badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia€¦ · disusun laporan akuntabilitas...

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKABUPATEN KARAWANG

Jl. A. Yani No. 1 Karawang

Ikhtisar Eksekutif

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 i

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten

Karawang sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai

peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan roda pemerintahan di Kabupaten Karawang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka

disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2018 yang menyajikan berbagai

keberhasilan /capaian strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Karawang serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal

yang perlu perbaikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang ditunjang oleh 8

(delapan) sasaran, 11 (sebelas) indikator, 9 (sembilan) program dan 68 (enam

puluh delapan) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7

(tujuh) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% yang

termasuk dalam interpretasi tercapai, sedangkan realisasi keuangan Belanja

Langsung dari pagu Rp. 15.009.603.000 terealisasi sebesar Rp. 13.871.745.953

atau sebesar 92,42%.

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai BKPSDM Kabupaten Karawang, dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang melalui DPA BKPSDM

dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp. 22.381.227.035 sedangkan

realisasi anggaran BKPSDM mencapai Rp. 20.930.053.467 atau dengan serapan

dana APBD mencapai 93,52%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2018

serapan anggaran pada BKPSDM Kab. Karawang sangat baik.

Ikhtisar Eksekutif

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 ii

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan

bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM telah dilaksanakan

dengan prinsip efisien dan efektif.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang dalam rangka

melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja Badan antara

lain :

1. Merit Sistem diimplementasikan secara bertahap;

2. Kebutuhan Pegawai dipenuhi sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten

Karawang;

3. Manajemen Kinerja terintegrasi dengan RPJMD;

4. Penguatan Pengembangan Kompetensi pegawai;

5. Peningkatan Kesejahteraan pegawai;

6. Penghargaan dan Perlindungan Hukum bagi pegawai;

7. Pola pembinaan Disiplin Pegawai dilakukan secara berjenjang dan

berkesinambungan;

8. Layanan kepegawaian berbasis IT.

Kata Pengantar

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan kasih sayang-NYA sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPSDM tahun 2018 dapat

tersusun.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi

transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam

melaksanakan good govermance dilingkungan BKPSDM

Kabupaten Karawang, sebagai pengemban amanah

menjalankan sebagian urusan pemerintahan dibidang

manajemen kepegawaian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat

kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media

pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja BKPSDM selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber

informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan

peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Semoga dapat bermanfaat.

Karawang, Januari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARAWANG

ASEP AANG RAHMATULLAH, S.STP, MP Pembina Tk.1

NIP. 19780521 199711 1 001

Daftar Isi

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 iv

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................... i

KATA PENGANTAR .......................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ v

DAFTAR TABEL .............................................................................. vi

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD ................................................ 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD......................................... 2

1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD .................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis ................................................ 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .................................... 12

3.2 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............... 13

3.3 Akuntabilitas Keuangan ............................................... 22

3.3.1 Analisa Efektivitas ............................................ 23

3.3.2 Analisa Efisiensi ............................................... 24

3.4 Prestasi dan Penghargaan ............................................ 24

BAB IV PENUTUP ................................................................... 27

LAMPIRAN ....................................................................................

Daftar Gambar

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Organisasi BKPSDM Kabupaten Karawang ....................... 2

Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai BKPSDM Tahun 2018 ........................ 3

Daftar Tabel

LKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2017 vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator, Program BKPSDM Kabupaten Karawang ........... 8

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 ....... 10

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun

2018 ............................................................................ 12

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Lainnya (Pendukung) BKPSDM Kabupaten

Karawang Tahun 2018 ....................................................... 13

Tabel 3.3 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2 .................................... 14


Tabel 3.5 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 - 2018 ................ 16






Tabel 3.11 Serapan Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2018 ...................... 22

Tabel 3.12 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran BKPSDM Kabupaten

Karawang Tahun 2018 ....................................................... 23

Tabel 3.13 Prestasi BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 .................... 25

Daftar Lampiran

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018

Lampiran 2 Realisasi Anggaran Terkait Capaian Indikator Kinerja BKPSDM

Kabupaten Karawang Tahun 2018

Lampiran 3 Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 BKPSDM

Kabupaten Karawang

Bab I Pendahuluan

LAKIP BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 1

1.1 Gambaran Umum SKPD

Sejalan dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Karawang sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk

badan yang merupakan unsur staff yang menyelenggarakan fungsi–fungsi

administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan–gagasan dan terobosan-

terobosan dibidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen

kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara

optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai

motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Karawang dalam

mewujudkan visi “Karawang yang Mandiri Maju Adil dan Makmur”.

Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-

indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam

Renstra dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang. Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi

tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan

pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun

peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk

menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada

masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada

Pemerintah Kabupaten Karawang.

Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di

atas, secara garis besar program – program kegiatan diarahkan kepada:

1. Konsistensi perencanaan dan rekruitment sesuai dengan peraturan;

2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan;

3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;

4. Meningkatnya kesejahteraan dan kedisiplinan ASN;

Pendahuluan

Bab I

Bab I Pendahuluan


5. Memfasilitasi kegiatan Korps ASN;

6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian sesuai standar yang berlaku;

7. Tersusunnya informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara

sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi;

8. Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen internal BKPSDM melalui

penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

ManusiaKabupaten Karawang

KEPALA BIDANG

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN

PROGRAM DAN

PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KEL. JAFUNG

KEPALA BIDANG

KESEJAHTERAAN,

DISIPLIN DAN

KEPANGKATAN ASN

KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN

PEGAWAI ASN

KEPALA BIDANG

PENGADAAN DAN

PEMBERHENTIAN ASN

KEPALA SUB BIDANG

PENGADAAN APARATUR

SIPIL NEGARA

KEPALA SUB BIDANG

PEMBERHENTIAN APARATUR

SIPIL NEGARA

KEPALA SUB BIDANG

MUTASI DAN JABATAN

APARATUR SIPIL NEGARA

KEPALA SUB BIDANG

KINERJA DAN KOMPETENSI

ASN

KEPALA SUB BIDANG

KESEJAHTERAAN DAN

DISIPLIN APARATUR SIPIL

NEGARA

KEPALA SUB BIDANG

KEPANGKATAN DAN

SISTEM INFORMASI ASN

KEPALA SUB BIDANG

PENGEMBANGAN DIKLAT

KEPALA SUB BIDANG

PENYELENGGARAAN

DIKLAT

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang, BKPSDM

mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang

Bab I Pendahuluan


pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, BKPSDM

Kabupaten Karawang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah

dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan ASN;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berjalannya organisasi BKPSDM sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, BKPSDM didukung oleh

pegawai sebanyak 53 orang, dengan profil sebagai berikut :

Gambar 1.2

Profil Demografi Pegawai BKPSDM Tahun 2018

Gol. Jumlah

IV c 4

IV b 1 Pendidikan Jumlah

IV a 5 SMP 1

III d 4 SMA 16 Jenis Kelamin Jumlah

III c 6 D3 11 Laki-laki 38

III b 2 S1 18 Perempuan 15

III a 17 S2 6 Total 53

II d 5 S3 1

II c 5 Total 53

II b 4

II a 0

Total 53 Jumlah Pegawai : 53 Orang

Bab I Pendahuluan


1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu - isu

strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh

dalam manajemen kepegawaian BKPSDM Kabupaten Karawang, sehingga visi, misi,

program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu- isu strategis yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Karawang diantaranya :

1. Sistem merit belum dilaksanakan secara optimal;

2. Pengembangan ASN Kabupaten Karawang belum sesuai dengan arah

pembangunan Kabupaten Karawang yang dituangkan dalam RPJMD;

3. Jumlah Pensiun sampai dengan 2030 Lebih dari Rata-rata Pensiun 5 Tahun

Terakhir;

4. Rekruitmen tenaga Non PNS tidak sesuai dengan formasi dan kualifikasi

yang dibutuhkan;

5. Pemanfaataan Teknologi Informasi dalam layanan publik masih rendah.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

1.2 Tugas dan Fungsi SKPD

1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Prestasi atau Penghargaan

Bab I Pendahuluan


BAB VII : PENUTUP

Bab II Perencanaan Kinerja


Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah serta masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Karawang merupakan dokumen yang disusun melalui proses

sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan

Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun

tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang dibuat pada masa

jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan

menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renstra BKPSDM Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 merupakan

salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, karena

BKPSDM merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada

keterkaitan dengan Misi-1 yakni “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah

Perencanaan Kinerja

Bab II



yang Bersih dan Berwibawa”.

Keterkaitan misi terdapat pada :

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

efisien dan bebas KKN

Sasaran : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan

efisien

Indikator Kinerja : 1. Nilai/predikat SAKIP Kabupaten

2. Nilai LPPD

3. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Karawang dalam menetapkan visi harus mengacu pada visi dan misi Kabupaten

Karawang dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten

Karawang Tahun 2016-2021 yaitu “Karawang yang Mandiri Maju Adil dan

Makmur”.

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan

paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan

datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah :

“Menjadi Institusi yang Handal dalam Menciptakan Aparatur Sipil Negara yang

Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”

Makna dari Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang tersebut mengandung maksud :

Institusi, adalah lembaga perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati;

Handal, mengandung pengertian bahwa BKPSDM mampu dalam memposisikan

dirinya sebagai pengelola manajemen kepegawaian yang tertib, bermutu,

akuntabel, inovatif dan kreatif;

Aparatur Sipil Negara, profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Profesional, berarti aparatur yang memiliki wawasan yang luas, kreatif,

inovatif, dan dapat memandang ke masa depan, memiliki kompetensi di

bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi



etika profesi;

Bermartabat, berarti aparatur yang memiliki harga diri, yang menaati

peraturan dan menghindari pelanggaran ketika atau bahkan tidak ada seorang

pun yang melihatnya, atau menilainya;

Sejahtera, berarti aparatur memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik

secara lahir/materi maupun bathin/jiwa.

Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu :

1) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pegawai ASN;

2) Pembinaan dan Penempatan pegawai berdasarkan merit sistem;

3) Peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi aparatur;

4) Peningkatan Kedisiplinan dan Kesejahteraan Pegawai;

5) Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan kepegawaian berbasis

teknologi informasi.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator, Program BKPSDM Kabupaten Karawang

SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM

1. Konsistensi perencanaan dan rekruitment sesuai dengan peraturan

Persentase CPNS yang lulus seleksi berdasarkan kuota yang diberikan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Presentase ASN yang sesuai dengan kompetensi Jabatan

1. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi : Kompetensi Manajerial Kompetensi Teknis b. Presentase terfasilitasinya PNS yang akan meningkatkan jenjang pendidikan

1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Pengembangan Sistem Diklat 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



4. Meningkatnya kesejahteraan dan kedisiplinan ASN

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5. Memfasilitasi kegiatan Korps ASN

Ranking POR PEMDA Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian sesuai standar yang berlaku

Presentase pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7. Tersusunnya informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi

Presentase arsip dokumen pegawai secara fisik dan elektronik

1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

8. Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen internal BKPSDM

a. Nilai evaluasi AKIP BKPSDM; b. Persentase temuan Aparat Pengawasan yang ditindaklanjuti; c. Persentase tertib administrasi barang/aset BKPSDM.

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018 dapat dilihat

pada table di bawah ini :



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET (%)



Persentase 90

2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang -memenuhi standar kompetensi


Persentase 70


a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

Persentase 70

b. Presentase terfasilitasinya PNS yang akan meningkatkan jenjang pendidikan

Presentase 100


Presentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Persentase

80


Ranking POR PEMDA Ranking 3 Besar



Persentase 30



Presentase 70


a. Nilai evaluasi AKIP BKPSDM

Nilai B

b. Persentase temuan Aparat Pengawasan yang ditindaklanjuti

Persentase 100

c. Persentase tertib administrasi barang/aset BKPSDM

Persentase 100



PROGRAM ANGGARAN SUMBER

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7. Program Pendidikan Kedinasan

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

9. Program Pengembangan Sistem Diklat

1.135.586.400

1.561.308.600

318.000.000

315.100.000

2.433.744.000

129.986.000

55.850.000

8.990.228.000

69.800.000

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

JUMLAH 15.009.603.000

Bab III Akuntabilitas Kinerja



Karawang selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM

aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat

akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021

maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi

pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang tahun 2018

menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

Tujuan 1 : Terpenuhinya jumlah pegawai yang berkualitas sesuai kebutuhan

A. Sasaran Strategis 1 : Konsistensi perencanaan dan rekruitment sesuai dengan peraturan


Presentase 90 91 101

Tujuan 2 : Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

B. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan


Persentase 70

58

82,8

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas kompetensi aparatur

C. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

a. Persentase pegawai yang Presentase 70 70 100

Akuntabilitas Kinerja

Bab III




%

memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi



Tujuan 4 : Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesejahteraan dan kedisiplinan ASN

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Persentase

80 80 100

E. Sasaran Strategis 5 : Memfasilitasi kegiatan Korps ASN

Ranking dalam POR PEMDA Ranking 3 3 100

Tujuan 5 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

F. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian sesuai standar yang berlaku


Persentase 30 30 100

G. Sasaran Strategis 7 : Tersusunnya informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Lainnya (Pendukung) BKPSDM Kabupaten Karawang Tahun 2018


%

Tujuan 6 : Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

H. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen internal BKPSDM

a. Nilai evaluasi AKIP BKPSDM Nilai B - -

b. Persentase temuan Aparat Pengawasan yang ditindaklanjuti


c. Persentase tertib administrasi barang/aset BKPSDM


3.2 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target rencana dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)



pada masing-masing perspektif. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terpenuhinya jumlah pegawai yang berkualitas sesuai kebutuhan

A. Sasaran Strategis 1 : Konsistensi perencanaan dan rekruitment sesuai dengan peraturan

Seleksi penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) sangat tergantung dari keputusan dan perolehan formasi Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2018 Kabupaten Karawang memperoleh quota pengadaan CPNS

Pelamar Umum dari Pemerintah Pusat sebanyak 381, dari hasil seleksi tersebut

dapat terisi 349 atau sebesar 91,60%.

Tujuan 2 : Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

B. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam

suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan

terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud

keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi.

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang

secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS

sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada

masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan

kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah

organisasi birokrasi.

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2


%


Persentase

70

58

82,8

Data diatas merupakan hasil pelaksanaan asessment talent mapping bagi

pejabat struktural eselon II sampai dengan eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karawang. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi



diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan

minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh

terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor

penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi,

misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan

pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan,

akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang

diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif.

Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang

prima kepada masyarakat sehingga penempatan dalam jabatan sesuai dengan

kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten

Karawang Tahun 2016-2021 pada misi ke-1 Mewujudkan Aparatur Pemerintah

Daerah yang Bersih dan Berwibawa.

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas kompetensi aparatur

C. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan capability atau keahlian

expertise yang lebih dari sekedar keterampilan skill belaka. Kompetensi juga

merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan,

tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu

serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang

tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh

interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan

pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku

yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara dapat

diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu,

dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Sumber Daya Manusia mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama IKU,

yang masing - masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3


%

a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

Persentase

70 70 100


Orang 100 100 100

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM,

baik berupa hard maupun soft competencies.

Jenis - jenis diklat yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Karawang dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 - 2018

No Uraian 2016 2017 2018

A. Diklat Struktural

1. Diklat Kepemimpinan Tk. II 6 1 4

2. Diklat Kepemimpinan Tk. III - - 30

3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV 90 60 30

B. Diklat Prajabatan 129 150 -

C. Diklat Teknis Fungsional

1. Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

40 40 -

2. Bintek Penyusunan Profil Ekbang

Kecamatan

- 30 -

3. Diklat Teknis Pengawasan -Bangunan

Gedung

- 40 -

4. Diklat Analisis Jabatan - 40 -



No Uraian 2016 2017 2018

5. Diklat Teknis Presentasi (Penyaji Materi) 20 - -

6. Diklat Pengelola Arsip 40 - -

7. Diklat Manajemen Puskesmas - - -

8. Bintek Pengelolaan Barang/Asset Daerah 40 - -

9. Bintek Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah

- - 40

10. Workshop Evaluasi Jabatan - - 40

11. Pelatihan Peningkatan Kompetensi PNS - - 30

12. Diklat AKIP/LAKIP - - -

D. Bantuan Pelatihan dan Kursus

Keterampilan, Lokakarya Seminar dan

Sejenisnya (pengiriman)

31 36 31

J U M L A H 396 397 205

Tujuan 4 : Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesejahteraan dan kedisiplinan ASN

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator

Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam

tabel di bawah ini :

Tabel 3.6



%

1. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Persentase

80 80 100

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS datanya

diperoleh dari jumlah pelanggaran disiplin yang sudah di proses oleh BKPSDM.

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKPSDM sebagai

lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai,

berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS

terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan



pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran

persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin

PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang

diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Presentase Tingkat kenaikan kinerja pegawai ASN dimaksudkan untuk

mengukur peningkatan kinerja pegawai dengan tolok ukur kedisiplinan melalui

tingkat kehadiran pegawai karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan

kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan oleh mutu profesionalitas

juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan melalui absensi.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan langsung;

2. Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKPSDM ke setiap

SKPD secara reguler, di antaranya :

a. Monitoring kehadiran ke seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi data

absensi kehadiran yang dilaporkan ke BKPSDM oleh seluruh SKPD;

b. Monitoring ke tempat keramaian/pusat pertokoan/mall pada jam kerja;

c. Sidak apel pagi ke seluruh SKPD.

Untuk memotivasi peningkatan kinerja hak-hak PNS pun terus ditingkatkan

sesuai ketentuan yang berlaku. Hak-hak kepegawaian tersebut diantaranya adalah

peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai.

E. Sasaran Strategis 5 : Memfasilitasi kegiatan Korps ASN



Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam

tabel di bawah ini :



Tabel 3.7



%

1. Ranking dalam POR PEMDA Ranking

3 3 100

Dalam pelaksanaan POR PEMDA tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat,

Kabupaten Karawang ditunjuk sebagai tuan rumah, hasil yang dicapai peringkat 3

dengan perolehan medali 5 emas, 2 perunggu dan 6 perak.

Tujuan 5 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

F. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian sesuai standar yang berlaku

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah

mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8



%

1. Presentase pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi

Persentase

30 30 100

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, maka BKPSDM sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada

kepuasan masyarakat/pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan, dimana

masyarakat yang dimaksud adalah PNS Kabupaten Karawang.

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menilai dan mengukur kualitas

pelayanan BKPSDM Kabupaten Karawang berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil

di Kabupaten Karawang selaku pengguna jasa layanan publik pada BKPSDM

Kabupaten Karawang.



G. Sasaran Strategis 7 : Tersusunnya informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi



Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.9



%

1. Presentase arsip dokumen pegawai secara fisik dan elektronik

Persentase

70 70 100

Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran

komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak

lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data

kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen

kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam

pengembangan dan pembinaan PNS.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem

informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, BKPSDM melaksanakan

peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi data melalui pengelolaan,

pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik dan elektronik.

Data pegawai yang di entry ke dalam sistem informasi kepegawaian adalah

data pokok dan data riwayat. SIMPEG BKPSDM Kabupaten Karawang merupakan

Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data pegawai yang dikembangkan sejak

Tahun 2011. SIMPEG tersebut merupakan hasil perancangan ulang dari aplikasi

sebelumnya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan

kebutuhan organisasi.

Seiring dengan semakin luasnya kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, pada

Tahun 2012 BKPSDM Kabupaten Karawang mengembangkan SIMPEG online sehingga

pada Tahun 2014 SIMPEG telah dapat diakses oleh seluruh SKPD namun

kewenangan SKPD masih sebatas melihat data tanpa bisa merubah data. Pada



Tahun 2018 SIMPEG dikembangkan lagi sehingga seluruh pegawai dapat input dan

entry data secara online.

Tujuan 6 : Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

H. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen internal BKPSDM

Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama BKPSDM karena tidak

berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM, akan tetapi sasaran ini

ikut menunjang kinerja BKPSDM dalam pelaksanaan tugas.


Pengembangan Sumber Daya Manusia mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator

Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10



%

1. Nilai evaluasi AKIP BKPSDM Nilai B - -

2. Persentase temuan Aparat Pengawasan yang ditindaklanjuti


3. Persentase tertib administrasi barang/aset BKPSDM


Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPSDM sebagai instansi

pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui

evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Karawang.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen

kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan

Kinerja serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2018 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan

kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Karawang menargetkan nilai B (Baik, perlu sedikit perbaikan).



Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka BKPSDM harus melakukan tertib administrasi keuangan

yang merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bila dibandingkan kinerja

nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target Persentase temuan

BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti telah tercapai 100%.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi/

pengelolaan barang/aset SKPD. Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja

yang direncanakan, maka target telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang

ada di BKPSDM, seluruhnya memiliki kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di

Kabupaten Karawang.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Karawang melalui DPA Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total nilai keseluruhan anggaran

sebesar Rp. 22.381.227.035 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai Rp. 20.930.053.467 atau

dengan serapan dana APBD mencapai 93,53%. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa tahun 2018 serapan anggaran pada BKPSDM Kab. Karawang sangat baik.

Serapan anggaran BKPSDM digambarkan dalam table berikut :

Tabel 3.11 Serapan Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2018

URAIAN ANGGARAN REALISASI SALDO

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.371.624.035 7.058.307.514 313.316.521 95,75

BELANJA LANGSUNG

15.009.603.000 13.871.745.953 1.137.857.047 92,42

JUMLAH 22.381.227.035 20.930.053.467 1.451.173.568 93,52



3.3.1 Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan

cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan serapan

anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja mendekati 100% atau lebih

dari 100% seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Karawang Tahun 2018

No. Sasaran %

Capaian Kinerja

Anggaran

Pagu Anggaran

Realisasi %

Realisasi


100,25 1.173.610.000 933.025.793 88,93

2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan

101,00 1.220.069.000 1.140.067.000 93,70


103,94 3.259.494.000 3.047.104.525 92,35


100,09 1.004.817.000 946.075.000 94,97


100 4.020.024.000 3.632.322.150 84,76


99,62 4.120.427.000 3.976.031.915 96,70


100 81.176.000 74.701.570 88,33


100 129.986.000 7.568.000 94,19



3.3.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga

sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran,

maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat

bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil

daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian

kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi

anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada

realisasi capaian kinerjanya.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun

sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan

lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah

satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan.

3.4 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang senantiasa berupaya

mengerahkan sumber daya dan potensi aparatur yang dimiliki untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya secara optimal sehingga berhasil meraih beberapa

prestasi diantaranya :



Tabel 3.13 Prestasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Karawang Tahun 2018

TINGKAT JENIS/NAMA PENGHARGAAN

PERIHAL TANGGAL PENGHARGAAN

PROVINSI BKD Award Manajemen Kepegawaian yang BAIK kategori inovasi terbaik Cluster II tingkat Provinsi Jawa Barat

Bandung, 30 Oktober 2018

Lembaga Pengembangan Kompetensi Tergiat

Inovasi Terbaik Juara 3 Kategori Lembaga Pengembangan Kompetensi Tergiat Tingkat Provinsi Jawa Barat

Bandung, 26 Desember 2018

Bab IV Penutup


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2018 ini

merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang

baik (Good Governance) Kabupaten Karawang Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai

upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan

oleh semua pihak.

LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Karawang Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Karawang menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan

11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara

rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian kinerja 100,25% atau

interpretasi tercapai;

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja

101,06% atau interpretasi tercapai;





Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100%

atau interpretasi tercapai;

Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 99,62%


Penutup

Bab IV

Bab IV Penutup





atau interpretasi tercapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 (delapan) sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% yang termasuk

dalam interpretasi tercapai. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan

program dan kegiatan Belanja Langsung (BL) pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp. 15.009.603.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

13.871.745.953 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,42%, dengan

demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang kondisi anggaran SILPA sebesar Rp.

1.137.857.047.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang adalah :

1. Merit Sistem diimplementasikan secara bertahap;

2. Kebutuhan Pegawai dipenuhi sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten

Karawang;

3. Manajemen Kinerja terintegrasi dengan RPJMD;

4. Penguatan Pengembangan Kompetensi pegawai;

5. Peningkatan Kesejahteraan pegawai;

6. Penghargaan dan Perlindungan Hukum bagi pegawai;

7. Pola pembinaan Disiplin Pegawai dilakukan secara berjenjang dan

berkesinambungan;

8. Layanan kepegawaian berbasis IT.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Karawang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang

Bab IV Penutup


telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten

Karawang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARAWANG

ASEP AANG RAHMATULLAH, S.STP, MP Pembina Tk.1

NIP. 19780521 199711 1 001

1

LAMPIRAN

No SASARAN STRATEGIS / SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Konsistensi perencanaan dan

rekruitment sesuai dengan peraturan

Persentase CPNS yang lulus seleksi

berdasarkan kuota yang diberikan

90%

2 Tersedianya Aparatur Sipil Negara

yang memenuhi standar kompetensi

jabatan

Presentase ASN yang sesuai dengan

kompetensi Jabatan

70%

Persentase pegawai

yang memiliki sertifikat

diklat peningkatan

kompetensi

70%

Presentase terfasilitasinya PNS yang

akan meningkatkan jenjang pendidikan

100%

4 Meningkatnya kesejahteraan dan

kedisiplinan ASN

Presentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin ASN

80%

5 Memfasilitasi kegiatan Korps ASN Ranking POR PEMDA 3 Besar

6 Meningkatnya layanan administrasi

kepegawaian sesuai standar yang

berlaku

Presentase pelayanan administrasi

kepegawaian berbasis Teknologi

Informasi

30%

7 Tersusunnya informasi dan data

mengenai Pegawai ASN yang

disusun secara sistematis,

menyeluruh, dan terintegrasi

dengan berbasis teknologi

Presentase arsip dokumen pegawai

secara fisik dan elektronik

70%

a. Nilai evaluasi AKIP BKPSDM B

b. Persentase temuan aparat pengawasan

yang ditindaklanjuti

100%

c. Persentase tertib administrasi

barang/aset BKPSDM

100%

Program/Kegiatan Anggaran Keterangan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.135.586.400 APBD

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.561.308.600 APBD

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

318.000.000 APBD

PERJANJIN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARAWANG

3 Peningkatan kompetensi sumber

daya manusia Aparatur Sipil Negara

8 Meningkatnya kualitas tata kelola

manajemen internal BKPSDM

Program/Kegiatan Anggaran Keterangan

Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

315.100.000 APBD

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.433.744.000 APBD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

129.986.000 APBD

Program Pendidikan Kedinasan 55.850.000 APBD

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

8.990.228.000 APBD

Program Pengembangan Sistem

Diklat

69.800.000 APBD

JUMLAH 15.009.603.000 APBD

BUPATI KARAWANG

dr. CELLICA NURRACHADIANA

NIP. 19780521 199711 1 001

Karawang, Oktober 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARAWANG

ASEP AANG RAHMATULLAH, S.STP, MP

REALISASI (%) JUMLAH SALDO (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA 22.381.227.035 20.930.053.467 1.451.173.568 93,52

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.371.624.035 7.058.307.514 313.316.521 95,75

Belanja Pegawai 7.371.624.035 7.058.307.514 313.316.521 95,75

BELANJA LANGSUNG 15.009.603.000 13.871.745.953 1.137.857.047 92,42

Seleksi Penerimaan

Calon Praja IPDN

140 pendaftar 68.610.000 140

pendaftar

100,00 65.410.000 3.200.000 95,34

Bezeting Formasi dan

E-Formasi

238 SKPD/SMP 177.920.000 238

SKPD/SMP

100,00 176.320.000 1.600.000 99,10

Seleksi Penerimaan

CPNS dan Pegawai

pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK)

6000 pelamar 858.570.000 6100

pelamar

101,00 631.165.793 227.404.207 73,51

Peningkatan Status

CPNS menjadi PNS

150 Orang 68.510.000 150 Orang 100,00 60.130.000 8.380.000 87,77

1.173.610.000 100,25 933.025.793 240.584.207 88,93

Penyusunan Rancangan

Pemindahan Tugas PNS

4 Rancangan 196.440.000 4

Rancangan

100,00 165.640.000 30.800.000 84,32

Pemrosesan

Perpindahan PNS antar

instansi

56 Pegawai 31.500.000 56 Pegawai 107,00 29.730.000 1.770.000 94,38

Pembekalan bagi PNS

yang akan Memasuki

usia Pensiun

200 PNS 87.160.000 200 PNS 100,00 86.530.000 630.000 99,28

Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi

2 JPT 257.000.000 2 JPT 100,00 230.575.000 26.425.000 89,72

Evaluasi Kinerja

Aparatur Sipil Negara

11000 PNS dan

35 JPT

310.340.000 11000 PNS

dan 35 JPT

100,00 308.958.000 1.382.000 99,55

Uji Kompetensi


300 PNS 176.630.000 300 PNS 100,00 168.725.000 7.905.000 95,52

Penataan Jabatan


1 JFT

Jabatan/Kelom

pok Jabatan

160.999.000

1 JFT

Jabatan/Kel

ompok

Jabatan

100,00 149.909.000 11.090.000 93,11

1.220.069.000 101,00 1.140.067.000 80.002.000 93,70

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATANTARGET

KINERJA 2018PAGU 2018

REALISASI FISIK 2018 REALISASI ANGGARAN 2018

1

Misi-1 : Peningkatan Kualitas Perencanaan Pegawai ASN

Persentase CPNS

yang lulus seleksi

berdasarkan kuota

yang diberikan

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Konsistensi

perencanaan dan

rekruitment

sesuai dengan

peraturan

Misi-2 : Pembinaan dan Penempatan pegawai berdasarkan merit sistem

Presentase ASN

yang sesuai dengan

kompetensi Jabatan

Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas PNS

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

JUMLAH

1 Terpenuhinya

jumlah pegawai

yang berkualitas

sesuai kebutuhan

JUMLAH

Tersedianya

Aparatur Sipil

Negara yang

memenuhi

standar

kompetensi

jabatan

Terpenuhinya

penempatan dalam

jabatan sesuai

dengan standar

kompetensi

2


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




1

Seleksi Administratif

Calon Peserta Diklat

Kepemimpinan

100 PNS 24.420.000 100 PNS 100,00 22.970.000 1.450.000 94,06

Seleksi Administratif

Diklat Teknis,

Fungsional, Substantif,

Non Diklat dan Diklat

Prajabatan

100 PNS 31.430.000 100 PNS 100,00 30.830.000 600.000 98,09

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi bagi PNS

110 Orang 435.345.000 110 Orang 100,00 404.581.000 30.764.000 92,93

Pendidikan dan

Pelatihan

Kepemimpinan

64 Orang 1.631.859.000 64 Orang 100,00 1.587.733.525 44.125.475 97,30

Pengiriman Pendidikan

dan Pelatihan

24 Orang 271.920.000 31 Orang 129,00 164.415.000 107.505.000 60,46

Pelatihan

Kewirausahaan Bagi

PNS Yang Akan

Memasuki Purnabhakti

45 Orang 94.620.000 45 Orang 100,00 89.272.000 5.348.000 94,35

Program

Pengembangan Sistem

Diklat

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

10 Eksemplar 69.800.000 10

Eksemplar

100,00 69.710.000 90.000 99,87

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Pengembangan Diklat

(Analisis Kebutuhan

Diklat)

15 Eksemplar 81.600.000 15

Eksemplar

100,00 80.900.000 700.000 99,14

Pengembangan

Kapasitas Widyaiswara

4 Widyaiswara 78.000.000 4

Widyaiswara

100,00 67.926.000 10.074.000 87,08

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas serta

Dukungan Ijin Belajar

2 PNS Tugas

Belajar/Ikatan

Dinas, 200 PNS

Izin Belajar

dan 60

Dukungan Izin

Belajar

392.500.000 2 PNS Tugas

Belajar/Ikat

an Dinas,

200 PNS Izin

Belajar dan

60 Dukungan

Izin Belajar

114,29 391.392.000 1.108.000 99,72

Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

80 PNS 148.000.000 80 PNS 100,00 137.375.000 10.625.000 92,82

Misi-3 : Peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

b. Presentase

terfasilitasinya PNS

yang akan

meningkatkan

jenjang pendidikan

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

3 Meningkatnya

kualitas kompetensi

aparatur

Peningkatan

kompetensi

sumber daya

manusia

Aparatur Sipil

Negara

a. Persentase

pegawai yang

memiliki sertifikat

diklat peningkatan

kompetensi

Program Pendidikan

Kedinasan


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




1

3.259.494.000 103,94 3.047.104.525 212.389.475 92,35

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

1 Jenis 37.660.000 1 Jenis 100,00 36.876.000 784.000 97,92

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

2 Jenis 66.760.000 2 Jenis 100,00 65.535.000 1.225.000 98,17

Pemrosesan LHKPN

dan LHKASN

175 LHKPN 55.850.000 175 LHKPN 100,00 55.850.000 - 100,00

Pemrosesan Karpeg,

Karis/Karsu, Dan

Taspen

500 Kartu 73.400.000 502 Kartu 101,00 73.400.000 - 100,00

Penerapan Sistem

Absensi Elektronik

63 SKPD 84.330.000 63 SKPD 100,00 77.475.000 6.855.000 91,87

Penataan dan

Pengembangan sistem

Kinerja PNS

4644 PNS 400.930.000 4644 PNS 100,00 383.930.000 17.000.000 95,76

Pembinaan Disiplin

Aparatur dan Izin

Perkawinan dan

Perceraian

1 Kasus 134.796.000 1 Kasus 100,00 107.714.000 27.082.000 79,91

Penghargaan Bagi PNS

yang Berprestasi

125 PNS

Penerima SLKS

dan 2 Orang

Penerima

Ibadah Umrah

151.091.000 125 PNS

Penerima

SLKS dan 2

Orang

Penerima

Ibadah

Umrah

99,69 145.295.000 5.796.000 96,16

1.004.817.000 100,09 946.075.000 58.742.000 94,97

Penunjang Hari Ulang

Tahun KORPRI

Anggota

KORPRI

132.620.000 Anggota

KORPRI

100,00 120.570.000 12.050.000 90,91

Penunjang POR PEMDA

Tingkat Provinsi Jawa

Barat

210 Orang 955.094.000 210 Orang 100,00 756.444.000 198.650.000 79,20

Pembentukan LKBH

untuk DP Korpri

Kabupaten Karawang

1 Lembaga 182.310.000 1 Lembaga 100,00 122.310.000 60.000.000 67,09

Penunjang

penyelenggaraan POR

PEMDA Ke 14 tingkat

provinsi jawa barat di

5936 Orang 2.000.000.000 5936 Orang 100,00 1.973.638.500 26.361.500 98,68

Porpemda Jabar (APBD

I)

5936 Orang 750.000.000 5936 Orang 100,00 659.359.650 90.640.350 87,91

Misi-4 : Peningkatkan Kedisiplinan dan Kesejahteraan Pegawai

JUMLAH

3 Meningkatnya

kualitas kompetensi

aparatur

Peningkatan

kompetensi

sumber daya

manusia

Aparatur Sipil

Negara

JUMLAH

4 Terpenuhinya hak

dan kewajiban

pegawai ASN

Meningkatnya

kesejahteraan

dan kedisiplinan

ASN

Memfasilitasi

kegiatan Korps

ASN

Ranking dalam POR

PEMDA

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Persentase

penanganan

terhadap

pelanggaran disiplin

ASN

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




1

4.020.024.000 100,00 3.632.322.150 387.701.850 84,76

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1000 buah

materai 6000

dan 1.300

materai 3000

9.900.000 1000 buah

materai

6000 dan

1.300

materai

3000

100,00 9.900.000 - 100,00

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

11 Nomor

Rekening

111.760.500 11 Nomor

Rekening

100,00 85.943.385 25.817.115 76,90

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

66 jenis

ATK/12 bulan

218.484.000 66 jenis

ATK/12

bulan

100,00 217.160.130 1.323.870 99,39

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

11 jenis

cetakan / 12

bulan dan 12

spanduk

135.520.000 11 jenis

cetakan / 12

bulan dan 12

spanduk

100,00 133.670.000 1.850.000 98,63

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

35 buah per

12 bulan

31.362.000 35 buah

per 12 bulan

100,00 31.301.100 60.900 99,81

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

60 jenis / 12

bulan

71.049.900 60 jenis /

12 bulan

100,00 70.988.000 61.900 99,91

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1 Paket koran

/ surat kabar

per 12 bulan

60.000.000 1 Paket

koran / surat

kabar per 12

bulan

100,00 60.000.000 - 100,00

Penyediaan Makanan

dan Minuman

12 Bulan 126.190.000 12 Bulan 100,00 126.155.500 34.500 99,97

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

184 Hok 203.100.000 184 Hok 100,00 196.340.000 6.760.000 96,67

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

Daerah

300 Hok 2.420.000 300 Hok 65,00 2.420.000 - 100,00

Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran

11 Orang 165.800.000 11 Orang 100,00 161.300.000 4.500.000 97,29

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Unit 362.010.000 1 Unit 100,00 361.320.000 690.000 99,81

Misi-5 : Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi

Presentase

pelayanan

administrasi

kepegawaian

berbasis Teknologi

Informasi

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur

JUMLAH

4 Terpenuhinya hak

dan kewajiban

pegawai ASN

Memfasilitasi

kegiatan Korps

ASN

Meningkatnya

layanan

administrasi

kepegawaian

sesuai standar

yang berlaku

5 Tersedianya

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

tepat, cepat dan

akurat


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




1

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

2 Jenis 212.010.000 2 Jenis 100,00 209.650.000 2.360.000 98,89

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

2 Jenis 318.660.000 2 Jenis 100,00 316.750.000 1.910.000 99,40

Pengadaan Mebeleur 4 Jenis 153.120.000 4 Jenis 100,00 151.955.000 1.165.000 99,24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1 Paket 67.110.600 1 Paket 100,00 66.910.000 200.600 99,70

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

15 unit mobil

dan 22 unit

motor/ 12

bulan

333.572.000 15 unit

mobil dan 22

unit motor/

12 bulan

100,00 311.318.800 22.253.200 93,33

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

5 jenis/12

bulan

50.425.000 5 jenis/12

bulan

100,00 50.425.000 - 100,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

9 jenis/12

bulan

39.200.000 9 jenis/12

bulan

100,00 39.200.000 - 100,00

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Pelantikan / Sumpah

Janji Pegawai

9 pelaksanaan 121.325.000 2

pelaksanaan

66,67 80.975.000 40.350.000 66,74

Pensiun dan Kenaikan

Pangkat Pengabdian

PNS

450 pegawai 150.575.000 547 pegawai 121,00 149.625.000 950.000 99,37

Inpassing dan Penilaian

Angka kredit Jabatan

Fungsional Guru

1000 Orang

PAK

440.300.000 1224 Orang

PAK

122,00 438.444.000 1.856.000 99,58

Pemrosesan Kenaikan

Gaji Berkala PNS

320 Pegawai

dan 29 SKPD

42.890.000 320 Pegawai

dan 29 SKPD

100,00 42.890.000 - 100,00

Kegiatan Kenaikan

Pangkat PNS

1600 orang

PNS

287.324.000 1641 orang

PNS

102,00 272.832.000 14.492.000 94,96

Proses Perpanjangan

SK Tenaga Kontrak

Kerja

28 orang 16.130.000 28 orang 100,00 15.420.000 710.000 95,60

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur Melalui

Capasity Building

53 PNS 249.984.000 53 PNS 100,00 234.684.000 15.300.000 93,88

Presentase

pelayanan

administrasi

kepegawaian

berbasis Teknologi

Informasi

Program Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

layanan

administrasi

kepegawaian

sesuai standar

yang berlaku

5 Tersedianya

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

tepat, cepat dan

akurat


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




1

Rapat Koordinasi Bidang

Kepegawaian

63 OPD

Pengelola

Kepegawaian

125.555.000 63 OPD

Pengelola

Kepegawaian

112,80 123.805.000 1.750.000 98,61

Penunjang Perayaan

Hari-hari Bersejarah

1 Pelaksanaan 14.650.000 1

Pelaksanaan

100,00 14.650.000 - 100,00

4.120.427.000 99,62 3.976.031.915 144.395.085 96,70

Program Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan,

Pengelolaan Berkas

Pegawai dan Data

Elekteronik (Database)

11.000

Dokumen

Pegawai

25.201.000 11.000

Dokumen

Pegawai

100,00 19.800.000 5.401.000 78,57

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Digitalisasi Dokumen

Pegawai

40000

Dokumen

Pegawai

55.975.000 40000

Dokumen

Pegawai

100,00 54.901.570 1.073.430 98,08

81.176.000 100,00 74.701.570 6.474.430 88,33

a. Nilai evaluasi

AKIP BKPSDM

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2 Dokumen 17.176.000 2 Dokumen 100,00 16.300.000 876.000 94,90

Penyusunan RKA dan

DPA

4 Dokumen 31.435.000 4 Dokumen 100,00 29.375.000 2.060.000 93,45

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

2 Dokumen 74.440.000 2 Dokumen 100,00 70.218.000 4.222.000 94,33

c. Persentase

tertib administrasi

barang/aset

BKPSDM

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


Inventarisasi dan

pengelolaan barang

10 Buku 6.935.000 10 Buku 100,00 6.525.000 410.000 94,09

129.986.000 100,00 122.418.000 7.568.000 94,19

Presentase

pelayanan

administrasi

kepegawaian

berbasis Teknologi

Informasi

Presentase arsip

dokumen pegawai

secara fisik dan

elektronik

JUMLAH

JUMLAH

6 Peningkatan

akuntabilitas kinerja

SKPD

Meningkatnya

kualitas tata

kelola

manajemen

internal BKPSDM

Meningkatnya

layanan

administrasi

kepegawaian

sesuai standar

yang berlaku

JUMLAH

5 Tersedianya

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

tepat, cepat dan

akurat

Tersusunnya

informasi dan

data mengenai

Pegawai ASN

yang disusun

secara

sistematis,

menyeluruh,

dan terintegrasi

dengan berbasis

teknologi

b. Persentase

temuan Aparat

Pengawasan yang

ditindaklanjuti

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


URUSAN/BIDANG : Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan


1 3 4 5 6 7 8 9

22.381.227.035 20.930.053.467 1.451.173.568 93,52

7.371.624.035 7.058.307.514 313.316.521 95,75

Belanja Pegawai 7.371.624.035 7.058.307.514 313.316.521 95,75

15.009.603.000 13.871.745.953 1.137.857.047 92,42

I 1.135.586.400 1.095.178.115 40.408.285 96,44

1 1000 buah

materai 6000

dan 1.300

materai 3000

9.900.000 1000 buah

materai 6000

dan 1.300

materai 3000

100,00 9.900.000 0 100,00

2 11 Nomor

Rekening

111.760.500 11 Nomor

Rekening

100,00 85.943.385 25.817.115 76,90

3 66 jenis ATK/12

bulan

218.484.000 66 jenis

ATK/12 bulan

100,00 217.160.130 1.323.870 99,39

4 11 jenis

cetakan / 12

bulan dan 12

spanduk

135.520.000 11 jenis

cetakan / 12

bulan dan 12

spanduk

100,00 133.670.000 1.850.000 98,63

5 35 buah per 12

bulan

31.362.000 35 buah per

12 bulan

100,00 31.301.100 60.900 99,81

6 60 jenis / 12

bulan

71.049.900 60 jenis / 12

bulan

100,00 70.988.000 61.900 99,91

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN KARAWANG

NO PROGRAM/KEGIATANTARGET



2

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 3 4 5 6 7 8 9




2

7 1 Paket koran /

surat kabar per

12 bulan

60.000.000 1 Paket koran

/ surat kabar

per 12 bulan

100,00 60.000.000 0 100,00

8 12 Bulan 126.190.000 12 Bulan 100,00 126.155.500 34.500 99,97

9 184 Hok 203.100.000 184 Hok 100,00 196.340.000 6.760.000 96,67

10 300 Hok 2.420.000 300 Hok 65,00 2.420.000 0 100,00

11 11 Orang 165.800.000 11 Orang 100,00 161.300.000 4.500.000 97,29

II 1.561.308.600 1.527.328.800 33.979.800 97,82

12 1 Unit 362.010.000 1 Unit 100,00 361.320.000 690.000 99,81

13 2 Jenis 212.010.000 2 Jenis 100,00 209.650.000 2.360.000 98,89

14 2 Jenis 318.660.000 2 Jenis 100,00 316.750.000 1.910.000 99,40

15 4 Jenis 153.120.000 4 Jenis 100,00 151.955.000 1.165.000 99,24

16 1 Paket 67.110.600 1 Paket 100,00 66.910.000 200.600 99,70

17 15 unit mobil

dan 22 unit

motor/ 12 bulan

333.572.000 15 unit mobil

dan 22 unit

motor/ 12

bulan

100,00 311.318.800 22.253.200 93,33

18 5 jenis/12

bulan

50.425.000 5 jenis/12

bulan

100,00 50.425.000 0 100,00

19 9 jenis/12

bulan

39.200.000 9 jenis/12

bulan

100,00 39.200.000 0 100,00

20 11.000

Dokumen

Pegawai

25.201.000 11.000

Dokumen

Pegawai

100,00 19.800.000 5.401.000 78,57

III 318.000.000 309.136.000 8.864.000 97,21

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Pemeliharaan, Pengelolaan Berkas Pegawai dan Data

Elekteronik (Database)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran


1 3 4 5 6 7 8 9




2

21 1 Jenis 37.660.000 1 Jenis 100,00 36.876.000 784.000 97,92

22 2 Jenis 66.760.000 2 Jenis 100,00 65.535.000 1.225.000 98,17

23 175 LHKPN 55.850.000 175 LHKPN 100,00 55.850.000 0 100,00

24 500 Kartu 73.400.000 502 Kartu 101,00 73.400.000 0 100,00

25 63 SKPD 84.330.000 63 SKPD 100,00 77.475.000 6.855.000 91,87

IV 315.100.000 281.900.000 33.200.000 89,46

26 4 Rancangan 196.440.000 4 Rancangan 100,00 165.640.000 30.800.000 84,32

27 200 PNS 87.160.000 200 PNS 100,00 86.530.000 630.000 99,28

28 56 Pegawai 31.500.000 56 Pegawai 107,00 29.730.000 1.770.000 94,38

V 2.433.744.000 2.246.001.525 187.742.475 92,29

29 64 Orang 1.631.859.000 64 Orang 100,00 1.587.733.525 44.125.475 97,30

30 110 Orang 435.345.000 110 Orang 100,00 404.581.000 30.764.000 92,93

31 24 Orang 271.920.000 31 Orang 129,00 164.415.000 107.505.000 60,46

32 45 Orang 94.620.000 45 Orang 100,00 89.272.000 5.348.000 94,35

VI 129.986.000 122.418.000 7.568.000 94,18

33 2 Dokumen 17.176.000 2 Dokumen 100,00 16.300.000 876.000 94,90

34 10 Buku 6.935.000 10 Buku 100,00 6.525.000 410.000 94,09

35 4 Dokumen 31.435.000 4 Dokumen 100,00 29.375.000 2.060.000 93,45

36 2 Dokumen 74.440.000 2 Dokumen 100,00 70.218.000 4.222.000 94,33

VII 55.850.000 53.800.000 2.050.000 96,33

37 100 PNS 31.430.000 100 PNS 100,00 30.830.000 600.000 98,09

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia

Pensiun

Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional,

Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS

Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi

Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

bagi PNS

Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Yang Akan

Memasuki Purnabhakti

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Inventarisasi dan pengelolaan barang

Penyusunan RKA dan DPA

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pemrosesan LHKPN dan LHKASN

Penerapan Sistem Absensi Elektronik


1 3 4 5 6 7 8 9




2

38 100 PNS 24.420.000 100 PNS 100,00 22.970.000 1.450.000 94,06

VIII 8.990.228.000 8.166.273.513 823.954.487 90,83

39 9 pelaksanaan 121.325.000 2

pelaksanaan

66,67 80.975.000 40.350.000 66,74

40 125 PNS

Penerima SLKS

dan 2 Orang

Penerima

Ibadah Umrah

151.091.000 125 PNS

Penerima

SLKS dan 2

Orang

Penerima

Ibadah

Umrah

99,69 145.295.000 5.796.000 96,16

41 140 pendaftar 68.610.000 140

pendaftar

100,00 65.410.000 3.200.000 95,34

42 15 Eksemplar 81.600.000 15 Eksemplar 100,00 80.900.000 700.000 99,14

43 150 Orang 68.510.000 150 Orang 100,00 60.130.000 8.380.000 87,77

44 450 pegawai 150.575.000 547 pegawai 121,00 149.625.000 950.000 99,37

45 238 SKPD/SMP 177.920.000 238

SKPD/SMP

100,00 176.320.000 1.600.000 99,10

46 80 PNS 148.000.000 80 PNS 100,00 137.375.000 10.625.000 92,82

47 2 PNS Tugas

Belajar/Ikatan

Dinas, 200 PNS

Izin Belajar dan

60 Dukungan

Izin Belajar

392.500.000 2 PNS Tugas

Belajar/Ikata

n Dinas, 200

PNS Izin

Belajar dan

60 Dukungan

Izin Belajar

114,29 391.392.000 1.108.000 99,72

48 1000 Orang PAK 440.300.000 1224 Orang

PAK

122,00 438.444.000 1.856.000 99,58

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Seleksi Administratif Calon Peserta Diklat

Kepemimpinan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai

Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)

Peningkatan Status CPNS menjadi PNS

Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin

Belajar

Inpassing dan Penilaian Angka kredit Jabatan

Fungsional Guru

Bezeting Formasi dan E-Formasi


1 3 4 5 6 7 8 9




2

49 320 Pegawai

dan 29 SKPD

42.890.000 320 Pegawai

dan 29 SKPD

100,00 42.890.000 0 100,00

50 63 OPD

Pengelola

Kepegawaian

125.555.000 63 OPD

Pengelola

Kepegawaian

112,80 123.805.000 1.750.000 98,61

51 1600 orang PNS 287.324.000 1641 orang

PNS

102,00 272.832.000 14.492.000 94,96

52 28 orang 16.130.000 28 orang 100,00 15.420.000 710.000 95,60

53 1 Kasus 134.796.000 1 Kasus 100,00 107.714.000 27.082.000 79,91

54 2 JPT 257.000.000 2 JPT 100,00 230.575.000 26.425.000 89,72

55 6000 pelamar 858.570.000 6100 pelamar 101,00 631.165.793 227.404.207 73,51

56 4644 PNS 400.930.000 4644 PNS 100,00 383.930.000 17.000.000 95,76

57 53 PNS 249.984.000 53 PNS 100,00 234.684.000 15.300.000 93,88

58 300 PNS 176.630.000 300 PNS 100,00 168.725.000 7.905.000 95,52

59 11000 PNS dan

35 JPT

310.340.000 11000 PNS

dan 35 JPT

100,00 308.958.000 1.382.000 99,55

60 1 Pelaksanaan 14.650.000 1

Pelaksanaan

100,00 14.650.000 0 100,00

61 4 Widyaiswara 78.000.000 4

Widyaiswara

100,00 67.926.000 10.074.000 87,08

62 1 JFT

Jabatan/Kelom

pok Jabatan

160.999.000 1 JFT

Jabatan/Kelo

mpok

Jabatan

100,00 149.909.000 11.090.000 93,11

63 40000 Dokumen

Pegawai

55.975.000 40000

Dokumen

Pegawai

100,00 54.901.570 1.073.430 98,08

Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian

Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan

dan PerceraianPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Penataan dan Pengembangan sistem Kinerja PNS

Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala PNS

Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS

Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Melalui

Capasity Building

Digitalisasi Dokumen Pegawai

Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara

Pengembangan Kapasitas Widyaiswara


1 3 4 5 6 7 8 9




2

64 Anggota KORPRI 132.620.000 Anggota

KORPRI

100,00 120.570.000 12.050.000 90,91

65 210 Orang 955.094.000 210 Orang 100,00 756.444.000 198.650.000 79,20

66 1 Lembaga 182.310.000 1 Lembaga 100,00 122.310.000 60.000.000 67,09

67 5936 Orang 2.000.000.000 5936 Orang 100,00 1.973.638.500 26.361.500 98,68

63 5936 Orang 750.000.000 5936 Orang 100,00 659.359.650 90.640.350 87,91

IX 69.800.000 69.710.000 90.000 99,87

68 10 Eksemplar 69.800.000 10 Eksemplar 100,00 69.710.000 90.000 99,87

Pembentukan LKBH untuk DP Korpri Kabupaten

Karawang

Program Pengembangan Sistem Diklat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Porpemda Jabar (APBD I)

Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat

Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI

Penunjang penyelenggaraan POR PEMDA Ke 14

tingkat provinsi jawa barat di kab. Karawang

Rp. Saldo %

1 2 3 4 5 6 7

4.05 . 4.05.01.01 .

01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.05 . 4.05.01.01 .

01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

111.760.500 85.943.385 25.817.115 76,90 Berdasarkan invoice yang masuk

4.05 . 4.05.01.01 .

02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.05 . 4.05.01.01 .

04.05

Pemeliharaan, Pengelolaan Berkas Pegawai

dan Data Elekteronik (Database)

25.201.000 19.800.000 5.401.000 78,57 Efesiensi Perjalanan Dinas Luar

4.05 . 4.05.01.01 .

04

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

PNS

4.05 . 4.05.01.01 .

04.05

Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas

PNS

196.440.000 165.640.000 30.800.000 84,32 Kegiatan ini tergantung dari kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

4.05 . 4.05.01.01 .

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

4.05 . 4.05.01.01 .

04.05

Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan 271.920.000 164.415.000 107.505.000 60,46 Pelaksanaannya tergantung permohonan dari SKPD

4.05 . 4.05.01.01 .

29

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

4.05 . 4.05.01.01 .

29.03

Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai 121.325.000 80.975.000 40.350.000 66,74 Kegiatan ini tergantung dari kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

4.05 . 4.05.01.01 .

29.17

Peningkatan Status CPNS menjadi PNS 68.510.000 60.130.000 8.380.000 87,77 Efesiensi Perjalanan Dinas Luar

4.05 . 4.05.01.01 .

29.64

Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai

pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

858.570.000 631.165.793 227.404.207 73,51 - Petunjuk pelaksanaan dan teknis nya tergantung kebijakan pemerintah pusat;

- Pelaksanaan SKB dibiayai oleh BKN

- Biaya media tidak terserap karena belum ada pengumuman hasil seleksi

- Anggaran pelaksanaan proses penetapan NIP tidak terserap karena belum

dilaksanakan

- Honorarium Tim BKN tidak terserap karena sampai saat ini BKN belum

menyerahkan SP

4.05 . 4.05.01.01 .

29.55

Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin

Perkawinan dan Perceraian

134.796.000 107.714.000 27.082.000 79,91 - Efisiensi honor

- Efisiensi makan dan minum rapat

- Efisiensi SPPD dalam daerah

Ket.

SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN DIBAWAH 90% TAHUN ANGGARAN 2018

Data per 31 Desember 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan PAGU

SERAPAN

SKPD : 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARAWANG

Rp. Saldo %

1 2 3 4 5 6 7

Ket.KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan PAGU

SERAPAN

4.05 . 4.05.01.01 .

29.85

Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa

Barat

955.094.000 756.444.000 198.650.000 79,20 - Medali tidak terserap semua

- Efisiensi biaya transport

- Efisiensi penawaran pihak ketiga

- efesiensi dari honor

- efesiensi uang saku

- efesiensi sewa tempat latihan

4.05 . 4.05.01.01 .

29.90

Pembentukan LKBH untuk DP Korpri

Kabupaten Karawang

182.310.000 122.310.000 60.000.000 67,09 Tidak ada kasus di tahun 2018

badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia€¦ · disusun laporan akuntabilitas...

Documents