babi pendahuluan - bandungkab.go.id · laporantahunan-tahun2012 dinaskesehatankabupatenbandung 2...

Laporan Tahunan - Tahun 2012

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen Negara terhadap rakyat

Indonesia dan Komitmen Indonesia kepada masyarakat global yang merupakan suatu

kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat

ditunjukkan oleh paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur.

Komitmen Indonesia mencapai MDGs adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan

rakyat Indonesia (Diformulasikan di UN Milennium Summit, New York September,

2000).

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dimana perlunya disusun Rencana Aksi

Daerah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan

strategi percepatan pencapaian terkait program program pencapaian tujuan

pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Indikator kinerja upaya pencapaian target MDG’s merupakan indikator proses dari

setiap langkah program percepatan pencapaian target MDG’s secara lintas sektor yang

dilakukan oleh instansi-instansi. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan

sinergi untuk mencapai sasaran pokok.

Indikator dipergunakan sebagai tolok untuk menilai kemajuan, keseluruhan kinerja

dan dampak program percepatan pencapaian target MDG’s. Indikator merupakan kunci

sistim pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus

dapat diverifikasi secara obyektif.

Salah satu alat transformasi data yang merupakan bagian dari proses pemantauan

dan evaluasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Laporan

Tahunan, yang berisi data tahunan dari hasil pembangunan kesehatan. Sedangkan

pada pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan oleh semua



komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatn masyarakat

yang setinggi- tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai

indikator yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan

dan status gizi masyarakat.

Dalam penyajiannya diusahakan untuk menampilkan berbagai data dan informasi

yang menjawab Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan yakni ”Terwujudnya

Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri”. Pembangunan kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara

sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan

dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak,

lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1)Penyediaan obat

dan perbekalan, 2)Upaya kesehatan masyarakat, 3)Pengawasan obat dan makanan,

4)Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 5)Perbaikan gizi masyarakat,

6)Pengembangan lingkungan sehat, 7)Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular, 8)Standarisasi pelayanan kesehatan, 9)Pelayanan kesehatan penduduk

miskin, 10)Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, 11)Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan, 12)Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan

13)Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Upaya tersebut dilakukan

dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan

ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas



sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat

serta upaya promotif dan preventif.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran dan informasi tentang

hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 2012. Laporan tahunan

Dinas Kesehatan ini disusun dari data-data laporan kegiatan yang didapat dari masing-

masing bidang dan bagian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat,

dengan luas 176.238,67 Ha atau 1.762,39 Km2. Secara geografis, Kabupaten Bandung

mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, baik dipandang dari segi

pembangunan ekonomi, pembangunan fisik prasarana maupun dari segi komunikasi

dan perhubungan. Kabupaten Bandung terletak di dataran tinggi pada garis 60°,41‘ –

70°,19‘ dan 1070°,22‘ – 1080°,5‘ Bujur Timur, dan pada ketinggian antara 500 meter

sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara antara -

12°28° Celcius dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan

Kabupaten Sumedang

sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan kabupaten Cianjur

sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur

Sebelah Tengah : Kota Bandung dan Kota Cimahi

Gambar 2.1Peta Wilayah Kabupaten Bandung



TABEL 2.1LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PEN

DUDUK MENURUT KECAMATANKABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2011 NO

KECAMATAN LUAS JUMLAH PENDUDUK

KEPADATANWILAYAH PENDUDUK

(km2) per km2

1 2 3 4 51 CILEUNYI 10.54 74,260 7045.542 CIMENYAN 11.03 48,449 4392.483 CILENGKRANG 15.72 81,297 5171.564 BOJONGSOANG 14.62 74,502 5095.905 MARGAHAYU 45.25 141,285 3122.326 MARGAASIH 25.51 66,659 2613.057 KATAPANG 25.36 102,970 4060.338 DAYEUHKOLOT 24.01 77,321 3220.379 BANJARAN 24.61 122,206 4965.70

10 PAMEUNGPEUK 35.99 84,455 2346.6211 PANGALENGAN 40.14 111,374 2774.6412 ARJASARI 18.35 48,980 2669.2113 CIMAUNG 48.47 170,325 3514.0314 CICALENGKA 55.00 154,161 2802.9315 NAGREG 42.92 78,978 1840.1216 CIKANCUNG 30.12 154,072 5115.2717 RANCAEKEK 27.81 233,336 8390.3618 CIPARAY 54.57 92,888 1702.1819 PACET 47.30 117,016 2473.9120 KERTASARI 31.58 67,507 2137.6521 BALE ENDAH 46.18 71,276 1543.4422 MAJALAYA 51.03 114,054 2235.0423 SOLOKAN JERUK 41.56 107,198 2579.3624 PASEH 49.30 92,036 1866.8625 IBUN 91.94 138,871 1510.4526 SOREANG 53.08 122,335 2304.7327 KUTAWARINGIN 64.98 114,577 1763.2728 PASIRJAMBU 195.41 108,884 557.2129 CIWIDEY 239.58 173,114 722.5730 RANCABALI 152.07 48,247 317.2731 CANGKUANG 148.37 107,355 723.56JUMLAH (KAB/KOTA) 1,762.40 3,299,988 1,872.44

(Sumber : BPS - SUSEDA KABUPATEN BANDUNG 2011)



2.2 KONDISI DEMOGRAFI

Kabupaten Bandung merupakan percontohan Otonomi Daerah dan merupakan

daerah penyangga Jawa Barat yang berkembang cukup pesat. Selain berdampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi juga munculnya masalah kependudukan, dimana

terjadi peningkatan jumlah penduduk yang besar, penyebaran penduduk yang tidak

merata serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Bandung, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011 sebesar

3.299.988 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan

Baleendah yakni sebesar 233.336 jiwa (7.07%) kemudian diikuti oleh Kecamatan

Cileunyi sebesar 173.114 jiwa (5.24%). Sementara itu Nagreg, Rancabali dan

Cilengkrang adalah tiga Kecamatan yang jumlah penduduknya paling rendah yaitu

secara berurutan 48.980 jiwa (1.48%), 48,449 jiwa (1.46%) dan 48,247 jiwa (1.46%).

Luas wilayah Kabupaten Bandung sekitar 1.756,65 Km2, yang didiami oleh

3.299.988 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah

1.878 jiwa per Km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya

adalah Kecamatan Margahayu yakni sebanyak 1,14 orang per Km2, sedangkan yang

paling rendah adalah Kecamatan Rancabali yakni sebanyak 0,03 orang per Km2.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

memiliki daerah wilayah kerja yang terdiri dari 31 kecamatan, 267 desa, 9 kelurahan,

4.239 RW dan 16.552 RT dengan luas wilayah kerja mencapai 1.756,65 Km2.

Sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Bandung sebesar 103,9%, artinya

jumlah penduduk laki-laki 1.95% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk

perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung per tahun

selama 2010-2011 sebesar 6.37%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Cileunyi

adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Bandung yakni

sebesar 5.49%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Dayeuhkolot yakni sebesar

1.09%.



TABEL 2.2JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2011

No

Kecamatan Laki - laki Perempuan Laki - laki + Perempuan

N % N % N %1 Ciwidey 37,777 50.87 36,483 49.13 74,260 100.002 Rancabali 24,507 50.58 23,942 49.42 48,449 100.003 Pasirjambu 41,548 51.11 39,749 48.89 81,297 100.004 Cimaung 37,784 50.72 36,718 49.28 74,502 100.005 Pangalengan 71,202 50.40 70,083 49.60 141,285 100.006 Kertasari 33,757 50.64 32,902 49.36 66,659 100.007 Pacet 53,234 51.70 49,736 48.30 102,970 100.008 Ibun 39,407 50.97 37,914 49.03 77,321 100.009 Paseh 62,629 51.25 59,577 48.75 122,206 100.00

10 Cikancung 43,276 51.24 41,179 48.76 84,455 100.0011 Cicalengka 56,485 50.72 54,889 49.28 111,374 100.0012 Nagreg 25,038 51.12 23,942 48.88 48,980 100.0013 Rancaekek 85,158 50.00 85,167 50.00 170,325 100.0014 Majalaya 79,237 51.40 74,924 48.60 154,161 100.0015 Solokanjeruk 40,086 50.76 38,892 49.24 78,978 100.0016 Ciparay 78,687 51.07 75,385 48.93 154,072 100.0017 Baleendah 119,289 51.12 114,047 48.88 233,336 100.0018 Arjasari 47,234 50.85 45,654 49.15 92,888 100.0019 Banjaran 59,687 51.01 57,329 48.99 117,016 100.0020 Cangkuang 34,413 50.98 33,094 49.02 67,507 100.0021 Pameungpeu

k36,310 50.94 34,966 49.06 71,276 100.00

22 Katapang 58,327 51.14 55,727 48.86 114,054 100.0023 Soreang 54,865 51.18 52,333 48.82 107,198 100.0024 Kutawaringin 47,338 51.43 44,698 48.57 92,036 100.0025 Margaasih 71,083 51.19 67,788 48.81 138,871 100.0026 Margahayu 61,954 50.64 60,381 49.36 122,335 100.0027 Dayeuhkolot 58,624 51.17 55,953 48.83 114,577 100.0028 Bojongsoang 55,824 51.27 53,060 48.73 108,884 100.0029 Cileunyi 88,081 50.88 85,033 49.12 173,114 100.0030 Cilengkrang 24,536 50.85 23,711 49.15 48,247 100.0031 Cimenyan 54,831 51.07 52,524 48.93 107,355 100.00

Kab. Bandung 1,682,208

50.98 1,617,780

49.02 3,299,988

100.00

(Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2011)



2.3 SUMBER DAYAKESEHATAN

1.1.1 TENAGA KESEHATAN

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan

kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan

penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan

dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Tenaga kesehatan yang terdaftar di sarana kesehatan pemerintah (RSUD dan

Puskesmas).

Tabel 2.3TENAGA KESEHATAN DI WILAYAHDINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

NO JENIS TENAGA JUMLAH TENAGA

1 Dokter ahli DSOG 8 Orang

2 Dokter ahli DSA 8 Orang

3 Dokter Umum 101 Orang

4 Dokter Gigi 42 Orang

5 Tenaga Keperawatan 255 Orang

6 Tenaga Kefarmasian 50 Orang

7 Tenaga Kesehatan Masyarakat 31 Orang

8 Sanitasi 62 Orang

9 Tenaga Gizi 62 Orang

10 Tenaga Ketehnisan Medis 27 Orang

11 Tenaga Non Kesehatan 208 Orang

12 Bidan Swasta 129 Orang

13 Bidan Puskesmas 213 Orang

14 Bidan Desa PNS 89 Orang



15 Bidan Desa PTT Provinsi 12 Orang

16 Bidan Desa PTT Pusat 127 Orang

17 Bidan PTT Poned 35 Orang

18 Bidan Koordinator 31 Orang

JUMLAH TENAGA 1491 ORANG(Sumber: Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2012)

1.1.2 SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana penyelenggara pelayanan

kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin

banyak jumlah ketersediaannya maka semakin memudahkan masyarakat dalam

menjangkau pelayanan kesehatan. Sementara itu Balai Pengobatan, Rumah Bersalin,

praktek dokter/dokter gigi, praktek bidan dan apotek serta toko obat merupakan sarana

pelayanan kesehatan swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada

masyarakat.

TABEL 2.4SARANA PELAYANANKESEHATAN

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

NO JENIS SARANA KESEHATAN JUMLAH

1 RS Pemerintah ( RSUD ) 3 Buah

2 RS Perkebunan (BUMN ) 1 Buah

3 RS Swasta (AMC dan Bina Sehat ) 2 Buah

4 Puskesmas Tanpa Perawatan 56 Buah

5 Puskesmas PONED 13 Buah

6 RSUD PONED 2 Buah

7 Puskesmas Rawat Inap 5 Buah

15 Rumah Bersalin 16 Buah

16 Laboratorium Kesehatan 26 Buah

17 Laboratorium Swasta 15 Buah



18 Balai Pengobatan 70 Buah

19 Praktek dokter 151

20 Praktek dokter gigi 14

21 Praktek bidan 129

22 Apotek 258

23 Toko Obat 118(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2012)

Walaupan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung tercatat cukup

banyak tidak berarti dapat menggambarkan bahwa semua daerah di wilayah kerja

Kabupaten Bandung telah mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Hal ini

disebabkan masih ada beberapa daerah yang karena letak geografisnya sulit

menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai.

TABEL 2.5JUMLAH SARANA UKBM KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2012

NO JENIS SARANA KESEHATAN JUMLAH

1 Posyandu 4080 Buah

2 Polindes 108 Buah

3 Posbindu 384 (aktif 348)

4 Puskesmas Santun Lansia 8 Buah

5 Pustu 76 Buah

6 Poskesdes 103 Buah

7 Poskestren 15 Buah

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh



pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan

bayi.

UKBM lainnya yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan

pelayanan kesehatan antara lain Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang bertujuan untuk

mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak; Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan dan musyawarah masyarakat desa dalam bidang kesehatan.



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Kabupaten Bandung serta mempertimbangkan budaya yang hidup

dalam masyarakat, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 –

2015 yang hendak dicapai dalam tahapan kelima Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bandung yaitu :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional,

regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tersebut

adalah sebagai berikut :

Masyarakat Kabupaten Bandung : adalah Penduduk /masyarakat yang bermukim

dan tinggal di wilayah Kabupaten Bandung dan

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kabupaten Bandung

Sehat : adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial yang merupakan aspek

positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan.

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi

kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan

sendiri, dalam bidang kesehatan.



3.2 MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan

tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai

masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.

Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi

Kabupaten Bandung ditetapkan dalam 5 (lima) Misi.

1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.

2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas.

3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular.

4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang

kesehatan.

5. Melaksanakan Pengawasan sediaan Farmasi dam Makanan

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai

agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam pelayanan

publik, sebagai berikut:

1. Melayani :

Berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.

2. Integritas :

Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

3. Kebersamaan, Keterbukaan, Saling Menghormati, dan Saling Menghargai :

Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai adalah

kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.

4. Kualitas yang Tinggi :

Berupaya mencapai visi dengan memberikan pelayanan terbaik yang

mencerminkan komitmen kami pada kualitas yang tinggi.

5. Innovasi :

Berupaya mencari cara baru untuk mencapai hasil yang memuaskan masyarakat

dalam menyelesaikan misi kami.



3.3 TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan Analisis Strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,

perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan untuk

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut ;

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat

3. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular

4. Meningkatnya status gizi dan kesehatan keluarga dalam masyarakat .

5. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

6. Meningkatnya kualitas farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan .

3.4 SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan

kesehatan adalah :

1. Meningkatkannya cakupan pelayanan kesehatan dasar umum

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Yankes di tingkat kecamatan

3. Meningkatnya pelayanan kesehatan matra bencana

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan khusus

5. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan

6. Meningkatnya kualitas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS)

7. Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan

8. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu



9. Meningkatnya penyajian data informasi kesehatan

10. Meningkatnya pelaksanaan pengembangan Jamkesda dan peraturan-peraturan

sebagai penunjang perumusan kebijakan penyelenggaraan kesehatan

11. Meningkatnya lingkungan sehat pada rumah tangga

12. meningkatnya lingkungan sehat pada tempat-tempat umum

13. meningkatnya lingkungan sehat pada kawasan industri

14. meningkatnya air minum yang memenuhi syarat

15. meningkatnya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

16. Menurunnya angka kesakitan penyakit DBD

17. Menurunnya angka kesakitan penyakit TB Paru

18. Menurunnya angka kesakitan penyakit Diare

19. Menurunnya angka kesakitan penyakit ISPA

20. Menurunnya angka kesakitan penyakit HIV/ AIDS

21. Menurunnya angka kesakitan penyakit kusta

22. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit bersumber binatang

lainnya

23. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular tertentu

(DM, CA Cercix, Hypertensi, Penyakit Jantung, Asma dan PPOK)

24. Menurunnya angka kesakitan Filariasis dan Schistosomiasis

25. Meningkatnya surveilans epidemiologi dan wabah

26. Menurunnya angka kesakitan akibat Penyakit yang Dapat Ditanggulangi Dengan

Imunisasi (PD3I) seperti: Campak, TBC, Polio, Diphtery, Pertusis, Tetanus,

Hepatitis B

27. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pada ibu, bayi dan usia SD.

28. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pada lanjut usia

29. Meningkatnya gizi pada keluarga, ibu hamil dan ibu melahirkan.

30. Meningkatnya gizi pada bayi dan balita

31. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat



32. Meningkatnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) mandiri

33. Meningkatnya kualitas pengelolaan obat di lingkungan Dinas Kesehatan

34. Meningkatnya kualitas pengelolaan obat di lingkungan apotik dan pedagang

eceran obat

35. Meningkatnya kualitas obat, obat tradisional dan kosmetik yang beredar di

masyarakat

36. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman hasil industri rumah tangga yang

memenuhi syarat kesehatan

3.5 KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap

antara lain :

1. Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Kesehatan

2. Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

3. Penanggulangan & Pengendalian Penyakit Menular / Tidak Menular

4. Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

5. Peningkatan Status Gizi Masyarakat

6. Peningkatan Kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

7. Peningkatan Pengawasan Obat / Farmasi dan Makanan Minuman

3.6 STRATEGI

Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada dasarnya bermuara

pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3

komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Khusus untuk bidang

kesehatan tantangan yang dihadapi kedepan sangat berat seiring dinamika perubahan

pola hidup. Fenomena yang menarik adalah timbulnya pola penyakit degeneratif yang

kian meningkat,



Sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten

Bandung, Dinas Kesehatan sangat berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan

pembangunan kesehatan dilakukan secara koordinasi dan terintegrasi dengan bidang

yang lain yang mempunyai peran dan fungsi yang sama. Sehingga diharapkan mampu

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang masyarakat yang optimal sebagai amanat

tujuan pembangunan kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten BandungTahun 2012-2015

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat

dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012-2015, berorientasi

pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat

di Kabupaten Bandung dalam bidang kesehatan, guna menyiapkan kemandirian

masyarakat sehat Kabupaten Bandung.

Kemampuan untuk hidup sehat dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat

akan terus didorong. Kebijakan kesehatan daerah diarahkan untuk mencapai

masyarakat yang mandiri sejahtera dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan

utama (core business) berdasarkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

sarana pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh peningkatan sumber daya kesehatan.

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting

aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya

serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,

akan diatasi secara bertahap.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan

tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai

masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.



BAB IV

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang

secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah,

sedangkan hubungan dengan Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan

kerja fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) di bidang kesehatan di

tingkat Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Maksud dan tujuan pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,

sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 20

Tahun 2007 yaitu :

1. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang Kesehatan yang telah

dilaksanakan di Kabupaten Bandung, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten

Bandung.

2. Bahwa agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugasnya

secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan

Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut :

4.1 KEDUDUKAN

a. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.



4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008. Adapun unsur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terdiri atas :

1. Pimpinan, adalah Kepala Dinas

2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat

3. Pelaksana adalah :

a. Sekretariat, membawahkan :

- Subbag Umum dan Kepegawaian

- Subbag Keuangan

- Subbag Penyusunan Program

b. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

- Sie Pelayanan kesehatan dasar

- Sie Pelayanan kesehatan khusus

- Sie Penunjang Pelayanan Kesehatan

c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :

· Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

· Seksi Pemberantasan Penyakit

· Seksi Penyehatan Lingkungan

d. Bidang Bina Kesehatan masyarakat, membawahkan :

· Seksi Kesehatan Keluarga

· Seksi Gizi

· Seksi Kemitraan dan Pembiayaan

e. UPTD Laboratorium

f. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, dan

g. UPTD Pelayanan Kesehatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional



4.3 Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan

Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan

yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit,

pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan

Dinas.

4.4 Fungsi

a. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

· Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi

pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit,

kesehatan keluarga dan farmasi.

· Pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

b. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh bagian dan

bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembangunan di Bidang Kesehatan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Kesehatan

menyelenggarakan fungsi:

· perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

· penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan



lingkup tugasnya;

· pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan

kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

· Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

· Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

· Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;

· Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;

· Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

· Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

· Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

· Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

· Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Dinas;

· Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;



· Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

· Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

· Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;

· Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

c. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program

Dinas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok


tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta

administrasi kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan

Kepala Subag Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Dinas.

1. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan

pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan



kesehatan khusus dan penunjang kesehatan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


· penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesehatan;

· penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar,

pelayanan kesehatan khusus dan penunjang pelayanan;

· penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan

perorangan;

· penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan pada

daerah perbatasan, terpencil, dan rawan;

· penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;

· pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;

· evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;

· pelaksanaan tuas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

· pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesehatan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan,


pengelolaan pelayanan kesehatan dasar.

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus

Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok merencanakan,


pengelolaan pelayanan kesehatan khusus.



3. Seksi Penunjang Pelayanan

Seksi Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan,


pengembangan dan pengelolaan penunjang pelayanan kesehatan.

4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

a. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas-tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit serta

penyehatan lingkungan yang meliputi pengamatan dan pencegahan penyakit,

pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan menyelenggaran fungsi:

· penetapan penyusunan rencana dan program kerja pencegahan dan

pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;

· penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar

biasa;

· penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan

penyakit tidak menular tertentu;

· penyelenggaraan operasional pencegahan dan penanggualangan masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah;

· penyelenggaraan pencegahan dan penganggulangan pencemaran

lingkungan;

· penyelenggaraan penyehatan lingkungan;

· pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta

penyehatan lingkungan;

· evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta

penyehatan lingkungan;



· pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

· pelaksanaan koordinas/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan

pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.

c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:

1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok


tugas pengembangan pengamatan dan pencegahan penyakit.

2. Seksi Pemberantasan Penyakit

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan,


peningkatan dan pengembangan pemberantasan penyakit.

3. Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,


peningkatan dan pelayanan penyehatan lingkungan.

5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

a. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang fasilitasi dan

pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga, pelayanan

gizi serta pengembangan kemitraan dan pembiayaan kesehatan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Kesehatan

Masyarakat menyelenggaran fungsi:

· penetapan penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan

kesehatan masyarakat;



· penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu,

neonatal, bayi, balita, anak, kesehatan reproduksi, upaya kesehatan sekolah

dan kesehatan usia lanjut;

· penyelenggaraan survailans dan penanggulangan gizi buruk;

· penyelenggaraan perbaikan gizi keluarga dan integritas program gizi;

· penyelenggaraan promosi kesehatan;

· penyelenggaraan pengkajian potensi dan permasalahan dalam

pengembangan JPKM yang meliputi pengembangan badan penyelenggara,

kepesertaan, Bapim dan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan serta

pembiayaan kesehatan;

· penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bapel JPKM;

· penyelenggaraan pengembangan pola kemitraan pelayanan kesehatan yang

meliputi pengembangan pesan kesehatan, sarana dan metoda penyuluhan

serta upaya memotivasi petugas kesehatan;

· penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;

· penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;

· pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan

masyarakat;

· evaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat


· pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang fasilitasi dan pembinaan

kesehatan masyarakat.

c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Keluarga

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan



kesehatan keluarga.

2. Seksi Gizi

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan

pengembangan pelayanan gizi.

3. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan

Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok


tugas pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan

kesehatan.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan yang meliputi

pengawasan dan pengendalian farmasi dan makanan dan minuman, sumber

daya kesehatan serta penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan mempunyai fungsi :

· Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan pengawasan

dan pengendalian kesehatan;

· Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan farmasi

dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan serta penelitian

pengembangan informasi kesehatan;

· Penetapan rumusan kebijakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana

kesehatan;



· Penetapan rumusan kebijakan pemberian perijinan sarana kesehatan yang

meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C/D, Rumah Sakit Swasta yang

setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik

dokter keluarga/gigi, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional dan

sarana penunjang yang setara serta rekomendasi perijinan sarana kesehatan

tertentu;

· Penetapan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar,

alat kesehatan, reagensia dan vaksin;

· Penyelenggaraan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi

sediaan farmasi dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya;

· Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian peredaran registrasi serta

sertifikasi produk makanan dan minuman;

· Penyelenggaraan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I serta

pemberian rekomendasi perijinan PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat

Tradisional (IKOT);

· Penyelenggaraan pemberian perijinan sarana dan tenaga kesehatan swasta;

· Penyelenggaraan dan pendayagunaan serta pemanfaatan tenaga kesehatan

strategis;

· Penetapan pelaksanaan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional;

· Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keehatan

tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;

· Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung

perumusan kebijakan pelayanan kesehatan;

· Penyelenggaraan dan pengelolaan surkesda;

· Penyelenggaraan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan

kesehatan;

· Penyelenggaraan promosi dan informasi pelayanan kesehatan;



· Pelaporan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian

kesehatan;

· Evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian

kesehatan


fungsinya;

· Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang peningkatan pengawasan

dan pengendalian kesehatan.

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan:

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan

Minuman

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian

farmasi dan makanan dan minuman.

2. Seksi Sumber Daya Kesehatan

Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan

dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan.

3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan.

7. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan



sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan

kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, pengendalian, monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan

kesehatan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPTD Obat dan Perbekalan

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

· Perencanaan operasional kegiatan pengendalian obat dan perbekalan

kesehatan;

· Pelaksanaan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar;

· Pelaksanaan perhitungan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk

pelayanan kesehatan;

· Penyusunan rencana pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;

· Pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai permintaan unit

pelayanan;

· Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, evaluasi dan monitoring penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan;

· Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


fungsinya;

· Pelaksanaan koordinasi obat dan perbekalan kesehatan dengan sub unit

kerja lain di lingkungan Dinas.

c. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha

yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan

ketatausahaan UPTD di bidang pengendalian obat dan perbekalan kesehatan.

8. UPTD Laboratorium Kesehatan



a. UPTD Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi

Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Laboratorium Kesehatan

menyelenggarakan fungsi;

· Perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan

laboratorium kesehatan;

· Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan;

· Pelaksanaan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi

kepegawaian pelayanan dan pengembangan kesehatan;

· Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan pengembangan

laboratorium kesehatan;

· Pelaksanaan operasional kegiatan laboratorium kesehatan yang meliputi

laboratorium klinik, kualitas air, skrining tes, surveilans epidemiologi, KLB dan

penyakit menular;

· Penyelenggaraan rujukan kesehatan dan pengujian kesehatan;

· Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan;

· Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


fungsinya;

· Pelaksanaan koordinasi pelayanan laboratorium kesehatan dengan sub unit

kerja lain di lingkungan Dinas.

c. UPTD Laboratorium Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang

mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan

ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium

kesehatan.



9. UPTD Pelayanan Kesehatan

a. UPTD Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mempimpin,

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan

sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di

tingkat Kecamatan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Pelayanan Kesehatan


· perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pembangunan kesehatan

di tingkat Kecamatan;

· pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;

· fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan dan pembangunan

kesehatan di tingkat kecamatan;

· pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan

kesehatan perorangan dan masyarakat;

· pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan;

· penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelaksanaan pelayanan

kesehatan perorangan dan masyarakat;

· pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan

di tingkat Kecamatan;

· pelaksanaan pengembangan kemitraan pelayanan dan pembangunan

kesehatan di tingkat Kecamatan;

· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


· pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dengan sub unit kerja lain di

lingkungan Dinas.

c. UPTD Pelayanan Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang



mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan

ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di

tingkat Kecamatan.

10. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah

dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN

1.1 PROGRAM KESEHATAN

Program dan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan untuk mengatasi

permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sesuai

dengan Permendagri 13/2006 Jo.59/2007 adalah sebagai berikut:

1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.5 Penyediaan alat tulis kantor

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



1.10 Penyediaan makanan dan minuman

1.11 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.12 Pengadaan tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran

1.13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

1.14 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

1.1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas.

b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pendidikan dan pelatihan formal

1.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

e. Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan

1.1.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

(Sumber Dana : APBD II dan DAK 2012)

b. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

c. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

d. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Sumber



Dana: DAK 2012 dan Pendamping DAK)

1.1.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan

jaringannya

b. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana dan

Jaringannya (Sumber Dana: DAK dan Pendamping DAK))

c. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat

d. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

e. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.

f. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

g. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan

(Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT

1.1.7 Program Pengawasan Obat Dan Makanan

a. Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.1.8 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

b. Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

c. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.1.9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

b. Pemberian makanan dan vitamin bagi balita (Sumber Dana : APBD II dan

Bangub 2012)

c. Kegiatan penanggulangan KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya



1.1.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.1.11 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

b. Penyemprotan/ Fogging sarang Nyamuk

c. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemic/ epidemic

d. Kegiatan peningkatan imunisasi

e. Kegiatan peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah

f. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

g. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.1.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Kegiatan penyusunan standar jaminan pelayanan kesehatan (kajian jaminan

pelayanan kesehatan daerah)

b. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

c. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan

d. Kegiatan penyusunan standar analis belanja pelayanan kesehatan

e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.1.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a. Kegiatan pelayanan operasi katarak

b. Kegiatan pelayaan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

(Sumber Dana : APBD II dan Bangub 2012)

1.1.14 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya



a. Kegiatan pengadaan puskesmas keliling

b. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

(Sumber Dana : APBD II dan Bangub 2012)

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

d. Kegiatan pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas berfungsi

PONED (Bangub)

1.1.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.

b. Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesehatan (Sumber Dana : Bangub 2011)

1.1.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Kegiatan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan (Kesga)

1.1.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

a. Kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

1.1 INDIKATOR KESEHATAN

Agar keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diketahui dan terukur, ada

berapa indikator yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Indikator tersebut merupakan indikator kunci

pelayanan kesehatan yaitu: Umur Harapan Hidup Waktu Lahir, Angka Kematian

(Mortalitas) Ibu Dan Bayi, Angka Kesakitan (Mobiditas) dan Status Gizi.

1.1.1 UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (Eo)

Salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan secara luas adalah Umur

Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo) (UHH). Indikator ini telah ditentukan sebagai salah

satu tolak ukur terpenting dalam menghitung dan menentukan (IPM). Sebagaimana

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, diharapkan pada Tahun



2012 dapat mencapai IPM sebesar 80 serta indeks kesehatan 78 pada tahun 2015.

Saat ini IPM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 75,05 pada tahun 2011

menjadi 75,24 pada tahun 2012.

UHH mencerminkan lamanya usia seorang bayi baru lahir diharapkan hidup dan

dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Perkembangan UHH dari tahun 2008

sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1Angka Harapan Hidup (E0)(UHH) Di Kabupaten Bandung

Tahun 2008 -2012

TAHUN ANGKA HARAPAN HIDUP SUMBER

2008 68.42 Suseda

2009 68.94 Suseda

2010 69.40 Suseda

2011 70.06 Suseda

2012 70,28 Suseda

(Sumber : IPM BPS dan BAPEDA Kab. Bandung)

Perhitungan Umur Harapan Hidup Waktu lahir (Eo) dengan Proyeksi Estimasi

didasarkan pada Umur Harapan Hidup Waktu Lahir dari tahun ke tahun serta dari

sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun, dan asumsi tingkat penurunan

kematian bayi dan balita.

Peningkatan UHH merupakan tolak ukur keberhasilan upaya kesehatan yang

telah dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Masih relatif rendahnya pencapaian UHH di

kabupaten Bandung menjadi pemikiran bersama. Hal ini mencerminkan kualitas hidup

sebagian masyarakat kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan, untuk itu

diperlukan upaya terobosan dalam rangka akselerasi UHH di Kabupaten Bandung yang



lebih jelas dan tepat sasaran. Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH

Jawa Barat seperti pada gambar berikut:

GRAFIK 5.1Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH ProvinsiJawa Barat

Tahun 2008-2011

2008 2009 2010 2011 2012

Prop. Jawa Barat 66.07 66.47 66.6

Kab. Bandung 68.42 68.94 69.4 70.06 70.28

636465666768697071

(Sumber : Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Barat)

Besarnya UHH di Kabupaten Bandung dari tahun 2008 terus mengalami

peningkatan. UHH di kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah 70.28

1.1.2 ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS)

Secara umum tingkat kematian berhubungan erat dengan tingkat kesakitan

karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian.

Peristiwa kematian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat menggambarkan derajat

37,36 36,0234,75 34,17 34,05

25

50

P er 1

.000

KH

2008 2009 2010 2011 2012

(Tahun)

Bandung



kesehatan di wilayah tersebut disamping itu dapat pula digali lebih dalam lagi hal–hal

yang berkaitan dengan peristiwa kematian

Penyebab kematian dibedakan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak

langsung. Tapi yang terjadi adalah akumulasi interaksi berbagai faktor tunggal maupun

bersama yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kematian masyarakat

Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian maupun kesakitan

antara lain adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi, kualitas

lingkungan hidup dan upaya pelayanan kesehatan

Pada umumnya pola kematian diklasifikasikan kedalam kematian bayi, kematian

balita dan kematian kasar (semua golongan umur). Analisis mengenai klasifikasi

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian

bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi

menjadi Indikator yang sangat sensitif terhadap ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan

pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal disamping itu

Angka Kematian Bayi dipengaruhi pula oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota

keluarga, pendidikan ibu dan gizi keluarga. Sehingga Angka Kematian Bayi juga dapat

dipakai sebagai tolak ukur pembangunan social ekonomi masyarakat secara

menyeluruh.

AKB di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 adalah 34,17/1000 KH. Dan Tahun

2012 34,05/1000 KH. Penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun ke tahun, baik di

Kabupaten Bandung maupun di Jawa Barat, seperti ditunjukkan grafik berikut ini:

GRAFIK 5.2Angka Kematian Bayi Kabupaten Bandung

dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Jawa BaratTahun 2008 - 2012

(Sumber : BPS Kab. Bandung)



Di Kabupaten Bandung jumlah kematian neonatal berdasarkan laporan tahun 2012

sebanyak 276 kasus dengan penyebab terbanyak BBLR 92 (33,3%), Asfiksia 64

(23,1%), Prematur 57 (20,6%), Tetanus neonatorum 2 (0,7%), Kecacatan 23 (8,3%),

Sepsis 14 (5 %), Ikterus 5 (1,8%), Trauma Lahir 5 (1,8 %), Masalah Laktasi 3 ( 1% ),

Hypotermia 3 (1%), Sebab lain 9 (3,2 %) dengan umur kematian 0 – 6 hari sebanyak

268 kasus (97,1%) dan umur 7 - 28 hari sebanyak kasus 8 (2,8%), umur 1 tahun

sebanyak 21 kasus dan umur 1 - 5 tahun sebanyak 4 kasus.

TABEL 5.2Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung

Tahun 2008 – 2012

PenyebabKematian

Tahun2008 2009 2010 2011 2012

Asfiksia 37 45 50 33 64

BBLR 21 61 60 59 92

TN 0 4 1 0 2

Infeksi 21 2 2 14

Masalah Laktasi 3

Prematur 57

Kel. Konginetal 8 13 23

Trauma Lahir 5

Ikterus 5

Hypothermi 3

Sebab lain 34 46 59 35 9

Total 92 177 180 144 276Lahir Mati 71 121 129 48 129

(Sumber : Seksi Kesga, Dinas Kesehatan Kab. Bandung)

Berdasarkan data tersebut di atas maka pada tahun 2012 jumlah kematian bayi

yang terbanyak disebabkan oleh BBLR. Tingginya kasus BBLR menunjukkan masalah

pada ibu hamil yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pengetahuan, perilaku dan

lingkungan kesehatan masyarakat.



Tingginya kasus BBLR juga disebabkan masih kurangnya jumlah dan kualitas

bidan dalam penanganan kegawat daruratan pada BBLR atau keterlambatan

penanganan.

Rendahnya tingkat sosial ekonomi menyebabkan masyarakat tidak membawa bayi

mereka ke tenaga kesehatan walaupun sudah menunjukkan masalah dengan

kesehatannya.

2. Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Kabupaten Bandung belum didapat, karena

angkanya sangat kecil dan tidak semua kematian ibu bersalin baik yang ditolong oleh

tenaga kesehatan atau tenaga lainnya dilaporkan. Untuk kepentingan perencanaan

pembangunan kesehatan Angka Kematian Ibu di Jawa Barat, sesuai dengan hasil

SDKI yaitu 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 dan pada tahun 2015

ditargetkan menjadi 102 per 100.000 KH.

Untuk jumlah kematian Ibu yg terjadi di Kabupaten Bandung Tahun 2011 berjumlah

45, dan pada Tahun 2012 Jumlah Kematian Ibu adalah sebanyak 49 orang, sebenarnya

data ini berdasarkan Laporan dari Puskesmas kalau dilihat dari tahun 2007 sampai

dengan tahun 2012. Seperti tabel di bawah ini:

GRAFIK 5.3JUMLAH KEMATIAN IBU KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2008 s/d 2012

494562

2841

020406080

2008 2009 2010 2011 2012

20082009201020112012

(Sumber: Seksi Kesga, Dinkes Kab. Bandung)



TABEL 5.4Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Puskesmas

Di Kabupaten Bandung Tahun 2009 – 2012

NO PENYEBAB KEMATIAN

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

JML % JML % JML % JML %1. Perdarahan 9 32.1 26 41,9 17 37 20 40,82. Preeklamsia 7 25 16 25,8 14 31 7 14,23. Inversio uteri 1 3.5 2 3,2 0 0 1 24. Ruptur uteri 3 4,8 1 2.2 3 6,15. Decompensatio cordis 1 3.5 4 6,4 6 13.3 5 10,26. Partus lama 1 3.5 2 3,2 1 2.2 0 07. Prolaps uteri 1 3.5 0 0 0 0 1 28. Kehamilan Ektopik Ter

ganggu0 0 0 0 0 0 0 0

9. Infeksi 2 7.1 1 1,6 1 2.2 4 8,110 Help syndrome 1 3.5 1 1,6 0 011 KPSW 2 7.1 3 4,8 1 2.210. Sebab Lain 3 10.7 4 6,4 3 6.6 8 16,3

Jumlah 28 100 62 100 45 100 49 100(Sumber: Bidang Binkesmas, Dinkes Kab. Bandung)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2011

sebanyak 45 kasus dari 47798 KH, tahun 2012 sebanyak 49 kasus dari 57114 KH.

Melihat data di atas penyebab kematian ibu bersalin tertinggi adalah perdarahan diikuti

oleh eklamsia atau preeklamsia. Masih adanya kematian ibu dari tahun 2011 sampai

dengan tahun 2012 bila dihubungkan dengan penolong persalinan, disebabkan masih

adanya pertolongan persalinan oleh dukun (paraji), Tahun 2011 sebanyak 18,6 % dan

tahun 2012 sebanyak 12,9%.

Dari 62 Puskesmas ada 34 Puskesmas yang terdapat kasus kematian Ibu hal

tersebut di atas terjadi disebabkan karena jasa pelayanan kesehatan yang ada di



tingkat dasar (Puskesmas, Polindes) belum dimanfaatkan secara optimal oleh

masyarakat disamping itu ada beberapa desa yang belum memiliki Polindes (63,04%),

Bidan yang sudah dilatih APN baru mencapai ( 38,44 %), persalinan oleh tenaga

kesehatan masih kurang (82,9%), masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan yang

mampu menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal yaitu Puskesmas

Poned yang ada hanya 13 dari 62 Puskesmas.

Ditinjau dari faktor perilaku yaitu masih ada persalinan yang ditolong oleh

dukun/paraji ( 12,9 % ) disamping itu pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

masih rendah sehingga keluarga tidak tahu risiko bahaya kehamilan dan persalinan,

masih adanya keluarga yang terlambat mencari pertolongan, serta masih ada anggapan

melahirkan di tenaga kesehatan mahal walaupun fasilitas untuk pelayanan kebidanan

bagi masyarakat miskin sudah ada dengan Jamkesmas dan Gakinda juga adanya

program Jampersal tapi hasil pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan belum

maksimal.

Masih tingginya jumlah kematian ibu membutuhkan kerja keras lagi dari berbagai

pihak yang terkait untuk menurunkannya.

1. ANGKA KESAKITAN

a. Penderita Penyakit Chikungunya pada tahun 2011 ditemukan pada usia 5 – 9

Tahun (26 kasus), usia 10 – 14 tahun (25 kasus), usia 15 – 45 tahun (226 kasus)

dan usia >45 tahun (179 kasus).

b. Penyakit Filariasis, pada tahun 2008 kasus filariasis cukup tinggi yaitu 18 kasus

sedangkan di tahun 2009 s.d 2010 mengalami penulurunan 61% dan 36% tetapi

pada tahun 2011 mengalami kenaikan 50%. Kasus filariasis terbanyak diderita

pada bagian kaki. Dan jumlah penderita terbanyak ada di wilayah puskesmas

majalaya, margaasih, kutawaringin, cimaung dan paseh.

c. Penyakit TB, cakupan penemuan BTA Pos baru yang masih < 50 % ada 19

Puskesmas yaitu : cilengkrang, solokanjeruk, padamukti, sawahlega, cikancung,



paseh, pacet, panca, kertasari, santosa, sukamanah, warnasari, sugihmukti,

rancabali, pasirjambu, sukajadi, katapang, margahayu selatan dan bihbul.

Berdasarkan penjaringan suspek dari tahun 2007 s.d 2011 belum mencapai

perkiraan suspek 107/100.000 x jumlah penduduk tiap tahunnya. Berdasarkan

cakupan penemuan BTA Pos baru sudah mengalami peningkatan tiap tahunnya

diawali dari tahun 2007 s.d 2010 sudah mendekati target Nasional yaitu 80% dan

di tahun 2011 ada peningkatan pencapaian melebihi target yaitu 82,13%.

d. Penyakit ISPA, berdasarkan cakupan penemuan ISPA dari tahun 2007 s.d 2011

hampir mencapai target Nasional 86%. Berdasarkan penemuan kasus Pneumonia

tahun 2011 berdasarkan golongan umur banyak ditemukan pada 1-4 tahun yaitu

sebanyak 12955 kasus.

e. Penyakit Diare, pada tahun 2011 ditemukan di puskesmas per golongan umur

terbanyak adalah pada golongan umur > 4 tahun yaitu sebanyak 63102 kasus.

f. Penyakit HIV/AIDS, penemuan penderita HIV berdasarkan risiko penularannya dari

tahun 2008 s.d 2011 banyak ditemukan pada kasus IDU.

g. Penyakit Kusta, Kasus PB dan MB yang paling banyak ditemukan adalah pada

tahun 2010 sebanyak 5 kasus, sedangkan pada tahun 2011 PB tidak ditemukan

sama sekali, dan penemuan kasus kusta berdasarkan jenis kelamin pada tahun

2007 s/d 2011 adalah Laki-laki (40 kasus) dan perempuan (60 kasus).

h. Kolaborasi TB-HIV, Berdasarkan data laporan puskesmas selama tahun 2011

belum ada data yang tercatat antara TB dan HIV dalam satu pasien.

i. PAL, Berdasarkan data laporan Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di

Kabupaten Bandung selama tahun 2011 pasien sudah tercatat di penjaringan

suspek TB, penderita asma dan Pneumonia.

2. STATUS GIZI

Hasil Bulan Penimbangan Balita tahun 2012 di Kabupaten Bandung ditemukan

balita gizi buruk (sangat Kurus) sebesar 0.94% atau sebanyak 159 balita dari 277.033



balita yang ditimbang. Prevalensi balita sangat kurus di kabupaten Bandung masih

relative rendah bila dibandingkan dengan batasan masalah gizi masyarakat yaitu >1%.

Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Bandung dari tahun 2007 sampai

dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.5STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BB/U

DI KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2007 – 2012

TAHUN STATUS GIZILEBIH BAIK KURANG BURUK

2007 1.33 86.04 11.83 0.802008 1.50 87.90 9.80 0.802009 1.60 86.60 10.60 1.202010 1.52 89.80 7.80 0.902011 1.53 89.28 8.28 0.912012 1.61 88.87 8.57 0.94

(Sumber: Bidang Kesga & Gizi, Dinkes Kab. Bandung)

(Dan sejak tahun 2009 penentuan status gizi balita juga dilaksanakan berdasarkan

BB/TB)

Tabel. 5.6STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN PB/TB/U

DI KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2007 – 2012

TAHUN STATUS GIZI

SANGAT P

ENDEK

PENDEK NORMAL

2007 - - -

2008 - - -

2009 - - -

2010 - - -

2011 10.07 15.40 74.53

2012 10.07 15.96 73.97



Tabel. 5.7Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB

Di Kabupaten BandungTahun 2007-2012

TAHUN STATUS GIZI

Gemuk Normal Kurus SangatKurus

2007 - - -

2008 - - -

2009 2.80 94.60 2.5 0.08

2010 4.13 92.90 2.80 0.06

2011 4.25 92.96 2.75 0.06

2012 4.53 91.56 3.87 0.03

Standar yang digunakan untuk menentukan status gizi balita adalah

menggunakan standar WHO (World Health Organization, 2005). Standar ini berupa

tabel yang memuat standard panjang badan/tinggi badan menurut umur, berat badan

menurut panjang badan/tinggi badan dan berat badan menurut umur. Standar tersebut

menunjukkan berat badan atau panjang/tinggi badan yang harus dicapai oleh balita

pada usia tertentu. Penyebab dari balita gizi buruk (sangat kurus) yang ada di

Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi , tetapi factor lainnya

yang sangat berpengaruh adalah penyakit infeksi yang diderita oleh balita seperti

radang paru, TBC, meningitis, kelainan bawaan lahir seperti kelainan pencernaan,

penyakit jantung bawaan, dll. Faktor pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh juga

sangat besar pengaruhnya.

Dinas Kesehatan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara terus

menerus berupaya untuk menanggulangi masalah gizi yang ada di Kabupaten Bandung,

No. Jenis Belanja Alokasi Realisasi % Saldo

1Belanja Tidak Langsung 71,959,351,962 70,023,969,198 97.31 1,935,382,764

a. Gaji dan Tunjangan 58,325,710,000 57,680,997,621 98.89 644,712,379.00

b. Tambahan Penghasilan Pegawai

13,227,155,962 12,038,461,052 91.01 1,188,694,910.00

c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

406,486,000 304,510,525 74.91 101,975,475.00

2 Belanja Langsung 102,848,792,964 94,834,268,932 92.207 8,014,524,032

a. Belanja SKPD 2,882,735,550 2,741,068,459 95.09 141,667,091.00

b. Belanja Program 99,966,057,414 92,093,200,473 92.12 7,872,856,941.00



Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan; Penyusunan Peta Informasi Masyarakat

Kurang Gizi, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin, Penanggulangan KEP, AGB,

GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAANPROGRAM KESEHATAN TAHUN 2012

Selain pembiayaan APBD Kabupaten murni, dalam pelaksanaan program

kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga ditunjang oleh pembiayaan dari

berbagai sumber antara lain APBN (DAK) dan APBD Propinsi dan dana dari bantuan

luar negeri (BLN) .

1.1 PEMBIAYAANBERSUMBER APBD KABUPATEN BANDUNG

TABEL 6.1

ALOKASI DAN REALISASI BELANJA APBD KABUPATEN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bandung

Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi belanja daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Bandung untuk Tahun 2012 sesuai anggaran perubahan sebesar

Rp.174.808.144.926,00 dan terealisasi sebesar Rp. 164.858.238.13000 ( 94,31%).

Adapun proporsi realisasi belanja tidak langsung 42,47 % dari realisasi belanja,

sedangkan sisanya merupakan belanja langsung, berupa kegiatan yang ada di SKPD

(1,66%) dan belanja kegiatan Program (56,12%)

1.2 PEMBIAYAANBERSUMBER SELAIN APBD KABUPATEN BANDUNG



No. Sumber Dana/ Kegiatan Alokasi Realisasi % PelaksanaA. Gaji PTT Pusat (APBN)1 Gaji Bidan Pegawai Tidak Tetap 2,652,000,000 2,652,000,000 100.00

(untuk + 129 orang selama 12 bulan)

B. Gaji PTT Propinsi (APBD Prop) 1,906,600,000 1,906,600,000 100.00

1 Gaji Pegawai Tidak Tetap (Bidan Harian Lepas & PONED) : 43 org

1,207,300,000 1,207,300,000

2 Gaji Pegawai Tidak Tetap (dr & drg) : 17 org

699,300,000 699,300,000

C. Sumber Dana APBN 36,719,028,000 18,666,569,810 1 Orientasi Kelas Ibu Hamil 43,787,000 33,437,000 76.36 Sie Kesga

2Orientasi Pemanfaatan Kohort Bayi & Balita di Pusk. Dlm Surveilans Kesehatan Anak

21,570,000 18,787,000 87.10 Sie Kesga

3 Pendanaan Jamkesmas & Jampersal (Bansos)

31,314,571,000 13,319,837,000 42.54 Tim Pengelola Jamkesmas

a. Jamkesmas 10,734,964,000 1,301,409,000 b. Jampersal 20,579,607,000 12,018,428,000

4 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) --> Tugas Pembantuan

5,339,100,000 5,294,508,810 99.16 Tim Pengelola BOK

a. Bantuan Operasional Puskesmas 4,650,000,000 4,611,062,010 99.16 b. Operasional Manajemen 689,100,000 683,446,800 99.18

D.Sumber Dana APBN Dekonsentrasi

77,337,000 76,737,000

1 Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja

18,890,000 18,890,000 100.00 Sie Kesus

2 Pembinaan Teknis & Monev ke Puskesmas/ Pos UKK

4,800,000 4,200,000 87.50 Sie Kesus

3 Program Pengukuran Kebugaran Jasmani (Kes. Olah Raga)

8,500,000 8,500,000 100.00 Sie Kesus

4 Pert. Perencanaan & Evaluasi Kes OR

7,800,000 7,800,000 100.00 Sie Kesus

5 Pengamanan Pelaksanaan Kamkesmas Miskin (JPKMM)

37,347,000 37,347,000 100.00 Tim Pengelola Jamkesmas

E Sumber Dana Global Fund1 Penanggulangan Tb 579,785,000 579,785,000 100.00 Sie P2F Sumber Dana WHO & Hibah 179,150,000 177,530,000

1 Pelatihan Manajemen Terpadu KIA & Imunisasi di Puskesmas

124,860,000 124,860,000 100.00 Sie Kesga

2 Pelatihan ICATT 54,290,000 52,670,000 97.02 Sie Kesga

J U M L A H : 42,113,900,000 24,059,221,810

Tabel 6.2

YANG BERSUMBER DARI DANA DI LUAR APBD KABUPATEN

Sub.Bag. Keuangan

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selai Dana Bangub dan DAK, Dinas

Kesehatan juga menerima dan mengelola dana yang bersumber dari Dana APBN/ Pusat

berupa :

· Penggajian Bidan Pegawai Tidak Tetap, yang penyalurannya langsung kepada



masing- masing Bidan.

· Dana Jamkesmas yang merupakan Dana Bantuan Sosial, berupa :

a. Klaim pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas yang dilayani oleh

Puskesmas;

b. Klaim pelayanan persalinan bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang belum

memiliki jaminan kesehatan, yang dilayani oleh Puskesmas, PONED, Bidan/

Klinik/ RB Swasta yang sudah mempunyai MOU dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bandung.

· Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan dana Tugas

Pembantuan (Tuban) , dimana pemanfaatannya untuk operasional puskesmas

dalam melaksanakan kegiatan preventif dan promotif di bidang kesehatan.

· Dana Dekonsentrasi yang pelimpahannya melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

berdasarkan jenis Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar

Rp.164.858.238.130,00 (94,31%) dari anggaran (setelah perubahan) yang dialokasikan

sebesar Rp. 174.808.144.926,00 . Adapun Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :



No. U R A I A N ALOKASI REALISASI %

A. Belanja Operasi

Belanja Pegawai Rp.

77,153,946,962.00 74,282,847,223.00 96.28

a. Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp. 71,959,351,962.00 70,023,969,198.00 97.31

b. Belanja Langsung Rp. 5,194,595,000.00 4,258,878,025.00 81.99

Belanja Barang dan Jasa Rp.

74,014,399,314.00 68,963,684,857.00 93.18

Sub Jumlah : Rp. 151,168,346,276.00 143,246,532,080.00 94.76

B. Belanja Modal

Belanja Tanah Rp. - Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 8,062,085,750.00 7,499,146,100.00 93.02Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 15,577,712,900.00 14,112,559,950.00 90.59Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.

Belanja Aset Tetap Lainnya Rp.

Belanja Aset Lainnya Rp.

Sub Jumlah : Rp. 23,639,798,650.00 21,611,706,050.00 91.42

JUMLAH : Rp. 174,808,144,926.00 164,858,238,130.00 94.31

TABEL 6.3RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAHDINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

BAB VII



PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator

pelayanan kesehatan dan capaian program kesehatan denngan menggunakan tolok

ukur target. Tabel berikut ini menggambarkan capaian indikator Standar Pelayanan

minimal (SPM) bidang kesehatan dari tahun 2009-2012.

TABEL 7.1INDIKATOR SPM CAKUPAN (%)

KABUPATEN BANDUNGTahun 2009 - 2012

No.

INDIKATOR -SPM TAHUN2009

TAHUN2010

TAHUN2011

TAHUN2012

TARGET SPM TAHUN 20

12

1 Kunjungan Bumil K4 87.69 88.35 75.12 89.77 91%2 Komplikasi Kebidanan

yang Ditangani100 75.14 1.77 1.77 90%

3 Pertolongan PersalinanOleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

81.49 82.1 68.88 72.21 86%

4 Pelayanan Nifas 1.72 67.48 68.71 72.06 82%5 Neonatus dengan Kom

plikasi yang Ditangani96.61 13.98 6.74 6.99 93%

6 Kunjungan Bayi 95.14 92.44 128.59 132.53 90%7 Desa/ Kelurahan Univer

sal Child Immunization(UCI)

90.55 73.65 33.21 61.59 85%

8 Pelayanan Anak Balita 70.95 94.4 57.91 89.07 96%9 Pemberian Makanan P

endamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin

0 10.02 0 0 100%

10 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

2.05 100 0 0 100%

11 Penjaringan KesehatanSiswa SD dan Setingkat

0.88 19.47 43.34 43.34 65%

12 Peserta KB Aktif 75.5 82.01 91.08 91.08 81%13 Penemuan Dan Penan

ganan Penderita Penya0 0 0 0 2



kit - Acute Flacid sisParaly (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

14 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100 79.32 1.54 1.54 76%

15 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasienbaru TB BTA Positif

14.74 73.8 63.53 63.53 80%

16 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani

100 100 100 100 100%

17 Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare

100 10 65.11 65.11 100%

18 Pelayanan KesehatanDasar Pasien Masyarakat Miskin

0 49.67 0 0 100%

19 Pelayanan KesehatanRujukan Pasien Masyarakat Miskin

0 52.46 1.88 1.88 55%

20 Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota

100 100 100 100 62%

21 Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 55 0 0 100%

22 Desa Siaga Aktif 15.64 38.63 99.64 99.64 43%

Pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 dapat

dilihat dalam uraian sebagai berikut :



7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan SKPD sebagai berikut:

2. Penyediaan jasa surat menyurat

3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penganggaran

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11.Penyediaan makanan dan minuman

12.Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13.Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

14.Pengadaan tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran

15.Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

Hasil kegiatan program Pelayanan Administrasi Perkantoran terurai sebagaimana

di bawah ini:

1.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan program penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan dana sebesar

Rp 4,700,000,- terealisasi sebesar Rp 4.387.000,- atau pencapaian 93.34% terdapat

selisih antara biaya yang direncanakan dengan realisasi sebesar Rp.313,000,-,

Hasil kegiatan yang dicapai adalah Tersedianya 500 lembar materai, 6 paket

pengiriman dokumen dan 20 buku cek giro.



1.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

sebesar Rp. 186.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.553.840,- atau pencapaian 83.63

%, terdapat selisih sebesar Rp. 30,446,160,-. Hal ini disebabkan karena adanya

Penghematan dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja

surat kabar/ majalah;

Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya operasional telepon, listrik & air

untuk kantor dinas dan 62 puskesmas selama 12 bulan.

1.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

disediakan sebesar Rp. 59.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.987.000,- atau

pencapaian 99.98 %.

Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan komputer sebanyak 28 unit,

peralatan kantor sebanyak 3 unit, mebeulair sebanyak 4 unit dan adanya pergantian alat listrik di

kantor dinas. Dengan terpeliharanya barang inventaris alat kantor dinas diharapkan dapat

menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.

1.1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan sebesar

Rp. 33.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 31.402.200,- atau pencapaian 94.30 %,

terdapat selisih sebesar Rp. 1.897.800,-

Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya 1 paket alat kebersihan untuk

kebutuhan dinas kesehatan, pengharum ruangan dan jasa potong rumput.



1.1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dibiayai dengan dana sebesar Rp. 100.910.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 100.287.200,- atau pencapaian sebesar 99,38%.

Hasil yang di capai adalah tersedianya kebutuhan ATK sebanyak 1 paket untuk lingkungan

Kantor Dinas.

1.1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan

Kegiatan penyediaan barang cetakan & penggandaan dibiayai dengan dana

sebesar Rp. 312.189.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.087.750,- atau pencapaian

83.63 %, terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 51.102.050,- hal ini terjadi karena

adanya efisiensi berupa selisih kontrak dari penyediaan cetakan.

1.1.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor yang dibiayai dengan dana


97,49%.

Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya peralatan kantor dinas berupa

lemari besi sebanyak 4 buah, rak besi sebanyak 10 buah, komputer sebanyak 3 unit,

laptop sebanyak 2 unit, printer sebanyak 3 unit, meja rapat 1 set, kursi sebanyak 30

buah, camera digital sebanyak 1 buah, handycam sebanyak 1 buah dan DVD player

sebanyak 1 buah.

1.1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dibiayai dengan dana sebesar Rp.

17.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.786.400,- atau pencapaian 99,92 %.

Hasil yang di capai adalah tersedianya peralatan rumah tangga Kantor Dinas

diantaranya terpenuhinya pengisian gas elpiji di kantor dinas sebanyak 10 tabung gas,

tersedianya 2 paket peralatan dapur dan 2 set vitrage/ gorden.



1.1.9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dibiayai

dengan dana sebesar Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.702.500,- atau

pencapaian 64,86 %.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan informasi dari surat kabar berupa

koran harian sebanyak 200 exsemplar, koran bulanan sebanyak 60 exemplar, majalah

sebanyak 24 buah dan buku perundang-undangan sebanyak 12 buah.

1.1.10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan penyediaan makanan & minuman dibiayai dengan dana sebesar Rp.

235.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.782.500,- atau pencapaian 99,05 %.

Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya mamin rapat, mamin tamu dan

penggantian mamin harian pegawai di Kantor Dinas.

1.1.11 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah dibiayai dengan dana


99,98 %. Hasil yang dicapai adalah diperolehnya informasi dan kebijakan program baik

dari tingkat pusat maupun provinsi serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk

192 orang ke luar daerah.

1.1.12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dibiayai dengan dana

sebesar Rp 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.400.000,- atau pencapaian

99.26 %.

Hasil yang dicapai adalah berupa terlaksananya kegiatan koordinasi dan

konsultasi dalam daerah untuk 204 orang.



1.1.13 Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran

Kegiatan pengadaan tenaga pendukung administrasi & teknis perkantoran

dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,-

atau pencapaian 92,31 %, terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,- atau 7.69%, hal ini

terjadi karena adanya Efisiensi pemanfaatan dana honor tenaga pendukung dinas dan

tenaga pendukung medis di Puskesmas pada kegiatan operasional dan pemeliharaan

puskesmas. Hal ini dikarenakan ada beberapa tenaga honorer yang telah diangkat jadi

tenaga CPNS dan pemberian honor disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja dari

tenaga honorer yang bersangkutan.

Hasil yang dicapai adalah adanya 1 orang tenaga pendukung administrasi

lulusan SLA.

1.1.14 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

Anggaran kegiatan penunjang pelayanan hari-hari bersejarah dialokasikan sebesar

Rp. 27.165.000,- dan terrealisasi 100%.

Hasil yang dicapai adalah adanya pemenuhan 220 ltr BBM, 340 mamin kegiatan,

39 perjalanan dinas dan 40 buah bahan cetakan.

1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Anggaran belanja SKPD yang selanjutnya adalah Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Rincian hasil kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

dapat dilihat di bawah ini:



1.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas yang dibiayai sebesar Rp.

52.600.000,- dapat terealisasi Rp. 52.387.500,- atau pencapaian 99.60 %.

Hasil yang dicapai adalah terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan 1 unit rumah

dinas.

7.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dibiayai dengan

anggaran Rp. 215.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 212.323.675,- atau

pencapaian 98.76 %.

Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor dinas baik fisik bangunan

gedung juga keamanan gedung. Untuk pengamaan gedung kantor dilakukan sistem

piket jaga oleh karyawan dinas kesehatan sebanyak 2745 orang.

1.1.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/ Operasional

Kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dibiayai dengan

anggaran sebesar Rp. 522.010.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.509.756.644,-

atau pencapaian 97,65%.

Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 7 motor dan 15 unit mobil Kantor Dinas

dan 15 kendaraan operasional Puskesmas layak operasional.

1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2012

yang juga merupakan kegiatan SKPD hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan

dan pelatihan formal. Anggaran kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp. 122.000.000,-

dapat terrealisasi sebesar Rp. 119.286.500,- atau pencapaian 97.78%.

Hasil kegiatan yang dicapai berupa tersosialisasinya peraturan tata cara dan

kebijakan kesehatan bagi 20 orang pengelola kegiatan serta meningkatnya teknis



administratif 20 pegawai Dinas Kesehatan.

1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang merupakan anggaran belanja SKPD dimanfaatkan untuk

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

3. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran.

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

5. Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan.

1.1.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD yang dibiayai dengan dana sebesar Rp. 339.031.500,- dapat terealisasi sebesar

Rp. 334.781.500,- atau pencapaian 98,75%.

Rincian hasil kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD adalah sebagai berikut:

1. Tersosialisasinya peraturan pengelolaan keuangan, keorganisasian dan aset bagi 31

Ka. UPTD, 31 Ka. UPF, 31 Ka. TU UPTD, 62 Bendahara UPTD dan UPF, 62 tenaga

inventaris barang UPTD dan UPF.

2. Terselenggaranya pemutakhiran data kepegawaian dan bintek umum dan keuangan

ke puskesmas.

3. Disepakatinya 4 dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Bidang dan Puskesmas setiap

bulan.



1.1.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dengan dana sebesar Rp.

10.260.000,- dapat terealisasi 100 % .

Hasil yang di capai adalah diketahuinya keuangan anggaran per semesteran tahun

2012 yang tertuang dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Semester I &

II Tahun 2012.

1.1.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan dana

sebesar Rp. 13.516.000,- dapat terealisasi 100 %.

Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 3 Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran

SKPD.

1.1.4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang dibiayai dengan

anggaran sebesar Rp. 17.818.000,- dapat terealisasi 100 %.

Hasil yang di capai adalah terseusunnya 3 Dokumen Laporan Tahunan (LRA,

Neraca dan CALEK)

1.1.5 Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Penganggaran Kegiatan

Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan dibiayai dengan dana

sebesar Rp. 317.460.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 295.580.500,- atau 93.11 %.

Hasil yang dicapai melalui kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran

kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan.

2. Tersusunnya 2 Dokumen Penganggaran Pembangunan Kesehatan

3. Tersusunnya 1 Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan.

4. Diketahuinya rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2012 yang tertuang dalam



Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2012.

5. Diketahuinya rencana anggaran tingkat UPTD Yankes tahun 2012 yang tertuang

dalam 31 Dokumen Rencana Anggaran Tingkat UPTD Yankes tahun 2012.

6. Diketahuinya rencana kegiatan anggaran tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2012 melalui kegiatan penyusunan RKA,

penelitian RKA dan pembahasan RKA.

7. Diketahuinya anggaran kegiatan tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen

Perencanaan Anggaran tahun 2012.

8. Diketahuinya usulan rencana pembangunan bidang kesehatan tingkat kecamatan

yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan

di 31 kecamatan.

9. Diketahuinya harga satuan kebutuhan barang sebagai bahan keputusan tentang

harga satuan tertinggi yang diperoleh melalui kegiatan penyusunan harga satuan.

10. Dipertanggungjawabkannya pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan yang

dituangkan dalam Dokumen Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Dinkes dan

Bupati.

11. Diketahuinya informasi tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan yang

diperoleh melalui kegiatan konsultasi selama 4 kali ke provinsi dan 4 kali ke

Kemenkes.

12. Disepakatinya penyusunan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran

kesehatan yang diperoleh melalui 31 kali pertemuan evaluasi kinerja ke 31 UPTD.

13. Diketahuinya kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran yang tertuang

dalam dokumen laporan kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran Dinas

Kesehatan, kegiatan penyusunan dilaksanakan setiap triwulan.

14. Disepakatinya cara penyusunan LAKIP yang sederhana yang diperoleh melalui

kegiatan 1 (satu) kali pertemuan kegiatan.

15. Disepakatinya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015 yang

diperoleh melalui 3 kali pertemuan penyusunan renstra.



16. Diketahuinya cakupan kinerja selama 1 tahun Dinas Kesehatan tahun 2012 yang

tertuang dalam LAKIP.

17. Diketahuinya cakupan kinerja Dinas Kesehatan selama 5 tahun yang tertuang dalam

Laporan Kinerja Lima Tahunan (Renstra).

18. Diketahuinya mekanisme sistem penganggaran dan perencanaan Tk. UPTD yang

diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran

yang dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program di 31 UPTD Yankes

Kecamatan.

1.2 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Sesuai dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,

program obat dan perbekalan kesehatan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

3. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit

4. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Hasil yang dicapai dari program obat dan perbekalan kesehatan adalah

meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini hasil

pelaksanaan kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2012:

1.2.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Bandung, anggaran APBD Kabupaten tahun 2012 yang dialokasikan untuk kegiatan

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.13.143.688.050,- dapat

terealisasi sebesar Rp. 11.615.395.000,- atau 88.37%. Anggaran pendamping APBD

Kabupaten untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yaitu Dana Alokasi

Khusus (DAK) APBN 2012 sebesar Rp. 1.462.737.800,- dapat terealisasi sebesar Rp.



1.375.562.800,- atau pencapaian 94.04%.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah

1. Terpenuhinya 60% penyediaan kebutuhan belanja obat public dan perbekalan

kesehatan.

2. Tersedianya 80% obat-obatan esensial dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan

jaringannya.

3. Terselenggaranya 100% pengelolaan obat public di IFK dan 62 Puskesmas sesuai

standar.

1.2.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan

dengan anggaran sebesar Rp. 151.456.800,- dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.151.381.800,- atau pencapaian 99.95%.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah:

1. Terdistribusikannya obat ke 62 Puskesmas, 71 Pustu, dan 62 Polindes.

2. Tersedianya software pengelolaan ketersediaan obat public di IFK dan 10% di

UPTD Yankes.

1.2.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Pengawasan dan pengendalian kefarmasian di Puskesmas merupakan

serangkaian kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kefarmasian dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

· Semua puskesmas melaksanakan penggunaan obat secara rasional.

· Semua petugas obat di puskesmas adalah asisten apoteker.

· Semua petugas obat melaksanakan administrasi pengelola obat yang baik dan

benar.



· Semua puskesmas mempunyai sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian yang

memenuhi syarat.

Selain kegiatan pengawasan dan pengendalian kefarmasian di puskesmas, untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian komunitas juga dilakukan pembinaan dan

pengawasan apotek dan toko obat/pedagang eceran obat (PEO) yang bertujuan untuk

mengawasi dan mengendalikan peredaran obat/ jamu yang tidak memenuhi standar

mutu, keamanan dan kemanfaatan di apotek/ toko obat/ PEO dan meningkatkan jumlah

apotek/ toko obat/ PEO yang berizin. Adapun yang menjadi indikator keberhasilan:

· Semua apotek/ toko obat/ PEO tidak mengedarkan obat/ jamu illegal termasuk obat

narkotika/ psikotropika.

· Semua apotek/ toko obat mempunyai sarana/ prasarana yang memenuhi syarat.

· Semua apotek/ toko obat memiliki izin operasional yang sah.

Kegiatan peningkatan mutu pelayaan farmasi komunikasi dan rumah sakit

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 81.000.000,- dan dapat direalisasikan

100% sesuai dengan rencana.

Hasil dari kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah

sakit ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas ketrampilan pengelolaan obat yang baik oleh pengelola obat

di apotek yang dilaksanakan di 60 apotek di Kabupaten Bandung oleh petugas dinas

kesehatan.

2. Diterapkannya pengelolaan obat yang baik oleh pengelola obat di Pedagang Eceran

Obat yang dilaksanakan di 30 Pedagang Eceran Obat di Kabupaten Bandung oleh

petugas puskesmas.

3. Diterapkannya pengelolaan obat yang baik oleh pengelola obat di 31 UPTD Yankes

dan 31 UPF.



1.2.4 Kegiatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.936.000.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp.2.913.100.000,- atau pencapaian 99.22%. Anggaran pendamping APBD

Kabupaten untuk Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan yaitu Dana

Alokasi Khusus (DAK) APBN 2012 sebesar Rp. 580.385.000,- dapat terealisasi sebesar

Rp. 505.710.750,- atau pencapaian 87.13%.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah terbangunnya gudang

penyimpanan obat dan adanya sarana penunjang yang memenuhi syarat.

1.3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Bandung, anggaran program upaya kesehatan masyarakat dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

2. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK)

3. Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat

4. Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

5. Kegiatan Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

6. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

7. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan

Manajemen Yankes)/ DBHCT.

Hasil yang dicapai dari program obat dan perbekalan kesehatan adalah

meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini hasil

pelaksanaan kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2012:



1.3.1 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 79.686.000,- dan dapat direalisasikan sebesar 100% sesuai dengan rencana.

Hasil kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan

jaringannya adalah terlayaninya kasus penyakit resiko tinggi di keluarga rawan

(Keluarga mandiri I menjadi Keluarga mandiri III).

1.3.2 Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK)

Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya (DAK) dilaksanakan dengan anggaran sebesar

Rp.3,641,000,000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,554,474,000,- atau

pencapaian 97.62 %. Anggaran pendamping APBD Kabupaten untuk Kegiatan

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan

Jaringannya (DAK) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2012 sebesar Rp.

801,231,500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 408,916,500,- atau pencapaian 51.04%.

Hasil kegiatan Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah tersedianya sarana dan prasana

pelayanan kesehatan seperti: terbangunnya 2 unit Puskesmas, 8 unit Poskesdes, 1

paket Rumah Dinas (RD medis dan RD Paramedis) dan tersedianya 8 set Polindes kit.

1.3.3 Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat

Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan anggaran

sebesar Rp. 75,000,000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 71,950,000,- atau

pencapaian 95.93 %.

Hasil kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat adalah meningkatnya cakupan



penjaringan kesehatan anak SD dari 33,7% menjadi 80% di 31 Kecamatan dan 62

Puskesmas.

1.3.4 Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban

bencana

Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 150.410,000,- dengan pencapaian 100 %.

Hasil kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Pos Kesehatan sesuai dengan ketersediaan tenaga kesehatan untuk 45

pelayanan kesehatan matra P3K.

2. Terlayaninya 900 pelayanan kesehatan matra korban bencana.

3. Terlayaninya 1287 pelayanan kesehatan matra lebaran.

4. Terlayaninya 1617 pelayanan kesehatan matra natal.

1.3.5 Kegiatan Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

Kegiatan Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 337,015,000,- dan dapat terealisasi

sebesar Rp. 336,146,000 dengan pencapaian 99.74 %.

Hasil kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana


1. Terlaksananya integrasi manajemen kesehatan haji, kesehatan rujukan, kesehatan

gigi dan mulut, pelayanan kesehatan, laboratorium, kesehatan olah raga, kesehatan

jiwa, kesehatan kerja, kesehatan mata, dan SPKS.

2. Terlayaninya calon Jemaah Haji (CJH) di Kabupaten Bandung Tahun 2012.

1.3.6 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan



Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dibiayai dengan

anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. ,-

4,815,101,250 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4,364,818,239,- atau pencapaian

sebesar 90.65 %. Kegiatan ini dilaksanakan di 61 Puskesmas.

Hasil kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan adalah

tersedianya biaya operasional pemeliharaan di 31 UPTD dan 170 tenaga penunjang

pelayanan.

1.3.7 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

(Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT.

Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan

Manajemen Yankes)/ DBHCT dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 200,000,000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

173,080,000,- atau pencapaian sebesar 86.54 %.

Hasil kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan

Manajemen Yankes)/ DBHCT adalah tersedianya alat/ sarana untuk kegiatan Pelayanan

kesehatan paru-paru bagi masyarakat khususnya akibat dampak asap rokok di

Kabupaten Bandung.

1.4 Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Kegiatan program pengawasan obat dan makanan didanai dengan dana APBD

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 143,498,000,- dengan pencapaian (100%).


Bandung, anggaran program pengawasan obat dan makanan dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya.

Kegiatan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kefarmasian dan meningkatkan kualitas makanan dan minuman, obat dan



kosmetik yang beredar di pasaran, dengan sasaran kegiatan: puskesmas, toko obat,

apotek, pasar/ supermarket, salon dan industry pangan rumah tangga. Hasil kegiatan

program pengawasan obat dan makanan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pelatihan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT untuk 120 IRTP

di Kab. Bandung

2. Terlaksananya penyuluhan untuk pedagang makanan jajanan

3. Terlaksananya Pemeriksaan 50 Sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah dan 50

sampel Produk Makanan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya.

4. Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Kajian

Farmasi dan Makanan Minuman

5. Tersedianya laporan kegiatan wasdal farmasi dan makanan minuman

6. Terbinanya 150 IRTP berizin

7. Terlaksananya Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman pd Hari Raya idul Fitri

dan Natal

8. Terlaksananya Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman di wilayah Kabupaten

Bandung.

1.5 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp.

511,636,000,00 terealisasi sebesar Rp. 490,106,000,00 atau pencapaian 95.79%, hasil

yang dicapai ternyata menunjukkan adanya selisih sebesar Rp. 21.100.000,00 atau

4.80%, hal ini terjadi karena adanya efesiensi dalam penunjukkan langsung barang

cetakan.

Anggaran program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (DAU).

2. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.



3. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan.

1.5.1 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kegiatan peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

sebesar Rp. 251,515,000,00 terealisasi sebesar Rp. 244,810,000,00 atau pencapaian

(97.33 %) dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 6,705,000,00 atau

2.67%, hal ini dikarenakan pengadaan media cetak diserahkan kepada pihak ke-3 yaitu

melalui PML.

Hasil kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pameran pembangunan.

2. Tersosialisasinya PHBS di 500 sekolah tingkat SLTP/ SLTA

3. Terlaksananya hari kesehatan nasional tingkat Kabupaten Bandung

4. Terbinanya PHBS dan lingkungan sehat institusi kesehatan dengan sasaran 31

UPTD Yankes

5. Terlaksananya pengembangan KTAR di sekolah dan tempat kerja

6. Tersedianya poster PHBS 1000 lembar, leaflet PHN 3000 lembar, baligo kesehatan

1 buah, 1 unit printer, 1 unit LCD dan 2 unit radio.

1.5.2 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 222,305,000,00

terealisasi sebesar Rp. 207,480,000,00 atau 93.33 %, dengan demikian masih tersisa

anggaran sebesar Rp. 14,825,000,00 atau 6.67%, hal ini dikarenakan keterbatasan

waktu dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan adalah sebagai

berikut:



1. Tersampaikannya stimullant untuk pembelian alat penunjang ke 155 posyandu

2. Penguatan desa siaga aktif di 36 desa

3. Terlaksananya pemantapan dan penguatan PHBS di 15 poskestren.

1.5.3 Peningkatan pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan terdiri dari kegiatan

langsung dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber

dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 37,816,000,00 terealisasi sebesar Rp.

37,816,000,00 atau pencapaian (100%).

Hasil kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan adalah sebagai

berikut:

1. Terlaksananya pembentukan jejaring kemitraan dalam penguatan peran Kwaran

Saka Bakti Husada dalam masalah kesehatan dengan sasaran 30 orang.

2. Penguatan petugas kesehatan dengan metode ABG dengan sasaran 62 petugas

promkes puskesmas.

1.6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu konsumsi

pangan dan gizi, sehingga berdampak terhadap perbaikan status gizi

masyarakat.Peningkatan status gizi lebih diarahkan pada pendidikan gizi masyarakat,

pelayanan gizi, Perbaikan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat, survailance gizi dan

dukungan manajemen. Hal ini tentunya diharapkan dapat berdampak terhadap

perbaikan status gizi masyarakat.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

2. Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin



3. Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro

Lainnya.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan dengan dana yang bersumber

dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1,144,950,000,00 terealisasi sebesar

Rp.1,132,702,500,00 atau pencapaian (98.93 %). hasil yang dicapai ternyata

menunjukkan adanya selisih sebesar Rp 12,247,500 atau 1.07%,

Anggaran program Perbaikan Gizi Masyarakat dimanfaatkan untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.6.1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi dilaksanakan

dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp.

150,000,000,00 terealisasi sebesar Rp. 150,000,000,00 atau pencapaian (100%).

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi terdiri dari kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

1. Pertemuan koordinasi dan evaluasi lintas program.

2. Pemantauan garam beryodium di tingkat masyarakat (Rumah Tangga) dengan

kegiatan seperti: pembekalan petugas untuk pelaksanaan pemantauan garam

beryodium tingkat rumah tangga dan pelaksanaan pemantauan garam beryodium

tingkat rumah tangga.

3. Membangun jejaring dengan Rumah Sakit dalam upaya penanggulangan gizi buruk.

4. Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB).

5. Kegiatan SKPG

6. Penguatan survailance gizi dan kajian secara epidemiologis melalui pembinaan ke

daerah dengan prevalensi Balita sangat kurus (Gizi Buruk) > 0.06%

Hasil kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi adalah sebagai

berikut:



· Terlaksananya kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) di 276 desa

· Terlaksananya lokakarya pencegahan masalah gizi

· Terlaksananya penguatan surveilance gizi di 10 UPTD

1.6.2 Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin

Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 734,950,000,00

terealisasi sebesar Rp. 731,402,500,00 atau pencapaian (99.52 %). dengan demikian

masih tersisa anggaran sebesar Rp. 3,547,500,00 atau 0.48%.

Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin terdiri dari kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

1. Pemberian Kapsul Vitamin A (bayi 6-11 bln, balita 12-59 bln dan ibu nifas)

2. Sosialisasi Perbup dan Evaluasi Penanganan Balita Gizi Buruk/Kurang

3. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P)

4. Pendistribusian MP-ASI untuk daerah bencana

Hasil kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin adalah sebagai berikut:

· Pelaksanaan pemberian kapsul Vitamin A dan tablet tambah darah di 276 desa.

· Pelaksanaan pemberian PMT-P bagi 160 balita sangat kurus dan pemberian PMT-P

bagi 200 bumil KEK.

· Pembinaan penanganan gizi buruk bagi 61 pelaksana gizi puskesmas

· Buffer stock MP-ASI untuk bencana 100%

1.6.3 Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro

Lainnya

Kegiatan penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung

sebesar Rp. 260,000,000,00 terealisasi sebesar Rp. 251,300,000,00 atau pencapaian



(96.65%). dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 8,700,000,00 atau

3.35%.

Kegiatan penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Desiminasi informasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2. Jalinan kerjasama dengan swasta – CSR dalam upaya penanggulangan gizi buruk.

3. Rapat koordinasi pemantapan kinerja posyandu

4. Pelatihan pemantauan pertumbuhan

5. Pembinaan kegiatan kadarzi ke rumah tangga

6. Kadarzi

7. Penanggulangan kasus gizi buruk dengan kebutuhan khusus

8. Work shop penanggulangan gizi buruk

Hasil kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan work shop penanggulangan gizi buruk.

2. Terlaksananya pelatihan tentang peningkatan kualitas kepada 15 orang tenaga

petugas gizi puskesmas dalam rangka menunjang pencapaian tujuan, sasaran dan

target program perbaikan gizi keluarga yang telah ditetapkan dengan cara

memonitoring ke Puskesmas.

3. Terlaksananya pembinaan kadarzi di wilayah kerja Kabupaten Bandung.

4. Terlaksananya pembinaan tentang pemahaman dan keterampilan Tenaga Pelaksana

Gizi Puskesmas dalam menggunakan standar penilaian pertumbuhan anak balita di

Kabupaten Bandung tahun 2012 dengan Peserta pertemuan terdiri dari Pengelola

program gizi kabupaten, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas sebanyak 6 orang dan

20 orang perwakilan dari lintas program dan lintas sektoral.

5. Terlaksananya pemantauan kegiatan puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu

pelayanan gizi di Puskesmas Perawatan.



6. Tertanganinya Penanggulangan kasus gizi Gizi Buruk pada anak dengan kebutuhan

khusus dengan Pemberian Makanan Tambahan dengan kebutuhan diberikan

kepada anak umur 5-12 tahun dari keluarga miskin sebanyak 6 orang.

1.7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

direncanakan anggaran kegiatan program Pengembangan Lingkungan Sehat

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 467,656,500,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 465,504,500,00 atau pencapaian (99.54 %).

Kegiatan pada program ini difokuskan pada Kegiatan Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat perbedaan jumlah

yang ada pada rencana dan realisasi sebesar Rp. 2,152,000,00 (0.46%). Hal ini muncul

sebagai akibat efesiensi pada PL ATK, akomodasi dan konsumsi.

Hasil kegiatan pengkajian lingkungan sehat adalah sebagai berikut:

1. Diterapkannya manajemen kohort penyakit berbasis lingkungan di klinik sanitasi

tersebar di 12 Puskesmas antara lain: Pangalengan, Soreang, Kutawaringin,

Katapang, Baleendah, Bihbul, Pasir Jambu, Dayeuhkolot, Banjaran Nambo,

Rancaekek, Cileunyi dan Cilengkrang.

2. Terlaksananya pembinaan peningkatan pelayanan Klinik Sanitasi Puskesmas di 62

Puskesmas.

3. Terlaksananya pengawasan kualitas sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

sebanyak 65 tempat di 31 Kecamatan Kabupaten Bandung.

4. Terlaksananya penerapan CLTS di masyarakat dalam upaya penyediaan jamban

keluarga (STBM Pilar 1) di 3 wilayah Puskesmas Kabupaten Bandung

5. Terlaksananya pengawasan kualitas lingkungan di lokasi rawan KLB Bencana dan

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di 10 wilayah UPTD.

6. Terlaksananya pengawasan pengendalian dampak pencemaran lingkungan industri

dan lingkungan sekitarnya di 50 industri pengguna bahan bakar batu bara.



7. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan TTU di 6 RS wilayah Kabupaten

Bandung, dan 20 kolam renang.

8. Terlaksananya pengawasan sanitasi TPM dalam rangka pencegahan kejadian

keracunan makanan di beberapa rumah makan yang tersebar di 31 Kecamatan.

9. Terlaksananya peningkatan kesehatan lingkungan sekolah melalui pemantauan

jentik secara berkala di wilayah Kecamatan Margahayu yang tersebar di 20 Sekolah

Dasar.

1.8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


di rencanakan pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

Bandung sebesar Rp. 3,712,888,550,00 terealisasi sebesar Rp. 3,502,771,550,00 atau

pencapaian (94.34 %). Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada program ini,

terdapat selisih antara rencana dengan realisasi sebesar Rp. 210,117,000,00 atau

5.66%.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyemprotan/ fogging sarang nyamuk.

2. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.

3. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

4. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

5. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik.

6. Kegiatan peningkatan imunisasi.

7. Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

1.8.1 Kegiatan Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

Sesuai rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di



rencanakan pelaksanaan kegiatan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk terdiri dari

kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 185,290,000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 185,290,000,00 atau 100%. Hasil kegiatan yang direalisasikan

dalam kegiatan ini meliputi:

1. Terlaksananya Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk di 80 fokus dari 45 desa

endemis angka kejadian menjadi kurang dari 51 per 100.000 penduduk.

2. Diketahuinya berkurangnya angka kematian akibat DBD dari 1 per 100 pddk.

1.8.2 Kegiatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Kegiatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging terdiri dari kegiatan

langsung dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 146,167,500,00 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 134,393,250,00 atau 91.94 %. dengan demikian terdapat

selisih sebesar Rp. 11,774,250,00 atau 8.06%.

Hasil kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging adalah sebagai

berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 5 alat fogging

2. Terpenuhinya kebutuhan 5 alat fogging DBD sehingga kebutuhan insektisida dan

larvasida untuk fogging dapat terpenuhi dan dapat menurunkan angka kejadian DBD

menjadi < 51 per 100.000 pddk dan menurunkan angka kematian akibat DBD kurang

dari 1 per 100 pddkdi wilayah Kabupaten Bandung.

1.8.3 Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dilaksanakan dengan



dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 48,780,000,00 dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 48,780,000,00 atau 100%.

Hasil kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah adalah

terlaksananya pelayanan vaksinasi pada anak sekolah di 1600 SD/ MI dengan target

100% jumlah sasaran, dengan vaksinasi DT & TD jumlah sasaran 496.827 anak dengan

hasil DT 92,8% dan TD 93,3%, Campak jumlah sasaran 237.492 anak dengan hasil

92,9%

1.8.4 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 211,505,000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 206,755,000,00 atau 97.75 %

dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 4,750,000,00 atau 2.25%.

Hasil kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

adalah:

1. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit TBC melalui validasi data

penyakit TBC, bahan penanggulangan penyakit TB Paru, monitoring kualitas

laboratorium TB.

2. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit kusta melalui evaluasi dan

validasi data kusta.

3. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit ISPA melalui manajemen terpadu

ISPA dengan lintas sektor sebagai upaya menurunkan AKB, validasi data ISPA,

monitoring tatalaksana ISPA di Puskesmas.

4. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit diare melalui evaluasi

pemberdayaan kader diare, ISPA dan TBC, manajemen lintas diare dengan kesling

sebagai upaya menurunkan kasus diare, evaluasi dan validasi data diare, monitoring

tatalaksana diare di Puskesmas.



5. Terlaksananya kegiatan pemberantasan penyakit HIV/ AIDS melalui evaluasi

penanggulangan HIV/ AIDS dengan LSM, sero survey di daerah resiko tinggi,

kolaborasi TB-HIV dan bintek TB-HIV.

1.8.5 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik

Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik dilaksanakan

dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp.2,564,516,750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2,419,586,802,00 atau 94.35

% Dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 144,929,948,00 atau 5.65%.

Hasil kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik adalah:

1. Terlaksananya pelacakan kasus AFP dan kasus campak dengan tujuan kabupaten

bandung bebas polio dan eliminasi campak.

2. Terlaksananya kegiatan pengobatan missal filariasis 85% penduduk Kabupaten

Bandung (2.600.000 jiwa)

3. Berkurangnya angka microfilaria rate kurang dari 1 %.

4. Tertanganinya 15 kasus AFP dari jumlah sasaran 903.754 kasus.

1.8.6 Kegiatan Peningkatan Imunisasi

Kegiatan peningkatan imunisasi dilaksanakan dengan dana bersumber dari

APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 403,387,500,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp. 379,209,425,00 atau 94.01 %. dengan demikian masih terdapat selisih

sebesar Rp. 24,178,075,00 atau 5.99%.

Hasil kegiatan peningkatan imunisasi adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelatihan teknis imunisasi bagi bidan desa sebanyak 40 bidan.

2. Terlaksananya pelatihan teknis imunisasi bagi bidan praktek swasta sebanyak 40

bidan praktek swasta dan RS.

3. Pengadaan alat listrik dan elektronik 40 Suku cadang chold chain dan 2 Unit Ice

Lining Refrigerator & Frezeer



4. Pengadaan format laporan rutin program imunisasi sebanyak 62 Sheet kelengkapan

laporan rutin

5. Sweeping peningkatan cakupann UCI (Universal Children Imunization) dengan

sasaran desa UCI 252 desa Non UCI 24 desa

6. Supervisi Cheklist PWS dan peningkatan cakupan imunisasi di puskesmas Cakupan

Imunisasi HBo : 88,1 %, DPT3 : 104%, Polio4 : 104%, Campak : 98,6%

7. Terlaksananya kegiatan pertemuan persiapan validasi data TT WUS

8. Tercetaknya 8 jenis buku imunisasi.

1.8.7 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah


Rp. 153,241,800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 128,757,073,00 atau

pencapaian 84.02 %, dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp.

24,484,727,00 atau 15.98%.

Hasil kegiatan peningkatan surveillannce pengamatan penyakit epidemiologi dan

penanggulangan wabah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Penangulangan KLB penyakit, keracunan makanan & bencana

sebanyak 33 Kejadian KLB tertangani secara penyelidikan epidemiologi

2. Terlaksananya Penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imuisasi)

sebanyak 8 kasus KIPI yang ditangani dengan perawatan dan 5 kasus KIPI yang

ditangani tanpa perawatan

3. Terlaksananya Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS) di 6 RS.

4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas (BINTEK) ke 62 puskesmas

5. Penggandaan format laporan rutin kegiatan surveilans KLB penyakit, keracunan

makanan dan bencana sebanyak 13 macam format untuk 62 puskesmas.



1.9 PROGRAM STANDARISASI PELAYANANKESEHATAN

Sesuai rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di

rencanakan pelaksanaan kegiatan program standarisasi pelayanan kesehatan


Rp.1,513,225,000,00 terealisasi sebesar Rp.1,463,288,500,00 atau pencapaian (96.70

%) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.49,936,500,00 atau 3.3%

Kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam program standarisasi pelayanan

kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan (Kajian Jaminan Pelayanan

Kesehatan Daerah)

2. Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

3. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

4. Kegiatan penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

5. Kegiatan monitoring , evaluasi dan pelaporan

1.9.1 Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan (Kajian Jaminan

Pelayanan Kesehatan Daerah)

Kegiatan penyusunan standar jaminan pelayanan kesehatan (Kajian Jaminan

Pelayanan Kesehatan Daerah) dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 124,229,000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

111,204,000,00 atau 89.52 % dengan demikian masih terdapat selisih dana sebesar Rp.

13,025,000,00 atau 10.48%

Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat terselenggaranya Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung, meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai SOP, serta meningkatnya pelayanan

Kesehatan di puskesmas DTP maupun TTP. Dalam realisasinya kegiatan ini telah

menghasilkan Konsep tentang SOTK Bapel jaminan pelayanan kesehatan dan Perbub

retribusi pelayanan kesehatan.



1.9.2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan


Rp. 109,579,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 89,131,500,00 atau 81.34 %

dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 20,447,500,00 atau 18.66%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan adalah tersusunnya ISO 9001 untuk kualitas pelayanan

kesehatan di puskesmas Kabupaten Bandung.

1.9.3 Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

Bandung sebesar Rp. 124,229,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.

111,204,000,00 atau 89.52 %, dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar

Rp.13,025,000,00

Hasil kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tersosialisasikan Perda Sistem Kesehatan Daerah dalam bentuk pertemuan yang

dihadiri oleh seluruh struktural Dinas Kesehatan, lintas sektoral, LSM dan pimpinan

Rumah Sakit Daerah dan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.

2. Tersedianya 62 Dokumen Inventory Puskesmas tahun 2012 yang berisi mengenai

data identitas puskesmas, karateristik puskesmas, bangunan dan perumahan,

sarana penunjang, peralatan, pengorganisasian, program puskesmas, pembiayaan

dan jaringan puskesmas.

3. Tersedianya data pencapaian SPM dan MDG’s.

1.9.4 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

Kegiatan penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan




Rp. 28,815,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28,815,000,00 atau pencapaian

100%.

Hasil kegiatan penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan adalah

tersusunnya dokumen sistem pembiayaan kesehatan Kabupaten (DHA).

1.9.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1,137,600,000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp. 1,121,436,000,00 atau 98.58 %. Dengan demikian terdapat

selisih sebesar Rp. 16,164,000,00 atau 1.42%.

Hasil kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Pencatatan & Pelaporan Puskesmas (SP3) yang terdiri dari Laporan

Penyakit (LB1), Laporan KIA/KB, Laporan Gizi, Laporan P2P (LB3), Laporan

Kegiatan Puskesmas (LB4), dilaporakan setiap bulan sekali oleh puskesmas ke

Dinas Kesehatan. Sedangkan LSD 1 (Sumber Daya Puskesmas), LSD 2 (Data

Ketenagaan di Puskesmas) dan LSD 3 (Jumlah dan Jenis Puskesmas ) dilaporkan

setiap akhir tahun oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan, Data dan informasi tersebut

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan

tahun 2013.

2. Kegiatan pengelolaan Aplikasi SIMPUS mencakup pengelolaan informasi dalam

lingkup manajemen pasien (front management), yang meliputi : Registrasi pasien

yang mencatat data/status pasien untuk memudahkan pengidentifikasian maupun

pembuatan statistik dari pasien masuk sampai keluar. Registrasi pasien meliputi

pendaftaran pasien baru/lama, dan pendaftaran rawat inap/jalan, Rawat

Jalan/Poliklinik yang tersedia di puskesmas dan jaringannya seperti: poli umum, poli

KB/KIA, poli gigi , pelayanan TB paru, dan UGD (untuk puskesmas yang



menyediakan layanan IGD). Bagian ini juga mencatat diagnosa dan tindakan

terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekam medis pasien.

Apotik/Farmasi, yang meliputi pengelolaan informasi inventori dan transaksi obat-

obatan. Melalui lingkup manajemen pasien tersebut diperoleh laporan mengenai:

rekam medis pasien, data morbiditas pasien rawat jalan, jumlah kunjungan pasien

kasus baru dan kasus lama, jumlah penggunaan obat dan manajemen ketersediaan

obat di apotik puskesmas. Aplikasi SIMPUS tahun 2012 dilaksanakan di 20

Puskesmas yaitu Puskesmas Majalaya, Puskesmas Banjaran Nambo, Puskesmas

Soreang dan Puskesmas Dayeuhkolot, dll.

3. Kegiatan penyusunan Profil Kesehatan tahun 2011 menghasilkan Dokumen Profil

Kesehatan yang merupakan dokumentasi hasil penyelenggaraan kesehatan yang

dilaksanakan baik oleh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti

Puskesmas dan jaringannya serta RSUD maupun Rumah Sakit milik swasta

sehingga dapat menggambarkan situasi derajat kesehatan masyarakat serta upaya-

upaya kesehatan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun di Kabupaten Bandung.

Dokumen Profil Kesehatan 2010 didistribusikan ke seluruh puskesmas, pejabat

struktural Dinas dan lintas sektoral di lingkungan Pemda.

4. Kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Puskesmas/Kabupaten menghasilkan

dokumen laporan hasil kegiatan program di Puskesmas/Kabupaten Bandung tahun

2012. Jumlah dokumen yang dihasilkan 62 dokumen laporan tahunan puskesmas

dan 1 dokumen laporan tahunan Dinas Kesehatan.

5. Tersedianya jaringan Wide Area Network (WAN) bertujuan untuk menciptakan

sistem informasi yang terintegrasi antar Puskesmas dan Puskesmas – Dinas.

Jaringan WAN tahun 2012 dilaksanakan di 20 Puskesmas.

1.10 PROGRAM PELAYANANKESEHATAN PENDUDUK MISKIN




di rencanakan pelaksanaan program pelayanan kesehatan penduduk miskin


Rp. 46,006,556,204,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 43,937,567,337,00 atau

pencapaian 95.50 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 2,068,988,867,00

atau 4.5%. Kegiatan dalam program ini meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan operasi (Bangub 2012)

2. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin

1.10.1 Pelayanan Kesehatan Operasi (Bangub 2012)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi (Bangub 2012) dilaksanakan dengan

dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 60.000.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp. 60.000.000,00 atau pencapaian 100%.

Hasil kegiatan pelayanan operasi katarak ini meliputi penjaringan, skrinning,

tindakan operasi dan follow up operasi. Hasil realisasi kegiatannya 100% yaitu

sebanyak 60 kasus untuk masyarakat miskin mendapatkan pelayanan operasi katarak

paripurna.

1.10.2 Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (DAU &

Bangub 2012)

Kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin terdiri

dari dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Bandung sebesar Rp.

45,946,556,204,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 43,877,567,337,00 atau 95.50

%. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 2,068,988,867,00 atau 4.5%.

Hasil kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin


1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

antara puskesmas, masyarakat Kabupaten Bandung dan Rumah Sakit sebanyak 2

kali pertemuan.



2. Terlaksananya evaluasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat

miskin tingkat puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 6 kali pertemuan.

3. Terlaksananya pertemuan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

yang berkoordinasi dengan lintas sektor sebanyak 3 kali pertemuan.

4. Terlayaninya pelayanan kesehatan 100% bagi pasien masyarakat miskin di

Puskesmas dan Rumah Sakit.

1.11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannnya.


di rencanakan pelaksanaan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dengan dana


direalisasikan sebesar Rp. 12,425,637,400,00 atau 90.09 %. Dengan demikian terdapat

selisih sebesar Rp. 1,367,120,000,00 atau 9.91%.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya mengadakan kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengadaan puskesmas keliling

2. Pengadan sarana dan prasarana puskesmas

3. Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED

4. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

1.11.1 Pengadaan Puskesmas Keliling

Kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling dilaksanakan dengan dana yang




direalisasikan sebesar Rp. 1,146,971,200,00 atau pencapaian 95.58 %. Dengan

demikian terdapat selisih sebesar Rp. 53,028,800,00 atau 4.42%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling adalah

tersedianya lima buah puskesmas keliling dan kendaraan penanggulangan gizi buruk.

1.11.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3,743,721,000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp. 3,366,311,500,00 atau pencapaian 89.92 %. Dengan

demikian terdapat selisih sebesar Rp. 377,409,500,00 atau 10.08%.

Hasil Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas adalah sebagai

berikut:

1. Pengadaan 31 buah Notebook dan Printer untuk 31 Puskesmas dan 2 Komputer

desktop untuk 2 UPTD.

2. Pengadaan Proyektor dan Screen untuk 25 UPTD.

3. Pengadaan 5 Dental unit, 6 unit kendaraan operasional untuk Puskesmas

4. Pengadaan 2 unit mobil operasional untuk Dinas.

5. Pengadaan 46 paket PHN kit, 1 set PONED kit, 9 paket alat resusitasi, 2 paket

poskesdes kit.

6. Pengadaan meja kerja, bangku tunggu, kursi kerja untuk 10 poskesdes dan 5

PONED

7. Pengadaan almari obat, almari arsip dan rak rekam medik di 20 Puskesmas.

8. Pengadaan alat kesehatan dasar (stetoskop sebanyak masing-masing 5 buah untuk

62 Puskesmas dan spignomanometer sebanyak masing-masing 3 buah untuk 62

puskesmas).

1.11.3 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Berfungsi PONED

Kegiatan Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED





pencapaian 83.55 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 400,878,000,00

atau 16.45%.

Hasil Kegiatan Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas berfungsi

PONED adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan pembangunan 5 Puskesmas.

2. Terlaksananya kegiatan pembangunan 2 Poskesdes dan rehabilitasi untuk 13

Puskesmas.

3. Terlaksananya kegiatan pembangunan 2 Pustu

4. Terlaksananya kegiatan pembangunan Labkesda di 1 UPTD

1.11.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas



pencapaian 91.64 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 535,803,700,00

atau 8.36%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

Puskesmas adalah terlaksananya kegiatan pembangunan 4 Puskesmas PONED yaitu

di Nagreg, Kertasari, Pasirjambu, dan Rancabali.

1.12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan

Kegiatan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan

dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp.2,622,106,360,00 terealisasi sebesar Rp.1,556,773,485,00 atau pencapaian

(59.37%) dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp.1,065,332,875,00 atau

40.63%.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan memiliki kegiatan antara



lain:

1. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan

1.12.1 Kegiatan Kemitraan Kualitas Dokter Dan Paramedis

Kegiatan Kemitraan Kualitas Dokter Dan Paramedis dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1,553,251,000,00

terealisasi sebesar Rp. 595,765,000,00 atau pencapaian (38.36 %) dengan demikian

masih terdapat selisih sebesar Rp. 957,486,000,00 atau 61.64%.

Hasil yang dicapai Kegiatan Kemitraan Kualitas Dokter Dan Paramedis adalah

terlaksananya kegiatan rekruitmen tenaga kesehatan PTT untuk memenuhi kebutuhan

tenaga kesehatan 40 Dokter Umum, 25 Dokter Gigi dan 50 Bidan.

1.12.2 Kegiatan Peningkatan SDM Kesehatan

Kegiatan Peningkatan SDM Kesehatan dilaksanakan dengan dana yang

bersumber dari Bangub sebesar Rp.1,068,855,360,00 terealisasi sebesar

Rp.961,008,485,00 atau pencapaian (89.91 %) dengan demikian masih terdapat selisih

sebesar Rp. 107,846,875,00 atau 10.09%.

Hasil kegiatan yang dicapai Peningkatan SDM Kesehatan yang telah dilaksanakan

pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan pemberian fasilitas peningkatan kinerja bagi 16 orang

Dokter/ Dokter Gigi dan 13 orang Bidan.

2. Terlaksananya pemberian beasiswa bagi Tenaga Di Dinas Kesehatan sebanyak 4

orang melanjutkan pendidikan ke D3 dan 4 orang ke Tingkat Sarjana

1.13 Program Peningkatan Pelayanan LANSIA


di rencanakan pelaksanaan kegiatan program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia




Rp. 48,531,500,00 terealisasi sebesar Rp. 48,531,500,00 atau pencapaian (100%).

Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia menitikberatkan pada kegiatan

Pembangunan Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan.

Hasil kegiatan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan adalah sebagai

berikut:

1. Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola lansia untuk pengembangan

Puskesmas Santun Lansia tingkat kabupaten sebanyak 1 puskesmas.

2. Terlaksananya pembinaan lansia di Posbindu sebanyak 308 Posbindu yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan setiap 2 kali dalam satu tahun.

3. Terlaksananya program lansia dalam kegiatan monitoring dan pertemuan evaluasi

program lansia yang diikuti oleh 62 puskesmas.

1.14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Rp. 1,547,540,500,00 terealisasi sebesar Rp. 1,145,188,612,00 atau pencapaian (74%)

dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp.402,351,888,00 atau 26%.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak menitikberatkan pada

kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

Hasil dari kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu adalah:

1. Terlaksananya pertemuan tentang orientasi ANC yang efektif menuju persalinan

normal sebanyak 300 orang.

2. Terpenuhinya bantuan rumah sebagai tempat tinggal dan pelayanan kesehatan bagi

bidan desa sebanyak 65 rumah sehingga pelayanan persalinan di Desa/ PONED

meningkat.

3. Tersedianya 20 macam format pelaporan kegiatan KIA dan KB..



4. Terlaksananya pengembangan model pelayanan kesehatan maternal di Kecamatan

Arjasari dan Pangalengan beserta rujukannya.

5. Tersosialisasinya Perda dan Perbub KIBBLA dan Jampersal.

6. Tersedianya 35.580 Buku KIA dan 339 Paket Protap Pelayanan.

7. Terlaksananya pertemuan evaluasi bagi pengelola UPF dalam upaya meningkatkan

pelayanan KB yang berkualitas yang dihadiri oleh 62 puskesmas.

8. Terlaksananya pertemuan tentang keterpaduan KB yang diiukuti oleh 31 Bidan

Koordinator wilayah Kabupaten Bandung.

9. Terevaluasinya hasil pencapaian program tahun 2011 dan meningkatnya program

tahun 2012.

10. Tertanganinya kasus risti yang dirujuk dan menurunnya kasus kematian ibu dan bayi.

B A B VIII

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN



1.1 Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2012 masih terdapat

hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu terdiri

dari:

a. Belanja Tidak Langsung yang tidak terserap adalah sebesar Rp.644.712.379,00

(2,69 %) hal ini dikarenakan adanya kebijakan perubahan alokasi anggaran dan

adanya efisiensi pemanfaatan dalam penerapan penilaian disiplin dan kinerja pada

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja maupun berdasarkan kondisi kerja

di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, serta Pengajuan insentif/ penunjang

retribusi daerah baru sampai Triwulan III.

b. Belanja langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 8.014.524.032,00 (7,79 %), hal ini

dikarenakan / disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

U R A I A N JUM LAH %

1). Efisiensi pemakaian/ pelaksanaan : 733,005,140Rp 9.15

2). Perubahan Kebijakan : 1,078,846,875Rp 13.46

3). Selisih Kontrak : 4,064,083,150Rp 50.71

4). Keterbatasan waktu dan tenaga : 2,138,588,867Rp 26.68

Jumlah : 8,014,524,032Rp 100.00

Selisih/ saldo anggaran diperoleh dari efisiensi pemakaian/ pelaksanaan sebesar

Rp. 733.055.140 (9,15%) dari Saldo anggaran yang tersedia, pada dasarnya kegiatan

telah dilaksanakan sesuai rencana akan tetapi ada beberapa pembiayaan yang bisa/

tidak jadi dikeluarkan karena beberapa pertimbangan antara lain :

a. Penghematan dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

belanja surat kabar/ majalah.

b. Efisiensi pemanfaatan dana honor tenaga pendukung dinas dan tenaga pendukung

medis di Puskesmas pada kegiatan operasional dan pemeliharaan puskesmas. Hal

ini dikarenakan ada beberapa tenaga honorer yang telah diangkat jadi tenaga CPNS



dan pemberian honor disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja dari tenaga honorer

yang bersangkutan.

c. Mamin pasien yang tidak terserap dikarenakan sebagian pasien dengan rawat inap

di puskemas tempat perawatan merupakan peserta Jamkesmas dan peserta Askes,

sehingga penggantian mamin pasiennya dijamin oleh Jamkesmas dan PT. Askes.

d. Penyelenggaraan beberapa kegiatan, penyerapan dananya sesuai kebutuhan,

mislanya dikarenakan Nara sumber berhalangan hadir, penyesuaian transport

perjalanan dll.

e. Sewa rumah bidan tidak dikeluarkan pembiayaannya karena sudah punya rumah

sendiri.

f. Pembiayaan penunggu balita rawan gizi yang dirawat di Rumah Sakit tidak dicairkan,

karena tidak ada yang dirawat.

g. Ada 1 posyandu yang tidak jadi diberikan alat penunjang, karena sudah pernah

mendapat dana hibah dari Provinsi.

h. Penanganan kasus Filariasis yang dirujuk hanyak 2 orang.

i. Sebagian puskesmas sudah dapat memenuhi target cakupan hasil POMP filariasis,

sehingga transport sweeping tidak dimanfaatkan.

j. Transport pengambilan obat filariasis tidak dimanfaatkan. Karena dropping dilakukan

oleh Provinsi.

k. Biaya pengobatan dan perawatan KIPI (Kontra Indikasi Paska Imunisasi)

disesuaikan dengan jumlah kasus dan besaran tagihan dari Rumah Sakit.

Selisih / saldo anggaran karena adanya perubahan kebijakan sebesar

Rp.1.078.846.875,00 (13,46%), diantaranya pada kegiatan :

a. Pembayaran Gaji tenaga kerja kontrak hanya diperbolehkan 12 bulan, sedangkan

alokasi untuk 13 bulan.



b. Pemberian tambahan insentif bagi dokter, dokter gigi dan bidan PNS di puskesmas/

desa terpencil yang mengambil cuti melahirkan, tidak boleh diberikan.

c. Bantuan dana Beasiswa tugas belajar untuk D3, tidak dimanfaatkan karena tidak

terpenuhinya persyaratan dari segi usia (> 35 tahun) dan belum terpenuhinya masa

kerja golongan.

d. Bantuan dana bea siswa tugas belajar untuk S1 hanya 76,23% yang dimanfaatkan,

karena biaya hidup hanya terhitung 4 bulan dan SPP disesuaikan dengan plafon

yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan.

Selisih/ saldo anggaran berupa hasil selisih kontrak dengan pihak ketiga dalam

pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 4.064.083.150,00 (50,71%) dari saldo

anggaran yang ada, hal ini dikarenakan sistem pengadaan sebagian besar sudah

melalui LPSE sehingga persaingan dalam penentuan harga sangat ketat.

Saldo anggaran yang lain dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tenaga

untuk penyelesaian kegiatan, yaitu sebesar Rp. 2.0138.588.867,00 (26,68%) dari saldo

anggaran yang ada. Adapun masalah keterbatasan waktu & tenaga, antara lain karena :

a. Pengesahan DPA yang terlambat, menimbulkan perubahan rencana sesuai jadwal

yang telah ditentukan dan bertumpuknya kegiatan di akhir tahun anggaran.

b. Kesibukan dari beberapa stake holder pada saat yang bersamaan kegiatan tidak

dapat dilaksanakan sesuai rencana.

c. Kegiatan operasional dan pemeliharaan yang ada di Puskesmas tidak termanfaatkan

secara optimal.

d. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan peserta

Jamkesmas ke Rumah Sakit mitra untuk pelayanan bulan Desember 2012 belum

dapat terealisasi karena ajuan membutuhkan waktu untuk penyelesaian verifikasi.

Hambatan/ kendala lain yang dialami dalam capaian kinerja adalah :

a. Pengesahan anggaran belum tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan yang

sudah direncanakan tidak sesuai dan percapaian target kinerja keuangan kurang



optimal;

b. Koordinasi/ informasi serta mekanisme bantuan dana dari Propinsi/ Pusat terlambat,

terutama Bangub sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak

dapat dilaksanakan;

c. Penyelenggaraan pengadaan dengan system LPSE, membutuhkan waktu yang

cukup lama untuk dapat mengevaluasi dari peserta lelang;

d. Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga maupun keterampilan yang kurang dalam

bidang pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga pertanggungjawaban/

pendokumentasian keuangan kurang optimal.

e. Tidak teralokasikannya honor/ tambahan penghasilan bagi bendahara di tingkat

puskesmas, sehingga kurang memberi motivasi/ penghargaan pada bendahara.

f. Bantuan dana Gakinda sangat tergantung dari hasil ajuan klaim dari rumah sakit/

puskesmas dan perlu waktu untuk memverifikasi.

g. Penyelenggaraan pencairan pada pihak ke 3 (ketiga) pada pengadaan barang/ jasa

serta belanja modal khususnya pengadaan fisik bertumpu di bulan Desember/ akhir

tahun sehingga mengganggu proses pelaporan keuangan..

h. Pengesahan DPA perubahan pada bulan Nopember 2012, sehingga ada beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dikarenakan

waktu pelaksanaan kegiatan realtif sempit ( + 35 hari kerja).

8.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dengan melihat permasalahan diatas perlu diupayakan suatu penanganan

permasalahan yang dapat mengatasi kelancaran pertanggungjawaban maupun

pelaksanaan penyelenggaraan keuangan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan,

diantaranya sebagai berikut:

a. Penetapan Dokumen dapat lebih awal disahkan, untuk dapat mengantisipasi



penyelesaian kegiatan secara tepat waktu maupun pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam pelayanan kesehatan.

b. Proses ajuan dan pengesahan serta mekanisme pencairan dana Bangub Provinsi

lebih terkoordinir/ jelas.

c. Penerapan aplikasi yang dapat memudahkan pengumpulan data dasar , pencatatan

serta dokumentasi sebagai potensi dalam perencanaan/ prognosis keuangan dinas.

d. Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembayaran untuk klaim

peserta Gakinda dan Jamkesmas oleh institusi/ unit khusus untuk dapat

meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

e. Adanya tambahan ketenagaan akuntansi dan tenga IT yang telah diberi bimbingan

teknis untuk antisipasi pelaporan / pengelolaan keuangan sesuai dengan standar

yang diharapkan.

f. Dialokasikannya honorarium dan peningkatan keterampilan teknis keuangan bagi

bendahara penerimaan & pengeluaran di tingkat Puskesmas.

babi pendahuluan - bandungkab.go.id · laporantahunan-tahun2012 dinaskesehatankabupatenbandung 2...

Documents