MAKALAH PKNTema : Persamaan Kedudukan Warga Negara

Kelas:X-Akselerasi Disusun oleh :

Icha Marshella Intan Azizah Kamal Maulidin Komas Joko Saputra M. Hendriawan Saputra Admaja Magda Silmi Fitriyani Muhammad Ramli Nashihatu Diniya Nia Sripurwaningsih Nino Meyrizzio Ardenny

Kata pengantar

Assalamu`alaikum Wr.Wb. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT.yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam juga kami haturkan kepada junjungan kita,Nabi besar Muhammad SAW.beserta keluarga,para sahabat,dan pengikut beliau sampai akhir zaman ,karena berkat perjuangan beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan . Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran di SD, SMP,SMA,maupun Perguruan tinggi. Akhirnya saya mengharapkan semoga makalah ini berguna bagi kita, khususnya kami dan umumnya di dalam lingkungan SMAN 2 Tanjung, karena kami yakin bahwa makalah ini belumlah mencapai kesempurnaan,oleh karena itu Kami mengharapkan saran dan kritik kalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan Terima Kasih. Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Tanjung, 17 Desember 2011

penyusun

i

Daftar isi:

Bab 5 Persamaan Kedudukan Warga Negara A. Pendahuluan B. Kewarganegaraan Republik Indonesia 1. Rakyat dalam Suatu Negara 2. Asas Kewarganegaraan 3. Penduduk dan Warga Negara Indonesia 4. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia C. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia 1. Kedudukan Warga Negara 2. Hak dan kewajiban warga Negara 3. Pewarganegaraan di Indonesia 4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia D. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa,dan Bernegara 1. Makna Persamaan 2. Jaminan Persamaan hidup(pendekatan cultural) 3. Jaminan Persamaan hidup dalam konstitusi Negara E. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa membeda-bedakan Ras,Agama,Gender,Golongan,Budaya,dan Suku Kesimpulan

.

. . .. . .. ... .. ... .

. .

ii

Bab: 5PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

A.PendahuanPada alinea II Pembukaan UUD 1945,dengan jelas tertulis dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaanNegara Indonesiayang merdeka ,bersatu,berdaulat,adil dan makmur .Salah satu makna dalam allinea tersebut adalah bahwa kemerdekaan yang di capai bukan lah akhir dari perjuangan ,telapi harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat ,adil dan makmur.

B.Kewarganegaraan Republik Indonesia1.Rakyat dalam suatu Negaraa. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu Negara ,rakyat dapat di bedakan menjadi: Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara untuk jangka waktu yang lama. Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu. b. Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya,rakyat dibedakan menjadi: Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara ,dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing . Bukan Warga Negara adalah mereka yang berada pada suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan ,namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Warga Negara dan bukan warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang

berbeda.

1

2.Asas KewarganegaraanDalam menentukan status kewarganegaraan ,system yang lazim digunakan adalah stelsel aktif dan pasif .Menurut stelsel aktif ,seorang akan menjadi warga Negara suatu Negara dengan melakukan tindakan tindakan hukum tertentu yang aktif .sedangkan menurut stelsel pasif ,seorang dengan sendirinnya menjadi warga Negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Berkaitan dengan stelsel tersebut ,seorang dalam suatu Negara pada dasar nya harus memiliki hak opsi dan hak repudiasi.Hak Opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif),sedangkan Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif) Penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius sanguinis dan asas ius soli. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau Negara tempat di mana ia di lahirkan. Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian daerah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa Negara ,baik yang menerapakn asas ius soli maupun ius sanguinis ,dapat menimbulkan dua kemungkinan ,yaitu apatride dan bipatride. Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Bipatride adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap)

3.Penduduk dan Warga Negara IndonesiaKeberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga Negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk. a) Yang menjadi warga neraga adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. b) Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia c) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk di atur dengan undang undang Di dalam penjelasan UUD 1945 ,yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan Belanda ,peranakan Tionghoa,dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia ,mengaku Indonesia sebagai tanah air nya ,dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia .Mereka ini dapat menjadi warga Negara. 2

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ,yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang Indonesia yang menjadi warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Berdasarakn peraturan perundangan yang pernah berlaku di Indonesia : 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1945: a. Penduduk asli dalam daerah RI ,termasuk anak-anak dari penduduk asli itu. b. Istri seorang warga Negara c. Keturunan dari seorang warga Negara yang kawin dengan wanita warga Negara asing d. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tua nya tidak diketahui dengan cara yang sah e. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayah nya ,yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal f. Orang bukan penduduk asli yang paling akhir nertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut turut ,dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin ,dalam hal ini ,bila berkeberatan menjadi warga Negara Indonesia ,ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga Negara dari Negara lain g. Masuk menjadi warga Negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan 2) Hasil konferensi meja bundar (KMB) tahun 1949 a. Penduduk asli Indonesia ,yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan Bumiputera dan berkedudukan du wilayah RI.Apabila mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri belanda atau di luar daerah peserta uni (Indonesia-Belanda) maka mereka berhak memilih kewarganegaraan belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949 b. Orang Indonesia ,kawula Negara belanda ,yang bertempat tingga di suriname atau antilen(koloni belanda).akan tetapi ,jika mereka lahir di luar kerajaan Belanda mereka berhak memilih Kewarganegaraan belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949 c. Orang cina dan arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga Negara Indonesia d. Orang belanda yang di lllahirkandi wilyah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga Negara Indonesia e. Orang asing ,bukan orang belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia 3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1958 a. Mereka yang telah menjadi warga Negara berdasarkan UU/Peraturan/Perjanjian yan berlaku surut 3

b. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU No.62 tahun 1958,yakni: 1. Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga Negara Indonesia 2. Lahir dalam waktu 300 hari ,setelah ayahnya meninggal dunia dan ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah warga Negara RI 3. Lahir dlam wilayah RI selama ornag tuanya tidak diketahui 4. Memperleh kewarganegaraan RI menurut UU No .62 tahun 1958 4) Undang undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah republlik Indonesia dengan negra lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia ,tetapi ayahnya tidak mempunyai kewrganegaraann atau hukum Negara asal ayah nya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah nya warga Negara Indonesia g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang di akui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengkuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status Kewarganegaraan ayah dan ibunya j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak di ketahui k. Anak yang lahir di wilyah Indonesia apabila ayah dan ibu nya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaan nya l. Anak yang di lahirkan di luar wilayah republic Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan daru Negara tempat anak tersebut dilhrkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan m. Anak dari seorng ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan .kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapakan sumpah atau menyatakan janji setia

4.Undang Undang kewarganegaraan IndonesiaSetelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ,undang undang tentang kewarganegaraan di Negara republic Indonesia : a. Undang undang no.3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia b. UU No.2 tahun 1958 tentang penyelesaian Dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC c. UU No./62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan undang undang No.3 tahun 1946 d. UU No.4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No.2 thun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi e. UU No.3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 f. UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ,antara lain: a. UU RI No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian b. Peraturan pemerintah RI No.32 tahun 1994 tentang visa,izin masuk,dan izin keimigrasian c. Per/aturan pemerintah RI No.18 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI No.32 tahun 1994 tentang visa,izin masuk ,izin keimigrasian d. Instruksi Presiden RI No.26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan ,kegiatan penyelenggaraan pemrintah perencanaan program maupun pelaksanaan e. Keputusan menteri kehakiman dan HAM RI No.M.02.IZ.03.10 tahun 2004 tentang menghentikan penggunaan istilah perubahan ketiga keputusan menteri kehakiman RI No M.01-IZ.03.10 thun 1995 tentang paspor biasa,paspor untuk orang asing ,surat prjalanan laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dan surat perjakanan laksana paspor untk orang asing,sebagaimana telah di ubah dengan keputusan menteri kehakiman RI No M.01.IZ.03.10 tahun 1997

C. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia

1.Kedudukan Warga NegaraKedudukan warga Negara di dalam suatu Negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang di miliki sebagai warga Negara .Karena perbedaan status / kedudukan sebagai warga Negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewjiban yang di miliki baik yang mencakup bidang politik ,ekonomi,sosial budaya ,maupun HANKAM.

2.Hak dan Kewajiban Dasar Warga NegaraHak-hak dasar warga Negara Hak dasar sebagai suatu bangsa Negara yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (pembukaan UUD 1945,alinea I) a. Menyatakan diri sebagai warga Negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga Negara suatu Negara (pasal 26) b. Bersamaan kedududkan di dalam hukum dan pemerintah (pasal 27 ayat I) c. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 127 ayat 2) d. Kemerdekaan berserikat ,berkumpul ,mengeluarkan pikiran lisan maupun tulisan (pasal 28) e. Mempertahankan hidup dan kehidupnnya sebagai HAM(pasal 28 A) f. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya ,masing-masing (pasal 29 ayat 2) g. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal30) h. Mendapat pendidikan (pasal 31) i. Berhak dlm mengembangkan usaha usaha bidang ekonomi (pasal 33) j. Mengembangkan kebudayaan nasional (pasal 32) k. Memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin (pasal 34) Kewajiban dasar warga Negara Kewajiban dasar sebagai warga Negara dalam berbagai bidang kehidupan a. Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (pembukaan UUD 1945,alinea I) b. Menghargai nilai-nilai persatuan,kemerdekaan,dan kedaulatan bangsa (pembukaan UUD 1945,alinea II) c. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara (pembukaan UUD1945,alinea IV) d. Setia membayar pajak untuk Negara (pasal 23 ayat 2) e. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1) f. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1) g. Wajib menghormati bendera Negara Indonesia sang merah putih (pasal 35) h. Wajib menghoramati bahsa Negara bahasa Indonesia (pasal 36) i. Wajib menjunjjung tinggi lambing Negara garuda pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (pasal 36 A) j. Wajib menghoramti lagu kebangsaan Indonesia Raya (pasal 36 B) Salah satu perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara dalam berdemokrasi, setiap warga Negara dalm demokrasi ,setiap warga Negara di tuntut untuk menujukkan sifat positif dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi yang mencakup : a. Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum

b. c. d. e. f. g.

Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah republic Indonesia Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil Melaksanakan GBHN dan ketetapan MPR Bermusyawarahuntuk mufakat dalam mengambil keputusan Saling mendukung dalam usaha pembelaan Negara Saling menghormati kebebasan dlam hidup beragma

3. Pewaraga negaraan di indonesia Menurut undang-undang nomor 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan /yang terlebih dahulu telah berlaku 2. Kelahiran 3. Adopsi melalui peradilan negri (menyangkut anak-anak dibawh umur 5 tahun) 4. anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita indonesia 5. Pewarganegaraan (naturalisasi) dll Apa bila ada warga negara asing ingin menjadi warga indonesia melalui proses maturalisasi, ia harus melakukann permohanan kepada mentri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, pewarganegaraan akan di umumkan oleh mentri kehakiman dalam berita negara.

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 Syarat-syarat dalam memperoleh kewarga negaraan indonesia a. b. c. d. e. f. g. h. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin Pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di indonesia Sehat jasmani dan rohani Dapat berbahasa indonesia dan mengerta menaati undand-undang dasar 1945 Tidak pernah dijatuhi pidana atau ancaman hukuman 1 tahun penjara Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap Mambayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Dan harus menaati aturan-aturan yang berlaku di indonesia.

4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia y Bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraannya bukan karena kemauan sendiri, mereka masih diberi kesempatanuntuk tetap menjadi warga Negara Indonesia dengan persyaratan tertentu, antara lain : pernyataan atas kelalaiannya dan kesetiaannya kepada pemerintah Indonesia.

D. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara1. Makna Persamaan y y Sebagai makhluk social, manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, memaknai persamaan hidup lebih bersifat kurtural karena factor adat-istiadat dan budaya yang diterapkan secara turun menurun. 2. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kurtural) y Dalam kehidupan bangsa Indonesia secara kurtural, jaminan terhadap persamaan hidup yang telah tertanam melalui adat dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Beberapa niali kurtural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain : a. Nilai Religius Ada sebagian masyarakat yang menganut persembahan ritual dengan perantara roh (animisme), melalui benda-benda/pohon-pohon tertentu (dinamisme), kepada dewa-dewa (pantheisme) dan kepada Tuhan Yang Maha Esa (meonoteisme). Esensi nilai religius sangat mengahargai persamaan hidup dan memberikan jaminan kepada umatnya bahwa setiap manusia yang diciptakan adalah sama dihadapan yang maha kuasa/Tuhan. Sedangkan yang membedakan

y

y

adalah derajat ilmu pengetahuan, adab dan keimanan dari setiap masing-masing manusia.

b. Nilai Gotong Royong Esensi nilai gotong royong adalah adanya keinginan kuat dalam setiap anggota masyarakat dalam meringankan beban orang lain. Sehingga mampu hidup mandiri layaknya masyarakat lain. c. Nilai Ramah Tamah Esensi sikap sopan dan ramah adalah adanya ketulusan melakukan suatu perbuatan dengan berprasangka baik terhadap orang lain baik yang sudah dikenal maupun yang belum di kenal. d. Nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air Esensi rela berkorban dan cinta tanah air dalam ajminan persamaan hidup adalah bahwa dalam kehidupan manusia ada rasa kebanggaan yang mendalam jika sanggup melakukan pengorbanan untuk kepentingan orang lain atau bangsa dan Negara sebagai wujud rasa cinta yang tulus dan mendalam. 3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara y Dasar Negara yang menjadi pedoman penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Jaminan persamaan hidup warga Negara di dalam konstitusi Negara, dapat di sebutkan antara lain : a. Pembukaan UUD 1945 Pada alenia satu pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun didunia, karena tak satupun bangsa yang mau dijajah oelh bangsa lain. Dalam alenia ke-4 dinyatakan kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mengandung makna sebagai keinginan kuat adari penyelenggara Negara untuk memberikan jaminan persamaan

y

hidup yang berkeadilan social baik internal bangsa Indonesia maupun pastisipasi aktif terhadap dunia internasional. b. Sila-sila Pancasila Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia juga telah di rumuskan secara filosofis dalam dasar Negara Pancasila melalui sila-sila berikut : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa segala agama dan kepercayaan yang berada di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Menunjukkan ekspersi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan kuat bahwa aspek-aspek hubungan antar manusia adanya jaminan persamaam hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan, keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyarawatan/perwakilan Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis baik dalam arti formal maupun material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan yanga dil dan beradab senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk emncapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual. c. UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggara Negara yang ingin mewujudkan jaminan persamaan hdiup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sudah sangan jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Menghargai Persamaan Kedududkan Warga Negara tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Sukuy Berdasarkan pendekatan kultural dan konstitusional, kemungkinan bagi setiap warga Negara Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai persamaan kedudukan warga Negara karena factor ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku bangsa. Oleh sebab itu, semboyan Bhineka Tunggal Ika dan wawasan nusantara tidak henti-hentinya kita gelorakan untuk kepentingan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Diskriminasi merupakan sikap dan perbuatan yang harus dihindari, karena cepat atau lambat akan menajdi bom waktu perpecahan dan sangat berpotensi untuk melahirkan baik konflik vertika maupun konflik horizontal. Dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga Negara, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Regulasi yang dilakukan oleh lembaga legislative maupun eksekutif 2. Implementasisuatu kebijakan atau aturan, agar pelakasanaannya dilakukan oleh aparat yang betul-betul di pahami, professional dan proposional. 3. Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan di perluas jangkauan dan publiksai nya agar warga Negara yang ebrkepntingan merasa berperan aktif untuk memahami. 4. Masyarakat harus dilatih dan diberikan pembelajaran pentingnya taat asas dan taat aturan sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah administrasi tertentu betul-betul memahami rambu-rambu yang telah di tentukan. 5. Aparator penyelenggara Negara/pemerintah dan masyarakat tidak saling membri peluang munculnya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. 6. Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan dipendidikan melalui jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi untk melestarika nilai budaya bangsa yang menghargai dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat. 7. Aparat penegak hukum senantiasa mewaspadai dan antisipatif terhadap potensi konflik yang mengarah pada perbedaan ras, gender, golongan, budaya dan suku yang ada di dalam masyarakat.

y

y

Kesimpulan:Siapapun warga negara dan di mana pun negaranya, tentu ingin hidup aman dan sejahtera. Setiap warga negara ingin agar hak-haknya di lindungi oleh negara tanpa membedabedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi setiap warga negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang apatride dan yang bipatride. Ketentuan-ketentuan itu penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban-kewajiban bagi warganegara dan bukan warganegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud orang orang warga negara Indonesia asli adalah orang-orang Indonesia yang menjadi warga neraga indonesia sejak kelahiran nya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.