih tanaman hutan .

(6) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp391.443.485,00 atau setara dengan 97,86%. Output kegiatan adalah Pelayanan Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan, Sertifikasi dan Pemberian Rekomendasi Teknis, Penetapan Pengada Pengedar Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, Konsultasi Perbenihan Tanaman Hutan di 27 Kab/Kota se Jawa

IV - 188


Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengadaan/pengedar bibit tanaman hutan yang legal.

(7) Kegiatan Pembangunan Sentra Bibit Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.400.000.000,00 dan realisasi Rp2.391.784.843,00 atau setara dengan 99,66%. Output kegiatan adalah pembangunan persemaian (di Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Bandung) sebanyak 1.200.000 batang. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(8) Kegiatan Pembinaan Penangkar dan Pengedar Benih yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.097.500,00 atau setara dengan 99,55%. Output kegiatan adalah Temu Usaha Pengadaan dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan, Pembinaan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan, Rapat Koordinasi Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah benih berkualitas.

(9) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V – DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp997.500.000,00 dan realisasi Rp710.718.750,00 atau setara dengan 71,25%. Output kegiatan adalah rehabilitasi lahan pola agroforestry, seluas 100 hektar. Outcome kegiatan adalah luasan lahan pola agroforestry.

(10) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp800.000.000,00 dan realisasi Rp788.374.600,00 atau setara dengan 98,55%. Output kegiatan adalah Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Daya Genetik (SDG), Identifikasi Calon Lokasi Sumber Benih, Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih di 6 Kabupaten, yaitu Cianjur, Tasikmalaya, Bandung, Garut, Ciamis dan Sumedang. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih tanaman hutan yang unggul.

(11) Kegiatan Kajian Penutupan Lahan pada Kawasan Lindung yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp167.822.500,00 atau setara dengan 83,91%. Output kegiatan adalah

IV - 189


peta indikatif sebaran hutan rakyat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan kebijakan teknis pengelolaan kawasan lindung.

(12) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp744.920.000,00 dan realisasi Rp744.845.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah jumlah bibit sebanyak 420.000 batang telah didistribusikan. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(13) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp745.060.000,00 dan realisasi Rp742.851.250,00 atau setara dengan 99,70%. Output kegiatan adalah persemaian sebanyak 1 unit/400.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(14) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.483.200.000,00 dan realisasi Rp1.481.000.000,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah terbangunnya persemaian 13 unit sebanyak 780.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(15) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp747.381.250,00 atau setara dengan 99,65%. Output kegiatan adalah terbangunnya persemaian sebanyak 400.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(16) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp749.622.500,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah Survey CPCL, Bimtek Persemaian. pengerjaan fisik persemaian 7 Unit sebanyak 420.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(17) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp712.500.000,00 dan realisasi Rp631.750.000,00 atau setara dengan 88,66%. Output kegiatan adalah terbangunnya hutan rakyat pola agroforestry, Desa berbudaya lingkungan (Ecovillage) di DAS Ciliwung,

IV - 190


Cimanuk dan Citanduy 3 Unit sebanyak 70 Ha. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(18) Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp625.000.000,00 dan realisasi Rp561.880.000,00 atau setara dengan 89,90%. Output kegiatan adalah terehabilitasinya hutan mangrove seluas 50 Ha. Outcome kegiatan adalah luas rehabilitasi hutan pantai.

(19) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII – DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp475.000.000,00 dan realisasi Rp315.875.000,00 atau setara dengan 66,50%. Output kegiatan adalah pembersihan lahan 35 Ha. Pembuatan Gubuk Kerja 3 Bh. Pembuatan Papan Nama 3 Bh, Pemasangan Ajir 35 Ha (14.000 btg), dan penanaman seluas 35 Ha. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(20) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Pantai CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp187.500.000,00 dan realisasi Rp186.363.750,00 atau setara dengan 99,39 %. Output kegiatan adalah rehabilitasi hutan pantai seluas 10 Ha. Outcome kegiatan adalah luas rehabilitasi hutan pantai.

(21) Kegiatan Rehabilitasi Hutan Pantai CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp125.000.000,00 dan realisasi Rp124.912.500,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah rehabilitasinya hutan pantai seluas 5 Ha. Outcome kegiatan adalah luas rehabilitasi hutan pantai.

(22) Kegiatan GCB - Rehabilitasi Lahan Wilayah CDK IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp700.000.000,00 dan realisasi Rp697.000.000,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah tertanaminya lahan kritis melalui pola agroforestry seluas 100 ha. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(23) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp932.075.000,00 dan realisasi Rp631.750.000,00 atau setara dengan 67,78%. Output kegiatan adalah

IV - 191


terbangunnya hutan rakyat dengan pola agroforestry seluas 70 Ha. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(24) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I – DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp712.500.000,00 dan realisasi Rp676.875.000,00 atau setara dengan 95,00%. Output kegiatan adalah terbangunnya hutan rakyat dengan pola agroforestry seluas 75 Ha. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(25) Kegiatan GCB - Rehabilitasi Lahan CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp700.000.000,00 dan realisasi Rp679.825.000,00 atau setara dengan 97,12 %. Output kegiatan adalah terbangunnya Hutan Rakyat seluas 100 Hektar. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(26) Kegiatan Rehabilitasi Hutan Pantai CDK Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp125.000.000,00 dan realisasi Rp124.944.000,00 atau setara dengan 99,96 %. Output kegiatan adalah terehabilitasinya Hutan Pantai seluas 5 Ha. Outcome kegiatan adalah luas Outcome kegiatan adalah luas hutan pantai.

(27) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp712.500.000,00 dan realisasi Rp676.875.000,00 atau setara dengan 95,00%. Output kegiatan adalah Hutan Rakyat Pola Agroforestry. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(28) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp712.500.000,00 dan realisasi Rp677.977.000,00 atau setara dengan 95,15%. Output kegiatan adalah terbangunnya Hutan Rakyat Pola Agroforestry seluas 75 Ha. Outcome kegiatan adalah luas tutupan lahan yang berfungsi lindung.

(29) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp950.000.000,00 dan realisasi Rp2.262.500,00 atau setara dengan 0,24%. Tidak ada Output kegiatan. Outcome kegiatan adalah luas tutupan

IV - 192


lahan yang berfungsi lindung.(30) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah

II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp747.950.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah persemaian sebanyak 400.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(31) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp741.632.500,00 atau setara dengan 98,88%. Output kegiatan adalah persemaian 8 unit yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Cianjur sebanyak 400.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(32) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp748.687.500,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah terbangunnya persemaian 7 unit sebanyak 400.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(33) Kegiatan Pembangunan Persemaian di CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan realisasi Rp749.748.200,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan adalah terbangunnya persemaian 1 unit sebanyak 400.000 batang. Outcome kegiatan adalah jumlah bibit yang siap tanam.

(34) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTn) Tahun 2020 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp130.322.750,00 atau setara dengan 86,88%. Output kegiatan adalah Peta Rencana Teknis Tahunan (RTn) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Teknik (RTn) Tahun 2020. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan pelaksanaan rehabilitasi.

(35) Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan dalam rangka Pengelolaan Kawasan Lindung yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp280.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp279.995.850,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah terlaksananya bimtek pilot implementasi jasa lingkungan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas

IV - 193


kinerja aparatur.(36) Kegiatan Pengembangan Taman Keanekaragaman

Hayati di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp498.363.000,00 atau setara dengan 99,67%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan Kelompok Taman Kehati dan monitoring taman kehati di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan di Jawa Barat

d.

Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupProgram Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu jumlah kawasan hutan yang siap ditata batas 4 lokasi, menurunnya gangguan keamanan hutan 2%, meningkatnya keanekaragaman dan populasi tumbuhan & satwa liar 5%. Alokasi anggaran Rp2.013.400.000,00 realisasi anggaran Rp1.991.263.435,00 setara dengan 98,90%(1) Kegiatan Penyiapan Tata Batas Kawasan Hutan yang

dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp282.996.835,00 atau setara dengan 94,33%. Output kegiatan adalah fasilitasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sebanyak 7 lokasi. Outcome kegiatan adalah jumlah rekomendasi kawasan hutan yang siap di tata batas.

(2) Kegiatan Perlindungan, Pengamanan dan KSDAE Kawasan TAHURA Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp613.400.000,00 dan realisasi Rp613.030.000,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengamanan kawasan hutan sebanyak 3297oh; penanganan pohon tumbang dan atau berpotensi tumbang sebanyak 464 hok; sosialisasi penanganan pengamanan kawasan hutan sebanyak 220 orang ; pengadaan benih/bibit tanaman langka ; pengadaan papan peringatan dan papan informasi terehabilitasinya hutan dan lahan kawasan Taman Hutan Raya ir. H. Djuanda. Outcome kegiatan adalah menurunnya gangguan kawasan hutan.

(3) Kegiatan Pembinaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Yang Tidak di Lindungi Undang-Undang yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 194


Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.311.600,00 atau setara dengan 99,66%. Output kegiatan adalah jumlah penangkar yang dibina sebanyak 30 orang dan berkurangnya lahan kritis pada DAS Citarum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah tumbuhan dan satwa liar.

(4) Kegiatan Pembinaan Pelaku Pengamanan dan Kebakaran Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp349.325.000,00 atau setara dengan 99,81%. Output kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan pengamanan dan perlindungan hutan sebanyak 4 kali (160 orang) masyarakat dan 13 KPH serta 6 lokasi rawan kebakaran hutan, terpenuhinya permintaan bibit dari masyarakat dalam rangka penghijauan lingkungan pada DAS Prioritas. Outcome kegiatan adalah jumlah pelaku pengamanan hutan yang dibina.

(5) Kegiatan Pembinaan Kelompok Model Desa Konservasi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp248.710.000,00 atau setara dengan 99,48%. Output kegiatan adalah terlaksanannya Pembinaaan pada kelompok MDK yang sudah terbentuk, terlaksananya temu karya, kunjungan kerja terjaganya kelestarian kawasan konservasi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terjhadap peraturan perundangan pemanfaatan TSL, tersedianya data dan informasi perkembangan kegiatan pemanfaatan TSL. Outcome kegiatan adalah jumlah desa konservasi yang dibina.

(6) Kegiatan Pembentukan Model Desa Konservasi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp297.890.000,00 atau setara dengan 99,30%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembentukan Model Desa Konservasi 2 kolompok MDK di 2 Desa di Kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya fungsi lindung pada kawasan hutan.

IV - 195


2)

Permasalahan dan Solusi Lingkungan Hidup

a.

Permasalahan

(1) Kinerja pengendalian pencemaran masih dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat tergantung pada upaya dan komitmen dari berbagai sektor, diantaranya sektor permukiman dan perumahan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, dan perhubungan.

(2) Kinerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat tergantung pada upaya dan komitmen dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, diantaranya sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan.

b.

Solusi

(1) Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan sektoral.

(2) Berbagai aktivitas pada sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan diupayakan agar rendah emisi dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim.

IV - 196


12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi pada tahun 2018 sebesar 98,77 persen, Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi pada tahun 2018 sebanyak 24 Instansi/Perangkat Daerah, Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2018 sebesar 90,21 persen.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Penataan Administrasi KependudukanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.641.830.280,00 dan realisasi Rp5.562.120.431,00 atau setara dengan 98,58%.(1) Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.380.000,00 dan realisasi Rp91.460.000,00 atau setara dengan 95,89%. Output kegiatan adalah Bimtek ADB Lanjutan. Outcome kegiatan adalah Penyelesaian Masalah PIAK & Pemanfaatan Data, Bimbingan Teknis untuk, Admin Database, Admin Aplikasi SIAK, Perangkat Keras & Jaringan Komunikasi Data, Laporan studi komparasi

(2) Penyusunan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.000.000,00 dan realisasi Rp47.620.000,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Buku Data Agregat Kependudukan Semester 1 dan Semester 2, Buku Profil Kependudukan Tahun 2018, dan Honorarium Tenaga Ahli. Outcome kegiatan adalah Buku Agregat Per Semester, Buku Profil dan eBook

(3) Pengembangan Jaringan Komunikasi Data SIAK Skala Provinsi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp148.800.000,00 dan realisasi Rp138.267.250,00 atau setara dengan 92,92%. Output kegiatan adalah Aplikasi Konsolidasi Berbasis Jaringan Komunikasi Data Kependudukan. Outcome kegiatan adalah Tersambungnya Jaringan di 28 titik VPN selama 12 Bulan

(4) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

IV - 197


yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp112.647.000,00 atau setara dengan 93,87%. Output kegiatan adalah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, dan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan data. Outcome kegiatan adalah PKS, Adovakasi PKS Kab/Kota, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

(5) Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp47.550.000,00 dan realisasi Rp46.096.000,00 atau setara dengan 96,94%. Output kegiatan adalah Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan PIAK, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan Aplikasi Pelaporan Sarpras SIAK. Outcome kegiatan adalah Laporan Triwulanan Pengelolaan SIAK di Jawa Barat

(6) Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp979.93.627,00 atau setara dengan 97,99%. Output kegiatan adalah Penilaian Pelayanan Kinerja Dinas Dukcapil dan Rekomendasi Pelaksanaan Kerja. Outcome kegiatan adalah Penilaian Pelayanan Kinerja Dinas Dukcapil dan Rekomendasi Pelaksanaan Kerja

(7) Penyusunan Kebijakan Provinsi tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp92.809.250,00 atau setara dengan 92,81%. Output kegiatan adalah Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur. Outcome kegiatan adalah Pergub, SK Kadis dan Tindak Lanjut Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran terkait Administrasi Kependudukan

(8) Pengembangan Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.100.000,00 dan realisasi Rp46.364.000,00 atau setara dengan 96,39%. Output kegiatan adalah Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang terintegrasi dan Jasa Konsultan. Outcome kegiatan adalah Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang

IV - 198


terintegrasi dan Jasa Konsultan(9) Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)

yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp96.675.000,00 dan realisasi Rp90.094.000,00 atau setara dengan 93,19%. Output kegiatan adalah Workshop Sinkronisasi Database Kependudukan, Workshop Sinkronisasi Database Kependudukan, dan Data Penduduk Bermasalah. Outcome kegiatan adalah Data Kependudukan digunakan segala keperluan salah satunya Penyelenggaraan Pilkada, Pileg dan Pilpres

(10) Pengelolaan Data Center Kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp194.641.280,00 dan realisasi Rp184.975.280,00 atau setara dengan 95,03%. Output kegiatan adalah Honorarium Tenaga Teknis Non PNS, Pelaksanaan SOP Pengelolaan Data Center, dan Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan Data Center. Outcome kegiatan adalah Data Center Berfungsi Sesuai SOP.

(11) Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp134.396.155,00 atau setara dengan 89,60%. Output kegiatan adalah Fasilitasi penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik di Jawa barat. Outcome kegiatan adalah Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik di Jawa Barat

(12) Akselerasi pencapaian cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak 0-18 Tahun yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp139.995.640,00 atau setara dengan 93,33%. %. Output kegiatan adalah 162 Aparatur Disdukcapil Kab/Kota Se Jawa Barat mengikuti bimbingan teknis dan 150 Masyarakat terdiri dari PKK, PGRI, KNPI, Ormas Perlindungan Anak. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di Jawa Barat sebesar 90%.

(13) Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.142.684.000,00 dan realisasi Rp4.140.287.229,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah Pembinaan Penyelengaraan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat. Outcome

IV - 199


kegiatan adalah Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di Jawa Barat sebesar 90%.

(14) Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.115.000,00 atau setara dengan 99,55%. Output Terkendalinya Data kependudukan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di Jawa Barat sebesar 90%.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipila.

Permasalahan

1. Masih terdapatnya masalah dalam pembuatan, pengurusan atau penggantian e-KTP.

2. Akurasi data kependudukan skala provinsi.b.

Solusi

1. Meningkatkan pelayanan dan penyelesaian masalah administrasi kependudukan di level provinsi.

2. Sinkronisasi data kependudukan antar kabupaten/Kota dan Provinsi.

IV - 200


13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 adalah sebagai berikut: Persentase desa berprestasi terhadap total desa dan kelurahan pada tahun 2018 sebesar 100 persen melebihi target yang ditetapkan (65 persen), Persentase Tingkat perkembangan desa pada tahun 2018 sebesar 100 persen melebihi target yang ditetapkan (60 Persen), Persentase Tingkat perkembangan desa pada tahun 2018 sebesar 99,60 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 75 persen.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi MasyarakatAlokasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp10.907.500.000,00 dan realisasi Rp10.036.079.809,00 setara dengan 92,01%.(1) Penguatan Peran Posyandu Di Jawa Barat yang

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp908.768.500,00 atau setara dengan 90,88%. Output kegiatan adalah 1. Penilaian Posyandu Terbaik Kabupaten/Kota Dan Kader Berprestasi Tahap 1, 1 Kali; 2. Supervisi Pengembangan Posyandu, 27 Kab/Kota; 3. Revitalisasi Posyandu Award, 27 Kab/Kota; 4. Benchmarking/Study Komparatif, 1 Kali; 5. Finalisasi Lomba Posyandu, 1 Kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja lembaga kemasyarakatan di desa sebesar 70%.

(2) Honor Pendamping Kader Posyandu (PKP) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.607.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.605.500.000,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan adalah laporan Pendamping Kader Posyandu (PKP), 653 Orang. Outcome kegiatan Meningkatnya Kinerja PKP sebanyak 653 orang.

(3) Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 201


Rp1.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp819.287.156,00 atau setara dengan 65,54%. Output kegiatan adalah 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan BBGRM, TMMD Dan BSMSS, 27 Kab/Kota; 2. Terwujudnya Citarum Bestari, 27 Kab/Kota; 3. Terpeliharanya Nilali Nilai Adat, 27 Kab/Kota; 4. Menurunnya Kejadian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, 27 Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Citarum Bestari, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta BBGRM, TMMD dan BSMSS di 27 kab/kota.

(4) Expo BUMDesa Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.050.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.702.524.153,00 atau setara dengan 83,05%. Output kegiatan adalah 1. Promosi Produk Unggulan Perdesaan Bumdes; 2. Terjadinya Transaksi Penjualan Bumdes; 3. Meningkatnya Omset Penjualan Produk Unggulan Bumdes; 4. Kajian Bumdes; 5. Aplikasi Informasi Bumdes. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keuntungan usaha BUMDES dengan realisasi 100 BUMDes.

b.

Program Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan DesaAlokasi anggaran Program Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa sebesar Rp2,295,445,000,00 realisasi anggaran Rp1,739,181,803,00 setara dengan 75,76%.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.295.445.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.739.181.803,00 atau setara dengan 75,77%. Output kegiatan adalah 1. Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 18 Kabupaten Dan 9 Kota; 2. Terselenggaranya Lomba Desa dan Kelurahan, 18 Kabupaten Dan 9 Kota; 3. Pemutakhiran Data Profil Desa Dan Kelurahan, 25%. Outcome kegiatan adalah Rumusan bahan kebijakan dan program sesuai tingkat perkembangan Desa/Kelurahan di 5312 desa.

c. Program Peningkatan Infrastruktur PerdesaanAlokasi anggaran Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp2.717.165.000,00 dan realisasi Rp2.201.854.130,00 setara dengan 81,03%.

IV - 202


(1) Kegiatan Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.061.724.130,00 atau setara dengan 82,47%. Output kegiatan adalah 1. Tersedianya model-model/rencana strategis untuk meningkatkan potensi desa; 2. Tersedianya posyantek berprestasi, inovasi teknologi tepat guna dan teknologi tepat guna unggulan; 3. Terselenggaranya gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi dan tingkat nasional; 4. Monitoring pemanfaatan. Outcome adalah Meningkatnya kemampuan Pemerintah Desa menggali sumber pendapatan desa.

(2) Kegiatan Evaluasi dan verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp217.165.000,00 dan realisasi sebesar Rp140.130.000,00 atau setara dengan 64,53%. Output kegiatan adalah Data Pemohon Proposal Bantuan Keuangan/Hibah Dan Hasil Evaluasi Bantuan, Dokumen Pengusulan Pencairan Bantuan. Outcome kegiatan adalah terverifikasinya proposal bantuan keuangan/hibah untuk Desa di Jawa Barat dengan realisasi 100%.

d.

Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam PembangunanPenyerapan alokasi anggaran Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan sebesar Rp3.078.850.000,00 dan realisasi Rp2.768.085.250 atau setara dengan 89,90%.(1) Kegiatan Peran PKK Dalam Pembangunan yang

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.296.562.000,00 atau setara dengan 86,44%. Output kegiatan adalah 1. Kegiatan Sekretariat, 75%; 2. Kegiatan Pokja I, 75%; 3. Kegiatan Pokja II, 75%; 4. Kegiatan Pokja III, 75%; 4. Kegiatan Pokja IV, 75%. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kinerja 10 Program Pokok PKK di 27 kab/kota.

(2) Apresiasi kepada Wirausaha Muda, Organisasi Kepemudaan dan Pramuka di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp522.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp500.896.250,00 atau setara dengan

IV - 203


95,85%. Output kegiatan adalah Terbentuknya sentra kekayaan intelektual di 27 Kab/Kota se jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi kepada wirausaha muda, organisasi kepemudaan dan pramuka di jawa barat.

(3) Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keolahragaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp356.350.000 dan realisasi sebesar Rp304.792.000 atau setara dengan 85,53%. Output kegiatan adalah dokumen pembangunan keolahragaan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pembangunan keolahragaan di Jawa Barat.

(4) Pemberian Penghargaan Anugerah Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000 dan realisasi sebesar Rp665.835.000 atau setara dengan 95,11%. Output kegiatan adalah Penghargaan Gubernur sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang mempunyai hasil karya inivatif dan prakarsa yang berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya masyarakat Jawa Barat yang Inovatif produktif berprestasi dan berdaya saing.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desaa.

Permasalahan

1. Belum tergalinya potensi desa2. Belum optimalnya pemanfaatan dana desa3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur desa4. Belum optimalnya peran BUMDes untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakatb.

Solusi

1. Pemetaan dan penguatan potensi desa2. Peningkatan ekonomi desa melalui optimalisasi

BUMDES dan pengembangan potensi atau produk khas desa.

3. Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui bimtek yang ditunjang pemberian tunjangan bagi perangkat desa.

4. Peningkatan pemanfaatan dana desa melalui perencanaan yang berkualitas.

IV - 204


14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018 adalah sebagai berikut: Jumlah Penduduk pada tahun 2018 sebanyak 48.683.861 jiwa, Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur pada tahun 2018 sebesar 74,64 persen melebihi target yang ditetapkan (67,1 persen), Usia Kawin Pertama Perempuan pada tahun 2018 sebesar 19,9 tahun.1)


a.

Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan KeluargaAlokasi anggaran Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp11.689.172.000,00 dan realisasi Rp10.875.649.090,00 setara dengan 92,96%(1) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp535.548.100,00 atau setara dengan 97,37%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Outcome kegiatan adalah meningkatnya emberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

(2) Kegiatan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.148.172.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.340.100.990,00 atau setara dengan 92,75%. Output kegiatan adalah 1. Rapat Koordinasi Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 2. Bimbingan Teknis Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 3. Pembinaan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 4. Peringatan Hari Keluarga Nasional; 5. Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat; 6. Seminar Hari Keluarga; 7. Honorarium Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR). Outcome Kegiatan adalah Terealisasinya honorarium Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), Terbangunnya koordinasi antara Provinsi Kabupaten/Kota , Terlatihnya Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), Terbinanya Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), Tersedianya Draft Peraturan Turunan Perda, Terlaksanannya Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Provinsi Jawa Barat

IV - 205


b.

Program Pelayanan Keluarga BerencanaAlokasi anggaran Program Pelayanan Keluarga Berencana sebesar Rp645.320.000,00 dan realisasi Rp639.773.500,00 setara dengan 99,14%.(1) Kegiatan Peningkatan Kesertaan Ber-KB yang

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp645.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp639.773.500,00 atau setara dengan 99,14%. Output kegiatan adalah Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana (KB); Pertemuan Paguyuban KB Pria; Pembinaan Paguyuban KB Pria; Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahtaraan Keluarga (PKK) KB Kesehatan. Outcome Kegiatan adalah Terlaksananya bhakti sosial pelayanan KB, Terlaksananya paguyuban KB Pria, Terlaksananya kesatuan gerak PKK KB dan Kesehatan.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaa.

Permasalahan

1. Pertambahan penduduk yang cepat yang disebabkan oleh migrasi dan kelahiran;

2. Masih rendahnya kualitas sebagian besar sumberdaya manusia Jawa Barat;

3. Persebaran penduduk yang tidak merata;4. Tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan;5. Belum optimalnya pembangunan keluarga di Jawa

Barat;6. Masih banyaknya usia kawin pertama penduduk

Jawa Barat di bawah usia 20 tahun.b.

Solusi

1. Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana;

2. Penguatan pembangunan keluarga sehingga keluarga dapat menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan baik;

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

4. Pengelolaan kependudukan efektif dan efisien agar dapat tumbuh seimbang dan ideal antara pembangunan manusia dengan kualitas lingkungan;

5. Optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan.

IV - 206


IV - 207


15. Urusan Bidang PerhubunganPencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat Bidang Perhubungan yakni prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi adalah sebesar 28,03 persen dari target 33,43 persen.Alokasi anggaran program-program yang terkait pada urusan bidang perhubungan Tahun 2018 adalah sebesar Rp150.467.072.775,00 dengan realisasi sebesar Rp105.267.534.802,00 atau sekitar 69,96 persen.Indikator kinerja dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganCapaian indikator kinerja Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan sebagai berikut : 1. Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru) adalah sebesar 58,71% dari target 49,87%, 2. Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP) adalah sebesar 83,05% dari target 84,57%, 3. Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi) adalah sebesar 91,80% dari target 95,65%.Alokasi anggaran Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp118.954.310.555,00 dengan realisasi sebesar Rp75.644.949.653,00 setara dengan 63.59%.(1) Kegiatan Penyusunan Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKp) dan DLKr Pelabuhan Laut (di Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp482.780.000,00 dan realisasi sebesar Rp463.766.931,00 atau setara dengan 69.06%. Output kegiatan adalah tersedianya 1 Dokumen DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut di Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan adalah tersedianya acuan atau pedoman bagi para pihak yang terkait dalam penyusunan batas-batas DLKR dan DLKP untuk keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban penyelenggaraan pelabuhan;

IV - 208


(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Kerjasama pembangunan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.547.302,00 atau setara dengan 81.24%. Output kegiatan adalah tersedianya 5 Dokumen dan kerjasama Pembangunan pelabuhan Laut dan ASDP di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya aturan hukum untuk mengakselerasi pembangunan laut dan ASDP di Jawa Barat;

(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp337.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp325.845.327,00 atau setara dengan 96.50%. Output kegiatan adalah 3 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Outcome kegiatan adalah tersedianya instrumen perijinan untuk meminimalisasi dampak negatif lingkungan dalam pembangunan prasarana perhubungan di Jawa Barat;

(4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Sungai dan Danau di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.220.455,00 dan realisasi sebesar Rp290.085.310,00 atau setara dengan 99.27%. Output kegiatan adalah Sosialisasi keselamatan pelayaran dan prasarana keselmatan berupa Jacket sebanyak 150, Tandu sebanyak 50 dan kantung mayat 20. Outcome kegiatan adalah peningkatan pemahaman tentang keselamatan pelayaran di perairan ASDP.

(5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp420.438.000,00 dan realisasi sebesar Rp415.436.484,00 atau setara dengan 98.18%. Output kegiatan adalah 1 (Satu) Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya instrumen perijinan untuk meminimalisasi dampak negatif lingkungan pembangunan pelabuhan laut laut pengumpan regional di Jawa Barat ;

(6) Kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Pengganti

IV - 209


Tanah Kas Desa yang di Pakai Bandara Nusawiru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp282.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.335.625,00 atau setara dengan 44.08%. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen-dokumen pengadaan tanah untuk bahan sertifikat Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang di Pakai Bandara Nusawiru. Outcome kegiatan adalah tersedianya lahan yang siap digunakan dalam pengembangan Bandara Nusawiru di Jawa Barat;

(7) Kegiatan Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.366.308.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.358.746.939,00 atau setara dengan 99.91%. Output kegiatan adalah Pagar BIJB di Kertajati (lanjutan)lebih kurang 6 km. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan BIJB.

(8) Kegiatan Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati (Lanjutan) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.488.027.000,00 dan realisasi sebesar Rp849.245.820,00 atau setara dengan 5.48%. Output kegiatan adalah Kegiatan Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati (Lanjutan). Outcome kegiatan adalahterbangunnya gedung display BIJB Kertajati.

(9) Kegiatan Persiapan Penataan dan Penertiban Lahan Perkeretaapian di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp172.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.004.790,00 atau setara dengan 52.18%. Output kegiatan adalah Draft MoU antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terkait pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat. Penertiban lahan untuk reaktivasi jalur Keretaapi Cibatu - Garut oleh PT.KAI Penertiban lahan untuk pembangunan double track jaluar KA Bogor-Sukabumi oleh Kementrian Perhubungan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya reaktivasi jalur Keretaapi Cibatu - Garut oleh PT.KAI Penertiban lahan untuk pembangunan double track jaluar KA Bogor-Sukabumi;

(10) Kegiatan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp931.273.500,00 dan realisasi

IV - 210


sebesar Rp697.996.504,00 atau setara dengan 74.95%. Output kegiatan adalah tersedianya Dokumen Kajian Penyusunan Sistem Informasi Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat; tersedianya Dokumen Kajian Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat; 68 Rambu Keselamatan Perkeretaapian di Perlintasan Sebidang. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan perkerataapian di Jawa Barat.

(11) Kegiatan Penataan Jaringan dan Integrasi Antar Moda Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.397.000,00 dan realisasi sebesar Rp215.803.000,00 atau setara dengan 84.83%. Output kegiatan adalah 1 dokumen Kajian Penataan Jaringan Perkeretaapian di Jawa Barat; 1 dokumen Kajian Integrasi Antar Moda Perkeretaapian di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah peningkatan kenyamanan dalam penyelenggaran perkeretaapian di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Studi Kelayakan (FS) dan Survey Investigasi dan Desain (SID) Pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Leuwipanjang – Gedebage - Jatinangor yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp273.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp239.953.329,00 atau setara dengan 87.70%. Output kegiatan adalah tersedianya Dokumen Kajian Studi Kelayakan (FS) dan Survey Investigasi dan Desain (SID) Pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Leuwipanjang – Gedebage - Jatinangor. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Leuwipanjang – Gedebage – Jatinangor.

(13) Kegiatan Perencanaan Pelayanan Transportasi Berbasis Rel di Metropolitan Cirebon Raya yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.581.946,00 atau setara dengan 91.56%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Kajian Perencanaan Pelayanan Transportasi Berbasis Rel di Metropolitan Cirebon Raya. Outcome kegiatan adalah tersedianya infrastruktur transportasi berbasis rel di Metropolitan Cirebon Raya.

(14) Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Penunjang Angkutan Di Perairan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.955.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 211


Rp238.408.481,00 atau setara dengan 97.73%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Kegiatan Penunjang Angkutan Di Perairan. Outcome kegiatan adalah peningkatan pelayanan dan keselamatan ASDP di Jawa Barat;

(15) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp402.424.000,00 dan realisasi sebesar Rp338.624.500,00 atau setara dengan 84.15%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran. Outcome kegiatan adalah terminimalisirnya dampak negatif lingkungan untuk kelancaran pengembangan Bandar Udara Nusawiru dengan memperhatikan

(16) Kegiatan Rencana Aksi Multi Pihak - Implementasi Pekerjaan (RAMP-IP) Pengembangan Bandar udara di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp771.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp528.269.708,00 atau setara dengan 68.52%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bandar udara di Jawa Barat dan perlengkapan pendukungnya. Outcome kegiatan adalah terlaksananya sinergi antar pihak untuk mengakselerasi pengembangan bandar udara di Jawa Barat;

(17) Kegiatan Penyusunan Dokumen Bandar Udara KKOP DAN BKK BIJB Kertajati yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp838.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp177.615.500,00 atau setara dengan 21.19%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen dan Aplikasi SIG KKOP. Outcome kegiatan adalah terwujudnya keselamatan operasi penerbangan pada wilayah KKOP Bandar udara di Jawa Barat.

(18) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp441.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp335.927.291,00 atau setara dengan 76.02%. Output kegiatan adalah Draft MoU Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat; Persiapan pembangunan monorel/LRT Bandung Raya melalui skema KPBU; Fasilitasi pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung; Fasilitasi pembangunan LRT Jabodebek; Fasilitasi pembangunan Shortcut Cibungur – Tanjungrasa;

IV - 212


Fasilitasi pembangunan double track jalur Bogor - Sukabumi. Outcome kegiatan adalah terbangunnya jalur kereta cepat jakarta – Bandung, LRT Jabodetabek, Shortcut Cibungur- Tanjungrasa, dan double track jalur Bogor – Sukabumi;

(19) Kegiatan Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.998.659.600,00 dan realisasi sebesar Rp49.817.052.678,00 atau setara dengan 99.64%. Output kegiatan adalah Lahan Terbebaskan untuk BIJB Kertajati 7,2 Ha. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat.

(20) Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Bandara Nusawiru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.434.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.406.150.000,00 atau setara dengan 99.48%. Output kegiatan adalah 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran dan 1 mobil ambulance di Bandara Nusawiru. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Nusawiru;

(21) Kegiatan Penyusunan Dokumen Master Plan Bandar Udara di Kab. Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.555.645.500,00 dan realisasi sebesar Rp914.787.365,00 atau setara dengan 58.80%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Feasibility Study (FS) Bandar Udara Baru di Sukabumi (Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara) dan 1 Dokumen Master Plan Bandar Udara Baru di Sukabumi. Outcome kegiatan terlaksananya pembangunan Bandar Udara Baru di Sukabumi.

(22) Kegiatan Penyediaan Konten Interior Disain Gedung Display BIJB Di Kertajati Majalengka yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.569.997.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.372.284.417,00 atau setara dengan 87.77%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen perencanaan kontruksi display pembangunan BIJB dan aerocity; Kontruksi display pembangunan BIJB dan Kertajati aerocity: 1 lantai. Outcome kegiatan adalah terbangunnya Gedung Display BIJB Di Kertajati Majalengka.

(23) Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Bandara di Kabupaten Sukabumi Tahap Pertama yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

IV - 213


dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.480.406,00 atau setara dengan 0.38%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembebasan Lahan Bandara di Kabupaten Sukabumi. Outcome kegiatan terlaksananya pembangunan Bandar Udara Baru di Sukabumi.

b.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)Capaian indikator kinerja Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yakni Prosentase Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi adalah sebesar 28,03% dari target 33,43%.Alokasi anggaran Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp19.212.093.420,00 dengan realisasi sebesar Rp18.776.535.193,00 setara dengan 97.73%.(1) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu

Lintas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.417.227.720,00 dan realisasi sebesar Rp4.391.435.010,00 atau setara dengan 99.42%. Output kegiatan adalah 132 unit PJU terpasang; 190 buah Rambu terpasang; 915 buah Traffic Cone; 99 buah pagar pengaman jalan terpasang; dan 11.800 Meter Marka Jalan terpasang. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(2) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II dan Operasional Pelayanan Angkutan Umum di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.857.121.180,00 dan realisasi sebesar Rp6.582.562.283,00 atau setara dengan 96%. Output kegiatan adalah Pelayanan bis BRT = 10 unit; Pelayanan bis disabilitas di 4 Kab/Kota = 10 unit; 628 buah rambu lalu lintas terpasang; 795 buah pembatas Jalan Portable; 65 Buah pagar pengaman jalan terpasang; dan 625 buah paku marka terpasang. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(3) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana

IV - 214


Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.607.935.340,00 dan realisasi sebesar Rp4.514.353.920,00 atau setara dengan 97.97%. Output kegiatan adalah 128 unit lampu PJU tepasang; 440 buah Rambu lalu lintas terpasang; 10 unit RPPJ Portable; 100 unit Water barrier; 400 unit Traffic Cone; 4 unit Warning Light terpasang; 4 unit Warning Light Portable; dan 120 unit Pagar pengaman jalan terpasang. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(4) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.895.862.800,00 dan realisasi sebesar Rp1.861.500.900,00 atau setara dengan 98.19%. Output kegiatan adalah 472 buah rambu lalu lintas terpasang; 600 Buah Pembatas Jalan Portable; 1 unit Lampu Lalu Lintas; 26 Buah Pagar Pengaman Jalan. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(5) Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Daerah Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah Di Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp972.896.380,00 dan realisasi sebesar Rp972.176.380,00 atau setara dengan 99.93%. Output kegiatan adalah 26 unit Lampu PJU terpasang; 20 buah Rambu lalu lintas terpasang; 6 unit Warning light; 30 unit Pagar pengaman jalan terpasang. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(6) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp461.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp454.506.700,00 atau setara dengan 98.58%. Output kegiatan adalah 40 Unit Rambu Portable; 20 Unit RPPJ Portable; 200 buah Trafficone; 60 buah Water Barrier; 5000m’ Marka jalan. Outcome kegiatan adalah terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

IV - 215


c. Program Peningkatan Pelayanan AngkutanCapaian indikator kinerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sebagai berikut : 1. Prosentase Jaringan Trayek yang terevaluasi di Jawa Barat adalah sebesar 9,73% dari target 22,4%, 2. Prosentase Keikutsertaan Kab/Kota dalam WTN adalah sebesar 70,37% dari target 77,77%, 3. Prosentase Kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum adalah sebesar 76,99% dari target 100%, 4. Prosentase Ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar adalah sebesar 56,93% dari target 100%.Alokasi anggaran Program Program Peningkatan Pelayanan Angkutan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp4.831.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.408.597.707,00 setara dengan 91.26%.(1) Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengoperasian CCTV

yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.344.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.274.201.053,00 atau setara dengan 94.80%. Output kegiatan adalah Pengoperasian dan Pemeliharaan CCTV tahun 2018 sebanyak 38 unit. Outcome kegiatan adalah peningkatan ketertiban, keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat di Provinsi Jawa Barat

(2) Kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.757.488,00 atau setara dengan 96.30%. Output kegiatan adalah tersedianya 1 Dokumen Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP Di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat.

(3) Kegiatan Evaluasi Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalin di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp246.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp236.022.604,00 atau setara dengan 95.91%. Output kegiatan adalah tersedianya 25 Dokumen persetujuan ANDALALIN. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Jawa Barat.

(4) Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan, Wahana Tata Nugraha Dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang dilaksanakan Dinas

IV - 216


Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp582.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp534.457.404,00 atau setara dengan 91.72%. Output kegiatan adalah terpilihnya Abdi Yasa Teladan; Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat tingkat Provinsi; Persiapan dan pendaftaran Kabupaten Kota mengikuti Wahana Tata Nugraha. Outcome kegiatan adalah terlaksananya ketertiban, keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat di Provinsi Jawa Barat

(5) Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp565.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp533.644.308,00 atau setara dengan 94.38%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat sebanyak 4 kali. Outcome kegiatan adalah tersosialisasinya keselamatan berlalu lintas untuk mengurangi kejadian kecelakaan.

(6) Kegiatan Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.581.000,00 atau setara dengan 90.80%. Output kegiatan adalah Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor ke Dishub Kabupaten/ Kota di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah I dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di tempat tempat strategis. Outcome kegiatan adalah peningkatan indeks kualitas udara dan keselamatan berlalu lintas untuk mengurangi kejadian kecelakaan.

(7) Kegiatan Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp265.376.622,00 atau setara dengan 92.87%. Output kegiatan adalah Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat di 10 Kab/Kota dan Karoseri kendaraan bermotor wajib uji di 5 Kabu/Kota. Outcome kegiatan adalah peningkatan keselamatan berlalu lintas untuk mengurangi kejadian kecelakaan;

(8) Kegiatan Penyusunan Indeks Transportasi Perkotaan di Jawa Barat (Metropolitan Bandung Raya) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

IV - 217


dengan alokasi anggaran sebesar Rp734.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp699.488.955,00 atau setara dengan 95.23%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen indeks transportasi perkotaan di Jawa Barat; 1 Dokumen OD Matriks Bandung Raya. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas penyelenggaran transportasi perkotaan di Jawa Barat (Metropolitan Bandung Raya).

(9) Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Terintegrasi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp687.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp502.068.273,00 atau setara dengan 73.03%. Output kegiatan adalah 1 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Terintegrasi di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya ketertiban, keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan darat di Provinsi Jawa Barat.

d.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LintasCapaian indikator kinerja Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yakni Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan adalah sebesar 50,4 % dari target 49 %.Alokasi anggaran Program Program Peningkatan Pelayanan Angkutan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp7.469.648.800,00 dengan realisasi sebesar Rp6.437.452.249,00 setara dengan 86.18%.(1) Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp590.954.800,00 dan realisasi sebesar Rp512.573.866,00 atau setara dengan 86.51%. Output kegiatan adalah Program mudik gratis sebanyak 100 unit bus; Dokumen rencana operasi; Operasi angkutan lebaran, natal dan tahun 2019. Outcome kegiatan adalah kelancaran, ketertiban dan keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru.

(2) Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Sarana Dan Prasarana Perhubungan Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.560.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.324.878.383,00 atau setara dengan 84.92%. Output kegiatan adalah Pengendalian dan pengamanan Angkutan penumpang umum (AKDP)

IV - 218


dan Angkutan Barang sebanyak 16 kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengawasan, pengendalian Kendaraan angkutan barang dan penumpang umum serta terselenggaranya transportasi yang lancar, aman dan selamat.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan

a.

Permasalahan

(1) Permasalahan tidak tercapainya target kinerja pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan sebagai berikut : 1) Pada tahun anggaran 2018, usulan kegiatan tidak terealisasi sesuai usulan anggaran dikarenakan peningkatan kebutuhan pelayananan sarana dan prasarana perhubungan tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan APBD Provinsi Jawa Barat; 2) Realisasi 3 kegiatan yang menjadi dasar perhitungan indikator sangat tergantung dengan kegiatan pihak lain antara lain PT.KAI untuk penertiban lahan, BPN untuk sertifikasi lahan, dan Kementerian Perhubungan untuk anggaran pembangunannya; 3) Selain itu minimnya Sumber Daya Manusia PNS di bidang perkeretaapian yang kompeten dibidang teknis untuk membantu pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang tergantung keaktifan pejabat struktural.

(2) Permasalahan tidak tercapainya target pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, sebagai berikut : 1) Kurangnya SDM dan Anggaran dalam melaksanakan Evaluasi jaringan trayek di Jawa Barat; 2) Aturan/Dasar Hukum Pelaksanaan WTN pada tahun 2017 sampai dengan 2018 belum ditetapkan sehingga Kab/Kota dari sisi teknis dan administrasi belum siap; 3) Dikarenakan kekhawatiran pemilik kendaraan/pengusaha perihal aset kendaraan apabila menjadi Berbadan Hukum dan tingkat pendapatan pengusaha angkutan umum yang semakin menurun; 4) Proses Serah Terima Terminal Type B dari Kabupaten/Kota ke pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang masih berlangsung.

(3) Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas tidak mengahadapi kendala yang berarti

(4) Capaian indikator program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tidak tercapai disebabkan oleh faktor peningkatan kebutuhan keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang belum diimbangi dengan

IV - 219


ketersediaan SDM dan anggaran yang memadai dalam meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi di Jawa Barat

IV - 220


b.

Solusi

(1) Solusi terkait permasalahan target kinerja Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah : 1) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan dan pendanaan dengan pemerintah pusat; 2) Peningkatan ketersediaan anggaran melalui APBD yang memadai; 3) Penyediaan SDM pelaksana teknis kegiatan dan peningkatan koordinasi dengan stakeholder.

(2) Solusi terhadap Permasalahan tidak tercapainya target pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, sebagai berikut : 1) Penyediaan SDM dan Anggaran dalam melaksanakan Evaluasi jaringan trayek di Jawa Barat yang memadai; 2) Percepatan penetapan Aturan/Dasar Hukum Pelaksanaan WTN; 3) Sosialisasi dan Konsultasi Publik; 4) Percepatan Proses Serah Terima Terminal Type B dari Kabupaten/Kota ke pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Solusi terhadap Permasalahan tidak tercapainya target pada Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah Penyediaan SDM dan anggaran yang memadai;

IV - 221


16. Urusan Bidang Komunikasi dan InformatikaPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2018 sebesar 90,32 poin melebihi target yang ditetapkan sebesar 85 poin, Persentase keterjangkauan akses internet pada tahun 2018 sebesar 58,82 persen, Rasio perijinan lembaga penyiaran pada tahun 2018 sebesar 91 persen.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi InformasiAlokasi anggaran Rp57.341.935.230,00 dan realisasi Rp53.434.975.481,00 setara dengan 93,18%.(1) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp147.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp147.344.000,00 atau setara dengan 99.69%. Output kegiatan adalah Pengelolaan dan pendayagunaan Website di Dinas Perhubungan Provinsi selama 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah tersusunnya kebijakan berbasis data yang akurat.

(2) Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp155.400.000,00 dan realisasi Rp150.026.230,00 atau setara dengan 96,54%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Buku panduan dan software pengembangan Web dan GIS. Outcome kegiatan adalah tersusunnya kebijakan berbasis data yang akurat.

(3) Pembuatan Video Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.525.550,00 dan realisasi Rp150.525.550,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Video publikasi dan himbauan Sumber Daya Air. Outcome kegiatan adalah terpublikasinya himbauan terkait pengelolaan SDA.

(4) Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Air yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp236.274.450,00 dan realisasi Rp231.496.550,00 atau setara dengan 97,97%. Output kegiatan adalah Penyampaian informasi data pelaksanaan pembangunan SDA melalui media TV, media cetak.

IV - 222


Outcome kegiatan adalah tersosialisasinya informasi pembangunan sektor SDA .

(5) Pengelolaan Sistem Database dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp294.830.287,00 atau setara dengan 98,27%. Output kegiatan adalah Dokumen database meliputi buku SDA, booklet SDA. Outcome kegiatan kegiatan adalah tersusunnya kebijakan berbasis data yang akurat.

(6) Kegiatan Update Situs Web Dinas ESDM dan Penerbitan Buku Profil Data Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp180.000.000,00 dan realisasi Rp174.804.878,00 atau setara dengan 97,11%. Output kegiatan adalah Tersedianya Update Pengembangan Situs Web Dinas ESDM dan Buku Profil data statistik. Outcome kegiatan adalah tersusunnya kebijakan berbasis data yang akurat.

(7) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBIJK, PMKS dan PSKS yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp162.795.480,00 dan realisasi Rp120.269.238,00 atau setara dengan 73.88%. Output kegiatan adalah Tersedianya data sasaran pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya Verifikasi dan Validasi Data PBIJK, PMKS dan PSKS

(8) Kegiatan Penyusunan IT Strategic Planning Tahap II yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp724.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp688.698.848,00 atau setara dengan 95,03%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen IT Strategic Planning Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya dokumen Government Architecture yang dimanfaatkan sebagai landasan dan standardisasi untuk implementasi e-Government menuju JABAR Smart Province.

(9) Kegiatan Pengukuran Tingkat kematangan TIK yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp190.301.021,00 atau setara dengan 96,01%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Tingkat Kematangan TIK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya dokumen IT Maturity Level yang dimanfaatkan dalam mendorong penerapan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 223


(10) Kegiatan Integrasi dan Interoperabilitas Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.145.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp580.244.500,00 atau setara dengan 27,05%. Output kegiatan adalah 1 aplikasi Integrasi dan Interoperabilitas Sistem dan 1 kegiatan Pengadaan Smartphone untuk RW dan Kades di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terintegrasinya sistem informasi existing di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan dapat diakses melalui Dashboard untuk pimpinan.

(11) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.147.117.950,00 atau setara dengan 98,41%. Output kegiatan adalah Bimtek pengelolaan website untuk 70 orang. Outcome kegiatan adalah Terwadahinya informasi yang akan dipublish untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpelihara setiap hari melalui website dan Meningkatnya kualitas website Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

(12) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Website yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp247.935.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.241.500,00 atau setara dengan 98,91%. Output kegiatan adalah 2 Aplikasi web hasil pengembangan. Outcome kegiatan adalah Terwadahinya informasi yang akan dipublish untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpelihara setiap hari, Meningkatnya kualitas informasi untuk masyarakat dan Meningkatnya keamanan sistem aplikasi website.

(13) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID Kab/Kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp166.227.470,00 atau setara dengan 97,95%. Output kegiatan adalah 4 kali Workshop keterbukaan informasi publik. Outcome kegiatan adalah Terselenggaranya komunikasi pemerintahan yg efektif dan efisien utk mengurangi sengketa informasi, Peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, serta keterampilan PPID dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik.

IV - 224


(14) Kegiatan Penyediaan Konten Ruang Informasi Publik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp147.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp127.661.400,00 atau setara dengan 86,84%. Output kegiatan adalah Layanan Informasi Publik selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana ruang informasi publik yang memadai bagi masyarakat.

(15) Kegiatan Publikasi Diseminasi Hak-Hak mengenai Informasi Publik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp143.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp142.270.272,00 atau setara dengan 99,49%. Output kegiatan adalah 2 konten Pamflet dan 4 kali Pertunjukan Rakyat. Outcome kegiatan adalah Tercapainya common interest antara pemerintah dan masyarakat, Tercapainya pemahaman publik.

(16) Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Melalui Kegiatan Workshop yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.628.100,00 atau setara dengan 96,53%. Output kegiatan adalah 5 kali Workshop di Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah Persamaan persepsi masyarakat tentang pemahaman keterbukan informasi.

(17) Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp234.122.650,00 atau setara dengan 96,72%. Output kegiatan adalah 2 Komunitas Komunikasi dan Informatika, 1 kali Keikutsertaan dalam Lomba Nasional. Outcome kegiatan adalah Terciptanya jejaring kominfo yang handal dan berkualitas dalam upaya diseminasi informasi secara cepat, tepat, dan akurat, serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat Jawa Barat.

(18) Kegiatan Sinergitas dan Temu Komunitas Nasional yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.070.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 2 kali Keikutsertaan SDM Dinas Kominfo dalam Kegiatan Nasional Bidang KIP, 1 edisi Buku Lingkup Tugas Bidang KIP, 1 kali FGDFGD. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya Sinergitas Komunikasi Publik antara Pusat dan

IV - 225


Daerah.(19) Kegiatan Bimtek Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)

yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.910.000,00 atau setara dengan 98,93%. Output kegiatan adalah Aplikasi E-office yang termanfaatkan dengan baik oleh 50 OPD. Outcome kegiatan adalah 1. Terwujudnya kemudahan akses data pada aplikasi data tak terstruktur, 2. Termanfaatkannya aplikasi data tak terstruktur di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat.

(20) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Fitur E-office) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.945.500,00 atau setara dengan 93,91%. Output kegiatan adalah 100 SDM yang dapat mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi ADT. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi e-office.

(21) Kegiatan Pengadaan Layanan Internet dan Jaringan Komunikasi Pendukung Administrasi Perkantoran Internal dan Eksternal Pemprov Jabar yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.631.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.536.475.773,00 atau setara dengan 98,32%. Output kegiatan adalah 1 kegiatan Layanan Internet dan Layanan Jaringan Komunikasi Pendukung Administrasi Perkantoran Internal dan Eksternal Pemprov. Jabar dan Aplikasi Helpdesk. Outcome kegiatan adalah Terciptanya keberlanjutan Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah diantaranya adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), SKP, dll

(22) Kegiatan Software Legal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akolasi anggaran sebesar Rp284.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.227.856,00 atau setara dengan 80,71%. Output kegiatan adalah 1 kali Sosialisasi Pendayagunaan Software Legal di Lingkungan Pemprov Jabar, 1 dokumen Draft Regulasi Pendayagunaan Software Legal di Lingkungan Pemprov Jabar. Outcome kegiatan adalah Terselenggaranya pemetaan Penggunaan Software Legal di ligkungan Pemprov Jabar, Sosialisasi Pendayagunaan Software Legal di lingkungan

IV - 226


Pemprov Jabar, Penyusunan Draft Regulasi Pendayagunaan Software Legal dilingkungan Pemprov Jabar.

(23) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi akolasi anggaran sebesar Rp421.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp374.883.053,00 atau setara dengan 89,05%. Output kegiatan adalah 20 kali Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi di Provinsi Jawa Barat untuk layanan lintas Perangkat Daerah, 1 kegiatan dukungan Infrastruktur TIK pada Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat, 1 Aplikasi Helpdesk. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Layanan Pemerintah melalui Jaringan TIK.

(24) Kegiatan Pemutakhiran Konten Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Website Resmi Dinas yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp489.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp486.999.581,00 atau setara dengan 99,51%. Output kegiatan adalah 2000 Berita/ video/ artikel/ streaming hasil liputan. Outcome kegiatan adalah Masyarakat mendapatkan informasi terkait kegiatan Pemerintah melalui website jabarprov.go.id dan website diskominfo.jabarprov.go.id.

(25) Kegiatan Diseminasi Informasi Melalui Mobil Layanan Diskominfo (MLD) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp387.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp377.886.583,00 atau setara dengan 97,46%. Output kegiatan adalah 10 event diseminasi informasi melalui Mobil Layanan Diskominfo di kab/kota, 5 event diseminasi informasi melalui Mobil Layanan Diskominfo di Kota Bandung. Outcome kegiatan adalah Terdiseminasikannya informasi dan program-program pembangunan pemerintah melalui Mobil Layanan Diskominfo.

(26) Kegiatan Dialog Interaktif Melalui Media Pertunjukkan Rakyat Tradisional yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp237.166.544,00 atau setara dengan 97,58%. Output kegiatan adalah 7 event Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat. Outcome kegiatan adalah Terdiseminasikannya informasi dan program-program pembangunan pemerintah melalui media tradisional / pertunjukan rakyat.

(27) Kegiatan Dialog Interaktif Melalui Video Conference yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan

IV - 227


Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.064.900,00 dan realisasi sebesar Rp133.000.500,00 atau setara dengan 92,32%. Output kegiatan adalah 1 event Video Conference, 4 kali Bimtek Video Conference. Outcome kegiatan adalah Tersosialisasikannya program pembangunan pemerintah kepada masyarakat.

(28) Kegiatan Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.274.503,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah 400 eks Majalah. Outcome kegiatan adalah Tersosialisasikannya program pembangunan pemerintah kepada masyarakat.

(29) Kegiatan Penyelenggaraan Persidangan Komisi Informasi yang dilaksanakan urusan dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.910.000,00 dan realisasi sebesar Rp185.278.766,00 atau setara dengan 97,56%. Output kegiatan adalah 200 kali Mediasi dan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi. Outcome kegiatan adalah Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan dapat diselesaikan.

(30) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp320.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.530.308,00 atau setara dengan 96,19%. Output kegiatan adalah 5 kali Pertemuan Koordinasi PPID Badan Publik di Jabar dan Laporan Monev Penerapan UU KIP. Outcome kegiatan adalah Pemetaan penerapan UU KIP oleh 4 jenis badan publik di Jawa Barat.

(31) Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.660.178,00 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah 4 kali Pertemuan dengan Kelompok Masyarakat. Outcome kegiatan adalah Pertemuan sosialisasi yang menjangkau peserta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

(32) Kegiatan Kerjasama dengan Badan Publik dan Komisi Informasi se-Indonesia yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.500.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 228


Rp180.736.413,00 atau setara dengan 95,88%. Output kegiatan adalah 6 kali kegiatan dan Rapat Koordinasi dengan Badan Publik serta Komisi Informasi se Indonesia. Outcome kegiatan adalah Pemetaan penerapan UU KIP oleh 4 jenis badan publik di Jawa Barat.

(33) Kegiatan Lokakarya dan Pelatihan bagi Komisioner yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.555.927,00 atau setara dengan 72,22%. Output kegiatan adalah 6 kali Lokakarya dan Pelatihan bagi Komisioner dan Staff Komisi Informasi. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya SDM komisioner dan staff komisi informasi.

(34) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Pendukung Pengelolaan Website yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.910.000,00 atau setara dengan 99,82%. Output kegiatan adalah 1 pakat Peralatan pendukung pengelolaan Website. Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya peralatan pendukung pengelolaan website.

(35) Kegiatan Penambahan Perangkat Kerja dan Pendukung Operasional Command Center yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp279.349.158,00 atau setara dengan 94,58%. Output kegiatan adalah Komputer PC Tower, Laptop, Tersedianya Air Conditioner, Alat Finger Print, Printer, Scanner, Tablet PC, Speaker Aktif, Speaker Aktif. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.

(36) Kegiatan Pembentukan Satgas Anti HOAX Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp291.999.951,00 atau setara dengan 97,33%. Output kegiatan adalah 1 tim Satgas Anti HOAX. Outcome kegiatan adalah mengatasi berbagai berita bohong yang saat ini banyak beredar di masyarakat melalui media sosial.

(37) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Switching E-Samsat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.750.000,00 dan realisasi Rp90.149.600,00 atau setara dengan 99,34%. Output kegiatan adalah Dokumen Pengembangan Aplikasi Switching E-

IV - 229


Samsat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas Pelayanan badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat.

(38) Kegiatan Kajian Sistem Jaringan Komputer Berbasis Virtual Local Area Network yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp59.250.000,00 dan realisasi Rp58.683.000,00 atau setara dengan 99,04%. Output kegiatan adalah Dokumen Rencana pengembangan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatkan pengembangan teknologi informasi.

(39) Kegiatan Kajian Software Quality Assurance untuk Website Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp59.250.000,00 dan realisasi Rp58.542.500,00 atau setara dengan 98,81%. Output kegiatan adalah Dokumen Rencana pengembangan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas Pelayanan badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat.

(40) Kegiatan Kajian Sistem Informasi Pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp59.250.000,00 dan realisasi Rp58.480.500,00 atau setara dengan 98,70%. Output kegiatan adalah Dokumen Rencana pengembangan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan di Badan pendapatan daerah.

(41) Kegiatan Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.500.000,00 dan realisasi Rp95.346.500,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

(42) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Integrasi System yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.750.000,00 dan realisasi Rp90.056.600,00

IV - 230


atau setara dengan 99,24 %. Output kegiatan adalah Dokumen Pengembangan Aplikasi Integrasi System Pendapatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengembangan Aplikasi Integrasi System Pendapatan.

(43) Kegiatan Penyusunan Aplikasi Business Process Improvement yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.750.000,00 dan realisasi Rp90.248.500,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah Dokumen Pengembangan Aplikasi Integrasi System Pendapatan. Outcome kegiatan adalah Menigkatnya data dan informasi yang sudah terverifikasi.

(44) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA) yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp105.350.000,00 dan realisasi Rp65.195.775,00 atau setara dengan 61,88 %. Output Kegiatan adalah Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan PAD.

(45) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi (SIMPEKOM) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp391.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp344.725.600,00 atau setara dengan 88,15%. Output kegiatan adalah Terkelolanya 1 website dan 5 aplikasi terintegrasi, serta terselenggaranya peningkatan kompetensi 30 orang Widyaiswara. Outcome kegiatan adalah Terkelolanya Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi (SIMPEKOM) BPSDM Provinsi Jawa Barat.

(46) Penerbitan Majalah Informasi, Majalah Karya Tulis Ilmiah, dan E-Journal yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp311.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp300.019.940,00 atau setara dengan 96,23%. Output kegiatan adalah Tersedianya 2 terbitan Majalah Informasi, 2 terbitan Majalah Karya Tulis dan terselenggaranya peningkatan kompetensi pengelolaan e-journal bagi 30 orang Widyaiswara. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan kualitas majalah dan e-journal BPSDM Provinsi Jawa Barat.

(47) Pengelolaan Laboratorium Komputer dan Perpustakaan dan e-library sebagai sumber belajar yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp205.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.507.090,00 atau setara dengan 94.88%.

IV - 231


Output kegiatan adalah Terkelolanya 1 Unit Perpustakaan, 1 Unit Laboratorium Komputer, 1 Unit Laboratorium Bahasa, dan tersedianya aplikasi e-library. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya informasi yang dapat diberikan oleh sumber belajar.

(48) Layanan pengguna aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan aplikasi pendukung lainnya dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp266.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp242.490.580,00 atau setara dengan 91.16%. Output kegiatan adalah Jumlah Peserta Bimtek tentang SIRUP, Monev On-Line dan Aplikasi pendukung lainnya bagi panitia, pejabat pengadaan, admin agency, auditor, PPK, pengelola LPSE dari penyedia; 2000 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pengguna terhadap layanan LPSE serta serwujudnya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Jawa Barat yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, adil, tidak diskriminatif, terbuka dan persaingan yang sehat.

(49) Rapat koordinasi pengelola LPSE kabupaten dan kota dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp134.848.000,00 dan realisasi sebesar Rp120.353.500,00 atau setara dengan 89.25%. Output kegiatan adalah Rapat koordinasi pengelola LPSE Kabuapten/Kota; 54 Peserta. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan LPSE kabupaten dan kota di Jawa Barat yang terstandar.

(50) Penyebaran informasi layanan pengguna LPSE dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp92.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.726.450,00 atau setara dengan 93.51%. Output kegiatan adalah (1) Cinderamata; 300 buah (2) Alat Peraga (3) Survey IKM; 1 Dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pengguna terhadap layanan LPSE.

(51) Pemenuhan 17 standar LPSE kabupaten dan kota dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp232.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.231.580,00 atau setara dengan 89.30%. Output kegiatan adalah Workshop 17 standard LPSE Kab/Kota se Jawa Barat; 46 Peserta. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan LPSE kabupaten dan kota di Jawa Barat yang terstandar.

IV - 232


(52) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Balai LPSE dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp293.861.600,00 dan realisasi sebesar Rp235.243.400,00 atau setara dengan 80,05%. Output kegiatan adalah 1 Data center dan recovery center LPSE. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya pemeliharaan SPSE, aplikasi pendukung SPSE, server DRC serta monitoring infrastruktur LPSE kabupaten dan kota.

(53) Pemeliharaan ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) BALAI LPSE dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.505.000,00 atau setara dengan 87.12%. Output kegiatan adalah Surveilance ISO 27001:2013; 1 Dokumen. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya implementasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan meningkatnya kapasitas Administrator LPSE Provinsi, Kabupaten dan Kota

(54) Peningkatan kapasitas administrator LPSE provinsi, kabupaten dan kota dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp46.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.750.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis Administrator LPSE Kabupaten Kota. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan LPSE kabupaten dan kota di Jawa Barat yang terstandar.

(55) Produksi Materi Publikasi Iklan Layanan Masyarakat, Infografis, dan Videografis yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.684.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.477.345.582,00 atau setara dengan 92.28%. Output kegiatan adalah Materi Informasi Publikasi (Infografis, videografis, materi advertorial, VT/Filler). Outcome kegiatan adalah terwujudnya informasi kepada masyarakat terkait pembangunan di Jawa Barat.

(56) Rapat Koordinasi, Workshop dan Seminar Kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp426.540.000,00 dan realisasi sebesar Rp394.020.186,00 atau setara dengan 92.38%. Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kehumasan. Outcome kegiatan

IV - 233


adalah terkoordinasikannya kehumasan di Provins Jawa Barat

(57) Penyediaan Kegiatan Event Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.945.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.933.539.892,00 atau setara dengan 99.61%. Output kegiatan adalah Penyelenggaraan 4 Event Pemerintah Daerah. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya event Pemerintah Daerah.

(58) Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.50.000,00 atau setara dengan 41.50%. Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas SDM kehumasan.

(59) Rapat Koordinasi Konseptor yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp137.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp125.191.125,00 atau setara dengan 91.05%. Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konseptor. Outcome kegiatan terjalinnya koordinasi konseptor Pemprov Jabar dan konseptor Kab/Kota di Jawa Barat.

(60) Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Permohonan Informasi yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.59.00.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.247.973.632,00 atau setara dengan 91.83%. Output kegiatan adalah Laporan Pengaduan Masyarakat dan Jabar Quick Response. Outcome kegiatan adalah terkelolanya keterbukaan informasi dan pengaduan masyarakat.

(61) Pengelolaan Web dan Media Sosial yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp423.000.00.000,00 dan realisasi sebesar Rp250.905.144,00 atau setara dengan 59.32%. Output kegiatan adalah Pengelolaan Web Humas, Pengelolaan Konten Web dan Akun media Sosial Humas. Outcome kegiatan adalah terkelolanya web dan akun media sosial humas.

(62) Publikasi Program dan Kebijakan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 234


Rp20.852.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.465.893.656,00 atau setara dengan 98.15%. Output kegiatan adalah Publikasi di Media Cetak, Elektronik, Online dan Media Luar Ruang 95 Publikasi. Outcome kegiatan adalah tersebarluaskannya publikasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(63) Monitoring Media yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp398.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.590.00.000,00 atau setara dengan 65.08%. Output kegiatan adalah Laporan sentimen pemberitaan oleh media. Outcome kegiatan adalah terselenggaranya monitoring media.

(64) Pembuatan Buku Publikasi Humas yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.800.000,00 atau setara dengan 97.07%. Output kegiatan adalah Produksi 2 Buku Publikasi Humas. Outcome kegiatan adalah terinformasikannya gambaran umum Provinsi Jawa Barat.

(65) Media Gathering yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp219.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp209.303.481,00 atau setara dengan 95.27%. Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Media Gathering. Outcome kegiatan adalah terciptanya kesepahaman dan kebersamaan antara Humas Pemprov Jabar dengan awak media yang bertugas di lingkup Pemprov Jabar.

(66) Konferensi Pers dan Perjalanan Jurnalistik yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.455.289.999,00 atau setara dengan 97.02%. Output kegiatan adalah Koordinasi Fasilitasi Perjalanan Jurnalistik dan Penyelenggaraan Konferensi Pers. Outcome kegiatan adalah terliputnya kegiatan Pemprov Jabar di dalam dan luar provinsi.

(67) Pengelolaan Digital Clipping yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.328.640,00 atau setara dengan 89.33%. Output kegiatan adalah Pengelolaan Digital Clipping. Outcome kegiatan adalah tersedianya layanan digital clipping.

(68) Penyusunan Strategi dan Pengelolaan Program

IV - 235


Kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp315.552.992,00 atau setara dengan 78.89%. Output kegiatan adalah Rapat/FGD/ Kajian terkait Perumusan Strategi Komunikasi dan Manajemen Kehumasan dan penyusunan Bahan /Materi dukungan Publikasi Kehumasan 25 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Prov. Jawa Barat.

(69) Pembuatan Majalah Bulanan akolasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp454.607.000,00 atau setara dengan 90.92%. Output kegiatan adalah Majalah Gedung sate dan Koridor Jabar sebanyak 12.000 Eksemplar. Outcome kegiatan adalah terinformasikannya kegiatan pemerintah Prov. Jawa Barat.

(70) Pengelolaan Hasil Peliputan dan Dokumentasi yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp974.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp915.164.760,00 atau setara dengan 93.91%. Output kegiatan adalah (1) Pengelolan Data Hasil Peliputan Pimpinan dan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (2) Pemeliharaan Arsip Peliputan. Outcome kegiatan adalah tertatanya dokumentasi hasil peliputan kegiatan Prov. Jawa Barat.

(71) Pelaksanaan Tugas PPID yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp626.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp608.331.891,00 atau setara dengan 97.09%. Output kegiatan adalah (1) Rakor PPID (2) Forum Koordinasi PPID Kab/Kota Se Jawa Barat (3) Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) (4) Buku Kumpulan Aturan Mengenai Informasi Publik (5) Jurnal PPID. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan permohonan informasi publik.

(72) Publikasi dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.260.000,00 atau setara dengan 16.84%. Output kegiatan adalah Publikasi Materi Luar Ruang mengenai penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersebarluaskannya publikasi kebijakan, program dan kegiatan pemilihan Kepala Daerah di Jawa

IV - 236


Barat.(73) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Keprotokolan

yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp204.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp202.660.700,00 atau setara dengan 99,15%. Output kegiatan adalah Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintah di DKI Jakarta dan sekitarnya selama 11 bulan. Outcome kegiatan adalah Pass Bandara, Makan Box rapat, Snack Rapat, Pakaian Kerja Protokol, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

(74) Kegiatan Pengelolaan Data Promosi dan Informasi Potensi Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp201.170.250,00 dan realisasi sebesar Rp198.678.529,00 atau setara dengan 98,76%. Output kegiatan adalah Perjalanan Dinas PNS, Perjalanan Dinas Non PNS, Cetak Agenda Kuliner Jawa Barat, Cetak Roll Up Banner, Cetak Gambar Tematik Perkebunan, Cetak Photo Informasi, Cetak Stiker, Cetak Bahan Promosi dan Informasi, Jasa Pembuatan Aplikasi Promosi dan Informasi Berbasis Tematik. Outcome kegiatan adalah jasa tenaga pengelola website, jasa reporter berita dan naskah, Cetakan bahan promosi, Makan box rapat, Snack Box rapat, Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas Luar provinsi

(75) Kegiatan Integrasi Data Sistem Informasi SIMPATIK, SPIPISE dan Sistem Aplikasi Lainnya yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran Rp148.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.094.000,00 atau setara dengan 96,10%. Output kegiatan adalah sinkronisasi data pada sistem. Outcome kegiatan adalah terintegrasi sistem SIMPATIK, SPIPISE dan aplikasi lainnya.

(76) Kegiatan Updating Database Digital dan Arsip Manual yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp142.500.000,00 dan realisasi Rp134.637.600,00 atau setara 94,48%. Output kegiatan adalah aplikasi data yang update. Outcome kegiatan adalah sinkronisasi data digital dan manual.

(77) Kegiatan Pengembangan Proyek Percontohan Aplikasi Perizinan Paralel yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan

IV - 237


alokasi anggaran Rp43.600.000 dan realisasi Rp40.233.000,00 setara dengan 92,27%. Output kegiatan adalah aplikasi perizinan. Outcome kegiatan adalah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

(78) Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp486.150.000,0 dan realisasi Rp477.076.350,00 atau setara dengan 98,13%. Output kegiatan adalah 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah kebermanfaatan aplikasi terhadap pelayanan masyarakat.

(79) Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring SIMPATIK yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp177.900.000,00 dan realisasi Rp174.634.900,00 atau setara dengan 98,16%. Output kegiatan adalah 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah kebermanfaatan aplikasi terhadap pelayanan masyarakat.

(80) .Kegiatan Penyusunan Struktur Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp96.750.000,00 dan realisasi Rp91.140.000,00 atau setara dengan 94,20%. Output kegiatan adalah 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah kebermanfaatan aplikasi terhadap pelayanan masyarakat.

(81) Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp330.000.000,00 dan realisasi Rp329.983.400,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah aplikasi Sistem Call Center Pelayanan Perijinan. Outcome adalah Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

(82) Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp600.000.000,00 dan tealisasi Rp579.722.500,00 atau setara dengan 96,62%. Output kegiatan adalah aplikasi monitoring dan evaluasi. Outcome adalah Tersedianya data dan

IV - 238


informasi.(83) .Pengembangan Sistem Perencanaan dan

Penganggaran Daerah yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.300.000.000,00 dan realisasi Rp1.293.733.500,00 atau setara dengan 99,51%. Output kegiatan adalah aplikasi sistem perencanaan. Outcome adalah Tersedianya data dan informasi.

(84) Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp298.250.000,00 dan realisasi Rp297.792.506,00 atau setara dengan 99,84%. Output kegiatan adalah informasi melalui media elektronik. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya informasi kepada masyarakat.

(85)Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 realisasi anggaran Rp148.400.000,00 atau setara dengan 98,93%. Output kegiatan adalah aplikasi evaluasi dokumen perencanaan. Outcome adalah Tersedianya data dan informasi.

(86) Pemeliharaan Jaringan dan Website yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 realisasi anggaran Rp244.199.486,00 atau setara dengan 97,67%. Output kegiatan adalah Terawatnya Jaringan dan Website. Outcome kegiatan adalah Tersedianya data dan informasi.

(87) Publikasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Melalui Media Cetak yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp784.000.000,00 realisasi anggaran Rp783.168.705,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah informasi melalui media cetak. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya informasi kepada masyarakat.

(88) Penyusunan Aplikasi Business Process Improvment yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.750.000,00 realisasi anggaran Rp90.248.500,00 atau setara dengan 99,44%. Output kegiatan adalah aplikasi Business Process Improvment. Outcome adalah Tersedianya data dan informasi.

(89) Kegiatan Pelaksanaan Rapat Kerja Pendapatan Daerah penyusunan Standardisasi Command Center dan Data Center yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 239


anggaran Rp328.000.000,00 realisasi anggaran Rp305.060.172,00 atau setara dengan 93,00%. Output kegiatan adalah dokumen. Outcome kegiatan adalah Tersedianya data dan informasi.

(90) Workshop Implementasi Online Single Submission (OSS) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp51.500.000,00 realisasi anggaran Rp35.575.000,00 atau setara dengan 69,07%. Output kegiatan adalah event workshop online. Outcome kegiatan adalah peningkatan wawasan OSS.

IV - 240


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Komunikasi dan Informatikaa.

Permasalahan

1. Belum semua masyarakat melek terhadap teknologi informasi

2. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan pembangunan

b.

Solusi

1. Mendorong dan memfasilitasi gerakan literasi teknologi informasi

2. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung perluasan akses masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan

3. Peningkatan kapasitas pelaku pembangunan terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

IV - 241


17. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPencapaian indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui strategi meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM dan (2) Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :1)


a.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahProgram Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu 9.300 orang wirausaha baru. Alokasi anggaran Rp19.176.600.000,00 realisasi anggaran Rp17.815.771.270,00 setara dengan 92,90%.(1) Kegiatan WUB : Gelar Produk Wirausaha Baru yang

dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp2.417.500.000,00 dan realisasi Rp2.288.755.000,00 atau setara dengan 94,64%. Output kegiatan adalah terlaksananya pameran produk wirausaha baru. Outcome kegiatan ini adalah Promosi Produk Wirausaha Baru.

(2) Kegiatan WUB: Pendampingan Wirausaha Baru yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp983.650.000,00 Dan Realisasi Rp983.650.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 3000 Wirausaha Baru, 120 Pendamping. Outcome kegiatan ini adalah Pendampingan usaha bagi Wirausaha Baru.

(3) Kegiatan WUB : Seleksi Wirausaha Baru yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp269.900.000,00 dan realisasi Rp265.011.000,00 atau setara dengan 98,19%. Output kegiatan adalah 3000 Wirausaha Baru. Outcome dari kegiatan ini adalah Sosialisasi, Pelatihan, Gelar Produk, Pendampingan, Bimbingan Teknis; Penyerapan Tenaga Kerja.

(4) Kegiatan WUB : Pelatihan Wirausaha Baru yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp6.285.050.000,00 dan realisasi

IV - 242


Rp6.206.781.250,00 atau setara dengan 98,75%. Output kegiatan adalah 3.000 Wirausaha Baru. Outcome kegiatan adalah Penciptaan lapangan kerja.

(5) Kegiatan WUB : Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Di Balai Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp535.700.000 dan realisasi Rp450.275.100,00 atau setara dengan 84,05%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen. Outcome kegiatan ini adalah hasil Monitoring Pasca Pelatihan.

(6) Kegiatan WUB : Sosialisasi Wirausaha Baru yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp208.000.000 Dan Realisasi Rp208.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi WUB bagi 3.000 Wirausaha Baru. Outcome kegiatan ini adalah Sosialisasi.

(7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Usaha Kecil (DAK NON FISIK) yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp3.000.000.000 dan realisasi Rp2.955.112.380,00 atau setara dengan 98,50%. Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 1.140 orang. Outcome kegiatan ini adalah Pelatihan, Pendampingan bagi KUKM.

(8) WUB - Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp3.730.000.000,00 dan realisasi Rp3.034.474.000,00 atau setara dengan 81,35%. Output kegiatan adalah terciptanya wirausaha baru di Jawa Barat sebanyak 1469 orang (15 Angkatan). Outcome adalah Peningkatan Jumlah wirausaha baru

(9) WUB: Kegiatan Penjaringan Calon Peserta wirausaha Baru Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp761.950.000,00 dan realisasi Rp511.178.040,00 atau setara dengan 92,65%. Output kegiatan ini adalah Terjaringanya Calon Peserta Wirausaha Baru Jawa Barat sebanyak 750 orang. Outcome kegiatan ini peningkatan jumlah wirausaha baru.

(10) WUB: Kegiatan Pendampingan Wirausaha Baru Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp984.850.000,00 dan realisasi Rp912.534.500,00 atau setara dengan 67,08%.

IV - 243


Output kegiatan ini terpenuhinya pendampingan Wirausaha Baru Jawa Barat sebanyak 1 Kegiatan bagi 693 peserta. Outcome kegiatan ini peningkatan jumlah wirausaha baru.

b.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahProgram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu 11.996 orang penerima kredit modal usaha. Alokasi anggaran Rp2.325.255.000,00 realisasi anggaran Rp2.274.268.236,00 setara dengan 97,80%,00.(1) Kegiatan Coopertive Fair 2018 yang dilaksanakan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp1.007.100.000 dan realisasi Rp970.214.000,00 atau setara dengan 96,34%. Output kegiatan adalah pameran 300 pelaksana usahsa. Outcome kegiatan adalah Peningkatan pemasaran produk KUKM.

(2) Kegiatan Pameran Antar Provinsi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp185.400.000 Dan Realisasi Rp184.020.000,00 atau setara dengan 99,25%. Output kegiatan terlaksananya pameran di luar provinsi. Outcome kegiatan adalah peningkatan akses pemasaran.

(3) Kegiatan Pemasaran Produk Berbasis Digital yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp161.105.000 Dan Realisasi Rp161.105.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemasaran bagi 20 UKM. Outcome kegiatan adalah Peningkatan pemasaran produk.

(4) Kegiatan TKW : Bimbingan Teknis Pengembangan Produk UKM di 4 Wilayah yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp289.050.000 Dan Realisasi Rp288.900.000,00 atau setara dengan 99,95 %. Output kegiatan adalah terlaksananya bintek bagi 150 Orang. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas produk dan pemasaran.

(5) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Aspek Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan Biro SBI dan BUMD, dengan Alokasi Anggaran Rp682.600.000,00 dan Realisasi Rp670.000.236,00 atau setara dengan 98,15%. Output konsultasi, singkronisasi dan sinergitas pemberdayaan KUK. Outcome kegiatan adalah Sinergitas pelaksanaan KUR di Jawa Barat.

IV - 244


c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang KondusifProgram Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu 612 UKM yang mendapatkan legalisasi usaha. Alokasi anggaran Rp179.550.000,00 realisasi anggaran Rp179.540.000,00 setara dengan 99,99% , dengan jumlah kegiatan 1.(1) Kegiatan Bimbingan Teknis Pembiayaan Bagi

Koperasi Dan Usaha Kecil yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp179.550.000 dan realisasi Rp179.540.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis guna peningkatan kualitas koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

d.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu 75 Koperasi aktif. Alokasi anggaran Rp4.698.894.000,00 realisasi anggaran Rp4.677.911.400,00 setara dengan 99,55%, dengan jumlah kegiatan 20.(1) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus Dan Anggota

Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp148.491.000,00 Dan Realisasi Rp148.491.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya bintek bagi 60 pengelola dan anggota koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(2) Kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp177.000.000,00 dan realisasi Rp177.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya bintek bagi 60 pengelola dan anggota koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(3) Kegiatan Akreditasi Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp119.050.000 Dan Realisasi Rp117.050.000,00 atau setara dengan 98,32%. Output kegiatan adalah terakreditasinya 50 pengelola dan anggota koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

IV - 245


(4) Kegiatan Pendampingan Manajemen Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp94.500.000,00 dan realisasi Rp94.500.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah pendampingan bagi 60 pengelola dan anggota koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(5) Kegiatan Penyusunan Dokumen Logical Framework Analysis (Lfa) Koperasi Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp96.082.700,00 dan realisasi Rp96.082.700,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dokumen sebanyak 110 pengelola dan anggota koperasi. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(6) Kegiatan Advokasi Penguatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp314.000.000,00 dan realisasi Rp311.980.600,00 atau setara dengan 99,36%. Output kegiatan adalah teradvokasinya 100 Ksp/Usp Koperasi, 1 Aplikasi Usaha, 10 Pengurus/Pen Gelola Ksp/Usp Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(7) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp254.400.000,00 dan realisasi Rp254.350.000,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah terlaksananya bintek bagi 160 Anggota Koperasi/ 4 Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(8) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bagi Koperasi Dan Usaha Kecil Anggota Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp65.000.000,00 dan realisasi Rp65.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya monev bagi 100 Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(9) Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Keluar Provinsi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp246.000.000,00 dan realisasi Rp243.543.300,00 atau setara dengan 99,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya

IV - 246


pengembangan jaringan usaha bagi 26 koperasi/Anggota Koperasi, 13 pengurus dan pengelola koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(10) Kegiatan Best Practice Pengawasan Dan Penilaian Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp90.520.000,00 dan realisasi Rp89.459.000,00 atau setara dengan 98,83%. Output 15 orang SDM (Pengurus/Pengawas) Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(11) Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp132.750.000,00 dan realisasi Rp132.150.000,00 atau setara dengan 99,55%. Output kegiatan adalah terlaksananya bintek bagi 100 Orang Sdm Pengurus/Pengelola/Pengawasan) Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(12) Kegiatan Workshop Penilaian Kesehatan Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp156.950.000,00 dan realisasi Rp152.990.500,00 atau setara dengan 97,48%. Output kegiatan adalah terlaksananya workshop bagi 100 Orang SDM Pengurus/Pengelola/Pengawas) Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(13) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp161.870.000,00 dan realisasi Rp161.362.000,00 atau setara dengan 99,69%. Output 1 Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi 100 Koperasi. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(14) Kegiatan Advokasi Pendirian Koperasi dengan alokasi anggaran Rp1.180.850.000,00 dan realisasi Rp1.180.850.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 30 kelompok. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(15) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp256.570.300,00 dan realisasi

IV - 247


Rp256.570.300,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi bagi 200 Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(16) Kegiatan Temu Konsultasi Badan Hukum Koperasi, Pad, Izin Usaha, Pembukaan Kantor Cabang Dan Pembubaran Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp301.050.000,00 Dan Realisasi Rp301.050.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya temu konsultasi bagi 35 orang pengelola dan anggota Koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(17) Kegiatan Identifikasi Dan Verifikasi Koperasi Bermasalah yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp101.250.000,00 dan realisasi Rp101.247.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah 1 dokumen dan rekap data permasalahan 100 koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(18) Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Khusus Bagi Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp60.450.000,00 dan realisasi Rp55.790.000,00 atau setara dengan 92,29%. Output kegiatan adalah terlaksananya bintek untuk bagi UMKM 4 dokumen laporan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(19) Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp202.150.000,00 dan realisasi Rp198.485.000,00 atau setara dengan 98,18%. Output kegiatan adalah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan 100 koperasi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(20) Kegiatan Hari Jadi Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp539.960.000,00 dan realisasi Rp539.960.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah pelaksanaan hari jadi. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

IV - 248


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengaha.

Permasalahan

(1) Masih banyak UKM yang belum bisa mengakses dana dari perbankan dikarenakan UKM tidak bankabel (titonik).

(2) Pembinaan koperasi di masayarakat belum optimal dikarrnakan keterbatasan alokasi anggaran

(3) Kurangnya sosialisasi dan pembinaan tentang perkoperasian kepada generasi muda, yang berdampak pada kurangnya ketertarikan generasi muda pada perkoperasian

(4) Generasi muda belum banyak dan tertarik untuk menjadi pengurus dan anggota koperasi

(5) Pengembaangan jaringan pemasaran produk ukm belum optimal

(6) Masih kurangnya koperasi aktif dan bersertifikat(7) Keterbatasan akses permodalan usaha bagi

wirausaha baru.b.

Solusi

(1) Memberikan alternatif pembiayan kepada ukm dengan memberikan sosialisasi dan pengenalan lembaga2 permpdalan alternatif kredit seperti kerdit Usaha Mikro (UMI)

(2) Mengoptimalkan petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) selain melakukan pembinaan kepada koperasi juga memberilan pencerahan kepada masyarakat tentang perkoperasian

(3) Melakukan sosialisasi dan penerapan pembelajaran berkoperasi di lingkungan SMU dan SMK

(4) Wirausaha baru yang sudah dilatih diikut sertakan dalam program wirausaha pemula dari kementrian koperasi untuk mendapatkan modal usaha (start up capita)

IV - 249


18. Urusan Penanaman ModalPenanaman modal merupakan investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan sebagai diatur dalam perundang-undangan tentang Penanaman Modal. Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri Jawa Barat tahun 2018 mencapai 42,3 triliun rupiah. Adapun realisasi investasi penanaman modal asing Jawa Barat pada tahun 2018 menempati peringkat 1 (satu) secara nasional nilai sebesar 74,68 Triliun.1)


a.

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non PerbankanAlokasi anggaran pada Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan sebesar Rp867.850.000,00 dengan realisasi anggaran Rp824.927.775,00 atau setara dengan 95,05%.(1) Kegiatan Pembinaan BUMD Perbankan dan Jasa

Keuangan yang dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp498.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp463.423.174,00 atau setara dengan 92,99%. Output kegiatan adalah laporan konsultasi, koordinasi dan monitoring pembinaan PT/PD BPR dan PT. LKM di Jawa Barat, laporan pelaksanaan RUPS Kinerja, RKAT dan Pengurus PT/PD BPR dan PT LKM, bank bjb dan PT. Jamkrida Jabar. Outcome kegiatan adalah peningkatan PAD Jawa Barat

(2) Kegiatan Pembinaan BUMD Non Keuangan yang dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp369.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp361.504.601,00 atau setara dengan 97,84%. Output kegiatan adalah Laporan Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembinaan terhadap BUMD Non Keuangan, Laporan RKAP 2019 BUMD Non Keuangan dan Penyusunan Bahan Kebijakan Gubernur untuk RUPS RKAP 2019. Outcome kegiatan adalah peningkatan PAD Jawa Barat.

b.

Program Peningkatan Investasi DaerahProgram Peningkatan Investasi Daerah pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu 162,8 Trilyun Nilai Investasi PMA/PMDN. Alokasi anggaran Rp6.185.776.000,00 realisasi anggaran Rp5.704.319.132,00 setara dengan 92,21%.

IV - 250


(1) Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp585.805.000,00 dan realisasi sebesar Rp581.312.000,00 atau setara dengan 99,23%. Output kegiatan adalah Kajian Potensi Unggulan di Jawa Barat, Kajian Penyusunan Skema Penanaman Modal dan Perijinan di Jawa Barat, Laporan Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring dengan Kab/Kota, Pemerintah Pusat dan Provinsi. Outcome kegiatan ini peningkatan PAD Jawa Barat.

(2) Kegiatan Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp988.391.000,00 dan realisasi sebesar Rp976.936.500,00 atau setara dengan 98,84%. Output kegiatan adalah Kajian Pedoman Tatacara Pelaporan Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Kajian Pola Restrukturisasi Investasi Pemerintah Daerah, Kajian Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Penyertaan Modal Daerah, Kajian Penilaian Saham Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk., Laporan Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah. Outcome kegiatan ini peningkatan PAD Jawa Barat

(3) Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp488.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp460.384.000,00 atau setara dengan 94,34%. Output kegiatan adalah Workshop Kebijakan Teknis. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi

(4) Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp291.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 251


Rp238.079.500,00 atau setara dengan 81,81%. Ouput kegiatan adalah Pengawasan pelaksanaan perusahaan PMA/PMDN. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(5) Kegiatan Penanganan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.486.000,00 atau setara dengan 76,71%. Output kegiatan adalah Penanganan permasalahan PMA PMDN. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(6) Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan PTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp277.512.550,00 atau setara dengan 79,29%. Output kegiatan adalah Penyusunan RUPM. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Iklim Investasi.

(7) Kegiatan Penyusunan Prospektus Investasi di 1 Wilayah Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.160.500,00 atau setara dengan 98,97%. Output kegiatan adalah Dokumen Peluang investasi Pusat Pertumbuhan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(8) Kegiatan Penyusunan Prospektus Investasi di 1 Wilayah Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp187.506.000,00 atau setara dengan 99,05%. Output kegiatan adalah Dokumen Prospektus investasi di wilayah Pengembangan Metropolitan - Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(9) Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum yang menghambat Investasi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp91.370.220,00 atau setara dengan 95,88%.

IV - 252


Output Dokumen Kajian produk hukum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(10) Kegiatan Regional Investment Forum yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.813.864,00 atau setara dengan 97,52%. Output kegiatan adalah Pameran RIF. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Iklim Investasi.

(11) Kegiatan Indonesian Infrastructure Week-IIW yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp338.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp329.525.422,00 atau setara dengan 97,35%. Output kegiatan adalah Pameran IIW. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(12) Kegiatan Promosi Investasi ke Eropa yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp318.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp304.897.793,00 atau setara dengan 95,73%. Output kegiatan adalah Promosi investasi ke Eropa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(13) Kegiatan Promosi Investasi ke Asia yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.676.121,00 atau setara dengan 89,42%. Output kegiatan adalah Promosi investasi ke Asia. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Iklim Investasi.

(14) Kegiatan Partisipasi MPU (Rapat Gabungan dan Rapat Kerja Gubernur) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp76.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.612.493,00 atau setara dengan 88,96%. Output kegiatan adalah MPU. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Iklim Investasi.

(15) Kegiatan Matchmaking Pelaku Usaha yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.393.150,00 atau setara dengan 75,09%.

IV - 253


Output kegiatan adalah matchmaking pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(16) Kegiatan Integrated Marketing Communications yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp619.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp544.292.039,00 atau setara dengan 87,93%. Output kegiatan adalah dokumen Marketing Inteligence. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(17) Kegiatan Kerjasama Pembuatan Majalah Investasi dengan Media Nasional yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.846.750,00 atau setara dengan 97,85%. Output kegiatan adalah Majalah investasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(18) Kegiatan Pembuatan/Produksi dan Placement audio Visual PMPTSP ILM di Radio dan Televisi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp353.903.950,00 atau setara dengan 98,42%. Output kegiatan adalah Iklan Layanan Masyarakat di Radio dan Televisi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi

(19) Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Kawasan Nasional Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp101.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp86.047.100,00 atau setara dengan 84,94%. Output kegiatan adalah Sosialisasi dan Publikasi Kawasan Nasional Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(20) Kegiatan Pendampingan Pelayanan PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.095.300,00 atau setara dengan 66,40%. Output kegiatan adalah Fasilitasi investor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya iklim investasi.

(21) Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan

IV - 254


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp364.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp323.467.880,00 atau setara dengan 88,77%. Output kegiatan adalah Sosialisasi PMPTSP. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Iklim Investasi.

c. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu PintuProgram Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu 14.882 Penerbitan Perizinan Alokasi anggaran Rp4.664.170.000,00 realisasi anggaran Rp4.473.704.698,00 setara dengan 95,92%.(1) Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang

dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp278.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp268.523.850,00 atau setara dengan 96,44%. Output kegiatan adalah Hasil Survey IKM. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(2) Kegiatan Penanganan Proses Permasalahan Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp228.349.200,00 atau setara dengan 77.22%. Output kegiatan adalah Jumlah Pengaduan permasalahan proses penerbitan perijinan yang ditindaklanjuti. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(3) Kegiatan Monitoring Proses Penerbitan Ijin / Non Ijin Sektoral yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.200.000,00 atau setara dengan 85.02%. Output kegiatan adalah Jumlah data-data teknis perijinan dan non ijin yang tervirifikasi. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(4) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Ijin/Non Ijin Sektoral yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp244.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.497.829,00 atau setara dengan 93.86%. Output kegiatan adalah Dokumen kajian.

IV - 255


Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(5) Kegiatan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.545.585.859,00 atau setara dengan 96.60%. Output kegiatan adalah Jumlah peninjauan lapangan. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(6) Kegiatan Rapat Berkala Teknis Perizinan Bid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.664.800,00 atau setara dengan 95.55%. Output rekomendasi teknis. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(7) Kegiatan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.341.956.260,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah visitasi lapangan. Outcome kegiatan adalah 1km

(8) Kegiatan Rapat Berkala Tim Teknis Perizinan bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.807.150,00 atau setara dengan 79,52%. Output kegiatan adalah rapat tim teknis. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(9) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan di Gerai dan SMS yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp289.766.250,00 atau setara dengan 99,92%. Output kegiatan adalah layanan gerai dan SMS. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(10) Kegiatan Updating Data Persyaratan Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 256


Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp87.579.750,00 atau setara dengan 87,58%. Output kegiatan adalah brosur, dokumen persyaratan perizinan. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

(11) Kegiatan Cetakan Kertas Perizinan (Security Paper)yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.773.750,00 atau setara dengan 99,26%. Output kegiatan adalah security paper. Outcome kegiatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

a.

Permasalahan

1. Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Investasi masih terkosentrasi di Jawa Barat bagian Utara;

2. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;

3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hanya kurang lebih 10 % perusahaan (600 perusahaan) yang menyampaikan LKPM secara rutin;

4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan tidak adanya kewenangan Tim Task Force untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Masih tingginya gap antara minat dan realisasi investasi karena kurangnya pengawalan terhadap investasi.

6. Belum efektifnya promosi investasi yang disebabkan oleh promosi investasi yang belum ready to offer. Hal ini disebabkan potensi peluang investasi belum sampai kepada feasilibity study yang dibuat oleh konsultan yang kredibel di mata investor asing.

b.

Solusi

1. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata

IV - 257


investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri

2. Penyusunan dokumen profil peluang investasi yang menampilkan peluang investasi dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian selatan sehingga diharapkan Jawa Barat bagian selatan juga akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya

3. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan meningkat

4. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan

5. Lebih meningkakan koordinasi Tim Task Force terutama dengan Instansi seperti BPN, Bea Cukai, Pajak dan PLN karena permasalahan yang menyangkut hal itu susah untuk dicarikan solusinya.

6. Diluncurkannya Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) oleh BKPM.

IV - 258


19 Urusan Bidang Kepemudaan dan OlahragaPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018 adalah sebagai berikut: Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional pada Tahun 2018 sebanyak 16 orang melebihi target yang ditetapkan sebanyak 5 orang, Jumlah pemuda Jawa barat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2018 sebanyak 2.200 orang melebihi target yang ditetapkan (1.600 Orang), Jumlah penerima penghargaan insan olahraga berprestasi/berjasa pada tahun 2018 sebanyak 486 Orang.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan KepramukaanAlokasi anggaran Rp8.623.829.700,00 realisasi anggaran Rp828.723.424,00 atau setara dengan 90.78%.(1) Kegiatan Penyusunan Database Sarana dan

Prasarana Pemuda di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp246.445.000,00 dan realisasi sebesar Rp103,375,060,00 atau setara dengan 41,94%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pemuda di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan sesuai standar.

(2) Kegiatan Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemuda di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.410.000,00 atau setara dengan 61,94%. Output kegiatan adalah Pencetakan Buku. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan sesuai standar.

(3) Kegiatan Sosialisasi Standarisasi dan Database Sarana Prasarana Pemuda di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.699.000,00 atau setara dengan 59,38%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan sosialisasi standarisasi sarana prasarana pemuda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan sesuai standar.

(4) Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Bantuan Keuangan

IV - 259


dan Hibah Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.985.000,00 atau setara dengan 60,92%. Output kegiatan adalah Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota TA.2019. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan dan keolahragaan sesuai standar.

(5) Kegiatan Kabizza Fest yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp529.719.000,00 dan realisasi sebesar Rp416.331.500,00 atau setara dengan 78,59%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Kabizza Fest. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(6) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp330.599.875,00 atau setara dengan 94,51%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(7) Kegiatan Seleksi Peran Serta Kepemudaan Tingkat Nasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp958.397.300,00 dan realisasi sebesar Rp877.184.264,00 atau setara dengan 91,52%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Seleksi Peran Serta Kepemudaan Tingkat Nasional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya peran serta kepemudaan

(8) Kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp364.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp360.912.400,00 atau setara dengan 98,98%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(9) Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp726.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp677.269.050,00 atau setara dengan 93,21%. Output kegiatan adalah Terlaksananya

IV - 260


Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(10) Kegiatan Pemusatan Paskibraka Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.172.314.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.111.327.000,00 atau setara dengan 94,79%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pemusatan Paskibraka Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(11) Kegiatan Pemantauan Kegiatan Kepramukaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.971.900,00 dan realisasi sebesar Rp44.921.000,00 atau setara dengan 99,88%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kegiatan Kepramukaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(12) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kader Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.000.000,00 atau setara dengan 98,09%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kader Organisasi Kepemudaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(13) Kegiatan Pelatihan Kader Anti Narkoba yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp334.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp306.595.000,00 atau setara dengan 91,60%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kader Anti Narkoba. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(14) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp980.219.500,00 dan realisasi sebesar Rp964.927.375,00 atau setara dengan 98,43%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(15) Kegiatan Pengiriman Marching Band Gita Pakuan Pada Kejuaraan Nasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp440.857.000,00 atau setara

IV - 261


dengan 97,98%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pengiriman Marching Band Gita Pakuan Pada Kejuaraan Nasional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(16) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Marching Band Gita Pakuan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.298.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.262.115.000- atau setara dengan 97,17%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Marching Band Gita Pakuan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

(17) Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.780.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.363.900,00 atau setara dengan 83,79%. Output kegiatan adalah Buku Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penghargaan kepemudaan.

(18) Kegiatan Penghargaan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp117.150.000,00 atau setara dengan 97,74%. Output kegiatan adalah Pemberian penghargaan kewirausahaan pemuda tingkat jawa barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penghargaan kepemudaan.

(19) Kegiatan Penghargaan Organisasi Pemuda Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.862.000,00 dan realisasi sebesar Rp58.620.000,00 atau setara dengan 97,92%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penghargaan Organisasi Pemuda Tingkat Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penghargaan kepemudaan.

(20) Kegiatan Penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.650.000,00 atau setara dengan 98,79%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Barat

(21) Kegiatan Kajian Pembentukan Pembentukan LPKP

IV - 262


Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.821.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.431.000,00 atau setara dengan 76,63%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Kajian Pembentukan Pembentukan LPKP Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan kepemudaan.

b.

Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah RagaAlokasi anggaran Rp73.621.814.789,00 realisasi anggaran Rp69.430.813.852,00 atau setara dengan 94,30%(1) Kegiatan Pembinaan Atlet PPLP Jawa Barat Tahun

2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.324.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.582.083.109,00 atau setara dengan 88,26%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembinaan Atlet PPLP Selama 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan terhadap atlet.

(2) Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.241.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.241.233.000,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah 108 Orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(3) Kegiatan Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp719.677.500,00 dan realisasi sebesar Rp716.627.500,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(4) Kegiatan Persiapan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.734.133.900,00 dan realisasi sebesar Rp1.475.739.541,00 atau setara dengan 85,09%. Output kegiatan adalah Terlaksananya seluruh Kegiatan Persiapan POPDA XII Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah

IV - 263


meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.(5) Kegiatan Pelaksanaan Gebyar Segar Bugar

Masyarakat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp479.459.000,00 dan realisasi sebesar Rp420.410.000,00 atau setara dengan 87,68%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Gebyar Segar Bugar Masyarakat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(6) Kegiatan Pelaksanaan Lomba Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp427.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp409.380.000,00 atau setara dengan 95,76%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Lomba Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(7) Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar SD/Sederajat Tingkat Jawa Barat Tahun 2018, serta Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp799.615.000,00 dan realisasi sebesar Rp768.102.000,00 atau setara dengan 96,05%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar SD/Sederajat Tingkat Jawa Barat Tahun 2018, serta Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi pelajar dalam berolahraga.

(8) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp949.493.000,00 dan realisasi sebesar Rp883.699.300,00 atau setara dengan 93,07%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018.

(9) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni

IV - 264


Pesantren Daerah (POSPEDA) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp949.569.500,00 dan realisasi sebesar Rp939.242.000,00 atau setara dengan 98,91%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Daerah (POSPEDA) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi pelajar dalam berolahraga.

(10) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Minggu Bergerak (Gurak) Oleh Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp672.230.000,00 dan realisasi sebesar Rp672.084.265,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Minggu Bergerak (Gurak) Oleh Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Tahun 2018 (20.288 Orang). Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(11) Kegiatan Pelatihan Bagi Pembina/Pelatih Olahraga di Pondok Pesantren se-Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp398.431.000,00 dan realisasi sebesar Rp385.195.000,00 atau setara dengan 96,67%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bagi Pembina/Pelatih Olahraga di Pondok Pesantren se-Jawa Barat Tahun 2018 (162 Orang). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(12) Kegiatan Pelatihan Bagi Pembina / Pelatih Olahraga Tradisional se-Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.265.500,00 dan realisasi sebesar Rp196.592.500,00 atau setara dengan 98,65%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bagi Pembina/ Pelatih Olahraga di Pondok Pesantren se-Jawa Barat Tahun 2018 (81 Orang). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(13) Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Ekstrim Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.669.000,00 dan realisasi sebesar Rp340.849.000,00 atau setara dengan 97,47%. Output kegiatan adalah

IV - 265


Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Ekstrim Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(14) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen olahraga.

(15) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Buruh (PORBURUH) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp599.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp571.131.000,00 atau setara dengan 95,24%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Buruh (PORBURUH) Tingkat Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

(16) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.696.083.500,00 dan realisasi sebesar Rp6.256.752.400,00 atau setara dengan 93,44%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan POPDA XII Jawa Barat Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi pelajar dalam berolahraga.

(17) Kegiatan Seleksi Calon Atlet PPLP Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp388.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp375.210.000,00 atau setara dengan 96,67%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Seleksi Atlet PPLP Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(18) Kegiatan Kejurnas Atlet PPLP Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp604.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp412.408.853,00 atau setara dengan 68,17%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengiriman

IV - 266


atlet PPLP pada event kejurnas cabang olahraga senam dan Judo. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(19) Kegiatan Try Out Atlet PPLP Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.930.000,00 dan realisasi sebesar Rp234.099.940,00 atau setara dengan 86,09%. Output kegiatan adalah Untuk menciptakan dan mencetak bibit- bibit atlet yang potensial dan berbakat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(20) Kegiatan Persiapan Pengiriman Kontingen Pelajar Jawa Barat Pada POPWILNAS Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.726.238.500,00 dan realisasi sebesar Rp2.265.154.982,00 atau setara dengan 83,08%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Persiapan Pengiriman Kontingen POPWILNAS Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(21) Kegiatan Kompetisi Club Olahraga Pelajar Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp479.512.000,00 dan realisasi sebesar Rp443.207.000,00 atau setara dengan 92,42%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kompetisi Club olahraga secara berkelanjutan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(22) Kegiatan Pengiriman Kontingen POPWILNAS Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp999.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp808.961.186,00 atau setara dengan 80,92%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pengiriman Kontingen POPWILNAS Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(23) Kegiatan Pembinaan Sentra Olahraga di kab/kota se Jawa Barat tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp395.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp363.951.150,00 atau setara dengan 91,97%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rapat kerja pembinaan club olahraga pelajar dan terlaksananya Pembinaan Club Olahraga Didaerah selama 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

IV - 267


(24) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pacuan Kuda dan Equistrian yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp711.465.000,00 dan realisasi sebesar Rp619.923.048,00 atau setara dengan 87,13%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pacuan Kuda dan Equistrian. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

(25) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp597.717.300,00 dan realisasi sebesar Rp592.904.856,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pelatihan penyusunan program latihan angkatan 1 dan angkatan 2 dan pelatihan Penerapan ilmu gizi dalam pengembangan prestasi olahraga angkatan 1 dan angkatan 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(26) Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp981.933.826,00 dan realisasi sebesar Rp978.276.766,00 atau setara dengan 99,62%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelatihan Pelatih Bola Tangan, Pelatih Polo Air, Pelatih Tenis Meja, Wasit Juri Judo, Pelatih Selam, Wasit Juri Tarung Derajat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(27) Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.486.963,00 dan realisasi sebesar Rp144.769.125,00 atau setara dengan 97,50%. Output kegiatan adalah Terlaksananya monev ke 15 daerah kab/kota di Jawa Barat (Kota Cirebon, Kab. Subang, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Tasik, Kab. Tasik, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Garut, Kota Cimahi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(28) Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengembangan Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.149.300,00 dan realisasi sebesar Rp103.076.300,00 atau setara dengan 99,92%. Output kegiatan adalah Terlaksananya

IV - 268


monitoring dan evaluasi POPWILNAS di Jawa Tengah dan Kunjungan kerja pengembangan sport taurism ke kota Batam serta koordinasi ke kempora RI. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(29) Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.598.977.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.582.289.000,00 atau setara dengan 98,95%. Output kegiatan adalah Terlaksananya survei venue pertandingan kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat, Terselenggarnya kegiatn Piala Gubernur Cabang Olahraga Judo, Softball, Bola Basket dan Selam. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(30) Kegiatan Pengendalian Pengawasan PORDA XIII / 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp747.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp321.969.865,00 atau setara dengan 43,05%. Output kegiatan adalah Terlaksanaya Rapat Koordinasi dengan tuan rumah porda dan Koni Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(31) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Pada HAORNAS Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.627.755.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.567.435.050,00 atau setara dengan 96,29%. Output kegiatan adalah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga pada HAORNAS tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(32) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Pada Kontingen Asian Games yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.954.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.893.396.250,00 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga Tingkat Jawa Barat pada kontingen asian Games 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(33) Kegiatan Program Penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.573.748.116,00 atau setara dengan 82,15%.

IV - 269


Output kegiatan adalah Terlaksanaya Rapat Koordinasi dengan panitia pusat Asian Games, Workshop dengan daerah, rapat intern panitia daerah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(34) Kegiatan Program Penyelenggaraan Jabar International Maraton yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.280.345.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.246.965.500,00 atau setara dengan 98,53%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Survei Lokasi Kegiatan Wet Java Marathon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat.

(35) Kegiatan Monev Peralatan Pertandingan ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.675.000,00 atau setara dengan 91,85%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Monev Peralatan Pertandingan ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan olahraga.

(36) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dispora yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.524.331.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.490.555.750,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Gedung Kantor Dispora. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

(37) Kegiatan Pembangunan Ruangan Keamanan Kawasan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp391.372.000,00 dan realisasi sebesar Rp361.715.000,00 atau setara dengan 92,42%. Output kegiatan adalah 3 pos keamanan dan 1 gudang peralatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Ragaa.

Permasalahan

1. Masih minimnya fasilitas pengembangan ide dan potensi pemuda.

IV - 270


2. Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Jawa Barat.

b.

Solusi

1. Peningkatan fasilitas pengembangan ide dan potensi pemuda di setiap kabupaten/kota.

2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di setiap Kabupaten/Kota.

20 Urusan Bidang StatistikPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Statistik tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan pada tahun 2018 sebesar 90 Persen.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah(1) Kegiatan Peningkatan Implementasi Data Statistik

Sektor yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp478.650.000 dan realisasi sebesar Rp473.868.986 atau setara dengan 99,00%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Data Statistik Sektoral. Outcome kegiatan adalah Data statistik pembangunan yang terintegrasi.

(2) Kegiatan Forum Grup Diskusi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.500.000 dan realisasi sebesar Rp94.907.800 atau setara dengan 96,35%. Output kegiatan adalah 2 kali FGD. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya Rekomendasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral.

(3) Kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000 dan realisasi sebesar Rp488.215.262 atau setara dengan 97,64%. Output kegiatan adalah 1 Aplikasi GIS. Outcome kegiatan adalah meningkatkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

(4) Kegiatan Pengembangkan Data Dan Informasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Satuan Polisi

IV - 271


Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp175.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp175.591.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen data dan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersusun dan terpetakannya profil penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pimpinan Daerah.

(5) Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Database Olahraga dan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.000.000,00 atau setara dengan 97,14%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Database Olahraga dan Pemuda.

(6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Statistika dan Profil Bidang Olahraga dan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.971.600,00 dan realisasi sebesar Rp73.971.600,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen profil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 dokumen (150 buku).

(7) Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Website (disorda.jabarprov.go.id) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.858.200,00 dan realisasi sebesar Rp49.499.200,00 atau setara dengan 99,27%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Website.

(8) Kegiatan Pengembangan SIAp yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp246.715.292,00 setara dengan 98,68%. Output kegiatan adalah Modul Aplikasi 4 modul; Laptop untuk Presensi 3 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(9) Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Aplikasi Simpeg yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000 dan realisasi sebesar Rp88.255.750,00 setara dengan 88,26%. Output kegiatan adalah Aplikasi simpeg versi baru 1 tahun;

IV - 272


Rekonsiliasi Data. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(10) Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Absensi Terintegrasi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp470.000.000 dan realisasi sebesar Rp438.515.800,00 setara dengan 93,30%. Output kegiatan adalah Pemeliharaan jaringan absensi online 1 Tahun; Pengelolaan SIAO 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(11) Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Layanan Proses Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000 dan realisasi Rp99.205.000,00 setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian; Alih Media. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(12) Kegiatan Rekonsiliasi Data Kepegawaian Integrasi Sistem Secara Elektronik yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000 dan realisasi sebesar Rp90.130.000,00 setara dengan 90.13%. Output kegiatan adalah Rekonsiliasi Data Kepegawaian dengan OPD Pemprov Jabar 1 kali Simpeg 1 tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(13) Kegiatan Integrasi Simpeg dengan Kab/Kota Integrasi Sistem Secara Elektronik yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000 dan realisasi Rp53.913.250,00 71.88%. Output kegiatan adalah Integrasi Data Rekon SAPK 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(14) Kegiatan Bimtek Operator Simpeg SIAO yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000 dan realisasi sebesar Rp144.650.000,00 setara dengan 96.43%. Output kegiatan adalah Bimtek Operator SIMPEG SIAO . Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi aparatur

(15) Kegiatan Pengadaan Map Pegawai yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.003.650 dan realisasi Rp.248.756.850,00 setara dengan 99,50%. Output kegiatan adalah Map Pegawai PNSD Provinsi Jawa Barat

(16) Updating Web Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang

IV - 273


dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp79.200.000,00 dan realisasi anggaran Rp79.200.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah pengembangan updating web. Outcome kegiatan adalah Peningkatan kualitas data dan informasi.

(17) Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan yang dialksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp282.900.000,00 dan realisasi anggaran Rp269.378.450,00 atau setara dengan 95,22%. Output tersedianya bahan evaluasi manajemen untuk pengambilan keputusan. Outcome kegiatan adalah Buku Data.

(18) Kegiatan Penyajian Data Statistik Kelautan dan Perikanan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp332.560.000,00 dan realisai anggaran Rp326.196.989,00 atau setara dengan 98,08%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(19) Kegiatan Pelatihan Petugas Statistik Perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp43.300.000,00 dan realisai anggaran Rp31.964.000,00 atau setara dengan 73,81%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(20) Kegiatan Validasi Statistik Perikanan Budidaya alokasi anggaran Rp59.300.000,00 dan realisai anggaran Rp58.882.913,00 atau setara dengan 99,29%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(21) Kegiatan Pengembangan dan Penyajian data/informasi Statistik Bidang Perikanan Tangkap yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp220.960.000,00 dan realisasi Rp203.154.508,00 atau setara dengan 91,94%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(22) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan

IV - 274


Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp298.000.000,00 dan realisasi Rp291.154.500,00 atau setara dengan 97,70%. Output Tersedianya Data Pariwisata dan Budaya Dalam Angka Outcome Terinformasikan data pariwisata, seni dan budaya Jawa Barat. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(23) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp349.069.400,00 atau setara dengan 99,73%. Output Dokumen Data dan Informasi Statistik meliputi Pertemuan Workshop Statistik, Data Fungsi Peternakan dan Keswan, Buletin Informasi, Verifikasi dan Validasi Data, Aplikasi GIS DKPP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(24) Kegiatan Pengembangan Data Statistik Tanaman Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp111.818.750,00 atau setara dengan 93,18%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(25) Kegiatan Pengembangan Data Statistik Tanaman Pangan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp117.262.500,00 atau setara dengan 97,71%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(26) Kegiatan Pengolahan Data Statistik Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp115.000.000,00 dan realisasi Rp114.258.500,00 atau setara dengan 99,35%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(27) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp115.000.000,00 dan realisasi Rp114.450.000,00 atau setara dengan 99,52%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

IV - 275


(28) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp81.500.000,00 dan realisasi Rp80.000.000,00 atau setara dengan 98,15%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(29) Kegiatan Validasi Data Angka Tetap Provinsi 2017 yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp77.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp75.150.000,00 atau setara dengan 96,96%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(30) Kegiatan Validasi Angka Sementara (ASEM) Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp79.000.000,00 dan realisasi Rp77.500.000,00 atau setara dengan 98,10%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(31) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp196.846.000,00 atau setara dengan 98,42%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(32) Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,00 dan realisasi Rp78.125.000,00 atau setara dengan 97,65%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(33) Kegiatan Penyusunan Statistik Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp282.585.000,00 atau setara dengan 94,19%. Output tersedianya Data Statistik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan.

(34) Kegiatan Penyusunan Direktori Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp347.948.760,00 atau setara dengan 99,41%. Output Kegiatan adalah tersusunya direktori data dan informasi bidang industri dan

IV - 276


perdagangan sebanyak 5 dokumen. Outcome Kegiatan adalah tingkat keterlambatan pelaporan.

(35) Kegiatan media Informasi Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.688.160,00 atau setara dengan 99,68%. Output Kegiatan adalah tersedianya bulletin indag sebanyak 2 kali. Outcome Kegiatan adalah tingkat keterlambatan pelaporan.

(36) Kegiatan Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp73.208.500,00 atau setara dengan 97,61%. Output Kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan rapat koordinasi data dan informasi bidang industri dan perdagangan sebanyak 1 dokumen. Outcome Kegiatan adalah tingkat keterlambatan pelaporan.

(37) Kegiatan Integrasi Aplikasi SIM DSS BP2D Provinsi Jawa Barat Dengan Seluruh Stakeholder yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.880.400,00 dan realisasi Rp95.813.400,00 atau setara dengan 95,92%. Output kegiatan adalah Aplikasi SIM DSS BP2D. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dalam pengembangan dan pembangunan daerah

(38) Kegiatan Pengembangan Website Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp93.160.400,00 dan realisasi Rp87.404.338,00 atau setara dengan 93,82%. Output Kegiatan adalah Website BP2D. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dalam pengembangan dan pembangunan daerah

(39) Kegiatan Pengembangan dan Penyebarluasan Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp488.215.262,00 atau setara dengan 97,64%. Output kegiatan adalah data statistik sektoral. Outcome kegiatan adalah pemanfaatan data statistik untuk pembangunan.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Statistik

IV - 277


a.

Permasalahan

Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan

b.

Solusi

Peningkatan pemanfaatan data statistik bagi pembangunan

IV - 278


21 Urusan Bidang PersandianPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Persandian tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada tahun 2018 sebesar II+.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Penyelenggaraan Persandian Daerah

(1) Kegiatan Self Assessment berdasarkan Indeks KAMI yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp93.000.000 dan realisasi sebesar Rp91.524.192 atau setara dengan 98,41%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Kajian Self Assessment Indeks KAMI. Outcome kegiatan adalah Mampu menerapkan tatakelola keamanan informasi secara efektif, efisien dan konsisten dengan pendekatan berbasis manajemen resiko.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Daerah yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp270.000.000 dan realisasi sebesar Rp267.225.035 atau setara dengan 98,97%. Output kegiatan adalah 1 kegiatan Penyelenggaraan fungsi Persandian Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Memfasilitasi kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018.

(3) Kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi ISO 27001:2013 yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.000.000 dan realisasi sebesar Rp282.189.948 atau setara dengan 99,01%. Output kegiatan adalah 1 kegiatan Implementasi ISO 27001:2013. Outcome kegiatan adalah Mampu menerapkan tatakelola keamanan informasi secara efektif, efisien dan konsisten dengan pendekatan berbasis manajemen resiko.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Persandian

a.

Permasalahan

Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah

IV - 279


daerah.b.

Solusi

Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah melalui inovasi teknologi.

22 Urusan Bidang KebudayaanPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Kebudayaan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI pada tahun 2018 sebanyak 62 buah melebihi target yang ditetapkan (40 Buah), Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/WBTB/ sertifikasi Badan Internasional pada tahun 2018 sebanyak 16 buah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 11 buah, Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah pada tahun 2018 sebanyak 3 Jenis, serta Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah pada tahun 2018 sebanyak 7 Jenis.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan Nilai Budaya

(1) Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai budaya dalam mendukung kearifan lokal 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp270,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp266,891,500,00 atau setara dengan 98.84%. Output kegiatan adalah Laporan hasil FDG mengenai Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Bahasa Negara pada Ruang Publik dalam Mendukung Adi Bahasa 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp270,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp270,000,000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Pelestarian Bahasa, Sastra, Dan Aksara Daerah; Rapat koordinasi Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan dan Penggunaan Bahasa Negara pada Ruang Publik maupun Surat Dinas bagi Aparatur; Rapat koordinasi Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan dan Penggunaan Bahasa Negara pada

IV - 280


Ruang Publik maupun Surat Dinas bagi Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Bahasa, Sastra, Dan Aksara Daerah.

(3) Kegiatan Aktifasi Rumah Bersejarah Inggit Garnasih yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp148.750.000 dan realisasi 147.250.000 atau setara dengan 98,99%. Output kegiatan adalah Terinformasikan sejarah Rumah Bersejarah Inggit Garnasih kepada masyarakat di berbagai daerah/provinsi di Indonesia. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah.

(4) Kegiatan Pengadaan Koleksi Unggulan Museum yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp197.720.000 dan realisasi 189.513.800 atau setara dengan 95,84%. Output kegiatan adalah Pengadaan Koleksi Museum Negeri Sri Baduga dan Terwujudnya museum sebagai pusat dokumentasai dan informasi sejarah, budaya dan ilmu pengetauan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Negeri Sri Baduga.

(5) Kegiatan Museum Sri Baduga Expo yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp246.125.000 dan realisasi 245.555.000 atau setara dengan 99,76%. Output kegiata adalah Terselenggaranya Kegiatan Pameran Nasional Kain Tradisional dan Terinformasikan kekayaan dan keragaman Kain tradisional nusantara kepada masyarakat di berbagai daerah/provinsi di Indonesia. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Negeri Sri Baduga.

(6) Kegiatan Anugrah Budaya Pariwisata Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp390.000.000 dan realisasi 355.764.900 atau setara dengan 91,22%. Output kegiatan adalah Penghargaan kepada individu istimewa yang memberi kontribusi luar biasa kepada 4 pelaku seni budaya Jawa Barat Kategori Pencipta, Pelopor, dan Pembaharu, Kategori Pelestari, Kategori Komunitas, dan kategori maestro seni tradisi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya daerah.

(7) Kegiatan Keikutsertaan pada Festival Keraton Nusantara XII yang dilaksanakan oleh Dinas

IV - 281


Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp185.000.000 dan realisasi 142.677.418 atau setara dengan 77,12%. Output kegiatan adalah Kirab prajurit keraton, pameran benda pusaka keraton, pertunjukan seni keraton, pagelaran upacara adat, tradisi keraton, musyawarah raja-raja nusantara, seminar budaya dan pameran kerajinan serta kesenian rakyat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya daerah.

(8) Kegiatan Peringatan Bandung Lautan Api yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp184.650.000 dan realisasi Rp184.550.000 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pelenggaraan Kegiatan Seminar Kesejarahan Peristiwa Bandung Lautan Api dan Terwujudnya museum sebagai pusat dokumentasai dan informasi sejarah, budaya dan ilmu pengetauan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah Jawa Barat.

(9) Kegiatan Kegiatan Hari Lahir Dewi Sartika yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.150.000 dan realisasi Rp87.150.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pelenggaraan Kegiatan Seminar Kesejarahan Dewi Sartika dan Terwujudnya museum sebagai pusat dokumentasai dan informasi sejarah, budaya dan ilmu pengetauan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah Jawa Barat.

(10) Penguatan Pendukungan Pergub No 70 Th 2014 Tentang Dewan Kebudayaan Jawa Barat 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,075,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp957,428,975,00 atau setara dengan 89.06%. Output kegiatan adalah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Pelestarian Bahasa, Sastra, Dan Aksara Daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Bahasa, Sastra, Dan Aksara Daerah.

(11) Kegiatan Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya di Jawa Barat 2018 yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp270,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp263,509,000,00 atau setara dengan 97.59%.

IV - 282


Output kegiatan adalah Laporan Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya di Jawa Barat 2018. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Pengembangan Wisata Budaya di Jawa Barat.

(12) Kegiatan Mieling Poe Basa Indung Internasional (Memperingati Hari Basa Ibu Internasional) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp195.000.000 dan realisasi 160.244.500 atau setara dengan 82,17%. Output kegiatan adalah Pelestarian Bahasa Sunda dalam bentuk Perda Nomor 14 Tahun 2014 merupakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2003 sebagai payung hukum dalam pelestarian bahasa, sastra, dan tulisan daerah Bahasa Sunda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat Jawa Barat terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah

(13) Kegiatan Pengusulan Penetapan WBTB Jabar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp239.400.000 dan realisasi 234.369.864 atau setara dengan 97,89%. Output kegiatan adalah Pengusulan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai WBTB Jawa Barat yaitu meliputi : 1) Angklung Buncis; 2) Badud; 3) Bebegig; 4) Gaok; 5) Gondang Buhun; 6) Hajat laut; 7) Kuda Kosong; 8) Ngbungbang Batulawang; 9) Ngalaksa; 10) Reog Dongkol; 11) Sate Maranggi; 12) Tarawangsa; 13) Tari Kadempling; 14) Tari Umbul; 15) tarling; 16) Uyeg. Outcome kegiatan adalah Terlindunginya warisan budaya Jawa Barat.

(14) Kegiatan Penyusunan Usulan Haki Seni Tradisi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp280.090.000 dan realisasi 208.862.000 atau setara dengan 74,56%. Output kegiatan adalah Penyusunan Usulan HAKI Seni Tradisi Jawa Barat Terlindunginya warisan budaya Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terlindunginya warisan budaya Jawa Barat.

(15) Kegiatan Penanganan Situs Gunung Padang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.600.000 dan realisasi 36.321.000 atau setara dengan 74,73%. Output kegiatan adalah Fasilitasi Penanganan Situs Gunung Padang Kab. Cianjur. Outcome kegiatan adalah (Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan) Cagar Budaya dan Permuseuman termasuk nilai-nilai yang dikandung

IV - 283


bagi pembangunan karakter bangsa.(16) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Tingkat Provinsi

yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp390.000.000 dan realisasi Rp346.752.900,00 atau setara dengan 88,91%. Output kegiatan adalah Persiapan, Pengumpulan Data dan penetapan Cagar Budaya Tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terlindunginya warisan budaya Jawa Barat

(17) Kegiatan Angklung Days yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp239.000.000 dan realisasi 227.000.000 atau setara dengan 94,97%. Output kegiatan adalah Pergelaran seni angklung dari berbagai grup angklung, pemecahan rekor MURI, bazaar, lomba foto Instagram, lomba kostum. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(18) Kegiatan Pergelaran Seni Di Ruang Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp486.800.000 dan realisasi 457.089.682 atau setara dengan 93,89%. Output Kegiatan adalah pergelaran seni pertunjukan yang dilaksanakan di ruang publik dengan materi dari sanggar/organisasi seni sebagai bentuk pemeliharaan kesenian daerah. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(19) Kegiatan Festival Seni Budaya Ciletuh yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp960.500.000 dan realisasi 895.379.400 atau setara dengan 93,22%. Output kegiatan adalah Helaran seni budaya bersama dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata dan budaya Ciletuh serta untuk meyakinkan dan berkomitmen menjadikan potensi Ciletuh sebagai kawasan Geopark Nasional dan Global Geopark network dan upaya pemerintah dalam membangun dan mempromosikan kawasan Geopark Ciletuh sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(20) Kegiatan Festival Seni Jatigede yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp290.500.000 dan realisasi 255.400.000 atau setara dengan 87,91%. Output kegiatan adalah Festival ini adalah jejaring

IV - 284


bagi seni tradisi, modern dan kontemporer sunda untuk saling bertukar dan merayakan pertemuannya bersama public secara luas, berupa upacara adat, Kaulinan Budak, Pameran, Kecapi Suling, Reog, Musik Sawah, Jaipong, dan Calung. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(21) Kegiatan Kegiatan Temu Sastra MPU yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000 dan realisasi 44.990.000 atau setara dengan 89,98%. Output kegiatan adalah Diskusi kesusastraan Temu Sastra MPU XII meliputi 10 Provinsi anggota MPU yaitu, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya daerah.

(22) Kegiatan Keikutsertaan Pada Musda AMIDA Jabar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp98.550.000 dan realisasi 90.319.750 atau setara dengan 91,64%. Output kegiatan adalah Keikutsertaan Pada Musda Asosiasi Museum Indonesia Daerah Jawa Barat (Amida Jabar) dengan agenda membahas AD/ART, program kerja, dan susunan pengurus periode 2018-2023. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama antar Museum Jawa Barat.

b.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman BudayaProgram Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah sebanyak 7 jenis, Pengusulan HKI Seni Tradisi sebanyak 1 usulan. Alokasi anggaran Rp4.481.300.000, realisasi anggaran Rp4.253.148.500 setara dengan 96,26%, dengan jumlah kegiatan 22.(1) Kegiatan Citra Budaya Tradisi di Anjungan Jawa Barat

TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.870.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Citra Budaya Tradisi dari Tim Kesenian Sanggar Edas Kab Bogor pada tanggal 15 April 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya

IV - 285


Jawa Barat.(2) Kegiatan Gelar Karya Cipta Lagu Di Anjungan Jawa

Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Gelar Karya Cipta Lagu pada tanggal 30 September 2018, yang melibatkan 5 sanggar sebagai pendukung pada acara tersebut yaitu sanggar Vadya Studios kota Depok, Sanggar Sakatalu Cimahi, Sanggar EDAS Bogor, Sanggar ANDIKA Bogor, Sanggar Java Etnic Subang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(3) Kegiatan Gelar Kreasi Seni Khas Jawa Barat Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.470.000,00 atau setara dengan 99,63%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Gelar Kreasi Seni Khas Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII, 1. Sanggar Aria Binangkit - DKI Jakarta pada tanggal 17 Maret 2018; 2. Sanggar Putri Galuh Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Maret 2018; 3. Sanggar Cantika Studio Kab. Bandung tanggal 28-10-2018; 4. Sanggar Mayang Cinde Kab. Majalengka tanggal 28-10-2018; 5. Sanggar Vadya Studia Kota Depok tanggal 18-11- 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(4) Kegiatan Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.879.500,00 atau setara dengan 99,90 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya Gelar Pesona Seni Budaya Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(5) Kegiatan Gelar Semarak Tahun Baru Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.215.000,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah Dilaksanakannya Pergelaran Wayang Golek dari Ls Giri Harja 3 Putra di Kab Bandung pada tanggal 30 Desember 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(6) Kegiatan Hariring Bentang Priangan “Atribute To Maestro” Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

IV - 286


dengan alokasi anggaran sebesar Rp237.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp235.860.000,00 atau setara dengan 99,51%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Hariring Bentang Priangan "Atribute to Maestro" dari sanggar Ega Robot Percusion Kota Bandung pada tanggal 21 Oktober 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(7) Kegiatan Karnaval Wira Budaya Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.410.000,00 atau setara dengan 99,39%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Karnaval Wira Budaya dari Tim Kesenian Sanggar Anggita Sari Kab Sukabumi pada tanggal 21 April 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(8) Kegiatan Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.950.000,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah dilaksanakannya Kegiatan Karnaval Prajurit Nusantara Tingkat Nasional oleh Yayasan Nazhir wakaf Pangeran Sumedang Larang untuk kegiatan Karnaval Prajurit Nusanatara TK Nasional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(9) Kegiatan Paket Acara Khusus Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp342.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp336.340.000,00 atau setara dengan 98,34%. Output kegiatan adalah Perjalanan dinas Monitoring ke SMKN 10 Bandung di Kota Bandung dalam rangka koordinasi kegiatan Paket Acara Khusus Jawa Barat - Anjungan Jabar dan terlaksananya Acara Paket Khusus yang bertemakan "Semalam di Parahyangan" dengan judul Karesmen Ampih Pare, dilaksanakan pada tanggal 08 September 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(10) Kegiatan Parade Lagu Daerah Nusantara Tingkat Nasional Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.525.000,00 atau setara dengan 99,51%. Output kegiatan adalah Dilaksanakannya kegiatan Parade Lagu Daerah

IV - 287


Nusantara Tingkat Nasional dari Sanggar Ls Rhythm Explosion dari Kab Bandung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(11) Kegiatan Parade Musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.660.000,00 atau setara dengan 99,59%. Output kegiatan adalah Dilaksanakannya kegiatan Parade musik Daerah Nusantara Tingkat Nasional di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 14 September 2019, sebagai pelaksana dari sanggar "Gita Priangan" Kota Bandung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(12) Kegiatan Parade Tari Daerah Nusatara Tingkat Nasional Di Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.330.000,00 atau setara dengan 99,31%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Parade Tari Daerah Nusantara Tingkat Nasional pada tanggal 19 Agustus 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pelestarian Budaya Jawa Barat.

(13) Kegiatan Festival Drama Bahasa Sunda yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000 dan realisasi 250.000.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya kegiatan Festival Drama Bahasa Sunda di gedung Rumentang Siang pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(14) Kegiatan Pergelaran Seni Pertunjukan Teater Lakon Di Rumentang Siang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000 dan realisasi 249.830.000 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah Gelar karya seni di Rumentang Siang merupakan bentuk kegiatan pertunjukan seni Teater Lakon yang lebih mengedepankan aspek pemberian kesempatan kepada para seniman untuk mementaskan karyanya terutama seni lakon. Outcome kegiata adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(15) Kegiatan Pergelaran Wayang Di Gedung PPK yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

IV - 288


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000 dan realisasi 249.490.000 atau setara dengan 99,79%. Output kegiatan adlah Terselenggaranya kegiatan Pergelaran Wayang diPPK meliputi seni Wayang golek dari Kota Bandung, Wayang kulit dari Kab. Indramayu, Seni Wayang Kulit dari Kab. Karawang, pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah.

(16) Kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp271.800.000 dan realisasi 264.835.000 atau setara dengan 97,43%. Output Kegiatan adalah audisi/seleksi jenis paduan suara yang diikuti oleh kalangan remaja dari wilayah BKPP dan Provinsi Jawa Barat untuk berkompetisi lagu-lagiu wajib, hasil audisi suara untuk Tim Paduan Suara GBN tingkat nasional. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.

(17) Kegiatan Revitalisasi Seni Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000 dan realisasi 199.850.000 atau setara dengan 99,92 %. Output kegiatan adalah Terselenggaranya kegiatan Revitalisasi Seni Budaya di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat meliputi seni Ronggeng Gunung dari KabupatenPangandaran, dalam bentuk sosialisasi melalui gladi pementasan dan diskusi seni di daerah setempat, deskripsi seni, serta pergelaran hasil gladi pementasan di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.

(18) Kegiatan Pergelaran Aneka Ragam Seni yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000 dan realisasi 299.970.000 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya kegiatan PergelaranAneka Ragam Seni meliputi seni Sinter dari Kab. Majalengka, Aseuk Hatong dari Kab. Tasikmalaya, Kidung Santri dari Kota Bogor, dan Topeng Seli dari Kota Bekasi pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.

(19) Kegiatan Pemutaran Film di Bulan Purnama yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 289


Rp250.000.000 dan realisasi 249.950.000 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Perfilman media audio visual dalam rangka mempromosikan pariwisata dan kebudayaan kepada masyarakat luar, baik nasional maupun mancanegara. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.

(20) Kegiatan TEMU KARYA TAMAN BUDAYA SE - INDONESIA yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp495.500.000 dan realisasi 379.614.000 atau setara dengan 76,61%. Output Kegiatan adalah Temu Karya UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat merupakan kegiatan dalam skala nasional untuk menampilkan karya-karya unggulan yang bersifat kompetitif. Dalam kegiatan yang dimaksud, setiap provinsi memiliki kewajiban untuk mengikut-sertakan salah satu materi yang akan ditampilkan dalam peristiwa yang cukup representatif. Materi yang ditampilkan mewakili prestasi yang telah dilakukan oleh Balai Pengelolaan UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat di provinsi masing-masing yang ada di Indonesia. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.

(21) Kegiatan Festival Sulap Se-Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000 dan realisasi 269.100.000 atau setara dengan 89,7%. Output kegiatan adalah Kompetisi para pesulap yang mengusung beragam genre sulap mulai dari Clasic Magic, Illusionist sampai Escapology. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.

(22) Kegiatan FESTIVAL KAULINAN URANG LEMBUR yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000 dan realisasi 200.000.000 atau setara dengan 100%. Output Kegiatan adalah Festival Kaulinan Urang Lembur merupakan kegiatan dalam skala kab/kota Se jawa Barat untuk menampilkan karya-karya unggulan kaulinan urang lembur yang bersifat kompetitif. Dalam kegiatan yang dimaksud, setiap kab/kota memiliki kewajiban untuk mengikut-sertakan salah satu materi yang akan ditampilkan dalam peristiwa yang cukup representatif. Materi yang ditampilkan mewakili prestasi yang telah dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni

IV - 290


dan budaya.

IV - 291


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Kebudayaan

a.

Permasalahan

1. Masih minimnya pusat pelestarian budaya di Jawa Barat.

2. Masih minimnya Event budaya Jawa barat berskala nasional.

3. Belum sinkronnya agenda Event budaya.

b.

Solusi

1. Pembangunan pusat budaya di setiap kabupaten/kota2. Pembuatan kalandar karnaval budaya Jawa Barat

IV - 292


23 Urusan Bidang PerpustakaanPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perpustakaan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tingkat Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia pengelola Perpustakaan di Jawa Barat pada tahun 2018 sebanyak 1.244 orang, Tingkat Pembudayaan Kegemaran membaca (PKM) masyarakat di Jawa Barat pada tahun 2018 sebanyak 594.732 Orang.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan(1) Kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.432.771.550 dan realisasi sebesar Rp1.413.151.095 atau setara dengan 98.63%. Output kegiatan adalah Alat Pengaman koleksi bahan perpustakaan secara eletronis berupa RFID dan Tattle Tape. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koleksi buku perpustakaan yang dikoleksi secara eletronik.

(2) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp667,103,500 dan realisasi sebesar Rp653,739,471 atau setara dengan 97.99%. Output kegiatan adalah Bertambahnya koleksi tentang Jawa Barat yang dapat dihimpun dan dilestarikan, Tersedianya karya cetak dan karya rekam (literatur) yang sudah diolah sebanyak 6,458 judul 24,634 eks, jumlah Pameran yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah Terhimpun dan terlestarikannya karya cetak serta karya rekam (literatur) yang berisi karya intelektual dan artistik tentang Jawa Barat dan yang diterbitkan di Jawa Barat.

(3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perpustakaan dan Sumberdaya Manusia Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp982,175,000,00 dan realisasi sebesar Rp974,696,550 atau setara dengan 99.23%. Output kegiatan adalah Tersedianya tenaga

IV - 293


perpustakaan jumlah 45, yang kompeten dibidang perpustakaan, Meningkatnya peran 4 organisasi perpustakaan, Forum Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat, Ikatan Pustakawan Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Dewan Perpustakaan, dan GPMB yang efektif dan representatif, Terlaksanaya Safari Gerakan Membaca di 1 Kabupaten sebanyak 450 orang peserta, Terlaksananya Peerlearning Meeting untuk 225 Pengelola perpustakaan sekolah. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan melalui pertemuan ilmiah kepustakawanan di dalam negeri dan luar negeri.

(4) Kegiatan Membina Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp957,825,000 dan realisasi sebesar Rp927,189,200 atau setara dengan 96.80%. Output kegiatan adalah Workshop Aktualisasi Literasi Keluarga. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan keberdayaan perpustakaan di Jawa Barat.

(5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1,562,534,000,00 dan realisasi sebesar Rp1,559,355,057 atau setara dengan 99.79%. Output kegiatan adalah Lesehan perpustakaan di area publik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan perpustakaan untuk meningkatkan indeks membaca masyarakat Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perpustakaan Bertaraf Internasional yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp24,990,000 dan realisasi sebesar Rp24,755,000 atau setara dengan 99.05%. Output kegiatan adalah Pengurusan administrasi perijinan kerjasama ke Luar Negeri (Kemendagri, Sekretariat Negara, Perpusnas, Deplu). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas perpustakaan di Jawa Barat.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Perpustakaan

a.

Permasalahan

1.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perpustakaan di Jawa Barat

2.Belum optimalnya peran kelembagaan dalam pengembangan perpustakaan di Jawa Barat

IV - 294


3.Belum optimalnya tenaga perpustakaan dalam peningkatan kualtas perpustakaan Jawa Barat

4.Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan

5.Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan provinsib.

Solusi1.Menjadikan perpustakaan Provinsi sebagai destinasi

wisata literasi Jawa Barat2.Memperkuat peran kelembagaan perpustakaan untk

peningkatan kualitas perpustakaan Jawa Barat3.Meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan untuk

meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat

4.Mendorong gerakan literasi membaca masyarakat

24 Urusan Bidang KearsipanPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi untuk tata Kearsipan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 sebanyak 4 simpul, Jumlah Ketersediaan pusat arsip OPD dan Lembaga kearsipan daerah pada tahun 2018 sebanyak 21 unit, Jumlah Ketersediaan dan penyelamatan serta pelestarian arsip kesejarahan daerah pada tahun 2018 sebanyak 13 koleksi.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan Pengembangan Kearsipan(1) Kegiatan peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis

yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1,182,780,000 dan realisasi sebesar Rp1,087,231,750 atau setara dengan 91.92%. Output kegiatan adalah Arsip yang dialihmediakan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas penataan daftar arsip inaktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Meningkatnya Efektivitas Alih Media Arsip Vital Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp449,795,000 dan realisasi sebesar Rp438,424,500 atau setara dengan 97.47%. Output kegiatan adalah Jumlah aparatur yang dibina di 12

IV - 295


kab/Kota@30 Orang. Outcome kegiatan adalah Terbinanya aparatur kab/kota di bidang kearsipan, Terpilihnya OPD Provinsi Jawa Barat Terbaik kategori tertib arsip, Terpilihnya LKD kab/kota dalam penyelenggaraan kearsipan terbaik.

(3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp673,448,000 dan realisasi sebesar Rp661,596,343,00 atau setara dengan 98,24%. Output kegiatan adalah FGD Uji Materi dan Sosialisasi Arsip Statis. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya layanan kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(4) Kegiatan Akuisisi dan Pengolahan Arsip di Depo Statis yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp666,170,000 dan realisasi sebesar Rp630,677,050 atau setara dengan 94,67%. Output kegiatan adalah FGD Uji Materi dan Sosialisasi Arsip Statis. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya khasanah arsip statis di OPD; Meningkatnya kualitas daftar arsip Statis OPD; Meningkatnya kualitas inventaris arsip statis OPD ; Meningkatnya kualitas guide arsip statis OPD.

(5) Kegiatan Preservasi Arsip Statis yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp175,300,000 dan realisasi sebesar Rp174,773,510 atau setara dengan 99.69%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya dan terawatnya arsip melalui fumigasi arsip dan pembersihan debu arsip Lt. 3. Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya arsip statis di depo arsip Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Arsip Statis yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp99,487,500 dan realisasi sebesar Rp96,464,000 atau setara dengan 96.96%. Output kegiatan adalah Rakor Kearsipan (peserta Kab/Kota dan OPD). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan pengolahan dan penyusunan inventaris arsip statis di kabupaten/kota.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Kearsipan

a.

Permasalahan

Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat

IV - 296


daerah

b.

Solusi

1. Peningkatan pengelolaan kearsipan berbasiskan IT.2. Peningkatan pemahaman sadar arsip di perangkat

daerah.

4.1 Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren4.1.2 Urusan Pilihan

25.

Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pencapaian indikator kinerja daerah urusan kelautan dan perikanan melalui strategi meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1)


a.

Program Pengembangan Budidaya PerikananProgram Pengembangan Budidaya Perikanan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1.175.417,74 ton. Alokasi anggaran Rp5.144.678.500, realisasi anggaran Rp5.056.692.435,00 setara dengan 98,28%, dengan 19 kegiatan.(1) Kegiatan Monitoring, Survailance dan Pengendalian

Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.860.000,00 dan realisasi Rp148.356.428,00 atau setara dengan 98,34 %. Output kegiatan adalah menurunnya angka kematian ikan di unit pembudidayaan maupun pembenihan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya angka penanggulangan dan penurunan kematian ikan karena serangan hama penyakit ikan pada unit pembudidayaan dan pembenihan ikan di Jawa Barat.

(2) Kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang

IV - 297


dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp358.320.000,00 dan realisasi Rp358.268.500,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan wirausaha baru. Outcome kegiatan adalah tersedianya calon wirausaha baru pembudidaya udang dan ikan wilayah PANSELA.

(3) Kegiatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada unit pembudidaya ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp51.000.000,00 dan realisasi Rp44.598.836,00 atau setara dengan 87,44%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya penerapan dan sertifikasi cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada unit pembudidayaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan.

(4) Kegiatan Pembinaan Monitoring Survailance Dan Pengendalian Peredaran Dan Penggunaan Obat Ikan, Kimia Dan Biologi (OIKB) dalam perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp53.100.000,00 dan realisasi Rp49.346.117,00 atau setara dengan 92,93 %. Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan penggunaan OIKB yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri kelautan perikanan. Outcome kegiatan adalah menurunnya penggunaan obat ikan dengan kandungan yang dilarang di tingkat pembudidaya dan pembenih.

(5) Kegiatan Penataan Kelembagaan Kelompok Perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp61.805.000,00 dan realisasi Rp52.805.256,00 atau setara dengan 85,43%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan pemahaman kelembagaan/badan hukum pembudidaya ikan, terfasilitasinya peningkatan akses modal kelompok pembudidaya ikan, tersedianya data kelembagaan kelompok perikanan budidaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan akses permodalan usaha pembudidayaan ikan.

(6) Kegiatan Forum Perizinan Usaha dan Gelar Teknologi Perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp61.355.000,00 dan realisasi Rp61.228.582,00 atau setara dengan

IV - 298


99,79%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya pengenalan teknologi budidaya di UPTD Provinsi ke UPT Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah pembudidaya yang memiliki izin usaha pembudidaya ikan.

(7) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produk Induk dan Benih UnggulIkan Air Payau di Hatchery, BBI Kab/Kota dan UPTD yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp47.000.000,00 dan realisasi Rp34.626.374,00 atau setara dengan 73,67%. Output kegiatan adalah tersedianya laporan kondisi unit pembudidayaan dan pembenihan, tersedianya laporan produksi dan nilai produksi unit pembudidayaan dan pembenihan, tersedianya informasi kapasitas produksi unit pembudidaya dan pembenihan, tersedianya laporan kualitas hasil produksi unit pembudidayaan dan pembenihan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan benih dan induk unggul.

(8) Kegiatan Uji Coba Pembesaran Udang Intensif dengan Teknologi Plastik Mulsa di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp378.680.500,00 dan realisasi Rp375.300.000,00 atau setara dengan 99,10%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Peningkatan Teknologi Pembesaran Udang Vename. Outcome kegiatan adalah terlaksananya peningkatan teknologi pembesaran udang vaname.

(9) Kegiatan Uji Coba Teknologi Sistem Resirkulasi Pembesaran Udang di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp332.945.000,00,00 dan realisasi Rp332.945.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan teknologi pembesaran udang vename. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(10) Kegiatan Aplikasi Polykultur Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp43.525.000,00 dan realisasi Rp41.715.000,00 atau setara dengan 95,84%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya aplikasi teknologi polykultur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

IV - 299


(11) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pembesaran Nila Salin di UPTD Perikanan Air Payaudan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.980.000,00 dan realisasi Rp87.810.000,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Aplikasi Teknologi Pembenihan Nila Salin. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(12) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pendederan Bandeng di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp76.030.000,00 dan realisasi Rp75.890.000,00 atau setara dengan 99,81%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Aplikasi Pendederan Bandeng. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(13) Kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp563.100.000 dan realisasi Rp560.138.800 atau setara dengan 99,47%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya pelatihan WUB. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(14) Kegiatan Advisory Uji Coba Pembesaran Udang dengan sistem Resirkulasi di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp138.300.000,00 dan realisasi Rp136.755.000,00 atau setara dengan 98,88%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Adsory Teknologi sistem Sikulasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(15) Kegiatan Pelayanan Dasar di UPTD Perikanan Air Payau dan Wilayah Laut Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp893.178.000,00 dan realisasi Rp889.513.500,00 atau setara dengan 99,58%. Output kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar produksi budidaya antara lain: belanja pakai habis dan bahan material. Outcome kegiatan terfasilitasinya kebutuhan dasar produksi budidaya.

(16) Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Air Payau dan laut di UPTD Perikanan Air Payau dan Wilayah Laut Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.155.020.000,00 dan realisasi

IV - 300


Rp1.117.270.392,00 atau setara dengan 96,73%. Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan produksi perikanan budidaya air payau dan laut. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya air payau dan laut.

(17) Kegiatan Pelayanan Dasar di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp311.990.000,00 dan realisasi Rp311.663.000,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Pelayanan Dasar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(18) Kegiatan Kegiatan Uji Coba Pembesaran Udang dengan Teknologi Probiotik di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp271.240.000,00 dan realisasi Rp269.640.000,00 atau setara dengan 99,41%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Peningkatan Teknologi Pembesaran Udang Vename. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi perikanan.

(19) Kegiatan Monitoring Hama Penyakit Ikan Bandeng, Nila Salin, Udang dan Rumput Laut di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp109.250.000,00 dan realisasi Rp108.821.650,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah laporan kegiatan monitoring Hama Penyakit Ikan Bandeng, Nila Silam, Udang dan Rumput Laut. Outcome kegiatan adalah terlaksananya monitoring hama penyakit ikan bandeng, nila silam, udang dan rumput laut.

b)

Program Pengembangan Perikanan TangkapProgram Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 242.037,08 ton. Alokasi anggaran Rp4.434.860.000,00, realisasi anggaran Rp4.332.768.959,00 setara dengan 97,69%. Outcome program adalah Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap(1) Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan

Perikanan di Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp660.120.000,00 dan realisasi Rp659.955.000,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan terlaksananya Kegiatan

IV - 301


Pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya manusia perikanan tangkap dan peningkatan produksi perikanan tangkap di wilayah utara Jawa Barat.

(2) Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Nelayan di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp518.100.000,00 dan realisasi Rp516.438.000,00 atau setara dengan 99,67%. Output kegiatan terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Utara Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia perikanan dan peningkatan produksi perikanan tangkap di wilayah utara Jawa Barat.

(3) Kegiatan Wirausaha Baru Perikanan Tangkap di Wilayah Utara Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp518.000.000,00 dan realisasi Rp512.687.500,00 atau setara dengan 98,97%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan wirausana baru perikanan tangkap di wilayah utara Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia perikanan tangkap dan peningkatan produksi perikanan tangkap di wilaya utara Jawa Barat.

(4) Kegiatan Penebaran Benih ikan di Perairan Umum di UPTD Perikanan Air payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp341.300.000,00 dan realisasi Rp339.424.686,00 atau setara dengan 99,45 %. Output kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar produksi budidaya untuk stocking antara lain : belanja bahan pakai habis, bahan/material dan perjalanan dinas. Outcome kegiatan adalah stocking ikan, udang dan bandeng sebesar 10.000.000 ekor

(5) Kegiatan Kegiatan Akselerasi pelayanan perizinan, pendaftaran dan penandaan kapal yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp158.320.000,00 dan realisasi Rp153.320.000,00 atau setara dengan 85,68 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya pelayanan teknis perizinan kapal perikanan. Outcome kegiatan adalah mempercepat proses pelayanan perizinas kapal perikanan.

(6) Kegiatan Coaching clinic dan sinkronisasi petugas cek fisik kapal perikanan yang dilaksanakan Dinas

IV - 302


Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp270.960.000,00 dan realisasi Rp265.080.435,00 atau setara dengan 97,83 % (97,47%). Output kegiatan adalah terlaksananya akselerasi pelayanan perizinan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan. Outcome kegiatan adalah memberikan pelayanan teknis yang maksimal terhadap semua pengusaha penangkapan ikan.

(7) Kegiatan Pencetakan wirausahawan baru Bidang Perikanan Tangkap yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp409.000.000,00 dan realisasi Rp371.662.800,00 atau setara dengan 90,87%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pencetakan wirausahawan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah wirausahawan.

(8) Kegiatan Monev Nelayan Andon yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp125.000.000,00 dan realisasi Rp123.774.420,00 atau setara dengan 99,01%. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan terfasilitasinya kerjsama andon antar provinsi. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Mou/PKS antar provinsi terkait nelayan andon.

(9) Pembinaan dan Monev Sehat nelayan KUB Akses permdalan dan Diversifikasi Usaha Nelayan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp70.960.000,00 dan realisasi Rp65.431.978,00 atau setara dengan 92,02% (92,20%). Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan waktunya data sehat nelayan KUB akses permodalan dan diversifikasi usaha nelayan. Outcome kegiatan adalah terciptanya sinergitas serta memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi serta menigkatkan produktifitas dan daya saing.

(10) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan wilayah selatan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp801.170.000,00 dan realisasi Rp800.561.750,00 atau setara dengan 99,92%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kepelabuhan dan terlaksananya pengelolaan pelabuhan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan kepelabuhan.

(11) Forum Nelayan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas

IV - 303


Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp113.240.000,00 atau setara dengan 94,36 %. Output kegiatan adalah terfasilitasi aspirasi perwakilan nelayan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah menindaklanjuti permasalahan dan solusi Nelayan.

(12) Konsultasi Kegiatan Pusat, Event Nasional serta Instansi Lain yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp78.750.000,00 dan realisasi Rp78.719.251,00 atau setara dengan 99,96 %. Output kegiatan adalah terfasilitasinya steakholder untuk menghadiri event nasional, undangan pusat serta instansi lain terkait perikanan tangkap. Outcome kegiatan adalah bertambahnya wawasan pata stakeholder perikanan tangkap.

(13) Percepatan pendataan dan percetakan kartu nelayan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp45.960.000,00 dan realisasi Rp34.910.070,00 atau setara dengan 75,95%. Output kegiatan adalah tercetaknya kartu nelayan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terdokumentasikan data sebaran dan jumlah nelayan.

(14) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dan realisasi Rp29.996.126,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah terhimpunnya data dan rencana tindak lanjut pengambangan pelabuhan perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan rencana dan tindak lanjut pengembangan/pengellaan pelabuhan perikanan.

(15) Operasional Kapal yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp96.520.000,00 dan realisasi Rp96.512.000,00 atau setara dengan 99,99 %.Output kegiatan adalah terlaksananya trip kapal perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah trip kapal perikanan.

(16) Operasional Bengkel yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp36.000.000,00 dan realisasi Rp35.867.500,00 atau setara dengan 99,63%. Output kegiatan adalah terlaksananya Operasional Bengkel. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

IV - 304


pelayanan pelabuhan dan lancarnya kegiatan operasional UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun.

(17) Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp154.700.00,00 dan realisasi Rp152.850.000,00 atau setara dengan 98,09% (98,80%). Output kegiatan adalah terfasilitasi penebaran Benih di Perairan Umum. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Penebaran Ikan di Perairan Umum.

c. Program Pemasaran, Pengelolaan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan PerikananProgram Pemasaran, Pengelolaan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Prosentase Jumlah Produksi Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan sebesar 96,14%, prosentase peningkatan produksi olahan 43,41%, konsumsi Ikan sebesar 29,31%, prosentase peningkatan produksi garam 229,18,%, prosentase peningkatan produksi garam 8,15%.Alokasi anggaran Rp3.258.545.000,00 realisasi anggaran Rp3.193.631.725,00 setara dengan 98,00%.(1) Kegiatan Jasa Profesi/ Honorariun Tenaga Teknis

yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp403.471.200,00 dan realisasi Rp401.280.000,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan pengujian dan penerapan mutu produk hasil perikanan. Outcome kegiatan adalah pelayanan pengujian dan penerapan mutu produk hasil perikanan.

(2) Kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp312.000.000,00 dan realisasi Rp309.620.403,00 atau setara dengan 99,23 %. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penerapan lembaga sertifiasi produk hasil perikanan (LSPro-HP). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kegiatan penerapan LSPro-HP.

(3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produksi PUGAR yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp10.000.000,00 dan realisasi Rp9.969.000,00 atau

IV - 305


setara dengan 99,69 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Produksi PUGAR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Produksi PUGAR.

(4) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi Garam yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp301.650.000,00 dan realisasi Rp299.116.600,00 atau setara dengan 99,16 %. Output kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas garam. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi garam.

(5) Kegiatan In House Training 17025:2016 yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp10.000.000,00 dan realisasi Rp10.000.000,00 atau setara dengan 100 % Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan In house training 17025. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas uji mutu produk hasil perikanan.

(6) Kegiatan Pengadaan Bahan Laboratorium dengan alokasi anggaran Rp232.208.800,00 dan realisasi Rp231.100.000,00 atau setara dengan 99,52%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pengadaan bahan laboratorium dan sampel. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelayanan pengujian bahan laboratorium dan sampel.

(7) Kegiatan In House Training Pembentukan Panelis Standar dan Pembacaan Sertifikat Kalibrasi dengan alokasi anggaran Rp10.000.000,00 dan realisasi Rp9.890.000,00 atau setara dengan 98,9 %. Output kegiatan adalah terlaksananya In House Training pembentukan panelis standar dan pembacaan sertifikat kalibrasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas uji mutu produk hasil perikanan.

(8) Kegiatan Pencetakan Wirausahawan Baru (WUB) di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp472.000.000,00 dan realisasi Rp471.128.410,00 atau setara dengan 99,81%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pencetakan wirausahawan baru di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah wirausahawan baru Jawa Barat.

(9) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp34.350.000,00 dan realisasi

IV - 306


Rp33.878.648,00 atau setara dengan 98,62%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah produksi kelautan dan perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan.

(10) Kegiatan sosialisasi jaminan mutu dan SKP yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.970.000,00 dan realisasi Rp45.970.000,00 atau setara dengan 93,87%. Output kegiatan adalah tersosialisasikannya sistem jaminan mutu dan sertifikasi kelayakan pengolahan bagi UKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sistem jaminan mutu dan sertifikasi kelayakan pengolahan bagi UKM.

(11) Kegiatan rapat koordinasi forikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp27.210.000,00 dan realisasi Rp22.510.000,00 atau setara dengan 82,72%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rapat forikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya konsumsi ikan Jawa Barat.

(12) Kegiatan Penerapan Diversifikasi Olahan Ikan dalam rangka gemar ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp146.050.000,00 dan realisasi Rp142.500.740,00 atau setara dengan 97,56%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penerapan diresifikasi olahan ikan dalam rangka gemarikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya konsumi ikan.

(13) Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan (gemar ikan) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp624.745.000,00 dan realisasi Rp619.061.092,00 atau setara dengan 99,09%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi gemarikan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya konsumi ikan.

(14) Kegiatan Rapat Evaluasi Gemar ikan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp32.250.000,00 dan realisasi Rp25.150.000,00 atau setara dengan 77,98%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan rapat evaluasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya konsumi ikan.

(15) Kegiatan Validasi Data Penguatan Daya Saing

IV - 307


Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp26.110.000,00 dan realisasi Rp23.310.000,00 atau setara dengan 89,27%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan validasi data penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(16) Kegiatan Promosi Produk Hasil kelautan dan Perikanan pada Event Nasional dan Promosi yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp314.600.000,00 dan realisasi Rp299.274.800,00 atau setara dengan 95,12%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(17) Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Eksisting dan Kebutuhan Sarpras P2HP yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp21.010.000,00 dan realisasi Rp21.010.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan identifikasi kebutuhan sarpras daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(18) Kegiatan Enumerator Keragaan P2HP yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp38.450.000,00 dan realisasi Rp37.325.761,00 atau setara dengan 97,07%. Output kegiatan adalah terlaksananya dan terkumpulnya data keragaan bidang dan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(19) Kegiatan Verifikasi Lapangan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp37.075.000,00 dan realisasi Rp28.538.500,00 atau setara dengan 76,97%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka izin pemasukan hasil kelautan dan perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(20) Kegiatan Temu Usaha UMKM Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp69.320.000,00 dan realisasi Rp66.315.000,00 atau setara dengan 95,66%. Output kegiatan adalah terlaksananya

IV - 308


kegiatan temu usaha UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(21) Kegiatan Monev dan Verifikasi Lapangan Sarpras P2HP serta Pelaksanaan Pengembangan Pembiayaan Investasi yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp38.495.000,00 dan realisasi Rp38.102.771,00 atau setara dengan 98,98%. Output kegiatan adalah termonitoringnya dan terevaluasinya pemanfaatan sarpras di daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi olahan.

(22) Kegiatan Akreditasi KAN yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.580.000,00 dan realisasi Rp48.580.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan akreditasi KAN di BPPMHP Cirebon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas uji mutu produk hasil perikanan.

d.

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan PerikananProgram Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 meningkatnya prosentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 100%, prosentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan (IUU fishing) sebesar 68,7%. Alokasi anggran Rp3.721.785.000,00 realisasi anggaran Rp3.707.518.278,00 setara dengan 99,62%.(1) Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.538.500,00 atau setara dengan 99,53%. Output kegiatan adalah Jumlah POKMASWAS yang dibina manajemen dan teknis pengawasan SKPD. Outcome kegiatan adalah menurunnya jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

(2) Kegiatan Pengawasan Konvervasi Wilayah Utara Jawa Barat di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan

IV - 309


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp819.536.000,00 dan realisasi Rp817.562.000,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengawasan Konservasi SDKP kawasan pesisir Wilayah Utara. Outcome kegiatan adalah menurunnya jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

(3) Kegiatan Pengawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp525.984.000,00 dan realisasi Rp524.950.100,00 atau setara dengan 99,08% (99,80%). Output kegiatan adalah terlaksananya Patroli Terpadu Pengawasan Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Outcome kegiatan adalah menurunnya jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

(4) Kegiatan Pemantauan Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp396.100.000,00 dan realisasi Rp396.047.903,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah tercapainya Kegiatan Pemantauan ketaatan pelaku usaha perikanan tangkap. Outcome kegiatan adalah menurunnya jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

(5) Kegiatan Identifikasi Monev yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.320.000,00 dan realisasi Rp95.270.000,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah tercapainya Kegiatan Identifikasi monev selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(6) Kegiatan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp13.500.000,00 dan realisasi Rp13.401.000,00 atau setara dengan 99,26% . Output kegiatan adalah tercapainya Pengawasan SDKP yang efektif. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(7) Kegiatan Forum Tindak Pidana Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.100.000,00 dan realisasi Rp86.658.752,00 atau setara dengan 99,49%. Output kegiatan adalah tercapainya kegiatan forum tindak

IV - 310


perikanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(8) Kegiatan Koordinasi Pengawasan Lintas Provinsi yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp37.000.000,00 dan realisasi Rp36.954.500,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah tercapainya kegiatan identifikasi monev selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(9) Kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp80.730.000 dan realisasi Rp80.666.370 atau setara dengan 99,92 %. Output kegiatan adalah tercapainya pertemuan koordinasi pengawasan SDKP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(10) Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengawasan SDKP Antar Wilayah Perbatasan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp80.730.000,00 dan realisasi Rp79.512.500,00 atau setara dengan 98,49%. Output kegiatan adalah tercapainya pertemuan koordinasi pengawasan SDKP wilayah perbatasan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(11) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pengawasan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp114.000.000,00 dan realisasi Rp113.162.500,00 atau setara dengan 99,26%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan berbasis masyarakat di UPTD pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(12) Kegiatan Sosialisasi Aturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Serta Pengawasan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp131.700.000,00 dan realisasi Rp131.420.000,00 atau setara dengan 99,78%. Output kegiatan adalah tercapainya sosialisasi Aturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan

IV - 311


PerikananSerta Pengawsan berbasis Masyarakat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(13) Peningkatan Peran Serta Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Berbasis Masyarakat di UPTD Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp570.000.000,00 dan realisasi Rp569.757.746,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Perlengkapan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di UPTD pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(14) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Evaluasi kegiatan di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.000.000,00 dan realisasi Rp94.980.157,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan koordinasi kegiatan UPTD pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja pengawas dalam menjaga dan mengawasi SDKP.

(15) Kegiatan Percetakan Wirausahawan Baru melalui Budidaya Ikan Gurame yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp438.585.000,00 dan realisasi Rp431.340.000,00 atau setara dengan 98,34% .Output kegiatan adalah terlaksananya WUB : Kegiatan pencetakan wirausahawan baru melalui budidaya ikan gurame. Outcome kegiatan adalah meningkatnya wirausahawan baru melalui budidaya ikan gurame.

(16) Kegiatan RTM : Kegiatan Pengurangan Kemiskinan Melalui Usaha Budidaya Ikan Gurame yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp136.500.000,00 dan realisasi Rp136.296.250,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah terlaksananya RTM: Kegiatan Pengurangan Kemiskinan melalui usaha budidaya ikan gurame. Outcome kegiatan adalah pengurangan kemiskinan melalui usaha budiaya ikan gurame.

e Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber

IV - 312


. Daya Kelautan dan PerikananProgram Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 Luas kawasan rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem perairan umum seluas 240 Ha, Jumlah penebaran benih ikan di perairan umum sebanyak 37.500.000 ekor, jumlah plasma nutfah yang dilestarikan 5 jenis. Alokasi anggran Rp18.401.524.540,00,00 realisasi anggaran Rp17.913.365.466,00 setara dengan 97,34%(1) Kegiatan Pemuliaan Ikan Nila dan Mas yang

dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.042.500.000,00 dan realisasi Rp990.732.500,00 atau setara dengan 95,03%. Output kegiatan adalah tersedianya sarana penunjang kegiatan pemuliaan ikan nilai nirwana dan ikan mas marwana. Outcome kegiatan adalah pengembangan kajian pemuliaan serta perbaikan genetika ikan nila dan mas.

(2) Kegiatan Bimtek Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Pesisir Utara Jawa Barat di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp183.080.000,00 dan realisasi Rp182.874.500,00 atau setara dengan 99,88%. Output kegiatan adalah jumlah petugas dan anggota pokmas perikanan yang diberikan peraturan teknis pengawasan SDKP. Outcome kegiatan adalah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat.

(3) Kegiatan Pelayanan Dasar di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.430.855.000,00 dan realisasi Rp2.421.411.500,00 atau setara dengan 99,61%. Output kegiatan adalah terpeliharanya Induk Ikan patin, lele, nila, dan mas marwana. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya induk ikan patin, induk ikan patin jambal, induk ikan lele sangkuriang, induk ikan lele mutiara, induk ikan lele lokal, GGPS, GPS dan PS ikan nila nirwana serta induk ikan mas marwana di cabdin WU.

(4) Kegiatan Transpalantasi Karang Buatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp223.000.000,00 dan realisasi Rp222.994.500,00

IV - 313


atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah terlaksananya transplantasi karang buatan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya transplantasi karang buatan.

(5) Kegiatan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp498.678.750,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penataan keramba jaring apung di waduk cirata. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penataan keranda jaring apung.

(6) Kegiatan Penanganan Sampah dan Gulma Air di Waduk Cirata yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp499.942.004,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penanganan sampah dan gulma air di waduk cirata. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penanganan sampah dan gulma air.

(7) Kegiatan Penelitian dalam rangka Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Kancra dan Tagih serta Lalawak yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp393.602.000,00 atau setara dengan 98,4% (98,40%). Output kegiatan adalah terlaksananya penelitian dalam rangka pengembangan teknologi pembenihan ikan kancra dan tagih serta lalawak. Outcome kegiatan adalah Jumlah produksi benih yang dihasilkan dari pengembangan teknologi pembenihan ikan kancra dan tagih serta lalawak.

(8) Kegiatan Konservasi Penyu Pangumbahan di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp766.184.000,00 dan realisasi Rp765.684.000,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah persentasi peretasan telur penyu. Outcome kegiatan adalah jumlah tukik yang dilepas.

(9) Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Laut Wilayah Selatan di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.489.000,00 atau setara dengan 99,74%. Output kegiatan adalah jumlah Tanaman Vegetasi pantai yang ditanam sebanyak 10.500 pohon. Outcome

IV - 314


kegiatan adalah meningkatnya luas kawasan rehabilitasi mangrove.

(10) Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem dan Penanaman Mangrove di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp290.000.000,00 atau setara dengan 96,66% . Output kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum mangrove dan vegetasi pantai. Outcome kegiatan adalah meningkatnya luas kawasan rehabilitasi magrove.

(11) Kegiatan Pemuliaan Ikan Gurame, Nilem dan Tawes di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.105.310.000,00 dan realisasi Rp1.059.586.700,00 atau setara dengan 95,86%.Output kegiatan adalah tercapainya pemuliaan ikan gurame, nilem dan tawes. Outcome kegiatan adalah jumlah plasma nutfah yang dilestarikan.

(12) Kegiatan Restocking Ikan di Perairan Umum Oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.804.215.000,00 dan realisasi Rp3.625.313.738,00 atau setara dengan 95,29%.Output kegiatan adalah terlaksananya restocking ikan endemik diperairan umum oleh cabang dinas kelautan wilayah selatan. Outcome kegiatan adalah tercapainya penebaran di perairan umum Jawa Barat.

(13) Kegiatan RTM : Kegiatan Pengurangan Kemiskinan Melalui Produksi Ikan Lele dan Patin yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp147.330.500,00 atau setara dengan 98,22%. Output kegiatan adalah berkurangnya RTM sebanyak 30 orang. Outcome kegiatan adalah berkurangnya masyarakat miskin dan berkembangnya budidaya ikan patin dan lele di masyarakat.

(14) Kegiatan Pemuliaan Ikan Patin dan Lele di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.620.000.000,00 dan realisasi Rp1.582.447.750,00 atau setara dengan 97,68%. Output kegiatan adalah pemuliaan ikan patin dan lele. Outcome kegiatan adalah

IV - 315


meningkatnya pemuliaan ikan patin dan lele di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara.

(15) Kegiatan GCB - Kegiatan Diversifikasi Usaha Pengembangan Ikan Endemik yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp148.881.800,00 atau setara dengan 99,25%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan diversifikasi usaha ikan endemic 30 orang. Outcome kegiatan adalah diversifikasi usaha ikan endemik.

(16) Kegiatan WUB: Kegiatan Pelatihan Ikan Endemik Bagi Pembudidaya Dalam Rangka Pencetakan Wirausahawan Baru yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp496.935.000,00 atau setara dengan 99,38%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan ikan endemik bagi pembudidaya dalam rangka pencetakan wirausahawan baru sebanyak 120 peserta. Outcome kegiatan adalah pengembangan pembudidaya dalam rangka pencetakan wirausahawan baru.

(17) Kegiatan WUB : Kegiatan Pencetakan Wirausahawan Baru di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp936.000.000,00 dan realisasi Rp915.741.000,00 atau setara dengan 97,83 %. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelatihan teknis pembenihan ikan patin, lele, nila, dan mas dalam rangka pencetakan calon wirausahawan baru pada usaha perikanan komoditas ikan patin, lele, nila dan mas. Outcome kegiatan adalah peserta paham terhadap teknis pembenihan ikan patin,lele, nila dan mas sebagai bekal pengetahuan untuk membuka usaha perikanan komoditas ikan patin, lele, nila dan mas.

(18) Kegiatan RTM : Kegiatan Pengurangan Kemiskinan Melalui Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan Nila dan Mas yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp138.590.000,00 dan realisasi Rp133.468.750,00 atau setara dengan 96,3% (96,30%). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelatihan teknis pembenihan ikan nila dan mas bagi RTM di kab. Purwakarta. Outcome kegiatan adalah peserta paham terhadap teknis pembenihan ikan nila dan mas.

(19) Kegiatan Perbanyakan Induk Ikan Nila Nirwana

IV - 316


Untuk Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp153.350.000,00 dan realisasi Rp136.806.250,00 atau setara dengan 89,21%. Output kegiatan adalah tersedianya calon induk ikan nila nirwana kelas parent stock (PS). Outcome kegiatan adalah tersedianya calon induk ikan nila nirwana dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat pembudidaya ikan terhadap induk dan benih ikan nila yang berkualitas.

(20) Kegiatan Sosialisasi Perda RZWP3K Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp322.350.000,00 dan realisasi Rp314.334.584,00 atau setara dengan 97,51%. Output kegiatan adalah tercapainya sosialisasi perda RZWP3K. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan tentang RZWP3K Jawa Barat.

(21) Kegiatan Penebaran Benih di Perairan Umum oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.239.456.540,00 dan realisasi Rp1.205.221.840,00 atau setara dengan 97,23%. Output kegiatan adalah tersedianya kegiatan penebaran benih ikan patin, nila dan mas untuk kegiatan stocking perairan umum daratan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penebaran benih ikan patin, nila dan mas di perairan umum daratan oleh cabdin WU.

(22) Kegiatan Pelayanan Dasar di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.583.284.000,00 dan realisasi Rp1.545.263.800,00 atau setara dengan 97,59%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan dasar di cabang dinas kelautan wilayah selatan. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya induk dan calon induk ikan dan meningkatnya produksi perikanan.

(23) Kegiatan Perbanyakan Induk Ikan Mas untuk Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp153.350.000,00 dan realisasi Rp136.625.000,00 atau setara dengan 89,09%. Output kegiatan adalah tersedianya calon induk ikan mas marwana. Outcome kegiatan adalah pemenuhan tuntutan masyarakat pembudidaya

IV - 317


ikan terhadap induk dan benih ikan nila yang berkualitas.

IV - 318


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Kelautan dan Perikanana)

Permasalahan

(1) Daya saing produk kelautan dan perikanan masih rendah

(2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan masih kurang

(3) Pengawasan dan pengendalian SDKP (Penganggulangan dan penyelesaian IUU Fishing)

(4) Degradasi lingkungan perikanan dan kelautan (Abrasi, intrusi, pencemaran, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, overfishing dan sedimentasi)

(5) Pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut (manajemen dan teknologi pemanfaatan yang belum optimal dan tidak ramah lingkungan)

b)

Solusi

(1) Sertifikasi kompetensi nelayan dan asuransi nelayan

(2) Sertifikasi kompetensi pembudidaya ikan dan asuransi usaha budidaya

(3) Sertifikasi kompetensi UPI dan pemasaran hasil perikanan

(4) Peningkatan kompetensi petambak garam(5) Peningkatan manajemen usaha kelautan dan

perikanan(6) Peningkatan operasi pelabuhan perikanan(7) Peningkatan sarana dan teknologi perikanan

tangkap(8) Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi

perikanan budidaya(9) Revitalisasi tambak wilayah utara dan selatan(10) Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi

produksi garam(11) Peningkatan sarana, prasarana dan teknologi

distribusi, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan

(12) Sistem jaminan mutu dan keamaan pangan produk hasil perikanan

(13) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses permodalan

(14) Penerapan perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K Jawa Barat

(15) Pelestarian Plasma Nutfah

IV - 319


26.

Urusan Bidang PariwisataPencapaian indikator kinerja daerah urusan Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a.

Program Pengembangan Destinasi PariwisataProgram Pengembangan Destinasi Pariwisata pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Jumlah Event Pariwisata sebanyak 5 event, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Alokasi anggaran Rp4.862.300.000,00 realisasi anggaran Rp4.611.492.601,00 setara dengan 94,84%, dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan.(1) Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan

Desa Wisata di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp645.000.000,00 dan realisasi Rp577.364.881,00 atau setara dengan 89,51%. Output kegiatan adalah Data Kebutuhan Pengembangan Desa Wisata di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan.

(2) Kegiatan Pendataan Industri Kreatif Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp230.000.000,00 dan realisasi 229.645.000,00 atau setara dengan 99,84%. Output kegiatan adalah Data Industri Kreatif Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan.

(3) Kegiatan Pelatihan Pencetakan 100.000 Wirausaha Baru Bidang Pariwisata dengan alokasi anggaran Rp1.500.000.000,00 dan realisasi 1.467.295.250,00 atau setara dengan 97,81%. Output kegiatan adalah terlatihnya Wirausaha Baru pada bidang Pariwisata. Outcome kegiatan adalah tersedianya Wirausaha Baru yang berkualitas dalam bidang pariwisata.

(4) Kegiatan CLTH Penetapan Geopark Nasional Ciletuh- Palabuhanratu Sebagai UNESCO Global Geopark yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 320


anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi 295.365.000,00 atau setara dengan 98,45%. Output kegiatan adalah Penyempurnaan hasil ferivikasi penetapan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu segabai Unesco Global Geopark. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan.

(5) Kegiatan CLTH Keikutsertaan Seminar Internasional Geopark yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.488.200.000,00 dan realisasi Rp1.429.984.210,00 atau setara dengan 96,08%. Output kegiatan adalah Keikutsertaan Seminar dan Pameran Internasional Geopark. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan.

(6) Kegiatan Atraksi Geowisata Ciletuh-Palabuhanratu yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp499.100.000,00 dan realisasi Rp491.638.260,00 atau setara dengan 98,50%. Output kegiatan adalah Gelar Atraksi Geowisata Ciletuh-Palabuhanratu dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata dan budaya Ciletuh serta untuk meyakinkan dan berkomitmen menjadikan potensi Ciletuh sebagai kawasan Geopark Nasional dan Global Geopark network dan upaya pemerintah dalam membangun dan mempromosikan kawasan Geopark Ciletuh sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan.

(7) Kegiatan CLTH Pelatihan Produk Seni dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlatihnya pelaku penghasil produk seni Geopark Ciletuh. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelatihan produk seni di ciletuh.

b.

Program Pengembangan Pemasaran PariwisataProgram Pengembangan Pemasaran Pariwisata pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat sebanyak 2.597.445 orang; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat

IV - 321


sebanyak 47.109.829 orang; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat sebanyak 16.188.779 orang; Jumlah Event Promosi Kegiatan Pariwisata sebanyak 5 event. Alokasi anggaran Rp6.939.650.000,00 realisasi anggaran Rp6.914.585.972,00 setara dengan 99,63%, dengan jumlah kegiatan 12.(1) Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Seni, Budaya dan

Pariwisata Jabar Melalui Media Cetak dan Elektronik yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp140.000.000,00 dan realisasi Rp137.000.000,00 atau setara dengan 97,85%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Kegiatan Seni Budaya dan Pariwisata Jawa Barat melalui Iklan di Media Cetak dan Tayangan melalui media Elektronik. Outcome kegiatan adalah terciptanya dukungan promosi pariwisata melalui peningkatan media pariwisata Jawa Barat.

(2) Kegiatan Analisa Pasar dan Strategi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp648.500.000,00 dan realisasi Rp646.258.497,00 atau setara dengan 99,65%. Output kegiatan adalah Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat dan Penyusunan Dashboard. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan dokumen sebagai bahan pengambil kebijakan.

(3) Kegiatan Penyelenggaraan De Syukron yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.508.000.000,00 dan realisasi Rp3.503.783.558,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah Festival yang menyajikan karnaval budaya 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dan pameran produk unggulan, serta beragam kuliner. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat melalui Penyelenggaraan De Syukron.

(4) Kegiatan CLTH Web Ciletuh yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp148.750.000,00 dan realisasi Rp148.202.000,00 atau setara dengan 99,63%. Output kegiatan adalah Pengelolaan Website Geopark Ciletuh dengan tujuan mempromosikan situs pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya, melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di Kab.

IV - 322


Sukabumi, Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat melalui Web Ciletuh.

(5) Kegiatan Penyajian Informasi Pariwisata dan Pengelolaan TIC Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp848.000.000,00 dan realisasi Rp844.306.856,00 setara dengan 99,56%. Output kegiatan adalah layanan Tourist Information Centre (TIC) sebagai pusat layanan informasi bagi wisatawan yang membutuhkan informasi. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat melalui Penyajian Informasi Pariwisata dan Pengelolaan TIC Jawa Barat.

(6) Kegiatan Sarana Promosi Pariwisata Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp248.000.000,00 dan realisasi Rp246.675.000,00 setara dengan 99,46%. Output kegiatan adalah Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata Jawa Barat berupa : Pengadaan Booklet, leaflet, Stiker, cinderamata, godybag. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat melalui Sarana Promosi Pariwisata Jawa Barat.

(7) Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp398.500.000,00 dan realisasi Rp398.378.267,00 setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah Promosi pariwisata Jawa Barat berupa keikutsertaan pameran di MTF, GWBN, dan BBTF. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat melalui Promosi Pariwisata Jawa Barat.

(8) Kegiatan Festival Kuliner Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.580.000,00 atau setara dengan 98,94%. Output kegiatan adalah terpromosikannya Kuliner Jawa Barat di Even Nasional melalui Sarana Promosi yang representatif di Anjungan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Mempromosikan potensi kuliner Jawa Barat.

(9) Kegiatan Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp270.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 323


Rp269.870.000,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah dilaksanakannya Pameran Citra Pariwisata Jawa Barat yang diikuti 21 Kabupaten/Kota se Jawa Barat selama 3 hari mulai tanggal 7 s.d 9 September 2018, sebagai juara umum diraih oleh Kabupaten Cianjur dan berhak mendapatkan Piala bergilir dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.

(10) Kegiatan Pameran Produk Unggulan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp223.405.000,00 atau setara dengan 99,29%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pameran Produk Unggulan di Jawa Barat dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran pada kegiatan Pameran Produk Unggulan Jawa Barat tanggal 25 Maret 2018, dari Kabupaten Bekasi dan dari Kota Bekasi tanggal 18 April dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 April 2018, dari Kabupaten Bandung Barat dan dari Kabupaten Bogor tanggal 29 April 2018, dari Kota Bogor tanggal 22 Juli 2018, dari Kota Bandung tanggal 22 Juli 2018, dari Kabupaten Sumedang tanggal 29 Juli 2018, dari Kabupaten Bandung tanggal 29 Juli 2018, dari Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur tanggal 5 Agustus 2018, dari Kota Depok dan dari Kabupaten Karawang pada tanggal 12 Agustus 2018, dari Kota Banjar dan Kab. Ciamis tanggal 19 Agustus 2018, dari Kab. Bogor tanggal 18 Nopember 2018, dari Kab. Pangandaran tanggal 25 Nopember 2018, dari Kab. Cianjur tanggal 25 Nopember 2018. Outcome kegiatan adalah Mempromosikan potensi Produk Unggulan Jawa Barat.

(11) Kegiatan Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Nasional yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp152.690.000,00 atau setara dengan 99,79%. Output kegiatan adalah Terpromosikannya Produk Busana Daerah Nusantara di Even Nasional melalui Sarana Promosi yang representatif di Anjungan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Mempromosikan potensi Busana.

(12) Kegiatan Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 324


anggaran sebesar Rp216.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp210.436.749,00 atau setara dengan 97,02%. Output kegiatan adalah Menghadiri Pembukaan Acara Pekan Raya Sumatera Utara ke 47 tahun 2018 selama 3 (satu) hari dari tgl. 17 sd 20 Maret 2018, Mengikuti Kegiatan Temu Expo Wisata Nusantara di Sasana Kriya TMII diwakili Kabupaten Kuningan pada kegiatan Partisipasi Temu Expo Wisata Nusantara, dan dalam rangka menghadiri Acara Festival Pesona Budaya Borneo 2 di Halaman Kantor Gub Kalsel selama 3 (tiga) hari dari tgl. 10 sd 12 Agustus 2018, ke Sanur di Bali dalam rangka menghadiri Sanur Village Festival 2018 tahun 2018 selama 3 (satu) hari dari tgl. 22 sd 24 Agustus 2018, ke Sumenep - Madura di Jatim dalam rangka menghadiri Acara Festival Keraton Masyarakat Adat Asia Tenggara ke V di Halaman Mesjid Jamik Sumenep selama 3 (satu) hari dari tgl. 27 sd 29 Oktober 2018. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan bidang Pariwisata

a.

Permasalahan(1) Masih terbatasnya ragam atraksi wisata untuk

mendorong peningkatan lama kunjungan wisatawan

(2) Masih terbatasnya infrastruktur penunjang atraksi wisata dalam wilayah destinasi

(3) Masih terbatasnya infrastruktur aksesibilitas ke destinasi wisata yang memiliki waktu tempuh sesuai batas toleransi wisatawan

(4) Masih terbatasnya sarana amenitas di destinasi wisata yang dapat menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan dan pengeluaran wisatawan

(5) Masih perlu ditingkatkannya pengarusutamaan Pariwisata kepada Pemerintah lokal dan masyarakat

(6) Belum presisinya analisa segmentasi Pasar yang potensial menjadi captive market pariwisata Jawa Barat

(7) Belum teridentifikasinya event-event reguler Pariwisata di Jabar yang mendorong penciptaan Calendar of Event

(8) Belum teridentifikasinya keterkaitan tematik dan geografis antar destinasi wisata yang mendukung penciptaan jalur wisata multi destinasi

(9) Masih terbatasnya akses calon wisatawan terhadap paket-paket wisata di Jawa Barat

IV - 325


(10) Masih perlu ditingkatkannya dampak promosi terhadap pendapatan terhadap sektor Pariwisata.

b.

Solusi

(1) rehabilitasi dan rekonstruksi atraksi seni budaya, serta peningkatan keragaman atraksi dari aktivitas olahraga dan keseharian masyarakat sekitar

(2) program Pengembangan Pariwisata Tipe 1(3) peningkatan akses infrastruktur transportasi dan

perhubungan ke destinasi wisata, khususnya dari bandara terdekat

(4) Pengembangan fasilitas penunjang wisatawan dari sektor kesehatan (klinik/puskesmas), keamanan, perdagangan (souvenir center), akomodasi (hotel/homestay) serta makan-minum (resto/warung makan)

(5) Peningkatan intensitas dan coverage sosialisasi Sapta Pesona, serta pengembangan sekolah vokasi pariwisata

(6) Penelaahan market demand pariwisata secara berkala

(7) Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk identifikasi event reguler pariwisata dan penyusunan Calendar of Event

(8) Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam identifikasi keterkaitan tematik dan geografis destinasi untuk mendukung penciptaan paket wisata multi destinasi

(9) Pembuatan Smart Digital Tourism Platform(10) Peningkatan presisi promosi Pariwisata dengan

memperhatikan hasil analisa pasar dan paket wisata multi destinasi

IV - 326


27.

Urusan Bidang PertanianPencapaian indikator kinerja daerah urusan Pertanian melalui strategi pertama, mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan. Strategi kedua, meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah kebijakan(a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Jumlah Produksi Padi 12.035.964 ton, Jumlah Produksi Jagung 1.308.377 ton, Jumlah Produksi Kedelai 169.886 ton, Jumlah Produksi Kacang Tanah 42.066 ton, Jumlah Produksi Kacang Hijau 12.366 ton, Jumlah Produksi Ubi Kayu 1.256.050 ton, Jumlah Produksi Ubi Jalar 325.285 ton, Jumlah produksi Sayuran 2.561.237 ton, Jumlah Produksi Buah-buahan 1.436.598 ton, Jumlah Produksi Tanaman Obat 58.321 ton, Jumlah Produksi Tanaman Hias 217.843.356 tangkai, Persentase tingkat ke hilangan hasil pasca panen padi 10,21%. Alokasi anggaran Rp14.330.859.300,00 realisasi Rp14.176.466.189,00 setara dengan 98,92%. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Prosentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan sebesar 11,5%. Alokasi anggaran Rp20.163.569.700,00 realisasi Rp19.991.185.010,00 setara dengan 99,14%.(1) Kegiatan Perbanyakan Benih Kentang di UPTD Balai

Benih kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp450.000.000,00 dan realisasi Rp448.055.625,00 atau setara dengan 99,56%. Output kegiatan adalah jumlah produksi sayuran : benih penjenis 2 unit, benih dasar 2 unit ,

IV - 327


benih pokok 3 unit. Outcome kegiatan adalah benih kentang G-0, G-1 sebanyak 120.000 knol

(2) Kegiatan Gerakan Tanam/Panen Aneka Kacang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.000.000,00 dan realisasi Rp94.980.000,00 atau setara dengan 99,98. Output kegiatan adalah gerakan tanam/panen aneka kacang 10 Ha. Outcome kegiatan adalah percepatan tanam/panen komoditas aneka kacang sebanyak 1.000 Ha.

(3) Kegiatan Uji Coba Perbanyakan Varietas Unggul Baru Kentang di UPTD Balai Benih Kentang yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.000.000,00 dan realisasi Rp94.974.000,00 atau setara dengan 99,97 %. Output kegiatan adalah alternatif varietas unggul baru kentang : Benih Penjenis 2 unit, Perbanyakan Benih Dasar 2 unit. Outcome kegiatan adalah benih sumber kentang varietas unggul baru sebanyak 30.000 knol.

(4) Kegiatan Pengujian dan Adaptasi Mutu Alsintan Di UPTD BP Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp170.000.000,00 dan realisasi Rp170.000.000,00 atau setara dengan 100,00 %. Output kegiatan adalah 5 unit uji mutu alat mesin pertanian. Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan alat mesin pertanian sesuai dengan spesifikasi sebanyak 6 unit.

(5) Kegiatan Gerakan Tanam/Panen Komoditas Padi yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp230.000.000,00 dan realisasi Rp224.135.000,00 atau setara dengan 97,45 %. Output kegiatan adalah percepatan panen/tanam serempak komoditas padi 1.500Ha. Outcome kegiatan adalah percepatan panen/tanam komoditas padi.

(6) Kegiatan Perbanyakan Benih BS - FS di UPTD Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp38.963.000,00 dan realisasi Rp38.859.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah perbanyakan benih padi BS - FS 2 Ha. Outcome kegiatan adalah tersedianya Benih Kelas FS 4 ton.

(7) Kegiatan Perbanyakan Benih FS - SS di UPTD Balai

IV - 328


Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp379.831.100,00 dan realisasi Rp357.204.970,00 atau setara dengan 99,04%. Output kegiatan adalah perbanyakan benih FS - SS 105 ton. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Benih Kelas FS 4 ton.

(8) Kegiatan Sertifikasi Benih Jagung di UPTD BPSBTPH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp59.493.000,00 atau setara dengan 99,16%. Output kegiatan adalah tersertifikasinya benih jagung di Jawa Barat seluas 1 Ha. Outcome kegiatan adalah benih jagung bersertifikat 3 Ton.

(9) Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Kedelai di UPTD Balai Benih Padi dan Palawija yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp333.500.000,00 dan realisasi Rp320.581.513,00 atau setara dengan 96,13%. Output kegiatan adalah jumlah produksi kedelai : luas lahan perbanyakan benih kedelai kelas kenih kasar (BD), Luas Lahan Perbanyakan Benih Kedelai Kelas Benih Pokok (BP) 3 Ha. Outcome kegiatan adalah benih sumber kedelai kelas kenih dasar (BD) 900 kg, benih sumber kedelai kelas benih pokok (BP) 3.600 kg

(10) Kegiatan Perancangan Prototipe dan Fabrikasi Alsintan di UPTD BP Mekanisasi Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp680.000.000,00 dan realisasi Rp679.074.750,00 atau setara dengan 99,86 %. Output kegiatan adalah 7 unit prototype alsintan. Outcome kegiatan adalah prototype plat penabur pupuk, prototype mesin tanam jagung, prototype alat penggulud tanah, prototype alat pengolah tanah darat, prototype implement pemanen kentang, dan prototype hot water Treatmen 6 unit.

(11) Kegiatan Ketersediaan Benih Hortikultura di UPTD Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp139.976.600,00 dan realisasi Rp139.597.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah penyediaan benih hortikultura sebanyak 3.150 pohon. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya ketersediaan benih hortikultura 3.275 unit.

(12) Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Jagung yang

IV - 329


dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp138.500.000,00 dan realisasi Rp134.230.500,00 atau setara dengan 96,92 %. Output kegiatan adalah benih sumber jagung kelas benih dasar (BD) 1000 kg, benih sumber jagung kelas benih pokok (BP) 2.000 kg. Outcome kegiatan adalah luas perbanyakan benih sumber jagung kelas benih dasar (BD), luas perbanyakan benih sumber jagung kelas benih pokok (BP) 1 Ha .

(13) Kegiatan Sertifikasi Benih Kedelai di UPTD BPSBTPH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp160.000.000,00 dan realisasi Rp159.720.750,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah 200 ton benih kedelai bersertifikat. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih kedelai yang bersertifikat.

(14) Kegiatan Perbanyakan Benih Buah-Buahan di UPTD Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.711.674.600,00 dan realisasi Rp4.641.504.580,00 atau setara dengan 98,51 %. Output kegiatan adalah Perbanyakan Benih Buah-Buahan dan Perbanyakan Benih Pisang Melalui Kultur Jaringan 200.000 pohon. Outcome kegiatan adalah tersedianya benihbuah-buahan dan benih pisag hasil kultur jaringan 388.500 pohon dan 5000 pohon.

(15) Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan di UPTD Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp626.116.000,00 dan realisasi Rp626.116.000,00 atau setara dengan 100,00 %. Output kegiatan adalah pemeliharaan pohon induk buah-buahan 2500 pohon. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya pokok induk buah-buahan 3.321 pohon.

(16) Kegiatan Gerakan Tanam/Panen Serentak Komoditas Jagung yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp140.000.000,00 dan realisasi Rp139.846.500,00 atau setara dengan 99,89 %. Output kegiatan adalah tanam serentak komoditas jagung 200 ha. Outcome kegiatan adalah percepatan tanam komoditas jagung .

(17) Kegiatan Sertifikasi Benih Sayuran di UPTD

IV - 330


BPSBTPH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi Rp100.000.000,00 atau 100 %. Output kegiatan adalah 1.500 ton benih sayuran bersertifikat. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih sayuran bersertifikat di Jawa Barat.

(18) Kegiatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat di UPTD Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi Rp49.938.000,00 atau 99,88 %. Output kegiatan adalah penyediaan benih tanaman obat sebanyak 350 kg dan 850 rumpun. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih tanaman obat.

(19) Kegiatan Registrasi Kebun Tanaman Buah-buahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp195.860.000,00 realisasi Rp193.540.000,00 atau 98,82%. Output kegiatan adalah teregistrasinya kebun tanaman hortikultura di Jawa Barat sebanyak 50 kebun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah kebun buah yang telah melaksanakan penerapan GAP dan memperoleh nomor register sebagai perwujudan bahwa proses budidaya yang berlangsung di kebun itu telah menerapkan GAP 50 kebun.

(20) Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber Kacang Tanah yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp48.500.000,00 realisasi Rp46.080.000,00 atau 95,01%. Output kegiatan adalah luas lahan perbanyakan benih sumber kacang tanah kelas benih pokok 1 Ha. Outcome kegiatan adalah benih sumber kacang tanah kelas beih pokok (BP) 900 Kg.

(21) Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi di Kawasan Ciletuh (CLTH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp218.500.000,00 realisasi Rp214.530.000,00 atau 98,18 %. Output kegiatan adalah temu teknis budidaya padi 3 unit, budidaya padi 24 Ha. Outcome kegiatan adalah produksi padi 120 ton gabah kering giling.

(22) Kegiatan Perbanyakan Benih Krisan (Kultur jaringan) di UPTD Balai Benih Hortikultura yang

IV - 331


dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 realisasi Rp59.164.000,00 atau 98,61 %. Output kegiatan adalah perbanyakan benih tanaman hias krisan 80 botol. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih tanaman hias 35.000 pohon.

(23) Kegiatan Bimbingan Teknis Mangga Gedong Gincu dengan Teknologi Off Season yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 realisasi Rp296.996.000,00 atau 99,00 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya bimbingan teknis mangga gedong gincu dengan teknologi off season bagi petugas dan petani di sentra produksi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu seluas 3 Ha. Outcome kegiatan adalah mengembangkan kawasan sentra produksi mangga gedong gincu di luar musim di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu 30 kebun.

(24) Kegiatan Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias, Anggrek, Obat dan Langka Khas Daerah yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp69.947.000,00 realisasi Rp69.947.000,00 atau 100,00 %. Output kegiatan adalah pemeliharaan pohon induk tanaman hias,tanaman obat dan tanaman langka 66.810 Pohon. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya pohon induk tanaman hortikultura

(25) Kegiatan Sertifikasi Benih Padi di BPSBTPH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp235.000.000,00 realisasi Rp234.691.000,00 atau 99,87 %. Output kegiatan adalah 1.250 ton benih padi bersertifikat. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih padi bersertifikat.

(26) Kegiatan Ketersediaan Benih Tanaman Hias dan Anggrek di UPTD Balai Benih Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp74.838.000,00 realisasi Rp74.769.250,00 atau 99,91 %. Output kegiatan adalah benih induk tanaman hias 1500 Pohon dan 10 Pot. Outcome kegiatan adalah tersedianya benih induk tanaman hias.

(27) Kegiatan CLTH-Pengembangan Tanaman Buah-Buahan Di Kawasan Geopark Ciletuh (CLTH) yang

IV - 332


dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp348.350.000,00 realisasi Rp346.300.000,00 atau 99,41 %. Output kegiatan adalah kebun contoh 5 Ha.. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas, serta mutu hasil tanaman hortikultura melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam penerapan teknologi budidaya tanaman yang mengacu pada GAP/SOP 5 Ha

(28) Kegiatan DBHCHT Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp496.880.000,00 realisasi Rp495.256.000,00 atau 99,67 %. Output kegiatan adalah Ha kebun contoh 5 Ha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas, serta mutu hasil tanaman hortikultura melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam penerapan teknologi budidaya tanaman yang mengacu pada GAP/SOP 5.

(29) Kegiatan GCB Pembuatan Kebun Contoh Tanaman Buah di DAS Hulu Citarum (GCB) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp347.900.000,00 realisasi Rp345.944.589,00 atau 99,44 %. Output kegiatan adalah kebun contoh tanaman buah seluas 2Ha. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan kerja tanaman horti.

(30) Kegiatan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Obat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp145.100.000,00 realisasi Rp145.100.000,00 atau 100 %. Output kegiatan adalah teregistrasinya kebun tanaman hortikultura di Jawa Barat 20 lahan usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman obat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknolgi budidaya tanaman yang mengacu pada GAP/SOP 20 lahan usaha.

(31) Kegiatan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Hias yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran

IV - 333


sebesar Rp145.100.000,00 realisasi Rp144.213.000,00 atau 99,39 %. Output kegiatan adalah teregistrasinya kebun tanaman hortikultura di Jawa Barat 20 lahan usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman hias melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknolgi budidaya tanaman yang mengacu pada GAP/SOP 20 lahan usaha.

(32) Kegiatan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp150.000.000,00 realisasi Rp146.405.000,00 atau 97,60 %. Output kegiatan adalah meningkatnya jumlah lahan usaha sayuran yang telah melaksanakan penerapan GAP dan memperoleh nomor register sebagai perwujudan bahwa proses budidaya yang telah menerapkan GAP 50 Ha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah lahan usaha sayuran yang telah melaksanakan penerapan GAP dan memperoleh nomor register sebagai perwujudan bahwa proses budidaya yang telah menerapkan GAP 50 ha.

(33) Kegiatan DBHCHT Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani Di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp489.180.000,00 realisasi Rp485.106.662,00 atau 99,17 %. Output kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DBHCHT penguatan ekonomi masyarakat petani dilingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau/lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani hortikultura tanaman hias (DBHCHT) tahun anggaran 2018 sebanyak 214 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya mengacu kepada GAP dan sesuai SOP komoditas tanaman hias spesifik lokasi sebanyak 214 orang.

(34) Kegiatan DBHCHT Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani Di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani Hortikultura Tanaman Obat (DBHCHT) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan

IV - 334


Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp382.535.000,00 realisasi Rp379.835.000,00 atau 99,29 %. Output kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DBHCHT penguatan ekonomi masyarakat petani dilingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau/lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani hortikultura tanaman obat (DBHCHT) tahun anggaran 2018 sebanyak 148 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya mengacu kepada GAP dan sesuai SOP komoditas tanaman obat spesifik lokasi sebanyak 148 orang.

(35) Kegiatan DBHCHT Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Petani Hortikultura Tanaman Sayuran (DBHCHT) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp498.380.000,00 realisasi Rp498.380.000,00 atau 100,00 %. Output kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DBHCHT penguatan ekonomi masyarakat petani dilingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau/lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani hortikultura tanaman sayuran (DBHCHT) tahun anggaran 2018 sebanyak 214 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya mengacu kepada GAP dan sesuai SOP komoditas tanaman sayuran spesifik lokasi sebanyak 214 orang.

(36) Kegiatan CLTH-Pengembangan Hortikultura Tanaman Obat Di Kawasan Geopark Ciletuh (CLTH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp336.800.000,00 realisasi Rp334.719.000,00 atau 99,38 %. Output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknis budidaya yang baik dan benar sesuai dengan GAP/SOP Meningkatnya pengetahuan petani tentang pentingnya keamanan pangan melalui bimbingan teknis penerapan GAP/SOP tanaman obat 100 orang. Outcome

IV - 335


kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petani dalam penerapan budidaya tanaman obat sebanyak 100 orang.

(37) Kegiatan CLTH-Pengembangan Hortikultura Tanaman Sayuran Di Kawasan Geopark Ciletuh (CLTH) yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 realisasi Rp348.837.500,00 atau 99,67 %. Output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknis budidaya tanaman sayuran yang baik dan benar sesuai dengan GAP/SOP, Meningkatnya pengetahuan petani tentang pentingnya keamanan pangan melalaui bimbingan teknis penerapan GAP/SOP tanaman sayur 200 orang petani sayuran. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengetahuan Keterampilan dan Kemampuan Petani Dalam menerapkan Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran 200 orang petani sayuran.

(38) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Sub Unit Pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp399.773.000,00 realisasi Rp398.716.000,00 atau 99,74%. Output kegiatan adalah tersedianya sarana produksi pertanian sub unit pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur (tan. jagung 2 hektar, 34 ekor sapi, 34 ekor domba dan 92 ekor ayam). Outcome kegiatan adalah terpenuhinya sarana produksi pertanian sub unit Pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur, tanaman jagung 2 Ha, 34 ekor sapi, 34 ekor domba dan 92 ekor ayam.

(39) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Holtikultura dan Palawija Sub Unit Pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp439.6550.000,00 realisasi Rp439.625.000,00 atau 99,99 %. Output kegiatan adalah kegiatan laporan rutin pemeliharaan rutin/berkala. Outcome kegiatan adalah tanaman hortikultura, palawija, tanaman kebun dan ternak terpelihara dengan baik 90%.

(40) Kegiatan DBHCHT-Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp248.487.700,00

IV - 336


atau setara dengan 99,39 %. Output kegiatan adalah sertifikasi benih tanaman tembakau; leaflet pedoman sertifikasi tembakau 1.000 lembar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penggunaan benih tanaman tembakau yang bersertifikat.

(41) Kegiatan DBHCHT-Pengawasan Benih Tanaman Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp485.000.000,00 dan realisasi Rp481.542.950,00 atau setara dengan 99,28 %. Output kegiatan adalah FGD Pengawasan peredaran benih tanaman tembakau sebanyak 60 orang; Kerjasama pengujian mutu benih laboratorium tembakau ke Provinsi Sumatera Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengawasan peredaran benih tanaman tembakau yang bersertifikat.

(42) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp882.000.000,00 dan realisasi Rp866.955.440,00 atau setara dengan 98.29 %. Output kegiatan adalah FGD Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan di Kab. Sukabumi, Kab. Pangandaran, Kab. Cirebon; Bahan uji laboratorium mutu benih; leaflet standar mutu benih tanaman perkebunan 1.000 lembar; blanko sertifikasi benih 500 lembar; dokumen sertifikat mutu benih tanaman 750 lembar; sertifikasi benih tanaman perkebunan di 18 kab/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penggunaan benih perkebunan bermutu dan bersertifikat.

(43) Kegiatan DBHCHT-Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.425.000.000,00 dan realisasi Rp2.397.748.400,00 atau setara dengan 98.87%. Output kegiatan adalah Laporan Pertemuan koordinasi kegiatan DBHCHT tingkat provinsi 2 kali dengan peserta 100 orang; pertemuan teknis teknologi pengelolaan lahan tembakau (Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan) dengan peserta 150 orang petani; pertemuan teknis uji lapang pengaturan kadar nikotin pada tembakau (Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan) dengan peserta 150 orang petani; pertemuan teknis teknologi pengembangan produksi tembakau (Kab. Cianjur, Subang, Ciamis, Majalengka, Pangandaran, Kota Banjar) dengan

IV - 337


peserta 150 orang petani; Laporan pertemuan teknis pengembangan teknologi varietas unggul lokal (Kab. Bandung, Sumedang, Garut, Majalengka) dengan peserta 100 orang petani; demplot teknologi pengolahan lahan tanaman tembakau 6 Ha (Kab Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan); demplot uji lapang pengaturan kadar nikotin pada tanaman tembakau 6 Ha (Kab Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan); demplot teknologi pengembangan produksi tanaman tembakau 6 Ha (Kab Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan); demplot pengembangan teknologi varietas unggul lokal 6 Ha (Kab Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Majalengka, Kuningan); inovasi teknologi budidaya tembakau ke Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan peserta 30 orang; Penerapan aplikasi teknologi budidaya tembakau berkualitas tinggi orientasi ekspor ke Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dengan peserta 30 orang; Benchmarking budidaya tanaman tembakau ke Kab. Jember Provinsi Jawa Timur dengan peserta 30 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tanaman tembakau serta meningkatnya produksi dan mutu tembakau Jawa Barat.

(44) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.423.000.000,00 dan realisasi Rp1.406.728.700,00 atau setara dengan 98,85%. Output kegiatan adalah Rapat koordinasi pengembangan produksi tanaman tahunan dan penyegar 70 orang peserta; demplot teh 5 Ha (Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Majalengka, Sukabumi); demplot kopi 7 Ha (Kab Bandung, Cianjur, Ciamis, Garut, Pangandaran, Subang, Sumedang); demplot karet 4 Ha (Kab. Cianjur, Subang, Sukabumi, Tasikmalaya); demplot kakao 3 Ha (Kab. Ciamis, Pangandaran, Sukabumi); Pertemuan teknis inovasi teknologi budidaya tanaman teh di 5 kab dengan peserta 100 orang; Pertemuan teknis inovasi teknologi budidaya tanaman kopi di 7 kab dengan peserta 140 orang; pertemuan teknis inovasi teknologi budidaya tanaman kakao di 3 kab dengan peserta 60 orang; Alih teknologi budidaya tanaman kopi di Provinsi Aceh; laporan monev kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam

IV - 338


budidaya tanaman tahunan dan penyegar.(45) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera

yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp183.800.000,00 dan realisasi Rp180.293.000,00 atau setara dengan 98,09%. Output kegiatan adalah rapat koordinasi pengembangan produksi tanaman indigofera dengan peserta 75 orang; Bimtek tanaman indigofera di 4 wilayah BKPP (Kab. Bandung, Ciamis, Cianjur, Majalengka, Subang) dengan peserta 250 orang (poktan dari Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung, Sumedang, Majalengka, Garut, Indramayu, Ciamis); Demplot indigofera 10 lokasi total 20 Ha (Kab. Bandung, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bogor); laporan monev kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan petani dalam budidaya komoditas tanaman indigofera.

(46) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.340.000.000,00 dan realisasi Rp1.339.523.000,00 atau setara dengan 99.96%. Output kegiatan adalah pembinaan teknis dan evaluasi penangkar benih tanaman perkebunan di 4 WKPP sebanyak 4 kali. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pembinaan teknis penangkar benih tanaman perkebunan.

(47) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp336.500.000,00 dan realisasi Rp333.574.000,00 atau setara dengan 99,13 %. Output kegiatan adalah pertemuan petugas updating data penangkar benih 45 orang; updating aplikasi system pemasaran benih tanaman perkebunan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya updating aplikasi system pemasaran benih tanaman perkebunan.

(48) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp9.000.000.000,00 dan realisasi Rp8.941.777.120,00 atau setara dengan 99,35 %. Output kegiatan adalah pemeliharaan 13 kebun dinas; Pertemuan teknis evaluasi kegiatan pembenihan kopi di Jawa Barat; Pemeliharaan KTG Tebu 5 Ha (Kab. Subang); Pemeliharaan kebun induk kopi LS 795 1 Ha (Kab. Sumedang);

IV - 339


Pemeliharaan BPT/PIT kelapa dalam 200 pohon (Kab. Garut); Pemeliharaan calon kebun entress kopi robusta 1 Ha (Kab. Ciamis); Pemeliharaan calon kebun induk kakao 5 Ha (Kab. Garut); Pemeliharaan calon kebun induk kopi LS 795 2 Ha (Kab. Sumedang); Pemeliharaan calon kebun induk kemiri sunan 40 Ha (Kab. Karawang); Pembenihan kopi arabika Java Preanger (Janji Gubernur) 2.000.000 pohon (Kota Bandung, Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis) ; Launching Kopi Arabika Java Preanger. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas 13 kebun dinas; terpeliharanya kebun sumber benih dan calon kebun sumber benih tanaman perkebunan; terfasilitasinya kegiatan pembenihan kopi arabika Java Preanger.

(49) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.257.000.000,00 dan realisasi Rp1.241.148.000,00 atau setara dengan 98,73 %. Output kegiatan adalah Lokakarya engembangan tebu di Jawa Barat dengan peserta 100 orang (Kab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang); Demplot mendong 2 Ha (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya); Demplot lada 4 Ha (Kab. Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, Majalengka); Demplot tebu 6 Ha (Kab. Subang, Cirebon, Kuningan); Pertemuan teknis inovasi teknologi budidaya tanaman mendong di 2 kab dengan peserta 40 orang; Pertemuan teknis inovasi teknologi budidaya tanaman tebu di 3 kab dengan peserta 60 orang; Pertemuan teknis inovasi teknologi budidaya tanaman lada di 4 kab dengan peserta 80 orang; Alih teknologi budidaya tanaman lada ke Provinsi Bangka Belitung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tanaman semusim dan rempah.

(50) Kegiatan DBHCHT-Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.500.000.000,00 dan realisasi Rp1.485.890.000,00 atau setara dengan 99,05%. Output kegiatan adalah sosialisasi varietas tembakau unggul lokal Jawa Barat dengan peserta 50 orang; Pembangunan calon kebun benih tembakau (Kab. Sumedang dan Majalengka); Sidang pelepasan Varietas tembakau lokal Jawa Barat (6 Variates); launching variates tembakau

IV - 340


unggul lokal Jawa Barat; magang teknologi perbenihan tembakau ke Balittas Malang. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya pembangunan calon kebun sumber benih tembakau.

(51) Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp294.000.000,00 dan realisasi Rp293.625.500,00 atau setara dengan 99,87 %. Output kegiatan adalah rapat koordinasi sarana produksi tingkat provinsi 2 kali dengan peserta 100 orang; Pertemuan aplikasi teknologi sarana produksi di Balitro Kab. Bogor dengan peserta 30 orang; Pertemuan pemupukan ramah lingkungan di 4 Kab( Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Subang); Pertemuan diseminasi diversifikasi pada tanaman karet di 3 Kab (Subang, Cianjur, Garut); Pertemuan diseminasi rejuvinasi pada tanaman kopi di 4 Kab (Bogor, Pengandaran, Ciamis, Banjar); sosialiasi pnyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi di 12 kabupaten, inventarisasi kebutuhan alsintan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tanaman perkebunan.

(52) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Sub Unit Pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.773.000,00 dan realisasi sebesar Rp398.716.000,00 atau setara dengan 99,74%. Output kegiatan adalah Pembelian Benih, Pembelian Pakan Ternak, Pembelian Pestisida, Pembelian Pupuk Organik dan An-Organik. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya sarana produksi pertanian Sub Unit Pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur (tanaman jagung 2 hektar, 34 ekor sapi, 34 ekor domba dan 92 ekor ayam).

(53) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Holtikultura dan Palawija Sub Unit Pelayanan UPTD BBH Cikadu Cianjur yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp439.655.000,00 dan realisasi sebesar Rp439.625.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Upah Harian Lepas Pemeliharaan benih, Belanja Pestisida, Pembelian Pupuk Organik dan An-Organik, Jasa tenaga non

IV - 341


pegawai tenaga teknis pemeliharaan benih. Outcome kegiatan adalah tanaman hortikultura, palawija, tanaman kebun dan tanaman ternak terpelihara dengan baik 90%.

b)

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/ PerkebunanProgram Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Capaian Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor : Tanaman Pangan 106,04 point, Hortikultura 116,01 point, Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya 776 unit, Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kesejahteraan & kompetensinya 3.177 orang/tahun, Jumlah penerapan metoda penyuluhan 1.715 unit. Alokasi anggran Rp26.767.225.123,00 realisasi anggaran Rp26.585.013.291 atau setara dengan 99,32%. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat 13,02%, prosentase peningkatan indeks nilai tukar petani perkebunan rakyat (NTP-r) 1,0058 point. Alokasi anggran Rp7.589.228.000,00 realisasi anggaran Rp7.466.175.500 atau setara dengan 98,37%(1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan

Penyuluh yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp20.985.265.123,00 realisasi Rp20.807.882.541,00 atau 99,15 %. Output kegiatan adalah Informasi kinerja pembangunan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura di-lapangan 2.601 Orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja penyuluh tanaman pangan dan hortikultura serta dokumen hasil penilaian dan pameran 2.601 Orang.

(2) Kegiatan Pengelolaan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi Rp49.900.000,00 atau 99,80 %. Output penataan Alokasi Pupuk Bersubsidi 2 Dokumen. Outcome kegiatan adalah SK Gubernur mengenai Alokasi Pupuk Bersubsidi 2 dokumen.

(3) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian ke 45 Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 realisasi Rp597.379.000,00 atau 99,56 %. Output

IV - 342


kegiatan adalah terselenggarakannya kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke 45 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) Tingkat Provinsi Jawa Barat 530 orang.

(4) Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Pembiayaan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp145.000.000,00 realisasi Rp144.980.000,00 atau 99,99 %. Output kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan pembiayaaan melalui penguatan LKM-A, AUTP dan Kredit Program. Outcome kegiatan adalah dokumen pengelolaan dan pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian 3 dokumen.

(5) Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Air Pertanian yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp145.000.000,00 realisasi Rp144.690.000,00 atau 99,79 %. Output kegiatan adalah terlaksananya rakor lahan, rakor air dan evaluasi kegiatan lahan dan air 225 orang. Outcome kegiatan adalah dokumen pengembangan sumberdaya lahan dan air 3 dokumen.

(6) Kegiatan Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp850.000.000,00 realisasi Rp849.984.000,00 atau 99,99%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur dan Non Aparatur 7 kls/210 orang. Outcome kegiatan adalah terlatihnya peserta pelatihan bagi aparatur dan non aparatur sebanyak aparatue 210 orang dan non aparatur 210 orang.

(7) Kegiatan Pencetakan Wirausahawan Baru Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 realisasi Rp3.499.154.000,00 atau 99,98 %. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan wirausahaan baru bagi non aparatur sebanyak 95 aparatur, 1200 non aparatur. Outcome kegiatan adalah terciptanya wirausahawan baru untuk non aparatur aparatur sebanyak 95 aparatur, 1200 non aparatur.

(8) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Alsintan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran

IV - 343


sebesar Rp351.960.000,00 realisasi Rp351.166.250,00 atau 99,77 %. Output kegiatan adalah pengadaan kultivator dan pompa air sebanyak 100 unit dan 90 unit. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya bantuan alsintan 190 unit.

(9) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani/Kelompok Tani/Buruh Tani Pengolahan Hasil Pertanian di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp140.000.000,00 realisasi Rp139.877.500,00 atau 99,91 %. Output kegiatan adalah dilaksanakannya bimbingan teknis penanggulangan kemiskinan melalui peberdayaan pengolahan hasil pertanian di 5 kabupaten/Kota sebanyak 100 orang (5 kelompok). Outcome kegiatan adalah berkurangnya masyarakat mikin/buruh tani peserta bimbingan teknis penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha hasil pertanian sebesar 60% sebanyak 100 orang (5 kelompok).

(10) Kegiatan DBHCHT-Bimbingan dan Pengawasan Konservasi Lahan Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp289.000.000,00 dan realisasi Rp289.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Bimbingan dan Pengawasan Konservasi Lahan Tembakau di 10 lokasi (Kab. Sumedang, Majalengka, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya). Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya bimbingan dan pengawasan konservasi lahan tembakau.

(11) Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Kopi Arabika yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp248.500.000,00 dan realisasi Rp248.470.000,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Dokumen rancangan standar pemanfaatan sumber daya lahan kopi arabika sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen rancangan standar pemanfaatan sumber daya lahan kopi arabika.

(12) Kegiatan Optimasi Lahan Kopi Arabika yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp98.275.000,00 dan realisasi Rp98.275.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Optimasi lahan kopi arabika diPoktan Maju Mekar Dusun Citungku Desa Nagara Kec Rancakalong Kab Sumedang. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya optimasi lahan kopi

IV - 344


arabika.(13) Kegiatan Identifkasi Kelas Kesesuaian Lahan Kopi

Arabika yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp398.000.000,00 dan realisasi Rp398.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen identifikasi kelas kesesuaian lahan kopi arabika sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen identifikasi kelas kesesuaian lahan kopi arabika.

(14) Kegiatan DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp493.700.000,00 dan realisasi Rp492.854.500,00 atau setara dengan 99,82%. Output kegiatan adalah Sosialisasi demplot konservasi lahan tembakau di tingkat provinsi 1 kali dan tingkat kabupaten (Kab. Bandung dan Sumedang); praktek demplot konservasi lahan tembakau; workshop konservasi lahan tembakau 1 kali; Kunjungan lapangan konservasi lahan tembakau ke Provinsi NTB. Outcome kegiatan adalah tersedianya demplot konservasi lahan tembakau sebagai percontohan pengelolaan dan pemanfaatan lahan.

(15) Kegiatan DBHCHT-Benchmarking Konservasi Lahan Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp298.550.000,00 dan realisasi Rp294.904.800,00 atau setara dengan 98,77%. Output kegiatan adalah Benchmarking konservasi lahan tembakau di 2 lokasi (Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Kab. Buleleng Provinsi Bali). Outcome kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan alumni benchmarking.

(16) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan Hasil SID yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp491.939.000,00 dan realisasi Rp489.068.500,00 atau setara dengan 99,41%. Output kegiatan adalah Demplot prasarana perkebunan hasil SID (embung dan pipanisasi) sebanyak 5 unit di Kab. Subang, Garut, Majalengka, Ciamis, Pangandaran). Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya prasarana perkebunan di kelompok tani pekebun Jawa Barat.

(17) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.750.000,00 dan realisasi Rp99.750.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pertemuan akses

IV - 345


permodalan di 5 kab/kota (Bandung Barat, Cianjur, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya). Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan pertemuan akses permodalan.

(18) Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan di Kab/Kota yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp98.835.000,00 dan realisasi Rp98.835.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah p endampingan akses permodalan di 5 kab/kota (Bandung Barat, Cianjur, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya). Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan pendampingan akses permodalan.

(19) Kegiatan Pengelolaan Modal Untuk Kelayakan Usaha Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.300.000,00 dan realisasi Rp99.300.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pertemuan pengelolaan modal untuk kelayakan usaha perkebunan di 2 kab (Bandung dan Cianjur). Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen pengelolaan modal untuk kelayakan usaha perkebunan.

(20) Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp193.796.000,00 dan realisasi Rp163.646.000,00 atau setara dengan 84,44%. Output kegiatan adalah Rapat kerja/Musyawarah sebanyak 8 asosiasi (APTRI, GAPPERINDO, APEKI, APKARINDO, APCI, APTEH, APPMA). Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya rapat kerja/ musyawarah daerah asosiasi perkebunan.

(21) Kegiatan Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp299.120.000,00 dan realisasi Rp298.820.000,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah Pelatihan dinamika kelompok tani perkebunan sebanyak 240 orang (Poktan Tani Mukti, Mukti Mekar, Bubuai Jaya Giri, Hansland, Sanggar Hurip, Yuda Perana, Mekar) dilaksanakan di 4 kab (Kuningan, Sumedang, Bandung, Bandung Barat). Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan dinamika kelompok tani perkebunan.

(22) Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.300.000,00 dan realisasi Rp99.300.000,00

IV - 346


atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pelatihan manajemen kemitraan budidaya sebanyak 5 kelas (Poktan Mukti Tani, Sukatani, Mekar Tani, Cisondari I, Itikurih) dilaksanakan di 2 kab (Bandung dan Cianjur). Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan management kemitraan budidaya.

(23) Kegiatan Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp99.300.000,00 dan realisasi Rp99.300.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pelatihan strategi pengembangan kelompok produktif sebanyak 5 kelas (Poktan Mukti Tani, Sukatani, Mekar Tani, Cisondari I, Itikurih) dilaksanakan di 2 kab (Bandung dan Cianjur). Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan strategi pengembangan kelompok produktif.

(24) Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp138.925.000,00 dan realisasi Rp87.337.000,00 atau setara dengan 62,86%. Output kegiatan adalah Laporan pelaksanaan hari pangan sedunia di Provinsi Kalimantan Selatan. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya keikutsertaan dalam peringatan hari pangan sedunia tingkat nasional.

(25) Kegiatan Peringatan Hari Perkebunan Tingkat Nasional yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp83.925.000,00 dan realisasi Rp83.740.000,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Laporan pelaksanaan hari perkebunan tingkat nasional; sosialisasi hari perkebunan ke Provinsi DI Yogyakarta. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya keikutsertaan dalam peringatan hari perkebunan tingkat nasional.

(26) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp182.050.000,00 dan realisasi Rp181.792.400,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Laporan monev dan pelaporan penguatan kelembagaan pelaku usaha perkebunan 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan pelaku usaha perkebunan.

IV - 347


(27) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan TA 2018 yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp997.758.000,00 dan realisasi Rp997.701.200,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Wirausaha baru bidang perkebunan sebanyak 400 orang. Outcome kegiatan adalah terciptanya wirausaha baru bidang perkebunan.

(28) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.880.000,00 dan realisasi Rp199.780.000,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah Peningkatan kompetensi pelaku usaha perkebunan sebanyak 120 orang (Koperasi produsen kopi margamulya, kopi luwak Malabar, poktan kopi rahayu, koperasi karya mandiri sejahtera, poktan barokah, kopi arjuna). Outcome kegiatan adalah terlaksananya uji kompetensi usaha perkebunan.

(29) Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp199.450.000,00 dan realisasi Rp198.060.800,00 atau setara dengan 99,30%. Output kegiatan adalah Fasilitator daerah II sebanyak 20 orang. Outcome kegiatan adalah terselanggaranya pelatihan Fasda.

(30) Kegiatan DBHCHT-Peningkatan Wawasan APTI Jabar yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp143.400.000,00 dan realisasi Rp140.896.100,00 atau setara dengan 98,25%. Output kegiatan adalah Peningkatan wawasan APTI Jabar sebanyak 10 orang ke Ds. Tinco, Kec. Citta, Kab. Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya peningkatan wawasan APTI Jabar.

(31) Kegiatan DBHCHT-Rapat Koordinasi APTI Jabar yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp91.625.000,00 dan realisasi Rp91.625.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah dapat koordinasi APTI Jabar di Kab.Pangandaran dan Sumedang. Outcome kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi APTI Jabar.

(32) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp495.725.000,00 dan realisasi

IV - 348


Rp495.491.000,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah Pelatihan dinamika kelompok tani tembakau sebanyak 10 kelas (Poktan Raharja Putra, Mukti Lingga Jaya, Jaya Sentosa, Cicariang 3, Gunung Seureuh, Subur Tani, Talaga Hurip, Cimanggu, Giri Mukti) dilaksanakan di 3 kab (Kuningan, Majalengka, Bandung Barat). Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan dinamika kelompok tani tembakau.

(33) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp198.800.000,00 dan realisasi Rp198.800.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pelatihan manajemen kemitraan budidaya tembakau sebanyak 10 kelas (Poktan Jaya Makmur, Sinar Harapan, Sri Mukti, Babakan Loa I, Karya Bakti, Pangantingan, Cinta Jaya, Badak Jalu, Saluyu, Bina Bakti, Bina Usaha, Bina Bakti II, Makmur Tani, Panji Tani, Surya Panji, Sawargi, Mukti Satwa, Mekar Tani, Rukun Sawargi, Sindang Mukti, Salaras, Tani Mukti, Medang Kamulya, Ubar, Talaga Hurip. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan managemet kemitraan budidaya tembakau.

(34) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp198.800.000,00 dan realisasi Rp198.800.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pelatihan strategi pengembangan kelompok produktif sebanyak 10 kelas (Poktan Jaya Makmur, Sinar Harapan, Sri Mukti, Babakan Loa I, Karya Bakti, Pangantingan, Cinta Jaya, Badak Jalu, Saluyu, Bina Bakti, Bina Usaha, Bina Bakti II, Makmur Tani, Panji Tani, Surya Panji, Sawargi, Mukti Satwa, Mekar Tani, Rukun Sawargi, Sindang Mukti, Salaras, Tani Mukti, Medang Kamulya, Ubar, Talaga Hurip, Cimanggu, Giri Mukti 2, Sugih Tani Mukti, Sugih Mukti, Marga Soka Jaya, Warga Mukti Mulya, Mekar Mulya Mukti, Mekar Wangi) dilaksanakan di 6 Kab (Sumedang, Ciamis, Garut, Bandung, Bandung Barat, Kuningan). Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan strategi pengembangan kelompok produktif.

(35) Kegiatan DBHCHT-Diseminasi Teknologi Komoditas Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.100.000,00 dan realisasi Rp73.121.100,00

IV - 349


atau setara dengan 83,95%. Output kegiatan adalah Diseminasi teknologi komoditas tembakau sebanyak 5 kelas (Poktan Mandiri, Mekar Harapan II, Tirta Abadi, Marga Mulya, Sukasari, Bantarsari) dilaksanakan di 2 kab (Ciamis dan Pangandaran). Outcome kegiatan adalah terlaksananya diseminasi teknologi komoditas tembakau.

(36) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Diseminasi Budidaya Tanaman Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.100.000,00 dan realisasi Rp73.071.100,00 atau setara dengan 83,89%. Output kegiatan adalah Pelatihan diseminasi teknologi komoditas tembakau sebanyak 5 kelas (Poktan Mandiri, Mekar Harapan II, Tirta Abadi, Marga Mulya, Sukasari, Bantarsari) dilaksanakan di 2 kab (Ciamis dan Pangandaran). Outcome kegiatan adalah terlaksananya pelatihan diseminasi budidaya tanaman tembakau.

(37) Kegiatan DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp119.250.000,00 dan realisasi Rp118.775.000,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Laporan monev dan pelaporan pemberdayaan sdm dan penguatan kelembagaan petani tembakau sebanyak 10 dokumen. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sdm dan penguatan kelembagaan petani tembakau.

(38) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, DAS Cimanuk, dan DAS Cipunagara yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp605.275.000,00 dan realisasi Rp604.980.000,00 atau setara dengan 99,95 %. Output kegiatan adalah Penanaman komoditas perkebunan (cengkeh 9.000 pohon) sebagai konservasi dan produksi seluas 90 Ha (Kab. Sumedang, Garut, Subang, Bandung). Outcome kegiatan adalah tertangani dan terlestarikannya DAS Citarum, Cimanuk, dan Cipunagara melalui penanaman komoditas perkebunan di lahan milik petani.

(39) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp452.800.000,00 dan realisasi Rp452.681.000,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan

IV - 350


adalah Fasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan : 5 kebun PBS/PBN status selesai dari okupasi; 10 kebun PBS/PBN difasilitasi bedah kasus; 24 kebun PBS/PBN diinventarisir terjadi masalah GUP. Outcome kegiatan adalah tertanganinya gangguan usaha perkebunan di perkebunan besar swasta atau perkebunan besar negara di wilayah Jawa Barat.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TanamanProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama 60.248 Ha, Alokasi anggran Rp13.614.540.000,00 realisasi anggaran RpRp13.608.076.200 atau setara dengan 99,95%. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Prosentase penurunan intensitas serangan OPT perkebunan -1,05 %. Alokasi anggran Rp3.379.853.000,00 realisasi anggaran Rp3.175.580.359,00 atau setara dengan 93,95%(1) Kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp5.624.000.000,00 realisasi Rp5.617.536.200,00 atau 99,89 %. Output kegiatan adalah Kelompok tani komoditas tanaman pangan dan hortikultura 300 kelompok. Outcome kegiatan adalah lahan pengendalian 3.000 Ha.

(2) Kegiatan Operasional Pengamatan dan Pengendalian OPT yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp7.990.540.000,00 realisasi Rp7.990.540.000,00 atau 100,00 %. Output kegiatan adalah operasional tenaga teknis Non PNS pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) sebanyak 387 orang. Outcome kegiatan adalah lahan pengamatan dan pengendalian OPT 626 kecamatan.

(3) Kegiatan DBHCHT-Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Tanaman Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.150.920.000,00 dan realisasi Rp1.131.699.799,00 atau setara dengan 98,33%. Output kegiatan adalah Pengendalian OPT tembakau di Kab. Bandung, Sumedang dan

IV - 351


Pangandaran seluas 30 Ha dengan peserta 75 orang; pelatihan APH cair di BPP dengan peserta 400 orang dari 12 kab (Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Cianjur, Garut); Alih teknologi perlindungan tanaman ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya sebanyak 22 orang; drone 1 unit; kamera digital 1 unit; handycam 1unit; mesin produksi minyak nimba 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas tanaman tembakau.

(4) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Robusta yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp470.000.000,00 dan realisasi Rp455.275.000,00 atau setara dengan 96,86%. Output kegiatan adalah Pengamatan dan pengendalian OPT pada tanaman kopi robusta seluas 40 Ha (Kab. Karawang dan Kab. Bogor). Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas tanaman kopi.

(5) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Teh yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp189.600.000,00 dan realisasi Rp188.533.000,00 atau setara dengan 99,43%. Output kegiatan adalah pengamatan dan pengendalian OPT pada tanaman teh seluas 80 Ha (Kab. Cianjur, Purwakarta, Subang, Sukabumi). Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas tanaman teh

(6) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Karet yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat den gan alokasi anggaran Rp31.300.000,00 dan realisasi Rp31.220.000,00 atau setara dengan 99,74%. Output kegiatan adalah Pengamatan dan pengendalian OPT pada tanaman karet seluas 40 Ha (Kab. Bogor dan Sukabumi). Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas tanaman karet.

(7) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp95.000.000,00 dan realisasi Rp94.599.000,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah Pengamatan dan pengendalian OPT pada tanaman kelapa seluas 40 Ha (Kab. Pangandaran dan Kota Banjar). Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktivitas tanaman kelapa.

(8) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp237.240.000,00 dan

IV - 352


realisasi Rp236.620.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Data simakit dari 14 kab/kota. Outcome kegiatan adalah tersedianya data serangan OPT komoditi perkebunan.

(9) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp47.000.000,00 dan realisasi Rp46.519.000,00 atau setara dengan 98,97%. Output kegiatan adalah Laporan monev 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen monitoring, koordinasi dan evaluasi.

(10) Kegiatan Pertemuan Teknis/Nasional/ Regional yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp94.400.000,00 dan realisasi Rp62.663.500,00 atau setara dengan 66,38%. Output kegiatan adalah Pertemuan teknis pengendalian OPT. Outcome kegiatan adalah tersedianya rumusan kesepakatan pertemuan teknis regional/nasional.

(11) Kegiatan Perbanyakan Agensia Pengendali Hayati Media Cair yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp192.850.000,00 dan realisasi Rp174.259.000,00 atau setara dengan 90,35%. Output kegiatan adalah APH Media Cair 1.500 liter. Outcome kegiatan adalah peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.

(12) Kegiatan Perbanyakan Fungisida Hayati Jenis Trichoderma sp Media Sekam Kemasan Karung yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp98.350.000,00 dan realisasi Rp86.772.0 00,00 atau setara dengan 88,22%. Output kegiatan adalah Fungisida Hayati jenis Trichoderma sp siap salur sebanyak 2 ton. Outcome kegiatan adalah peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.

(13) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp195.900.000,00 dan realisasi Rp155.106.560,00 atau setara dengan 79,17%. Output kegiatan adalah Pengembangan APH dari 5 jenis jamur (B.bassiana 1.132 kg, Spicaria sp 292 kg, Trichoderma sp 2.811 kg, Paecilomyces sp 820 kg, Metarrhizium sp 150 kg) total siap salur sebanyak 5.205 kg. Outcome kegiatan adalah menurunnya intensitas serangan OPT.

(14) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman

IV - 353


Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp479.027.000,00 dan realisasi Rp414.581.000,00 atau setara dengan 86,54%. Output kegiatan adalah APH media padat dan cair di 9 klinik 9 Kabupaten (Bandung, Cianjur,Garut, Sukabumi, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Ciamis, Subang). Outcome kegiatan adalah menurunnya intensitas serangan OPT.

(15) Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik Cair yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp49.700.000,00 atau setara dengan 99,40%. Output kegiatan adalah tersedianya pupuk organik cair sebanyak 500 Liter di Kabupaten Purwakarta. Outcome kegiatan adalah Menurunnya intensitas serangan OPT

(16) Kegiatan Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Perkebunan di UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Bali yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.266.000,00 dan realisasi Rp48.023.500,00 atau setara dengan 99,51%. Output kegiatan adalah Alih teknologi perlindungan tanaman perkebunan di UPT Lab Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Bali dengan peserta 16 orang. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan tanaman perkebunan.

d.

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/PerkebunanProgram Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Jumlah kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura 24 kelompok. Alokasi anggran Rp421.375.000,00 realisasi anggaran Rp421.039.729 atau setara dengan 99,92 %. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 Prosentase peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI 2,57% Alokasi anggran Rp4.985.000.000,00 4.894.008.544 atau setara dengan 98,17%(1) Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing

dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran

IV - 354


sebesar Rp231.000.000,00 realisasi Rp230.915.000,00 atau 99,96 %. Output kegiatan adalah meningkatnya harga jual dan kualitas produk pelaku usaha segar dan olahan hasil hortikultura, pengujian produk tanaman hortikultura sebanyak 20 kelompok. Outcome kegiatan adalah berkembangnya skala usaha pelaku usaha segar maupun olahan hasil hortikultura yang menerapkan SNI meningkat sebanyak 20 kelompok.

(2) Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah , Daya Saing dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp217.000.000,00 realisasi Rp190.124.729,00 atau 99,87 %. Output kegiatan adalah meningkatnya harga jual dan kualitas produk pelaku usaha segar dan olahan hasil tanaman pangan, dilaksanakannya bimbingan teknis mutu produk, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengujian produk tanaman pangan sebanyak 20 kelompok. Outcome kegiatan adalah berkembangnya skala usaha pelaku usaha segar maupun olahan hasil tanaman pangan, presentase pelaku usaha segar maupun olahan hasil tanaman pangan yang menerapkan sni meningkat sebanyak 20 kelompok.

(3) Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.800.000.000,00 dan realisasi Rp1.776.171.000,00 atau setara dengan 98,67%. Output kegiatan adalah Laporan pertemuan penerapan sistem jaminan mutu dan teknologi pengolahan hasil sebanyak 4 laporan; Demplot pengolahan dan mutu hasil kopi arabika Java Preanger (Kab. Garut, Sumedang, Bandung, Subang, Bandung Barat); Laporan pertemuan penguatan mutu hasil perkebunan (minyak atsiri dan gula kelapa) yang dilaksanakan di Kab. Sukabumi sebanyak 2 laporan; laporan benchmarking pengolahan produk perkebunan ke Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 laporan; Data UPH 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu hasil dan nilai tambah serta penerapan system jaminan mutu produk perkebunan.

(4) Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,00 dan

IV - 355


realisasi Rp740.073.405,00 atau setara dengan 98,67%. Output kegiatan adalah Laporan Rakor perkebunan besar tingkat provinsi dengan peserta 30 orang petugas dan 30 org pengelola perkebunan besar; Laporan Rapat kemitraan usaha perkebunan dengan peserta 30 orang petugas dan 30 org pengelola perkebunan besar; Laporan Rapat Sosialisasi Perizinan Usaha Perkebunan dengan peserta 30 orang petugas dan 30 org pengelola perkebunan besar; Laporan Pertemuan Evaluasi Penilaian Usaha Perkebunan dengan peserta 30 orang petugas dan 30 org pengelola perkebunan besar; Peta digital perkebunan besar (PBN dan PBS) di Jawa Barat ; fasilitasi petugas pencacahan penilaian usaha di 16 kab/kota (178 kebun); pelatihan penilaian usaha perkebunan di LPP Yogyakarta 4 orang; laporan pelaksanaan kegiatan 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penilaian kelas kebun di Jawa Barat.

(5) Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.535.000.000,00 dan realisasi Rp1.484.864.789,00 atau setara dengan 96,73%. Output kegiatan adalah Pelaksanaan Bandung Tea Festival di parkir barat Gd Sate; Pertemuan pengembangan pelayanan informasi pasar sebanyak 2 kali; pertemuan pelatihan pengemasan dan pemasaran produk perkebunan sebanyak 5 kali dengan peserta sebanyak 350 orang; partisipasi pameran dalam negeri (Indonesia Agro Expo, Agrinex, TTI Medan Expo, Batam Expo, HKP, HPS Tingkat Jawa Barat, HPS Tingkat Nasional); partisipasi pameran luar negeri (Made in Indonesia Expo di Jeddah, Arab Saudi). Outcome kegiatan adalah meningkatnya pangsa pasar produk perkebunan.

(6) Kegiatan DBHCHT-Pembinaan Pengolahan Mutu Hasil Produk Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp892.899.350,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Laporan pertemuan pembinaan mutu hasil produk tembakau sesuai SNI di 6 kab/kota (Sumedang, Garut, Majalengka, Bandung, Pangandaran, Kuningan); laporan pertemuan penerapan teknologi pengolahan tembakau dalam meningkatkan daya saing di Provinsi; Laporan pertemuan pengujian mutu produk tembakau di Provinsi; Laporan evaluasi

IV - 356


identifikasi dan pemutakhiran data tembakau. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu hasil dan nilai tambah produk tembakau.

e.

Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Peningkatan produksi komoditas peternakan diantaranya daging sebesar 6,65%, telur sebesar 1,85%, Susu sebesar 4,62%. Alokasi anggran Rp27.767.625.800,00,00 realisasi anggaran Rp27.041.899.569,00 setara dengan 97,39%(1) Kegiatan Pengujian Mutu Pakan Secara

Laboratories di UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp718.392.500,00 dan realisasi sebesar Rp687.813.254,00 atau setara dengan 95,74%. Output kegiatan adalah Tenaga kerja Non Pegawai 13 bulan Belanja habis pakai Bahan kimia untuk keperluan laboratorium, Aktif service pengambilan sampel pakan, Inhouse training, rapat koordinasi, kunjungan dan konsultansi dan pertemuan. Outcome kegiatan adalah pelayanan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan secara laboratories sebanyak 1.200 sampel.

(2) Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi Pemurnian Ternak Unggas yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.893.961.200,00 dan realisasi sebesar Rp4.893.438.676,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah 1) Jumlah Produksi bibit DOC 200.897 ekor, DOD 13.194 ekor; 2) Populasi ternak Ayam Buras 16.724 ekor dan Itik Lokal 7.384 ekor; 3) Penyebaran Ternak Ayam Sentul 48 Kelompok. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi telur harian dan daya tetas ternak unggas Ayam Buras.

(3) Kegiatan Pemurnian Ternak Unggas Lokal (Plasma Nutfah Jawa Barat) di UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp532.250.550,00 dan realisasi sebesar Rp529.288.702,00 atau setara dengan 99,44%. Output kegiatan adalah Populasi ternak pemurnian Ayam Sentul 14.265 ekor, Itik Rambon 5.160 ekor ; 2) Prosentase nilai produksi telur

IV - 357


harian ternak pemurnian (Hen Day) Ayam Sentul 30,57 % dan Itik Rambon 14,48 %. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi telur harian dan daya tetas ternak unggas.

(4) Kegiatan Pelayanan UPTD BPPIBTSP Bunikasih pada Kelompok Ternak Sapi Perah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.755.000,00 atau setara dengan 98,94%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pertemuan Pertemuan Pembibitan Ternak Sapi Perah sebanyak 100 orang ( 12 Kelompok). Outcome kegiatan adalah penerapan tata laksana sapi perah yang baik di kelompok peternak sapi perah sebanyak 30%.

(5) Kegiatan Pelatihan Teknis Peternakan dan Ketahanan Pangan di balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp626.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp618.421.700,00 atau setara dengan 98,79%. Output kegiatan adalah Rapat persiapan pelatihan, Pelatihan Petugas Pengambil contoh,pelatihan agribisnis ternak sapi perah(25 orang), pelatihan agribisnis ternak sapi potong (25 orang), pelatihan pengolahan limbah kotoran ternak (25 orang), pelatihan seleksi dan tata cara pemotongan hewan qurban (50 orang), onfarm training 10 kelompok. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja atau manajemen usaha masyarakat dalam mengelola usaha bidang di bidang peternakan dan ketahanan pangan sebanyak 300 orang.

(6) Kegiatan Pengujian Penyakit Ternak, Pakan dan Produksi Hasil Ternak di UPTD BPT Sapi Perah dan HPT Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp563.712.920,00 dan realisasi sebesar Rp559.169.962,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah Pengujian air susu, pengujian pakan, pengujian penyakit ternak, bahan peralatan kaji terap budidaya sapi perah, peralatan kesehatan pemerahan, peralatan kelengkapan mesin perah, alat dan bahan pengujian pakan, sertifikasi ISO, kelengkapan biosecurity, kemasan susu, bahan pengujian susu, bahan pengujian penyakit, kalibrasi peralatan peternakan, surveilance HACCP. Outcome

IV - 358


kegiatan adalah presentasi ternak yang terseleksi sebagai calon bibit sebesar 92,21%.

(7) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.819.387.200,00 dan realisasi sebesar Rp4.226.638.201,00 atau setara dengan 87,70%. Output kegiatan adalah Kontes ternak tingkat Provinsi Jawa Barat, inventarisasi lahan pangonan, pewilayahan sumber bibit, dukungan kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB), monitoring dan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak, demplot farm pengolahan limbah ternak, pengembangan ayam sentul. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi dan produktifitas serta penyebaran ternak di Jawa Barat, melalui kebuntingan ternak sebesar 70%, kelahiran ternak sebesar 80% dan pengembangan ayam sentul sebanyak 1.000 ekor.

(8) Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak di UPTD BPT Sapi Perah dan HPT Cikole Lembang yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.306.277.080,00 dan realisasi sebesar Rp3.305.790.060,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Straw ternak sapi perah, N2 cair media penyimpanan straw ternak sapi perah, pakan ternak sapi perah, bahan pakan tambahan, mineral mix, peremajaan kebun rumput. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produktifitas ternak sebesar 18 liter/ekor/hari; angka service per conception sebesar 1,4; angka conception rate sebesar 65%; Persentase kelahiran ternak sapi perah sebesar 70%; dan meningkatnya produktifitas HPT sebesar 200 ton/hektar/tahun.

(9) Kegiatan Pengujian dan Aplikasi Teknologi untuk Peningkatan Performance Ternak Domba di UPTD BPPTDK Margawati dan SUPPTDK Bunihayu yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp514.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp511.626.775,00 atau setara dengan 99,41%. Output kegiatan adalah Pembuatan silase hijauan pakan ternak (HPT), Pembuatan kompos, kaji terap pakan ternak, assesmen tahunan ISO 9001:2008, sampling pakan, tenaga teknis peternakan, uji performance tenak domba. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

IV - 359


produktivitas ternak domba di UPTD sebesar 10%.(10) Kegiatan Pengembangan Ternak Domba di UPTDK

BPPTDK Margawati dan SUPPTDK Bunihayu yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.391.204.350,00 dan realisasi sebesar Rp3.383.664.225,00 atau setara dengan 99,78%. Output kegiatan adalah Konsentrat pakan ternak domba, pupuk non-organik, pupuk kandang, obat-obatan, pakaian kerja lapangan, peralatan peternakan, uji sampel pakan ternak, petugas teknis peternakan (pemelihara ternak, pemelihara kebun rumput, petugas aplikasi teknologi dan operasional alsintan), mesin las listrik, alat pengolah limbah ternak domba. Outcome kegiatan adalah jumlah populasi ternak domba di Balai sebanyak 3.000 ekor.

(11) Kegiatan Pelayanan UPTD Terhadap Kelompok Ternak Domba dan Kambing yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.886.239,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah tersedianya Obat-obatan ternak untuk aktif service kesehatan ternak, monitoring dan pembinaan kelompok peternak domba, diseminasi teknologi pada kelompok peternak domba, leaflet kegiatan. Outcome kegiatan adalah jumlah populasi ternak domba di Balai sebanyak 3.000 ekor.

(12) Kegiatan Pengembangan Sapi Perah di UPTD BPPIB TSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.354.043.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.350.858.500,00 atau setara dengan 99,91%. Output kegiatan adalah bahan dan alat pmerahan, peralatan kebun rumput dan bahan bahan obat kesehatan ternak sapi perah, konsentrat pakan ternak, mineral blok, pengujian sampel pakan ternak, petugas teknis peternakan, (pemelihara ternak atau kandang, pemelihara kebun rumput, pencacah rumput dan petugas alsintan), pakaian petugas lapangan. Outcome kegiatan adalah populasi ternak sapi perah sebanyak 344 ekor.

(13) Kegiatan Pengujian Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPTD BPPIBTSP Bunikasih yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 360


Rp302.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.804.025,00 atau setara dengan 98,10%. Output kegiatan adalah pemeliharaan kebun rumput HPT, pemeliharaan populasi ternak sapi potong, bahan kimia processing beku ternak sapi potong, bahan pakan dan tambahan pakan ternak sapi potong, sertifikasi ISO 9001:2015, dan assessment sertifikasi ulang, uji kesehatan ternak, uji kualitas semen beku/profiesiensi, uji kualitas pakan ternak. Outcome kegiatan adalah prosentase kelahiran dan kematian ternak sapi perah di Balai masing-masing sebesar 65% dan 4%.

(14) Kegiatan Pelayanan Teknis Kebutuhan Dasar Di UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.378.967.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.313.744.250,00 atau setara dengan 98,51%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya kebun rumput hijauan pakan ternak ( HPT) 10 ha, Terpelihara populasi sapi potong 450 ekor, Interval kelahiran anak meningkat menjadi 14, pertambahan berat badan 0, 8 Kg/ekor/hr, Terjaganya stabilitas pemberian kecukupan pakan hijauan sepanjang musim populasi sapi potong 100 %, Kesehatan ternak > 90 %. Outcome kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan bibit sapi potong berkualitas performa Strata Bibit Dasar di UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis yang berkontribusi terhadap produksi dan produktivitas ternak sapi potong Jawa Barat.

IV - 361


f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Persentase Penurunan kejadian PHMS (Anthrax, AI, Brucellosis dan Rabies) sebesar 19,32%. Alokasi anggran Rp2.197.346.916,00 realisasi anggaran Rp2.134.368.581,00 setara dengan 97,13%(1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Medis di UPTD

Rumah Sakit Hewan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp470.045.716,00 dan realisasi sebesar Rp463.132.192,00 atau setara dengan 98,53%. Output kegiatan adalah Belanja Alat Kedokteran Pakai Habis, Belanja Bahan Obat-Obatan,Belanja Bahan Labolatorium, Belanja Bahan Pakan, Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS, Belanja Tabung Pemadam Kebakaran dan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan medis di Rumah Sakit Hewan sebesar 15%.

(2) Kegiatan Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.527.301.200,00 dan realisasi sebesar Rp1.502.793.161,00 atau setara dengan 98,40%. Output kegiatan adalah Koordinasi pengendalian hewan di Jawa Barat, FGD peningkatan kemampuan kapasitas petugas keswan, sosialisasi PHMS, Sosialisasi Rabies dan Pencegahannya, buffer stock obat dan vaksin hewan, Identifikasi HPR, peningkatan penanganan gangguan reproduksi, peningkatan kemampuan aplikasi Sistem Informasi Lalulintas Ternak (SILAT), pengawasan kesehatan dan kelayakan hewan kurban di Jawa Barat, kajian prevalensi gangguan reproduksi ternak. Pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan, pengamatan penyakit ternak, investifasi penyakit ternak, pembinaan pelaporan iSIKHNAS, pengendalian PHMS. Outcome kegiatan adalah terkendalinya penyakit hewan menular strategis Anthrax sebesar 0 kasus, Rabies 0 kasus, AI <50 kasus dan prefalensi penyakit Brucellosis <2%.

(3) Kegiatan Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang

IV - 362


dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.319.848,00 atau setara dengan 99,32%. Output kegiatan adalah antigen pengujian penyakit hewan, sampel Produk Asal Hewan (PAH). Outcome kegiatan adalah diterbitkannya rekomendasi hasil pengujian penyakit hewan sebanyak 500 rekomendasi dan produk hewan sebanyak 100 rekomendasi.

(4) Kegiatan Akreditasi Laboratorium Pengujian di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp69.123.380,00 atau setara dengan 69,12%. Output kegiatan adalah In House Trainning pemahaman SNI,ISO/IEC 17025:2008, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium peternakan. Outcome kegiatan adalah terlaksananya surveilance akreditasi di Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 1 kali.

g.

Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi PeternakanProgram peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Jumlah yang menerapkan system jaminan mutu produk sebanyak 74 pelaku. Alokasi anggran Rp1.264.750.000,00 realisasi anggaran Rp1.207.935.106,00 setara dengan 95,51%.(1) Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Nilai

Tambah Usaha Peternakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp622.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp607.497.235,00 atau setara dengan 97,57%. Output kegiatan adalah Sosialisasi WUB sektor peternakan, pertemuan peningkatan SDM pengolahan hasil peternakan, pertemuan pembinaan kemitraan, temu usaha hasil peternakan, pameran agro and food, pameran indolivestock, bazar ramadhan, sosialisasi gerakan minum susu, lomba inovasi pengolahan hasil peternakan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan sebesar 10%.

IV - 363


(2) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp492.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp463.161.189,00 atau setara dengan 94,12%. Output kegiatan adalah kegiatan yaitu koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan tingkat Provinsi Jawa Barat, Sosialisasi hasil kajian penyembelihan sapi dan ayam, FGD penerapan kesmavet dan kesrawan, Rapid test kit produk mengandung babi, kajian penerapan stunning pada penyembelihan sapi di RPHR di Jawa Barat, kajian penyembelihan ayam di RPHU/TPHU di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan di 27 kabupaten/kota serta 54 unit usaha yang mendapatkan sertifikasi/rekomendasi teknis sistem jaminan mutu.

(3) Kegiatan Pembinaan kelembagaan Pasar Ternak yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp137.276.682,00 atau setara dengan 91,52%. Output kegiatan adalah pertemuan petugas informasi pasar (PIP) Informasi pasar Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pemasaran dan transaksi jual beli ternak melalui pasar ternak yang transparan, legal dan sehat di 5 lokasi.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Pertanian

a.

Permasalahan(1) UP/GU tidak mencukupi untuk pelaksanaan

kegiatan(2) Terjadi lelang ulang / gagal lelang, UP/GU tidak

mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, Terjadi kesalahan penempatan kode rekening belanja, keterbatasan SDM dalam melaksanakan kegiatan (pelaksanaan kegiatan dalam waktu bersamaan), Kegiatan tergantung kegiatan lembaga lain.

(3) Pihak penyedia terlambat mengajukan penagihan pembayaran, ketidaksepahaman antara vefikatur keuangan dengan pegelola kegiatan terkait kelengkapan SPJ, keterbatasan SDM dalam melaksanakan kegiatan (pelaksanaan kegiatan dalam waktu bersamaan).

(4) Penundaan Assesment Reakreditasi

IV - 364


(5) Kegiatan tergantung kegiatan lembaga lain(6) keterbatasan SDM dalam melaksanakan kegiatan

(pelaksanaan kegiatan dalam waktu bersamaan)(7) Kurangnya tenaga perlindungan tanaman dan

Pengawas Benih Tanaman(8) Ketersediaan kebun sumber benih bina dan non

bina bina untuk para pengguna benih masih terbatas di Jawa Barat;

(9) Sarana laboratorium pengujian mutu benih masih kurang memadai dan tenaga penguji laboratorium masih kurang;

(10) Sebagian besar kelembagaan petani belum tertata dengan baik dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai kelembagaan asosiasi petani ataupun kelembagaan usaha tani (kelompoktani)

(11) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki BPP dalam rangka pelaksanaan pengendalian OPT.

(12) Kemampuan pelaku usaha perkebunan sangat beragam sehingga berdampak terhadap lemahnya penerapan PHT dalam mengendalikan OPT pada tanaman perkebunan.

(13) Penerapan aspek teknologi budidaya secara baik dan benar belum optimal.

(14) Pemanfaatan lahan HGU di Jawa Barat belum teratasi secara optimal disebabkan adanya regulasi pada pertanahan yang kurang mendukung untuk melaksanakan optimalisasi lahan HGU dengan komoditi yang prospektif selain tanaman yang disesuaikan dengan peruntukan haknya.

b.

Solusi(1) Koordinasi, Konsultasi, Pergeseran dan Perubahan

untuk meningkatkan kinerja kegiatan(2) Dianggarkan kembali pada tahun 2019 untuk

reakreditasi Balai.(3) Koordinasi dalam percepatan penyerapan anggaran(4) Mengoptimalkan petugas PBT dan fungsional

umum untuk aplikasi di lapangan dan mengusulkan penambahan calon fungsional PBT;

(5) Melakukan kerjasama dengan Puslit/Balit dalam penyediaan kebun sumber benih untuk kebutuhan para penangkar benih;

(6) Memanfaatkan laboratorium yang sudah ada dan mengusulkan sarana bangunan laboratorium sesuai standar teknis dan mengusulkan SDM tenaga laboratorium

(7) Melaksanakan penjadwalan ulang pola pengawasan (sertifikasi benih tembakau dan peredaran benih

IV - 365


tembakau).

IV - 366


28.

Urusan Bidang KehutananPencapaian indikator kinerja daerah urusan Kehutanan melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya HutanProgram Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Persentase bertambahnya poduksi hasil hutan kayu 48%, Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu 1%, Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu1%, Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam 5%, Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola secara lestari 6 unit. Alokasi anggaran Rp8.734.500.000,00 realisasi anggaran Rp3.965.980.907,00 setara dengan 45,41% dengan jumlah 14 kegiatan.(1) Kegiatan Promosi Wisata Tahura Ir. H. Djuanda

yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp352.200.000,00 dan realisasi Rp351.693.896,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah terlaksananya ekspose promosi UPTD Tahura Ir. H. Djuanda ke Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur; terlaksananya pameran UPTD Tahura Ir. H. Djuanda pada Hari Air Dunia Tahura Ir. H. Djuanda di Kab. Bandung. Terlaksananya pameran UPTD Tahura Ir. H. Djuanda pada Pameran dan Publikasi Produk Unggulan di Jakarta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya tarik wisata dan meningkatnya jumlah pengunjung Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meningkatnya kunjungan wisatawan.

(2) Kegiatan Monitoring Produksi Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp700.000.000,00 dan realisasi Rp698.415.250,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Data Produksi Hasil Hutan Perum Perhutani Tahun 2017, Data Produksi Hasil Hutan Perum Perhutani Semester I Tahun 2018, Data PSDH s.d Triwulan I-IV, Data Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, Data Produksi

IV - 367


Kayu Rakyat, Data Perkembangan Gemar Paket C terfasilitasinya proses pencetakan wirausahabaru sektor kehutanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya produksi hasil hutan kayu.

(3) Kegiatan Evaluasi Perijinan dan Pengolahan Industri Hasil Hutan dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp293.846.900,00 atau setara dengan 97,95 %. Output : Sosialisasi Perijinan Industri Hasil Hutan, Evaluasi Perijinan, RPBBI dan Produksi Industri Hasil Hutan optimalisasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan serta tertibnya perijinan industri hasil hutan. Outcome kegiatan adalah tertibnya perijinan dan pengolahan industri hasil hutan.

(4) Kegiatan Partisipasi Pameran dan Pemasaran Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp480.799.316,00 atau setara dengan 96,16%. Output kegiatan adalah terlaksananya pameran 4 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi produk hasil hutan.

(5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Jasa Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp399.860.000,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatana adalah monitoring dan evalusi ke Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Jawa barat bagian Barat dan Monitoring dan evaluasi Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Sumedang dan rakor Jawa Barat bagian timur terfasilitasinya kapasitas pelaku aneka usaha kehutanan. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan perencanaan pengelolaan jasa lingkungan.

(6) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi melalui Kelompok Tani Hutan (Alat Ekonomi Produktif) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp585.000.000,00 dan realisasi Rp4.250.000,00 atau setara dengan 0,73%. Output kegiatan adalah data hasil verifikasi kelompok tani hutan (KTH) calon penerima dan calon lokasi (CPCL). Namun kriteria KTH hasil verifikasi tidak sesuai dengan juknis, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan. Outcome kegiatan tidak ada.

IV - 368


(7) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi melalui Kelompok Tani Hutan (Alat Ekonomi Produktif) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II - DAK dengan alokasi anggaran Rp715.000.000,00 dan realisasi Rp672.128.000,00 atau setara dengan 96,80%. Output : Pengadaan Alat Pengolah kayu, Pengadaan Bahan dan Perlengkapan budidaya jamur kayu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendapatan kelompok tani hutan.

(8) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi melalui Kelompok Tani Hutan (Alat Ekonomi Produktif) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp639.100.000,00 dan realisasi Rp431.274.400,00 atau setara dengan 67,48 %. Output : Sarana dan Prasarana usaha ekonomi produktif, kubung jamur kayu, bahan dan perlengkapan budidaya Lebah Madu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendapatan kelompok tani hutan.

(9) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi melalui Kelompok Tani Hutan (Alat Ekonomi Produktif) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp933.712.000,00 dan realisasi Rp431.189.000,00 atau setara dengan 46,18 %. Output kegiatan adalah sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif : sapras budidaya jamur kayu 6 unit, alat pengolahan gula aren 1 unit meningkatnya pengetahuan dan kemmapuan kelompok tani serta partisipasi masyarakat desa sekitar hutan dan kawasan lindung dalam pembangunan kehutanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendapatan kelompok tani hutan.

(10) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi melalui Kelompok Tani Hutan (Alat Ekonomi Produktif) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII - DAK yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp662.500.000,00 dan realisasi Rp182.522.145,00 atau setara dengan 27,55 %. Output kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif : 3 unit peralatan budidaya jamur kayu, dan 3 unit pembuatan kubung jamur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendapatan kelompok tani

IV - 369


hutan.

IV - 370


b.

Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang KehutananProgram Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya, Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kompetensinya dengan Alokasi anggaran Rp7.122.655.848,00 realisasi anggaran Rp6.930.638.850,00 setara dengan 97,30%, dengan jumlah 15 kegiatan.(1) Kegiatan Sertifikasi PHBML dan Monitoring Evaluasi

UMHR 2018 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp928.021.220,00 dan realisasi Rp915.674.000,00 atau setara dengan 98,67 %.Output kegiatan adalah sertifikasi PHBML 6 Unit , Monitoring dan Evaluasi Kegiata UMHR yang telah lulus sertifkasi 8 Unit. Outcome kegiatan adalah pegajuan sertifikasi PHBML.

(2) Kegiatan WUB-Penciptaan Wirausaha Baru di Bidang Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.994.000.000,00 dan realisasi Rp1.918.416.000,00 atau setara dengan 96,21 %. Output kegiatan adalah Penguatan Kemampuan Manajemen di Bidang Usaha Kehutanan 8 Angkatan (240) orang dan Penguatan Kemampuan Pemasaran di Bidang Usaha Kehutanan 8 Angkatan (240) orang Total 480 orang, pendampingan program edukasi peserta kegiatan WUB Bidang Kehutanan ke Kab. Cianjur 4 kali dan Kab. Tasik 1 kali, Peningkatan Kemampuan Usaha di Bidang Kehutanan 1 Angkatan (20 Orang), terselenggaranya gelar produk aneka usaha kehutanan dan pendampingan kelompok WUB Bidang Kehutanan 5 Kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan berusaha calon wirausaha baru.

(3) Kegiatan Pelatihan Aneka Usaha Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp914.250.000,00 dan realisasi Rp909.923.600,00 atau setara dengan 99,53 %. Output kegiatan adalah Diseminasi teknologi pengolahan hasil hutan kayu 6 angkatan (180 orang) workshop pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu , Bimbingan teknis pengemasan produk hasil hutan bukan kayu 2 angkatan sebanyak 60 orang. Outcome kegiatan adalah

IV - 371


meningkatnya kemampuan pelaku usaha kehutanan.

(4) Kegiatan RTM Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.615.000,00 atau setara dengan 99,74 %. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan 2 angkatan sebanyak 60 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan.

(5) Kegiatan Penyuluhan Kehutanan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.122.384.628,00 dan realisasi Rp1.092.899.000,00 atau setara dengan 97,37%. Output kegiatan adalah Programa Penyuluh Kehutanan Tahun 2019, Meningkatnya SDM Penyuluh Kehutanan di Jawa Barat, Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi. Outcome kegiatan adalah tersedianya program tingkat provinsi yang terencana.

(6) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp212.480.000,00 atau setara dengan 99,99 % Output kegiatan adalah Sosialisasi kegiatan, pertemuan pendampingan pembentukan UMHR melalui pertemuan kelompok tani (8 kali), inventarisasi potensi UMHR, pengukuran lokasi dan pemetaan, penyusunan dokumen RKHRL. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(7) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp158.252.500,00 atau setara dengan 74,47 %. Output kegiatan adalah Sosialisasi Kegiatan, pertemuan kelompok dan Pendampingan kelompok, Jumlah Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari yang didamping Pembentukannya, 1 unit. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(8) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp211.940.000,00 atau setara

IV - 372


dengan 99,74 %. Output kegiatan adalah Unit Manajemen Hutan Rakyat Sebanyak 1 unit. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(9) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp210.621.250,00 atau setara dengan 99,12 %. Output kegiatan adalah Jumlah Unit Manajemen hutan Rakyat lestari yang didampingi pembentukannya, 1 unit. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(10) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp207.575.000,00 atau setara dengan 97,68 %. Output kegiatan adalah Jumlah Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari yang didampingi pembentukannya sebanyak 1 Unit. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(11) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp212.165.000,00 atau setara dengan 99,84 %. Output kegiatan adalah Unit Manajemen Hutan Rakyat, 1 unit. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(12) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp211.277.500,00 atau setara dengan 99,42 %. Output kegiatan adalah Unit Manajeman Hutan Rakyat Lestari 1 Unit, 1 Unit UMHR yang didampingi pembentukannya . Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(13) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah VII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp209.958.750,00 atau setara dengan 98,80 %. Output kegiatan adalah Jumlah Unit Manajemen Hutan Rakyat yang didampingi

IV - 373


pembentukannya sejumlah 1 Unit. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(14) Kegiatan Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) CDK Wilayah IX yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp212.500.000,00 dan realisasi Rp209.183.750,00 atau setara dengan 98,44 %. Output kegiatan adalah 1 unit UMHR yang didampingi pembentukannya sebanyak 1 unit di Desa Pamekarsari Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan adalah terkelolanya hutan rakyat secara lestari.

(15) Kegiatan Penyuluhan Melalui Media Elektronik yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp101.500.000 dan realisasi Rp100.657.500 atau setara dengan 99,17 %. Output kegiatan adalah Penyuluhan Kehutanan melalui media elektronik. Outcome kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan kehutanan.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Kehutanan

a.

Permasalahan

(1) Kurangnya kualitas dan kuantitas penyuluh(2) Kurangnya sarana prasarana di CDK(3) Pada kegiatan yang bersumber dana alokasi

khusus (DAK) keterbatasan waktu penginputan melalui sistem aplikasi OMSPAN (online monitoring sistem perbendaharaan negara) sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diusulkan pengajuan dananya.

(4) Adanya perbedaan yang akan dilaksanakan dilapangan dengan Permen LHK SK Menteri LHK. No.SK.191/MenLHK/SETJEN/SET.14/2018 tentang rincian dan lokasi kegiatan DAK Bidang LHK, sehingga beberapa kegiatan ada yang tidak dilaksanakan.

(5) Tata waktu pengisian (input) aplikasi OMSPAN terlalu pendek dengan tata waktu proses lelang, sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan.

(6) Jumlah kegiatan terlalu banyak sehingga menyulitkan dalam monitoring dan pelaporan kegiatan

(7) Kegiatan bantuan sarpras ekonomi produktif sumber dana DAK tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

IV - 374


(8) Kegiatan peningkatan sarpras wisata TAHURA Ir.H.Djuanda tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterlambatan proses barang dan jasa.

IV - 375


b.

Solusi

(1) Melakukan rekrutmen penyuluh pns dan penyuluh P3K

(2) Pengadaan kantor dan sarana prasarana di CDK(3) Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan

proposal yang lengkap pada T-1(4) Mempercepat tata waktu proses pelaksanaan

kegiatan(5) Melakukan pengecekan kembali pada beberapa

lokasi kegiatan yang bersumber DAK(6) Meningkatkan kemampuan SDM administrasi

keuangan dan pengadaan barang dan jasa

29.

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya MineralPencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga adalah 99,99% dari target sebesar 98-100.Alokasi anggaran program-program yang terkait pada Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 tersebut adalah sebesar Rp34.517.885.322,00 dengan realisasi sebesar Rp28.484.072.799,00 atau sekitar 82,52%. Indikator kinerja dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air TanahCapaian indikator kinerja Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah sebagai berikut : 1 Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise adalah sebesar 71,31 % dari target 70 %, 2. Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah adalah 65,753 % dari target 65,753 %. Alokasi anggaran Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp8.920.229.975,00 dengan realisasi sebesar Rp7.962.342.024,00 setara dengan 89,26%.(1) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih

Bersumber dari Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur dengan alokasi anggaran Rp446.000.000,00 dan realisasi Rp358.198.509,00 atau setara dengan 80,31 %. Output kegiatan adalah Terbangunnya 1 (satu) unit sarana air bersih. Outcome kegiatan adalah Tersedianya prasarana air baku bagi masyarakat

IV - 376


bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air sebayak 5 titik sumur.

(2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp146.518.500,00 atau setara dengan 97,68 %. Output kegiatan adalah Jumlah Usaha Pertambangan yang Terbina dan Terkendali Sebanyak 57 perusahaan (129%) dari target 44 perusahan. Outcome kegiatan adalah Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah 65,75%.

(3) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur dengan alokasi anggaran Rp153.000.000,00 dan realisasi Rp150.662.900,00 atau setara dengan 98,47 %. Output kegiatan adalah Terbinanya dan terkendalinya usaha pertambangan di 66 (enam puluh enam) lokasi tambang di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur. Outcome kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajiban.

(4) Kegiatan Pembinaan , Pengawasan, dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp190.133.000,00 atau setara dengan 95,07 %. Output kegiatan adalah Jumlah Titik Air yang Terbina, Terawasi dan Terkendali sebanyak 219 titik (109,5%) dari target 200 titik. Outcome kegiatan adalah Jumlah Titik Pengambilan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajibannya.

(5) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp94.904.800,00 atau setara dengan 94,90 %. Output kegiatan adalah Jumlah Titik Pengambilan Air Tanah yang Terdata sebanyak 938 titik (102,4 %) dari target 916 Titik Pengambilan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Data yang Tersedia untuk Penetapan NPA.

(6) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur dengan alokasi anggaran Rp183.000.000,00 dan realisasi Rp181.607.850,00 atau setara dengan 99,24 %. Output kegiatan adalah Terbinanya, terawasinya dan terkendalinya pengusahaan air tanah sebanyak 160 titik sumur di Wilayah Kerja Cabang

IV - 377


Dinas ESDM Wilayah I Cianjur. Outcome kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai dengan peraturan.

(7) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang dengan alokasi anggaran Rp364.558.880,00 dan realisasi Rp360.680.630,00 atau setara dengan 98,94 %. Output kegiatan adalah Jumlah Titik Sumur yang di Bangun Sebanyak 1 titik (100%) dari target 1 titik. Outcome kegiatan adalah jumlah Prasarana Air Baku bagi Masyarakat Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Rawan Air

(8) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp43.662.446,00 atau setara dengan 87,32 %. Output kegiatan adalah Terdatanya 600 titik pengambilan air tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur. Outcome kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan nilai perolehan air tanah.

(9) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran Rp247.500.000,00 dan realisasi Rp244.451.950,00 atau setara dengan 98,77 %. Output kegiatan adalah Terbinanya, terawasinya dan terkendalinya pengusahaan air tanah sebanyak 545 perusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang terdiri atas Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang dari target 500 perusahaan. Outcome kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai dengan peraturan.

(10) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran Rp245.000.000,00 dan realisasi Rp239.860.150,00 atau setara dengan 97,90 %. Output kegiatan adalah Terdatanya 5.381 titik pengambilan air tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dari target 2.400 titik. Outcome kegiatan adalah jumlah data yang tersedia untuk penetapan nilai perolehan air tanah.

(11) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dari Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran Rp391.737.131,00 dan realisasi Rp389.298.950,00

IV - 378


atau setara dengan 99,38 %. Output kegiatan adalah Terbangunnya 1 (satu) unit sarana air bersih dilaksanakan di Kampung Korehkotok, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana air bersih yang bersumber dari air tanah..

(12) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersumber Dari Air Tanah Di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya dengan alokasi anggaran Rp446.335.964,00 dan realisasi Rp441.885.963,00 atau setara dengan 99,00 %. Output kegiatan adalah Terbangunnya satu titik sarana air bersih yang bersumber dari air tanah dalam di wilayah kerja cabang dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah terlayaninya kebutuhan air bersih masyarakat di daerah rawan air Dusun Babakan Cimuntur Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis sebanyak 200 kepala keluarga

(13) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya dengan alokasi anggaran Rp85.000.000,00 dan realisasi Rp84.037.500,00 atau setara dengan 98,87 %. Output kegiatan adalah target pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan air tanah terhadap perusahaan pengambil air tanah sebanyak 85 perusahaan dengan realisasi sebanyak 119 perusahaan.. Outcome kegiatan adalah meningkatnya partisipasi perusahaan terhadap perizinan sipa, meningkatnya penggunaan meter air, melakukan tera meter air, melakukan uji kualitas air dan melakukan pembayaran pajak..

(14) Kegiatan Pelayanan Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Air Tanah yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp139.000.000,00 dan realisasi Rp129.484.633,00 atau setara dengan 93,15 %. Output kegiatan adalah melaksanakan proses evaluasi terhadap berkas permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.055 (seribu limapuluh lima) titik. Outcome kegiatan adalah terbitnya Rekomendasi Teknis Airtanah sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) titik. Selisih jumlah yang terbit dengan jumlah pendaftar, hal tersebut dikarenakan masih ada sisa proses rekomendsi teknis Tahun 2017,

IV - 379


sebelum kewenangan rekomendasi teknis sumur bor produksi beralih ke Cabang Dinas..

(15) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wlayah VI Tasikmalaya dengan alokasi anggaran Rp95.000.000,00 dan realisasi Rp92.678.750,00 atau setara dengan 97,56 %. Output kegiatan adalah rencanaa jumlah titik Pengambilan air tanah target 90 titik realisasi 153 titik. Outcome kegiatan adalah terdatanya volume penggunaan air tanah oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi pengajuan penetapan NPA oleh kab/kota..

(16) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya dengan alokasi anggaran Rp149.000.000,00 dan realisasi Rp140.671.000,00 atau setara dengan 94,41 %. Output kegiatan adalah Rencana Kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan sebanyak 52 Lokasi Perusahaan terealisasi 79 lokasi perusahaan. Outcome kegiatan adalah peningkatan terhadap perizinan IUP, meningkatnya laporan produksi dan meningkatnya Kepala Teknik Tambang serta Manajemen K3.

(17) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp48.082.000,00 atau setara dengan 96,16 %. Output kegiatan adalah sejumlah 38 Usaha Pertambangan yang Terbina dan Terkendali, dari target sejumlah 20 perusahaan. Outcome kegiatan adalah Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise..

(18) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dengan alokasi anggaran Rp326.500.000,00 dan realisasi Rp324.305.549,00 atau setara dengan 99,33 %. Output kegiatan adalah sejumlah 519 titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi dan terkendali dari target sejumlah 300 titik. Outcome kegiatan adalah sejumlah 150 titik yang sesuai dengan peraturan.

(19) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp193.276.250,00 atau setara dengan 96,64 %. Output kegiatan

IV - 380


adalah sejumlah 657 titik pengambilan air tanah yang terdata dari target sejumlah 150 titik.. Outcome kegiatan adalah sejumlah 1834 titik untuk penetapan NPA.

(20) Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pertambangan Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dengan alokasi anggaran Rp103.180.000,00 dan realisasi Rp103.103.750,00 atau setara dengan 99,93 %. Output kegiatan adalah Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan adalah Jumlah usaha pertambangan yang terbina dan terkendali sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan. Outcome kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan kewajibannya sebanyak 40 perusahaan.

(21) Kegiatan Pengawasan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.055.032.000,00 dan realisasi Rp958.542.479,00 atau setara dengan 90,85%. Output kegiatan adalah berupa jumlah IUP terawasi berhasil tercapai dengan jumlah IUP terawasi sebanyak 267 IUP dari target semula 265 IUP, dengan presentase 100,75%. Outcome kegiatan adalah kegiatan berupa tingkat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan atau penilaian kinerja tata kelola pertambangan yang baik tercapai sebesar 71,31% dari target semula yang tertera di dokumen Renstra Dinas ESDM sebesar 70%. Dan mengalami kenaikan dari tahun 2017 (65,26%).

(22) Kegiatan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp282.000.000,00 dan realisasi Rp222.364.381,00 atau setara dengan 78,85%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pertambangan yang baik dan benar, terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal pada kegiatan pertambangan dan terlaksananya pengelolaan lingkungan pertambangan dengan baik sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan Tambang di Jawa Barat yang kegiatan usahanya terkendali serta sebanyak 20 (dua puluh) Pengusaha Pertambangan di Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan Good Mining Practise di Tahun Anggaran 2018. Outcome kegiatan adalah sebanyak 20 (dua puluh) Pengusaha Pertambangan di Jawa Barat yang melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pertambangan yang baik dan benar, memperhatikan Keselamatan dan

IV - 381


Kesehatan Kerja (K3) secara optimal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan oleh para pengelola kegiatan usaha Pertambangan serta sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan Tambang yang melaksanakan pengelolaan lingkungan pertambangan dengan baik.

(23) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dengan alokasi anggaran Rp160.941.000,00 dan realisasi Rp160.783.440,00 atau setara dengan 99,90 %. Output kegiatan adalah Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah yaitu jumlah titik pengambilan air tanah yang terdata sebanyak 440 titik sumur. Outcome kegiatan adalah kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah yaitu jumlah data untuk penetapan Nilai Perolehan Air di 3 (tiga) kabupaten/Kota.

(24) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Pengusahaan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dengan alokasi anggaran Rp266.860.000,00 dan realisasi Rp266.497.500,00 atau setara dengan 99,86 %. Output kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang terbina, terawasi dan terkendali sebanyak 284 titik. Outcome kegiatan adalah jumlah titik pengambilan air tanah yang sesuai dengan peraturan sebanyak 284 titik.

(25) Kegiatan Kajian Pengelolaan Air Tanah yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp235.198.000,00 atau setara dengan 58,80 %. Output kegiatan adalah Dokumen Kajian dan Peta Pengelolaan Air Tanah di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersusunnya konsep pengembangan air tanah sebagai bahan acuan pembangunan

(26) Kegiatan Kajian Potensi dan Kuota Cekungan Air Tanah yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp606.655.000,00 dan realisasi Rp554.795.367,00 atau setara dengan 91,45 %. Output kegiatan adalah Dokumen dan Peta Kajian Potensi dan Kuota Airtanah Cekungan Airtanah (CAT) Sukabumi, CAT Bekasi- Karawang, CAT Indramayu dan CAT Sumber-Cirebon, Dokumen Kajian dan Peta Evaluasi Potensi dan Deliniasi Daerah Imbuhan CAT Subang, Dokumen dan Peta Kajian Potensi Airtanah dengan metode geolistrik di Kabupaten Pangandaran. Outcome kegiatan

IV - 382


adalah Tersedianya data terbaru potensi dan kuota airtanah CAT Sukabumi, CAT Bekasi -Karawang, CAT Indramayu dan CAT Sumber-Cirebon, potensi dan deliniasi CAT Subang dan potensi dan kuota airtanah di Kabupaten Pangandaran.

(27) Kegiatan Sosialisasi Pengusahaan Air Tanah yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp255.000.000,00 dan realisasi Rp250.818.562,00 atau setara dengan 93, 6 %. Output kegiatan adalah tersosialisasikanya Peraturan Perundangan Airtanah di Jawa Barat, Terselesaikanya Pekerjaan Pembuatan Media Audio Visual Pengelolaan Air Tanah adalah video tentang pengelolaan air tanah, yang lebih menekankan aspek konservasi. Outcome kegiatan adalah Tersosialisasikannya Peraturan Perundangan Airtanah di Jawa Barat, dan Terselesaikanya Pekerjaan Pembuatan Media Audio Visual Pengelolaan Air Tanah adalah video tentang pengelolaan air tanah, yang lebih menekankan aspek konservasi.

(28) Kegiatan Pemantauan Fluktuasi Muka Air Tanah yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp170.000.000,00 dan realisasi Rp164.688.578,00 atau setara dengan 96,88 %. Output kegiatan adalah Tersedianya data dan informasi sumur imbuhan, sumur resapan dan sumur pantau di Jawa Barat yang telah melakukan registrasi. Outcome kegiatan adalah megetahui perubahan muka airtanah melalui system jaringan sumur pantau dan hasil monitoring serta tersedianya Aplikasi Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Tanah.

(29) Kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KTT) yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp190.000.000,00 dan realisasi Rp163.707.765,00 atau setara dengan 86,16 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KTT) sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan Pada pekerjaan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Kepala Teknik Tambang (KTT) untuk pencapaian Outputnya sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) Kepala Teknik Tambang dari Perusahaan Tambang di Jawa Barat yang bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kepala Teknik Tambang. Outcome kegiatan adalah Jumlah sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) Kepala Teknik

IV - 383


Tambang yang telah mengikuti bimbingan teknis tersebut dapat memahami dan dapat sekaligus mengimplementasikan permasalahan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi tambang.

(30) Kegiatan Inventarisasi Produksi Crushing Plant di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp261.000.000,00 dan realisasi Rp237.314.239,00 atau setara dengan 90,92 %. Output kegiatan adalah tersedianya Data volume produksi hasil pengolahan dari 40 (empat puluh) perusahaan tambang di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Data jumlah produksi hasil pengolahan crushing plant di wilayah Jawa Barat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(31) Kegiatan Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Pertambangan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp96.000.000,00 dan realisasi Rp94.994.528,00 atau setara dengan 98,95 %. Output kegiatan adalah Diterbitkan Pertimbangan teknis dalam rangka memenuhi pelayanan permohonan Izin Usaha Pertambangan sebanyak 135 pertimbangan teknis Izin Usaha Pertambangan. Outcome kegiatan adalah telah diterbitkan Pertimbangan teknis sebanyak 135 Izin Usaha Pertambangan, maka para pemohon yang sudah diterbitkan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pertambangannya sebagai dasar terbitnya Ijin Usaha Pertambangan wajib memahami kaidah-kaidah teknis pertambangan, K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum),.

(32) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp109.718.500,00 atau setara dengan 54,86 %. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen Naskah Akademis. Outcome kegiatan adalah tercapainya tingkat pendapatan daerah dari tersedianya data hasil kajian.

(33) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Analisis Kualitas dan Pencemaran Air Tanah di Jawa Barat Berbasis Data Hasil Pengujian UPTD Pengujian ESDM dengan alokasi anggaran Rp196.400.000,00 dan realisasi Rp133.258.500,00 atau setara dengan 67,85 %. Output kegiatan adalah jumlah aplikasi analisa kualitas dan pencemaran air tanah di Jawa barat.

IV - 384


Outcome kegiatan adalah presentasi luas zona aman pada cekungan air tanah.

(34) Kegiatan Penyiapan Lelang Wilayah Pertambangan Mineral Logam yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp110.000.000,00 dan realisasi Rp105.676.042,00 atau setara dengan 96,07 %. Output kegiatan adalah 2 dokumen persiapan lelang wilayah pertambangan mineral logam. Outcome kegiatan adalah berupa 2 wilayah yang siap untuk dilelangkan sebagai wilayah pertambangan mineral logam.

(35) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.314.250,00 atau setara dengan 99,09 %. Output kegiatan adalah Terbinanya dan terkendalinya usaha pertambangan di 75 (tujuh puluh lima) lokasi tambang di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung, yaitu di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dari target 50 lokasi. Outcome kegiatan adalah jumlah usaha pertambangan yang telah melaksanakan kewajiban.

(36) Kegiatan Pendataan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dengan alokasi anggaran Rp68.580.000,00 dan realisasi Rp47.536.350,00 atau setara dengan 69,32 %. Output kegiatan adalah Terdatanya jumlah titik pengambilan air tanah di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon sebanyak 367 titik (83,4%) dari target 440 titik. Outcome kegiatan adalah tersedianya data pembanding jumlah titik pengambilan air tanah sebagai dasar penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan pajak air tanah.

(37) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dengan alokasi anggaran Rp172.675.000,00 dan realisasi Rp119.163.500,00 atau setara dengan 69,01 %. Output kegiatan adalah Terbina, terawasi dan terkendalinya pengambilan air tanah di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon sebanyak 200 titik (133,34%) dari target 150 titik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan para pengguna/pengambil manfaat air tanah terhadap peraturan perundang-undangan.

(38) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih

IV - 385


Bersumber Dari Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dengan alokasi anggaran Rp88.500.000,00 dan realisasi Rp29.026.000,00 atau setara dengan 32,80 %. Output kegiatan adalah Tersedianya hasil kajian geolistrik di Desa Waled Asem, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Outcome kegiatan adalah tersedianya data potensi air tanah di Desa Waled Asem, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan.

(39) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dengan alokasi anggaran Rp140.775.000,00 dan realisasi Rp76.438.963,00 atau setara dengan 54,30 %. Output kegiatan adalah Terbina dan terkendalinya kegiatan usaha pertambangan di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon sebanyak 47 lokasi (94%). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan para penggiat usaha pertambangan terhadap aspek administrasi, teknis dan lingkungan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.

Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energiCapaian indikator kinerja Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energy sebagai berikut : 1 Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 99,99 % dari target 98-100 %, 2. Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan adalah sebesar 244.990 Setara Barel Minyak (SBM) dari target 200.000 Setara Barel Minyak (SBM). Alokasi anggaran Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energy di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp25.597.655.347,00 dengan realisasi sebesar Rp20.539.904.976,00 setara dengan 80,24%.(1) Kegiatan Pembangunan Sambungan Listrik Yang

Bersumber Dari PLN Di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung - RTM dengan alokasi anggaran Rp1.539.000.000,00 dan realisasi Rp1.180.494.348,00 atau setara dengan 76,71 %. Output kegiatan adalah Terbangunnya 1498 Sambungan Rumah/ Instalasi Rumah. Outcome kegiatan adalah Terlayaninya Rumah Tangga Miskin yang memperoleh akses pelayanan listrik sebanyak 1498 RTM.

(2) Kegiatan Pembangunan Sambungan Listrik Yang

IV - 386


Bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya - RTM dengan alokasi anggaran Rp2.270.076.825,00 dan realisasi Rp1.742.428.249,00 atau setara dengan 76,76 %. Output kegiatan adalah Terbangunnya Sambungan Intalasi Listrik Rumah (IR)dan Sambungan Rumah (SR) yang bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI sebanyak 2000 KK. Outcome kegiatan adalah Terlayaninya Rumah Tangga Miskin yang memperoleh akses pelayanan listrik sebanyak 1913 RTM.

(3) Kegiatan Pembangunan Sambungan Listrik yang Bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDSM Wilayah I Cianjur dengan alokasi anggaran Rp2.705.173.805,00 dan realisasi Rp2.049.223.705,00 atau setara dengan 75,75 %. Output kegiatan adalah Jumlah Sambungan Listrik sebanyak 2317 (dua ribu tujuh belas) Rumah di 2 Kabupaten. Outcome kegiatan adalah Terlayaninya Rumah Tangga Miskin yang memperoleh akses pelayanan listrik sebanyak 2317 RTM.

(4) Kegiatan Pemuktakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi Penerbitan SLO dan Registrasi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp54.356.000,00 atau setara dengan 90,59 %. Output kegiatan adalah: 1)Pengolahan data yang tertib, efektif, efisien dan akurat, 2)Penyimpanan data menjadi lebih praktis, 3)Mempermudah dalam memverifikasi laporan hasil pemeriksaan dan pengujian, 4)Mempermudah penerbitan nomor registrasi, pembuatan surat penerbitan dan pencetakan sertifikat laik operasi. Outcome kegiatan adalah: 1)Mempercepat pelayanan publik berupa penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi; 2) Menyajikan informasi untuk pemilik instalasi terhadap Sertifikat Laik Operasi pada aplikasi 3)Lebih memudahkan dan percepatan pengelolaan dan verifikasi oleh verifikatur, 4)Meningkatnya kualitas SDM dengan penerapan teknologi terkini dalam aplikasi, 5)Meningkatnya kinerja pegawai ditunjang dengan aplikasi yang lebih efektif dan efisien.

(5) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Ketenagalistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp135.735.000,00 dan realisasi Rp135.600.448,00 atau setara dengan 99,90 %. Output kegiatan adalah Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis

IV - 387


Ketenagalistrikan: Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi operator instalasi tenaga listrik pada bangunan dan gedung di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 (empat puluh) orang dan laporan data dan informasi instalasi ketenagalistrikan pada gedung dan bangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi melalui pembekalan pengetahuan operasional instalasi ketenagalistrikan.

(6) Kegiatan Pembuatan Bahan Media Tayang Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Bidang Ketenagalistrikan untuk Sertifikasi Laik Operasi dan Registrasi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp142.209.500,00 atau setara dengan 94,81 %. Output kegiatan adalah Jumlah media tayang yang dibuat sebanyak 1 set. Outcome kegiatan adalah jumlah media untuk sosialisasi penerbitan SLO/Registrasi.

(7) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Operasi dan Regsitrasi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp270.012.500,00 dan realisasi Rp257.542.188,00 atau setara dengan 95,38 %. Output kegiatan adalah: Penerbitan Sertifikat Laik Operasi dan Regsitrasi di Jawa Barat : 1)Penerbitan Sertifikat Laik Operasi dan Nomor registrasi, 2)Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, 3)Rapat Teknis dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi dan Nomor registrasi, 4)Menyusun Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan Uji Laik Operasi dan Proses Penerbitan Sertifikat Laik Operasi dan Nomor registrasi. Outcome kegiatan adalah: 1)Mempercepat pelayanan publik berupa penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi, 2)Menyajikan informasi untuk pemilik instalasi terhadap Sertifikat Laik Operasi pada aplikasi, 3)Lebih memudahkan dan percepatan pengelolaan dan verifikasi oleh verifikatur, 4)Meningkatnya kualitas SDM dengan dalam proses Uji laik Operasi, 5)Memahami dan melaksanakan Regulasi yang berlaku dalam hal proses penerbitan sertifikat laik operasi dan nomor registrasi.

(8) Kegiatan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagalistrikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp54.109.250,00 atau setara dengan

IV - 388


90,18 %. Output kegiatan adalah Updating aplikasi sistem informasi ketenagalistrikan di Jawa Barat sebanyak 1 aplikasi. Outcome kegiatan adalah Sistem Informasi Ketenagalistrikan di Jawa Barat yang ter-update sesuai dengan perkembangan regulasi, kebijakan dan kebutuhan..

(9) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pencapaian Rasio Elektrifikasi Jawa Barat 100 % yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp279.840.000,00 dan realisasi Rp276.590.529,00 atau setara dengan 98,84 %. Output kegiatan adalah Laporan hasil pengawasan dan pengendalian Rasio Elektrifikasi menuju Jawa Barat 100% sebanyak 20 laporan. Outcome kegiatan adalah persentase bantuan listrik yang tepat sasaran 100%..

(10) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp190.000.000,00 dan realisasi Rp175.331.555,00 atau setara dengan 92,28 %. Output kegiatan adalah Dokumen laporan informasi perencanaan dan pengembangan ketenagalistrikan 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah konsep/materi pengembangan ketenagalistrikan sebagai bahan acuan pembangunan 1 materi..

(11) Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Ketenagalistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp48.479.224,00 atau setara dengan 96,96 %. Output kegiatan adalah Jumlah usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan tarif tenaga listrik, pengesahan RUPTL dan Rekom Wilayah Usaha Penyedia Tenaga Listrik sebanyak 3 (tiga) Pelaku usaha penyedia tenaga listrik. Outcome kegiatan adalah Jumlah pertimbangan teknis usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan tarif tenaga listrik, pengesahan RUPTL dan Rekom Wilayah Usaha Penyedia Tenaga Listrik sebanyak 3 (tiga) pelaku usaha penyedia tenaga kerja..

(12) Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Bidang Ketenagalistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp285.745.524,00 atau setara dengan 95,25 %. Output kegiatan adalah Jumlah pelaku usaha bidang ketenagalistrikan yang terbina sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah jumlah pelaku usaha bidang

IV - 389


ketenagalistrikan yang melaksanakan kewajibannya sebanyak sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) pelaku usaha.

(13) Kegiatan Pemutakhiran Aplikasi Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Bidang Ketenagalistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp59.309.200,00 atau setara dengan 98,85 %. Output kegiatan adalah Jumlah aplikasi perizinan ketenagalistrikan yang termutakhirkan sebanyak 1 (satu) aplikasi. Outcom kegiatan adalah jumlah sistem yang handal dalam melayani perizinan ketenagalistrikan sebanyak 1 (satu) sistem.

(14) Kegiatan Survei Potensi Energi Pada Wilayah DAS yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.160.300.000,00 dan realisasi Rp1.826.969.000,00 atau setara dengan 84,57 %. Output kegiatan adalah Survey Potensi Energi Pada Wilayah DAS adalah terlaksananya survey potensi untuk mendapatkan dokumen pemetaan potensi energy pada DAS (daerah aliran sungai) sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu DAS Cisaar, DAS Ciwulan dan DAS Cikarokrok. Outcome kegiatan adalah tercapainya pemenuhan data potensi energi di DAS Cisaar, DAS Ciwulan dan DAS Cikarokrok yang terpetakan.

(15) Kegiatan Pembangunan Instalasi Biogas yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.593.651.892,00 dan realisasi Rp2.317.502.660,00 atau setara dengan 89,35 %. Output kegiatan adalah Pelaksanaan pembangunan Instalasi Biogas sejumlah 135 unit dengan kapasitas reaktor rata-rata sebesar 4 M3 untuk tipe reaktor individual. Outcome kegiatan pelaksanaan adalah 8 unit biogas sudah selesai dibangun di daerah Jawa Barat, masing-masing 1 unit di daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, dan 3 unit di Kabupaten Garut.

(16) Kegiatan Sosialisasi pengembangan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp223.400.000,00 dan realisasi Rp195.361.000,00 atau setara dengan 87,45 %. Output kegiatan adalah Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan EBT di sekolah. Outcome kegiatan pelaksanaan Terlaksananya

IV - 390


sosialisasi di 4 sekolah di jawa barat yaitu SMAN 1 Nagreg, SMAN 1 Cipatujah, SMAN 1 Ciranjang, dan SMAN 1 Padalarang. Dan sosialisasi ke masyarakat di Desa Giriharja Sumedang.

(17) Kegiatan Pembuatan Database Aplikasi dan Sistem Informasi Bidang Energi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp193.940.466,00 atau setara dengan 96,97 %. Output kegiatan adalah pelaksanaan pembuatan 3 aplikasi sistem informasi bidang energi yaitu: aplikasi website bidang energi, aplikasi peta energi Provinsi Jawa Barat, aplikasi database administrasi bidang energi. Outcome kegiatan adalah beroperasinya Aplikasi Euis, Web Bidang energi, dan Aplikasi Peta Energi yang sudah dapat di akses.

(18) Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Energi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp273.000.000,00 dan realisasi Rp238.520.500,00 atau setara dengan 87,37 %. Output kegiatan adalah Penguatan Kapasitas Pengelolaan Energi di Jawa Barat adalah terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat pengelola energy baru terbarukan. Outcome kegiatan adalah melaksanakan bimbingan teknis 3 kelas di 2 tempat, pertama di lembang dengan kelas kontruksi dan bioslurry, dan terakhir di Jatinangor dengan kelas PLTMH.

(19) Kegiatan Aplikasi Bangunan Hemat Energi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp111.000.000,00 dan realisasi Rp84.796.975,00 atau setara dengan 76,39 %. Output kegiatan adalah Promosi dan Edukasi Program Konservasi dan Penghematan Energi dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp194.345.446,00 atau setara dengan 97,17 %. Outcome kegiatan adalah tersusunnya Dokumen pemutakhiran desain teknis rinci penerapan konsep smart building pada kantor dinas ESDM Prov. Jabar.

(20) Kegiatan Promosi dan Edukasi Program Konservasi dan Penghematan Energi ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp200.000.000,00,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp194.345.446,00 (97,17%). Output kegiatan adalah pelaksanaan Kegiatan Promosi Dan Idukasi Program Konservasi Dan Pengelolaan Energi. Outcome kegiatan adalah telah melakukan Sertifikasi kepada 12 orang yang

IV - 391


terdiri manager energi dan auditor energi.(21) Kegiatan Kajian Konservasi Energi yang

dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp272.132.500,00 atau setara dengan 90,71 %. Output kegiatan adalah pelaksanaan pembangunan instalasi biogas sejumlah 135 unit dengan kapasitas reaktor rata-rata sebesar 4 M3 untuk tipe reaktor individual. Outcome kegiatan adalah tersusunnya dokumen kajian peluang dan resiko usaha pada bidang konservasi energi di Jawa Barat.

(22) Kegiatan Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp372.313.870,00 atau setara dengan 93,08 %. Output kegiatan adalah pelaksanaan terlaksananya kajian pengembangan energi baru terbarukan berupa dokumen. Outcome kegiatan adalah Dokumen Kajian pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kota Bandung..

(23) Kegiatan Kegiatan Audit Energi Bangunan yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp255.938.000,00 atau setara dengan 85,31 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Energi Bangunan pada 2 (dua) unit bangunan yang disusun dalam bentuk 1 (satu) buah dokumen. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen Audit Energi Pada Bangunan.

(24) Kegiatan Penyusunan FS dan DED Sistem Konversi Energi Surya yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp949.700.000,00 dan realisasi Rp791.315.500,00 atau setara dengan 83,32 %. Output kegiatan adalah pelaksanaan penyusunan FS dan DED Sistem Konversi Energi Surya. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya 10 laporan FS dan DED di 10 lokasi.

(25) Pembuatan Media Promosi dan Tayang pada bidang energi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp244.400.000,00 atau setara dengan 97,76 %. Output kegiatan adalah pelaksanaan pembuatan media promosi dan tayang pada bidang energi berupa video serta brosur/leaflet. Outcome kegiatan adalah pembuatan 7 video animasi tentang energi baru

IV - 392


terbarukan dan 3 edisi majalah jendela energi.(26) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.125.000,00 atau setara dengan 98,83 %. Output kegiatan adalah Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Bidang Ketenagalistrikan dengan target sebanyak 75 dengan realisasi 92 perusahaan penguna genset yang terdiri dari 5 (lima) wilayah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses perusahan terhadap perizinan pemakaian genset, adanya Partisipasi dari perusahan terutama dalam proses pengajuan SKT dan Izin Operasi sebangay 10 Perusahaan dan termanfaatkannya dan tersosialisasikannya penggunaan genset sebagai upaya Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan aktivitas serta produktivitas perusahaan dalam meningkatkan kesadaran administrasi.

(27) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp249.229.000,00 atau setara dengan 99,69 %. Output kegiatan adalah Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sejumlah 175 UPTL-KS dari target 150 UPTL-KS. Outcome kegiatan adalah sejumlah 175 UPTL-KS Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTL-KS) yang melaksanakan kewajiban.

(28) Kegiatan Pembangunan Sambungan Listrik yang Bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta dengan alokasi anggaran Rp1.660.514.350 dan realisasi Rp1.156.557.426 atau setara dengan 69,65 %. Output kegiatan adalah Sambungan Rumah/Instalasi Rumah yang terpasang sejumlah 1.117 SR/IR dari target 1.500 SR/IR. Outcome kegiatan adalah Rumah Tangga Miskin yang memperoleh akses pelayanan listrik sejumlah 1.117 SR/IR.

(29) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp99.445.190,00 atau setara dengan 66,30 %. Output kegiatan adalah terbina, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan usaha penyediaan

IV - 393


tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan genset sebanyak 97 pengusahaan (97%) dari target 100 pengusahaan. Outcome Kegiatan adalah meningkatkan pemenuhan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang aman, andal dan ramah lingkungan..

(30) Kegiatan Pembangunan Sambungan Listrik yang Bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon dengan alokasi anggaran Rp1.525.561.850,00 dan realisasi Rp1.285.367.050,00 atau setara dengan 84,26 %. Output kegiatan adalah memasang Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah (IR/SR) yang bersumber dari PLN bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu yang masuk kedalam BDT 2015 TNP2K sebanyak 999 IR/SR (99,60%) dan melakukan pembayaran Biaya Penyambungan sebanyak 913 rumah (97,65%) dari target 935 rumah. Outcome Kegiatan adalah meningkatkan rasio elektrifikasi dalam rangka pelayanan akses tenaga listrik bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu guna menunjang produktivitas dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

(31) Kegiatan Pembangunan Sambungan Listrik yang bersumber dari PLN Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dengan alokasi anggaran Rp793.028.625,00 dan realisasi Rp387.966.986,00 atau setara dengan 48,92 %. Output kegiatan adalah terbangunnya Sambungan Listrik yang bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor sebanyak 397 Rumah (52,93 %). Outcome kegiatan adalah meningkatnya cakupan dan akses pelayanan listrik bagi masyarakat miskin di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor.

(32) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dengan alokasi anggaran Rp101.732.100,00 dan realisasi Rp101.707.100,00 atau setara dengan 99,98 %. Output kegiatan adalah Jumlah usaha Penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiriyang terbina terawasi terkendali UPTLKS sebanyak 116. Outcome kegiatan adalah Jumlah Usaha Penyedia Tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri yang telah memenuhi kewajibannya.

(33) Kegiatan Pembangunan sambungan listrik yang bersumber dari PLN di Wilayah Kerja Cabang Dinas

IV - 394


ESDM Wilayah V Sumedang dengan alokasi anggaran Rp3.279.308.400,00 dan realisasi Rp2.137.708.957,00 atau setara dengan 65,19 %. Output kegiatan adalah Jumlah SR/IR sebanyak 2342 SR/IR (78,06%) dari target 3000 SR/IR. Outcome kegiatan adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Akses Listrik.

(34) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp145.185.000,00 atau setara dengan 96,79 %. Output kegiatan adalah Jumlah Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Terbina Terawat Terkendali UPTLKS sebanyak 107 UPTL- KS (142%) dari target 75 UPTL-KS. Outcome kegiatan adalah Jumlah (UPTL-KS) yang Melaksanakan Kewajibannya.

(35) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur dengan alokasi anggaran Rp73.020.000,00 dan realisasi Rp71.765.990,00 atau setara dengan 98,28 %. Output kegiatan adalah Terbinanya dan terkendalinya sebanyak 64 (enam puluh empat) UPTL- KS di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur. Outcome kegiatan adalah Jumlah Usaha Penyedia Tenagalistrik untuk Kepentingan Sendiri.

(36) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.170.950,00 atau setara dengan 99,17 %. Output kegiatan adalah Terbinanya dan terkendalinya usaha pertambangan di 87 usaha penyediaan tenaga listrik – untuk kepentingan sendiri (UPTL-KS) di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung, yaitu di Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Subang dari target 70 UPTL-KS. Outcome kegiatan adalah jumlah usaha penyediaan tenaga listrik – untuk kepentingan sendiri (UPTL-KS) yang melaksanakan kewajiban.

(37) Kegiatan Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Perancangan Teknik (DED) Unit Pencairan Biogas dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp185.600.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp163.369.000,00 atau setara

IV - 395


dengan 88,02%. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen FS dan DED 1 dokumen Outcome kegiatan adalah Tersusunnya dokumen KAK dan HPS studi kelayakan dan pembuatan Dokumen Perencanaan Teknik (DED) Unit Pencairan Biogas.

(38) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Instalasi Energi Terbarukan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.223.000.000,00 dan realisasi Rp1.119.351.690,00 atau setara dengan 91,53 %. Output kegiatan adalah pelaksanaan pembangunan Instalasi Biogas sejumlah 60 unit dan rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebanyak 2 unit. Outcome kegiatan adalah kegiatan Revitalisasi 2 unit PLTMH dan pembangunan 60 unit instalasi biogas kapasitas 4m3.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Minerala.

Permaslahan(1) Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi

rumah;(2) Terbatasnya pemanfaatan energi baru terbarukan

serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral;

(3) Belum optimalnya pendayagunaan produksi energi sumber daya mineral;

(4) Belum optimalnya penanganan dan mitigasi bencana alam geologi;

(5) Belum teridentifikasi dan terpetakannya sumber daya geologi dan mineral untuk peruntukkan lainnya seperti untuk gewisata dan geopark;

(6) Belum diberdayakannya potensi/peruntukkan sumber daya geologi dan mineral lainnya seperti sumber daya keragaman geologi untuk geoheritage dan geopark.

b.

Solusi(1) Meningkatkan cakupan pelayanan elektrifikasi

rumah;(2) Mengoptimalkan pemanfaatan energi baru

terbarukan serta konservasi energi dan sumber daya mineral;

(3) Malakukan upaya optimalisasi pendayagunaan produksi energi sumber daya mineral;

(4) Malakukan upaya optimalisasi penanganan dan mitigasi bencana alam geologi;

(5) Malakukan upaya identifikasi dan pemetaan sumber daya geologi dan mineral untuk peruntukkan lainnya seperti untuk geowisata dan

IV - 396


geopark;(6) Meningkatkan upaya pemberdayaan

potensi/peruntukkan sumber daya geologi dan mineral lainnya seperti sumber daya keragaman geologi untuk geoheritage dan geopark.

30.

Urusan Bidang Perdagangan

1)

Pelaksanaan Program dan KegiatanPencapaian indikator kinerja daerah urusan Perdagangan melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan(a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri;(b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;(c) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a.

Program Perdagangan Dalam NegeriPerdagangan Dalam Negeri pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Tingkat Inflasi Jawa Barat sebesar 3,54 persen; Jumlah Kontribusi Perdagangan pada PDRB sebesar 14,96%. Alokasi anggaran Rp3.654.260.000,00 realisasi anggaran Rp3.484.864.541,00 setara dengan 95,36%, dengan jumlah kegiatan 14. Outcome program adalah Tingkat Inflasi Jawa Barat; Jumlah Kontribusi Perdagangan pada PDRB.(1) Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan

Pokok (Kepok) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.012.890.227,00 atau setara dengan 90,03%. Output kegiatan adalah terlaksananya kajian besaran subsidi OPM Kebutuhan Pokok sebanyak 1 kajian, terlaksananya rapat teknis prognosa Kebutuhan Pokok (KEPOK) Masyarakat sebanyak 3 kali/3 Notulensi, Terlaksananya pelaksanaan operasi pasar murah 1 titik di 27 Kab/Kota, tersosialisasi operasi pasar murah (OPM) kapok sebanyak 1 kali bagi 80 peserta. Outcome kegiatan adalah terkendalinya tingkat Inflasi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Forum Komunikasi Perpupukan Jawa Barat Untuk Pengamanan Perdagangan Dalam

IV - 397


Negeri Dan Stabilitasi Harga Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah dukungan pupuk untuk pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dan Stabilitasi Harga Kebutuhun Pokok dilaksanakan sebanyak 2 kali bagi 70 peserta ( 3 Dokumen). Outcome kegiatan adalah terkendalinya tingkat inflasi Jawa Barat (%).

(3) Kegiatan Pengembangan Akses Pasar Dan Misi Dagang Untuk Produk Unggulan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.998.000,00 atau setara dengan 99,00%. Output kegiatan adalah Perjalanan dalam dinas dalam daerah provinsi Jawa Barat dalam rangka akses pasar dan misi dagang produk unggulan Jawa Barat dan terlaksananya pengembangan akses pasar dan misi dagang untuk produk unggulan Jawa Barat sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kontribusi perdagangan pada PDRB.

(4) Kegiatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Dan Stabilitasi Harga Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.139.000,00 atau setara dengan 97,14%. Output kegiatan adalah Terlaksananya FGD Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok sebanyak 1 kegiatan dan sosialisasi pemanfaatan sistem resi gudang sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kontribusi perdagangan pada PDRB.

(5) Kegiatan Kerjasama Mpu Untuk Pengembangan Akses Pasar Produk Unggulan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp127.119.000,00 atau setara dengan 84,75%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Partisipasi Kerjasama MPU untuk Pengembangan Akses Pasar Produk Unggulan Jawa Barat sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kontribusi perdagangan pada PDRB.

IV - 398


(6) Kegiatan Partisipasi Pasar Kerajinan Pada Inacraft yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp488.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp482.163.000,00 atau setara dengan 98,67%. Output kegiatan adalah Partisipasi pasar kerajinan pada inacraft display 7 stand. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kontribusi perdagangan pada PDRB.

(7) Kegiatan Simulasi Pasar Lelang Jawa Barat Untuk Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Dan Stabilitas Harga yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.776.000,00 atau setara dengan 95,70%. Output kegiatan adalah Simulasi Pasar Lelang Jawa Barat Untuk Pengembangan Perdagangan Dalam negeri dan Stabilitas Harga sebanyak 2 kali dan interkoneksitas pasar lelang sebanyak 1 lokasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kontribusi perdagangan pada PDRB.

(8) Kegiatan Diseminasi Waralaba yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.580.000,00 atau setara dengan 99,44%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Diseminasi Waralaba kepada 54 Orang peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kontribusi perdagangan pada PDRB.

(9) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Perdagangan Dalam Negeri yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000, dan realisasi sebesar Rp294.391.114,00 atau setara dengan 98,13%. Output kegiatan adalah Terlaksananya sosialisasi regulasi perdagangan dalam negeri sebanyak 3 kali sebanyak 162 peserta. Outcome kegiatan adalah terkendalinya tingkat Inflasi Jawa Barat.

(10) Kegiatan Rapat Pengendalian Harga Pangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.500.000,00 atau setara dengan 94,00%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rapat pengendalian harga pangan sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah tingkat inflasi Jawa Barat.

(11) Kegiatan Layanan Informasi Harga yang

IV - 399


dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp145.638.200,00 atau setara dengan 97,09%. Output kegiatan adalah Terlaksananya informasi harga selama 4 triwulan. Outcome kegiatan adalah Tingkat Inflasi Jawa Barat.

(12) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tim Teknis Prognosa Stabilitasi Harga Dan Stok Kebutuhan Pokok (Kepok) Di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.200.000,00 atau setara dengan 97,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Tim Teknis Prognosa Stabilitasi Harga dan Stok Kebutuhan (KEPOK) sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 81 peserta. Outcome kegiatan adalah tingkat inflasi Jawa Barat.

(13) Kegiatan Rapat Teknis Pengamanan Harga Dan Stok Barang Pokok Dan Barang Penting yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.275.000,00 atau setara dengan 97,70%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Teknis Pengamanan Harga Dan Stok Barang Pokok Dan Barang Penting sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah terkendalinya tingkat inflasi Jawa Barat.

(14) Kegiatan Pameran Dagang Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp690.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp689.195.000,00 atau setara dengan 99,79%. Output kegiatan adalah Terselengarakannya pameran akses pasar produk unggulan jawa barat sebanyak 1 kali. Outcome kegiatan adalah Jumlah kontribusi perdagangan pada PDRB.

b.

Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan JasaPemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan jasa pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) sebesar 37.29 poin; Jumlah Barang yang di uji

IV - 400


sebanyak 260 buah. Alokasi anggaran RpRp4.263.115.000,00 realisasi anggaran Rp4.148.314.215,00 setara dengan 97,31%, dengan jumlah kegiatan 13. Outcome program adalah Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK); Jumlah Barang yang di uji.(1) Kegiatan Edukasi Publik Tertib Niaga yang

dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.850.000,00 atau setara dengan 98,85%. Output kegiatan adalah Terlaksanakanya sosialisasi tertib niaga kepada konsumen sebanyak 1 kali kepada 75 peserta. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(2) Kegiatan Pengawasan Tertib Niaga yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.507.304,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah Pengawasan Tertib Niaga di 27 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat, Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengawasan Tertib Niaga, dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi Riau serta terawasinya niaga komoditi strategis pokok sebanyak 10 Komoditi. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(3) Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.372.000,00 atau setara dengan 95.37%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebanyak 1 kegiatan bagi 75 peserta. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(4) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.025.000,00 dan realisasi sebesar Rp183.587.400,00 atau setara dengan 96,61%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Perlindungan Konsumen ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman wawasan perlindungan konsumen sebanyak 1 kali

IV - 401


bagi 72 peserta. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(5) Kegiatan Pengawasan Barang Beredar yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp481.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp467.381.257,00 atau setara dengan 97,12%. Output kegiatan adalah Terkendalinya Barang Beredar di 27 kab/kota. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.432.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.365.809.880,00 atau setara dengan 95,38%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan konsumen cerdas sebanyak 8 kali dan terlaksananya peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebanyak 3 kali. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(7) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan BPSK yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.614.000,00 atau setara dengan 94,81%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelembagaan BPSK dengan jumlah peserta 83 orang, dari BPSK Jawa Barat, PNS Non Provinsi sebanyak 35 orang peserta dan Non PNS sebanyak 48 orang peserta. Outcome kegiatan adalah Indeks Kemberdayaan Konsumen (IKK).

(8) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.840.000,00 dan realisasi sebesar Rp141.340.000,00 atau setara dengan 94,33%. Output kegiatan adalah Pendataan/sosialisasi/pelayanan kalibrasi alat ukur dan sertifikiasi KAN ISO IEC 17025 dan ISO 9001:2015 selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Barang yang diuji.

(9) Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar

IV - 402


Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.542.334,00 atau setara dengan 99,69%. Output kegiatan adalah Pendataan/sosialisasi/pelayanan pengujian mutu barang dan pengendalian mutu barang beredar sertifikiasi KAN ISO IEC 17025. Selama 4 triwulan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Barang yang diuji.

(10) Kegiatan Pelayanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.985.194,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Pengendalian Barang Beredar, Pelayanan Pengujian Mutu Barang, dan Pelayanan Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Barang yang diuji.

(11) Kegiatan Pelayanan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp310.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp309.495.000,00 atau setara dengan 99,84%. Output kegiatan adalah Pelayanan, Pengujian dan Pengendalian Barang Beredar selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Barang yang diuji.

(12) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp298.405.300,00 atau setara dengan 99,47%. Output kegiatan adalah Terakreditasinya Laboratorium Kalibrasi, Terpeliharanya peralatan standar laboratorium kalibrasi dan terlaksananya pelayanan pengujian kalibrasi, pelayanan pengujian mutu barang, pelayanan kalibrasi/verifikasi selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Barang yang diuji.

(13) Kegiatan Pelayanan Mutu Barang UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.424.546,00 atau setara

IV - 403


dengan 99,81%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan, Pengujian dan Pengendalian Barang Beredar di wilayah Jawa Barat selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah Jumlah Barang yang diuji.

IV - 404


c. Program Pengembangan Perdagangan Luar NegeriPengembangan Perdagangan Luar Negeri pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Volume dan Nilai Ekspor per Tahun sebesar 27.999 (Milyar USD); Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun sebanyak 211 eksportir. Alokasi anggaran Rp2.250.000.000,00 realisasi anggaran Rp2.221.388.591,00 setara dengan 98,73%, dengan jumlah kegiatan 8. Outcome program adalah Volume dan Nilai Ekspor per Tahun; Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun.(1) Kegiatan Forum Kinerja Ekspor yang dilaksanakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.037.156,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan forum kinerja ekspor sebanyak 1 kali kepada 260 peserta. Outcome kegiatan adalah Volume dan Nilai Ekspor Per Tahun.

(2) Kegiatan Bimbingan Teknis Ska 4 Wilayah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp399.419.795,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Terlaksananya bimtek SKA di 4 wilayah kepada 100 eksportir/peserta. Outcome kegiatan adalah Volume dan Nilai Ekspor Per Tahun.

(3) Kegiatan Pelatihan Ekspor Bagi Eksportir Pemula yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.120.000,00 atau setara dengan 97,56%. Output kegiatan adalah Pelatihan Ekspor bagi eksportir pemula 1 kali bagi 30 peserta. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun.

(4) Kegiatan Monitoring Api Dan Implementasi Kebijakan Impor yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.099.160,00 atau setara dengan 94,55%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Impor Kegiatan Monitoring Angka Pengenal Impor dan Implementasi kebijakan Impor sebanyak 2 kali total peserta sebanyak 140 orang. Outcome kegiatan

IV - 405


adalah Volume dan Nilai Ekspor Per Tahun.(5) Kegiatan Verifikasi Dan Penelusuran Asal Barang

Ekspor Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.912.480,00 atau setara dengan 97,96%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan verifikasi dan penelusuran asal barang ekspor selama IV Triwulan. Outcome Kkegiatan adalah Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun

(6) Kegiatan Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp293.800.000,00 atau setara dengan 97,93%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Partisipasi dalam kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) sebanyak 24 pelaku usaha dalam 1 kali kegiatan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun

(7) Kegiatan Coaching Programme yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp700.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan workshop dan verifikasi perusahaan 1 Kegiatan sebanyak 40 peserta; training of exporter 1 kegiatan sebanyak 25 peserta; training of exporter closing 1 kegiatan; training of exporter lanjutan 1 kegiatan sebanyak 25 peserta; pendampingan produk 1 kegiatan; pendampingan market development 1 kegiatan dan Business Matching sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Perdagangan

a.

Permasalahan(1) Dominasi barang impor(2) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi

terutama bahan pokok.(3) Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat)

masih dirasa kurang.(4) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan

pasar modern.(5) Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar

tradisional belum memadai.

IV - 406


(6) Belum meratanya penerapan strandar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

b.

Solusi(1) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

melalui sosialisasi, pameran, dan bazar P3DN(2) Pengawasan Barang Beredar di Kota dan

kabupaten(3) Meningkatkan daya saing produk IKM berorientasi

ekspor dan Melaksanakan pembinaan terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor.

(4) Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional

(5) Pembinaan Standarisasi Produk dan Pengujian Mutu Barang

(6) Pembangunan Jaringan Informasi dan identifikasi Produk Ekspor Daerah

31. Urusan Bidang Perindustrian

Pencapaian indikator kinerja daerah urusan Perindustrian melalui strategi, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1)


a.

Program Pengembangan IndustriPengembangan Industri pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Penumbuhan Unit Usaha Industri sebanyak 221.317 unit usaha. Alokasi anggaran Rp6.589.323.000, realisasi anggaran Rp6.481.768.235 setara dengan 98.37 %, dengan jumlah kegiatan 10. Outcome program adalah meningkatnya unit usaha industri meningkatkan perekonomian di Jawa Barat.(1) Kegiatan CLTH - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi

Masyarakat Ciletuh Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp168.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.140.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terlatihnya masyarakat ciletuh kabupaten sukabumi sebanyak 2 angkatan (60 peserta). Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industry.

(2) Kegiatan Jabar Ngagaya yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

IV - 407


dengan alokasi anggaran sebesar Rp684.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp678.467.000,00 atau setara dengan 99,09%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan jabar ngagaya sebanyak 1 kegiatan yang diikuti oleh 27 stand pameran. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(3) Kegiatan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp751.058.000,00 dan realisasi sebesar Rp751.044.100,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah terselenggaranya festival keanekaragaman makanan berbahan baku lokal sebanyak 1 kegiatan bagi 150 peserta. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(4) Kegiatan Festival Kopi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp640.575.000,00 dan realisasi sebesar Rp640.314.200,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah terselengaranya kegiatan festival kopi jawa barat sebanyak 1 kegiatan bagi 25 kelompok peserta yang terdiri dari Kelompok Start Up Business Plan terbaik, Industri Kreatif serta Industri pendukung perkopian Jawa Barat, petani kopi dan peserta business meeting. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(5) Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.707.487.935,00 atau setara dengan 97,57%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Limbah Kerang yang diikuti oleh 40 orang peserta; terlaksananya pelatihan Kerajinan Clay berbahan Baku tepung dan Sabun diikuti oleh 40 orang peserta; terlaksananya Pelatihan Inkubator Bisnis Kabupaten Bagi Pengrajin Pemula diikuti oleh 30 orang peserta; Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Batok Kelapa yang diikuti 40 peserta; terlaksananya Pelatihan Kerajinan Limbah Kain Perca yang diikuti oleh 40 peserta; Partisipasi pada Pameran Kerajinan Palembang Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo (PIATTEX) 2018 sebanyak 5 IKM; Parstisipasi pameran gelar kriya dekranasda Jawa Timur sebanyak 2 IKM; terlaksananya Focus Group Discussion (FGD Inkubator Bisnis Bagi Pengrajin Pemula yang diikuti 40 peserta; partisipasi pameran inacraft sebanyak 3

IV - 408


peserta; dan partisipasi pameran kriya nusa sebanyak 6 peserta. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(6) Kegiatan RTM-Pelatihan Olahan Makanan dan Minuman untuk Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.990.000,00 atau setara dengan 99,30%. Output kegiatan adalah terlatihnya Pengolahan Makanan dan Minuman bagi rumah tangga miskin sebanyak 2 angkatan (50 Orang). Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(7) Kegiatan RTM-Pelatihan Keterampilan TPT untuk Peningkatan Kemampuan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp171.275.000,00 atau setara dengan 97,96%. Output kegiatan adalah Terlatihnya Keterampilan TPT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 1 kali (30 Peserta). Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(8) Kegiatan Seminar IT Kreatif Jawa Barat (Prototipe Days) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.910.000,00 atau setara dengan 99,88%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan seminar IT kreatif Jawa Barat sebanyak 1 kegiatan kepada 54 peserta. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(9) Kegiatan Workshop Pengembangan Bidang Telematika dan Elektronika yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.240.000,00 atau setara dengan 96,32%. Output kegiatan adalah Terlaksananya workshop pengembangan bidang telematika dan elektronika sebanyak 1 kegiatan kepada 50 peserta. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

(10)Kegiatan Kompetisi IT Kreatif Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.900.000,00 atau setara dengan 98,53%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan kompetisi produk IT kreatif Jawa Barat sebanyak 1 kegiatan

IV - 409


kepada 50 peserta. Outcome kegiatan adalah penumbuhan unit usaha industri.

b.

Program Penataan Struktur IndustriPencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Jumlah Kemitraan Industri sebanyak 10 buah. Alokasi anggaran Rp457.185.300,00 realisasi anggaran Rp419.935.000,00 setara dengan 91,85 %, dengan jumlah kegiatan 6. Outcome program adalah meningkatnya jumlah kerjasama industri di Jawa Barat memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja, dan meningkatkan perekonomian provinsi Jawa Barat.(1) Kegiatan Pengembangan Data Base Industri Karoseri

di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.785.000,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan kompetisi produk IT kreatif Jawa Barat sebanyak 1 kegiatan kepada 50 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah kemitraan industri.

(2) Kegiatan Pemutahiran Data Base IKM Komponen Otomotif dan Alsintan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.660.000,00 atau setara dengan 99,32%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pemutahiran data base ikm komponen otomotif & alsintan jawa barat sebanyak 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah jumlah kemitraan industri.

(3) Kegiatan Forum Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri AKTA yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp62.500.000,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan forum pengembangan sarana dan prasarana industri akta sebanyak 1 kegiatan bagi 50 Peserta yang terdiri dari 35 orang peserta apparat dan 15 orang pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah jumlah kemitraan industri.

(4) Kegiatan FGD Kemitraan Industri AKTA yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.585.300,00 dan realisasi sebesar Rp72.335.000,00 atau setara dengan 96,98%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan FGD

IV - 410


kemitraan industri AKTA sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Outcome kegiatan adalah jumlah kemitraan industri.

(5) Kegiatan Pelatihan Produksi Bersih TPT yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp126.125.000,00 atau setara dengan 87,22%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan Produk Bersih TPT sebanyak 2 kali bagi 60 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah kemitraan industri.

(6) Kegiatan Forum Komunikasi Pengembangan Kawasan Industri Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.530.000,00 atau setara dengan 79,37%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan forum komunikasi pengembangan kawasan industri jawa barat sebanyak 1 kali bagi 60 peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemitraan industri di Jawa Barat.

c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriPeningkatan Kemampuan Teknologi Industri pencapaian indikator kinerja program pada tahun 2018 yaitu Jumlah Fasilitasi Standarisasi Produksi sebanyak 4.475 kali. Alokasi anggaran Rp3.796.433.100,00 realisasi anggaran Rp3.661.150.490,00 setara dengan 96,44 %, dengan jumlah kegiatan 22. Outcome program adalah meningkatnya standarisasi produksi berbading lurus dengan menigkatnya daya saing sebuah produk, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian di Jawa Barat.(1) Kegiatan Bimtek Peningkatan Kemampuan Teknologi

dan Layanan Jasa di UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp147.633.290,00 atau setara dengan 98,42%. Output kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan teknologi dan layanan jasa di sub unit pada balai pengembangan industri aneka hasil hutan dan kemasan sebanyak 5 kegiatan bagi 175 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(2) Kegiatan Pemeliharaan ISO 9001:2008 di Sub Unit pada UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi

IV - 411


sebesar Rp38.078.500,00 atau setara dengan 95,20%. Output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan teknologi dan layanan jasa di sub unit pada balai pengembangan industri aneka hasil hutan dan kemasan sebanyak 5 kegiatan bagi 175 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(3) Kegiatan Penerapan dan Sertifikasi ISO 9001:2008 Sub Unit Pengembangan Industri Majalaya yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.565.664,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah terimplementasinya ISO 9001:2015 sebanyak 3 Kegiatan kepada 45 Peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(4) Kegiatan Sosialisasi Implementasi Iso 9001:2008 Di 4 Sub Unit Pengembangan Industri Pada Uptd Industri Pangan, Olahan Dan Kemasan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.661.183,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah terimplementasinya ISO 9001:2015 sebanyak 3 Kegiatan kepada 45 Peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(5) Kegiatan Layanan Rumah Kemasan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp396.852.900,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah terselenggaranya fasilitasi kemasan bagi industri kecil menengah (IKM) dilaksanakan 2 kegiatan bagi 60 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(6) Kegiatan GCB-Kegiatan Pelatihan Bagi Masyarakat Sekitar DAS Citarum yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp173.298.650,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan GCB pelatihan keterampilan bagi masyarakat DAS Citarum sebanyak 2 kali kepada 60 Peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(7) Kegiatan Diversifikasi Produk Kulit yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

IV - 412


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.134.000,00 atau setara dengan 93,51%. Output kegiatan adalah terlaksanaya kegiatan diversifikasi produk kulit bagi 25 IKM. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(8) Kegiatan Pemeliharaan Penerapan ISO 9001 : 2008 di Sub Unit Pada UPTD Industri Logam yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.240.000,00 atau setara dengan 98,48%. Output kegiatan adalah terlaksananya upgrade system manajemen mutu ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(9) Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengoperasian Mesin Banding dan Shaering bagi Operator Sub Unit Pelaku Industri Logam yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp143.889.100,00 dan realisasi sebesar Rp142.455.064,00 atau setara dengan 99,00%. Output kegiatan adalah terlatihnya dan tersertifikasi kompetensi pengoperasian mesin banding dan shearing bagi operator sub unit dan pelaku industri logam sebanyak 1 kegiatan kepada 20 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(10) Kegiatan Bimbingan Usaha Industri Logam yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.085.000,00 atau setara dengan 96,06%. Output kegiatan adalah terlatihnya pelaku industri logam sebanyak 80 Peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(11) Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengoperasian Mesin CNC Milling Bagi Operator Sub Unit dan Pelaku Industri Logam yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp147.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.219.200,00 atau setara dengan 94,26%. Output kegiatan adalah terlatihnya dan tersertifikasinya Operator sub unit dan pelaku Industry logam dalam pengoperasian Mesin CNC Milling sebanyak 1 kegiatan bagi 20 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi

IV - 413


standarisasi produksi.(12) Kegiatan Layanan Mobil Kemasan yang dilaksanakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.537.030,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan desain kemasan gratis kepada IKM melalui mobil kemasan sebanyak 8 kegiatan. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(13) Kegiatan Mesin Pelinting Rokok yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp291.634.000,00 dan realisasi sebesar Rp273.155.717,00 atau setara dengan 93,66%. Output kegiatan adalah teregistrasinya mesin pelinting rokok sebanyak 20 mesin. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(14) Kegiatan Diseminasi Pengembangan Usaha Industri Logam melalui Desain Centre yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp87.350.000,00 atau setara dengan 87,37%. Output kegiatan adalah terselenggaranya Diseminasi Pengembangan Usaha Industri Logam melalui desain Center yang diikuti 80 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(15) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Konten Android Mobile APPS yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.225.000,00 atau setara dengan 94,97%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pembuatan konten android mobile apps sebanyak 1 kegiatan bagi 25 Peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(16) Kegiatan Pelatihan Robot Sederhana IOT yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.410.000,00 atau setara dengan 91,21%. Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pelatihan Robot Sederhana IOT sebanyak 1 kegiatan kepada 20 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(17) Kegiatan Pelatihan Desain Grafis yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

IV - 414


Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.060.000,00 atau setara dengan 89,41%. Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan desain grafis sebanyak 1 kegiatan bagi 20 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(18) Kegiatan Animasi Pengembangan Bidang Telematika dan Elektronika yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp67.060.000,00 atau setara dengan 89,41%. Output kegiatan adalah terlaksananya Animasi Pengembangan Bidang Telematika dan Elektronika sebanyak 1 kegiatan 20 Peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(19) Kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan Berbasis Bahan Baku Lokal yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.300.000,00 atau setara dengan 98,59%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Pengolahan Makanan Berbasis Bahan Baku Lokal sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(20) Kegiatan Pelatihan Penerapan SNI Industri AKTA yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.100.000,00 atau setara dengan 85,19%. Output kegiatan adalah terlatihnya pelaku industri AKTA dalam penerapan SNI bagi 30 IKM. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(21) Kegiatan Bimbingan Usaha IKM di Sub Unit yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.668.292,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah meningkatnya inovasi dan kreativitas para IKM sebanyak 2 kegiatan bagi 80 peserta. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

(22) Kegiatan Sertifikat Produk Halal Bagi IKM yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp910,000,000,00 dan realisasi sebesar

IV - 415


Rp879.061.000,00 atau setara dengan 96,60%. Output kegiatan adalah terselengaranya fasilitasi sertifikasi halal bagi Produk IKM sebanyak 270 Sertifikat. Outcome kegiatan adalah jumlah fasilitasi standarisasi produksi.

IV - 416


2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Perindustrian

a.

Permasalahan

a. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat.

b. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur.

c. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi.

d. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri.

e. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

b.

Solusi

a. Penguatan proses untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan (sustainable) dalam era revolusi industri 4.0

b. Penguatan Output dan jaringan distribusi (logistik)c. Pembangunan dan penataan Kawasan industri (KI)

dan infrastruktur pendukung KId. Penguatan penyediaan bahan baku dan

pengarusutamaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

e. Peningkatan kemudahan berinvestasif. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan

pengelolaan perusahaan.

IV - 417


32. Urusan Bidang TransmigrasiPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Transmigrasi tahun 2018 adalah Jumlah calon transmigrasi yang memiliki sertifikat pelatihan dengan realisasi sebanyak 67 orang. Adapun alokasi anggaran program-program yang terkait pada Urusan Transmigrasi tahun 2018 adalah sebesar Rp1.646.919.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.628.490.978,00 atau sekitar 98,88%.1)


a.

Program Pengembangan TransmigrasiPengembangan transmigrasi dengan capaian indikator jumlah calon transmigrasi yang memiliki sertifikat pelatihan dengan realisasi sebanyak 67 orang. Alokasi anggaran Rp1.646.919.000,00 realisasi anggaran Rp1.628.490.978,00 setara dengan 98,88%, dengan jumlah kegiatan 5.Outcome program meningkatnya pengembangan kompetensi transmigran di Jawa Barat.(1) Kegiatan Pengembangan Lahan Praktek (Demplot)

Pelatihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp359.064.000,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah Pengembangan Lahan Praktek (Demplot) Pelatihan Kerja Mandiri 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya peran dan fungsi lahan praktek (Demplot) dalam menunjang operasional pelatihan.

(2) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.729.000,00 dan realisasi sebesar Rp795.601.678,00 atau setara dengan 99,36%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi sebanyak 3 kali. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya Persamaan Persepsi dan Sinergitas Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.

(3) Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Masyarakat Transmigrasi Lokal yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.398.400,00 atau setara dengan 99,76%. Output kegiatan adalah Pembinaan dan Supervisi Masyarakat Transmigrasi Lokal di 21 UPT. Outcome kegiatan adalah Bertambahnya

IV - 418


pengetahuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat translok.

(4) Kegiatan Persiapan Pemindahan Transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp88.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.454.500,00 atau setara dengan 95,97%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Persiapan Pemindahan Transmigrasi 25 Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah Kabupaten/Kota memahami mekanisme program transmigrasi sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip ketransmigrasian.

(5) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kebijakan ketransmigrasian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Tujuan dan Pemerintah Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp290.972.400,00 atau setara dengan 96,99%. Output kegiatan adalah Sinkronisasi Kebijakan Ketransmigrasian hulu ke hili di 27 kab/kota. Outcome kegiatan adalah Sinergitas implementasi urusan ketransmigrasian.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang transmigrasi

a.

Permasalahan

1. Masih belum terintegrasinya pola perencanaan ketransmigrasian sehingga menyebabkan ketidakpastian Informasi lokasi pemukiman transmigrasi serta Penetapan program penempatan transmigrasi yang kurang jelas;

2. Kabupaten/Kota datrans dan dasal masih kurang memahami proses Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi sehingga berakibat pada lambatnya Penyelesaian Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD);

3. Pengelolaan lahan dilokasi transmigrasi yang masih tumpang tindih, sehingga warga terganggu dalam mengolah/memanfaatkan lahan, yang berakibat pada tingkat kesejahteraan yang tidak menentu;

4. Masih kurangnya kepedulian pemerintah daerah asal transmigran dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang di laporkan oleh warga transmigran;

5. Pelatihan bagi calon transmigran yang semula dilaksanakan di daerah saat ini dilaksanakan di pusat, menjadi kendala tersendiri bagi daerah karena: 1. tidak tersedianya biaya untuk

IV - 419


pendamping calon transmigran, 2. tidak tersedianya uang saku bagi peserta pelatihan.

b.

Solusi

1. Pemberian peluang kepada penduduk miskin dan penganggur di Wilayah Tujuan dan Asal dalam memperoleh asset tempat tinggal, peluang usaha dan atau kesempatan bekerja secara proposional dan berkelanjutan;

2. Sharing anggaran untuk pemindahan dan penempatan transmigran;

3. Pemanfaatan lahan/ruang di Jawa Barat untuk ketransmigrasian;

4. Peningkatan kualitas calon transmigran.

IV - 420


4.1.3 Penunjang Urusan33. Urusan Bidang Perencanaan

Pencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perencanaan tahun 2018 adalah Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran di tahun 2018 dengan realisasi mencapai 100%, Prosentase Keselarasan Rencana Pembangunan Provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Perbatasan di tahun 2018 sebesar 85%, Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan Implementasi tahun 2018 dengan realisasi mencapai 100%.1)


a.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah(1) Rapat Kerja Bidang Kesbangpol yang dilaksanakan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp320.901.840,00 atau setara dengan 80,23%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya 2 kali rapat kerja pembahasan isu-isu aktual bidang Kesbangpol dan 1 kali visitasi ke provinsi lain. Outcome kegiatan adalah a. meningkatnya tata hubungan kerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Jawa Barat dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Jawa Barat; b. Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi bidang kesbangpol se-Jawa Barat dalam penangan isu-isu strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan politik; c. terumuskannya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

(2) Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Mitra Strategis Kesbangpol se Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp346.292.561,00 dan realisasi sebesar Rp255.823.603,00 atau setara dengan 73,87%. Output kegiatan adalah Terfasilitasi 1 kali musyawarah pembahasan isu aktual bidang Kesbangpol antar forum mitra strategis Kesbangpol se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terjalinnya Harmonisasi dengan Mitra Strategis untuk menunjang Pembangunan Daerah.

(3) Pengelolaan dan Penataan Kearsipan di Badan Kesbangpol Prov Jabar yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.882.600,00 atau setara

IV - 421


dengan 91,77%. Output kegiatan adalah Sinergitas penataan kearsipan Bidang Kesbangpol se Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersusunnya data kearsiapan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

(4) Kegiatan Rapat Kerja Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp868.175.000,00 dan realisasi Rp779.376.700,00 atau setara dengan 89,77%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pendapatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinkronisasi antar balai.

(5) Kegiatan Pengayaan Instrumen Pelayanan Pendapatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.426.350.000,00 dan realisasi Rp1.144.359.825,00 atau setara dengan 80,23%. Output kegiatan adalah Kajian Etnografi Wajib Pajak Kajiian Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Kapita Selekta Kajian Digitalisasi Pembayaran Pajak. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD

(6) Kegiatan Surveilance ISO BKD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp145.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp142,768,400,00 atau setara dengan 98,46%. Output kegiatan adalah ISO BKD Provinsi Jawa Barat 7 Layanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(7) Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp747.327.092,00 atau setara dengan 93,41%. Output kegiatan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Outcome Kegiatan adalah Tersedianya dokumen LPPD.

(8) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.518.000,00 dan realisasi sebesar Rp128.893.000,00 atau setara dengan 88,57%. Output kegiatan adalah Dokumen Berita Acara Hasil Validasi terhadap EKPPD Tim Daerah dan Evaluasi LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Outcome Kegiatan adalah Tersedianya data evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Barat

IV - 422


(9) Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp197.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp184.435.000,00 atau setara dengan 93,62%. Output kegiatan adalah Dokumen/data hasil inventarisasi Pilar Batas Daerah di Jawa Barat. Outcome Kegiatan adalah terfasilitasinya regulasi penegasan batas daerah sesuai dengan total kebutuhan

(10) Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp93.508.000,00 atau setara dengan 93,5%. Output kegiatan adalah Dokumen/Data Nama Rupabumi Unsur Buatan dan Unsur Budaya Kabupaten/ Kota se Jawa Barat. Outcome Kegiatan adalah terfasilitasinya Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pembakuan nama rupabumi

(11) Kegiatan Persiapan/Monitoring/Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp366.616.000,00 dan realisasi sebesar Rp326.235.760,00 atau setara dengan 88,98%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen Penataan Daerah. Outcome Kegiatan adalah terverifikasinya persyaratan usulan pembentukan daerah persiapan; terfasilitasinya Dokumen Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.

(12) Kegiatan Sinergitas/Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.108.750,00 atau setara dengan 94,80%. Output kegiatan adalah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome Kegiatan adalah Tersusunnya Rancangan Kebijakan Daerah yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -Tersusunnya Rancangan Kebijakan Daerah yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(13) Kegiatan Penyusunan E-LPPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 423


anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.435.000,00 atau setara dengan 98,87%. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(14) Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Pertanian, Peternakan, Ketahana Pangan, Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.301.340.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.254.367.004,00 atau setara dengan 96,39%. Output kegiatan adalah Rumusan bahan kebijakan bidang Pertanian, ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Harmonisasi dan Supervisi Aspek Pertanian, Peternakan, Ketahana Pangan, Perikanan dan Kelautan di Jawa Barat.

(15) Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.257.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.956.050,00 atau setara dengan 99,16%. Output kegiatan adalah Rumusan bahan kebijakan bidang Aspek Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Harmonisasi dan Supervisi Aspek Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup di Jawa Barat

(16) Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Industri, Perdagangan, dan Pariwisata yang dilaksanakan Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.437.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.410.473.281,00 atau setara dengan 98,14%. Output kegiatan adalah Rumusan bahan kebijakan bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Harmonisasi dan Supervisi Aspek Industri, Perdagangan, dan Pariwisata di Jawa Barat.

(17) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Aspek Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Energi yang dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp836.295.000,00 atau setara dengan 98,32%. Output kegiatan adalah Jumlah Rumusan kebijakan dalam bidang sumber daya air, kebinamargaan, perhubungan, pemukiman perumahan, dan ESDM. Outcome kegiatan adalah

IV - 424


Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(18) Kegiatan percepatan penerapan 6 bidang SPM Provinsi Dan Kab/Kota Se-Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.249.500,00 atau setara dengan 99,12%. Output kegiatan adalah Laporan SPM 6 Bidang SPM Provinsi Dan Kab/Kota. Outcome Kegiatan adalah Jumlah Regualasi Standarisasi Kerja Organisasi.

(19) Penyusunan dan evaluasi penerapan standar pelayanan publik Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp261.263.000,00 dan realisasi sebesar Rp258.941.911,00 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah 1 dokumen hasil penilaian SP. Outcome Kegiatan adalah Jumlah Unit Pelayanan Publik terbaik sesuai Kriteria Provinsi.

(20) Pengendalian reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat Dan Kab/Kota yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.684.126,00 atau setara dengan 97,34%. Output kegiatan adalah Laporan hasil survey reformasi birokrasi. Outcome Kegiatan adalah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

(21) Pemantauan evaluasi implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp295.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp294.682.818,00 atau setara dengan 99,89%. Output kegiatan adalah dokumen PMPRB untuk dinilai Kemenpan. Outcome Kegiatan adalah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

(22) Penyusunan standar belanja daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp295.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp295.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah dokumen SBU dan SBK. Outcome Kegiatan adalah Jumlah Regulasi Standarisasi Kerja Organisasi.

(23) Pembinaan dan pengendalian OPD Kab/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 425


Rp143.945.574,00 atau setara dengan 95,96%. Output kegiatan adalah 5 rancangan kebijakan. Outcome Kegiatan adalah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

(24) Evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp286.237.000,00 dan realisasi sebesar Rp283.357.000,00 atau setara dengan 98,99%. Output kegiatan adalah rekomendasi Gubernur. Outcome Kegiatan adalah Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional.

(25) Evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp297.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.800.900,00 atau setara dengan 83,63%. Output kegiatan adalah 14 Dokumen. Outcome Kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

(26) Evaluasi penerapan tata naskah dinas di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp140.500.000,00 atau setara dengan 94,33%. Output kegiatan adalah 14 dokumes tata naskah dinas. Outcome Kegiatan adalah Terlaksananya Rekomendasi hasil evaluasi perangkat daerah.

(27) Penyusunan dan penerapan sop di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp291.043.450,00 atau setara dengan 97,01%. Output kegiatan adalah 14 dokumen SOP. Outcome Kegiatan adalah Terlaksananya Rancangan SOP OPD/UPTD/UPTB.

(28) Evaluasi kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp335.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp315.190.700,00 atau setara dengan 94,04%. Output kegiatan adalah 5 rancangan kebijakan. Outcome Kegiatan adalah Rekomendasi hasil evaluasi perangkat daerah

(29) Penataan uptd/uptb pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp357.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp338.803.215,00 atau setara dengan 94,81%. Output kegiatan adalah 5 dokumen. Outcome Kegiatan adalah Jumlah Unit Pelayanan Publik

IV - 426


Terbaik sesuai Kriteria Provinsi.(30) Penyusunan standar kompetensi manajerial dan

sosiokultural yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp347.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp316.888.138,00 atau setara dengan 91,19%. Output kegiatan adalah dokumen standar kompetensi manajerial dan sosiokultural. Outcome Kegiatan adalah Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi.

(31) Kegiatan Peningkatan Aplikasi Sistem Dokumentasi ISO 9001 Dispusipda Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp44.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau setara dengan 9,01%, Output kegiatan adalah Rekomendasi Survellance audit ISO 9001;2008. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas surveillance audit; Meningkatnya kualitas survey kepuasan pelanggan; Meningkatnya kualitas aplikasi sistem Dokumentasi ISO 9001; Meningkatnya kualitas Aplikasi sistem Dokumentasi ISO 9001; Meningkatnya kualitas Aplikasi Sistem Dokumentasi ISO 9001.

(32) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp330.063.200,00 atau setara dengan 94,03%, Output kegiatan adalah Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(33) Kegiatan Penyediaan Ruangan dan Perlengkapan Kantor untuk Desk Pilkada Serentak (DPS) alokasi anggaran sebesar Rp1.010.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp641.173.500,00 atau setara dengan 63.45%, Output kegiatan adalah Tersedianya Ruangan dan Perlengkapan Kantor Untuk DESK Pilkda Serentak. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah(1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Sinergitas

Perencanaan Kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebesar Rp189.624.800,00 dan realisasi Rp188.192.860,00 atau setara dengan 99,24 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya Sinergitas Kebinamargaan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

IV - 427


(2) Kegiatan verifikasi/monitoring bantuan gubernur bidang kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebesar Rp137.600.000,00 dan realisasi Rp118.22.205,00 atau setara dengan 85,91 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya Verifikasi / Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Kebinamargaan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(3) Kegiatan Sinergitas Penyusunan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp183.163.000,00 dan realisasi Rp180.443.000,00 atau setara dengan 98,51 %. Output kegiatan adalah Jumlah kegiatan rapat yang diselenggarakan dalam rangka sinergitas penyusunan program dan aspek pembangunan kesejahteraan sosial. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(4) Kegiatan Perencanaan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp212.809.500,00 dan realisasi Rp195.977.775,00 atau setara dengan 92.09 %. Output kegiatan adalah Jumlah kegiatan rapat yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan program kegiatan dan pengendalian serta evaluasi. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(5) Kegiatan Workshop Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000 dan realisasi sebesar Rp249.879.399 atau setara dengan 99.95%. Output kegiatan adalah laporan monitoring dan evaluasi AKIP Provinsi dan kab/kota. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(6) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp31.519.000 dan realisasi Rp18.519.000,00 atau setara dengan 58.75 %. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (RKA dan DPA, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan

IV - 428


Kabupaten/Kota.(7) Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp170.760.200,00 dan realisasi Rp153.068.970 atau setara dengan 89.64%. Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2018-2023. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(8) Kegiatan Konsultasi dalam rangka Sinergitas Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp293.613.990 dan realisasi Rp222.435.513 atau setara dengan 75.76%. Output kegiatan adalah Tersusunya program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang sinergis antara pusat dan daerah (Kabupaten/Kota) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(9) Forum Opd Satuan Polisi Pp Se Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp186,347,500 setara dengan 98.03%. Output kegiatan adalah Rakor Forum OPD, Pra Musrenbang Wilayah I, II, III dan IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan urusan trantibumlinas antara Satpol pp provinsi Jawa Barat dengan Satpol PP kab/kota.

(10) Kegiatan Perencanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp748.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp714.796.478,00 atau setara dengan 95,56%. Output kegiatan adalah Rapat koordinasi kabupaten/kota 1 kegiatan, Forum PD 1 kegiatan, Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi 1 kegiatan, Monitoring dan evaluasi program/kegiatan dinas 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran.

(11) Kegiatan Perencanaan Program Pelatihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.800.000,00 atau setara dengan

IV - 429


90,06%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Program Pelatihan Kerja Mandiri 1 Dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas program dan kegiatan pelatihan kerja mandiri sesuai dengan kebutuhan.

(12) Kegiatan Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp448.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp444.450.852,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Pengelolaan Buletin Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 12 bulan, Pengelola Teknis Jaringan 12 bulan, Publikasi media cetak 1 tahun, Publikasi media elektronik 1 tahun, Pameran 2 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas Program/Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota beserta partisipasi publik.

(13) Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan TKLN dan Purna yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.810.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.810.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi 1 kali, Rapat Stakeholder 2 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas program/kegiatan pada Balai Pelayanan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri.

(14) Kegiatan Perencanaan Program dan Kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.997.861,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Koordinasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan 12 Bulan, Pembayaran Jasa Profesi selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah tersinkronisasi Program/kegiatan Bidang Pelatihan Ketenagakerjaan.

(15) Perencanaan Program Kegiatan DPM-Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.191.541.000 dan realisasi sebesar Rp935.924.961 atau setara dengan 78,55%. Output kegiatan adalah 1. Penyusunan Dokumen Renstra Dan Renja, 10 Buku; 2. Forum OPD, 1 Keg; 3. Pameran LKPJ, 1 Kali; 4. Diskusi Interaktif, 1 Keg; 4. Penyusunan LKIP, 1 Keg; 6. Desa Perbatasan Jabar-

IV - 430


Banten, Jabar-Jateng, 1 Keg. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya perencanaan pembangunan yang akuntabel.

(16) Kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp360.322.000 dan realisasi sebesar Rp360.322.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 1 Forum Perangkat Daerah Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik

(17) Kegiatan Rakor Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp273.083.000 dan realisasi sebesar Rp271.178.000 atau setara dengan 99,30%. Output kegiatan adalah 2 Rakor Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik.

(18) Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Urusan Kepemudaan Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.869.600,00 dan realisasi sebesar Rp135.819.600,00 atau setara dengan 97,10%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen sinergitas perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersusun 1 ( satu ) Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(19) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi DP3AKB yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp695.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp684.488.250,00 atau setara dengan 98,49%.Output kegiatan adalah Pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(20) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan

IV - 431


alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.826.439,00 atau setara dengan 99,53%. Output kegiatan adalah Perjalanan Dinas, ATK dan Rapat Internal. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(21) Kegiatan Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Kab/Kota Se Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp279.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp274.940.000,00 atau setara dengan 98,22%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersusun 1 ( satu ) Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(22) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp123.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp123.218.400,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan 1 (satu) Dokumen Koordinas, Monitoring dan Evaluasi. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(23) Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp221,970,000 dan realisasi sebesar Rp194,787,000 atau setara dengan 87.75%. Output kegiatan adalah Penyusunan dokumen pelaporan internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dengan RPJMD Provinsi Provinsi Jawa Barat.

(24) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.203.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.201.362.050,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah Dokumen hasil sinkronisasi kebijakan perencanaan lingkup Bidang Pemsosbud.

IV - 432


Outcome kegiatan adalah sinergitas perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan sosial budaya dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

(25) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.563.737.510,00 atau setara dengan 97,64%. Output kegiatan adalah Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan ekonomi provinsi dengan nasional, dan kabupaten/kota melalui Forum perencanaan bidang ekonomi. Outcome kegiatan adalah sinergitas perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota

(26) Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp387.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp387.557.676,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD. Outcome kegiatan adalah tersedianya Kebijakan Ekonomi Outlook pembangunan Jawa Barat.

(27) Kegiatan Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp429.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp428.657.554,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Meningkatnya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi. Outcome kegiatan adalah tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatsan provinsi.

(28) Kegiatan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp146.625.203,00 atau setara dengan 98,08%. Output kegiatan adalah Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah

IV - 433


dan tahunan.(29) Kegiatan Penyusunan Analisis Kinerja RPJMD Provinsi

Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.342.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.284.411.145,00 atau setara dengan 97,51%. Output kegiatan adalah Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD. Outcome kegiatan adalah tercapainya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan .

(30) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp997.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp995.338.965,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan RPJMD. Outcome kegiatan adalah Outcome kegiatan adalah tercapainya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan

(31) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Kinerja Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp283.870.000,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Renja OPD dan APBN. Outcome kegiatan adalah tercapainya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan

(32) Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp799.451.970,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2019. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(33) Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp695.991.000,00 atau setara

IV - 434


dengan 99,43%. Output kegiatan adalah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(34) Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp897.561.857,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Dokumentasi dan Laporan hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa barat Tahun 2018. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(35) Kegiatan Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.696.548.208,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah (1) Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (2) Dokumen Transisi RPJMD Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah tercapainya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan

(36) Kegiatan Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp499.478.500,00 atau setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah Dokumen LKPJ ATA Gubernur; Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(37) Kegiatan Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp698.721.251,00 atau setara dengan 99,82%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR di Jawa Barat. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(38) Kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan

IV - 435


Bersumber dari Pusat dan Swasta yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.075.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.072.275.898,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta. Outcome kegiatan tercapainya konsistensi perencanaan dan penganggaran.

(39) Kegiatan Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.146.323.201,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025; Kajian Lingkungan Hidup strategis RPJPD Tahun 2005 – 2025 (2) Naskah akademis Perubahan RPJP Tahun 2005-2025 (3) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025. Outcome tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatsan provinsi.

(40) Kegiatan Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp693.561.950,00 atau setara dengan 99,08%. Output kegiatan adalah Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019. Outcome kegiatan tercapainya konsistensi perencanaan dan penganggaran.

(41) Kegiatan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.075.000,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018. Outcome kegiatan tercapainya konsistensi perencanaan dan penganggaran.

(42) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.660.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.652.960.580,00 atau setara dengan 99,58%. Output kegiatan adalah Dokumen Kesepakatan Kegiatan Prioritas Tahun 2018.

IV - 436


Outcome kegiatan adalah tercapainya usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas jawa barat .

(43) Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp233.956.013,00 atau setara dengan 93,58%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pertanian. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(44) Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp108.310.000,00 atau setara dengan 90,52%. Output kegiatan adalah Dokumen Renja Bappeda; Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(45) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp490.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp460.578.000,00 atau setara dengan 94,00%. Output kegiatan adalah -Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(46) Kegiatan Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.764.500,00 atau setara dengan 98,51%. Output kegiatan adalah Kualitas dokumen RKPD yang sesuai dengan ketentuan dan diselesaikan tepat waktu. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(47) Kegiatan Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan

IV - 437


Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp899.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp794.324.331,00 atau setara dengan 88,28%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(48) Kegiatan Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp973,500,000,00 dan realisasi sebesar Rp926.652.920,00 atau setara dengan 95,19%. Output kegiatan adalah Sinkronisasi dan Harmonisasi perencanaan antar daerah Provinsi dan Kab/Kota. Outcome tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatsan provinsi.

(49) Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp551.677.500,00 dan realisasi sebesar Rp549.915.897,00 atau setara dengan 99,68%. Output kegiatan adalah Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(50) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi anggaran Rp417.500.000 dan realisasi Rp377.368.358 atau setara dengan 90,39 % Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang di susun sebanyak 6 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(51) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas ESDM dengan alokasi anggaran Rp25.000.000 dan realisasi Rp20.027.700 atau setara dengan 80,11 % Output kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran yang disusun sebanyak 4 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(52) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp355.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 438


Rp353.581.135,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Arahan kebijakan tahunan sektor perumahan dan permukiman. Outcome kegiatan tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(53) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp428.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp395.795.235,00 atau setara dengan 92,35%. Output kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan koordinasi, komunikasi provinsi dengan Kabupaten/kota dan pusat dalam proses perencanaan. Outcome tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatsan provinsi.

(54) Kegiatan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp170.695.000,00 atau setara dengan 56,90%. Output kegiatan adalah Draf Dokumen Road Map Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan wilayah jawa barat bagian selatan selama 5 tahun

(55) Kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp865.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp853.699.717,00 atau setara dengan 98,69%. Output kegiatan adalah Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral; Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur. Outcome tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatsan provinsi.

(56) Kegiatan Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.403.085,00 atau setara dengan 99,13%. Output kegiatan adalah -Sinergi perencanaan fungsi kesehatan. Outcome kegiatan adalah tercapainya sinergi perencanaan fungsi kesehatan.

(57) Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah

IV - 439


Perbatasan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp398.456.111,00 atau setara dengan 99,61%. Output kegiatan adalah Laporan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya laporan perencanaan pemerintah desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat.

(58) Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp217.119.849,00 atau setara dengan 94,40%. Output kegiatan adalah Evaluasi Kinerja Tahun RKPD Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya evaluasi tahun RKPD Provinsi Jawa Barat.

(59) Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp173.741.250,00 atau setara dengan 96,52%. Output kegiatan adalah Dokumen RKPD Kab/Kota yang terevaluasi. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen RKPD Kabupaten/Kota yang terevaluasi.

(60) Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp825.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp823.360.649,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Laporan Jumlah Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan Luar Negeri Target: 5 Dokumen. Outcome kegiatan adalah tersedianya laporan jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri .

(61) Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.134.340.617,00 dan realisasi sebesar Rp1.134.340.617,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah (1) Buku Nota Pengantar LKPJ Tahun 2017 (2) Buku Naskah Induk LKPJ Gubernur Tahun 2017.(3) Buku LKPJ Midterm 2017. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen LKPJ

IV - 440


ATA Gubernur(62) Kegiatan Komda Lansia yang dilaksanakan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp440.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp425.948.248,00 atau setara dengan 96,81%. Output kegiatan adalah dokumen perencanaan penanggulangan isu strategis kelansiaan di Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kesejahteraan lansia di Provinsi Jawa Barat.

(63) Kegiatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat Melalui Program IPDMIP yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.987.503,00 atau setara dengan 98,64%. Output kegiatan adalah Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat

(64) Kegiatan Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.045.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.030.959.490,00 atau setara dengan 98,62%. Output kegiatan adalah Tingkat pemantauan, pengendalian pemanfaatan pembangunan. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(65) Kegiatan RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp788.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp768.239.277,00 atau setara dengan 97,49%. Output kegiatan adalah Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Outcome kegiatan adalah tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatsan provinsi.

(66) Kegiatan Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp929.807.208,00 dan realisasi sebesar Rp929.807.208,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen LKPJ ATA Gubernur. Outcome kegiatan tercapainya

IV - 441


kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(67) Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp369.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp359.579.799,00 atau setara dengan 97,29%. Output kegiatan adalah Dokumen RPJMD Kab/Kota yang terevaluasi. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(68) Kegiatan Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp292.255.440,00 atau setara dengan 97,42%. Output kegiatan adalah Dokumen kajian perhitungan biaya operasional. Outcome kegiatan adalah tercapainya konsistensi perencanaan dan penganggaran.

(69) Kegiatan Pengembangan Model Smart Agriculture di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp608.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp581.188.800,00 atau setara dengan 95,59%. Output kegiatan adalah Dokumen kajian pengembangan model Smart Agriculture. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(70) Kegiatan Penyelenggaraan FGD Lintas Sektor yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp374.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp366.656.524,00 atau setara dengan 97,93%. Output kegiatan adalah Laporan hasil FGD lintas sektor. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(71) Kegiatan Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS/TPB) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp540.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp535.331.009,00 atau setara dengan 99,14%. Output kegiatan adalah Sinergi Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan

IV - 442


Berkelanjutan (SDGs/TPB) terhadap Pembangunan Daerah. Permasalahan kegiatan Tidak ada permasalahan. Outcome kegiatan adalah tercapainya pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan.

(72) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.190.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.186.333.124,00 atau setara dengan 99,69%. Output kegiatan adalah Prosiding Hasil kesepakatan dan masukan untuk penyempurnaan dokumen RPJMD. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan.

(73) Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp108.231.500,00 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah Dokumen PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi.

(74) Kegiatan Sosialisasi Perda Tentang RPIP yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.602.069,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Tersosialisasinya tentang Peraturan Daerah RPIP Jawa Barat. Outcome Kegiatan adalah adalah tingkat keterlambatan pelaporan

(75) Penyusunan RKA, RKPD, RENJA, PK dan RKT yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen RKA, DPA, DPA-P Renja dan PK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan BKPP Wilayah I yang akuntabel.

(76) Kegiatan Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka Peningkatan Dunia Usaha yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat

IV - 443


dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp79.250.000,00 atau setara dengan 93.24%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi koperasi usaha mikro kecil di wilayah I Provinsi Jawa Barat.

(77) Kegiatan Pengembangan Agro bisnis dan Agro Industri yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi pengembangan agro bisnis dan agro wisata di wilayah I Provinsi Jawa Barat.

(78) Kegiatan Sinergitas peningkatan promosi produk unggulan wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.400.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi promosi produk unggulan di wilayah I Provinsi Jawa Barat.

(79) Kegiatan Sinergitas Pengembangan Wisata Jabar Selatan dan Pengelolaan Geopark Ciletuh yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.035.000,00 atau setara dengan 99.97%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi pengembangan Wisata Jabar Selatan dan Pengelolaan Geopark Ciletuh.

(80) Kegiatan Pengembangan Perkebunan Kopi dan Kakao di wilayah I Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.400.000,00 atau setara dengan 99.40%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Perkebunan Kopi dan Kakao di wilayah I Provinsi Jawa Barat.

(81) Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan

IV - 444


Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas.

(82) Kegiatan Pengembangan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.134.000,00 atau setara dengan 97.13%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional dan Global.

(83) Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Potong dan Sapi Perah yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.125.000,00 atau setara dengan 97,79%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Ternak Sapi Potong dan Sapi Perah.

(84) Sinergitas Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.500.000,00 atau setara dengan 97,73%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas.

(85) Kegiatan Pengembangan Pusat pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Varietas Unggul Lainnya yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Pusat pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Varietas Unggul Lainnya.

(86) Pendataan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan

IV - 445


Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

(87) Monitoring Jalan Lintas Kab/Kota dan Lintas Provinsi yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah termonitor Jalan Lintas Kab/Kota dan Lintas Provinsi.

(88) Pelestarian Budaya Kesenian Lokal se-Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp249.271.500,00 atau setara dengan 99,71%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah Pelestarian Budaya Kesenian Lokal se-Wilayah I.

(89) Forum Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Dalam Pengembangan Kearifan Lokal yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Pengembangan Kearifan Lokal se-Wilayah I.

(90) Sinergitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Peternak Ikan Air Tawar, Peternak Sapi, Petani Padi se Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp275.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp269.525.000,00 atau setara dengan 98,01%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah terbinanya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Peternak Ikan Air Tawar, Peternak Sapi, Petani Padi se Wilayah I.

(91) Forum BKPP Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp125.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah sinergitas perencanan

IV - 446


pembangunan di wilayah I Provinsi Jawa Barat.(92) Sinergitas Pemerintahan Desa se Wilayah I yang

dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas Pemerintahan Desa se Wilayah I.

(93) Sinergitas Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi kerjasama antar daerah di wilayah I Provinsi Jawa Barat.

(94) Sinergitas Kependudukan di Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.225.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.225.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Kependudukan di Wilayah Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

(95) Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah data dan informasi monev Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Wilayah I.

(96) Sinergitas Pemerintahan Kecamatan di Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersinkronisasinya pembangunan Pemerintahan Kecamatan di Wilayah I.

(97) Rapat Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.475.000,00

IV - 447


dan realisasi sebesar Rp96.475.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah termonitornya Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah I.

(98) Penyusunan Rencana Strategis BKPP Wilayah I Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp52.625.000,00 atau setara dengan 87,71%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Rencana Strategis BKPP Wilayah I Tahun 2018-2023.

(99) Pelaksanaan Pra Musrenbang di Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.500.000,00 atau setara dengan 98,29%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah sinergitas perencanaan pembangunan Pra Musrenbang di Wilayah I.

(100)Kegiatan Sinergitas dan Evaluasi Pengembangan Destinasi Wisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur, Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor-Sukabumi-Palabuhanratu yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.500.000,00 atau setara dengan 95,88%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Destinasi Wisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur, Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor-Sukabumi-Palabuhanratu.

(101)Sinergitas Percepatan Penyerapan Anggaran di Wilayah I yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp159.323.696,00 dan realisasi sebesar Rp123.300.600,00 atau setara dengan 77,33%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Percepatan Penyerapan Anggaran di Wilayah I.

(102)Monitoring Pemilukada Serentak (Pilgub, Pilbup) di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan

IV - 448


Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.000.000,00 atau setara dengan 97,08%. Output kegiatan adalah Data dan Informasi Pemilukada Serentak (Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot) di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monitoring Pemilukada Serentak (Pilgub, Pilbup) di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(103)Kegiatan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.623.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah Dokumen Usulan Program/Kegiatan Prioritas Kab/Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(104)Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah II yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.442.000,00 atau setara dengan 98,05%. Output kegiatan adalah dokumen rekomendasi Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah II. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah II.

(105)Penyusunan Renstra yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp33.189.480,00 atau setara dengan 66,38%. Output kegiatan adalah Dokumen Renstra. Outcome kegiatan adalah tersinkronisasinya perencanaan pembangunan jawa barat dengan perencanaan BKPP Wilayah II.

(106)Penyusunan RKPD, RKA, DPA, Renja, RKT, PK. yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.817.000,00 atau setara dengan 81,09%. Output kegiatan adalah Dokumen RKPD, RKA, DPA, Renja, RKT, PK. Outcome kegiatan adalah tersinkronisasinya perencanaan

IV - 449


pembangunan jawa barat dengan perencanaan BKPP Wilayah II.

(107)Sinergitas Perencanaan pengembangan tematik kewilayahan Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya Data Kesepakatan Pengembangan Tematik Kewilayahan Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Perencanaan pengembangan tematik kewilayahan Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(108)Monitoring Evaluasi Pengembangan Industri Perberasan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya Data dan Informasi mengenai pengembangan industri perberasan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi monev Pengembangan Industri Perberasan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(109)Pemberdayaan Masyarakat terhadap Seni dan Budaya Tradisional di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya Data Seni Budaya Tradisional di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Seni dan Budaya Tradisional di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(110)Pengendalian Apresiasi Sekolah Sehat di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.767.200,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Tersedianya Data Sekolah yang mengikuti Program UKS di Wilayah II. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi

IV - 450


Pengendalian Apresiasi Sekolah Sehat di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(111)Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya Data Kinerja Kecamatan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Penyelenggaraan Kecamatan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

(112)Forum Komunikasi BKPP Se-Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp193.357.000,00 atau setara dengan 96,68%. Output kegiatan adalah Rekomendasi/Kesepakatan tentang pengembangan program dan kegiatan di BKPP Wilayah Se Jabar. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan yang sinergi BKPP Se-Jawa Barat.

(113)Monev Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (TKW- 35) yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75,000,000 dan realisasi Rp72.300.000,00 atau setara dengan 96,40%. Output kegiatan adalah Sebagai bahan perumusan kebijakan kegiatan Monev Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (TKW- 35).

(114)Penanggulangan HIV/AIDS dan Pergaulan Bebas di Wilayah III Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Bahan perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS dan pergaulan bebas di wilayah III Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Penanggulangan HIV/AIDS dan Pergaulan Bebas di Wilayah III Provinsi Jawa Barat.

(115)Pengembangan Sistem Perdagangan Palawija di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi

IV - 451


Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Perdagangan Palawija di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Sistem Perdagangan Palawija di Wilayah III.

(116)Pengembangan Sistem Perdagangan Komoditi Beras di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Perdagangan Komoditi Beras di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Sistem Perdagangan Komoditi Beras di Wilayah III.

(117)Pengembangan Industri Rotan di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp65.000.000,00 atau setara dengan 86,66%. Output kegiatan adalah Rekomendasi hasil kegiatan Pengembangan Industri Rotan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Industri Rotan di Wilayah III.

(118)Monev Mitigasi Bencana di Wilayah III Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Bahan perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana di Wilayah III provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil Monev Mitigasi Bencana di Wilayah III Provinsi Jawa Barat.

(119)Penyusunan rencana strategis (Renstra) yang dilaksanakan Disperindag Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp100.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah tersedianya dokumen Resntra Disperindag Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan.

(120)Pengembangan Makanan Olahan di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan

IV - 452


Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.250.000,00 atau setara dengan 99%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Pengembangan Makanan Olahan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Makanan Olahan di Wilayah III.

(121)Pengembangan Industri Perikanan di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Pengembangan Industri Perikanan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Industri Perikanan di Wilayah III.

(122)Pengembangan Industri Batik di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.905.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Industri Batik di Wilayah III Rekomendasi kegiatan Pengembangan Industri Batik di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Industri Batik di Wilayah III.

(123)Sinergitas perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan provinsi jawa barat yang dilaksanakan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp249,834,801,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah kegiatan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Outcome kegiatan adalah tercapainya sinergitas pembangunan bidang perikanan dan kelautan.

(124)Dzikir dan Tabligh Akbar yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp140.000.000,00 dan realisasi Rp19.075.000,00 atau setara dengan 13,62%. Output kegiatan adalah Dzikir dan Tabligh Akbar di wilayah BKPP III. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya silahturahmi antar umat Islam di Wilayah III Provinsi Jawa Barat

(125)Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah

IV - 453


III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp180.000.000,00 dan realisasi Rp175.459.500,00 atau setara dengan 97,47%. Output kegiatan adalah Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran di kab/Kota di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersinkornisasinya perencanaan pembangunan Pemprov Jawa Barat dengan kab/kota di wilayah III.

(126)Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pengembangan Agribisnis Mangga Gedong Gincu di Wilayah III.

(127)Monev Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp75.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Rekomendasi kegiatan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan.

(128)Monev Dampak Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Lintas Daerah yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp85.000.000,00 dan realisasi Rp84.968.800,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah Rekomendasi kegiatan Monev Dampak Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Lintas Daerah. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Dampak Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Lintas Daerah.

(129)Kerjasama Antar Daerah Perbatasan di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.060.000,00 atau setara dengan 98,74%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil

IV - 454


Kegiatan Kerjasama Antar Daerah Perbatasan di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Kerjasama Antar Daerah Perbatasan di Wilayah III.

(130)Persiapan Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2018 di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp196.478.000,00 atau setara dengan 98,23%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Persiapan Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2018 di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2018 di Wilayah III.

(131)Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp49.770.000,00 atau setara dengan 99,54%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Wilayah III.

(132)Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp72.195.000,00 atau setara dengan 96,26%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah III.

(133)Peningkatan Kinerja Kepala Desa di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.091.500,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Peningkatan Kinerja Kepala Desa di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah meningkantnya Kinerja Kepala Desa di Wilayah III.

(134)Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Wilayah III yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan

IV - 455


realisasi Rp72.950.000,00 atau setara dengan 97,26%. Output kegiatan adalah Rekomendasi Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Wilayah III. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Bantuan Keuangan Kepada Desa di Wilayah III.

(135)Rancangan Manajemen Potensi Produk Ekonomi Kreatif di Wilayah Priangan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp175.000.000,00 dan realisasi Rp174.551.600,00 atau setara dengan 99,74%. Output kegiatan adalah Tersusunnya 2 (dua) rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan rancangan manajemen potensi produk ekonomi kreatif di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Manajemen Potensi Produk Ekonomi Kreatif di Wilayah Priangan.

(136)Pra Musrenbang di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp536.730.000,00 dan realisasi Rp536.587.800,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan adalah Terwujudnya sinergi perencanaan program dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang tersusun dalam 2 (dua) dokumen usulan Kab/Kota Tahun 2019. Outcome kegiatan adalah tersinkornisasi perencanaan pembangunan Pemprov Jawa Barat dengan kab/kota di wilayah IV.

(137)Sinergitas Promosi Wisata di Wilayah Priangan sebagai Daya Tarik Wisatawan Lokal dan Internasional yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp143.000.000,00 dan realisasi Rp141.415.000,00 atau setara dengan 98,89%. Output kegiatan adalah Tersusunnya rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan pariwisata di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Promosi Wisata di Wilayah Priangan sebagai Daya Tarik Wisatawan Lokal dan Internasional.

(138)Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten kota di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan

IV - 456


dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.250.000,00 dan realisasi Rp74.950.000,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Tersusunnya dokumen sinergitas perencanan pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten kota di Wilayah IV.

(139)Monitoring dan Sosialisasi Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.520.000,00 dan realisasi Rp150.205.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Meningkatnya tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev dan Sosialisasi Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Wilayah IV.

(140)Pameran Perencanaan Pembangunan Strategis Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.450.000,00 atau setara dengan 99,72%. Output kegiatan adalah Tersedianya laporan/rekomendasi perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah terinformasikannya kepada masyarakat Pembangunan Strategis Kabupaten/Kota di Wilayah IV.

(141)Monitoring dan Evaluasi rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Cigatas) di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp87.500.000,00 dan realisasi Rp87.425.000,00 atau setara dengan 99,91%. Output kegiatan adalah Tersedianya laporan/rekomendasi perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Cigatas) di Wilayah IV.

(142)Forum Komunikasi BKPP se Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat

IV - 457


dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.415.000,00 atau setara dengan 99,61%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan rekomendasi untuk peningkatan kinerja aparatur BKPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sinergitas BKPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

(143)Monitoring dan Sinergitas Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp71.800.000,00 atau setara dengan 95,73%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan rekomendasi tentang pembakuan nama rupabumi di Kabupaten/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(144)Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000 dan realisasi Rp49.950.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya rekomendasi untuk perkembangan calon daerah persiapan dengan target kinerja 99,90%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah IV.

(145)Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp379.350.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Laporan monev Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub dan Pilkada.

(146)Sinergitas Penyelenggaraan Verifikasi Proses Tukar Menukar Tanah Milik Desa di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp49.550.000,00 atau setara dengan 99,10%. Output kegiatan adalah Adanya bahan

IV - 458


rekomendasi dalam penyelenggaraan proses tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Verifikasi Proses Tukar Menukar Tanah Milik Desa di Wilayah IV.

(147)Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perkembangan Desa/Kelurahan di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.700.000,00 atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Adanya bahan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan Desa dan Kelurahan di Kab/Kota Se Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pemerintahan dan Perkembangan Desa/Kelurahan di Wilayah IV.

(148)Monitoring dan Sinergitas Pembangunan Bidang Pemerintahan antar Kabupaten/Kota dan Daerah Jabar-Jateng yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.737.500,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan rekomendasi sesuai program pembangunan Bidang Pemerintahan antar Kab/Kota dan Daerah Jabar-Jateng tentang Pambakuan Nama Rupabumi di Kabupaten/Kota di Wilayah IV dengan target kinerja 100%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Pembangunan Bidang Pemerintahan antar Kabupaten/Kota dan Daerah Jabar-Jateng.

(149)Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000000,00 dan realisasi Rp74.800.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Tersedianya rekomendasi bahan pengembangan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di Kab/Kota se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Wilayah IV.

(150)Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.601.000,00

IV - 459


atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kab/Kota sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah IV.

(151)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp85.000.000,00 dan realisasi Rp84.925.000,00 atau setara dengan 99,91%. Output kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas dalam penanganan kesehatan antar Kab/Kota di Wilayah IV dengan target kinerja 90%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Pembangunan Kesehatan di Wilayah IV.

(152)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.850.000,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas penanganan bencana secara terpadu di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil monev Penanganan Bencana di wilayah IV.

(153)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Agama yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas pembangunan keagamaan di Wilayah IV dengan target kinerja 90%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pembangunan Agama di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(154)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masalah Sosial yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi Rp74.756.250,00 atau setara dengan 99,67%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas program penanganan masalah sosial di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya

IV - 460


data dan informasi Masalah Sosial di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(155)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp149.782.000,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas penyelenggaraan pembangunan pendidikan SMA/SMK di Wilayah IV dengan target kinerja 80%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pembangunan Pendidikan di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(156)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi POSPEDA di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp160.000.000,00 dan realisasi Rp158.670.000,00 atau setara dengan 99,16%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan pada penyelenggaraan kegiatan POSPEDA tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi POSPEDA di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(157)Sinergitas dan evaluasi pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan riset terpadu jatinangor yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp49.850.000,00 atau setara dengan 99,06%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan guna terwujudnya pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan riset terpadu di Jatinangor dengan target kinerja 100%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil rekomendasi/kesepakatan pada penyelenggaraan kegiatan POSPEDA tingkat Provinsi Jawa Barat.

(158)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp60.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan

IV - 461


Perlindungan Anak di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.(159)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp70.000.000,00 dan realisasi Rp70.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas pembinaan pemuda dan olah raga untuk meningkatkan prestasi dan daya saing di Wilayah IV dengan target kinerja 90%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pembinaan Pemuda dan Olahraga di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(160)Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Seni Tradisional di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp199.624.000,00 atau setara dengan 99,81%. Output kegiatan adalah Tersusunnya bahan rekomendasi/kesepakatan sinergitas pembangunan dan pengembangan seni tradisional di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pembangunan dan Pengembangan Seni Tradisional di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(161)Sinergitas, Monitoring dan Evaluasi Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Centre) di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp99.950.000,00 atau setara dengan 99,95%. Output kegiatan adalah Tersedianya laporan/rekomendasi mengenai Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Centre) di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Centre) di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(162)Penyusunan Renja/RKT, RKA/DPA, Renstra Bakorpembang Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp127.000.000,00 dan realisasi Rp126.694.000,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Tersusunnya 4 (empat) dokumen perencanaan yaitu Renja, RKT, RKA/DPA, dan Renstra Bakorpembang Wilayah IV dengan target kinerja 100%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data perencanaan pembangunan BKPP Wilayah IV.

(163)Sinergitas dan Evaluasi Mengembangkan Industri

IV - 462


Kreatif di Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp550.000.000,00 dan realisasi Rp540,170,000,00 atau setara dengan 98,81%. Outcome kegiatan adalah tersedianya data dan informasi pengembangan Industri Kreatif di wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

(164)Sinergitas Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Kopi dan Teh di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp93,000,000,00 dan realisasi Rp92,325,000,00 atau setara dengan 99,27%. Output kegiatan adalah Tersusunnya rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan kopi dan teh di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Kopi dan Teh di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

(165)Kegiatan Dokumen Kinerja Tahunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp739.000.000,00 dan realisasi Rp715.041.550,00 atau setara dengan 96,76 %. Output kegiatan adalah Rencana Kerja Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja tahunan.

(166) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BKD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp331.000.000,00 dan realisasi Rp296.226.000,00 atau setara dengan 89,49%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Forum OPD bidang Kepegawaian Provinsi Jawa Barat 1 kali forum OPD (100 orang); Fasilitasi Pra Musrenbang 4 Wilayah; Terlaksananya Revisi Renstra BKD Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya manajemen aparatur

(167)Monitoring dan Evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.260.800,00 dan realisasi sebesar Rp335.659.780,00 atau setara dengan 96,11%. Output kegiatan adalah Output kegiatan adalah Dokumen Monev dan Rekomendasi Usulan Kegiatan Kelitbangan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dalam pengembangan dan pembangunan daerah

(168)Kegiatan Pemeliharaan Taman, Gedung, Jalan dan

IV - 463


Masjid di Lingkungan BPIC yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.126.616.850,00 atau setara dengan 92,46%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya Taman, Gedung, Jalan dan Masjid di Lingkungan BPIC. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan Taman, Gedung, Jalan dan Masjid di Lingkungan BPIC.

(169)Verifikasi dan Monev bantuan Hibah sarana pembinaan mental dan kerohanian yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.928.161.250,00 atau setara dengan 83,83%. Output kegiatan adalah CPL Bantuan Hibah Sarana Prasarana dan Asrama Santri Pondok Pesantren ke Lembaga, Badan dan Organisasi. Outcome kegiatan adalah tersalurkannya bantuan hibah sarana prasarana dan asrama santri pondok pesantren ke lembaga, badan dan organisasi.

(170)Pembinaan mental kerohanian melalui bimbingan baca Al-Qur'an bagi Aparatur sipill Negara Pempro. Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp170.225.000,00 atau setara dengan 72,90%. Output kegiatan adalah terwujudnya pelaksanaan bimbingan Baca Al-Qur'an bagi Aparatur Sipil Negara. Outcome kegiatan adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan Aparatur sipill Negara Pempro. Jawa Barat.

(171)Monitoring dan Evaluasi Program RAM-IP masjid Monumental yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp217.906.750,00 atau setara dengan 87,16%. Output kegiatan adalah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAM-IP masjid Monumental. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kelancaran pembangunan masjid Monumental.

(172) Implementasi Pengalaman Agama melalui Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.074.124.000,00 atau setara dengan 97,65%. Output kegiatan adalah Laporan Safari Ramadhan

IV - 464


dan Tarling Gubernur. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Keimanan, Ketaqwaan dan Pengalaman Ajaran Agama Islam.

(173)Kajian Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Madrasah di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.470.000,00 atau setara dengan 96,98%. Output kegiatan adalah Dokumen Kajian Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Madrasah di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersalurkannya Bantuan Oprasional Sekolah Madrasah di Jawa Barat.

(174)Kajian Teknis Pembiayaan Tenaga Pendidik keagamaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.470.000,00 atau setara dengan 97,75%. Output kegiatan adalah Dokumen Kajian Teknis Pembiayaan Tenaga Pendidik keagamaan di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tersalurkannya Pembiayaan Tenaga Pendidik keagamaan di Jawa Barat.

(175)Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengadilan Pembangunan dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.370.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.333.711.390,00 atau setara dengan 97,35%. Output kegiatan adalah Laporan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat; 12 dokumen. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

(176)Penyusunan & Pengelolaan Rencana Pekerjaan pada Kegiatan APBD dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp600,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp513,783,725,00 atau setara dengan 85,63%. Output kegiatan adalah Dokumen Sinkronisasi Rencana Paket Pengadaan dan Dokumen Kendali Paket Pengadaan; 6 dokumen. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

(177)Pengendalian pengelolaan rencana pekerjaan & estimasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar

IV - 465


Rp1.025.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.017.894.610,00 atau setara dengan 99,31%. Output kegiatan adalah Dokumen Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat; 4 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

(178)Penguatan bidang perekonomian dan pembangunan dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp763,651,813,00 atau setara dengan 63,64 Output kegiatan adalah Dokumen koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembagunan; 12 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kinerja pelayanan asisten bidang ekonomi dan pembangunan.

(179)Analisis data & pelaporan capaian kinerja & sismontep Provinsi Jawa Barat dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.112.975.165,00 atau setara dengan 96,78%. Output kegiatan adalah Dokumen Capaian Kinerja dan Sismontep. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas Pengendalian pembangunan lingkup OPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(180)Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp578.635.000,00 atau setara dengan 96,44%. Output kegiatan adalah Dokumen Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat; 4 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat

(181)Forum Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.675.000,00 atau setara dengan 94,33%. Output kegiatan adalah 149 perangkat daerah. Outcome kegiatan adalah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat.

(182)Monitoring dan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar

IV - 466


Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.550.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah laporan monitoring dan evaluasi AKIP Provinsi dan kab/kota.. Outcome kegiatan adalah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provins Jawa Barat.

(183)Penyusunan perjanjian kinerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.956.500,00 atau setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah dokumen PK Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.. Outcome kegiatan adalah Terlaksanakannya dokumen PK Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

(184)Kegiatan penyusunan laporan kinerja Biro Organisasi yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.508.248,00 atau setara dengan 99,02%. Output kegiatan adalah laporan bulanan dan triwulanan. Outcome kegiatan adalah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat.

(185)Kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp149.661.000,00 atau setara dengan 99.77%. Output kegiatan adalah dokumen LKIP/LKH Prov. Jabar. Outcome kegiatan adalah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat

(186)Penyusunan perencanaan dan penganggaran kinerja Biro Organisasi yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.877.014,00 atau setara dengan 98.88%. Output kegiatan adalah bahan renstra dan renja, dokumen RKA dan DPA. Outcome kegiatan adalah Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC keatas.

(187)Verifikasi bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.585.041,00 dan realisasi Rp87.190.541,00 atau setara dengan 96,25%. Output Dokumen verifikasi usulan bantuan keuangan kabupaten/kota. Outcome/Hasil kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas pembangunan sektor sumber daya air di Jawa Barat.

IV - 467


(188)Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan SDA yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp390.000.000,00 dan realisasi Rp383.307.221,00 atau setara dengan 98,28%. Output Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disepakati. Outcome/Hasil kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas pembangunan sektor sumber daya air di Jawa Barat.

(189)Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Bidang Perhubungan Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp139.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.262.920,00 atau setara dengan 99,83%. Output kegiatan adalah Pelaksanaan Koordinasi Proses Usulan Bankeu kepada Kabupaten Kota, dalam forum Pra Musrenbang dan Musrenbang, dan Rekapitulasi Laporan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota TA.2018. Outcome/Hasil kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas pembangunan sektor perhubungan di Jawa Barat.

(190)Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, Forum SKPD dan Monev Kegiatan Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp353.752.000,00 dan realisasi sebesar Rp350.408.300,00 atau setara dengan 99,05%. Output kegiatan adalah Forum Perangkat Daerah Tahun 2018 Rencana Kerja Tahun 2019, Dokumen, Background study penyusunan rensta dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat rancangan awal renstra DIshub Jabar Tahun 2018-2023, Forum Perangat Daerah Rancangan Akhir Renstra Tahun 2018-2023, evaluasidan monitoring dishub ;

(191)Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Program Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp226.458.401,00 setara dengan 78,08 %. Output kegiatan adalah Penyusunan rencana kegiatan program pariwisata dan kebudayaan; Rapat Forum OPD program kepariwisataan dan kebudayaan; pelaksanaan program/kegiatan pariwisata dan budaya di Jawa Barat; dan rapat perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Outcome kegiatan adalah tersusunnya kebijakan pariwisata, seni dan budaya Jawa Barat.

IV - 468


(192)Kegiatan Penyusunan Renstra Disparbud Prov. Jabar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebsesar Rp22.860.000,00 setara dengan 23,56 %. Output kegiatan adalah Penyusunan dokumen Renstra Disparbud Provinsi Jabar Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah tersusunnya dokumen kebijakan pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat.

(193)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan Alokasi Anggaran Rp383.845.000,00 Dan Realisasi Rp378.381.467,00 atau setara dngan 98,57%. Output 3 dokumen. Outcome kegiatan adalah sinergitas program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah.

(194)Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp183.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp182.582.486,00 atau setara dengan 99,47%. Output Forum Dinas PMPTSP. Outcome kegiatan adalah sinergitas perencenaan pembangunan dengan Perangkat Daerah serta Kab/Kota terkait.

(195)Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan Regional dan Nasional) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.769.671,00 atau setara dengan 81,15%. Output Keikutsertaan dalam forum perencanaan tingkat daerah. Outcome kegiatan adalah terakoodirnya usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas Jawa Barat.

(196)Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan Dinas PMPTSP yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.907.200,00 atau setara dengan 89,44%. Output Kajian hasil monitoring dan evaluasi. Outcome kegiatan adalah terukurnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP.

(197)Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2018

IV - 469


yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.014.760,00 atau setara dengan 99,63%. Output Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan. Outcome kegiatan adalah kesesuaan antara perencanaan dengan implementasi.

(198)Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.000.500,00 atau setara dengan 98,33%. Output Keikutsertaan dalam penyelenggaraan pameran LKPJ. Outcome kegiatan adalah tersampaikannya visualisasi pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas PMPTSP.

(199)Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2018-2023 yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp291.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp252.185.989,00 atau setara dengan 86,44%. Output Dokumen Renstra Dinas PMPTSP 2018-2023. Outcome kegiatan adalah terakomodirnya isu-isu strategis dalam perencanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP.

(200)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.092.300,00 atau setara dengan 99,09%. Output kegiatan adalah Dokumen penyusunan Program dan Usulan Perencanaan Dinas dan Kab/Kota meliputi forum OPD, renja, pra musrenbang (100%); Dokumen penyusunan dan evaluasi rencana strategis (100%). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(201)Penyusunan program dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp158.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp154.812.379,00 atau setara dengan 97,52%.

IV - 470


Output Monev Pelatihan Ke Alumni Pelatihan Konvensional dan OFT Tahun 2017 di : Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut (2 kali), Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kab. Cirebon (2 kali), Kab. Indramayu (2 kali), Kota Cirebon, Kab. Cianjur, Kab. Sumedang, Kab. Kab. Tasikmalaya (3 kali), Kab. Garut, Kota Sukabumi, Kab. Purwakarta (2 kali); Rapat Penyusunan Draft Akreditasi Pelatihan Sapi Perah, dan Domba;Rapat Perencana Pelatihan, koordinasi ke BPSDM Provinsi Jawa Barat, Rapat Evaluasi Kegiatan dan Aplikasi data Pelatihan; Survey AKD Calon Peserta Pelatihan Agribisnis Ternak Domba Tahun 2019 dari kab Bogor, Garut, Tasikmalaya, Subang,Purwakarta,Bogor, Karawang, Monev OFT Sapi Pereh Kerjasama dengan Garudafood, dan AKD calon peserta pelatihan Agribisnis Ternak Sapi Perah ke Kab. Tasikmalaya, Garut, Kota Tasikmalaya, Subang. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(202)Kegiatan Penyusunan Renstra 2018-2022 yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp92.428.500,00 atau setara dengan 92,42%. Output kegiatan adalah Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(203)Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD Bidang Pekebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi Rp111.910.000,00 atau setara dengan 93,25%. Output kegiatan adalah Dokumen usulan perencanaan pembangunan perkebunan Tahun 2019 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(204)Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp349.004.600,00 atau setara dengan 99,71%. Output kegiatan adalah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan 1dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

IV - 471


sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(205)Kegiatan FGD Pengembangan Komoditas Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dan realisasi Rp103.452.250,00 atau setara dengan 98,52%. Output kegiatan adalah Laporan hasil FGD pengembangan komoditas perkebunan 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(206)Kegiatan Penyusunan Renja dan RKA yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi Rp198.354.500,00 atau setara dengan 79,34%. Output Renja Tahun 2019, DPA Murni Tahun 2019, RKA dan DPA Pergeseran Tahun 2018, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2018 6 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(207)Kegiatan Penyusunan Renja yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan realisasi Rp9.985.000,00 atau setara dengan 99,85 %. Output Tersusunnya rencana kerja (RENJA) Dinas keluatan dan perikanan Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(208)Penyusunan Perencanaan Tahunan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan BSDM Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp273.000.000,00 dan realisasi Rp266.402.250,00 atau setara dengan 97,58%. Output Tersusunya Perencanaan Selama Satu tahunan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(209)Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,00 dan realisasi Rp169.100.000,00 atau setara dengan 93,94%. Output Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kelautan dan perikanan jawa barat (Forum OPD). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(210)Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

IV - 472


Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp95.564.944,00 atau setara dengan 95,56%. Output Tersusunya Rencana Staregis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(211)Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi Rp971.217.450,00 atau setara dengan 97,12%. Output terkoordinasikannya perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2018 kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, tersedianya dokumen review Renstra Dinas Kehutanan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinkronisasi perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Program Kerjasama Pembangunan(1) Kegiatan Penataan dan Penyelenggaraan Kerja

Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp933,470,000,00 dan realisasi sebesar Rp864.285.775,00 atau setara dengan 92,58%. Output kegiatan adalah Dokumen Kerja Sama antar Daerah dan Kerja Sama Pihak Ketiga. Outcome Kegiatan adalah terfasilitasinya dokumen kerjasama

(2) Kegiatan Evaluasi Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.189.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.172.376.835,00 atau setara dengan 98,54%. Output kegiatan adalah Buku Laporan Evaluasi, Addendum, Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah. Outcome Kegiatan adalah Terlaksananya pelaksanaan kerjasama hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota se-Jawa Barat

(3) Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.735.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 473


Rp7.514.037.122,00 atau setara dengan 97,14%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri, Terfasilitasinya Program Implementasi Kerja Sama. Outcome Kegiatan adalah -1. Perencanaan kerjasama disesuaikan dengan Program/Kegiatan Nasional serta waktu efektif kegiatan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan nasional; 2. Committed dan mendorong "One Gate Policy", yaitu dengan mencatatkan kegiatan kerjasama luar negeri melalui Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemdagri; 3. Mengintensifkan mekanisme korespondensi koordinasi antar lembaga agar mekanisme dan hasil yang dicapai lebih komprehensif dan integral; 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola baik dibidang pengelolaan kerjasama secara umum maupun pelaksanaan kerjasama secara substantive; 5. Partisipasi seluruh stakeholder untuk memperkuat Sense of Ownership

(4) Kegiatan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.908.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.885.187.050,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur APPSI 2018. Outcome Kegiatan adalah Terfasilitasinya Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 dan Terciptanya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah serta Terciptanya sinergi program pembangunan dan fasilitasi kerjasama antar daerah Provinsi

(5) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp179.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp178.239.190,00 atau setara dengan 98,13%. Output kegiatan adalah Perjalanan dinas PNS Provinsi, perjalanan dinas luar provinsi, jasa profesi, belanjan mamin, sewa meja kursi. Outcome kegiatan adalah panitia barang dan jasa, Even organizer, Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Bara, Makan dan Minum Forum Hubungan Antar Lembaga, Perjalanan dinas.

2)

Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Perencanaan

a Permasalahan

IV - 474


.1. Belum optimalnya pelibatan stakeholder non

pemerintah dalam mendukung pembangunan.

b.

Solusi

1. Peningkatan proses perencanaan pembangunan tingkat provinsi.

2. Pelibatan stakeholder non pemerintah dalam inovasi dan pendanaan pembangunan.

IV - 475


34. Urusan Bidang KeuanganPencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Keuangan tahun 2018 adalah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar 19, 78 triliun rupiah yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 17,7 triliun rupiah, Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat mendapatkan opini WTP, dan Tingkat pendapatan Daerah PAD di tahun 2018 sebesar 58.81%.1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.624.800,00 dan realisasi sebesar Rp181.560.618,00 atau setara dengan 98,34%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Penyusunan Pengelolaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan baik. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(2) Kegiatan Pengelolaan Keuangan DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan DP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.552.500,00 atau setara dengan 98,55%. Output kegiatan adalah Pelaporan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis accrual. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(3) Rekonsiliasi data dan informasi pendapatan daerah bidang energi yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp403.768.436,00 atau setara dengan 80,75%. Output kegiatan adalah Pelaksanaan Rekonsiliasi Data dan Informasi Pendapatan Daerah Bidang Energi adalah tersedianya data sektor pendapatan bidang energi sebanyak 3 sektor meliputi sektor PBBKB, DBH MIgas dan DBH Panas Bumi. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan.

(4) Persiapan Peningkatan Status Laboratorium UPTD Pengujian Menjadi Laboratorium Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp210.000.000,00 dan realisasi Rp183.747.410,00 atau setara dengan 87,50 %. Output Jumah dokumen prasyarat registrasi laboratorium lingkungan. Outcome/Hasil kegiatan adalah tersedianya readines criteria laboratorium lingkungan.

(5) Rekonsiliasi Data dan Informasi Pendapatan Daerah

IV - 476


Bidang Pertambangan yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp262.538.290,00 atau setara dengan 87,51%. Output Tersedianya dokumen sebanyak 4 (empat) buah hasil rekonsiliasi data dan informasi pendapatan daerah dari triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV serta tersedianya data dan informasi dari hasil survey harga penjualan mineral bukan logam dan batuan dari 17 (tujuh belas ) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Outcome/Hasil terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan.

(6) Kegiatan Kajian Pengembangan Laboratorium Energi Dalam Rangka Peningkatan PAD Berdasarkan Kewenangan Sesuai UU RI No. 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp140.927.500,00 atau setara dengan 93,95%. Output Jumlah dokumen kajian kelayakan pengembangan laboratorium energi. Outcome/Hasil kegiatan adalah tersedianya kajian pengembangan laboratorium lingkungan.

(7) Kegiatan Studi dan Evaluasi Kelayakan Ekonomi Pengujian Mineral dan Geomekanik Dalam Rangka Peningkatan PAD Berdasarkan Kewenangan Sesuai UU RI No. 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp139.156.250,00 atau setara dengan 92,77%. Output Jumlah dokumen kajian kelayakan pengembangan laboratorium energi. Outcome/Hasil kegiatan adalah tersedianya doukemen pendukung pengembangan laboratorium lingkungan.

(8) Kegiatan Agenda Nasional Dalam Upaya Mendapatkan Opini WTP yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.419.865,00 atau setara dengan 92,83%. Output 1. Belanja Penggandaan/Fotocopy 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi. Outcome/Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan agenda nasional dalam upaya mendapatkan opini WTP.

(9) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.056.744,00 atau setara dengan 92,11%. Output 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi. Outcome/Hasil kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

IV - 477


(10) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.077.304,00 atau setara dengan 99,81%. Output kegiatan adalah 25 Dokumen SPJ Fungsional, Laporan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan, Buku Inventaris Barang. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(11) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.631.000,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah Terlatihnya pengetahuan tentang Pengelolaan keunagan yang terukur. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(12) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp145.577.500,00 atau setara dengan 97,05%. Output kegiatan adalah Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan administrasi Keuangan. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(13) Kegiatan Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp962.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp849.246.087,00 atau setara dengan 89,12%. Output kegiatan adalah Terciptanya Dokumentasi Barang Daerah. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(14) Kegiatan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.008.671.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.004.887.116,00 atau setara dengan 99,62%. Output kegiatan adalah Terciptanya dokumentasi pegawai yang akurat, Terciptanya jaminan hak gaji dan tunjangan pegawai dan keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Terciptanya aplikasi gaji dan tunjangan Non Core, Terciptanya laporan realisasi bidang perbendaharaan tentang pelaksanaan APBD secara berkala. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan penatausahaan pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai

IV - 478


Pemerintah Provinsi Jawa Barat.(15) Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan

Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp738.363.320,00 dan realisasi sebesar Rp733.636.961,00 atau setara dengan 99,35%. Output kegiatan adalah Terciptanya sosialisasi peraturan-peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Terciptanya pengendalian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Terciptanya pencatatan dan dokumentasi penertiban SP2D secara tertib, Terciptanya pemenuhan kebutuhan laporan realisasi belanja secara berkala bulanan dan tahunan (1 Tahun). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman penatausahaan keuangan daerah.

(16) Kegiatan Penyelesaian Penyaluran Dana SP2D dan Retur yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp277.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp273.627.000,00 atau setara dengan 98,73%. Output kegiatan adalah Tersusunnya pelaporan penyelesaian penyaluran SP2D dan retur dengan Kab/Kota dan Bank BJB seluruh Jawa Barat (1 Tahun). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.

(17) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp651.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp352.570.830,00 atau setara dengan 54,15%. Output kegiatan adalah Buku informasi APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (3 Buku). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.

(18) Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.580.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp474.353.677,00 atau setara dengan 30,00%. Output kegiatan adalah Tercapainya pemanfaatan aset yang idle (1 Tahun). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pemanfaatan aset tanah dan bangunan pemprov Jawa Barat yang Akuntabel dan Mendukung PAD.

(19) Kegiatan Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.133.500,00 dan realisasi

IV - 479


sebesar Rp111.817.750,00 atau setara dengan 66,11%. Output kegiatan adalah Daftar Mutasi Barang Milik Daerah sebanyak 45 daftar. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya data mutasi Barang Milik Daerah.

(20) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp401.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp390.111.229,00 atau setara dengan 97,25%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Pemahaman Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Perangkat Daerah atas Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Kapasitas Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang OPD atas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

(21) Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp476.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp458.946.250,00 atau setara dengan 96,25%. Output kegiatan adalah Tersedianya Data Penerimaan dan Pendapatan Sektor Pajak Daerah sebagai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kab./Kota. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Data Penerimaan dan Pendapatan Sektor Pajak Daerah sebagai Dasar Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

(22) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp830.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp825.307.350,00 atau setara dengan 99,43%. Output kegiatan adalah Tersedianya Informasi yang Dapat digunakan sebagai Bahan Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Informasi yang Up To Date yang Dapat Digunakan sebagai Bahan Pengambil Keputusan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

(23) Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp191.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp182.416.450,00 atau setara dengan 95,19%. Output kegiatan adalah Telahaan hasil evaluasi

IV - 480


rancangan perda kab/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan realisasi 27 dokumen. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kesesuaian rancangan perda kab/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan perda kab/kota tentang APBD dan/atau perda kab/kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(24) Kegiatan Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp625.143.600,00 dan realisasi sebesar Rp622.846.505,00 atau setara dengan 99,63%. Output kegiatan adalah Meningkatnya wawasan dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan daerah antara pemerintah daerah kab/kota se Jawa Barat dengan realisasi 27 kab/kota. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kesesuaian rancangan perda kab/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

(25) Kegiatan Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.647.210.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.135.520.373,00 atau setara dengan 88,98%. Output kegiatan adalah 1. Pemagaran Bidang Tanah: 11 Bidang; 2. Pemasangan Patok/Papan Nama: 600 buah. Outcome kegiatan adalah Teramankannya secara fisik Aset tanah dan Bangunan milik Pemprov. Jawa Barat.

(26) Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp980.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp492.735.000,00 atau setara dengan 50,23%. Output kegiatan adalah Updating Sistem ATISISBDA: 1 Aplikasi; Kajian Integrasi SIstem ATISISBADA: 1 Kajian. Outcome kegiatan adalah Terintegrasinya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(27) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

IV - 481


Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp326.441.190,00 atau setara dengan 73,12%. Output kegiatan adalah 1. Daftar Penilaian Kendaraan : 1 Daftar; 2. Daftar Penilaian APK : 2 Daftar; 3. Daftar Penilaian Bongkaran Gedung : 1 Daftar. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya proses penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(28) Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah akolasi anggaran sebesar Rp1.139.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp823.412.365,00 atau setara dengan 72,24%. Output kegiatan adalah 1. Daftar inventarisasi Barang Milik Daerah di Pengelola Barang Milik Daerah : 1 Daftar; 2. Daftar inventarisasi Barang Milik Daerah yang diserahterimakan antar OPD berdasarkan Perda 6 Tahun 2016 : 10 daftar; 3. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang dialihkan urusan kewenangannya (P2D) : 7 urusan. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya data barang Inventaris Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(29) Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah akolasi anggaran sebesar Rp380.742.000,00 dan realisasi sebesar Rp370.462.669,00 atau setara dengan 97,30%. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen Perencanaan kebutuhan barang milik daerah : 4 Dokumen; Terlaksananya Bimtek Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Prov. Jabar : 160 orang. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan yang akuntabel.

(30) Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp964.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp863.333.479,00 atau setara dengan 89,55%. Output kegiatan adalah Tersedianya buku Standar Harga Barang : 500 Buku. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya dokumen sebagai acuan penyusunan anggaran.

(31) Kegiatan Pengamanan Administrasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.480.255.000,00 dan realisasi sebesar Rp511.556.873,00 atau setara dengan 20,62%. Output kegiatan adalah Sertifikasi Bidang Tanah : 48 bidang tanah. Outcome kegiatan adalah Teramankannya secara administrasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(32) Kegiatan Verifikasi Usulan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Miik Daerah Provinsi Jawa

IV - 482


Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp447.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp404.250.326,00 atau setara dengan 90,33%. Output kegiatan adalah Keputusan Gubernur tentang Penghapusan/Pemindahtanganan : 5 Kepgub. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya proses penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(33) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Anggaran I yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp203.298.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.064.224,00 atau setara dengan 99,88%. Output kegiatan adalah 1. Raperda Nota Keuangan; 2. Nota Keuangan APBD; 3. Pengantar Nota Keuangan APBD; 4. Raperda Persetujuan APBD; 5. Rapergub Persetujuan APBD; 6. DPA/DPPA – SKPD. Outcome kegiatan adalah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran.

(34) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Anggaran II yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp201.717.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.803.212,00 atau setara dengan 99,54%. Output kegiatan adalah 1. Raperda Nota Keuangan; 2. Nota Keuangan APBD; 3. Pengantar Nota Keuangan APBD; 4. Raperda Persetujuan APBD; 5. Rapergub Persetujuan APBD; 6. DPA/DPPA – SKPD. Outcome kegiatan adalah Penggunaan anggaran yang akuntabel.

(35) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Anggaran III yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.116.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.002.020,00 atau setara dengan 99,40%. Output kegiatan adalah 1. Raperda Nota Keuangan; 2. Nota Keuangan APBD; 3. Pengantar Nota Keuangan APBD; 4. Raperda Persetujuan APBD; 5. Rapergub Persetujuan APBD; 6. DPA/DPPA – SKPD. Outcome kegiatan adalah Penggunaan anggaran yang akuntabel.

(36) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat TA. 2018 dan TA. 2019 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.054.195.900,00 dan realisasi sebesar Rp1.039.889.851,00 atau setara dengan 98,64%. Output kegiatan adalah 1. Raperda Nota Keuangan; 2. Nota Keuangan APBD; 3. Pengantar Nota Keuangan APBD; 4. Raperda Persetujuan APBD; 5. Rapergub Persetujuan APBD;

IV - 483


DPA/DPPA – SKPD. Outcome kegiatan adalah Penggunaan anggaran yang akuntabel.

(37) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp43.815.000,00 dan realisasi Rp43.815.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(38) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di CPPDP Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.900.000,00 dan realisasi Rp90.900.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor di tingkat POLRES/POLSEK; 2. Terfasilitasnya pengiriman BKPD/STPD/BP/Dokumen lainnya kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran; 3. Terfasilitasinya sosialisasi perpajakan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(39) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp51.500.000,00 dan realisasi Rp51.500.000,00 atau setara dengan100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(40) Kegiatan Intensifikasdi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp6.980.000,00 dan realisasi Rp6.980.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/ POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(41) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp156.525.000,00 dan realisasi Rp156.525.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya kegiatan Operasi Terpadu Tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(42) Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan

IV - 484


Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan100%. Output kegiatan adalah 1.Terfasilitasinya Belanja Dokumentasi dan Publikasi, 2. Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK, 3.Terfasilitasinya Belanja Sewa Tenda/Stand Pameran/Panggung, 4.Terfasiltasinya Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(43) Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.876.800,00 dan realisasi Rp2.876.800,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor Tingkat POLRES dan POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(44) Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp73.080.000,00 dan realisasi Rp72.825.500,00 atau setara dengan 99,65%. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES/POLSEK selama 12 bulan, 2. Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(45) Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp860.193.200,00 dan realisasi Rp731.751.500,00 atau setara dengan 85,06 %. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES/POLSEK selama 12 bulan, 2. Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(46) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Kantor CPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp16.310.000,00 dan realisasi Rp16.310.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(47) Kegiatan Insentifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah

IV - 485


Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp7.745.000,00 dan realisasi Rp7.745.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(48) Kegiatan Pendataan dan Penerimaan I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp276.000.000,00 dan realisasi Rp272.239.057,00 atau setara dengan 98,64 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Teknis Penyaluran BBM ke Wilayah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersajinya Data Penerimaan Pendapatan.

(49) Kegiatan Kajian Regulasi Pendapatan dan Rapat Kerjasama Pendapatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp812.500.000,00 dan realisasi Rp691.112.450,00 atau setara dengan 85,06 %. Output kegiatan adalah Kajian Regulasi dan Kerjasama Pendapatan serta Rapat Kerja Regulasi/Kerjasa ma Pendapatan. Outcome kegiatan adalah Tersajinya Data Penerimaan Pendapatan.

(50) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.800.000,00 dan realisasi Rp4.800.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(51) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp72.982.500,00 dan realisasi Rp71.944.500,00 atau setara dengan 98,58 %. Output kegiatan adalah Telaksananya OPerasi Terpadu dalam rangka penelusuran Kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang dan evaluasi KTMDU di wilayah Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan KTMDU. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(52) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.847.000,00 dan realisasi Rp5.847.000,00 atau setara

IV - 486


dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tingkat Polres. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(53) Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp37.280.000,00 dan realisasi Rp36.280.000,00 atau setara dengan 97,32 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(54) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp94.050.000,00 dan realisasi Rp94.050.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasi Dokumentasi dan Publikasi (Leaflet, Banner dan Spanduk). Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(55) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.000.000,00 dan realisasi Rp3.000.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(56) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar. yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp47.817.500,00 dan realisasi Rp47.817.500,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Belanja Dokumentasi dan Publikasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(57) Sosialisasi dan Monitoring Pajak Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp583.900.000,00 dan realisasi Rp550.285.475,00 atau setara dengan 94,24%. Output kegiatan adalah Monitoring dan Koordinasi Sosialisasi di Media Cetak dan Elektronik. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya PAD yang terpungut.

(58) Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp39.800.000,00 dan realisasi Rp39.358.306,00 atau setara dengan 98,89 %.

IV - 487


Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat Polres/Polsek. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(59) Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp47.200.000,00 dan realisasi Rp47.200.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat Polres/Polsek. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(60) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayajh Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp51.350.000,00 dan realisasi Rp51.350.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Belanja dokumentasi dan publikasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(61) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp17.992.500,00 dan realisasi Rp17.992.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasi Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat Polres dan Polsek. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(62) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp10.897.650,00 dan realisasi Rp10.897.650,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan bermotor di tingkat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(63) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di CPPD Wil. Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp86.980.000,00 dan realisasi Rp86.980.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tingkat Polres/Polsek. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(64) Kegiatan Anugrah Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.355.105.250,00 dan realisasi Rp2.073.719.900,00 atau setara dengan

IV - 488


88,05%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(65) Kegiatan Kajian Analisa Realisasi dan Proyeksi Potensi Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp233.900.000,00 dan realisasi Rp209.433.500,00 atau setara dengan 89,54%. Output kegiatan adalah Kajian Triwulan Analisa Realisasi dan Proyeksi Potensi Pendapatan Daerah. Outcome kegiatan adalah Tersusunya dokumen kajian analisa dan proyeksi pendapatan daerah.

(66) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.192.600,00 dan realisasi Rp2.192.600,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES dan POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(67) Kegiatan Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.054.425.000,00 dan realisasi Rp997.799.575,00 atau setara dengan 94,63%. Output kegiatan adalah Buku NJKB (pengenaan PKB dan BBNKB). Outcome kegiatan adalah Optimalisasi PAD.

(68) Kegiatan Pendataan dan Penerimaan II yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp326.000.000,00 dan realisasi Rp322.329.308,00 atau setara dengan 98,87%. Output kegiatan adalah 1).Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan PAD 2).Terlaksananya Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 3).Terlaksananya Rapat Kajian Standar Biaya Operasional (SBO) 4).Terlaksananya konsultasi/koordinasi/rapat dengan Instansi lainnya.4).Terlaksananya konsultasi, koordinasi ke kementerian dan intansi vertikal 5).Terlaksananya monitoring, sosialisasi dan kaji banding. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Data Penerimaan Pendapatan.

(69) Kegiatan Pendataan dan Penerimaan III yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp446.840.000,00 dan realisasi Rp445.504.111,00 atau setara dengan 99,70%. Output kegiatan adalah Tersusunnya data penerimaan dan estimasi potensi pajak rokok. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Data Penerimaan Pendapatan.

IV - 489


(70) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp10.080.000,00 dan realisasi Rp10.080.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Oprasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor Tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(71) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp107.820.000 dan realisasi Rp107.820.000 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(72) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp94.430.000,00 dan realisasi Rp93.830.000,00 atau setara dengan 99,36%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Terib Kendaraan Bermotor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(73) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp10.161.000,00 dan realisasi Rp10.161.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(74) Kegiatan Penyusunan SOP yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp130.588.300,00 atau setara dengan 87,06%. Output kegiatan adalah SOP Badan dan UPT lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen/buku SOP pada Badan Pendapatan Daerah.

(75) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp546.750.000,00 dan realisasi Rp533.950.000,00 atau setara dengan 97,66%. Output kegiatan adalah belanja dokumentasi dan publikasi 1 kegiatan 1.Terfasilitasinya

IV - 490


Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES/POLSEK 4 Triwulan; 2. Belanja sewa tenda4 Triwulan; 3. Belanja makanan dan minuman 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya PAD

(76) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.122.520.000,00 dan realisasi Rp798.718.500,00 atau setara dengan 71,15%. Output kegiatan adalah 1.terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat Polres dan Polsek TWR IV; 2.Terfasilitasinya Penelusuran KTMDU tingkat kecamatan,kelurahan, dan desa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(77) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di UPTD PPD Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp779.800.000,00 dan realisasi Rp768.766.170,00 atau setara dengan 98,59%. Output kegiatan adalah Belanja Kegiatan Operasi Gabungan Tertib Kendaraan Bermotor Triwulan IV, Belanja Mamin Rapat Persiapan dan Rapat Evaluasi Triwulan IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(78) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp562.970.000,00 dan realisasi Rp555.380.000,00 atau setara dengan 98,65%. Output kegiatan adalah Terlaksanakannya Kegiatan Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor, Terfasilitasinya Makanan dan Minuman Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Terpadu, Terfasilitasinya Dokumentasi dan Publikasi Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(79) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Derah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp666.720.000,00 dan realisasi Rp515.330.000,00 atau setara dengan 77,29 %. Output kegiatan adalah Terlaksanakannya Kegiatan Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor, Terfasilitasinya Makanan dan Minuman Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Terpadu, Terfasilitasinya Dokumentasi dan Publikasi Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(80) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu yang dilaksanakan Badan

IV - 491


Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp634.720.000,00 dan realisasi Rp629.493.500,00 atau setara dengan 99,18%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Mamin dan snack Penelusuran KTMDU sebanyak 997 box. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(81) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp783.820.000,00 dan realisasi Rp769.215.750,00 atau setara dengan 98,14%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Mamin dan snack Penelusuran KTMDU. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(82) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp926.820.000,00 dan realisasi Rp842.924.500,00 atau setara dengan 90,95%. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES/POLSEK 2.Terfasilitasinya penelusuran KTMDU. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(83) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp831.409.000,00 dan realisasi Rp671.117.500,00 atau setara dengan 80,72%. Output kegiatan adalah Terlaksanakannya Kegiatan Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor, Terfasilitasinya Makanan dan Minuman Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Terpadu, Terfasilitasinya Dokumentasi dan Publikasi Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(84) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabpupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.043.670.000,00 dan realisasi Rp941.404.000,00 atau setara dengan 90,20%. Output kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan intensifikasi Peemungutan Pajak. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(85) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp925.580.000,00 dan realisasi Rp664.209.000,00 atau setara dengan 71,76%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan

IV - 492


Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(86) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp886.975.000,00 dan realisasi Rp866.775.750,00 atau setara dengan 97,72%. Output kegiatan adalah Belanja Sewa Tenda , dan Makan Minum Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(87) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp659.160.500,00 dan realisasi Rp626.691.000,00 atau setara dengan 95,07%. Output kegiatan adalah 1. Makan dan Minuman rapat persiapan operasi terpadu tingkat POLRES 4 kali; 2. terfasilitasi pelaksanaan operasi terpadu tingkat POLRES 4 kali ; 3. Makan dan Minuman rapat persiapan operasi terpadu tingkat POLSEK 4 kali ; 4. terfasilitasi pelaksanaan operasi terpadu tingkat POLSEK 4 kali; 5. Sewa tenda operasi terpadu tingkat POLRES Triwulan IV 2018 dan Sewa tenda operasi terpadu tingkat POLSEK Triwulan IV 2018; 6. Makan dan minum rapat evaluasi operasi terpadu tingkat polres tw IV TA 2018; 7. Sewa tenda operasi terpadu tingkat POLRES Triwulan IV 2018 dan Sewa tenda operasi terpadu tingkat POLSEK Triwulan IV 2018; 8. Penelusuran KTMDU. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(88) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp738.314.000,00 dan realisasi Rp684.145.000,00 atau setara dengan 92,66%. Output kegiatan adalah Peningkatan pendapatan daerah dan meminimalisir jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang belum daftar ulang serta akuratisasi data KTMDU. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(89) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp675.080.000,00 dan realisasi Rp659.145.680,00 atau setara dengan 97,64%. Output kegiatan adalah Telah dilaksanakannya Rapat Persiapan Opgab Tingkat POLRES dan Rapat Penelusuran KTMDU Triwulan IV, Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor Tingkat POLRES dan POLSEK Triwulan IV, Belanja Sewa Tenda Triwulan IV, Belanja Jasa Profesi Triwulan IV Belanja Jasa Profesi

IV - 493


( Honorarium POLRES, POLSEK, DISHUB, Polisi Militer Triwulan IV dan Honorarium Korlap, Kortim, penanggungjawab, Penelusur KTMDU, Kader Taat Pajak dan PPID ), telah dibelanjakannya mamin pembebasan denda dan BBNKB bulan Juli dan Agustus, Belanja Leaflet, Banner dan Spanduk Triwulan I, II, III dan IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(90) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp860.193.200,00 dan realisasi Rp731.751.500,00 atau setara dengan 85,07%. Output kegiatan adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor Tingkat POLRES Triwulan IV dan POLSEK Triwulan IV, Sewa Tenda dalam rangka OPGAB tingkat Polres Triwulan IV dan Polsek Triwulan IV, Penelusuran KTMDU tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Perorangan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(91) Kegiatan Insentifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp841.555.000,00 dan realisasi Rp653.548.500,00 atau setara dengan 77,66%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Sosialisasi Pajak Kendaraan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(92) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp618.705.000,00 dan realisasi Rp507.126.500,00 atau setara dengan 81,97 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(93) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp826.741.000,00 dan realisasi Rp709.118.500,00 atau setara dengan 85,77%. Output kegiatan adalah 1.Belanja Dokumentasi dan Publikasi ; 2. Honorarium tingkat polres dalam rangka Opgab TW IV; 3. Honorarium Penelusuran KTMDU Tingkat Kecamatan tahap TW IV, 4. Sewa Tenda Opgab tingkat polres TW IV; 4. honor Pembebasan Pokok Dan Denda BBNKB Serta Sanksi Administrasi Denda PKB; 5. Belanja makan dan snack rapat Persiapan dan

IV - 494


pelaksanaan opgab tingkat polres TW IV ; 6. Belanja makan dan snack dalam box dalam rangka Persiapan Pendataan/Penelusuran KTMDU TW IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(94) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Dearah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.069.097.400,00 dan realisasi Rp1.048.241.800,00 atau setara dengan 98,05%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu tertib kendaraan bermotor tingkat polres dan polsek triwulan IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(95) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp996.590.000,00 dan realisasi Rp922.035.000,00 atau setara dengan 92,52%. Output kegiatan adalah 1.Terfasilitasinya Operasi Terpadu tertib Kendaraan Bermotor di tingkat Polres/polsek; 2. Terfasilitasinya Penelusuran KTMDU oleh Kecamatan; 3. Terfasilitasinya Sewa Tenda; 4. terfasilitasinya Mamin Rapat ;5.Terfasilitasi Dokumentasi dan Publikasi (Leaflet, Banner dan Spanduk). Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(96) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.068.280.000,00 dan realisasi Rp1.052.448.600,00 atau setara dengan 98,52%. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor di tingkat Polres/Polsek; 2. Terfasilitasinya pengiriman SKPD/STPD/SP/dokumen lainya kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran; 3. Terfasilitasinya sosialisasi perpajakan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(97) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil. Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.047.390.000,00 dan realisasi Rp934.942.500,00 atau setara dengan 89,26%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Dokumentasi , Belanja Jasa Profesi Sewa Tenda & Belanja Makanan & Minuman Rapat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(98) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan

IV - 495


Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.046.670.000,00 dan realisasi Rp1.001.960.200,00 atau setara dengan 95,73%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor ditingkat polres dan polsek 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(99) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.094.377.500,00 dan realisasi Rp949.727.000,00 atau setara dengan 86,78%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor ditingkat polres dan polsek 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(100) Kegiatan Kegiata Intensifikasi pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp684.690.000,00 dan realisasi Rp657.234.000,00 atau setara dengan 95,99%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/ POLSEK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(101) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp912.222.350,00 dan realisasi Rp803.037.950,00 atau setara dengan 88,03%. Output kegiatan adalah Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Jasa Profesi dan belanja sewa tenda, belanja dokumentasi dan publikasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(102) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp769.948.000,00 dan realisasi Rp595.727.500,00 atau setara dengan 77,37%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tingkat Polres (4 Triwulan), Operasi Terpadu Tingkat Polsek (4 Triwulan), Sosialisasi Perpajakan dan Sewa Tenda Operasi Terpadu (5.458 Kbm) dan Pendataan/Penelusuran KTMDU (4 Triwulan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(103) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp511.170.000,00 dan realisasi Rp415.317.500,00 atau setara dengan 81,25%. Output kegiatan adalah

IV - 496


terfasilitasinya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor ditingkat polres dan polsek 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(104) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp642.660.000,00 dan realisasi Rp629.239.000,00 atau setara dengan 97,91%. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES/POLSEK 3 triwulan; 2. Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 12,503 lembar; 3. Terfasilitasinya Sewa Tenda 4 triwulan; 4. Terfasilitasinya Makanan dan Minuman Rapat 1,169 box; 5. Terfasilitasinya Honor Kegaiatan 4 triwulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(105) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp537.640.000,00 dan realisasi Rp523.170.000,00 atau setara dengan 97,31%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor ditingkat polres dan polsek 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(106) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp521.390.000,00 dan realisasi Rp508.313.500,00 atau setara dengan 97,49%. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di Tingkat POLRES/POLSEK sebanyak 4 kali pelaksanaan; 2. Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan selama 12 bulan; 3. Terfasilitasinya Belanja Jasa Profesi selama 12 bulan; 4. Terfasilitasinya Belanja Makan dan Minum Rapat selama 12 bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(107) Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar. yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp396.307.500,00 dan realisasi Rp381.445.000,00 atau setara dengan 96,25%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya belanja Dokumentasi dan Publikasi, Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor tingkat POLRES/POLSEK, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Penelusuran KTMDU serta Makan dan Minum Rapat dan Pelaksanaan Razia. Outcome kegiatan adalah meningkatnya PAD.

(108) Pengelolaan Keuangan Badan Penelitian dan

IV - 497


Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100,000,000.00,00 dan realisasi sebesar Rp99,738,000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Keuangan 19 Dokumen.

(109) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Keuangan DPRD dan Set. DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi 397.000.000,00 atau setara dengan Rp99,25%. Output kegiatan adalah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran. Outcome Kegiatan adalah Laporan Keuangan

(110) Kegiatan Penyusunan Appraisal Asset yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000 dan realisasi 399.250.000 atau setara dengan Rp99,81%. Output kegiatan adalah Prosentase asset yang diamankan secara fisik dan legal. Outcome Kegiatan adalah Hasil appraisal asset

(111) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp108.689.352,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Laporan Keuangan Triwulanan. Semesteran dan Tahunan. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya dokumen pelaporan pengelolaan keuangan Inspektorat.

(112) Penyusunan Laporan Keuangan OPD yang dilaksanakan Dinas KOperasi dan UMM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,00 dan realisasi Rp79.876.100,00 atau setara dengan 99,84%. Output 15 dokumen. Outcome akuntabilitas laporan keuangan.

(113) Bimbingan Teknis Keuangan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat , dengan alokasi anggaran Rp20.000.000,00 dan realisasi RP17.000.000,00 atau setara 85%. Output 100%. Outcome akuntabilitas laporan keuangan.

(114) Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anngaran sebesar Rp97.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.553.446,00 atau setara dengan 98,62%. Output dokumen laporan keuangan. Outcome akuntabilitas laporan keuangan.

IV - 498


b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp870.502.000,00 atau setara dengan 58.03%. Output kegiatan adalah Pembayan untuk Non Pns sampe bulan desember, Bimtek MonevScore dan SIRUP dilaksanakan Bulan Desember Bimtek MonevScore dilaksanakan Bulan Agustus, serta monitoring dan evaluasi ke KCD dilaksanak bulan Desember. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RSUD AL Ihsan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.505.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.475.450,00 atau setara dengan 95,62%. Output kegiatan adalah Masih dalam proses. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran UPTD RSUD AL Ihsan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp58.762.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.619.075,00 atau setara dengan 79,34%. Output kegiatan adalah Masih dalam proses. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(4) Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi RSUD AL Ihsan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.685.950,00 atau setara dengan 99,15%. Output kegiatan adalah Masih dalam proses. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(5) Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi RSUD AL Ihsan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp272.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp262.712.500,00 atau setara dengan 96,30%. Output kegiatan adalah Masih dalam proses. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Rapat Rapat dan Koordinasi Penyusunan

IV - 499


Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.249.500,00 atau setara dengan 73,15%. Output kegiatan adalah 1) Dokumen Laporan Hasil Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan LKPJ ATA 2017; 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka menghadiri desk evaluasi kegiatan APBD TW 1 Tahun 2018 dan Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(7) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp126.307.975,00 atau setara dengan 81,59%. Output kegiatan adalah Penyusunan LKPJ ATA 2017; Penyusunan LKIP; Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; Jumlah Pengelola Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit, Balai dan Seksi dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Strategi Peningkatan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(8) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Laporan hasil capaian kinerja RS Paru yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.867.300,00 atau setara dengan 81,52%. Output kegiatan adalah Biaya Fotocopy 7 Bulan, Sewa Ruang rapa (Kamar Full Board) 7 Bulan, Perjalanan Dinas Dalam Dearah 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Rumah sakit yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.513.134,00 atau setara dengan 95,10%. Output kegiatan adalah Belanja Meterai 2 Kali, Foto copy 6 kali, Penjilidan 6 kali, Perjalanan Dinas Dalam daerah 12 kali. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah

IV - 500


Provinsi Jawa Barat.(10) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan

Pelaporan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.918.000 ATA dan realisasi sebesar Rp174.917.181 atau setara dengan 84,95%. Output kegiatan adalah Dokumen DPA 2018, Draft RKA 2019, Renja 2017, Tapkin 2017. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(11) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp143.929.000 dan realisasi sebesar Rp125.205.000 atau setara dengan 86,99%. Output kegiatan adalah Laporan Kinerja Pelayanan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018, LKIP 2017, E Monev Scorecard Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018, LKIP 2017, LKPJ 2017, LPPD 2017. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(12) Peningkatan Wawasan Bidang Penatausahaan Dan Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.785.100.,00 dan 99, 79 %. Output kegiatan adalah Sinergitas pelaksanaan penggaran bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat, , peningkatan wawasan bidang penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(13) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.393.750,00 setara dengan 98.99 %. Output kegiatan adalah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(14) Penyusunan Renja Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

IV - 501


Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.000.000,00 setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Dokumen Renja Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(15) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.910.250,00 setara dengan 97.01 %. Output kegiatan adalah Dokumen LKIP Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(16) Penyusunan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah LPPD yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi naggaran sebesar Rp2.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.100.000,00 setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumel LPPD. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(17) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.000.000,00 setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Dokumen LKPJ. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(18) Penyusunan Laporan Bulanan Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.200.000,00 setara dengan 91,67 %. Output kegiatan adalah Dokumen laporan bulanan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(19) Penyusunan Laporan Tahunan Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.354.500,00 setara dengan 99,39%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Tahunan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan

IV - 502


keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(20) Penyusunan Laporan Sismontev Satpol PP Provinsi Jawa

Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.653.000,00 setara dengan 98,07%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Sismontev Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(21) Monitoring Evaluasi Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.701.500,00 setara dengan 98,85%. Output kegiatan adalah Monitoring Evaluasi Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(22) Kegiatan Penyusunan Renstra Satpol PP Tahun 2018 - 2023 yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.730.500,00 setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Dokumen Renstra Satpol PP Tahun 2018 – 2023. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(23) Kegiatan Pembangunan Sistem Pengintegrasian Bahan Laporan Satpol PP di Provinsi Jawa Barat (SINTEPOL JABAR) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.797.000,00 setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Aplikasi Sistem Pengintegrasian Bahan Laporan Satpol PP di Provinsi Jawa Barat (SINTEPOL JABAR). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(24) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp205,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp170,457,000,00 atau setara dengan 83,15%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 503


(25) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp57,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp43,462,500,00 atau setara dengan 76,25%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Pelaporan pada BPBD Prov Jabar. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(26) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp118,750,000,00 dan realisasi sebesar Rp118,359,250,00 atau setara dengan 99,67%. Output kegiatan adalah Termanfaatkannya dokumen evaluasi/pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan ditahun berikutnya. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(27) Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.402.300,00 atau setara dengan 93,56%. Output kegiatan adalah Terlaksananya proses perencanaan yang akurat dan sistematis dan berdampak pada penyusunan program pelaksanaan kegiatan organisasi. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(28) Penatausahaan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp992.66.806,00 atau setara dengan 99,27%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya penatausahaan keuangan Bakesbangpol. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(29) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perencanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan

IV - 504


Penganggaran Disnakertrans 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(30) Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Pelaporan Internal Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.900.000,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah Dokumen LAKIP 1 dokumen, Dokumen LPPD 1 dokumen, Dokumen LKPJ 1 dokumen, Dokumen Laporan Capaian Kinerja Internal 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(31) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp238.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.900.000,00 atau setara dengan 94,92%. Output kegiatan adalah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(32) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Disnakertrans yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.730.259,00 atau setara dengan 97,87%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan keuangan 1 tahun, Dokumen pemutakhiran aset 1 tahun, Sosialisasi Penatausahaan Keuangan 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(33) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Penyusunan dan Pelaporan Internal DP3AKB yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.497.100,00 atau setara dengan 94,50%. Output kegiatan adalah Pelaporan keuangan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis accrual. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(34) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Internal yang dilaksanakan Dinas

IV - 505


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp142.200.000,00 dan realisasi Rp107.530.000,00 atau setara dengan 75,62%. Output kegiatan adalah Dokumen Renstra, Dokumen Renja, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen Cascading dan Pohon Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen LKIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKPJ, dan Dokumen Perencanaan Lainnya. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(35) Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp134.895.000,00 dan realisasi Rp131.784.500,00 atau setara dengan 97,69%. Output kegiatan adalah Dokumen RKA, Dokumen DPA, Dokumen DPA Pergeseran, Dokumen DPA Perubahan, Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Dokumen SPJ Fungsional, Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan, Dokumen Neraca Keuangan dan Aset, Dokumen Laporan Keuangan Perangkat daerah, dan Dokumen Keuangan lainnya. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(36) Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp65.105.000,00 dan realisasi Rp64.625.000,00 atau setara dengan 99,26%. Output kegiatan adalah Forum Perangkat Daerah, Dokumen Perencanaan Kegiatan, dan Usulan Kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(37) Penyusunan Pelaporan Pertanggung Jawaban DPM-Desa yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.848.050,00 atau setara dengan 52,64%. Output kegiatan adalah 1. Tersedianya Dokumen Pelaporan Bulanan, Triwulan, Dan Akhir Tahun, 4 Dokumen; 2. Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja, Dokumen Sidadali; 3. Tersedianya Dokumen LKIP DPM – Desa, Dokumen LKIP. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(38) Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan DPM yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp167.165.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 506


Rp153.623.089,00 atau setara dengan 91,90%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan DPM – Desa, Monev Kegiatan DPM. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(39) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan DPM-Desa Prov. Jabar yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.762.325,00 atau setara dengan 90,76%. Output kegiatan adalah Pelaporan Keuangan Menggunakan System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Untuk Mempertahankan Opini WTP Dari BPK/RI, 12 Dokumen SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran, Jurnal Dan Buku Besar, LRA, LO, LPE, Neraca Dan CALK. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(40) Penyusunan dan Pengelolaan Data Dokumen Pelaporan Kinerjayang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.355.000,00 dan realisasi sebesar Rp252.556.193,00 atau setara dengan 99,29%. Output kegiatan adalah 4 Dokumen Pelaporan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(41) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp171.461.731,00 atau setara dengan 99,11%. Output kegiatan adalah 7 Dokumen Perencanaan Kinerja. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(42) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.720.550,00 dan realisasi sebesar Rp41.718.650,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja yang tersusun. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(43) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan

IV - 507


Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.749.945,00 dan realisasi sebesar Rp35.749.600,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun 3 ( tiga ) Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(44) Kegiatan Pelaporan Fungsional Capaian Keuangan dan Pelaporan Keuangan Serta Asset Tahunan (LRA,LO,LPE,NERACA,CALK) Berbasis Akrual yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelaporan Fungsional Capaian Keuangan dan Pelaporan Keuangan Serta Asset Tahunan (LRA,LO,LPE,NERACA,CALK) Berbasis Akrual. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(45) Kegiatan Capaian Keuangan Antar Pemerintah Provinsi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp66.368.000,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(46) Kegiatan Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.924.800,00 dan realisasi sebesar Rp18.862.800,00 atau setara dengan 99,67%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Kegiatan Evaluasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(47) Kegiatan Peyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.728.150,00 dan realisasi sebesar Rp31.728.000,00 atau setara dengan 99,99%.

IV - 508


Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun sebanyak 2 ( dua ) Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(48) Kegiatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Baratak olasi anggaran sebesar Rp66,992,000,00 dan realisasi sebesar Rp34,361,800,00 atau setara dengan 51.29%. Output kegiatan adalah Penyusunan dokumen pelaporan internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(49) Kegiatan Perencanaan Internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat akolasi anggaran sebesar Rp67,518,000,00 dan realisasi sebesar Rp57,065,100,00 atau setara dengan 84.51%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(50) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan di Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp50,510,000,00 dan realisasi sebesar Rp49,550,000,00 atau setara dengan 98.09%. Output kegiatan adalah Bertambahnya Pemahaman Pengelolaan Keuangan di Dispusida Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(51) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dispusipda yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp16,283,500,00 dan realisasi sebesar Rp16,216,200,00 atau setara dengan 99,58%. Output kegiatan adalah Laporan Keuangan (Neraca,CaLK, Laporan keuangan tahunan, Laporan pengesahan, Laporan Triwulan, Laporan Semester 1, Laporan Semester 2. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(52) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp490.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp481.578.175,00 atau setara dengan

IV - 509


98,28%. Output kegiatan adalah Dokumen perencanaan pelaporan dan pengendalian kinerja Bappeda.

(53) Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan dan sismontep yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.240.000,00 atau setara dengan 95,24%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(54) Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.960.000,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(55) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.178.848,00 atau setara dengan 83,48%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(56) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.965.000,00 atau setara dengan 96,55%. Output kegiatan adalah Dokumen rekomendasi kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(57) Penyusunan LKIP; LKPJ; LPPD; dan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp68830.250,00 atau setara dengan 91,77%. Output kegiatan adalah Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan Sismontepra. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(58) Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan

IV - 510


Kinerja Keuangan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp115.613.709,00 atau setara dengan 96,34%. Output kegiatan adalah Dokumen Anggaran Kas, Laporan Keuangan SPJ Bulanan, Laporan LRA Bulanan, Laporan Keuangan Un-Reviu, Laporan Keuangan Reviu, Laporan Keuangan Un-Audited, Laporan Keuangan Audited, Laporan Prognosis, Laporan Aset Tahunan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(59) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp97.176.000,00 atau setara dengan 97,17%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(60) Penyusunan RKA/DPA, RENJA, RKT DAN Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp134.060.000,00 atau setara dengan 89,37%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen (RKA/DPA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(61) Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD BKPP Wilayah III, Lap Capaian Kinerja Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp182.341.500,00 atau setara dengan 91,17%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD BKPP Wilayah III, Lap Capaian Kinerja Tahun 2018. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(62) Penyusunan Laporan Sismontep Bakorpembang Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp52.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp51.600.000,00 atau setara dengan

IV - 511


99,23%. Output kegiatan adalah Tersusunnya 12 (dua belas) dokumen perencanaan laporan sismontep Bakorpembang Wilayah IV dan terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran dan akuntansi dengan target kinerja 100%. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(63) Penyusunan Laporan Kegiatan Akhir Tahun yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp27.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp27.425.000,00 atau setara dengan 99,27%. Output kegiatan adalah Tesusunnya 1 (satu) dokumen pelaporan akhir tahun BKPPW-IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(64) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bakorpembang Wilayah IV yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp59.985.000,00 atau setara dengan 99,97%. Output kegiatan adalah Terwujudnya sistem pelaporan kinerja yang akuntabel dan transparan serta terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran dan akuntansi serta tersusunnya 3 (tiga) dokumen laporan, yaitu LKIP, LPPD dan LKPJ Bakorpembang Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(65) Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp78.428.500,00 atau setara dengan 98,03%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan di BKPPW-IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(66) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.757.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 512


Rp86.547.340,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(67) Kegiatan Pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.568.901,00 dan realisasi sebesar Rp44.568.901,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Kinerja OPDSP2D secara tertib, Terciptanya pemenuhan kebutuhan laporan realisasi belanja secara berkala bulanan dan tahunan (1 Tahun). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(68) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp122.710.979,00 atau setara dengan 98.96%. Output kegiatan adalah Tersedianya Buku Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(69) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp377.659.200,00 dan realisasi sebesar Rp346.467.500,00 atau setara dengan 91,74%. Output kegiatan adalah Tersedianya Dokumen perencanaan perangkat daerah. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(70) Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pelaporan Internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.725.000,00 dan realisasi Rp320.743.750,00 atau setara dengan 91,45%. Output kegiatan adalah 1. Laporan Monevscorecard 12 dokumen ; 2. Laporan TEPRA 12; 3. Tersusunnya LKIP 2017 1 dokumen; 4. Tersusunnya LKPJ 2017 1 dokumen; 5. Tersusunnya IKK 2017 1 dokumen; 6. Tersusunnya Laporan Pendapatan 12 dokumen; 7. Terselenggaranya

IV - 513


Rapat Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 4 triwulan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(71) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp498.070.396,00 atau setara dengan 83,01%. Output kegiatan adalah 3 Dokumen Perencanaan dan 4 Dokumen Pelaporan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(72) Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Laporan Keuangan BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp340.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp336.952.535,00 atau setara dengan 99,1%. Output kegiatan adalah Tersedianya Pelaporan Keuangan Berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(73) Penyusunan Rencana Strategis BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp280.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp134.028.800,00 atau setara dengan 47,86%. Output kegiatan adalah Tersedianya 1 Dokumen Rancangan Renstra BPSDM Tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(74) Kegiatan Penyusunan Laporan dan Dokumen Anggaran BKD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp160.000.000,00 dan realisasi Rp158.165.250,00 setara dengan 98,85%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Anggaran BKD Provinsi Jawa Barat 7 dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(75) Kegiatan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp120.000.000,00 dan realisasi

IV - 514


Rp119.957.000,00 setara dengan 99,96%. Output kegiatan adalah Pelaporan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mempertahankan WTP 21 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(76) Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000.00,00 dan realisasi sebesar Rp98.475.200,00 atau setara dengan 89,52%. Output kegiatan adalah Dokumen Evaluasi - 4 Dokumen, Laporan, Pertanggung Jawaban (LKIP) - 1 Dokumen, Capaian Kinerja - 12 Dokumen, Kendali Barang dan Jasa - 12 Dokumen, Kendali Sismontepra - 12 Dokumen, Dokumen Perjanjian Kinerja - 1 Dokumen, Prosiding - 1 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(77) Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan DPRD dan Set DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp70.000.000,00 dan realisasi 70.000.000,00 atau setara dengan Rp100%. Output kegiatan adalah Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(78) Kegiatan Penyusunan laporan kinerja DPRD dan Set. DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp140.000.000,00 dan realisasi Rp140.000.000,00 atau setara dengan Rp100%. Output kegiatan adalah Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(79) Pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan Monitoring evaluasi di lingkungan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.252.500,00 atau setara dengan 99,63%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan pada Biro Yanbangsos. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 515


(80) Penyusunan Perencanaan Pelaporan Kegiatan di Lingkungan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp362.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp308.704.937,00 atau setara dengan 85,11%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan pada Biro Yanbangsos. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(81) Penyusunan Renstra 2018-2023 Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.992.000,00 atau setara dengan 90,66%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan pada Biro Yanbangsos. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(82) Kegiatan Pameran pembangunan yang dilaksanakan Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp49.400.000,00 atau setara dengan 98,80%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan pada Biro Yanbangsos. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(83) Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal Biro Pengendalian Pembangunan dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.586.600,00 atau setara dengan 85,73%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro Dalbang; 11 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(84) Penyusunan perencanaan sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat dengan yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp150.915.625,00 atau setara dengan 75,46%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat(1) Rencana Kerja; 1 Dokumen (2) Rencana Kinerja Tahunan; 1 Dokumen (3) Perjanjian Kinerja; 1 Dokumen (4) LAKIP; 1 Dokumen (5) Rencana Kerja dan Anggaran; 1 Dokumen (6) DPA; 1

IV - 516


Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(85) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Internal pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.214.160,00 dan realisasi sebesar Rp177.470.829,00 atau setara dengan 93,30%. Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Biro Pem-KS. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(86) Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.084.245,00 atau setara dengan 97,08%. Output kegiatan adalah Perjalanan dinas, fotokopi, mamin rapat, bimtek. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(87) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.170.750,00 atau setara dengan 98,34%. Output kegiatan adalah 7 Dokumen. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(88) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Humas dan Protokol yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp131.055.006,00 atau setara dengan 77,09%. Output kegiatan adalah (1) Rapat Internal Perencanaan (2) Rapat Penyusunan Bahan LKPJ 2017 (3) Keikutsertaan dalam rangkaian Kegiatan Musrenbang (4) Penyusunan Bahan Dokumen Renja 2019 (5) Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran LKPJ. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(89) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.340.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 517


Rp117.090.000,00 atau setara dengan 100%. .Output kegiatan adalah Renja/ RKT/ LKIP/ LPPD/ LKPJ/ Rancangan Awal Renstra. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(90) Kegiatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.699.000,00 atau setara dengan 84,53%. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan operasional dan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(91) Kegiatan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Melalui Bimtek, Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan In House Training Penyuunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Kebinamargaan yang dilaksanakan di seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.298.152.506,00 dan realisasi sebesar Rp15.514.057.514,00 atau setara dengan 89,68%. Output kegiatan adalah Terlaksananya sinergitas perencanaan, Terususunya Pelaporan Kegiatan dan keuangan. Outcome/Hasil kegiatan adalah Terwujudnya sinergitas pembangunan Di seluruh OPD di Jawa Barat.

(92) Kegiatan Penyusunan Laporan OPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran Rp28.400.000,00 dan realisasi Rp28.400.000,00 atau setara dengan 100% Output 59 kegiatan. Outcome sinergitas program dan kegiatan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(93) Penyusunan RKA dan DPA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran RP39.600.000,00 dan realisasi Rp39.600.000,00 atausetara dengan 100%. Output 3 dokumen. Outcome dokumen perencanaan dan laporan kinerja.

(94) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.849.946,00 atau setara dengan 68,59%. Output kegiatan adalah dokumen laporan capaian kenerja. Outcome kegiatan adalah Tersampaikannya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas PMPTSP.

IV - 518


(95) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp137.974.242,00 atau setara dengan 67,82%. Output kegiatan adalah laporan keuangan dan asset. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan Kinerja Keuangan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk Mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI.

(96) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kegiatan dan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp129.538.544,00 atau setara dengan 99,64%. Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan, Laporan Kegiatan dan Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Barat.

(97) Kegiatan Pengelolaan Laporan Capaian Kinerja Dinas yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.000.000,00 dan realisasi Rp98.833.575,00 atau setara dengan 66,77%. Output kegiatan adalah dokumen laporan capaian kinerja. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan kinerja dinas.

(98) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Internal Dinas yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.236.950,00 atau setara dengan 98,82%. Output kegiatan adalah dokumen laporan keuangan internal dinas. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan Disparbud.

(99) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.625.250,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah (1) Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (2) Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja. Outcome kegiatan adalah (1) Jumlah dokumen pergeseran/perubahan DPA 2018 dan Pra RKA / RKA TA. 2019 (2) Jumlah Dokumen pelaporan DKPP. (3) Jumlah Dokumen LKIP, LKPJ, IKU dan IKK.

(100) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan

IV - 519


Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp64.653.750,00 atau setara dengan 99,46%. Output kegiatan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKA, DPPA, PDA, Renja Dinas, RKT. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan (RKA, DPPA, PDA, Renja Dinas, RKT).

(101) Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Penyusunan Dokumen Evaluasi (LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan). Outcome kegiatan adalah Tersediannya Dokumen Evaluasi (LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan).

(102) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.871.000,00 atau setara dengan 99,88%. Output kegiatan adalah Penyediaan Dokumen Keuangan (Neraca, Laporan Aset, Laporan Bulanan, Laporan Semesteran. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Keuangan (Neraca, Laporan Aset, Laporan Bulanan, Laporan Semesteran).

(103) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.745.368,00. Output kegiatan adalah Pelaksanaan Penyusunan Penatausahaan dan Laporan Keuangan. Outcome kegiatan adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(104) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.937.000,00 atau setara dengan 99,46%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Kinerja Perkebunan. Outcome kegiatan adalah Dokumen Laporan Kinerja Perkebunan.

(105) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar

IV - 520


Rp144.820.000,00 atau setara dengan 96,54%. Output kegiatan adalah Tersedianya LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kesesuaian laporan kinerja.

(106) Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.546.000,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah Tersusunnya Laporan Keuangan, LRA, Neraca dan Aset Dinas Kehutanan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dan kinerja.

(107) Kegiatan Perencanaan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.256.992,00 atau setara dengan 99,62%. Output kegiatan adalah Penyusunan Dokumen Renja, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA. Outcome kegiatan adalah Tersedianya dokumen Perencanaan.

(108) Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Industri dan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar RP99.313.250,00 atau setara dengan 99,31%. Output kegiatan adalah dokumen dan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Evaluasi tahun 2018. Outcome kegiatan adalah Kesesuaian Pelaporan dengan Perencanaan.

(109) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Bidang industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.114.000,00 atau setara dengan 99,29%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan Pembinaan Keuangan. Outcome kegiatan adalah Peningkatan pengetahuan mengenai penatausahaan.

(110) Kegiatan Pelaporan Capaian keuangan Bidang Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp124.434.660,00 atau setara dengan 99,54%. Output kegiatan adalah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Tahunan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Keakuratan Pencapaian keuangan.

(111) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas

IV - 521


Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp111.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp110,467,940,00 atau setara dengan 99.07%. Output kegiatan adalah dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan anggaran dinas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

(112) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp220.000.000,00 dan realisasi Rp208.059.112,00 atau setara dengan 94,57 % Output kegiatan adalah Dokumen rencana dan pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dinas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman.

(113) Kegiatan Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sektor lingkup Disperkim Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp349.580.000,00 dan realisasi Rp345.538.599,00 atau setara dengan 98,84 % Output kegiatan adalah Dokumen rencana dan pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dinas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman

(114) Kegiatan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp188,630,000,00 dan realisasi Rp168,610,950,00 atau setara dengan 89,38 % Output kegiatan adalah dokumen laporan keuangan dinas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman.

(115) Kegiatan Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp49.400.250,00 atau setara dengan 98,80% Output kegiatan adalah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Disperkim Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman.

(116) Kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DLH Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi Rp50.000.000,00 atau setara dengan 100% Output kegiatan adalah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Outcome kegiatan adalah

IV - 522


meningkatnya kesesuaian kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

(117) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.702.000,00 atau setara dengan 99.89%. Output kegiatan adalah Dokumen Usulan Kegiatan Tahun 2019, Dokumen DPPA (pergeseran) TA.2018, Dokumen DPPA (Perubahan) TA 2018; RKA dan DPA TA. 2019. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(118) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.702.000,00 atau setara dengan 99.89%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(119) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp33.287.500,00 dan realisasi sebesar Rp33.287.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 25 Jilid Dokumen LKPJ ATA 2017. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan

(120) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp52.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp51.886.000,00 atau setara dengan 99,28%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Kinerja Bulanan (monev Scor Card); Lapran Triwulan IV; Laporan Semester II; Laporan Tahunan; Perhubungan dalam angka. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi pemerintahan

(121) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp8.876.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.876.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 25 Jilid Dokumen Bahan LPPD dan IKK. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi pemerintahan.

(122) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp13.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.473.150,00 atau setara dengan 99,80%. Output kegiatan adalah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(123) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

IV - 523


Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran sebesar Rp4.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.545.000,00 atau setara dengan 96,70%. Output kegiatan adalah Dokumen Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(124) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset Akhir Tahun alokasi anggaran sebesar Rp18.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.961.200,00 atau setara dengan 99,78%. Output kegiatan adalah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset Akhir Tahun. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(125) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Asset alokasi anggaran sebesar Rp95.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.808.100,00 atau setara dengan 99.54%. Output kegiatan adalah Dokumen Laporan Keuangan dan Asset. Outcome kegiatan adalah tercapainya tertib administrasi keuangan.

(126) Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Dinas ESDM dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi Rp97.655.700,00 atau setara dengan 97,65%. Output Laporan keuangan tahunan 15 buku, bulanan 12 buku dan studi banding 1 laporan. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan.

(127) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas ESDM dengan alokasi anggaran Rp24.100.000,00 dan realisasi Rp24.065.757,00 atau setara dengan 99,85%. Output Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan.

(128) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Dinas ESDM dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi Rp148.137.300,00 atau setara dengan 98,75%. Output Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM. Outcome kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan.

(129) Penyusunan Laporan Triwulanan Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,400,000,00 dan realisasi sebesar Rp8,400,000,00 setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan triwulanan Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

IV - 524


Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(130) Penyusunan Laporan semesteran Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.200.000,00 setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Dokumen laporan semesteran Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(131) Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp116,111,800,00 dan realisasi sebesar Rp113,370,700,00 setara dengan 97,63%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan.

(132) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp797.767.339,00 atau setara dengan 99.72%. Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan operasional dan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(133) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Umum yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp176,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp168,362,500,00 atau setara dengan 95,66% Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan operasional dan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan dan capaian kinerja serta pelaporan keuangan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Keuangana. Permasalahan

Permasalahan utama adalah (1) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (2) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (3)

IV - 525


Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

b. SolusiMeningkatkan tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah serta Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

IV - 526


35. Urusan Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan PelatihanPencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Persentase pegawai yang memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi tahun 2018 sebesar 36 persen, Pegawai yang melanjutkan pendidikan formal tahun 2018 sebanyak 150 orang pegawai.Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur(1) Pengembangan Kompetensi Bagi Tenaga Pengembangan

Kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp477.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp455.082.663,00 atau setara dengan 95%. Output kegiatan adalah Terkelolanya 1 website dan 5 aplikasi terintegrasi, serta terselenggaranya peningkatan kompetensi 30 orang Widyaiswara. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Evaluasi Pasca Diklat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp145.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.611.000,00 atau setara dengan 75,59%. Output kegiatan adalah 120 Orang alumni yang dievaluasi. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp205.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.303.000,00 atau setara dengan 91.85%. Output kegiatan adalah Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di 27 Kabupaten/Kota. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(4) Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp403.011.000,00 dan realisasi sebesar Rp359.831.250,00 atau setara dengan 89,28%. Output kegiatan adalah Pemetaan Kompetensi pada 45 Perangkat Daerah. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(5) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

IV - 527


dengan alokasi sebesar Rp182.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp172.206.220,00 atau setara dengan 94,61%. Output kegiatan adalah 12 Bulan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi , upgrading 20 orang asesor kompetensi, dan afirmasi asesor kompetensi bagi 27 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(6) Uji kompetensi dan Sertifikasi ASN Bidang Pemerintahan dan Teknis yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp270.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp253.896.500,00 atau setara dengan 93,84%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya Uji Kompetensi Teknis bagi 30 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengakuan Kompetensi Pemerintahan bagi 35 orang Pejabat Pimpinan Tinggi. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(7) Diklat Teknis Pariwisata yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp259.404.000,00 dan realisasi sebesar Rp259.404.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 25 orang lulusan diklat teknis pariwisata. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(8) Diklat Teknis Sosial yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp271.418.000,00 dan realisasi sebesar Rp271.418.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 25 orang lulusan diklat teknis social. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(9) Diklat Teknis Tanaman Pangan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp265.486.500,00 dan realisasi sebesar Rp265.486.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 25 Orang Lulusan Diklat Tanaman Pangan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(10) Diklat Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp293.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp289.937.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 25 orang Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber

IV - 528


daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(11) Diklat Teknis TOC yang dilaksanakan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp293.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.888.800,00 atau setara dengan 97,98%. Output kegiatan adalah 25 orang lulusan Diklat TOC. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(12) Diklat Teknis Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp293.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp260.048.000,00 atau setara dengan 88,51%. Output kegiatan adalah 25 orang Lulusan Diklat Teknis Penanggulangan Bencana. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(13) Peningkatan Kompetensi Teknis substantif Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp298.364.684,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah 1 Dokumen Peningkatan Kompetensi Teknis Substantif Aparatur. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(14) Diklat Teknis AKIP/LAKIP yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp310.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp302.144.000,00 atau setara dengan 97%. Output kegiatan adalah 35 orang Lulusan Diklat AKIP/LAKIP. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(15) Diklat Teknis administrasi keuangan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp662.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp595.053.000,00 atau setara dengan 99.100%. Output kegiatan adalah 60 orang Lulusan diklat administrasi keuangan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(16) Pengembangan Kompetensi Integritas PNS yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp438.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp408.542.696,00 atau setara dengan 93.11%. Output kegiatan adalah 36 orang Lulusan diklat integritas PNS. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(17) Diklat Fungsional Auditor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat

IV - 529


dengan alokasi sebesar Rp220.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp184.959.500,00 atau setara dengan 84,07%. Output kegiatan adalah 28 orang lulusan diklat fungsional auditor. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(18) Diklat Fungsional Analis Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp307.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp292.122.900,00 atau setara dengan 95,07%. Output kegiatan adalah 30 orang Lulusan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, 60 orang lulusan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, 60 orang lulusan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(19) Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.750.059.460,00 dan realisasi sebesar Rp1.460.276.543,00 atau setara dengan 83,44%. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(20) Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1657.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.468.281.612,00 atau setara dengan 88,56%. Output kegiatan adalah 90 orang lulusan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(21) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.449.500.540,00 dan realisasi sebesar Rp1.225.684.567,00 atau setara dengan 84,55%. Output kegiatan adalah 75 oran lulusan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(22) Diklat Pengembangan Kepemimpinan melalui Komunikasi Publik yang Efektif yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp21.7700.000,00 dan realisasi sebesar Rp182.163.500,00 atau setara dengan 83,67%. Output kegiatan adalah 27 orang lulusan Pengembangan Kepemimpinan Melalui Komunikasi Publik yang Efektif. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(23) Pengembangan Kepribadian Aparatur yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp485.000.000,00 dan

IV - 530


realisasi sebesar Rp416.714.500,00 atau setara dengan 85,92%. Output kegiatan adalah 60 orang lulusan Pengembangan Kepribadian Aparatur. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(24) Manajemen Konflik yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp221.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.723.000,00 atau setara dengan 85,31%. Output kegiatan adalah 38 orang Lulusan Pengembangan Kompetensi Manajemen Konflik. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(25) Peningkatan kompetensi aparatur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp643.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp589.925.000,00 atau setara dengan 91.66 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Outbound untuk pegawai . Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

(26) Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp242.958.000,00 dan realisasi sebesar Rp202.437.900,00 atau setara dengan 83,32%. Output kegiatan adalah 24 orang lulusan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(27) Tata cara Pemerintahan Desa/ manajemen Pemerintah Desa yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp220.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp209.962.500,00 atau setara dengan 95,09%. Output kegiatan adalah Terkelolanya 1 Unit Perpustakaan, 1 Unit Laboratorium Komputer, 1 Unit Laboratorium Bahasa, dan tersedianya aplikasi e-library. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(28) Forum OPD yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp248.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp247.676.498,00 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan adalah Tersedianya 1 dokumen perencanaan program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(29) Implementasi Penjaminan Mutu Kediklatan yang

IV - 531


dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp525.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp496.832.500,00 atau setara dengan 94,63%. Output kegiatan adalah 1 Sertifikat Akreditasi Diklatpim dan Prajabatan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(30) Implementasi Pemeliharaan ISO 9001-2015 yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp131.549.226,00 atau setara dengan 87,69%. Output kegiatan adalah 1 Sertifikat ISO 9001 : 2015. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(31) Penghargaan Gubernur bagi PNSD, Bada dan Masyarakat serta Pemberian SLKS dan Tanda Jasa bagi PNSD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.500.000.000,00 dan realisasi Rp2.494.644.000,00 setara dengan 99.79%. Output kegiatan adalah Pemberian SLKS Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat 2018 5000 Penghargaan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(32) Penghargaan PNS Berprestasi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp651.000.000,00 dan realisasi Rp631.280.000,00 setara dengan 96.97%. Output kegiatan adalah Pemberian rewards PNS berprestasi 24 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(33) Pembinaan Disiplin dan Perceraian ke Balai- Balai/UPTD/OPD dan/Atau Kab/Kota di Lingkungan Pemprov. Jabar yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi Rp197.875.000,00 atau setara dengan 98.93%. Output kegiatan adalah Pembinaan disiplin dan perceraian ke balai- balai/UPTD/OPD dan/atau Kab/Kota lingkungan Pemprov Jabar 20 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(34) Penyelesaian Masalah Disiplin Kedudukan hukum PNS dan Proses BAP sengketa Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.117.500,00 atau setara dengan 96,11%. Output kegiatan adalah Penyelesaian Masalah Disiplin Kedudukan hukum PNS dan Proses BAP sengketa Kepegawaian 4 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber

IV - 532


daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(35) Workshop Penyelesaian Sengketa Kepegawaian yang

dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp113.200.000,00 dan realisasi Sebesar Rp108.645.000,00 atau setara dengan 95,97%. Output kegiatan adalah Workshop penyelesaian sengketa kepegawaian 2 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(36) Pembinaan Keluarga PNSD yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp111.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp111.525.000,00 atau setara dengan 99.75%. Output kegiatan adalah Pembinaan Keluarga PNSD 2 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(37) Kegiatan Pemetaan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp115.822.591,00 atau setara dengan 51.47%. Output kegiatan adalah SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 12 bulan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(38) Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.641.500,00 atau setara dengan 38.19%. Output kegiatan adalah Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu 3 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(39) Kegiatan Bimbingan Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.371.221,00 atau setara dengan 65,37%. Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 3 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(40) Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.121.000,00 atau setara dengan 49.49%. Output kegiatan adalah Sosialisasi Jabatan Fungsional 4 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(41) Kegiatan Pelaksanaan Baperjakat Calon Pejabat Struktural

IV - 533


yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp220.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.735.916,00 atau setara dengan 27.49%. Output kegiatan adalah SK Pengangkatan dalam jabatan, Struktural dan Pelantikan Pejabat, Struktural 4 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(42) Kegiatan Assessment Fit and Proper Test Calon Pejabat Struktural di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp83.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.690.500,00 atau setara dengan 93.07%. Output kegiatan adalah Hasil Assessment 4 Dokumen. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(43) Kegiatan Sosialisasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp93.073.000,00 atau setara dengan 17,99%. Output kegiatan adalah Peserta Sosialisasi yang mendapatkan pemahaman tentang Pengisian JPT 100 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(44) Kegiatan Seleksi Terbuka/Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.513.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp452.214.300,00 atau setara dengan 17.99%. Output kegiatan adalah Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi 1 Dokumen. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(45) Kegiatan Rekomendasi dan Penataan Jabatan Administrasi dan Rekomendasi JPT Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran 75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.754.500,00 atau setara dengan 73%. Output kegiatan adalah Dokumen Rekomendasi 10 Dokumen. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(46) Kegiatan Tata Kelola PNSD dalam Jabatan Fungsional Umum yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.905.500,00 atau setara dengan 98.9%. Output kegiatan adalah Tata Kelola PNSD dalam Jabatan Fungsional Umum 42 OPD. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 534


(47) Kegiatan Bimbingan Teknis Jafung Umum Tertentu yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.730.000,00 atau setara dengan 95,82%. Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Umum 60 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(48) Kegiatan Pelayanan Perpindahan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp362.761.500,00 dan realisasi sebesar Rp338.656.500,00 atau setara dengan 93.35%. Output kegiatan adalah Pelayanan Perpindahan Kab./Kota di Provinsi Jawa Barat 1.000 dokumen; Pelayanan Perpindahan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(49) Kegiatan Penataan dan Redistribusi Pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp291.751.500,00 dan realisasi sebesar Rp259.543.000,00 atau setara dengan 88.96%. Output kegiatan adalah Penataan dan Redistribusi Pegawai di OPD Provinsi Jawa Barat 42 OPD; Seleksi Pindah PNS ke Provinsi Jawa Barat 120 dokumen. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(50) Kegiatan Layanan Pembuatan Karis/Karsu dan Karpeg yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp62.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp52.290.250,00 atau setara dengan 83.55%. Output kegiatan adalah Fasilitas Karis/Karsu dan Karpeg 600 kartu. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(51) Kegiatan Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian 2018 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.100.000,00 atau setara dengan 96.07%. Output kegiatan adalah Administrasi Perkantoran UPTB Korpri 1 tahun. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(52) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.776.750,00 atau setara dengan 98.37%. Output kegiatan adalah Worskhop Analis Kepegawaian 1 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur

IV - 535


Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(53) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Periode April yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp197.238.000,00 atau setara dengan 98.61%. Output kegiatan adalah Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat April 250 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(54) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Oktober yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp196.854.800,00 atau 98.42%. Output kegiatan adalah Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Oktober 250. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(55) Pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April 2018 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp332.742.700,00 atau setara dengan 90.82%. Output kegiatan adalah Pemrosesan Kenaikan Pangkat Periode April 2018 4.000 SK. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(56) Pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2018 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp84.140.000,00 atau setara dengan 95.07%. Output kegiatan adalah Pemrosesan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2018 4.000 SK. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(57) Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pertama yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.620.000,00 atau setara dengan 84.14%. Output kegiatan adalah Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pertama 100 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(58) Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Kedua yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.620.000,00 atau setara dengan 94.62%. Output kegiatan adalah Rekonsiliasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Kedua 100 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur

IV - 536


Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(59) Pelaksanaan Pemrosesan Pensiun PNS Semester 1 yang

dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.706.500,00 atau setara dengan 96.56%. Output kegiatan adalah Pemrosesan Keputusan Pensiun PNS Semester I 300 SK. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(60) Pelaksanaan Pemrosesan Pensiun PNS Semester 2 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.706.500,00 atau setara dengan 82.38%. Output kegiatan adalah Pemrosesan Keputusan Pensiun PNS Semester 2 300 SK. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(61) Penerimaan Calon ASN Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.965.741.880,00 atau setara dengan 63.41%. Output kegiatan adalah Penerimaan Calon ASN Tahun 2018 1.085 Orang . Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(62) Bimtek e-formasi Tata Kelola Calon ASN dan ASN 2018 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp167.482.750,00 atau setara dengan 74.43%. Output kegiatan adalah Bimtek e-formasi 178 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(63) Pengelolaan Penataan Calon ASN dan ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp397.211.000,00 dan realisasi sebesar Rp291.764.000,00 atau setara dengan 73.45%. Output kegiatan adalah Pengelolaan Penataan Calon ASN dan ASN 660 Orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(64) Pengiriman Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp413.332.500,00 dan realisasi sebesar Rp368.032.700,00 atau setara dengan 89,04%. Output kegiatan adalah Peserta Diklat PIM I 2 Orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(65) Bantuan Riset PNS yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 537


Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp226.925.000,00 atau setara dengan 75,64%. Output kegiatan adalah Bantuan Riset Edukasi 4 orang; Bantuan Riset Mandiri 2 orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(66) Kegiatan Penyiapan Peserta 300 Doktor yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.545.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.609.089.803,00 atau setara dengan 70.08%. Output kegiatan adalah 30 Orang. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(67) Bantuan Pendidikan Lanjutan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.637.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.483.055.815,00 atau setara dengan 68.25%. Output kegiatan adalah Fasilitasi Pegawai Tugas Bel 3 Jenjang Pendidikan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(68) Monitoring, Evaluasi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.586.250,00 atau setara dengan 54.39%. Output kegiatan adalah Evaluasi Kegiatan 6 kegiatan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(69) Pemetaan Kompetensi Pegawai yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp406.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp306.471.106,00 atau setara dengan 75.43%. Output kegiatan adalah Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Manajerial Pegawai. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(70) Pengukuran Kinerja Pegawai yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp715.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp565.598.328,00 atau setara dengan 79,1%. Output kegiatan adalah: 1. Sewa Server SKP Online 2 kali; 2. Sosialisasi SKP Online1 kali; 3. Pemeliharaan Aplikasi SKP Online ; 4. Rebuilt Aplikasi SKP Online ; 5. Aplikasi Interaktif SKP kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(71) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Pegawai ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 dan

IV - 538


realisasi Sebesar Rp140.753.500,00 atau setara dengan 93.84%. Output kegiatan adalah Sosialisasi 1 kali; Rapat Kemitraan 1 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(72) Peningkatan Wawasan dalam Pengelolaan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.471.886,00 atau setara dengan 72.47%. Output kegiatan adalah Peningkatan Wawasan Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional 1 kali; Inventarisasi Data dan Regulasi yang terkait dengan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional di Provinsi Lain 1 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(73) Kegiatan Penghargaan Manajemen Kepegawaian BAIK se Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp180.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp178.469.000,00 atau setara dengan 99.15%. Output kegiatan adalah Workshop penyelesaian sengketa kepegawaian 2 kali. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(74) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp151.500.000,00 atau setara dengan 99,47%. Output kegiatan adalah 1. Terselenggaranya Outbound untuk pegawai Bappeda; 2. Terselenggaranya kaji banding pengelola keuangan Bappeda Jabar. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(75) Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp393.128.282,00 atau setara dengan 98,28%. Output kegiatan adalah 1. Terselenggaranya Workshop Jafung; 2 Terselenggaranya Rapat Koordinasi; 3. Terfasilitasinya aktivitas Tim Penilai Angka kredit JFP; 4. Terselenggaranya Kaji Banding Jafung Angka Kredit Bappeda Jabar; 5. Terselenggaranya pembinaan, koordinasi dan konsultasi Jafung Perencana. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(76) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wawasan SDM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp965.135.000,00 dan realisasi

IV - 539


sebesar Rp565.907.327,00 atau setara dengan 58.63%. Output kegiatan adalah Kegiatan Bersifat Penyediaan. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(77) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp311.997.000,00 dan realisasi sebesar Rp251.018.676,00 atau setara dengan 80.45%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Pemahaman SDM Pengelola Barang Milik Daerah. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(78) Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan Barang yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.500.000,00 atau setara dengan 84.34%. Output kegiatan adalah Terlaksananya sosialisasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(79) Kegiatan Sosialisasi Standar Harga Barang Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp56.237.650,00 atau setara dengan 66.67%. Output kegiatan adalah Terlaksananya penerapan UU No 23 Tahun 2014. Outcome Kegiatan adalah meningkatnya kompensi sumber daya aparatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(80) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Melalui Bimtek, Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan In House Training yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp384.500.000,00 realisasi sebesar Rp366.508.000,00 atau setara dengan 95,32%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Dinas PMPTSP Pasca Diklat. Outcome kegiatan adalah Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP yang Lulus Diklat dengan Predikat Minimal Memuaskan.

(81) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia UPTD Pengujian ESDM dengan alokasi anggaran Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp174.662.000,00 setara dengan (87,33%). Output kegiatan adalah terjadinya Kualitas Sumber Daya Manusia UPTD Pengujian ESDM Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.

IV - 540


(82) Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Aparatur Bp2d dengan alokasi anggaran Rp119.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp118.720.000,00 setara dengan (99,34%). Output kegiatan adalah terjadinya Kapasitas Dan Kualitas Aparatur Bp2d Outcome kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.

(83) Kegiatan pembinaan masyarakat, aparatur dan kerjasama yang dilaksanakan satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp438.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp418.813.600,00 atau setara dengan 95.56%. Output kegiatan adalah terlaksananya penerapan uu no 23 tahun 2014. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, aparatur dan stakeholder lainnya.

(84) Kegiatan peningkatan profesionalisme polisi pamong praja yang dilaksanakan satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp700,000,000 dan realisasi sebesar Rp675,218,100 atau setara dengan 96.45%. Output kegiatan adalah terlaksananya penerapan uu no 23 tahun 2014. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi aparatur.

(85) Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur ppns provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp438,250,000,00 dan realisasi sebesar Rp425,691,100,00 atau setara dengan 97.13%. Output kegiatan adalah terlaksananya penerapan uu no 23 tahun 2014. Outcome kegiatan adalah meningkatnya profesionalitas ppns provinsi dan kabupaten kota

(86) Kegiatan pembinaan kinerja dan kemampuan aparatur yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp696,750,000,00 dan realisasi sebesar Rp513,012,850,00 atau setara dengan 73,62% . Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur . Outcome kegiatan adalah tercapainya kapasitas dan profesionalisme aparatur

(87) Kegiatan pembinaan budaya baca Al-Quran dan keagamaan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.268.250,00 atau setara dengan 98,15%. Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan aparatur. Outcome kegiatan adalah tercapainya peningkatan kompetensi aparatur.

(88) Kegiatan penyelenggaran seminar dan bimtek yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp181.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp155.614.500,00 atau setara dengan 85.63%. Output kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur. Outcome kegiatan adalah

IV - 541


tercapainya peningkatan profesionalitas aparatur.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur(1) Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur yang

dilaksanakan Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat terdapat 187 Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp72.376.569.680,00 dan realisasi sebesar Rp63.220.295.083,00 atau setara dengan 87,34%. Output kegiatan adalah Peningkatan Jiwa Korsa 1 kali, Jasa Penceramah, Instruktur Senam dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur, Penyediaan Diklat dan Kursus, Sewa Geudng, Pengadaan Alat, Pengadaan Pakaian dan Atributnya, Penyediaan Seragam Desa, Penenaman Sikap Mental. Outcome kegiatan adalah tercapainya kesejahteraan aparatur seluruh perangkat daerah.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur(1) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur

yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.495.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.660.975,00 atau setara dengan 99,44%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Sumber Daya Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pembinaan dan kompetensi aparatur.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan PORPEMPROV Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp613.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp598.028.000,00 atau setara dengan 97,56%. Output kegiatan adalah PORPEMROV Ke XVI 1kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi aparatur.

(3) Kegiatan Pengiriman Kontingen PEMPROV pada PORPEMDA Jabar yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp896.214.000,00 atau setara dengan 99,57%. Output kegiatan adalah Pengiriman Atlit dan Official PORPEMDA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi aparatur.

IV - 542


2) Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihana. Permasalahan

Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur.

b. SolusiMeningkatkan pembinaan dan kompetensi aparatur.

36. Urusan Bidang Penelitian dan PengembanganPencapaian indikator kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Jumlah Karya Iptek yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 mencapai 62 buah Karya IPTEK.1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK(1) Kegiatan Pengembangan Day Old Chicken (DOC) Ayam

Sentul yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp372.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp319.144.550,00 atau setara dengan 85.63%. Output kegiatan adalah Telah terbentuk 8 (delapan) Village Breeding Center di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Penerapan teknologi pemendekan umur masa panen ayam melalui Teknik in ovo dengan menyuntik asam amino pada telur Ayam Sentul bibit Parent Stock sebanyak 250 ekor di Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas Jatiwangi. Bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Hasannuddin, Penelitian Ayam Sentul untuk galur tahan penyakit Newcastle Disease (ND) dan Polarum bekerjasama dengan Prof. Cecep Sumantri ahli genetik dari IPB, dan Pelatihan pembuatan pakan organik sebagai pakan alternatif untuk grower dan layer ayam sentul. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(2) Penelitian Genetik Sapi Pasundan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp243.334.230,00 atau setara dengan 88.80% Output kegiatan adalah Validasi data genotif dan lapangan Sapi Pasundan. Penelitian ini bekerjasama dengan Pakar genetik dan reproduksi dari LIPI Cibinong. Telah teridentifikasinya kelompok elit sapi pasundan jantan dan

IV - 543


betina yang berada di BPPT Cijeunjing Ciamis, yang memiliki sifat unggul dalam pertumbuhan, reproduksi dan tahan terhadap panas atau tekanan perubahan temperature, Hilirisasi Sapi Pasundan memalui peningkatan kualitas keempukan daging Sapi Pasundan dengan teknologi aging. Penelitian ini bekerjasama dengan Chef Dedie Soekartin dan peneliti dari Fakultas Peternakan UNPAD, dan Uji organoleptic daging aging sapi pasundan untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk tersebut. Bekerjasama dengan 15 chef yang tergabung dalam Indonesian Chef Association (ICA) Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(3) Pengelolaan Tecnopark Agribisnis Terpadu di Cikadu yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp278.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp201.740.900,00 atau setara dengan 72.56 %. Output kegiatan adalah Draft Rancangan Pengelolaan TBIT, struktur organisasi pengelolaan, Tahapan kerja pembentukan TBIT, Skema Rencana Strategi TBIT, Timeline oprerasionalisasi TBIT. Sub kegiatan ini bekerjasama dengan peneliti-peneliti dari ITB, IPB dan LIPI, Penyusunan Rancangan Tim Ad Hoc (Tim Perintis) Pembangunan dan Pengembangan TBIT sebagai pusat inovasi di Jawa Barat. Sebutan TBIT diganti menjadi Kawasan Sains Teknologi (KST) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains dan Teknologi, Penyusunan model pengelolaan KST Jawa Barat, Pengembangan KST Pusat Jawa Barat di Jatinangor Kab. Sumedang, Perencanaan Pengembangan KST Kopi Jabar di Pangalengan Kab. Bandung, Pengembangan KST Pertanian Terpadu dan Indigofera Jabar di Cikadu Kab. Cianjur , Perencanaan Pengembangan KST Industri Kreatif Jabar di Kota Cirebon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(4) Penyebarluasan Hasil-Hasil Penelitian Di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp384.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp383.937.410,00 atau setara dengan 99,85%. Output kegiatan adalah Kolokium, Pameran, Publikasi Media Masa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(5) Penerbitan e-Jurnal dan Buletin yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.461.900,00 atau setara dengan 93,41%. Output kegiatan adalah 2 Jurnal Volume 4 no 1 dan

IV - 544


2 : CR-Jurnal Edisi 4 No 1: Penggunaan Benih dan Preferensi Petani Terhadap Karakteristik Varietas Unggul Padi pada Tiga Sentra Produksi Padi di Jawa Barat - Iskandar Ishaq dan Agus Ruswandi, Evaluasi Rencana Penyediaan Anjungan Pelayanan Jalan pada Kawasan Wisata Kamojang Kabupaten Bandung - Hendra Hendrawan, Perbedaan Perilaku Agresif Remaja di Permukiman Kumuh di Kota Bandung - Badrun Susantyo, Peningkatan Nilai Ekonomi Peternakan Kambing Perah PE dengan Penerapan Teknologi Sexing - Deru R Indika, Rini Widyastuti, dan Mas Rizky Anggun Adipurna Syamsunarno, Pengaruh Sistem Irigasi Berselang dan Jarak Tanam Legowo Terhadap Produktivitas Padi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) - Nana Sutrisna, Agus Ruswandi, dan Yanto Surdianto CR-Jurnal Edisi 4 No 2 Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menghadapi Permasalahan Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon - Nurkholifatul Maula, Karakterisasi Rumput Laut Tropika dari Kepulauan Seribu Sebagai Sumber Bahan Baku Kosmetik - Taufik Hidayat, Nurjanah, Mala Nurilmala, dan Effionora Anwar, Efikasi Insektisida Berbahan Aktif Buprofezin Terhadap Empoasca sp. di Perkebunan Teh - Fani Fauziah dan Hilman Maulana, Kinerja Fasilitator pada Pengembangan Program Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Kuningan - Ani Suryani, Agus Ruswandi, dan Darojat Prawiranegara, Preferensi Petani Terhadap Varietas Kentang Dayang Sumbi Agrihorti dan Sangkuriang Agrihorti Tahan Terhadap Penyakit Busuk Daun - Agus Ruswandi, 1 Buletin Petik Iptek. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(6) FGD Perumusan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis Iptek yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp828.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp701.720.500,00 atau setara dengan 84.74%. Output kegiatan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Manajemen Sampah Zero (MASARO), Teknologi Daur Ulang Limbah Industri di Kawasan Solokan Jeruk Majalaya Kabupaten Bandung, Harmoni Budaya Sunda – Jawa, Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK), Penanganan Aspek Sosial Banjir DAS Citarum, Penanganan Limbah Industri APPLI, Pemanfaatan Sampah Residu Menjadi Bahan Bangunan, Pemanfaatan Limbah Peternakan Sapi Desa Ciporeat dan Desa Arjasari Kabupaten Bandung, Penanganan Aspek Sosial Banjir DAS Citarum di Desa Margaasih dan Desa Cigondewah Hilir Kabupaten Bandung, Pembahasan Prototype Mobil Desa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(7) Kegiatan Hki Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan

IV - 545


Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.756.000,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Terealisasinya pendaftaran 10 (sepuluh) Judul Invensi Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten : Penyediaan Air Bersih Skala rumah Tangga dengan Sistem Oksidasi Elektrokimia yang dimodifikasi Filter, Metoda dan Alat untuk Meningkatkan Kinerja Mesin Kendaraan Bermotor, Sistem Pemantauan Tingkat Polutan, Metode Ekstraksi dalam Daun Segar Black Mulberry menggunakan Sistem Pelarut Organik Rotasi Agitasi (Sepora), Sistem Survey Tata Ruang untuk Pembangunan Peta Zonasi. Karya Cipta : Aplikasi Daya Dukung Danai Dalam Budidaya Ikan Air Tawar, Game Edukasi Penatalaksanaan Terapi Diabetes Berbasis Android, Wayang Suku Raga, Alat Bantu Pembelajaran IPA / Sains Materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia dan Fotosistesis pada Tumbuhan untuk Siswa Kelas V SDLB Bagian B Tunarugu Berbasis Multimedia, Studi Arkeologi dan Geologi Gunung Padang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(8) Perumusan Arah Kebijakan Dewan Riset Daerah untuk pengembangan dan penerapan IPTEK di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.604.773,00 dan realisasi sebesar Rp45.604.773 ,00 atau setara dengan 100.00%. Output kegiatan adalah Policy Brief Rekomendasi Kegiatan untuk Kemajuan Jawa Barat, Dokumen Prosiding. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(9) Penguatan Kelembagaan SIDa Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp138.865.858 ,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan Rakor Sistem Inovasi Daerah serta Sosialisasi seluruh Kab/Kota di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(10) Kajian TPP Terhadap Peningkatan Kinerja PNS Di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp206.995.227,00 dan realisasi sebesar Rp206.073.686,00 atau setara dengan 99,55%. Output kegiatan adalah Kajian TPP Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(11) Penelitian Mandiri yang Dilakukan Oleh Fungsional Peneliti

IV - 546


Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat" yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp386.735.350,00 atau setara dengan 96,68%. Output kegiatan adalah Adopsi Teknologi Stek Pucuk Untuk Percepatan Pembenihan Kentang di Jawa Barat, Strategi Optimalisasi Peran Posyantek dan Wartek Dalam Pengembangan Pemanfaatan Teknologi di Pedesaan, Potensi Manfaat Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Sarana Alternatif dalam Tata Niaga Kopi Jawa Barat, Pola Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Diinisiasi oleh Sektor Swasta di Kawasan Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya, Perspektif Para Pemangku Kepentingan dalam Rangka Penataan Ruang Publik di Kawasan Metropolitan Bandung, Pemberdayaan Sebaya dalam Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(12) Penyusunan isu aktual Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek oleh Tim Pengendali Mutu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.495.050,00 atau setara dengan 94.74%. Output kegiatan adalah Pengendali Mutu BP2D membantu membuat Dokumen Rekomendasi Perekayasa Utama Kehormatan, Penyusunan Program dan Kegiatan Renstra BP2D tahun 2018-2023. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(13) Anugerah Budhipura Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.930.718,00 atau setara dengan 99.96%. Output kegiatan adalah Terealisasinya kegiatan Budhipura dengan posisi Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat 3 besar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(14) Penelitian Produksi Bibit Pisang dengan Teknik Kultur Jaringan dan Pengembangan Percontohan Budidayanya di Kawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Cikadu, Cianjur Selatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.887.250,00 atau setara dengan 90,59%. Output kegiatan adalah Pelatihan Petani pisang untuk membudidayakan pisang yang berasal dari kultur jaringan. Pelatihan ini diikuti Kelompok Tani dari Desa Margacinta

IV - 547


Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Desa Sindang Kerta, Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Desa Palasari Girang. Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi., Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, Pengujian Tanah calon lokasi demplot oleh Laboratorium Tanah UNPAD. Hal ini dilakukan untuk menentukan metoda pemupukannya. Serta pembuatan Demplot pisang di kelompok Tani yang sudah dilatih tersebut. Bibit pisang kultur jaringan disediakan oleh Laboratorium Kultur Jaringan UNPAD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(15) Penyelenggaraan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.280.400,00 dan realisasi sebesar Rp97.895.748,00 atau setara dengan 98,60 %. Output kegiatan adalah Dokumen kerja sama penelitian dan pengembangan IPTEK, Tindak lanjut kerja sama BP2D dengan Balitbangda Kalsel, Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Mobil Desa BP2D dengan Kemenristek dikti (APBN 2018), Komitmen Bersama Antara BP2D dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran Dalam Pengembangan VUB Kentang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(16) Penelitian Pola Tanam Padi Ratun Untuk Daya Dukung Produktivitas Padi Di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp141.992.750,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Laporan Akhir Penelitian Pola Tanam Padi Ratun untuk Daya Dukung Produktivitas Padi di Jawa Barat Daftar teknologi sistem tanam padi ratun yang relevan, Policy brief penerapan IPTEK dalam pola tanam padi ratun, Daftar dan pedoman pola tanam padi ratun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah

(17) Pengembangan VUB Kentang yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.875.561,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah Pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB) Kentang Dataran Medium. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam pembangunan daerah.

IV - 548


2) Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Peneliian dan Pengembangana. Permasalahan

Belum optimalnya penggunaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

b. SolusiMeningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengembangan riset dalam perencanan dan pembangunan daerah.

37. Urusan Bidang Fungsi LainPencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan pada tahun 2018 mencapai 3,5 dari skala 1-4, Indeks Daya Saing Provinsi pada tahun 2018 rangking 3, Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional tahun 2018 sebanyak 3.250 poin, Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 level III, Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapanya di tahun 2018 dengan jumlah 69 regulasi batas daerah, Tertib administrasi penamaan Rupa Bumi tahun 2018 dengan jumlah 22, Jumlah kerja sama antar daerah dan Perbatasan di tahun 2018 dengan jumlah 53 kerjasama, Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap ketentuan Pelayanan Publik yang berlaku di tahun 2018 sebesar 98,69%, dan Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik pada tahun 2018 sebesar 113,17%.1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah(1) Kegiatan Studi Komparatif DPRD yang dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp29.101.480.000,00 dan realisasi Rp26.713.785.744,00 atau setara dengan 91,79%. Output kegiatan adalah Jumlah Perda inisiatif dan non inisiatif. Outcome Kegiatan adalah Peran dan fungsi DPRD efektif.

(2) Kegiatan Workshop/Bintek/Lokakarya/ Seminar DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.000.000.000,00 dan realisasi Rp1.677.162.812,00 atau setara dengan 83,85%. Output kegiatan adalah Jumlah Perda inisiatif dan non inisiatif. Outcome Kegiatan adalah meningkat kemampuan anggota DPRD.

(3) Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp28.800.000.000,00 dan realisasi Rp27.715.299.457,00

IV - 549


atau setara dengan 96,23%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah 3 kegiatan

(4) Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp175.000.000,00 dan realisasi Rp175.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah 300 Orang.

(5) Kegiatan Peningkatan Layanan Administrasi Kesekretariatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp11.687.955.100,00 dan realisasi Rp11.562.198.116,00 atau setara dengan 98,92%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah 1200; Sinergis kelembagaan dalam tindak lanjut aspirasi

(6) Kegiatan Monitoring dan Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan dan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp19.266.431.000,00 dan realisasi Rp18.814.088.707,00 atau setara dengan 97,65%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah 120 kali monitoring

(7) Kegiatan Hearing/Dialog yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.491.250.000,00 dan realisasi Rp1.273.847.603,00 atau setara dengan 85,42%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah hearing/dialog

(8) Kegiatan Advetorial dan Parlementaria yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp7.162.820.000,00 dan realisasi Rp6.898.077.264,00 atau setara dengan 96,30%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah Advetorial dan parlementaria

(9) Kegiatan Pengawasan Perda Prakarsa yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp122.400.000,00 dan realisasi Rp121.700.000,00 atau setara dengan 99,42 %. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah Pengawasan Perda Prakarsa

(10) Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp898.000.000,00 dan realisasi 672.924.150,00 atau setara dengan 74,93%. Output kegiatan adalah Jumlah Perda inisiatif dan non inisiatif. Outcome Kegiatan adalah Perda Prakarsa

(11) Kegiatan Peningkatan Layanan Pimpinan DPRD dan AKD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa

IV - 550


Barat dengan alokasi anggaran Rp5.458.800.000,00 dan realisasi Rp4.270.943.005,00 atau setara dengan 78,23%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah Terfasilitasinya kegiatan pimpinan DPRD dan AKD.

(12) Kegiatan Advokasi Hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp90.000.000,00 dan realisasi 90.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah Perda inisiatif dan non inisiatif. Outcome Kegiatan adalah Terselesaikannya permasalahan hukum

(13) Kegiatan Medichal Checkup DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp87.705.220,00 atau setara dengan 17,54%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah medichal checkup.

(14) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.030.900.000,00 dan realisasi Rp1.903.268.500,00 atau setara dengan 93,71%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah pakaian dinas

(15) Kegiatan Pengamanan Terbuka dan Tertutup DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp744.150.000,00 dan realisasi Rp742.350.000,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah Jumlah rapat kerja inisiatif DPRD. Outcome Kegiatan adalah Terfasilitasinya pengamanan terbuka dan tertutup DPRD.

(16) Kegiatan Peningkatan Hubungan Kelembagaan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp384.047.807,00 atau setara dengan 96,10%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah Aspirasi yang ditindaklanjuti

(17) Kegiatan Research Brief dan Naskah Akademik Pelaksanaan Fungsi DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.192.000.000,00 dan realisasi Rp1.086.000.000,00 atau setara dengan 91,10%. Output kegiatan adalah Jumlah Perda inisiatif dan non inisiatif. Outcome Kegiatan adalah Tersedianya research Brief dan Naskah Akademik.

(18) Kegiatan Risalah dan Dokumentasi Rapat DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.111.800.000,00 dan realisasi 1.094.441.866,00 atau setara dengan 98,43%. Output kegiatan adalah Jumlah rapat kerja inisiatif DPRD.

IV - 551


Outcome Kegiatan adalah Risalah dan dokumentasi rapat(19) Kegiatan ADPSI, Kaukus Perempuan Parlemen dan Forkom

Setwan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp249.902.000,00 dan realisasi Rp102.615.000,00 atau setara dengan 41,06%. Output kegiatan adalah Jumlah rapat kerja inisiatif DPRD. Outcome Kegiatan adalah Rapat Kerja ADPSI, Kaukus dan Forkom.

(20) Kegiatan Citra Bhakti DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp493.700.000,00 dan realisasi 267.622.500,00 atau setara dengan 54,20%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah Terinventarisnya aspirasi kepada DPRD

(21) Kegiatan Sosialisasi Perda Prakarsa/ Inisiatif yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp113.700.000,00 dan realisasi Rp101.608.750,00 atau setara dengan 89,36%. Output kegiatan adalah Jumlah Perda inisiatif dan non inisiatif. Outcome Kegiatan adalah Tersosialisasinya perda prakarsa

(22) Kegiatan Peningkatan Layanan Aspirasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp330.192.000,00 dan realisasi Rp310.714.390,00 atau setara dengan 93,61%. Output kegiatan adalah Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti. Outcome Kegiatan adalah E Aspirasi

b. Program Pembinaan dan Pengawasan(1) Kegiatan Pemeriksaan, Pemutakhiran, Dan Pendampingan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.233.600.000,00 dan realisasi Rp1.160.292.650,00 atau setara dengan 94,06 % Output kegiatan adalah Terselenggaranya Pemeriksaan Pengendalian CPPD se Jawa Barat 35NHP/LHP Terselenggaranya Pemutahiran Hasil Pemeriksaan CPPD se Jawa Barat 35 TLHP, Terselenggaranya Pendampingan Pemeriksa Internal dan Eksternal 2 dokumen PemeriksaanInternal dan Eksternal Terselenggaranya Monitoring Pembangunan Gedung Kantor CPPD. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kinerja dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat.

(2) Kegiatan Pembinaan Dan Kepatuhan Pegawai Badan Pendapatan dengan alokasi anggaran Rp53.800.000,00 dan realisasi Rp53.075.900,00 atau setara dengan 98,65 % Output kegiatan adalah Terselenggaranya Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai 100%. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan pegawai.

(3) Kegiatan Audit Belanja dan Kinerja pada OPD Provinsi yang

IV - 552


dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.786.802.750,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah LHP Belanja dan Kinerja PD Provinsi. Outcome kegiatan adalah terlaksananya audit belanja dan kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(4) Kegiatan Reviu Lapangan ke Balai - Balai, CPDP dan UPTD serta Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu LKIP serta Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.910.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.887.817.072,00 atau setara dengan 99,24%. Output kegiatan adalah LHR & LHE SAKIP, LHR LKPD. Outcome kegiatan adalah dImanfaatkannya dokumen hasil reviu sebagai bahan kebijakan dan perbaikan kinerja.

(5) Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp909.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp873.020.000,00 atau setara dengan 95,95%. Output kegiatan adalah LHE LPPD Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil EPPD sebagai bahan perbaikan.

(6) Kegiatan Pemutakhiran Data TLHP Bankeu yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp282.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp265.043.700,00 atau setara dengan 93,82%. Output BAHP TLHP Bankeu. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya kegiatan pemutkhiran sebagai sarana perbaikan.

(7) Kegiatan Audit Bantuan Keuangan/ Hibah/ Bansos pada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.601.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.601.315.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah LHP Bantuan Keuangan. Outcome kegiatan adalah dilaksanakannya Pemeriksaan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota, Evaluasi LKIP pada Kab/Kota dan Audit Dana BOS pada Kab/Kota.

(8) Kegiatan Monitoring dan Pemetaan Data Profil Auditan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp629.692.700,00 dan realisasi sebesar Rp623.845.000,00 atau setara dengan 99,07%. Output kegiatan adalah Data Profil Auditan. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen pemetaan data profil auditan sebagai bahan informasi.

(9) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang menjadi Kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 553


anggaran sebesar Rp360.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp355.653.500,00 atau setara dengan 98,79%. Output kegiatan adalah LHP Kasus pengaduan. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan dan informasi.

(10) Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut Kasus Pengaduan Masyarakat pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp298.260.000,00 atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan adalah BAHP TLHP Kasus. Outcome kegiatan adalah dilaksanakannya penanganan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.

(11) Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Lanjut Kasus Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.948.964,00 atau setara dengan 92,83%. Output kegiatan adalah Laporan Rakor Penanganan Tindak Lanjut Kasus Pengaduan Masyarakat. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil penanganan tindak lanjut sebagai bahan laporan dan informasi.

(12) Kegiatan FGD PKPT dan Kebijakan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp304.175.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah PKPT dan Kebijakan Pengawasan. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya PKPT dan kebijakan pengawasan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan.

(13) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dengan Itjen Kementerian yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp490.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp487.507.000,00 atau setara dengan 99,49%. Output kegiatan adalah Laporan Rakorwasnas. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil Rakorwasnas sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan.

(14) Kegiatan Pemutakhiran Data TLHP pada OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.153.300,00 atau setara dengan 74,77%. Output kegiatan adalah Berita Acara Hasil Pemutakhiran TLHP. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya kegiatan pemutakhiran sebagai sarana perbaikan dan menyelesaikan permasalahan.

(15) Kegiatan Monitoring TLHP BPK yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.997.750,00 atau setara dengan 99,33%. Output

IV - 554


kegiatan adalah Laporan monitoring TLHP BPK. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya kegiatan monitoring sebagai sarana penyelesaian TLHP BPK-RI.

(16) Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut APIP yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp532.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp526.937.884,00 atau setara dengan 98,93%. Output kegiatan adalah Laporan Rakor Pemutakhiran data. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen atau kegiatan pemutakhiran data sebagai sarana perbaikan dan menyelesaikan masalah.

(17) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan RAD-PPK se Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp220.200.000,00 atau setara dengan 99,64%. Output kegiatan adalah Laporan monitoring Pelaksanaan RAD PPK. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen RAD-PPK sebagai bahan laporan dan informasi.

(18) Kegiatan Rapat Konsultasi Akuntabilitas Kinerja OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.318.800,00 atau setara dengan 88,38%. Output kegiatan adalah Laporan Rakor akuntabilitas kinerja. Outcome kegiatan adalah dimanfaatkannya dokumen hasil pembahasan Tim Desk sebagai bahan perbaikan manajemen Pemerintahan.

c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM(1) Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp219.638.500,00 dan realisasi sebesar Rp219.368.650,00 setara dengan 99.88%. Output kegiatan adalah Kajian Hukum Kasus Pelanggaran Perda Prov Jawa Barat; Klarifikasi masalah pelanggaran Perda; Rapat Kerja Bidang Sekretariat PPNS; Forum Group Discusion; Rapat Kerja PPNS Provinsi Jawa Barat; Rapat Kerja PPNS Kab/Kota. Outcome kegiatan adalah Tercapainya peningkatan kesadaran, kepatuhan dan adanya budaya taat hukum terhadap masyarakat, badan usaha serta aparatur dalam pelaksanaan penegakan hukum.

(2) Peningkatan Kesadaraan Hukum Disiplin Pns Provinsi Jawa Barat denga alokasi anggaran sebesar Rp365.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp352.058.200,00 setara dengan 96,45%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi; Operasional Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (binwasluh) GDD terhadap PNS Provinsi Jawa Barat; Operasi Sidang Mendadak/ Sidak GDD yang Insidental. Outcome

IV - 555


kegiatan adalah Tercapainya Peningkatan Kesadaran, Ketaatan dan Kepatuhan pada Aparatur PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

(3) Penyelidikan Dan Penyidikan Pelanggaran Perda Dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp524.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp492.276.050,00 setara dengan 93,93%. Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Operasional Penegakan Hukum; Operasional Penjajagan/ Investigasi Terhadap Dugaan Pelanggaraan Perda Prov jabar; Kegiatan Pemberkasan Penanganan penyelesaian pelanggaran Perda; Rapat teknis Pembahasaan kajian dan Gelar kasus Terhadap Pelanggaran Perda. Outcome kegiatan adalah Tercapainya peningkatan kesadaran, kepatuhan dan adanya budaya taat hukum terhadap masyarakat, badan usaha serta aparatur dalam pelaksanaan penegakan hokum.

(4) Operasi Terpadu Penegakan Pelanggaran Perda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp510.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp494.693.200,00 setara dengan 97,00%. Output kegiatan adalah Rakor Tipiring; Operasional Pengawasan Terhadap Dugaan Pelanggaran Perda; Operasional Penegakan Hukum Terpadu Tipiring. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Kesadaran Hukum dan Budaya Taat Hukum pada Masyarakat, Badan Usaha, serta Aparatur dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan.

(5) Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.489.419.600,00 atau setara dengan 99.29%. Output kegiatan adalah Telah ditetapkan sebanyak 13 Peraturan Daerah, terdiri dari 11 Peraturan Daerah usulan dari Gubernur dan 2 Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Outcome kegiatan adalah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah.

(6) Kegiatan Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp497,199,750 atau setara dengan 99.44%. Output kegiatan adalah Telah di tetapkan 10 Buah Produk Hukum. Outcome kegiatan adalah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dievaluasi

(7) Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp450,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp447,196,250,00 atau setara dengan

IV - 556


99.38%. Output kegiatan adalah Telah di tetapkan 10 Buah Peraturan Gubernur. Outcome kegiatan adalah Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur

(8) Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.850.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.255.611.800,00 atau setara dengan 67.87%. Output kegiatan adalah 94 Pengaduan masyarakat, pendampingan, dan Rapat penjatuhan disiplin PNS. 2 Pendapat Hukum / Legal Opinion (LO). Outcome kegiatan adalah Jumlah Perkara Perdan dan TUN yang ditangani

(9) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Secara Non Litigasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.985.000,00 atau setara dengan 99,00%. Output kegiatan adalah Tertanganinya sengketa perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah total sebanyak 26 perkara dengan rincian: perkara perdata sebanyak : 19 perkara dan perkara tata usaha negara sebanyak: 7 perkara, Terlaksananya pengangkatan sita jaminan atas aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Ruko Banceuy Permai oleh Pengadilan Negeri Bandung. Outcome kegiatan adalah Jumlah penanganan kasus non litigasi

(10) Kegiatan Implementasi Rencana Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp356.772.200,00 dan realisasi sebesar Rp352.893.850,00 atau setara dengan 98.91%. Output kegiatan adalah Rapat Teknis Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia di 5 kabupaten Kota di Jawa Barat yang pelaporannya masih mendapatkan nilai merah, Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Se Jawa Barat yang diadakan di Kota Bogor Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia untuk tahun 2018 mendapatkan nilai Hijau dan selalu melaporkan dalam Kurun waktu B.04, B.06, B.09 dan B.12. Outcome kegiatan adalah Jumlah peserta RANHAM

(11) Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp497.432.650,00 atau setara dengan 99,49%. Output kegiatan adalah 40 Perkara Pidana dan Perdata yang ditangani oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Outcome kegiatan adalah Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hokum.

(12) Fasilitasi Advokasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

IV - 557


dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.227.800,00 dan realisasi sebesar Rp233.178.500,00 atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Advokasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terselesaikannya perkara hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Outcome kegiatan adalah Jumlah gugatan

(13) Kegiatan Pengkajian Pra Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah 55 Produk Hukum. Outcome kegiatan adalah Jumlah Pra Raperda Kab/Kota.

(14) Kegiatan Evaluasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.941.050,00 atau setara dengan 99.97%. Output kegiatan adalah 75 Produk Hukum Outcome kegiatan adalah Jumlah produk hukum Kab/Kota yang dievaluasi dan diharmonisasikan

(15) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.954.275.000,00 atau setara dengan 98,48%. Output kegiatan adalah 147 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang ditetapkan. Output kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina.

(16) Kegiatan Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp296.434.100,00 atau setara dengan 98,81%. Output kegiatan adalah 40.430 Jumlah Pengunjung Website. Outcome kegiatan adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina.

d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur(1) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur/Kantor yang dilaksanakan oleh OPD/Biro terdapat 896 Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.660.746.288,00 realisasi anggaran sebesar Rp414.276.416.586,00 (92,74%). Output kegiatan adalah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor; pemeliharaan sarana laboratorium pakan, peralatan laboratorium keswan dan kesmavet, kandang ternak; pemeliharaan taman dan

IV - 558


fumigasi; pemeliharaan jaringan listrik/telepon/internet/air, buku perpustakaan dan arsip; Pemeliharaan alat kedokteran dan alat laboratorium, pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional; pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi; belanja bahan/bibit tanaman, pajak, jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pemeliharaan non konstruksi, jasa kebersihan dan jasa keamanan; penyediaan peralatan kebersihan dan pembersih belanja jasa konstruksi (pemeliharaan gedung bangunan ruang arsip, benteng dan saluran air buangan, laboratorium kultur jaringan, pematang kolam, saluran air, pagar pengaman kolam); Belanja bahan kimia laboratorium kultur jaringan. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional serta meningkatnya kualitas dan fungsi sarana prasarana kantor.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.244.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.804.296.750,00 atau setara dengan 97,13%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SMKN, SMAN dan SLBN untuk Tahun Anggaran 2018. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Meningkatkan sarana dan prasarana pada balai teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (btikp) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.091.150.000,00 dan realisasi sebesar RpRp6.032.089.025,00 atau setara dengan 99,03%. Output kegiatan adalah Belanja Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Pengadaan Papan Tulis, Belanja Pengadaan Brankas, Belanja Pengadaan Trolly, Belanja Pengadaan Vacum Cleaner, Belanja Pengadaan Tangga. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 1 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp482.878.000,00 atau setara dengan 96,58%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. Outcome kegiatan adalah

IV - 559


meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(4) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 2 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp460.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 447.429.000 ,00 atau setara dengan 92,27%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana Cabang Dinas Wilayah 2. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(5) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 3 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp932.338.000,00 dan realisasi sebesar Rp932.200.000,00 atau setara dengan 99,99%. Output kegiatan adalah Pengadaan Alat pendingin, Pengadaan Sofa, Pengadaan Penyekat Ruangan, Pengadaan Proyektor, Pengadaan Layar Proyektor, Pengadaan Almari, Pengadaan Brankas, Pengadaan Scanner, Pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Kamera CCTV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(6) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 4 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp317.900.000,00 realisasi sebesar Rp306.900.000,00 atau setara dengan 96,54%. Output kegiatan adalah Tercapainya bimtek pelaporan belanja modal. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(7) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 5 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp206.000.000,00 realisasi sebesar Rp206.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pengadaan AC, vacum cleaner,genset,runing teks,alat dapur,karpet. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(8) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 6 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp317.900.000,00 realisasi sebesar Rp309.170.000,00 atau setara dengan 97,25%. Output kegiatan adalah Pengadaan barang inventaris kantor baik harta tetap berwujud maupun harta tetap tidak berwujud. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(9) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas

IV - 560


wilayah 7 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp432.900.000,00 realisasi sebesar Rp431.705.050,00 Atau setara dengan 99,72%. Output kegiatan adalah Pengadaan barang inventaris kantor baik harta tetap berwujud maupun harta tetap tidak berwujud. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(10) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 8 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp467.900.000,00 realisasi sebesar Rp466.050.000,00 Atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(11) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 9 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp562.400.000 realisasi sebesar Rp559.295.000 Atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah Tercapainya Pengadaan Barang di Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cabang Dinas Wilayah 9 Sebanyak 2 Kali = 99%. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(12) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 10 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp369.870.000,00 realisasi sebesar Rp368.735.000,00 Atau setara dengan 99,69%. Output kegiatan adalah Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih ; pengadan karpet masjid dan pengadaan taman ; Pengadaan Neon BOX, Pengadaan Dispenser; Kulkas ; Pengadaan Mebeler Pengawas; Pengadaan Meja Rapat ; Pengadaan mesin Pompa Sedot Air ; Pengadaan Tirai/Gordyn ; Pengadaan Sound System ; Pengadaan Tanaman Hias. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(13) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 11 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp317.900.000,00 Realisasi Rp295.207.725,00 atau setara dengan 92.86 %. Output kegiatan adalah Pengadaan barang inventaris kantor baik harta tetapberwujud maupun harta tetap tidak berwujud. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(14) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas

IV - 561


wilayah 12 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp321.000.000,00 Realisasi Rp311.552.132,00 atau setara dengan 97.05 %. Output kegiatan adalah Kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan yang direncanakan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(15) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana cabang dinas wilayah 13 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp361.800.000,00 Realisasi Rp334.163.500,00 atau setara dengan 92.36 %. Output kegiatan adalah Pengadaan barang inventaris kantor baik harta tetap berwujud maupun harta tetap tidak berwujud. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(16) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp15.365.667.500,00 dan realisasi sebesar Rp9.794.034.814,00 atau setara dengan 63,74%. Output kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pengadaan sarana dan Prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan kesehatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(17) Kegiatan Penunjang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp391.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.161.522,00 atau setara dengan 73,30%. Output kegiatan adalah kegiatan masih dalam proses. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(18) Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.496.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.268.461.322,00 atau setara dengan 92,07%. Output kegiatan adalah Honorarium Barang Jasa (7 Bulan), Perjalanan Dinas Renovasi Gedung (7 Bulan), Makan Minum Rapat Renovasi Gedung (7 Bulan), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Renovasi Fisik Tahap 2 Gedung Dinas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(19) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas

IV - 562


Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.845.460.005,00 dan realisasi sebesar Rp2.987.410.380,00 atau setara dengan 61,65%. Output kegiatan adalah Honorarium Barang Jasa (1 tahun), Interior Mesjid, APD, Neon Box, Rak Palet, Komputer PC (13 buah), Laptop/ Note book (6 buah), Printer Warna (5 buah), Sound system Ruang Rapat, Thermohigrometer, Refrigerator, Tambah Daya Listrik Vacum Cleaner. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(20) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.198.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.140.231.000,00 atau setara dengan 95,18%. Output kegiatan adalah Honor Pengadaan Barang jasa , Jasa konsultansi perencanaan pembangunan sumur pantau dan borhall kamera, Jasa konsultan pengawasan sumur panatau dan borhall kamar, jasa konsultansi AMDAL RS Paru, Pemeliharaan sumur artesis dan jaringan air bersih, pengadaan peralata bengkel , Pengadaan peralatan begkel , pengadaan mesin tik , pengadaan mesin penghancur kertas, pengadan almari, pengadan brankas, pegadaan AC, Pengadaan Pompa air , pengadaan kursi rapat, pengadaan alat-alat dapur/ruma tanga , pengadaan peyekat ruangan , Pengadaan Kamera 1paket, pengadan handycam , pengadan timbingan digital . Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(21) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Sakit Paru, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp729.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp652.905.000,00 atau setara dengan 89,50%. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadaan Barang jasa a paket, Belanja alat listrik dan elektronik, belanja bahan bangunan, pemeliharaan alat kesehatan, pengadaan komputer, pengadan laptop , pengadaan printer, pengadaan UPS, pengadaan sound system dan organ. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(22) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.681.557.400,00 dan realisasi sebesar Rp2.388.748.930,00 atau setara dengan 89,08%. Output kegiatan adalah Tersedianya Konsultan Desain Interior, Tersedianya Perlengkapan Kantor, Tersedianya Komputer, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Penghias Ruangan Rumah Tangga, Tersedianya Alat-alat

IV - 563


Studio, Tersedianya Alat-alat Komunikasi, Tersedianya Konstruksi/Pembelian Bangunan, Pengadaan Trory, Pengadaan Pompa, pengadaan Genset. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(23) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.087.497.200,00 dan realisasi sebesar Rp4.309.630.264,00 atau setara dengan 84,71%. Output kegiatan adalah Trolly (barang, Makanan, Kesehatan) : 1 Keg, Vacum Cleaner dan Mesin Poles Lantai (Pel) : 1 Keg, Televisi LED 40 inch : 1 Keg, Pengadaan Alat pelindung Diri (APD) : 1 Keg, Kamera Mirorless : 1 keg; Mesin Penghancur Kertas : 1 Keg; Kompor Gas : 1 Keg, Printer Dot Matrik : 1 keg, Infocus : 1 keg, Server SIM RS : 1 Keg, Server : 1 Keg, Peralatan Pertanian : 1 Keg, Roll Opeck: 1 Keg, Komputer SIM RS: 1 Keg, Software Jadi (Anti Virus, Microsoft Office, Operating System): 1 Keg, Komputer PC : 1 Keg, Kursi Kuliah : 1 Keg, Pengadaan Kursi Tunggu 4 Sheet : 1 Keg, Kursi Kerja Rumdir : 1 Keg, AC dan Instalasinya : 1 Keg, Pengadaan Kursi Tunggu 3 Sheet : 1 Keg, Kursi Putar : 1 Keg, Dispenser dan galonnya : 1 Keg, Antene TV : 1 Keg, Jam Dinding : 1 Keg, Mesin Cuci Rumdin : 1 Keg, Water Heater Rumdin Dir : 1 Keg, Televisi LED 50 inch : 1 Keg, Jet Pump : 1 Keg, Tangga Telescopic : 1 Keg, Scaffolding : 1 Keg, Printer pencetak kartu pasien : 1 Keg, Printer bercode : 1 Keg, UPS 3000 VA: 1 Keg, Sofa Rumdir: 1 keg,Stabilizer 1000 W: 1 keg, Kelengkapan Jaringan: 1 keg,Pengadaan sound system(Speaker aktif, Alat Music Band, Alat Music Tradisional, amplifier Wireless (untuk Pemanggil pasien): 1 keg, Layar/Screen: 1 keg, Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah (Alat peraga phantom multi fungsi, Alat peraga phantom CPR) : 1 keg, Tempat Tidur Spring Bed : 1 keg, Kursi Makan Plastik : 1 keg, Sofa : 1 keg, lemari Es (2 Pintu) : 1 keg, Kursi Tamu: 1 keg,Kursi Tunggu : 1 keg, Karpet: 1 keg, Matras : 1 keg, Meja Makan: 1 keg, Meja Makan Rumdir, Rak Susun Besi : 1 keg, Bed Side Cabinet : 1 keg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(24) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS jampangkulon , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.342.392.700,00 dan realisasi sebesar Rp22.220.613.700,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Gedung Mess Medis Paramedis. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 564


(25) Kegiatan kegiatan pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.140.294.757,00 dan realisasi sebesar Rp11.601.559.464,00 atau setara dengan 88,29%. Output kegiatan adalah 1) Jasa Kebersihan Gedung dan Lingkungan RS Jiwa : 72 Org Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018 ; 2) Jasa Keamanan Lingkungan RS Jiwa : 48 Org Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018 ; 3) Jasa Profesi Supir : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2018, Jasa Konsultan Perencana TPS: 1 keg, Jasa Konsultan Perencana Gedung IPSRS: 1 keg, Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Jalan: 1 keg, Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Gedung dan Bangunan: 1 keg, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kantor ( Peningkatan Gedung IPSRS ): 1 keg, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kantor ( Peningkatan Gedung TPS ): 1 keg, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Pemeliharaan/Rehab Jalan ), Jasa Konsultan Perencana Pagar Keliling: 1 keg, Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung: 1 keg, Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung ( Pemeliharaan/Rehab Bangunan Bukan Gedung ): 1 keg, Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan ( Pemeliharaan / Rehab Gedung Pelayanan, Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor, Pemeliharaan / Rehab Gedung Mess ) Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 1 keg, Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan / Rehab Bangunan Bukan Gedung ( Jasa Konsultan Pengawas gedung IPSRS ) : 1 keg, Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan / Rehab Bangunan Bukan Gedung ( Jasa Konsultan Pengawas gedung TPS ):1 keg, Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Jalan : 1 keg, Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung : 1 keg, Jasa Konsultan Pengawas Pagar Keliling : 1 keg, Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan: 1 keg. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(26) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kantor RS Jampangkulon , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.270.252.906,00 dan realisasi sebesar Rp11.088.975.986,00 atau setara dengan 98,39%. Output kegiatan adalah Tersedianya Kendaraan Dinas , Tersedianya Lift Pasien 1 Unit 1 Unit, Tersedianya Peralatan Kantor , Tersedianya Perlengkapan Kantor , Tersedianya

IV - 565


Komputer , Tersedianya Water Treatment , Tersedianya meubeulair, Tersedianya Alat Dapur RS , Tersedianya Gordyn , Tersedianya Water treatment, Tersusunnya dokumen AMDAL 1 dokume, Tersedianya Alat Kesehatan IGD , Tersusunnya DED. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(27) Kegiatan Pengadaaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Pameungpeuk , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.537.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.511.770.200,00 atau setara dengan 98,36%. Output kegiatan adalah Pembuatan taman sebanyak , Pengadaan Komputer PC , Pengadaan Printer . Pengadaan Kursi Kerja , Pengadaan Gorden anti bakteri , Pengadaan Interior Ruangan , Pengadaan Meja Kerja , Pengadaan perlengkapan Dapur , pengadaan manequine/phantom sebanyak , pengadaan lampu hias jalan sebanyak ,Pengadaan AC sebanyak ,, Pengadaan Komputer notebook sebanyak ,pengadaan printer sebanyak , pengadaan kelengkapan acesoris dan jaringan sebanyak ,Pengadaan Komputer Build up sebanyak , Pengadaan tempat tidur piket , Pengadaan Mesin antrian , Pengadaan Sofa . Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(28) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.750.167.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.022.194.550,00 atau setara dengan 19,19%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya operasional pelaksanaan kegiatan 12 Bulan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(29) Penyusunan Grand Desain RS Jiwa Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp330.555.000,00 dan realisasi sebesar Rp279.110.000,00 atau setara dengan 84,44%. Output kegiatan adalah Penyusunan KAK Grand Design. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(30) Kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp554.475.000,00 dan realisasi sebesar Rp521.600.000,00 atau setara dengan 94,07%. Output kegiatan adalah Spj Honor Pengadaan, 1 Dokumen Pengadaan Mobil Ambulance, Spj Perjalanan Dinas.

IV - 566


Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(31) Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Terpadu , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp705.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp565.947.000,00 atau setara dengan 80,26%. Output kegiatan adalah Honor Tim Pengadaan, Cetak dan Penggandaan, Mamin, Perjadin, Renovasi Gedung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(32) Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.209.075.190,00 dan realisasi sebesar Rp57.631.778.572,00 atau setara dengan 95,72%. Output kegiatan adalah pengadaan tanah dalam pembayaran Perjalanan dinas dalam daerah, Penyerapan mamin untuk kegiatan rapat, Belanja penjilidan, Belanja fotocopi, ATK, Jasa Konsultasi Appraisal Tanah, Pembelanjaan alat kedokteran umu, Perjalanan PNS dinas luar provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(33) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan , yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp284.121.900,00 atau setara dengan 97,97%. Output kegiatan adalah Honorarium pengadaan barang dan jasa (1 th) Jasa konsultasi pengawas gedung gudang (1 keg), Konstruksi bangunan gudang (1 keg), jasa konstruksi pengawasan gapura dan parkir motor(1 Keg), Konstruksi pembangunan gapura dan parkir motor (1 Keg). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(34) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp344.390.000,00,00 dan realisasi sebesar Rp319.886.620,00,00 setara dengan 92,88 %. Output kegiatan adalah Bertambahnya sarana dan prasana Satpol PP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(35) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung BPBD Prov.

IV - 567


Jabar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.248.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.245.243.800,00 atau setara dengan 99,78%. Output kegiatan adalah Tersedianya Tenaga kebersihan Cleaning Service dan Tenaga Keamanan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(36) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional BPBD Prov. Jabar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp236.287.500,00 atau setara dengan 98,45%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(37) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Prov. Jabar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.098.050,00 atau setara dengan 98,88%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(38) Kegiatan Belanja BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp280.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp280.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(39) Kegiatan Belanja Jasa Profesi Pengemudi/Operator Mobil Lapangan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp288.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.786.000,00 atau setara dengan 99,93%. Output kegiatan adalah Tersedianya Tenaga Pengemudi lapangan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(40) Kegiatan Belanja Jasa Angkut Sampah dan Langganan TV Berbayar yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau setara dengan 81,08%. Output

IV - 568


kegiatan adalah Terfasilitasinya Pembuangan sampah dan tersedianya TV Prabayar. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(41) Kegiatan Belanja Jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas dan Operasional BPBD Prov Jabar Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.177.000,00 atau setara dengan 89,18%. Output kegiatan adalah inya Perpanjangan STNK. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(42) Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.155.949.100,00 dan realisasi Rp1.124.198.050,00 atau setara dengan 97,25%. Output kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun berjalan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(43) Pembangunan Gedung BPPKS Cibabat Cimahi Tahap I yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2.190.810.000,00 dan realisasi Rp1.868.615.053,00 atau setara dengan 85,29%. Output kegiatan adalah Persentase pemenuhan pembangunan gedung BPPKS Cibabat Cimahi tahun berjalan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(44) Pembangunan Gedung Sub Unit RPSTW Karawang yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.601.309.923,00 atau setara dengan 90.03%. Output kegiatan adalah Persentase pemenuhan pembangunan gedung Sub Unit RPSTW Karawang tahun berjalan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(45) DED Sub Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Psikotik Cisarua Bandung Barat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp246.250.000,00 dan realisasi Rp239.166.000,00 atau setara dengan 97.12 %. Output kegiatan adalah Jumlah DED Sub Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Psikotik Cisarua Bandung Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(46) Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas BPPK Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 569


sebesar Rp47.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp47.500.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Sewa Rumah Dinas 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(47) Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas BPPK Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp346.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp346.750.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Sewa rumah dinas 1 unit, sewa gedung kantor 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(48) Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas BPPK Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp203.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Honor Barjas , Belanja Dokumen Adm Tender , Gedung Kantor 1 tahun, Rumah Dinas 1 tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(49) Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas BPPK Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.150.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Sewa gedung kantor 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(50) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Kerja Mandiri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp284.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp282.034.000,00 atau setara dengan 99,31%. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 3 Paket, Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 7 Paket, Alat Peraga Pelatihan Kejuruan Las Listrik Dasar Alat Peraga Pelatihan Kejuruan Otomotif R2 Tingkat Dasar , Alat Peraga Pelatihan Kejuruan Catering Tingkat Dasar , Mesin Pemotong Rumput 1 Unit Mesin Penghancur Kertas 1 Unit, Papan Nama Kantor, Kelengkapan/Aces sories Komputer dan Jaringan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(51) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Kemitraan, SDM Kepariwisataan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan

IV - 570


Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp966.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp951.593.916,00 atau setara dengan 98,48%. Output kegiatan adalah ATK 1 kegiatan, Kaca 1 buah, Belanja Pengadaan Asbak Tong Stainles 2 buah, Penggandaan/Foto copy 1 kegiatan, jamuan Makan Minum dan Snack 40 OK, Belanja Pengadaan Mobil 1 unit, Belanja Pengadaan Finger Print 2 unit, Belanja Pengadaan Tabung Pemadam 2 unit, Belanja Pengadaan Filling Kabinet 2 buah, Belanja Pengadaan AC 4 unit, Belanja Pengadaan Vacum Cleaner 2 buah, Belanja Pengadaan Pompa Air 1 buah, Belanja Pengadaan Komputer PC 5 unit, Belanja Pengadaan Printer 4 buah, Belanja Pengadaan CCTV 1 set, Belanja Pengadaan Meja Kerja 10 unit, Belanja Pengadaan Meja Rapat 2 unit, Belanja Pengadaan Kursi Kerja10 unit, Belanja Pengadaan Kursi Rapat 40 unit, Belanja Pengadaan Sofa 2 set, Belanja Pengadaan Rak File 2 buah, Belanja Pengadaan Rak TV 1 buah, Belanja Pengadaan Rak Kayu 1 buah, Belanja Pengadaan Kursi Tunggu 1 set, Belanja Pengadaan Dispenser 4 buah, Belanja Pengadaan Kitchen Set 1 set, Belanja Pengadaan Rice Box 2 buah, Belanja Pengadaan Rice Cooker 2 buah, Belanja Pengadaan Gordyn 1 kali, Belanja Pengadaan Karpet , Pengadaan Kamera dan Box Kamera 1 set, Belanja Pengadaan Alat Komunikasi (HT) 4 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(52) Kegiatan Persiapan Pengadaan Gedung Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp121.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.617.750,00 atau setara dengan 90,82%. Output kegiatan adalah Makan Minum Sosialisasi dan Rapat-rapat 200 OK, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan, Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Kegiatan, Appraisial Tanah dan Bangunan Gedung Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(53) Kegiatan Penyediaan Sewa Rumah Dinas Jabatan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Sewa Rumah Dinas 1 Tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 571


(54) Kegiatan Boring Penelitian Tanah untuk Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.050.000,00 atau setara dengan 97,12%. Output kegiatan adalah Boring Penelitian Tanah untuk Pembangunan Gedung Asrama BLKTKLN (BLKPMI). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(55) Pembangunan Tembok Penahan Tanah yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi Rp14.830.000,00 atau setara dengan 4,94%. Output kegiatan adalah Pembangunan Tembok Penahan Tanah antara lahan kantor dan pemukiman warga. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(56) Pengadaan Data Center Kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp180.180.000,00 dan realisasi Rp177.316.600,00 atau setara dengan 98,41 %. Output kegiatan adalah Server Storage (Blade), Upgrade Storage Server. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(57) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Visualisasi data Kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp156.300.000,00 dan realisasi Rp139.944.545,00 atau setara dengan 89,54 %. %. Output kegiatan adalah Komputer, Printer, Laptop, AC, Motion Grafik Video, Aplikasi Bussiness Intelegence (Kependudukan), peralatan KTP-el (rekam-cetak), TV Flat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(58) Pengadaan komputer yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.350.000,00 atau setara dengan 98,46%. Output kegiatan adalah1. Printer, 3 Unit; 2. Scanner, 2 Unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(59) Pengadaan Meubelair yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.443.000,00 atau setara dengan

IV - 572


92,96%. Output kegiatan adalah 1. Kursi Kerja Staff, 39 Unit; 2. Lemari Pakaian, 1 Unit; 3. Lemari Alat Studio, 1 Unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(60) Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp61.571.400,00 atau setara dengan 88,46%. Output kegiatan adalah 1. Mesin Penghancur Kertas, 4 Unit; 2. Tabung Pemadam Kebakaran, 6 Unit; 3. Filling Cabinet, 10 Unit; 4. Coffee Maker, 2 Unit; 5. Dispenser, 2 Unit; 6. Jam Dinding, 2 Unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(61) Pengadaan Software yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.755.000,00 atau setara dengan 23,02%. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(62) Kegiatan Pengadaan Software di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp177.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.346.000,00 atau setara dengan 75,12%. Output kegiatan adalah Software. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(63) Kegiatan Belanja Modal PC, Laptop dan Printer Pendukung Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp115.707.500,00 atau setara dengan 92,57%. Output kegiatan adalah Komputer PC, Note Book, Printer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(64) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp547.200.289,00 dan realisasi sebesar Rp522.764.500,00 atau setara dengan 95,53%. Output kegiatan adalah Papan nama, Exhaustfan, Mesin tik, Printer, Scanner, Komputer PC, Karpet, Sound System, Instalasi Listrik, 2 unit Smartphone. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah

IV - 573


Provinsi Jawa Barat.(65) Kegiatan Pengadaan Meubelair Dinas Kominfo yang

dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.573.510,00 atau setara dengan 98,23%. Output kegiatan adalah Meja Kerja, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Sofa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(66) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp925.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp871.988.006,00 atau setara dengan 94,27%. Output kegiatan adalah Rehabilitasi gedung kantor, Casing gedung, Rehab Ruang Arsip, Instalasi listrik, Interior ruang rapat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(67) Kegiatan Pengadaan Peralatan Komisi Informasi Daerah yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp181.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.573.720,00 atau setara dengan 97,55%. Output kegiatan adalah Mesin penghancur kertas, Tabung Pemadam Kebakaran, Almari, Komputer PC, Note book, Printer, Aksesoris komputer dan jaringan, Printer, Dispenser, Rak piring, Kamera dan Aksesorisnya, Proyektor, Sound System, Layar/Screen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(68) Kegiatan Pengadaan Ruang Record Center yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.147.798,00 atau setara dengan 96,10%. Output kegiatan adalah Jasa Perencanaan, Jasa pengawasan, Bangunan Kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(69) Kegiatan Pengadaan perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.828.100,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor berupa Almari, Meja kursi dan lainnya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(70) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor yang dilaksanakan

IV - 574


Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.305.000,00 atau setara dengan 97,65%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor berupa komputer, laptop dan printer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(71) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dispusipda Jabar yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.469.535.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.458.880.242,00 atau setara dengan 99,27%. Output kegiatan adalah Mesin Penghacur kertas, papan nama instansi, DVD Player, AC Cassete, laptop, Scaner, Contener Buku. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(72) Kegiatan Pengadaan Bangunan Bukan Gedung yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp1.341.215.000,00 dan realisasi sebesar Rp1,286,916,785 atau setara dengan 95,95%. Output kegiatan adalah Jasa Konsultasi Perluasan Bangunan Gedung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(73) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Dispusipda Jabar yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp910.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp907.550.000,00 atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan adalah Minibus dan Microbus. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(74) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.451.709.200,00 dan realisasi sebesar Rp3.446.789.550,00 atau setara dengan 97,32%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(75) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp227.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp182.043.500,00 atau setara dengan 79,98%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor.

IV - 575


Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(76) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp408.226.190,00 atau setara dengan 99,33%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(77) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Penunjang Alat Perlengkapan Kantor (APK) yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp900.000.000,00 dan realisasi Rp608.963.000,00 atau setara dengan 67,66%. Output kegiatan adalah Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur BKPP Wilayah III Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standar daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(78) Kegiatan Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.918.034.689,00 atau setara dengan 96,91%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Aset ke Publik. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(79) Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer, Jaringan dan Acesoris Lainnya BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.291.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.024.974.940,00 atau setara dengan 91.91%. Output kegiatan adalah Meningkatnya kenyamanan tempat kerja yang mendukung kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(80) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp915.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp773.149.947,00 atau setara dengan 84,49%. Output kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor BPKAD.

IV - 576



(81) Kegiatan Pengadaan Maubelair BPKAD yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp309.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.796.000,00 atau setara dengan 5.75%. Output kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan peralatan kantor BPKAD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(82) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.317.802.525,00 dan realisasi sebesar Rp15.433.503.477,00 atau setara dengan 79.89%. Output kegiatan adalah terpenuhinya kendaraan dinas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(83) Kegiatan Pembangunan Parkir BPKAD dan Pengadaan Fasilitasi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.240.250,00 atau setara dengan 85.24%. Output kegiatan adalah jumlah DED Sarana Parkir dan Fasilitas Kantor BPKAD. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(84) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp16.500.000,00 dan realisasi Rp16.500.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Belanja Mesin Hitung dan Belanja Pemotong Kertas. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(85) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp900.000,00 dan realisasi Rp884.825,00 atau setara dengan 98.31%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Dapur 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(86) Kegiatan Pengadaan peralatan, perlengkapan, kantor di cppd wilayah kab. Majalengka yang dilaksanakan Badan

IV - 577


Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp12.000.000,00 dan realisasi Rp12.000.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya sewa gedung penempatan booth layanan Samades. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(87) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar. yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp12.235.000,00 dan realisasi Rp12.235.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Belanja Alat Tulis Kantor Khusus Pembangunan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(88) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp35.160.880.936,00 dan realisasi Rp33.591.923.250,00 atau setara dengan 95.54%. Output kegiatan adalah Honorarium Oraganisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(89) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung Ii Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.971.200,00 dan realisasi Rp5.971.200,00 atau setara dengan 100%. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(90) Pembangunan Gedung kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber tahap II yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp600.000,00 dan realisasi Rp547.000,00 atau setara dengan 91.17%. Output kegiatan adalah booth samsat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(91) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp12.034.500,00 dan realisasi Rp12.034.500,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pengadaan peralatan rumah tangga. Outcome kegiatan

IV - 578


adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(92) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.968.000,00 dan realisasi Rp2.968.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Pengadaan Booth samsat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(93) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp46.548.031.000,00 dan realisasi Rp46.147.298.450,00 atau setara dengan 99,14%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana, Sarana Bangunan Mesjid, Gedung Gudang Arsip, Pendukung Bangunan Lainnya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(94) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.244.001.000,00 dan realisasi Rp1.233.913.000,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah sofa, sound system. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(95) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.500.000,00 dan realisasi Rp5.500.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Belanja ATK dan belanja makan dan minum rapat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(96) Kegiatan Kegitan pengadaan Kontruksi di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Derah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp0 dan realisasi Rp atau setara dengan 0 %. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(97) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Cppdp Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp dan realisasi Rp atau setara dengan 0 %. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi

IV - 579


Jawa Barat.(98) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di

Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp426.001.372,00 dan realisasi Rp398.788.200,00 atau setara dengan 93,61 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya pengadaan almari 8 buah, televisi 4 buah, vacuum cleaner 1 buah, jet cleaner 1 buah, mesin electroclean 1 buah, exhaust fan 4 buah, pompa air 1 buah, tempat tidur 11 buah, sofa 2 set, tabung gas 2 buah, kompor gas 2 buah, kulkas 3 buah, rak piring 2 buah, kursi meja makan 1 set, dan jam dinding 4 buah serta pengadaan fire alarm 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(99) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp107.300.000,00 dan realisasi Rp90.700.000,00 atau setara dengan 84,53%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya pengadaan komputer 5 unit dan printer 6 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(100) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil. Kota Depok I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp67.7666.116,00 dan realisasi Rp666.035.000,00 atau setara dengan 98,28%. Output kegiatan adalah pengadaan taman 1 kegiatan, pengadaan booth 1 unit, penataan halaman dan tempat parkir 1 kegiatan, pengaspalan 1.246,90m2, drainase 60 m, penataan pintu gerbang dan pemagaran 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(101) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp518.800.000,00 dan realisasi Rp471.479.800,00 atau setara dengan 90.88%. Output kegiatan adalah 1. Belanja modal jam dinding 1 Kegiatan; 2. Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan 1 ; 2. Belanja modal pengadaan Televisi ; 3. Belanja modal pengadaan vacum cleaner ; 4. Belanja modal pengadaan pengadaan tempat tidur ; 5. Belanja modal pengadaan sound system. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 580


(102) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.442.000,00 atau setara dengan 98,61%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya pengadaan Booth 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(103) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dapur dan Perlengkapan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.866.690.000,00 dan realisasi Rp2.670.745.137,00 atau setara dengan 93.16%. Output kegiatan adalah 1. Terpenuhi Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Planning) Kanopi (3 kegiatan; 2.terfassilitasi Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision) (3 kegiatan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(104) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp232.000.000,00 dan realisasi Rp183.877.000,00 atau setara dengan 79.26%. Output kegiatan adalah Belanja Mesin Hitung Listrik, Belanja Pengadaan Kalkulator, Belanja Pengadaan Booth SAMADES dan Belanja Pengadaan Kursi Tunggu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(105) Kegiatan Pengadaan Komputer di P3D Wilayah Kota Bogor yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp81.300.000,00 dan realisasi Rp72.300.000,00 atau setara dengan 88.93%. Output kegiatan adalah Belanja Pengadaan Komputer All In One 5 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(106) Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp207.500.000,00 dan realisasi Rp203.162.000,00 atau setara dengan 97,91%. Output kegiatan adalah AC 8 unit, TV 5 unit, ala tolah raga , kursi tunggu 2 unit, karpet 3 roll, radio HF 6 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(107) Kegiatan Pengadaan Komputer di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi yang

IV - 581


dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp173.550.000,00 dan realisasi Rp168.447.000,00 atau setara dengan 97,06%. Output kegiatan adalah Komputer PC 8 unit, notebook 1 unit, printer 3 unit, keyboard 15 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(108) Kegiatan Peningkatan Konstruksi di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp38.975.000,00 atau setara dengan 97,44%. Output kegiatan adalah Tersedianya Booth Pelayanan di Kecamatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(109) Kegiatan Pengadaan Peraltan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Derah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.248.270.000,00 dan realisasi Rp1.226.847.200,00 atau setara dengan 98,28%. Output kegiatan adalah Tempat sampah 1 kegiatan, mesin baping lantai 2 buah, alat rumah tangga 1 kegiatan, mesin pemotong rumput 2 unit, mesin tik elektrik 2 unit, mesin tik manual 2 unit, mesin penghancur kertas 2 unit, rak arsip , pompa air , peralatan olah raga , kursi tunggu , toilet musholla 1 kegiatan, hotmix 1 kegiatan, partisi . Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(110) Kegiatan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Derah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp61.500.000,00 dan realisasi Rp61.000.000,00 atau setara dengan 99,19%. Output kegiatan adalah Laptop 4 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(111) Kegiatan Kegitan pengadaan Kontruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Derah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.400.000,00 atau setara dengan 98.50%. Output kegiatan adalah Booth Samsat 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(112) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu yang dilaksanakan Badan

IV - 582


Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp198.675.000,00 dan realisasi Rp196.649.000,00 atau setara dengan 98.98%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya pojok baca;. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(113) Kegiatan Pembangunan Bangunan Non Konstruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp881.974.000,00 dan realisasi Rp867.003.400,00 atau setara dengan 98,30%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Pendukung Bangunan Kantor berupa Gedung Kebugaran Pegawai. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(114) Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor P3D Wil. Kab. Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp34.500.000,00 dan realisasi Rp33.800.000,00 atau setara dengan 97.97%. Output kegiatan adalah ac 2 unit, kursi tunggu 10 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(115) Kegiatan Pengadaan Komputer di P3D Wil. Kab. Cianjur yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp92.500.000,00 dan realisasi Rp90.928.000,00 atau setara dengan 98,30%. Output kegiatan adalah scanner 2 unit, booth samsat 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(116) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di P3d Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp766.029.000,00 dan realisasi Rp749.536.500,00 atau setara dengan 97,85%. Output kegiatan adalah Rak Arsip , Camera +Cctv ,Partisi Ruang Kerja Dan Mebeulair Melekat ,Booth Samsat ,Perencanaan Partisi 9. Pengawasan Partisi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(117) Kegiatan Pembangunan Pelayanan SAMSAT di P3D Wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp7.431.724.723,00 dan realisasi Rp7.399.179.466,00 atau setara dengan 99.56%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan Pelayanan Samsat P3D Wilayah Kota Bekasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di

IV - 583


Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(118) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp178.800.000,00 dan realisasi Rp172.271.000,00 atau setara dengan 96.35%. Output kegiatan adalah Gordyn , AC 2 unit, computer PC 3 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(119) Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp870.300.000,00 dan realisasi Rp617.844.569,00 atau setara dengan 70,99%. Output kegiatan adalah 1 dokumen DED. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(120) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan bukan Gedung di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kebupaten Bekasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp749.458.500,00 dan realisasi Rp738.877.000,00 atau setara dengan 98,59%. Output kegiatan adalah Booth Samsat 1 unit, WC dan Pantry 1 kegiatan, Partisi Ruang Kerja 1 kegiatan, penataan ruang arsip polisi 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(121) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.334.900.000,00 dan realisasi Rp1.756.621.150,00 atau setara dengan 75,23%. Output kegiatan adalah Pengadaan alat rumah tangga , mesin cuci 1 unit, peralatan olah raga , meja kerja 50 unit, kursi kerja , kursi rapat , sofa 1 set, kompor gas 1 unit, kulkas 1 unit, sound system , faximili 1 unit, radio HF 5 unit, konstruksi fisik bangunan bukan Gedung 4 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(122) Kegiatan Pembangunan Gedung Tahap II di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp5.393.438.200,00 dan realisasi Rp5.266.062.200,00 atau setara dengan 97,64%. Output kegiatan adalah 1 Bangunan Gedung Tahap II. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

IV - 584


sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(123) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp232.765.500,00 dan realisasi Rp225.818.300,00 atau setara dengan 97,02%. Output kegiatan adalah Pengadaan peralatan rumah tangga. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(124) Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp48.740.000,00 dan realisasi Rp36.960.000,00 atau setara dengan 75,83%. Output kegiatan adalah Pengadaan Printer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(125) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp305.097.000,00 dan realisasi Rp299.026.000,00 atau setara dengan 98,01%. Output kegiatan adalah Pengadaan Booth samsat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(126) Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp553.200.000,00 dan realisasi Rp512.572.700,00 atau setara dengan 92,66%. Output kegiatan adalah Peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(127) Kegiatan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp227.010.000,00 dan realisasi Rp224.625.000,00 atau setara dengan 98,95 %. Output kegiatan adalah Canopy masjid dan mess karyawan 1 kegiatan, booth Samsat di kecamatan 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(128) Kegiatan Pengadaan Komputer di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Subang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

IV - 585


Barat dengan alokasi anggaran Rp113.600.000,00 dan realisasi Rp112.214.000,00 atau setara dengan 98,77%. Output kegiatan adalah Pengadaan Komputer PC, Komputer All in One, Pengadadisck, an Printer, Pengadaan UPS, Pengadaan Eksternal Hard,Pengadaan Keyboard. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(129) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp568.895.000,00 dan realisasi Rp547.850.000,00 atau setara dengan 96.30 %. Output kegiatan adalah 1. Sofa 4 set ; 2. alat olahraga ; 3. kamera cctv 1 ; 4. pompa air 1 ; 5. kursi tunggu 30; 6. kursi kerja pimpinan ; 7. kursi kerja staf 18 ; 8. kursi rapat 30 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(130) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp738.113.200,00 dan realisasi Rp727.807.000,00 atau setara dengan 98,60 %. Output kegiatan adalah 1. Penataan Interior ruangan dan meja rapat; 2. Pengadaan booth samsat ; 3. Penataan Ruangan dan toilet 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(131) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp98.800.000,00 dan realisasi Rp89.900.000,00 atau setara dengan 90,99 %. Output kegiatan adalah komputer 4 unit; stabilizer 4 unit; printer 4 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(132) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.320.079.500,00 dan realisasi Rp1.260.459.789,00 atau setara dengan 95,48 %. Output kegiatan adalah TV 3 unit, fax 1 unit, kursi rapat 44 buah, home teathre 1set. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(133) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Printer yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp165.323.000,00 dan realisasi Rp165.323.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah Computer dan printer 1 kegiatan.

IV - 586



(134) Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.011.547.280,00 dan realisasi Rp1.977.980.850,00 atau setara dengan 98,33%. Output kegiatan adalah 1 buah gedung penunjang (ATM centre, pos jaga, kantin, musholla). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(135) Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp47.000.000,00 dan realisasi Rp42.851.500,00 atau setara dengan 91.17%. Output kegiatan adalah Telah dilaksanakannya Belanja Modal Pengadaan Accesoris Komputer dan Jaringan serta telah dilaksanakannya Belanja Modal Pengadaan Printer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(136) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.340.000,00 atau setara dengan 98,35 %. Output kegiatan adalah Telah dilaksanakannya Belanja Modal Pengadaan Booth. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(137) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp148.000.000,00 dan realisasi Rp138.850.000,00 atau setara dengan 93,81%. Output kegiatan adalah Pengadaan Sound System 1 set, Pengadaan Meja Makan 1 set, Pengadaan Tempat Tidur 4 unit, Pengadaan Kursi Lipat 10 buah, mesin IKM 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(138) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp140.000.000,00 dan realisasi Rp135.123.000,00 atau setara dengan 96,51 %. Output kegiatan adalah Pengadaan Booth Samsat 1 unit, canopy mess 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di

IV - 587


Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(139) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp36.000.000,00 dan realisasi Rp35.460.000,00 atau setara dengan 98,5%. Output kegiatan adalah Pengadaan Printer 6 unit dan UPS/Stabilizer 6 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(140) Kegiatan Pengadaan Komputer di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi WIlayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp66.228.200,00 dan realisasi Rp63.351.000,00 atau setara dengan 95.65%. Output kegiatan adalah komputer 5 unit, printer 5 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(141) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.093.260.522,00 dan realisasi Rp3.987.618.691,00 atau setara dengan 97.42 %. Output kegiatan adalah pembangunan gedung fisik tahap II, pembangunan gedung interior tahap II, pengadaan mebeulair dan meja counter. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(142) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp809.300.000,00 dan realisasi Rp799.019.100,00 atau setara dengan 98.73 %. Output kegiatan adalah Detector logam , sound system , visual elektronik , line antrian , jaringan air bersih 1 kegiatan, mesin pemotong rumput 1 unit, TV 2 unit, tangga 1 unit, meja rapat 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(143) Kegiatan Pengadaan Komputer di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp248.600.000,00 dan realisasi Rp211.884.000,00 atau setara dengan 85.23 %. Output kegiatan adalah Computer 7 unit, printer 3 unit, scanner 3 unit, terminal charger. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di

IV - 588


Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(144) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.788.279.400,00 dan realisasi Rp4.401.660.600,00 atau setara dengan 91.93 %. Output kegiatan adalah Booth Samades 1 kegiatan, canopy 1 kegiatan, mess karyawan 1 bangunan, meubelair mess 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(145) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp154.515.000,00 dan realisasi Rp146.760.000,00 atau setara dengan 94.98 %. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadaan Barang&Jasa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(146) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp25.000.000,00 dan realisasi Rp24.092.100,00 atau setara dengan 96.37 %. Output kegiatan adalah Handycam 1 unit, proyektor 1 unit, screen infocus 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(147) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp300.800.000,00 dan realisasi Rp299.300.000,00 atau setara dengan 99.50 %. Output kegiatan adalah rak besi 4 unit, filling cabinet 3 unit, AC Standing 3 unit, exhaustfan 15 unit, rak arsip 29 dan kursi tunggu 12 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(148) Kegiatan Pengadaan Komputer Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp64.225.700,00 dan realisasi Rp64.225.700,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah komputer PC 5 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(149) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah

IV - 589


Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp131.046.000,00 dan realisasi Rp130.466.000,00 atau setara dengan 99.56 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Booth Samsat di Kecamatan 1 unit, box charger 8 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(150) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan di kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp270.300.000,00 dan realisasi Rp265.752.000,00 atau setara dengan 98.32 %. Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Bermain Anak. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(151) Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp131.600.000,00 dan realisasi Rp131.550.000,00 atau setara dengan 99.96 %. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Komputer PC. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(152) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Bukan Bangunan di P3D Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp280.350.000,00 dan realisasi Rp276.910.000,00 atau setara dengan 98.77 %. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Booth Kecamatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(153) Kegiatan Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp575.000.000,00 dan realisasi Rp571.850.000,00 atau setara dengan 99.45 %. Output kegiatan adalah 1. Terfasilitasinya Mesin hitung 2. Terfasilitasinya Penghancur kertas 3. Terfasilitasinya AC 4. Terfasilitasinya CCTV 5. Terfasilitasinya Sound System 6. Terfasilitasinya Kursi WP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(154) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp268.862.478,00 dan realisasi Rp268.862.478,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah 1.

IV - 590


Komputer, 2. Printer, 3. Scanner, 4. Monitor, 5. Keyboard, 6. Mouse, 7. Thin Client, 8. Swtich Hub, 9. Eksternal HDD, 10. Memori Kamera. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(155) Kegiatan Pengadaan Kontruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp92.445.000,00 dan realisasi Rp92.445.000,00 atau setara dengan 100 %. Output kegiatan adalah 1. Pembuatan Booth Samsat, 2. Pembuatan Kamar Mandi Wajib Pajak. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(156) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil KBB yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp37.343.370,00 dan realisasi Rp34.000.000,00 atau setara dengan 91.05 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Komputer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(157) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp965.540.878,00 dan realisasi Rp951.016.600,00 atau setara dengan 98.49 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Honorarium Pengadaan Barjas, Pengadaan Filling kabinet ,Pengadaan Televisi ,Pengadaan Peralatan Olah Raga Pengadaan Rak Buku, Pengadaan Sound System. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(158) Kegiatan Pengadaan Kontruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp283.933.000,00 dan realisasi Rp271.240.000,00 atau setara dengan 95.53 %. Output kegiatan adalah Honor Pengadaan Barang dan jasa, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan ,Belanja Modal Pengadaan Konstruksi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(159) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di UPTD Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 591


anggaran Rp28.000.000,00 dan realisasi Rp27.650.000,00 atau setara dengan 98.75 %. Output kegiatan adalah Magic Com 1 buah, Kulkas 1 buah, AC 1 unit, Pompa Air 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(160) Kegiatan Pengadaan Komputer Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp29.700.000,00 dan realisasi Rp19.555.500,00 atau setara dengan 65.84 %. Output kegiatan adalah Printer Portable 2 buah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(161) Kegiatan Penyusunan DED Kantor Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp0 dan realisasi Rp0 atau setara dengan 0 %. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(162) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp447.793.800,00 dan realisasi Rp443.097.600,00 atau setara dengan 98.95 %. Output kegiatan adalah Pengadaan partisi 1 kegiatan, pengadaan gordyn , pengadaan canopy 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(163) Kegiatan Pengadaan Komputer Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp53.500.000,00 dan realisasi Rp50.947.000,00 atau setara dengan 95,23 %. Output kegiatan adalah Pengadaan computer dan printer 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(164) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp142.360.000,00 dan realisasi Rp111.461.000,00 atau setara dengan 78.30 %. Output kegiatan adalah Belanja Modal Pengadaan Senter. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di

IV - 592


Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(165) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I di Pusat

Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp17.239.646.000,00 dan realisasi Rp17.161.467.300,00 atau setara dengan 99.55 %. Output kegiatan adalah Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor CPPD Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang dan Bangunan Penunjang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(166) Kegiatan Pengadaan Komputer di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp23.900.000,00 dan realisasi Rp21.910.900,00 atau setara dengan 91.678 %. Output kegiatan adalah Pengadaan Laptop. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(167) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp378.500.000,00 dan realisasi Rp329.078.100,00 atau setara dengan 86.94 %. Output kegiatan adalah Pengadaan mesin hitung 1 unit, mesin penghancur kertas 1 unit, Papan Tulis/Glass Board 1 unit, AC 4 unit, TV 3 unit, kursi kerja 50 unit, kursi kerja structural 8 unit, sofa 3 set, dispenser 3 unit, kulkas 2 unit, CCTV , sound system 1 set, alat sandi 4 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(168) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp156.300.000,00 dan realisasi Rp145.855.700,00 atau setara dengan 93.32 %. Output kegiatan adalah pengadaan computer 5 unit, printer 3 unit, scanner 2 unit dan monitor computer 10 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(169) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.653.000,00 atau setara dengan 99.13 %. Output kegiatan adalah Belanja Pengadaan Booth 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana

IV - 593


dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(170) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp418.240.000,00 dan realisasi Rp413.130.700,00 atau setara dengan 98.78 %. Output kegiatan adalah Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (4 OP), Alat Studio (1 Kegiatan), Mesin Tik (1 Kegiatan), Penggantian Partisi Samsat (1 Kegiatan) serta Pengadaan Sofa, Almari dan Pemasangan Wallpaper (1 Kegiatan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(171) Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp15.000.000,00 dan realisasi Rp14.398.000,00 atau setara dengan 95.99 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Pengadaan Printer (1 Kegiatan). Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(172) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pembangunan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.159.800.000,00 dan realisasi Rp1.150.889.600,00 atau setara dengan 99.23 %. Output kegiatan adalah pembangunan raung asrip 1 kegiatan, renovasi ruang pelayanan 1 kegiatan, pengadaan paving blok 1 kegiatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(173) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp239.880.000,00 dan realisasi Rp233.140.000,00 atau setara dengan 97.19 %. Output kegiatan adalah AC 6 unit, vacum cleaner 4 unit, lemari es 2 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(174) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp58.500.000,00 dan realisasi Rp48.250.000,00 atau setara dengan 82.48 %. Output kegiatan adalah layar

IV - 594


monitor 5 unit, thin client 5 unit, switch hub 2 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(175) Kegiatan Pengadaan Konstruksi Kantor di Pusat Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.380.000,00 atau setara dengan 98.45 %. Output kegiatan adalah Booth Samsat 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(176) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp482.400.000,00 dan realisasi Rp460.520.900,00 atau setara dengan 95.46 %. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 7 OP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(177) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.857.852.000,00 dan realisasi Rp1.856.015.600,00 atau setara dengan 99.90 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 7 OP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(178) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp238.300.000,00 dan realisasi Rp219.921.100,00 atau setara dengan 92.28 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Honoraium Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(179) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp856.950.000,00 dan realisasi Rp808.612.050,00 atau setara dengan 94.35%. Output kegiatan adalah Pengadaan mesin tik 1 unit, fotocopy 1 unit, mesin cuci 1 unit, pengadaan kursi kerja 15 buah, kursi rapat 40 buah, sofa 1 set, pompa air 1 unit, peralatan olah raga , vacum cleaner 7 unit, faaximili 1 unit, proyektor 1 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai

IV - 595


standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.(180) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp81.500.000,00 dan realisasi Rp76.986.400,00 atau setara dengan 94.46 %. Output kegiatan adalah printer 15 unit, monitor LG 24 INC 12 unit, philip 15 inc 10 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(181) Kegiatan Pengadaan Kontruksi di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab.Pangandaran yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp295.981.000,00 dan realisasi Rp287.782.400,00 atau setara dengan 97.23 %. Output kegiatan adalah fotocopy dan kantin, pengadaan pembuatan gazebo dan pengadaan kanopi mess. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(182) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp206.500.000,00 dan realisasi Rp152.952.600,00 atau setara dengan 74.06 %. Output kegiatan adalah 1. Terpenuhinya Pengadaan Mesin Potong Rumput, 2. Terpenuhinya Pengadaan Dispenser, 3. Terpenuhinya Pengadaan Mesin Potong Rumput, 4. Terpenuhinya Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC), 5. Terpenuhinya Belanja Alat Listrik dan Elektronik, 6. Terpenuhinya Pengadaan Soundsystem. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(183) Kegiatan Pengadaan Komputer di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp106.859.000,00 dan realisasi Rp101.249.350,00 atau setara dengan 94.75%. Output kegiatan adalah 1. Terpenuhinya Pengadaan Komputer 3 unit, 2. Terpenuhinya Pengadaan Printer 3 unit dan Scanner 1 unit , 3. Terpenuhinya Pengadaan Kelengkapan/Accecories Komputer dan Jaringan Accecorries. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(184) Kegiatan Pengadaan kontruksi di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp39.546.000,00 atau setara dengan 98.87%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Pengadaan Booth

IV - 596


Samsat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(185) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar. yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp18.288.262.348,00 dan realisasi Rp18.171.792.320,00 atau setara dengan 99.36 %. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja ATK Khusus Pembangunan, Belanja Penggandaan/Fotocopy khusus Pembangunan, Makan dan Minum Rapat Khusus Pembangunan, Perjalanan Dinas Khusus Pembangunan, serta Pembangunan Gedung Kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(186) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.270.351.512,00 dan realisasi Rp1.224.941.300,00 atau setara dengan 96.43%. Output kegiatan adalah Mesin Penghancur Kertas 5 unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(187) Kegiatan Pengadaan Komputer di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp4.276.913.264,00 dan realisasi Rp4.240.014.763,00 atau setara dengan 99.14 %. Output kegiatan adalah Mainframe/Server . Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(188) Kegiatan Pengadaan Konstruksi di Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp230.696.000,00 dan realisasi Rp227.741.500,00 atau setara dengan 98.72 %. Output kegiatan adalah pengadaan instalasi listrik , pengadaan konstruksi 3 paket. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(189) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp298.100.000,00 dan realisasi Rp293.350.000,00 atau setara dengan 98.41 %. Output kegiatan adalah belanja visual neon box, pengadaan alat olah raga 1 set, pengadaan sound system . Outcome

IV - 597


kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(190) Pengadaan Peralatan Kantor yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp10.041.880.500,00 dan realisasi sebesar Rp, 9.911.517.920,00 atau setara dengan 98,7%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(191) Penyelesaian Twin Tower Asrama yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp73.461.573.500,00 dan realisasi sebesar Rp73.313.612.600,00 atau setara dengan 99,76%. Output kegiatan adalah Tersedianya 1 unit Gedung Asrama Twin Tower. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(192) Pembangunan Gedung Kantor di Cipageran yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp28.624.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.252.090.827,00 atau setara dengan 95,2%. Output kegiatan adalah Tersedianya 94%. Output kegiatan adalah Gedung Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(193) Perencanaan Renovasi Mesjid dan Pengembangan Area Kampus BPSDM yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.795.750,00 atau setara dengan 89,79%. Output kegiatan adalah Tersedianya 1 dokumen Perencanaan Renovasi Mesjid dan Pengembangan Area Kampus BPSDM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(194) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor BKD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp343.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp322.716.000,00 atau setara dengan 93.94%. Output kegiatan adalah Pengadaan Peralatan Kantor BKD Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(195) Kegiatan Fasilitas Dewan Pengurus Korpri yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.878.750,00 atau setara dengan

IV - 598


27.35%. Output kegiatan adalah Fasilitasi Dewan Pengurus Korpri 1 tahun. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(196) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,361,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp1,303,320,000,00 atau setara dengan 95.76%. Output kegiatan adalah Pengadaan Komputer PC, Pengadaan Meja Kerja, Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung BP2D, Belanja Modal Pengadaan Printer dan Belanja Modal Pengadaan Scanner, Belanja Modal Pengadaan Almari dan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja, komputer, Perlengkapan kantor, peralatan kantor, alat-alat komunikasi, komputer, dan perangkat pendukungnya, printer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(197) Kegiatan Penyediaan Alat Kedokteran yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp97.900.000,00 dan realisasi 0 atau setara dengan Rp0 %. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(198) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.202.000.000,00 dan realisasi Rp1.086.352.221,00 atau setara dengan Rp90,37%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(199) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Prasarana Fisik DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp626.882.000,00 dan realisasi Rp109.492.500,00 atau setara dengan Rp17,46%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(200) Kegiatan Pengadaan Komputer Beserta Kelengkapannya yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp227.190.000,00 dan realisasi Rp215.607.060,00 atau setara dengan Rp94,90%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV - 599


(201) Kegiatan Pengadaan Meubeulair yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp767.900.000,00 dan realisasi Rp711.147.000,00 atau setara dengan Rp92,60%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(202) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp443.000.000,00 dan realisasi 428.693.500,00 atau setara dengan Rp96,77%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(203) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Di Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat TMII yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp712.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp688.888.530,00 atau setara dengan 96,71 %. Output kegiatan adalah TV, Kamera, Komputer PC, Vacuum cleaner, Gordyn, Komputer Note Book, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pengadaan Alat Pendingin Ruangan, Pengadaan Proyektor, Pengadaan pompa air, Belanja Dekorasi dan Desain. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(204) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp363.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.728.270,00 atau setara dengan 96,31 %. Output kegiatan adalah Mesin Penghancur Kertas, Alat Pendingin Ruangan, Komputer PC, Note Book, Televisi, Scanner, Telepon/Smart Phone, Rak,Water Heater, Jam, Handy Talkie, Kamera. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(205) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.755.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.626.739.100,00 atau setara dengan 97,77%. Output kegiatan adalah Dipenuhinya sarana dan prasarana penunjang tugas pembinaan dan pengawasan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(206) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Produksi dan Industri Setda Provinsi Jawa

IV - 600


Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp314.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp310.914.000,00 atau setara dengan 98,99%. Output kegiatan adalah Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(207) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD yang dilaksanakan Biro Sarana Perekonomian Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Sarana Perekonomian Investasi dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp385.864.000,00 dan realisasi sebesar Rp385.157.000,00 atau setara dengan 99.82%. Output kegiatan adalah Jumlah peralatan kantor yang tersedia/diadakan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standard di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(208) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp734.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp693.696.846,00 atau setara dengan 94,44%. Output kegiatan adalah pengadaan sarana penunjang kinerja aparatur. Outcome kegiatan adalah peningkatan kinerja aparatur.

(209) Kegiatan Pengadaan Interior Melekat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.400.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp149.887.631,00 atau setara dengan 98,35%. Output kegiatan adalah interior ruang kerja. Outcome kegiatan adalah Peningkatan Kinerja Aparatur.

(210) Kegiatan pengadaan Peralatan dan Jasa Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp756.900.000,00 realisasi sebesar Rp745.971.850,00 atau setara dengan 98,55%. Output kegiatan adalah Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Outcome kegiatan adalah Penyedaiaan Pelaatan Penunjang Kinerja Aparatur.

(211) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.108.602.999,00 realisasi sebesar Rp5.998.313.880 atau setara dengan 98,19%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(212) Kegiatan Penyusunan DED Renovasi Gedung Kantor yang

IV - 601


dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp495.500.000,00 realisasi sebesar Rp214.013.000,00 atau setara dengan 43,19%. Output kegiatan adalah Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana dasar dalam rangka mendukung tupoksi Dinas PMPTSP. Outcome kegiatan adalah DED Renovasi Gedung Kantor.

(213) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.1775.000,00 realisasi sebesar Rp111.5950.200,00 atau setara dengan 99,48%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(214) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp588.548.000,00 realisasi sebesar Rp551.821.435,00 atau setara dengan 93,75%. Output kegiatan adalah Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Produktivitas UPTD Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya di UPTD Bidang Perikanan Budidaya.

(215) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.341.225.000,00 realisasi sebesar Rp970.954.000,00 atau setara dengan 72,39%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(216) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp948.078.182,00 realisasi sebesar Rp945.235.500,00 atau setara dengan 99,7%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(217) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp331.125.000,00 realisasi sebesar Rp328.525.000,00 atau setara dengan 99,21%. Output kegiatan adalah

IV - 602


Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(218) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.076.600.000,00 realisasi sebesar Rp1.023.870.000,00 atau setara dengan 95,1%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(219) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp323.920.000,00 realisasi sebesar Rp316.740.045,00 atau setara dengan 97,78%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(220) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.174.894.074,00 realisasi sebesar Rp1.154.526.000,00 atau setara dengan 98,26%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(221) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai dan Kantor SUP WS. Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.700.000,00 realisasi sebesar Rp251.250.000,00 atau setara dengan 95,64%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(222) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp116.000.000,00 realisasi sebesar Rp111.346.500,00 atau setara dengan 95,98%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(223) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di

IV - 603


UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp99.600.000,00 atau setara dengan 98,6%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(224) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp397.000.000,00 realisasi sebesar Rp394.757.989,00 atau setara dengan 99,43%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(225) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp593.000.000,00 realisasi sebesar Rp588.562.050,00 atau setara dengan 99,25%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(226) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp164.300.000,00 realisasi sebesar Rp162.075.000,00 atau setara dengan 98,64%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(227) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp271.000.000,00 realisasi sebesar Rp267.590.000,00 atau setara dengan 98,74%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(228) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.880.400,00 realisasi sebesar Rp127.144.650,00 atau setara dengan 96,4%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan

IV - 604


adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(229) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.310.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.285.248.725,00 atau setara dengan 98,11%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(230) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 realisasi sebesar Rp234.063.000,00 atau setara dengan 93,62%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(231) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.880.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.409.626.389,00 atau setara dengan 62,1%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana. Outcome kegiatan adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

(232) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor di UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.500.000,00 realisasi sebesar Rp135.750.000,00 atau setara dengan 99,45%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur.

(233) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPPT Unggas Jatiwangi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp906.908.725,00 realisasi sebesar Rp904.896.524,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur. Outcome kegiatan adalah Sarana dan Prasarana kerja yang memadai.

(234) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran

IV - 605


sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp99.355.000,00 atau setara dengan 99,35%. Output kegiatan adalah Meningkatnya kinerja laboratorium dan pelayanan pemeriksaan hewan dan produk hewan di BPV Cikole dan 4 SUP. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan fasilitasi sarana prasarana untuk pelayanan di BPV Cikole dan 4 SU.

(235) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPPIBTSP Bunikasih yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp178.537.250,00 realisasi sebesar Rp178.537.250,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan produtivitas ternak dan pelayanan Balai kepada masyarakat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana berupa kandang ternak, perkantoran dan fasilitas umum.

(236) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.223.000,00 realisasi sebesar Rp187.174.000,00 atau setara dengan 84,22%. Output kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan produtivitas ternak dan pelayanan Balai kepada masyarakat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum.

(237) Kegiatan Kegiatan Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Disparbud Prov. Jabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp960.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp918.715.500,00 atau setara dengan 95,62%. Output kegiatan adalah Terlaksananya pengadaan komputer dan accesoris, mebeulair, rehab gedung an bangunan, peralatan kantor, peralatan dapur, alat studio kanopy mushola, taman dan terpeliharanya sarana dan prasarana. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Disparbud Prov. Jabar.

(238) Kegiatan Kegiatan CLTH Oprasional Tim Ciletuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp736.226.930,00 atau setara dengan 44,62%. Output kegiatan adalah Penyediaan kebutuhan Belanja ATK, Belanja Digital Foto Kegiatan, Tenaga Ahli, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman rapat. Outcome kegiatan adalah Terciptanya suatu destinasi pariwisata berkelas dunia.

(239) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.347.900.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.093.567.850,00 atau setara dengan 89,17%. Output

IV - 606


kegiatan adalah terlaksananya pengadaan komputer dan accesoris, mebeulair, rehab gedung dan bangunan, peralatan kantor, peralatan dapur, alat studio kanopy mushola, taman dan terpeliharanya sarana dan prasarana. Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

(240) Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Kantor untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp494.137.000,00 atau 98,83%. Output kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan kelengkapan kantor untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor UPTD Pangan, Olahan dan Kemasan selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada kantor UPTD Pangan, Olahan dan Kemasan.

(241) Kegiatan Perencanaan Pengurugan lahan untuk workshop Sub Unit Pengembangan Industri Rotan Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp49.611.500,00 atau 99,22%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan pengurugan lahan untuk workshop Sub Unit Pengembangan Industri Rotan Cirebon sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada kantor sub unit Pengembangan Industri Rotan Cirebon.

(242) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Workshop Sub Unit Pengembangan Industri Rotan Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp65.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp63.862.300,00 atau 98,25%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Workshop sub unit pengembangan industri rotan Cirebon sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada Sub Unit Pengembangan Industri Rotan Cirebon.

(243) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pos Satpam di Sub Unit Pengembangan Industri Persepatuan Cibaduyut Sub Unit Pengembangan Industri Kulit Garut, Sub Unit Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang, Sub Unit Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya, dan Sub Unit Pengembangan Industri Kemasan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp29.232.800,00 atau 97,44%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen

IV - 607


perencanaan pembangunan pos satpan di Sub Unit Pengembangan Industri Persepatuan Cibaduyut Sub Unit Pengembangan Industri Kulit Garut, Sub Unit Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang, Sub Unit Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya, dan Sub Unit Pengembangan Industri Kemasan sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada Sub unit pengembangan Industri persepatuan Cibaduyut, perkulitan garut, perkayuan Sumedang, kerajinan Tasikmalaya dan Rumah Kemasan.

(244) Kegiatan Pembangunan Mess Karyawan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp209.050.000,00 atau 99,55%. Output kegiatan adalah terpenuhinya pembangunan mess karyawan pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang sebanyak 1 Kegiatan. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang.

(245) Kegiatan Revitalisasi Pengadaan Alat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp575.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp573.669.500,00 atau 99,77%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Revitalisasi pengadaan alat UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang.

(246) Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp711.417.795,00 realisasi anggaran sebesar Rp702.089.000,00 atau 98,69%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan cindera mata, peralatan dan perlengkapan kantor, dan penghias ruangan. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(247) Kegiatan Penyediaan Peralatan Kerja UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp513.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp503.957.500,00 atau 98,14%. Output kegiatan adalah

IV - 608


Terpenuhinya Peralatan Kerja dan Kelengkapannya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor.

(248) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp139.601.850,00 atau 93,07%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor selama 4 Triwulan. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

(249) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor UPTD Industri Logam, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp234.530.000,00 atau 97,72%. Output kegiatan adalah tersedianya pengadaan kamera, pakaian lapangan, dan alat bengkel. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Industri Logam.

(250) Kegiatan Pembagunan Kantor UPTD Industri Logam, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp185.460.000,00 atau 92.73%. Output kegiatan adalah tersusunya dokumen perencanaan bangunan kantor sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Industri Logam.

(251) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp624.712.999,00 atau 96.11%. Output kegiatan adalah Tersedianya Pengadaan alat standar kalibrasi dan alat pengujian mutu barang. Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung.

(252) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dekranasda, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 609


Rp506.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp500.306.800,00 atau 98.87%. Output kegiatan adalah Tersedianya peningkatan gedung dekranasda dan pembuatan artis impresi sebanyak 1 Kegiatan . Outcome kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal pada Gedung Dekranasda.

(253) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPPB-TP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.193.161.000,00 dan realisasi Rp1.191.973.000,00 atau setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan Balai kepada masyarakat. Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum.

(254) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPTP (Revitalisasi Balai) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp940.000.000,00 dan realisasi Rp894.148.000,00 atau setara dengan 95,12%. Output kegiatan adalah Perbaikan jaringan air; perbaikan toilet mess bagian atas; pemeliharaan gedung kantor dan aula BPP; pemeliharaan kantor sub unit Ciamis dan Subang; pemeliharaan atap gedung kantor sub unit Sukabumi; mesin hitung 1 buah; televisi untuk perlengkapan mess 15 unit; komputer 5 unit; kursi kerja 15 unit; kursi rapat 50 buah; tempat tidur untuk mess BPP dan sub unit 41 unit; gordyn untuk sub unit 5 set; soundsystem outdoor 1 set; pos jaga kantor BPP bawah; buku ilmu pengetahuan untuk di perpustakaan . Outcome kegiatan adalah revitalisasi Balai UPTD BPTP

(255) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPPB-TP yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.193.161.000,00 dan realisasi Rp1.191.973.000,00 atau setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah pakaian kerja lapangan 75 set; partisi ruangan kantor BPPBP ; kirmir di kebun dinas Cimungkal Kab. Sumedang; computer dan printer masing- masing 6 unit; lanjutan pembangunan mushola di kebun dinas Cimungkal Kab. Sumedang; Perbaikan Gorong-gorong Kantor BPPBP, Perbaikan Kirmir Kebun Dinas Sindanglaya dan Perbaikan Bedengan Pembenihan Kebun Dinas Sindanglaya Kota Bandung; kirmir halaman rumah kebun dinas sukajadi Kab. Sumedang; renovasi/Rehabilitasi Gedung Laboratorium UPTD BPPBP; Renovasi/Rehabilitasi mushola dan dapur kantor BPPBP; Renovasi/Rehabilitasi kirmir dan saluran air kebun dinas sindanglaye; pembuatan sumur air dalam (Submersible) di Kebun Dinas Pangkalan Kab. Karawang. Outcome kegiatan adalah revitalisasi Balai BPPB-TP

(256) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD

IV - 610


BPSB-TP (Revitalisasi Balai) yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp485.000.000,00 dan realisasi Rp468.803.300,00 atau setara dengan 96,66%. Output kegiatan adalah Printer 4 unit; kursi kerja untuk sub unit Majalengka 20 buah; kursi kerja untuk sub unit Tasikmalaya 20 buah; kursi rapat untuk sub unit Cianjur 40 buah; rak arsip 1 unit; gordyn untuk sub unit 6 set; CCTV di balai dan sub unit 4 set; penyambungan baru daya listrik di 3 sub unit; pemasangan paving blok di sub unit Tasikmalaya; pembuatan teras mess sub unit Tasikmalaya; pemagaran sub unit Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah revitalisasi Balai BPSB-TP

(257) Kegiatan Rehabilitasi Atap Gedung dan DAK Jaringan Air Kantor Dinas Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi Rp586.120.000,00 atau setara dengan 97,68%. Output kegiatan adalah Partisi ruangan kantor ; rehabilitasi atap gedung ; rehab dak dan jaringan air ; videotron 1 unit; keyboard dan alat musik 1 set. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya kualitas atap gedung kantor dinas perkebunan.

(258) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.419.533.300,00 dan realisasi Rp 1.344.703.535,00 atau setara dengan 94,73 %. Output kegiatan adalah Lemari Besi Arsip, Filing Kabinet, AC, Meja Kerja, Rak Tutup, Pengadaan Gordyn, Meja Kerja Biro, Meja Staf, Kursi Puter, Kursi Kerja Staf, Rak Tutup, Renovasi Ruang Kepala Bidang Bina Konservasi dan Jasling, dan Ruang Kepala Bidang Bina Pengusahaan Hutan, Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultansi Pengawasan. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan. Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana kantor Dinas Kehutanan.

(259) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp 496.588.405,00 atau setara dengan 99,32%. Output kegiatan adalah Pengadaan Lemari Ruang Kerja Kepala UPTD , Pengadaan Rak dan pengadaaJzn papan nama , Pengadaan AC 4 unit dan Pengadaan Komputer PC 3 unit, Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang kerja Lantai 2, asa Konsultasi Pengawasan Penataan Ruang kerja Lantai 2, Pekerjaan Penataan Ruang kerja Lantai 2, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel dan Jasa konsultansi perencanaan rehab pagar kantor, Rehab Pagar UPTD PHH paket dan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pagar UPTD PHH paket tersedianya laporan keuangan. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor

IV - 611


Balai UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan(260) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

UPTD Pengelolaan TAHURA Ir. H. Djuanda yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp355.000.000,00 dan realisasi Rp 350.689.600,00 atau setara dengan 98,78%. Output kegiatan adalah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Peralatan Tanah dan tanamanhabis pakai,Pengadaan Water Heater, Komputer PC, Printer, Kursi dan Meja Kerja, Pengadaan Sofa, Tabung Gas, Dispenser, Kamera, Proyektor, Sound System, Layar/Screen Pengadaan Kontruksi Kios Wisata. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor Balai UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan.

(261) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp187.200.000,00 dan realisasi Rp 177.400.000,00 atau setara dengan 94,76%. Output kegiatan adalah Pengadaan Dispenser, Pengadaan AC, Pengadaan Papan Tanda Larangan, Pengadaan Printer Warna, Pengadaan Mesin Penghancur Kertas, Pengadaan Lemari Penyimpan Speaker, Pengadaan Monitor LCD, Pengadaan Perangkat CCTV, Pengadaan Komputer PC. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor Balai UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

(262) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp191.250.000,00 dan realisasi Rp 189.288.000,00 atau setara dengan 98,97%. Output kegiatan adalah Meja kerja biro; 1 unit Meja kerja ½ biro; 3 unit Meja kerja staf; 20 unit Printer, 4 unit Scanner, 1 unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III.

(263) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp277.520.000,00 dan realisasi Rp 267.982.000,00 atau setara dengan 96,56 %. Output kegiatan adalah Meja/Kursi kerja Biro 1 Set, Meja/Kursi kerja Setengah Biro 3 Set, Meja/Kursi kerja Staf 32 Set. Proyektor 1 unit dan layar/screen 1 unit. Komputer 9 Unit Printer 7 Unit, Scaner 1 Unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII.

(264) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp876.800.000,00 dan realisasi Rp 835.798.552,00 atau

IV - 612


setara dengan 95,32%. Output kegiatan adalah Pengadaan komputer, printer, kendaraan operasional, brankas, meja kerja dan kursi kerja. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I.

(265) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp279.000.000,00 dan realisasi Rp 269.392.000,00 atau setara dengan 96,56 %. Output kegiatan adalah Belanja pengadaan Printer 4 Unit, Meja Kerja 25 bh, Meja Biro 1 bh, Meja ½ Biro 4 bh, Meja Rapat 16 bh, Kursi Kerja Staf 25 bh, Kursi Kerja ½ Biro 4 bh, Kursi Kerja Biro 1 bh, dan Kursi Rapat 16 bh, Komputer PC 10 Unit, Lemari arsip 2 bh, Filling cabinet 2 bh, AC 2 bh, Proyektor 1 bh, Layar screen 1 bh. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V.

(266) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp575.176.680,00 dan realisasi Rp 555.989.000,00 atau setara dengan 96,66%. Output kegiatan adalah Pengadaan lemari arsip; 1 unit Pengadaan AC, 6 unit; Pengadaan meubelair, 53 unit; Pengadaan scaner, 1 unit; Pengadaan proyektor 1 unit dan Layar/Screen, 1 unit; Pengadaan komputer PC, 18 unit, dan Printer 18 unit; Pengadaan kulkas, 1 unit; Pengadaan Filling Kabinet, 10 Unit; Pengadaan Ploter, 1 unit; Pengadaan Rak kembang, 1 unit; Pengadaan Mesin Penghancur kertas, 1 unit; Pengadaan Sound system; 1unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI.

(267) Kegiatan Pembangunan Bangunan Kantor dan Gudang di Sub Unit Cimangkok yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.077.997.600,00 realisasi Rp 882.308.000,00 atau 81,85%. Output kegiatan adalah Pembangunan Bangunan Kantor dan Gudang di Sub Unit Cimangkok, Review Perencanaan Pembangunan Bangunan Kantor dan Gudang, Jasa Pengawasan Pembangunan Bangunan Kantor dan Gudang 1 unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya fasilitas kantor.

(268) Kegiatan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Rumah Dinas dan Mess di Sub Unit Cimangkok yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp419.906.000,00 realisasi Rp 401.185.000,00 atau 95,54 %. Output kegiatan adalah pembangunan Rumah Dinas dan Mess 2 unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya fasilitas kantor.

(269) Kegiatan Pembangunan Gedung Gudang di Sub Unit

IV - 613


Pelayanan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Cirebon yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1.499.655.000,00 realisasi Rp 1.283.575.867,00 atau 85,59 %. Output kegiatan adalah Pembangunan Gedung Kantor Sub Unit Pelayanan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Cirebon 1 unit. Outcome kegiatan adalah tersedianya Sarana prasarana Kerja Aparatur Berupa Gedung Gudang.

(270) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas TPH yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp3.889.268.750,00 realisasi Rp3.864.457.850,00 atau 99,36 %. Output kegiatan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas TPH 1 tahun. Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(271) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.224.155.797,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.214.858.235,00 (99,24%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(272) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp46.625.000,00 (93,25%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas

(273) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp48.659.900,00 (97,32%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas

(274) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp48.853.000,00 (97,71%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana

IV - 614


dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas

(275) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp48.806.700,00 (97,61%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas

(276) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp45.859.500,00 (91,72%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas

(277) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp49.335.000,00 (98,67%). Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas

(278) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp153.230.000,00 (99.75%). Output kegiatan adalah Tersedianya Perlengkapan kantor di WS.Ciliwung-cisadane. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(279) Kegiatan Pengadaan Alat Studio Balai PSDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp247.550.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp239.692.000,00 (96.82%). Output kegiatan adalah Tersedianya Alat audio di WS. Ciliwung-cisadane. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(280) Kegiatan Pengadaan Alat Elektronik Kantor Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.955.740,00 realisasi anggaran sebesar Rp153.955.740,00 (100%). Output kegiatan adalah

IV - 615


Tersedianya Alat elektronik di WS. Citarum. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(281) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp988.311.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp981.955.750,00 (99.35%). Output kegiatan adalah Tersedianya perlengkapan kantor di WS. Citarum. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(282) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.574.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp98.574.000,00 (100%). Output kegiatan adalah Tersedianya perlengkapan kantor di WS. Citanduy. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(283) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp993.542.359,00 realisasi anggaran sebesar Rp965.969.000,00 (97.22%). Output kegiatan adalah Tersedianya perlengkapan kantor di Dinas SDA. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(284) Kegiatan Pengadaan Alat Studio Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.954.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp134.054.000,00 (98.60%). Output kegiatan adalah Tersedianya alat audio kantor di Dinas SDA. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(285) Kegiatan Pengadaan Alat Komunikasi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp68.700.000,00 (91,60%). Output kegiatan adalah Tersedianya alat komunikasi kantor di Dinas SDA. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(286) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA WS. Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp83.300.000,00 (83,30%). Output kegiatan adalah Tersedianya perlengkapan kantor komunikasi kantor di WS. Ciwulan-Cilaki. Outcome kegiatan adalah Tersedianya

IV - 616


Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.(287) Kegiatan Pengadaan Rehabilitasi Gedung Kantor Balai PSDA

WS. Ciwulan-Cilaki yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp498.625.000,00 (99,72%). Output kegiatan adalah terehabnya gedung kantor di WS. Ciwulan-Cilaki. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai.

(288) Kegiatan Pengadaan Alat Ukur Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.750.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp24.750.000,00 (100%). Output kegiatan adalah tersedianya alat ukur di Dinas SDA. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

(289) Kegiatan Pengadaan Alat Studio Kantor Balai dan SUP WS. Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp33.000.000,00 (100%). Output kegiatan adalah tersedianya alat studio di kantor balai dan SUP WS. Cimanuk-cisanggarung. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

(290) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur Kantor Balai dan SUP WS. Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp11.928.000 (99,40%). Output kegiatan adalah tersedianya Alat-alat Ukur Kantor Balai dan SUP WS. Cimanuk-Cisanggarung. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

(291) Kegiatan Pembuatan Gedung Masjid Kantor Balai WS Cimanuk – Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.786.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp198.786.000,00 (100%). Output kegiatan adalah tersedianya gedung masjid Kantor Balai WS Cimanuk – Cisanggarung. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

(292) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp439.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp430.925.000,00 (98,16%). Output kegiatan adalah tersedianya Perlengkapan Kantor Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

IV - 617


(293) Kegiatan Pembuatan Rumah Alat Berat Excavator Long di Kantor Balai WS Cimanuk – Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.685.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp199.685.000,00 (100%). Output kegiatan adalah tersedianya Pembuatan Rumah Alat Berat Excavator Long di Kantor Balai WS Cimanuk – Cisanggarung. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

(294) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Balai dan SUP WS Cimanuk-Cisanggarung yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.700.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp251.250.000,00 (93,88%). Output kegiatan adalah tersedianya Perlengkapan Kantor Balai dan SUP WS Cimanuk-Cisanggarung. Outcome kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai.

(295) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Laboratorium Lingkungan Hidup (BLLH) yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp277.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp276.652.548,00 atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah : 1. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin ruangan 2. Belanja Modal Pengadaan Televisi 3. Belanja Barang dan Jasa. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(296) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Bandara Nusawiru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp1.014.408.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.009.808.500,00 setara dengan 99,55%. Output kegiatan adalah Peralatan Gedung Kantor di Bandara Nusawiru. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(297) Kegiatan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp79.106.744,00 realisasi anggaran sebesar Rp79.106.744,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(298) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi

IV - 618


anggaran Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp493.223.523,00 atau setara dengan 98,64%. Output kegiatan adalah terpeliharanya Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(299) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp400.000.000,00 realisasi anggaran Rp392.476.900,00 setara dengan 98,11%. Output kegiatan adalah tersedianya peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(300) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp394.600.000,00 realisasi anggaran Rp392.713.200,00 atau setara dengan (99,52%). Output kegiatan adalah Peningkatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(301) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp824.400.000,00 realisasi Rp811.761.140,00 atau setara dengan (98,46%). Output kegiatan adalah Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(302) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.349.000,00 realisasi sebesar Rp296.554.000,00 atau setara dengan (96,49%). Output kegiatan adalah terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(303) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp361.694.100,00 realisasi sebesar Rp358.067.400,00 atau setara dengan 98,99%. Output kegiatan adalah Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan

IV - 619


kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.(304) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD

Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp267.797.000,00 realisasi sebesar Rp267.644.520,00 atau setara dengan 99,94%. Output kegiatan adalah tersedianya Perlengkapan Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(305) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp137.600.000,00 realisasi sebesar Rp136.733.560,00 atau setara dengan 99,37%. Output kegiatan adalah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(306) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.514.850,00 realisasi sebesar Rp247.982.850,00 atau setara dengan 99,39%. Output kegiatan adalah Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(307) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.406.500,00 realisasi sebesar Rp216.264.500,00 atau setara dengan 98,12%. Output kegiatan adalah tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(308) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.450.000,00 realisasi sebesar Rp13.700.000,00 atau setara dengan 94,80%. Output kegiatan adalah tersedianya Peralatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(309) Kegiatan Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Terminal Tipe B

IV - 620


Wilayah IV yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp492.363.000,00 atau setara dengan 98,47%. Output kegiatan adalah terwujudnya Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Terminal Tipe B Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(310) Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III Tahap I yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp983.347.800,00 realisasi sebesar Rp982.377.700,00 atau setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah Peningkatan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III Tahap I. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(311) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alkasi anggaran sebesar Rp567.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp565.946.000,00 atau setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(312) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp452.976.156,00 realisasi anggaran sebesar Rp430.911.556,00 setara dengan 95,13%. Output kegiatan adalah Tersedianya : 1. Peralatan Bengkel Otomotif: 1 set, 2. Pendingin Ruangan: 2 unit, 3. Network Access Storage: 1 unit, 4. Komputer PC: 5 unit, 5. Komputer Mobile: 3 unit, 6. Printer: 6 unit, 7. UPS: 1 unit, 8. Kelengkapan Komputer dan Jaringan: 1 set, 9. Meja Kerja: 16 unit, 10. Meja Rapat: 13 unit, 11. Kursi Kerja: 16 unit, 12. Kursi Rapat: 26 unit, 13. Furniture Ruang Tunggu: 1 set, 14. Alat-alat Dapur: 1 set, 15. Kamera: 4 unit, 16. Proyektor: 1 set, 17. Alat- alat Survey Pertambangan, Air Tanah, Energi dan Ketenagalistrikan: 1 set. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(313) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp498.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp476.966.900,00 setara dengan 95,78%. Output kegiatan

IV - 621


adalah Penyedian Peralatan Lab Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(314) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp588.892.945,00 realisasi anggaran sebesar Rp546.026.945,00 setara dengan 95,72%. Output kegiatan adalah Penyediaan Peralatan Kantor, Peralatan Survey ESDM, Penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cabang Dinas ESDM Wilayah II . (Penyediaan Alat berupa : Komputer Desktop, Laptop, Printer, Stabilizer, Eksternal Disk, Meja Kerja, Kursi kerja, Sofa, Kamera Digital, GPS, Tang Ampere, Drone, , Borhole Camera, Humidity, Ground Tester, Thermometer Digital, Alat Pengukur Kebisingan dan Alat Pengukur Tahanan dan Arus.). Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(315) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp406.595.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp405.295.900,00 setara dengan 99,68%. Output kegiatan adalah Terlaksananya belanja jasa konsultansi, belanja modal pengadaan alat-alat bengkel, pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan mebelair, pengadaan alat dapur, pengadaan alat-alat ukur, pengadaan alat-alat laboratorium dan pengadaan konstruksi bangunan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(316) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp2.564.958.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp1.798.574.174,00 setara dengan 70,12%. Output kegiatan adalah Penyediaan Peralatan Kantor; Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor; Penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 5 unit kerja. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(317) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp530.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp528.760.564,00 setara dengan 99,77%. Output kegiatan adalah Penyediaan peralatan kantor, penyediaan perlengkapan gedung kantor, penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Outcome kegiatan

IV - 622


adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(318) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp824.284.454,00 realisasi anggaran sebesar Rp823.482.473,00 setara dengan 99,90%. Output kegiatan adalah Penyediaan Peralatan Kantor, Penyediaan Peralatan Survei, Penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 unit kerja. Outcome adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(319) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp470.799.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp426.427.400,00 setara dengan 90,57%. Output kegiatan adalah Pengadaan Mesin Absensi Wajah, Pengadaan Kalkulator, Pengadaan Mesin Penghancur Kertas, Pengadaan Exhaust Fan, Pengadaan Komputer PC, Pengadaan Printer, Pengadaan Hardist External, Pengadaan Spiker Aktif Komputer, Pengadaan Instalasi Jaringan Internet, Pengadaan Meja Staf, Pengadaan Kursi Tunggu, Pengadaan, Tabung Gas dan Assesoris, Pengadaan Rak Piring, Pengadaan Meja tamu, Pengadaan Kamera Poket, Pengadaan GPS, Pengadaan Mic Wairless, Pengadaan Layar Proyektor, Pengadaan Instalansi Layar Proyektor, Pengadaan Faximili, Pengadaan Tang Amper, Pengadaan Tool Kit, Pengadaan Lux Meter, Pengadaan Infared Thermometer, Pengadaan Grounding Testermeter, Pengadaan Porteble Water Cheker, Pengadaan Tang segel, Pengadaan Brohole Camera dan Assesoris. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(320) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengujian ESDM yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp476.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp467.944.005,00 setara dengan 98,31%. Output kegiatan adalah Penyediaan peralatan kantor, penyediaan perlengkapan gedung kantor, penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi serta penyediaan peralatan laboratorium pengujian. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(321) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp3.541.709.200,00 realisasi anggaran sebesar Rp3.446.789.550,00 setara dengan 97,31%. Output kegiatan adalah terjadinya Sarana dan Prasarana Aparatur

IV - 623


Bappeda Provinsi Jawa Barat Outcome kegiatan adalah terjadinya terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.

(322) Kegiatan Pengadaan Kamera BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.255.000,00 atau setara dengan 97,02%. Output kegiatan adalah Tersedianya kamera. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(323) Kegiatan Pengadaan CCTV BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.685.000,00 atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Tersedianya jaringan CCTV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(324) Kegiatan Pengadaan Komputer PC BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp213.225.000,00 atau setara dengan 99,17%. Output kegiatan adalah Tersedianya 15 unit komputer. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(325) Kegiatan Penataan Kantor BPSR Lanjutan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp201.181.100,00 atau setara dengan 95,57%. Output kegiatan adalah Penataan/pembangunan fisik kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(326) Kegiatan Pengadaan AC BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.800.000,00 atau setara dengan 99,66%. Output kegiatan adalah Tersedianya AC di BPSR. Outcome adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(327) Kegiatan Pengadaan Sofa BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.550.000,00 atau setara dengan 99,00%. Output kegiatan adalah Tersedianya sofa di BPSR. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(328) Kegiatan Pengadaan Infokus dan Layar BPSR yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.326.600,00 atau setara dengan

IV - 624


93,30%. Output kegiatan adalah Tersedianya layar dan infokus. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

(329) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perkantoran yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp720.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp711.960.900,00 atau setara dengan 98,88%. Output kegiatan adalah: 1. Belanja Modal Kamera 2. Belanja Modal Sound System. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dinas.

f. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat 963 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp496.307.172.198,00 realisasi anggaran sebesar Rp443.561.487.075,00 atau setara 89,37%. Output kegiatan adalah penyediaan administrasi perkantoran berupa ATK, telepon, listrik, internet, dokumentasi kegiatan kedinasan, cetakan formulir-formulir dan penggandaan/fotocopy, materai, spanduk, isi tabung gas, isi air kemasan dan galon, surat kabar, pengiriman surat dan majalah, sewa meja dan kursi, belanja makan minum rapat dan tamu serta belanja perjalanan dinas; tersedianya akses internet mobile untuk helpdesk dan administrator; terlaksananya koordinasi dan fasilitasi operasional pimpinan pendukung tugas pokok dan fungsi biro, survei akreditasi paket C, iuran wajib KAN, uji lab, cetak formulir administrasi, cetak leaflet lab, buklet profil balai; terealisasinya honorarium komisioner, asisten komisioner Honorarium KIP, honor panitia, honor instruktur, honor narasumber, uang lembur; terlaksananya mutasi barang milik daerah; fasilitasi dan koordinasi perwilayahan internal dan eksternal; serta cuci cetak film dan dokumen lainnya; terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

2) Permasalahan dan Solusi Urusan Bidang Fungsi Laina. Permasalahan

(1) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;

(2) Penegakan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM);

(3) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance;

(4) Belum tuntasnya batas administrasi daerah;(5) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

IV - 625


b. Solusi(1) Meningkatkan sinkronisasi peraturan antara tingkat pusat

dan daerah serta mengoptimalkan penegakan hukum dan HAM;

(2) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pemantapan reformasi birokrasi;

(3) percepatan penyelesesaian segmen batas daerah dan perapatan pilar batas daerah;

(4) Optimalisasi pelayanan publik yang inovatif berbasiskan teknologi informasi.

IV - 626


4.2 DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI JAWA BARATDukungan melalui Belanja Hibah yang dialokasikan sebesar

Rp9.408.172.570.736,00 direalisasikan sebesar Rp8.789.711.098.518,00 atau 93,43 persen, yang diperuntukkan:1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar

Rp1.199.670.506.970,00. 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

yang Berbadan Hukum sebesar Rp878.980.471.548,00.3) Belanja Hibah BOS (Pusat) sebesar Rp6.711.060.120.000,00, meliputi:

(a) Belanja Hibah BOS (Pusat) kepada Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp5.283.639.400.000,00.

(b) Belanja Hibah BOS (Pusat) kepada Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp1.427.420.720.000,00.

(c) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp302.512.790.000,00 direalisasikan sebesar Rp278.015.390.000,00 atau 96,80 persen;

(d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp7.542.526.872.477,00 direalisasikan sebesar Rp7.450.622.081.732,00 atau 98,78 persen. Adapun rincian Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:- Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada

Kabupaten/Kota sebesar Rp7.450.622.081.732,00 berdasarkan Kabupaten/Kota.

- Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp7.450.622.081.732,00 berdasarkan komponen belanja.

(e) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp4.167.091.405.800,00 dengan realisasi sebesar Rp3.756.133.209.513,00 atau 90,14% yang terdiri dari:- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi sebesar

Rp4.000.000.000,00, yaitu Bantuan Keuangan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00.

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp3.110.011.160.713,00.

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp614.755.000.000,00.

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp24.367.048.800,00.

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Lainnya sebesar Rp3.000.000.000,00, yaitu Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1.000.000.000,00, Kabupaten Serang sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00.

- Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp42.508.875.117,00 dengan realisasi sebesar Rp184.163.280,00 atau 0,43 persen yang seluruhnya merupakan

IV - 627


Pengembalian Dana Kelebihan Setoran Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

4.3 PENGHARGAAN

Terlepas dari kekurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama dengan masyarakat, akademisi dan pelaku usaha telah mencapai posisi yang membanggakan. Berbagai prestasi telah ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada level nasional maupun internasional. Adapun penghargaan yang telah dicapai pada periode Tahun 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1Penghargaan Nasional Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018

No Nama Penghargaan / Prestasi

Pemberi dan Pertimbangan Penghargaan

PD/Biro/ Lembaga Pengampu

1. Rekor MURI atas rekor pemasangan sambungan listrik rumah tangga terbanyak pada satu provinsi dalam waktu 10 tahun

Museum Rekor Indonesia (MURI)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 Meraih Gold kategori Penghargaan Video Profile

PR Indonesia Biro Humas Protokol Provinsi Jawa Barat

3. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 Meraih Gold kategori Penghargaan Departemen PR


4. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 Meraih Silver kategori Penghargaan Website


5. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 Meraih Silver kategori Penghargaan Program PR Government PR (Ngopi Saraosna)


6. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 Meraih Bronze pada kategori Media Sosial


7. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 Pemprov Jabar meraih penghargaan khusus kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media


8. Penghargaan Athabrata Utama Pamong Praja

Menteri Dalam Negeri RI

Gubernur Jawa Barat

9. Sindo Government Award Kategori Investasi

Sindo Pemerintah Provinsi Jawa Barat

IV - 628





10. Sindo Government Award Kategori Adiparipurna Bhakti

Sindo Pemerintah Provinsi Jawa Barat

11. Terbaik Pertama Pemprov Peduli Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

12. Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha

Presiden RI Gubernur Jawa Barat

13. Penghargaan atas peran dan sumbangsihnya dalam mendukung kebangkitan zakat sehingga menjadi inspirasi bagi daerah lain

Menteri Agama RI

Gubernur Jawa Barat

14. Penghargaan atas dukungan pada pengembangan zakat di Jabar

Baznas Pusat dan Baznas Jabar

Gubernur Jawa Barat

15. Penghargaan Khusus Pembangunan Infrastruktur Daerah

Menteri PPN/Kepala Bappenas


16. Penghargaan Top Pembina BUMD 2018

Menteri BUMN Gubernur Jawa Barat

17. Treasury Award TA 2017 Menteri Keuangan


18. Predikat WTP yang ketujuh kali

Ketua BPK RI Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

19. Penetapan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu menjadi Unesco Global Geopark

UNESCO Gubernur Jawa Barat

20. Penghargaan Manusia Meriga Satwa Suaka

Perhimpunan Dokter Hewan Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

21. Indonesia'a Attractiveness Award 2018 kategori Infrastruktur Terbaik

Menteri Dalam Negeri

Gubernur Jawa Barat

22. Penghargaan Ikatan Arsitek Indonesia

Ikatan Arsitek Indonesia

Gubernur Jawa Barat

23. Menerima Penghargaan Tingkat Penyelesaian TLHP Terbaik


Wakil Gubernur Jawa Barat

24. Anugerah Kihajar 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI


25. Penghargaan Kepala Daerah yang melakukan Pembinaan terhadap inovator Teknologi Tepat Guna

Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI

Gubernur Jawa Barat

26. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Menteri Hukum dan HAM RI

Gubernur Jawa Barat

27. Anugerah Pandu Negeri 2018 kategori Pemerintah Daerah Dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik



IV - 629





28. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori provinsi paling informatif

Komisi Informasi Pusat

Gubernur Jawa Barat

29. Provinsi Paling Mempesona pada ajang Indonesia Award 2018

Indonesia Award 2018-I news

Gubernur Jawa Barat

30. IJTI Award Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Gubernur Jawa Barat

31. Terbaik I Kategori Siaran Pers/Pemberitaan Provinsi/Kabupaten/Kota (Biro Humas dan Protokol Jabar) pada ajang Anugerah Media Humas (AMH)

Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI


32. Terbaik I dan Sutradara Terbaik Kategori Festival Media Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional (Diskominfo Jabar). pada ajang Anugerah Media Humas (AMH)

Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI


33. Peringkat ke Dua, Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2018

Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian RI

Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat

34. Penghargaan JDIH Terbaik 1 Tingkat Provinsi

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI

Gubernur Jawa Barat

35. Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM

Wakil Presiden RI

Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat

36. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 Kategori Tingkat Utama

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI


37. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 atas InovasiMotivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat

38. Provinsi Jawa Barat sebagai Penggerak Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Tahun 2018

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat

39. Pembinaan Forum Anak Terbaik Tahun 2018

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

IV - 630





Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat40. Peringkat Keempat

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

Kementerian PPN/Bappenas RI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

41. Peringkat ke Empat Wahana Tata Nugraha Wiratama (Bidang Perhubungan Darat)

Kementerian Perhubungan RI

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

42. Peringkat ke Tiga Anugerah Iptek Budhipura

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

43. Penganugerahan Penghargaan K3, sebagai Pembina K3 Terbaik Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

44. Peringkat ke I Penghargaan Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Tahun 2018 Kementerian Tenaga RI



45. Anugerah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2018, Peringkat ke I Nasional Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik



46. Peringkat Pertama BKN Award Kementerian Keuangan RI

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

47. Peringkat Pertama, Prestasi Olahraga Pelajar Wilayah Nasional

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

48. Penilaian Innovative Government Award (IGA) Pemprov Jabar menjadi provinsi paling inovatif dan terunggul di Indonesia, salah satu inovasinya dari Dinas PMPTSP Prov Jabar yaitu “JABAR DESIGN”

Kementerian Dalam Negeri RI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

49. Peringkat Pertama, Innovative Government Award (IGA) Melalui inovasi : Optimalisasi Pelaporan Kerja Sama Daerah melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)

Kementerian Dalam Negeri RI

Biro PMKS dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

50. Peringkat Kedua, Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat

51. Simpul Jaringan Percontohan 2018 Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Arsip Nasional RI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat

IV - 631





52. Peringkat ke I untuk Karang Taruna Jaya Giri dengan Nominasi Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018

Kementerian Sosial RI

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

53. Penghargaan Dengan Komitmen Terbaik dalam Implementasi SIKDA Generik

PUSDATIN Kemenkes RI

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

54. Penghargaan Lomba dalam Rangka Memperingati Nasional Tahun 2018

Kementerian Kesehatan RI


55. Penghargaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2018

Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


56. Pemenang kesatu Lomba Pemilihan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi (Permukaan) Teladan Tingkat Nasional Wilayah Barat

Kementerian PU dan Peumahan Rakyat

Dinas Sumber Daya Air

57. Pemerintah Daerah Terbaik dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018

Lembaga Administrasi Negara RI

Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

58. Investment Award - Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) Daerah terbaik

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) - Republik Indonesia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

59. Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) - Republik Indonesia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

60. Primaniyarta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

61. Produk Unggulan Khas Daerah yang Menembus Pasar Global

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

62. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Biro PMKS Provinsi Jawa Barat

IV - 632





63. Kepala Daerah Peduli Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Kementerian Pertanian RI

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

64. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Kategori A

Kemenpan RB Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi

65. Penganugerahan INTEGRA 2018


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Barat66. Provinsi Jawa Barat Juara

Kesatu TTG Inovasi, Berupa Motor Listrik Penarik Kursi Roda Dari Kabupaten Sukabumi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

67. Apresiasi Pemerintah Pusat Terhadap Kelurahan Berprestasi yaitu Kel. Pekiringan , Kec. Kesambi Kota Cirebon

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

68. Anugerah Dana Rakca Kementerian Keuangan RI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Barat69. BKN AWARD Badan

Kepegawaian Nasional RI

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

70. SIMADA Award Kementerian Kesehatan RI


71. Eka Pratama Kementerian Kesehatan RI

Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat

72. Pembinaan sosial bagi anak jalanan

Kementerian Sosial RI

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

73. Adhi Purna Prima Award IAPPSI RI Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa

Barat74. Piagam Penghargaan Museum

Rekor Dunia IndonesiaMUSEUM REKOR-DUNIA INDONESIA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa

Barat75. Penghargaan atas prestasi

raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 kali berturut-turut

Kementrian Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Barat

76. Pemerintah Provinsi sebagai Pengguna Data Penginderaan Jauh Terbaik.

LAPAN RI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat

IV - 633


IV - 634


4.4 KONDISI MAKRO EKONOMI TAHUN 2018

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan.

4.4.1 Arah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa BaratEkonomi Jawa Barat Tahun 2018 tumbuh 5,64 persen meningkat

dibanding tahun 2017 sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2018 masih tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen pada periode yang sama. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha real estate sebesar 9,64 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) sebesar 16,38 persen.

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

5.03 5.075.17

5.66

5.35

5.64

Laj u P e rtumb u h an Ekon o mi ( LP E) J awa Barat 2 0 1 6 -2 0 1 8

LPE Indonesia LPE Jabar

Sumber: BPS Jawa Barat, 2018

Gambar 4.1Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat Tahun 2016-2018

Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Pulau Jawa dengan pangsanya yang mencapai 22,39 Persen, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (29,66 Persen) dan Jawa Timur (25,34 Persen).

Gambaran lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebagai berikut:

IV - 635


29.81

24.97

22.09

14.68

6.981.47

29.66

24.98

22.39

14.48

7.02 1.48

Distribusi PDRB ADHB Pulau Jawa

DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Banten DI Yogyakarta

2018

2017

Sumber: BPS Jawa Barat, 2018Gambar 4.2

Distribusi PDRB ADHB Pulau Jawa

a.PDRB Sisi ProduksiPerekonomian Jawa Barat tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64 persen.

Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,64 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,14 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,64 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2018, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,80 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,65 persen; dan Konstruksi sebesar 0,62 persen.

Struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan sebesar 42,16 persen; Perdagangan Besar- Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,87 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,67 persen.

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen)

Lapangan Usaha

Triw III-2018

terhadap Triw II-2018r)

Triw IV-2018

terhadap Triw III-2018r)

Triw III-2018


Triw IV-2018

terhadap Triw IV-2017r)

Laju Pertumbuh

an 2018

Sumber Pertumbuhan 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)A Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan-3,87 -26,99 -0,34 13,49 2,11 0,16

B Pertambangan dan Penggalian -0,29 8,46 -4,56 -1,97 -4,11 -0,08C Industri Pengolahan 1,37 0,79 6,84 5,40 6,49 2,80D Pengadaan Listrik dan Gas 1,87 -5,63 0,65 0,85 0,02 0,00E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang0,57 0,30 3,39 4,58 4,96 0,00

F Kontruksi 4,91 7,99 6,91 7,13 7,48 0,62G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

3,49 0,09 3,85 3,03 4,19 0,65

H Transportasi dan Pergudangan 5,88 -0,45 5,43 7,37 5,36 0,26I Penyediaan Akomodasi dan 6,08 1,24 8,76 8,88 8,15 0,21

IV - 636


Lapangan Usaha

Triw III-2018

terhadap Triw II-2018r)

Triw IV-2018


Triw III-2018


Triw IV-2018

terhadap Triw IV-2017r)

Laju Pertumbuh

an 2018

Sumber Pertumbuhan 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 0,50 3,36 10,85 5,92 9,14 0,36K Jasa Keuangan dan Asuransi -0,56 -2,99 5,26 -1,38 4,53 0,12L Real Estat 2,11 3,19 9,11 9,80 9,64 0,12

M,N Jasa Perusahaan 0,84 4,59 6,47 6,74 8,64 0,04O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1,58 16,83 0,05 6,47 1,59 0,03

P Jasa Pendidikan 0,98 -2,13 7,37 3,35 5,71 0,16Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial2,34 3,07 8,48 5,84 7,90 0,06

R,S,T,U Jasa Lainnya 3,39 1,32 6,86 5,80 6,69 0,14Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1,83 -0,47 5,57 5,50 5,64 5,64


b.PDRB Sisi PengeluaranPertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tahun 2018 sebesar 5,64

persen terjadi pada hampir seluruh komponen. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,38 persen, diikuti oleh Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,99 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,88 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,03 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,80 persen dan Perubahan Inventori sebesar 1,33 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,27 persen meskipun demikian komponen ini merupakan pengurang dalam pertumbuhan ekonomi.

Struktur Ekonomi Jawa Barat tahun 2018 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (65,14 persen), diikuti Impor Barang dan Jasa (44,57 persen), Ekspor Barang dan Jasa (43,83 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (25,27 persen).

Tabel 4.3Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Jawa Barat

Tahun 2018 (persen)

No KOMPONEN PENGELUARAN

Trw III-2018

terhadapTrw II-2018 r)

Trw IV-2018

terhadap

Trw III-2018r)

Trw IV-2018

terhadap

Trw IV-2017r)

Laju Pertumbuhan

2018

Sumber Pertumbuhan Triw III-

2018(y-o-y)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

1,30 1,00 4,75 5,03 3,13

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,39 0,50 11,43 16,38 0,103. Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah6,36 38,28 5,06 3,80 0,20

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

4,96 4,76 3,08 5,88 1,46

5. Perubahan Inventori -0,86 -1,20 1,84 1,33 0,04

6. Ekspor Barang Dan Jasa 6,54 -1,39 10,64 11,99 4,41

7. Dikurangi Impor Barang Dan Jasa

9,09 10,54 7,03 11,27 3,69

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1,83 -0,47 5,50 5,64 5,64


IV - 637


IV - 638


Tabel 4.4Kondisi Penciptaan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2018

(Trilyun Rupiah)

Komponen Pengeluaran Harga Berlaku Harga Konstan 20102016r) 2017r) 2018 2016r) 2017r) 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga1.075,52 1.169,37 1.278,28 800,01 836,92 878,99

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 9,57 10,45 12,99 7,49 7,84 9,133. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 100,67 110,96 117,39 66,09 70,03 72,684. Pembentukan Modal Tetap Bruto 412,30 449,34 495,83 313,08 332,75 352,315. Perubahan Inventori 67,70 67,56 72,27 44,60 42,30 42,876. Ekspor Barang dan Jasa 608,59 732,23 860,08 435,54 493,92 553,167. Impor Barang dan Jasa 621,11 751,53 874,62 391,20 439,89 489,45

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1.653,24 1.788,38 1.962,23 1.275,62 1.343,86 1.419,69

Sumber: BPS Jawa Barat, 2018Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa

Barat pada tahun 2018, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,13 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,46 persen. Sementara komponen lainnya menyumbangkan andil sebesar 1,05 persen.

4.4.2 Investasi Jawa BaratInvestasi fisik atau PMTB sangat diandalkan sebagai salah satu sumber

pertumbuhan ekonomi begitu pula PMA dan PMDN. PMA Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif setelah sebelumnya terus mengalami kontraksi pertumbuhan sejak Tahun 2014. Secara umum, Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan PMA utama secara nasional, sejalan dengan banyaknya industri dan kawasan industri yang berkembang di Jawa Barat. Pada Tahun 2018, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai tujuan PMA dengan pangsa terhadap nasional mencapai 19,1 persen dengan jumlah PMA mencapai 5,6 Juta USD, diikuti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pangsa masing-masing sebesar 16,7 persen, 9,6 persen, 8,2 persen dan 4,4 persen. Dukungan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi khususnya dalam mempermudah kegiatan investasi dan pengurusan perizinan juga menjadi salah satu faktor penarik PMA ke Jawa Barat. Sementara itu, realisasi PMDN Jawa Barat Tahun 2018 mencapai Rp42,3 Triliun meningkat dibanding periode investasi yang sama pada Tahun 2017 yang sebesar Rp38,4 Triliun. jumlah tenaga kerja sebesar 125.187 orang menurun dibandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2017 sebesar 193.547 orang, untuk jumlah proyek sebesar 10.549 proyek atau naik 1.637 proyek dari 8.912 proyek pada periode yang sama tahun 2017. Secara nasional PMDN ke Jawa Barat menempati posisi tertinggi ke dua (setelah DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah) dengan pangsa sebesar 12,9 Persen terhadap total PMDN nasional. Sehingga secara keseluruhan (PMA+PMDN) Jawa Barat pada Tahun 2018 sebesar Rp116,9 Triliun dengan pangsa pasar 16,2 persen menempati posisi pertama diikuti DKI Jakarta yang sebesar Rp114,2 Triliun dan dengan pangsa pasar sebesar 15,8%,kemudian Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 8,2 Persen, 7,8 persen, dan 7,1 persen sebagaimana ditunjukan pada Gambar 4.3.

IV - 639


Sumber: BKPM, 2018Gambar 4.3

Posisi PMDN Jawa Barat dalam Skala Nasional

Lapangan usaha yang diminati oleh investor ditampilkan pada Gambar 4.7 Informasi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 investor asing lebih banyak tertarik pada sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sedangkan investor domestik pada sektor Usaha konstruksi. PMA pada sektor tersebut sebesar 22,32 persen, dan PMDN sebesar 24,10 persen.

Gambar 4.4Lapangan usaha yang diminati oleh investor (PMDN)

IV - 640

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018


Gambar 4.5Lapangan Usaha yang diminati oleh Investor (PMA)

4.4.3 Ekspor dan ImporSecara kumulatif Januari-Desember 2018, kinerja total ekspor naik di

angka 3,98 persen, ditopang ekspor Non Migas yang naik 3,99 persen dan ekspor Migas yang naik 2,61 persen.

Tabel 4.5Ekspor Provinsi Jawa Barat Menurut Sektor, Perubahan dan Perannya

UraianNilai FOB (Juta USD) Perubahan % Peran

(%)2017 2018 y-o-y m-to-m y-t-d 2018

Des Jan-Des Nov Des* Jan-Des* Des*-Des Des*-Nov Jan-Des* Jan-Des*(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Total Ekspor 2.286,37 29.205,20 2.545,30 2.368,09 30.367,98 3,57 (6,96) 3,98 100,00Migas 13,23 236,04 17,99 27,63 242,20 108,89 53,52 2,61 0,80Minyak Mentah - 43,71 - - - 0,00 0,00 (100,00) 0,00Hasil Minyak 13,23 192,33 17,99 27,63 242,20 108,89 53,52 25,93 0,80Non Migas 2.273,15 28.969,16 2.527,31 2.340,47 30.125,78 2,96 (7,39) 3,99 99,20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

Pangsa pasar terbesar ekspor Non Migas Jawa Barat tahun 2018 masih didominasi Amerika Serikat, Jepang dan Thailand masing-masing senilai USD 5,03 milyar (16,70 persen), USD 3,11 milyar (10,33 persen) dan USD 2,33 milyar (7,71 persen) dengan peranan ketiganya mencapai 34,74 persen.

Tabel 4.6Ekspor Provinsi Jawa Barat Non Migas


(%)2017 2018 y-o-y m-to-m y-t-d 2018

Des Jan-Des Nov Des* Jan-Des*

Des*-Des

Des*-Nov

Jan-Des*

Jan-Des*

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)ASEAN 521,77 7.318,41 729,43 623,17 7.951,88 19,43 (14,57) 8,66 26,40Thailand 157,04 2.158,29 204,69 158,37 2.232,22 0,85 (22,63) 7,64 7,71Malaysia 76,39 1.119,77 103,99 121,07 1.175,05 58,49 16,43 4,94 3,90Singapura 60,98 725,38 57,89 55,94 859,71 (8,25) (3,36) 18,52 2,85Asean Lainnya 227,36 3.314,97 362,86 287,78 3.593,90 26,57 (20,69) 8,41 11,93UNI EROPA 281,04 3.567,08 294,85 291,26 3.588,05 3,64 (1,22) 0,59 11,91Jerman 80,09 971,91 81,03 73,38 971,35 (8,38) (9,44) (0,06) 3,22Perancis 16,92 189,73 15,84 18,63 211,75 10,12 17,58 11,60 0,70Inggris 31,74 418,23 34,51 34,25 434,89 7,91 (0,75) 3,98 1,44Uni Eropa Lainnya

152,29 1.987,21 163,47 165,00 1.970,07 8,35 0,94 (0,86) 6,54

IV - 641

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2018



(%)2017 2018 y-o-y m-to-m y-t-d 2018


Des*-Des

Des*-Nov

Jan-Des*

Jan-Des*

Negara Utama Lainnya

964,89 12.209,94

1.037,55 993,75 12.588,73

2,99 (4,22) 3,10 41,79

Amerika Serikat 374,61 5.077,17 408,93 431,10 5.031,67 15,08 5,42 (0,90) 16,70Jepang 238,00 2.875,86 278,80 240,04 3.111,95 0,86 (13,90) 8,21 10,33Tiongkok 136,67 1.657,10 142,25 112,48 1.744,93 (17,70) (20,93) 5,30 5,79Korea Selatan 74,65 997,57 70,58 73,31 964,30 (1,79) 3,87 (3,34) 3,20Taiwan 34,03 383,12 35,03 29,21 391,53 (14,15) (16,61) 2,19 1,30Hongkong 46,19 564,03 46,33 45,25 572,46 (2,04) (2,34) 1,49 1,90India 60,75 655,09 55,63 62,36 771,90 2,66 12,10 17,83 2,56Total 13 Negara Tujuan

1.388,04 17.793,26

1.535,50 1.455,40 18.564,69

4,85 (5,22) 4,34 61,62

Lainnya 885,10 11.175,91 991,81 885,07 11.561,09 (0,00) (10,76) 3,45 38,38Total Non Migas 2.273,15 28.969,1

62.527,31 2.340,47 30.125,7

82,96 (7,39) 3,99 100,00



Gambar 4.6Pangsa Pasar Ekspor Menurut Negara Tujuan

Sepanjang tahun 2018 ekspor tertinggi Jawa Barat adalah Kendaraan dan Bagiannya, senilai USD 4,57 milyar dengan negara tujuan utama adalah Filipina sebanyak 27,46 persen (senilai USD 1,25 milyar) disusul ke Thailand 17,52 persen (senilai USD 0,80 milyar). Nilai neraca perdagangan Desember 2018 surplus USD 1,40 milyar, kumulatif Januari-Desember surplus USD 17,70 milyar.

Struktur ekspor Jawa Barat Januari-Desember tahun 2018 masih didominasi oleh komoditas hasil Sektor Industri Pengolahan yang mencapai 98,89 persen, diikuti oleh Sektor Migas sebesar 0,80 persen, kemudian sektor Pertanian sebesar 0,29 persen, serta Sektor Pertambangan & Lainnya sebesar 0,03 persen.

Produk-produk sektor pertanian Jawa Barat yang bisa menembus pasar ekspor sebagian besar tidak melalui transaksi langsung dari Jawa Barat, tetapi melalui rantai perdagangan ke pelaku usaha di wilayah lain

IV - 642

37%

23%

17%

15%

8%

ASEANUSAEropaJepangTiongkok


terlebih dahulu. Diperlukan terobosan baru, untuk bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar di Jawa Barat sendiri.

Migas, 0,80%,

Perta-nian,

0,29%,

Industri, 98,89%

Pertam-bangan

dan Lainnya, 0,03%,

Januari - Desember 2018


Gambar 4.7Struktur Ekspor Jawa Barat Tahun 2018

4.4.4 ImporNilai impor Jawa Barat Tahun 2018, untuk Konsumsi naik 18,26 persen,

Bahan Baku/Penolong naik 7,97 persen, sedangkan impor Barang Modal turun 2,74 persen.

Tabel 4.7Nilai Impor Jawa Barat Tahun 2018

UraianNilai CIF (Juta USD) Perubahan % Peran

(%)2017 2018 y-o-y m-to-m y-t-d 2018


Des*-Des

Des*-Nov

Jan-Des*

Jan-Des*

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Total Impor 913,33 12.697,7

31.033,70 967,10 12.590,1

75,89 (6,44) (0,85) 100,00

Migas 75,83 1.296,13 93,52 104,56 1.464,71 37,89 11,80 13,01 11,63Non Migas 837,51 11.401,60 940,18 862,54 11.125,46 2,99 (8,26) (2,42) 8,37


Nilai impor gabungan 10 golongan utama menunjukkan peningkatan sebesar 0,39 persen. Sebagian besar golongan utama menunjukkan pertumbuhan negatif. Kecuali tiga kelompok, Mesin/Pesawat Mekanik, Plastik dan Barang dari Plastik, serta Kain Rajutan yang mengalami kenaikan.

Tabel 4.8Impor Nonmigas Golongan Barang Utama


(%)2017 2018 y-o-y m-to-m y-t-d 2018


Des*-Des

Des*-Nov

Jan-Des*

Jan-Des*

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Mesin/Peralatan Listrik (85)

194,12 2.472,29 201,15 188,08 2.390,22 (3,11) (6,50) (3,32) 21,48

Mesin/Pesawat Mekanik (84)

106,24 1.400,27 112,15 120,14 1.467,27 13,08 7,12 4,78 13,19

Plastik dan Barang dari

51,12 662,30 67,03 63,72 739,31 24,64 (4,94) 11,63 6,65

IV - 643



(%)2017 2018 y-o-y m-to-m y-t-d 2018


Des*-Des

Des*-Nov

Jan-Des*

Jan-Des*

Plastik (39)Kain Rajutan (60) 52,69 624,86 76,00 73,61 800,42 39,71 (3,14) 28,09 7,19Kapas (52) 51,61 603,95 57,00 43,00 721,62 (16,68) (24,57) 19,49 6,49Filamen Buatan (54)

53,74 592,47 46,37 44,45 642,46 (17,28) (4,14) 8,44 5,77

Kendaraan dan Bagiannya (87)

19,23 290,91 23,20 16,39 258,36 (17,77) (29,36) (11,19) 2,32

Serat stafel buatan (55)

26,16 289,38 23,18 23,32 290,25 (10,83) 0,62 0,30 2,61

Bubur kayu/Pulp (47)

17,38 248,86 18,13 11,35 205,99 (34,70) (37,41) (17,22) 1,85

Besi dan baja (72)

26,08 216,37 19,83 17,32 211,96 (33,58) (12,65) (2,04) 1,91

Total 10 Golongan

599,06 7.401,66 644,04 601,37 7.727,87 0,39 (6,63) 4,41 69,46

Lainnya 238,45 3.999,93 296,13 261,17 3.397,59 9,53 (11,81) (15,06) 30,54Total impor Non Migas

837,51 11.401,60 940,18 862,54 11.125,46 2,99 (8,26) (2,42) 100,00


Kontribusi gabungan 10 golongan utama mencapai 69,46 persen terhadap total nilai impor Non Migas. Impor non migas Tahun 2018 turun 2,42 persen. Ada empat kelompok yang searah, yaitu mengalami penurunan diantaranya: Mesin/Peralatan Listrik turun 3,32 persen, Kendaraan dan Bagiannya turun 11,19 persen, serta Bubur Kayu/Pulp yang turun 17,22 persen serta Besi dan Baja yang turun 2,04 persen. Trend kinerja impor, yang konsisten naik adalah kelompok Mesin/Pesawat Mekanik, sedangkan yang menunjukkan penurunan ada kelompok Kendaraan dan Bagiannya, Bubur Kayu/Pulp serta Besi dan Baja.

4.4.5 Inflasi Inflasi Jawa Barat pada tahun 2018 mencapai 3,54 persen. Nilai inflasi

tahun 2018 lebih baik dibanding Tahun 2017 yang mencapai 3,63. Nilai inflasi tahun 2018 berada diatas capaian inflasi nasional sebesar 3,11 persen. Berdasarkan andil inflasi kumulatif, triwulan III termasuk cukup tinggi, penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Barat pada triwulan ini bersumber dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Dari kelompok bahan makanan terjadi deflasi yang disebabkan oleh kondisi daging ayam ras nasional yang surplus serta komoditas bawang merah yang sedang dalam masa panen raya. Disamping itu Tekanan inflasi pada sektor tersebut terjadi pada subsector tembakau dan minuman berakohol, karena masih berlangsungnya transmisi kenaikan bea cukai rokok yang berpengaruh terhadap peningkatan harga rokok kretek dan rokok filter. Sementara dari kelompok core, komoditas yang memberikan andil antara lain kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga juga menjadi penyumbang inflasi terbessar pada triwulan III 2018 terutama pada sub kelompok jasa pendidikan dan perlengkapan/peralatan pendidikan. Tariff pendidikan SMA, SD, SMP hingga perguruan tinggi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal ini disebabkan oleh masuknya tahun ajaran baru 2018/2019 pada Juli 2018 sementara perguruan tinggi memasuki masa penerimaan mahasiswa baru untuk semester 1 tahun 2018/2019 cukup bervariasi dengan rentang dari pertengahan juli hingga akhir September. Terjaganya inflasi pada kelompok bahan makanan didukung oleh cuaca yang relatif lebih kondusif (selama

IV - 644


tahun 2017 dan 2018). Inflasi relatif terkendali pada kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak menaikan Tarif Dasar Listrik hingga tahun 2019 dan harga LPG 3kg selama tahun 2018.

4.4.6KetenagakerjaanKetenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan data BPS pada Bulan Agustus 2018, Dari 35,96 juta jiwa penduduk usia kerja ini 22,63 juta jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 12,91 juta jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 20,78 juta jiwa. Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 0,24 juta orang peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan TPAK. Hal ini disebabkan dengan peningkatan bukan angkatan kerja lebih tinggi dari peningkatan angkatan kerja. Pada Agustus 2018, TPAK Jawa Barat sebesar 62,92 persen, turun sebesar 0,42 persen dibanding agustus 2017 yang sebesar 63,34 hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun keatas, 62-63 diantaranya akrif di dunia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat relatif masih tinggi, yakni 8,17 Persen atau sebanyak 1,85 juta orang pada bulan Agustus tahun 2018. Terjadi penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode Agustus 2017 atau jumlah penganggur turun sebanyak 0,01 juta orang. Penurunan TPT relatif rendah, tidak proporsional dengan tingginya LPE karena elasitisitas kesempatan kerja bersifat inelastis. TPT pada tahun 2018 sebesar 8,17 Persen sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.4.

Tabel 4.9Kondisi Ketenagakerjaan 2016 – 2018

NoJenis

Kegiatan Utama

Satuan2016 2017 2018

Februari Agustus Februari Agustus Februari

Agustus

[1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] (9) (10)

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas

Juta Orang 34,42 34,74 35,05 35,35 35,68 35,96

1 Angkatan Kerja

Juta Orang 22,18 21,07 22,64 22,39 22,77 22,63

Bekerja Juta Orang 20,28 19,2 20,72 20,55 20,91 20,78

Penganggur Juta Orang 1,79 1,87 1,92 1,84 1,86 1,85

2 Bukan Juta 12,24 13,67 12,41 12,96 12,91 13,34

IV - 645


NoJenis

Kegiatan Utama

Satuan2016 2017 2018

Februari Agustus Februari Agustus Februari

Agustus

Angkatan Kerja Orang

Sekolah Juta Orang 2,92 3,14 2,82 3,02 2,97 3,04

Mengurus Rumah Tangga

Juta Orang 7,88 8,72 7,99 8,53 7,93 8,99

Lainnya Juta Orang 1,44 1,81 1,6 1,41 2,01 1,31

3Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

% 64,43 60,65 64,6 63,34 63,82 62,92

Laki-laki % 83,64 80,62 82,47 82,4 79,89 83,09Perempuan % 44,83 49,3 46,39 43,89 47,46 42,37

4Tingkat Pengangguran Terbuka

% 8,57 8,89 8,49 8,22 8,16 8,17

Laki-laki % 8,83 9,37 8,58 8 8,07Perempuan % 8,07 7,92 8,31 8,62 8,31

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka pengangguran terbuka di Jawa Barat didominasi oleh lulusan SMK sebesar 16,97 Persen diikuti oleh lulusan SMA dan SMP secara berurutan sebesar 9,78 Persen dan 8,02 Persen, sedangkan pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari SD justru relatif rendah. Namun pada Agustustahun 2018 tercatat bahwa penduduk yang bekerja yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD ke bawah justru sebanyak 8,08 juta orang atau sekitar 48,89Persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di Jawa Barat masih relatif rendah. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja yang memiliki tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya sekitar 2,50 juta orang atau sekitar 12,04 Persen.

Sumber : BPS Jawa Barat 2018Gambar 4.8

TPT Menurut Pendidikan Provinsi Jawa Barat Februari Tahun 2018

IV - 646


Dari struktur lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja di Jawa Barat mayoritas di sektor perdagangan (22,24 persen), industri (20,93 persen) dan sektor pertanian (13,91 persen). Sedangkan dilihat dari status pekerjaannya 51,78 Persen bekerja sudah pada kegiatan sektor formal, dan sisanya 48,22 Persen di sektor informal. Pekerja di sektor formal mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017, meningkat sekitar 1,56 Persen.

Sumber : BPS Jawa BaratGambar 4.9

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Agustus 2017– Agustus 2018

4.4.7 Ketimpangan Pendapatan dan KemiskinanIndeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan

pendapatan antar masyarakat. Selama periode Maret 2015 – September 2018 gini ratio Jawa Barat mengalami fluktuasi.Gini Ratio Provinsi Jawa Barat masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada Maret – September 2015, terjadi peningkatan gini ratio tercatat masing-masing sebesar 0.415 dan 0.425. Selanjutnya terjadi penurunan nilai gini ratio pada Maret – September 2016. Pada Maret – September 2017 terjadi sedikit kenaikan gini ratio Maret tercatat sebesar 0.403 dan September turun menjadi 0.393. Pada Maret 2018 terjadi peningkatan menjadi 0,407 dan pada September 2018 menurun menjadi 0,405. Indeks Gini Jawa Barat pada September 2018 masih berada diatas indeks Gini nasional sebesar 0,384 dimana ketimpangan lebih besar di perkotaan daripada perdesaan.

Sebaran nilai indeks gini di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar di daerah kota dibandingkan dengan daerah desa. Pada September 2018 besaran indeks gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,413menurun daripada September 2017. Di daerah perdesaan mengalami penurunan dimana pada September 2018 tercatat sebesar 0,315 lebih kecil dibandingkan September

IV - 647


2017 tercatat sebesar 0,326. Nilai ini menunjukan pada 2018 nilai indeks gini di daerah perdesaan berhasil turun sebesar 3,4 persen. Secara keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Barat belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, walaupun pembangunan inklusif masih belum sepenuhnya terwujud di Provinsi Jawa Barat. Tingkat ketidakmerataan pendapatan di daerah kota relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah kota justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang dibandingkan dengan di daerah kabupaten. Sulitnya mencapai pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif di Jawa Barat di tunjukkan oleh pola hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk huruf u (U-shape), bertolak belakang dengan apa yang dihipotesiskan oleh Kuznet.Hasil estimasi hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 1975 sampai dengan tahun 2015 ternyata membentuk pola kurva U, membantah hipotesis Kuznet (Rengga, 2018), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.10 berikut.

Sumber: Rengga, 2018Gambar 4.10

Hubungan Pendapatan PerKapita dengan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat

Sementara itu, Tingkat kemiskinan di Jawa Barat September 2018 mengalami penurunan yang jauh lebih baik dibandingkan September 2017, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, Penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik dan stabilitas harga dilansir merupakan determinan menurunnya kemiskinan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.16.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 mencapai 4,48 Juta jiwa dan menurun menjadi 3,539 Juta jiwa pada September 2018. Pemerintah Jawa Barat dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10.09 Persen pada Maret 2012 menjadi 7.25 Persen pada Maret 2018. Artinya pada periode Maret 2012 – Maret 2018 Pemerintah Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,84 Persen.

IV - 648


Demikian halnya jika dibandingkan dengan September tahun 2017 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,58 persen pada periode September 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017 – September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun di perdesaan turun masing-masing sebesar 54.910jiwa dan 180.100 jiwa. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,76 persen menjadi 6,33 persen. Sedangkan di perdesaan turun dari 10,77 persen menjadi 10,07 persen.

Sumber: BPS Jabar 2019Gambar 4.11

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2012 s.d September 2018

Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat per September 2013 hingga September 2018 berfluktuatif. Pada September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat menunjukan penurunan. Hal ini terlihat pada September 2017 – 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat telah mengalami penurunan yakni dari 1,39 pada September 2017 menjadi 1,13 pada September 2018.

Sementara itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Barat pun sedikit membaik. Hal ini terlihat dari penurunan indeks keparahan kemiskinan. Pada September 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan per September 2017 yakni dari 0,35 Per September 2017 menjadi 0,26 Per September 2018. Hal ini menunjukan bahwa Jawa Barat memiliki ketimpangan pengeluaran yang menyempit dan menurun diantara penduduk miskin.

IV - 649


Berdasarkan uraian terkait indikator kemiskinan Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin diikuti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Jawa Barat masih memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang masih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ketika ekonomi Jawa Barat selama periode 2014 hingga 2018 tumbuh positif di atas nasional. Namun, tumbuh tingginya ekonomi Jawa Barat ini ternyata menyisakan pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.10Indikator Kemiskinan Jawa Barat

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin

(Juta Orang)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2)

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/

Bln)Mar 2013 4.30 9.52 1.321 0.303 252.496Sept 2013 4.38 9.61 1.653 0.442 276.825Mar 2014 4.33 9.44 1.524 0.381 285.013Sept 2014 4.24 9.18 1.393 0.332 291.474Mar 2015 4.44 9.53 1.628 0.435 306.876Sept 2015 4.49 9.57 1.674 0.491 318.602Mar 2016 4.22 8.95 1.489 0.372 324.992Sept 2016 4.17 8.77 1.280 0.276 332.119Mar 2017 4.17 8.71 1.448 0.374 344.427Sep 2017 3.77 7.83 1.390 0.350 354.679Mar 2018 3.61 7.45 1.317 0.335 367.755Sept 2018 3.54 7,25 1.134 0265 371.376

Sumber: BPS Jabar 2019

IV - 650


IV - 651

bab ibappeda.jabarprov.go.id/.../12/4.-bab-iv-lkpj-ata-2019.docx · web viewkegiatan lomba tingkat...

Documents