MAKALAH

PENDIDIKAN PANCASILA

TAKE HOME TEST

Oleh :

Nama : Fadhil Muhammad Antra

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknik Instrumentasi dan Kontrol Industri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tanggal 28 Oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa, artinya satu kesatuan

dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama dan keturunan yang bertekad untuk

membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara.

Setiap bangsa mempunyasi cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah

bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan

makmur materil dan spirituan berdasarkan Pancasila.

Pancasila selain sebagai dasar Negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa

Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa

Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta

membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila yang diterima dan ditetapkan sabagai dasar Negara seperti yang tercantum

dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Pembelajaran pancasila menjadi sangat penting, karena mengingat pancasila merupakan jiwa

dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam pancasila

mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur dan sarat dengan ajaran moralitas.

Terkadang nilai-nilai luhur yang ada dalam pancasila tidak dipraktekan dalam

kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan sehingga nilai-nila luhur tersebut dengan sendirinya

akan luntur perlahan-lahan. Oleh karena itu, kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu

diusahakan secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur

yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu segenap warga Negara Indonesia harus

mengamalkan nilai-nilai luhur pancasila demi terjaga kelestarianya.

B. Rumusan Masalah

1. Jelaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar

negara RI. Jelaskan pula apa falsafah normatif yang menjadi sumber dari segala

sumber hukum yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Apa yang dimaksud dengan masyarakat, bangsa, dan negara? Dan jelaskan

hubungan antar ketiganya.

3. Jelaskan sejarah terbentuknya negara-negara (nation state) di Indonesia dikaitkan

dengan momentum kebangkitan nasional kita.

4. Jelaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar

negara RI

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

a. Untuk memenuhi take home test UTS Matakuliah Pancasila

b. Untuk mengetahui falsafah pancasila sebagai dasar negara RI

c. Untuk mengetahui hubungan antar masyarakat, bangsa, dan negara

d. Untuk mengetahuisejarah terbentuknya nation state yang terkain momentum

kebangkitan nasional

e. Untuk mengetahui falsafah hidup bangsa

2. Manfaat penulisan

Penulisan makalah ini insya Allah dapat bermanfaat dalam rangka menambah

referensi tentang Pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Dan falsafah normatif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada

pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan

dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia

seperti di bawah ini :

a) Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

b) Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang

kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan

sebutan Piagam Jakarta).

c) Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.

d) Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal         27

Desember 1945, alinea IV.

e) Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17

Agustus 1950.

f) Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal        5

Juli 1959.

Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen

historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan tetapi inti

dan fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :

1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafat Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni

1945 Oleh Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk

pertamakalinya mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan

perumusan dan tata urutannya sebagai berikut :

a) Kebangsaan Indonesia.

b) Internasionalisme atau Prikemanusiaan.

c) Mufakat atau Demokrasi.

d) Kesejahteraan sosial.

e) Ketuhanan.

2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang

Bersejarah (Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945)

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah

Jepangnya Dokuritsu Jumbi Cosakai, telah membentuk beberapa

panitia kerja yaitu :

a) Panitia Perumus terdiri atas 9 orang tokoh, pada tanggal 22 Juni

1945, telah berhasil menyusun sebuah naskah politik yang sangat

bersejarah dengan nama Piagam Jakarta, selanjutnya pada tanggal

18 Agustus 1945, naskah itulah yang ditetapkan sebagai naskah

rancangan Pembukaan UUD 1945.

b) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir.

Soekarno yang kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang

UUD yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Panitia ini

berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI.

c) Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs.

Mohammad Hatta.

d) Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno

Tjokrosujoso.

Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah

negara dicantumkan autentik tertulis di dalam alinea IV dengan

perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

a) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya.

b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

c) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan / perwakilan.

d) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

3. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945

Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan)

merampungkan tugasnya dengan baik, maka dibubarkan dan pada

tanggal       9 Agustus 1945, sebagai penggantinya dibentuk PPKI

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno di Pengangsaan Timur 56

Jakarta yang disaksikan oleh PPKI tersebut.

Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI

mengadakan sidangnya yang pertama dengan mengambil keputusan

penting :

a. Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.

b. Mensahkan dan menetapkan UUD 1945.

c. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir.

Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai

Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu

oleh sebuah badan yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan

pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan, Pembagian wilayah

Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap propinsi dibagi dalam

karesidenan-karesidenan. Juga menetapkan pembentukan Departemen-

departemen Pemerintahan.

Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang

disahkan oleh PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila

dicantumkan secara resmi, autentik dan sah menurut hukum sebagai

dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan tata urutan sebagai

berikut :

a. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan / perwakilan.

c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

4. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi

RIS 1949

Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai

tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan

KMB (Konferensi Meja Bundar). Adapun delegasi RI dipimpin

oleh                      Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO

(Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid

Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.

Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk

menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda

secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan akan kedaulatan yang

penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS (Republik Indonesia

Serikat).

Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari KMB itu,

ialah bahwa pihak Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia

sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali oleh

Kerajaan Belanda dengan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30

Desember 1949.

Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam

Belanda, Ratu Yuliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan

Negara RIS.

Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di

Kota Scheveningen (Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang

mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun bentuk

negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan RI menjadi

negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda

jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap tercantum

sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV

Konstitusi RIS 1949, dengan perumusan dan tata urutan sebagai

berikut :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Prikemanusiaan.

c. Kebangsaan.

d. Kerakyatan.

e. Keadilan Sosial.

5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD

Sementara RI (UUDS-RI 1950)

Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia

menghendaki bentuk negara kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk

negara serikat (federalisme) tidaklah sesuai dengan cita-cita

kebangsaan dan jiwa proklamasi.

Demikianlah semangat persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia tetap membara dan meluap, sebagai hasil gemblengan para

pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei

1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober

1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS

menimbulkan pergolakan-pergolakan di negara-negara bagian RIS

untuk bersatu dalam bentuk negara kesatuan RI sesuai dengan

Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sesuai KOnstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara

bagian. Akibat pergolakan yang semakin gencar menuntut bergabung

kembali pada negara kesatuan Indonesia, maka sampai pada tanggal 5

April 1950 negara federasi RIS, tinggal 3 (tiga) negara lagi yaitu :

a) RI Yogyakarta.

b) Negara Sumatera Timur (NST).

c) Negara Indonesia Timur (NIT).

Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena

terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno

menyampaikan Naskah Piagam, pernyataan terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti pembubaran Negara

Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).

Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr.

Soepomo mengubah konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD

RIS 1950 (147 Pasal).

Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak

mempengaruhi dasar falsafah Pancasila, sehingga tetap tercantum

dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV dengan perumusan dan

tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS yaitu :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Prikemanusiaan.

c. Kebangsaan.

d. Kerakyatan.

e. Keadilan Sosial.

 

6. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang

Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante

yang akan menyusun UUD baru.

Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia

dan Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10

November 1956.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante

gagal membentuk suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli

1950 Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi

pernyatan :

a. Pembubaran Konstuante.

b. Berlakunya kembali UUD 1945.

c. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

d. Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila

tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 alinea IV dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Persatuan Indonesia.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968,

tertanggal 13 April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan

Pancasila yang resmi, yang harus digunakan baik dalam penulisan,

pembacaan maupun pengucapan sehari-hari. Instruksi ini ditujukan

kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga / Badan

Pemerintah lainnya.

Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu

keadaan yang telah berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan

asas hukum positif (Ius Contitutum) UUD 1945 adalah konstitusi

Indonesia yang berlaku sekarang. Dengan demikian secara yuridis

formal perumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD

1945 itulah yang harus digunakan, walaupun sebenarnya tidak ada

Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.

Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila”

peri-hal perumusan Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah

mengatakan bahwa uraian-uraian mengenai dasar-dasar negara yang

menarik perhatian ialah yang diucapkan oleh :

1) Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

2) Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.

3) Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai

dasar-dasar negara merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang

mengusulkan agar 5 dasar negara itu dinamakan Pancasila dan bukan

Panca Darma.

Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh

tersebut dalam redaksi kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-

pokoknya adalah sama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Prikemanusiaan atau internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau

persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan :

Maksud Pancasila adalah philosophschegrondslag itulah fundament

falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan

gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”.

Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas

Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 menegaskan :

“Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat

hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan

organis di antara 5 sila negara kita”.

Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan

Konstitusi” (1951) berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani

yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam Jakarta sampai pada hari

ini”.

Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan

Prof. Mr. Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh

MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No.

V/MPR/1973.

B. Masyarakat, Bangsa, dan Negara beserta hubungan antara ketiganya.

1. Masyarakat

Manusia di dunia ini mempunyai dua sifat sebagai makhlik individu dan

makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial mereka membutuhkan manusia lain dalam

kehidupannya di segala bidang.  Kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar

yang terikat oleh satuan adat, atau hukum khas dan hidup bersama dinamakan

masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mempunyai

kepentingan yang sama, misalnya masyarakat desa, mereka merupakan kumpulan

dari beberapa individu yang hidup diwilayah pedesaan yang mempunyai pekerjaan,

pandangan hidup yang sama, budaya/adat yang sama. Secara umum, masyarakat

dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok berdasarkan paguyuban (kepentingan)

(gemmenschaf); dan kelompok berdasarkan (darah) (geselchaft).

Kumpulan dari beberapa masyarakat kemudian membentuk komunitas yang

disebut bangsa. Bangsa adalah masyarakat atau budaya, sumber jati diri untuk

masyarakat. Sementara itu, negara adalah institusi politik, sumber dari kekuasaan.

Jika suatu bangsa sedang mencari jati dirinya, sementara negara yang menghimpun

mereka tak mampu memberikan jawabannya, maka dapat di bayangkan, bahwa

negara kebangsaan itu akan kolaps.

2. Bangsa.

Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang cirri-cirinya adalah: memiliki

nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa

budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Bangsa juga merupakan doktrin etika dan

filsafat, dan merupakan awal dari ideology nasionalisme.

Berikut pendapat beberapa para ahli tentang pengertian bangsa.

a. Ernest Renan (Perancis) = Bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang

terjadi dari 2 hal, yaitu rakyat yang harus hidup bersama-sama

menjalankan satu riwayat, dan rakyatyang kemudian harus mempunyai

kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.

b. Otto Bauer (Jerman) = Bangsa adalah kelompok manusia yag memiliki

kesamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan

nasib.

c. F. Ratzel (Jerman) = Bangsa terbetuk karena adanya hasrat bersatu.

Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan

tempat tinggalnya (paham geopolitik).

Jadi dari definisi diatas, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang

memiliki karakteristik dan ciri yang sama (nama, budaya, adat), yang bertempat

tinggal di suatu wilayah yang telah dikuasai nya atas sebuah persatuan yang timbul

dari rasa nasionalisme serta rasa solidaritas dari sekumpulan manusia tersebut serta

mengakui negaranya sebagai tanah airnya.

Konsep bangsa memiliki 2 pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis

antropologis dan politis;

a. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis.

Bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah persekutuan

hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota

persekutuan anggota hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, agama,

bahasa, dan adat istiadat. Ikatan tersebut dinamakan primordial.

b. Bangsa dalam arti politis

Bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dala suatu daerah

yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai

suatu kekuasaannya tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi, mereka diikat

oleh kekuasaan politik, yaitu negara.

3. Negara.

Secara etimologis, “Negara” berasal dari bahasa asing Staat (Belanda,

Jerman), atau State (Inggris). Kata Staat atau State pun berasal dari bahasa Latin,

yaitu status atau statum yang berarti “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat

berdiri, dan menempatkan”. Kata status juga diartikan sebagai tegak dan tetap. Dan

Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La Stato yang mengartikan Negara

sebagai kekuasaan.

Beberapa pengertian Negara menurut pakar kenegaraan :

a. George Jellinek = Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia

yang mendiami wilayah tertentu.

b. G.W.F Hegel = Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai

sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

c. Karl Marx = Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis)

untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (ploretariat/buruh).

  Jadi dari pengertian diatas, Negara adalah Satu kesatuan organisasi yang

didalam nya ada sekelompok manusia (rakyat), wilayah yang permanent (tetap) dan

memiliki kekuasaan yang mana di atur oleh pemerintahan yang berdaulat serta

memiliki ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara

segala instrument-instrumen yang ada didalam nya dengan kekuasaan yang ada.

4. Hubungan antara ketiganya

Sebuah negara harus memiliki masyrakat, individu, dan bangsa.

a. masyarakat, negara pastinya memiliki masyarakat meskipun berbeda-beda suku,

ras, dan agama

b. individu, meskipun individu adalah bagian terkecil dari masyarakat tapi individu

juga adalah warga negara yang mempunyai hak sebagai warga negara.

c. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas

bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau

sejarah. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu

yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu

tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok dimana dirinya

bergabung di dalam suatu negara.

C. Sejarah terbentuknya negara-bangsa (nation state) di Indonesia dikaitkan dengan

momentum kebangkitan nasional kita.

 Nation-state adalah terbentuknya sebuah negara yang didahului dengan adanya

bangsa. Jadi, dalam konsep nation-state, bangsa telah terbentuk sebelum adanya

pernyataan berdirinya sebuah negara. Salah satu contoh negara yang termasuk

dalam nation-state adalah Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui sebagai satu-

kesatuan sebuah bangsa sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, yaitu pada tahun

1908 dengan adanya peristiwa Budi Utomo yang mengacu terhadap pendidian dan

persatuan bangsa Indonesia, setelah itu pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928

yang lebih memfokuskan akan persatuan bangsa Indonesia. Barulah setelah adanya

pengakuan mengenai kesatuan bangsa, seluruh lapisan rakyat Indonesia

mengupayakan bebas dari penjajah dan akhirnya dapat meraih kemerdekaan pada

tahun 1945 sehingga dapat dikatakan sebagi negara seutuhnya.

D. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan sebagai dasar negara RI.

Dalam memorandum DPRGR 9 Juli 1966, yang disahkan oleh MPRS dengan

ketetapannya Nomor XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa

Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah negara RI.

Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara

menjalani kehidupan.

Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan

dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan

kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah hidup bangsa

mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat

manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala

sesuatu yang ada.

Ini berarti bahwa wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara

kultural diinginkan agar tertanam dalam hati sanubari, watak, kepribadian serta

mewarnai kebiasaan, perilaku dan kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Kelima

nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila memberikan makna hidup dan menjadi

tuntutan serta tujuan hidup. Dengan kata lain Pancasila merupakan cita-cita moral

bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan

maupun sebagai kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral bangsa Indonesia merupakan

inti semangat bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia.

Seperti diketahui, di tanah air kita terdapat berbagai ajaran moral sesuai dengan

adanya berbagai agama dan kepercayaan serta adat istiadat. Setiap moral itu

mempunyai corak sendiri , berbeda satu sama lain, dan hanya berlaku pada umatnya

yang bersangkutan. Namun, dalam moral-moral itu terdapat unsur bersama yang

bersifat umum dan mengatasi segala paham golongan. Moral Pancasila mampu

mengatasi segala golongan dan bersifat nasional.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.  Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang dari bangsa Indonesia yang

dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (norma-norma atau nilai-nilai luhur) yang

paling benar, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

2. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:

a. Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

b. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

c. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

3. Sebuah negara harus memiliki masyarakat dang bangsa, karena hubungan antara

ketiganya sangat untuk memenuhi salah satu syarat berdirinya suatu negara yaitu

Rakyat (penghuni negara)

Daftar Pustaka

Budiajo,miriam.2008.Dasar-dasar ilmu politik-edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka

Utama

Halliday, Fred.1997.“Nationalism” in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), The Globalization

of World Politics, 2nd edition, Oxford University Press. pp. 440-455

Http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2014/08/pancasila-sebagai-dasar-negara-dan.html

Https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafah-pancasila-sebagai-dasar-falsafah-negara-

indonesia/

Https://rianpra.wordpress.com/2014/11/05/etika-sebagai-salah-satu-cabang-filsafat-praktis-

dan-pancasila-sebagai-sistem-etika/

Knutsen, Torbjorn L.1997. A History of International Relations Theory, Manchester

University Press, [pp. 179-201]

Miscevic, Nenad.2001.Nationalism and Beyond, CEU Press, [pp. 3-38]

Surbakti, Ramlan.2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta:Grasindo