babiii deskripsiwilayahdanpenelitiankotamalang a ...eprints.umm.ac.id/41640/4/bab iii.pdf · kota...
TRANSCRIPT
57
BAB III
DESKRIPSI WILAYAH DAN PENELITIAN KOTA MALANG
A. Gambaran Umum Kota Malang
Kota Malang adalah kota terpadat kedua di Provinsi Jawa Timur
setelah Kota Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang
mencapai 894.782 jiwa.50 Berdasarkan data BPS Kota Malang pada tahun
2017, luas wilayah Kota Malang mencapai 110,06 km2. Secara administratif,
Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan, 57 kelurahan, 544 Rukun Warga (RW)
dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Kota Malang memiliki perkembangan kota
yang sangat baik dan cepat mulai dari fisik hingga ekonomi. Seiring dengan
perkembangan di Kota Malang, banyak masyarakat yang menjadi kaum urban
untuk mengadu nasib ke Kota Malang, hal ini tentu berdampak pada padatnya
jumlah penduduk di Kota Malang.
Namun, sangat disayangkan, kedatangan kaum urban ke Kota Malang
tidak selalu diimbangi dengan skill dan pendidikan yang baik sehingga
menimbulkan kelompok masyarakat kurang mampu yang berpenghasilan
rendah. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan terbatasnya lahan
permukiman di Kota Malang, semakin tahun harga tanah dan rumah juga
semakin meningkat, masyarakat yang berpenghasilan rendah terkadang masih
belum bisa memenuhinya. Hal ini menimbulkan titik-titik yang dapat
dikategorikan sebagai suatu daerah yang padat penduduk dengan tingkat
50Laporan Akhir 2017 Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100 (Barenlitbang KotaMalang).
58
ekonomi yang rendah sehingga sulitnya memenuhi standar hidup yang layak
dan sehat.
Permasalahan lain yang juga ditimbulkan adalah ketidakteraturan
bangunan dimana banyakanya permukiman yang berdesak-desakan sehingga
terlihat kumuh, permasalahan seperti sanitasi, drainase dan pengelolaan
sampah juga belum dikelola dengan baik, selain itu terlihat masih banyaknya
masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan Sungai Brantas sehingga
sangat mengkhawatirkan jika terjadi banjir dan tanah longsor. Berikut
dibawah ini adalah gambaran permukiman kumuh yang ada di Kota Malang
Gambar 3.1 Permukiman Kumuh di Kota Malang
Sumber: Peneliti
Gambar-gambar tersebut merupakan beberapa gambaran dari
permukiman kumuh yang ada di Kota Malang, beberapa masyarakat masih
59
melakukan kegiatan membuang sampah tidak pada tempatnya, masyarakat
yang memiliki permukiman di sempadan sungai juga masih membuang
limbah yang dimana aliran limbah tersebut langsung diarahkan ke sungai,
terdapat pula beberapa masyarakat yang mendirikan permukiman di sempadan
rel kereta api yang sudah tidak digunakan, hal tersebut menunjukkan bahwa
permukiman kumuh di Kota Malang masih harus segera dibenahi.
B. Gambaran Lokasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Kota Malang adalah salah satu kota yang mendapatkan fasilitas
program KOTAKU, tercatat bahwa 29 kelurahan telah ditetapkan didalam SK
Permukiman Kumuh. 29 kelurahan tersebut termasuk kedalam tiga kategori
berbeda yaitu kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan.
Berikut adalah tolak ukur kategori kumuh, 19-44% termasuk kedalam
kategori kumuh ringan, 45-70% termasuk kedalam kategori kumuh sedang
dan 71-95% termasuk kedalam kategori kumuh berat.
Wilayah yang kategori kekumuhannya dibawah 19% sudah tidak
termasuk kedalam tiga kategori diatas, namun bisa menimbulkan adanya
permukiman kumuh baru. Dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang,
kelurahan yang tidak termasuk kedalam 29 kelurahan dalam fasilitas program
KOTAKU tetap menerima fasilitas dengan kategori pencegahan sedangkan 29
kelurahan yang ditetapkan dalam fasilitas program termasuk kedalam kategori
peningkatan, dalam kategori peningkatan pola penanganan yang dilakukan
meliputi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.
60
Kelurahan yang menjadi sasaran pemerintah untuk menerima fasilitas
program ini adalah kelurahan dengan kriteria infrastruktur yang masih
dibawah standar, seperti bangunan gedung yang tidak teratur, jalan
lingkungan yang rusak, penyediaan air minum yang belum memadai, drainase
lingkungan yang belum terpelihara dengan rutin, masyarakat yang belum
memiliki tempat pengelolaan limbah dengan baik, pengelolaan sampah serta
proteksi kebakaran yang masih kurang. Beberapa kriteria tersebut merupakan
kriteria yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri PUPR sebagai
kriteria perumahan dan permukiman kumuh.
Didalam menganalisis permukiman kumuh telah ditetapkan beberapa
aspek, kriteria dan indikator yang menggambarkan kriteria dari permukiman
kumuh. Aspek yang dilihat terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi
jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan,
kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi
proteksi kebakaran. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek.
a. Kondisi bangunan gedung memiliki kriteria yang terdiri dari
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan
ketidaksesuaian dengan teknis persyaratan bangunan. Indikator
ketidakteraturan bangunan yang terjadi di Kota Malang adalah ketentuan
tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tidak
memenuhi standar mulai dari pengaturan bentuk, besaran, letak dan
tampilan bangunan pada suatu zona dan ketentuan tata bangunan serta
61
kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) yang juga tidak memenuhi standar seperti pengaturan blok
lingkungan, kapling, ketinggian dan elevasi lantai, bangunan, konsep
identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan serta wajah jalan.
Kemudian permasalahan kondisi bangunan gedung juga ditinjau dari
tingkat kepadatan bangunan dengan indikator Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan dari Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Selanjutnya terdapat kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis
bangunan yang indikatornya terdiri dari bangunan gedung yang tidak
memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
b. Kondisi jalan lingkungan memiliki kriteria yang terdiri dari cakupan
pelayanan jalan lingkungan dimana sebagaian lokasi perumahan atau
permukiman tidak memiliki jalan lingkungan yang sesuai dengan
ketentuan teknis. Selain itu juga karena kualitas permukaan jalan
lingkungan yang sebagian atau seluruh jalan lingkungannya mengalami
kerusakan.
c. Kondisi penyediaan air minum memiliki kriteria ketersediaan akses aman
pada air minum yang belum memadai, hal ini dikarenakan beberapa
masyarakat masih belum bisa mengakses air minum yang memiliki
kualitas baik seperti tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Selain
itu juga tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, dimana kebutuhan air
62
minum masyarakat tidak mencapai minimal yakni sebanyak
60liter/orang/hari.
d. Kondisi drainase lingkungan memiliki kriteria paling banyak diantara
aspek-aspek yang lain. Kondisi drainase lingkungan meliputi kriteria
ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, hal ini disebabkan karena
jaringan drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga
menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30cm selama lebih dari 2
jam dan terjadi lebih dari 2 kali dalam setahun. Selanjutnya
ketidaktersediaan drainase lingkungan pada perumahan atau permukiman
yang terdiri dari saluran tersier dan saluran lokal.
Tidak terhubungnya sistem drainase perkotaan juga menjadi salah satu
kriteria dalam aspek ini karena saluran drainase lingkungan yang tidak
terhubung dengan saluran yang lebih tinggi diatasnya sehingga
menimbulkan air tidak dapat mengalir dan menyebabkan munculnya
genangan. Beberapa drainase juga tidak terpelihara dengan baik karena
tidak dilaksanakannya pemeliharaan terhadap saluran drainase lingkungan
pada lokasi perumahan dan permukiman serta tidak adanya pemeliharaan
rutin maupun berkala. Kualitas konstruksi drainase juga mempengaruhi
dan menjadikan hal ini sebagai aspek karena disebabkan oleh kualitas
konstruksi drainase yang buruk.
e. Kondisi pengelolaan air limbah memiliki kriteria yang terdiri dari sistem
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis,
kebanyakan dari masyarakat memiliki sistem pengelolaan limbah yang
63
tidak sesuai standar atau tidak memadai karena kloset yang tidak
terhubung dengan tangki septic baik secara individual atau domestik,
komunal maupun terpusat. Biasanya hal ini banyak terjadi pada
masyarakat yang bermukim di sempadan sungai terlihat beberapa
masyarakat masih melakukan kegiatan pembuangan limbah langsung ke
sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi tercemar. Prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah juga tidak sesuai dengan persyaratan teknis
dimana kondisi tersebut terjadi karena tidak tersedianya sistem
pengolahan limbah setempat atau terpusat.
f. Kondisi pengelolaan persampahan memiliki kriteria sarana, prasarana dan
sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis
serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
Indikator dari sarana dan prasarana persampahan yang tidak sesuai dengan
teknis yakni karena tidak tersedianya tempat sampah dengan pemilahan
sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan
sampah yang seharusnya wajib menyediakan TPS dan TPS 3R (reduce,
reuse dan recycle), gerobak sampah atau truk pengangkut sampah pada
skala lingkungan dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis karena
tidak memenuhi persyaratan mulai dari pewadahan dan pemilahan
domsetik, pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan. Selain itu sarana
dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara dengan
baik karena kurangnya pemeliharaan rutin maupun berkala.
64
g. Kondisi proteksi kebakaran memiliki kriteria ketidaktersediaan sarana
proteksi kebakaran yang terdiri dari alat pemadan api ringan (APAR),
mobil pompa serta mobil tenaga sesuai kebutuhan. Terdapat juga
prasarana proteksi kebakaran yang tidak tersedia mulai dari pasokan air,
jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem proteksi kebakaran dan
bangunan pos kebakaran.
Beberapa aspek, kriteria dan indikator yang dijelaskan merupakan
gambaran dari permukiman kumuh, penjelasan diatas juga menjadi panduan
dalam baseline penanganan permukiman kumuh di Kota Malang. Di Kota
Malang sendiri terdapat 29 kelurahan yang termasuk kedalam kategori kumuh
dan berikut daftar 29 kelurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
observasi yang telah disepakati:
Tabel 3.1 Daftar Penetapan Lingkungan Perumahan dan PermukimanKumuh Berdasarkan Hasil Observasi
No Kelurahan Luas (Hektar/Ha)
1 Sukun 20,8
2 Ciptomulyo 21,14
3 Bandungrejosari 57,09
4 Tanjungrejo 27,58
5 Bandulan 32,16
6 Sukoharjo 19,32
7 Kiduldalem 9,39
8 Kauman 14,74
65
9 Kasin 20,26
10 Bareng 20,55
11 Gadingkasri 19,19
12 Penanggungan 16,36
13 Oro-Oro Dowo 13,91
14 Samaan 16,01
15 Tulusrejo 13,53
16 Lowokwaru 7,42
17 Jatimulyo 7,38
18 Dinoyo 17,31
19 Tlogomas 18,36
20 Merjosari 18,13
21 Sumbersari 9,92
22 Polehan 25,04
23 Jodipan 16,36
24 Pandanwangi 28,07
25 Balearjosari 23,77
26 Blimbing 17,73
27 Purwantoro 22,76
28 Mergosono 20,48
29 Kotalama 49,64
Sumber: Laporan Akhir 2017 Penyusunan Strategi Pencapaian Akses
Universal 100-01-100
Dari beberapa kelurahan diatas, adapun kelurahan yang menjadi fokus
peneliti yaitu Kelurahan Kidul Dalem. Kelurahan Kidul Dalem memiliki 50
66
RT (Rukun Tetangga) yang tersebar di 8 RW (Rukun Warga). Jumlah
penduduk di Kelurahan Kidul Dalem mencapai 6.676 jiwa. Adapun yang
menjadi pusat perhatian dari Kelurahan Kidul Dalem yakni kampung
tematiknya. Terdapat kampung tematik yang telah terbangun di Kelurahan
Kidul Dalem tepatnya dikawasan RW 5 yaitu Kampung Biru Arema.
Kampung Biru Arema merupakan sebuah perkampungan yang letaknya tepat
berada disempadan Sungai Brantas.
Berkat kolaborasi dalam program KOTAKU, Kampung Biru Arema
yang dulunya merupakan sebuah perkampungan kumuh berhasil dirubah
menjadi perkampungan yang menjadi destinasi wisata bagi masyarakat.
Adanya bantuan pengecatan di Kampung Biru Arema oleh PT. Indana
memberikan kesan terhadap wajah kumuh yang ada. Kesan kumuh yang
dulunya ada sekarang menjadi hilang berkat adanya keseragaman warna dan
motif serta penggambaran mural di kampung tersebut. Berikut adalah gambar
dari permukiman Kampung Biru Arema sebelum dan setelah pengecatan.
Gambar 3.2 Permukiman Kampung Biru Arema sebelum dan
setelah pengecatan
67
Sumber: Ketua Pengelola Kampung Biru Arema
C. Koordinator Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Setiap kota atau kabupaten yang menerima fasilitas program
KOTAKU didampingi oleh tim Koordinator Kota (Korkot) yang terdiri dari
Koordinator Kota dan asisten-asisten dengan keahlian masing-masing mulai
dari perencanaan kota, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan manajemen
data. Kemudian ditingkat kelurahan, terdapat tim fasilitator kelurahan (faskel)
yang akan ditugaskan mendampingi masyarakat.
Begitu pun di Kota Malang, tim yang ada juga terdiri dari Koordinator
Kota dan asisten-asisten yang mendampingi. Faskel yang ditugaskan disetiap
kelurahan pun terdiri dari beberapa faskel seperti faskel sosial, faskel ekonomi,
faskel infrastruktur dan faskel up. Di Kota Malang terdapat beberapa faskel
yang ditempatkan di 29 kelurahan yang mendapatkan fasilitas program
KOTAKU.
68
Gambar 3.3 Nama-Nama Fasilitator Program KOTAKU (Kota Tanpa
Kumuh)
Sumber: Tim Kooordinator Program KOTAKU Kota Malang
Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh faskel disetiap
kelurahan yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan pelayanan infrastruktur
Kegiatan pelayanan infrastruktur permukiman yang diselenggarakan
dalam program ini adalah sarana dan prasarana yang terfokus pada 8
indikator kumuh seperti perbaikan jalan dan lingkungan, perbaikan
drainase lingkungan, penyediaan air bersih atau air minum, pengelolaan
persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan
membuat fasilitas ruang terbuka publik.
69
2. Kegiatan pelayanan sosial
Kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan berupa pelatihan, aksi-aksi
yang mendukung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan
pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan. Jenis kegiatan
yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan keterampilan tukang, pelatihan
kader infrastruktur (mandor), pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), kampanye gerakan bebas kumuh, pelatihan bank sampah dan
kegiatan lainnya berdasarkan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.
D. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Malang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan,
kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Adapun tugas pokok
dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Malang yaitu sebagai berikut:
A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Malang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
70
maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Pertanahan,
bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan
Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;
c. Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang Perumahan dan Pertanahan, bidang
Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang Perumahan dan
Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;
e. Pengelolaan administrasi Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan bidang Perumahan dan Pertanahan, bidang Pertamanan dan
bidang Penerangan Jalan.
B. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Malang
Untuk mewadahi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut,
maka telah disusunlah struktur organisasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Malang. Maka berikut struktur organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
71
c. Bidang Perumahan dan Pertanahan
d. Bidang Penerangan Jalan
e. Bidang Pertamanan
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
UPT Tempat Pemakaman Umum;
UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan;
UPT Kebun Bibit Tanaman; dan
UPT Taman Aktif.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKota Malang
Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2013-2018