badan pemeriksa keuangan republik...
TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS BELANJA DAERAH
TA 2008 DAN TA 2009 PADA
KABUPATEN PASAMAN DI LUBUK SIKAPING
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : /S/XVIII.PDG/01/2010
TANGGAL : Januari 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
i
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN iii
HASIL PEMERIKSAAN
I.
GAMBARAN UMUM
1. Tujuan Pemeriksaan …………………………………………...................................
2. Sasaran Pemeriksaan ………………………………………………………………..
3. Metode Pemeriksaan ………………………………………………………………..
4. Jangka Waktu Pemeriksaan ……...………………………………............................
5. Obyek Pemeriksaan ………………………………...……….....................................
a. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa ………..……………………………….
b. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah ...……………………………………...
c. Cakupan Pemeriksaan …………………………………………………………..
d. Temuan Pemeriksaan……………………………………………………………
1
1
1
1
1
1
2
3
4
II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1. Organisasi ……..…………………………………………………………………….
2. Kebijakan ……..……………………………………………………………...……..
3. Prosedur ………………..…………………….……………………………………...
4. Personalia ………………….……………….…………………….............................
5. Perencanaan ………………….…………….………………………………………..
6. Pencatatan ……………………….…………….…………………………………….
7. Pelaporan ……………………………..……………………………………………..
8. Pengawasan ………………………………..………………………………………..
5
5
6
6
6
6
7
7
III. TEMUAN PEMERIKSAAN
1. Biaya Langsung Personil dan Non Personil Pengadaan Jasa Konsultansi pada
Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pasaman Tidak
Didukung Audited Payroll Sebesar Rp1.129.595.365,33 dan Bukti
Pertanggungjawaban atas Pengeluaran yang Sebenarnya (at cost) Sebesar
Rp526.622.125,00........................................................................................................
8
2. Pekerjaan Jasa Konsultasi pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran (TA) 2008 dan 2009 Tidak Sesuai
Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp50.768.750,00 serta
Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp15.297.500,00..........................
10
ii
3. Bangunan Gedung dan Barang Perlengkapannya Pengadaan Tahun Anggaran 2009
pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belum Dimanfaatkan Sebesar
Rp562.539.960,00 dan Terdapat Pemborosan Sewa Rumah Jabatan Sekretaris
Daerah Sebesar Rp2.100.000,00..................................................................................
17
4. Terdapat Pemecahan Kontrak pada Dinas Pendidikan atas Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Buku Referensi dan Pengadaan Alat
Laboratorium Sebesar Rp523.000.000,00....................................................................
21
5. Proses Pelelangan Pengadaan Pakaian Dinas serta Perlengkapannya pada Dinas
Pendidikan Sebesar Rp788.200.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan...................
26
6. Penunjukan PT Andalas Medical Sukses sebagai Pelaksana atas Pengadaan
Obat-obatan Tahun Anggaran 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk
Sikaping Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Terdapat Kerugian atas Pengadaan
Obat-obatan Sebesar Rp43.265.776,00 serta Tidak Dikenakan Sanksi Denda
Keterlambatan Maksimal Sebesar Rp20.900.500,00...................................................
31
7. Terjadi Keterlambatan atas Penyelesaian Beberapa Pekerjaan pada Tiga SKPD
Kabupaten Pasaman TA 2009 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan
Minimal Sebesar Rp31.037.638,00..............................................................................
37
8. Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pasaman Sebesar Rp231.738.469,29.............................................
43
LAMPIRAN
Lampiran 1 Tabel Biaya Personil Dan Non Personil Jasa Konsultan
Lampiran 2.a. Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya
Langsung Non Personil Pada Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran 2.b. Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya
Langsung Non Personil Pada Dinas Kesehatan
Lampiran 2.c. Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya
Langsung Non Personil Pada Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Lampiran 2.d. Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya
Langsung Non Personil Pada Sekretariat Daerah
Lampiran 2.e. Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya
Langsung Non Personil Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah
Lampiran 3 Perbandingan Spesifikasi Teknis antara HPS dengan Pemenang
Tender
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN
Berdasarkan pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2008 dan 2009 (realisasi s.d. bulan Oktober) pada Kabupaten Pasaman dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
A. Cakupan Pemeriksaan
1. TA 2008
a. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp38.604.391.859,00 dengan realisasi sebesar Rp32.874.773.803,00 atau 85,16%. Dari realisasi tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp9.850.537.997,00 atau 29,96%.
b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp93.103.776.900,00 dengan realisasi sebesar Rp84.196.848.823,00 atau 90,43%. Dari realisasi tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp38.515.477.965,00 atau 45,74%.
2. TA 2009 (realisasi s.d. Oktober 2009)
a. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp47.101.339.870,00 dengan realisasi sebesar Rp24.898.056.748,00 atau 52,86%. Dari realisasi tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp8.023.006.399,00 atau 32,22%.
b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp58.479.252.193,00 dengan realisasi sebesar Rp43.181.463.335,00 atau 73,84%. Dari realisasi tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp23.118.691.938,00 atau 53,54%.
B. Dari hasil penelaahan Sistem Pengendalian Intern diketahui masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan prosedur dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pejabat/pegawai yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, antara lain kesalahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kontrak pengadaan jasa konsultan yang menyebabkan terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan, adanya kegiatan pengadaan yang seharusnya dilakukan dengan proses tender tetapi dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan penetapan biaya langsung personil tidak dilengkapi dengan dokumen gaji dan bukti setor pajak tenaga ahli pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lemahnya pengawasan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan atas kegiatan di masing-masing SKPD yang menyebabkan penyelesaian atas kegiatan tersebut mengalami keterlambatan.
C. Dari pemeriksaan tersebut menghasilkan delapan temuan sebesar Rp3.254.597.916,95 yang terdiri dari TA 2008 dan 2009 (realisasi s.d. bulan Oktober) masing-masing sebesar Rp1.602.719.008,75 dan sebesar Rp1.651.878.908,20. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan sebanyak tiga temuan, penyimpangan yang mengganggu asas kehematan sebanyak satu temuan, penyimpangan yang mengganggu asas efisiensi sebanyak dua temuan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan sebanyak dua temuan dengan rincian sebagai berikut:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT iv
1. Penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan
a. Biaya Langsung Personil dan Non Personil Pengadaan Jasa Konsultansi pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pasaman Tidak Didukung Audited Payroll Sebesar Rp1.129.595.365,33 dan Bukti Pertanggungjawaban atas Pengeluaran yang Sebenarnya (at cost) Sebesar Rp526.622.125,00.
b. Terdapat Pemecahan Kontrak pada Dinas Pendidikan atas Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Buku Referensi dan Pengadaan Alat Laboratorium Sebesar Rp523.000.000,00.
c. Proses Pelelangan Pengadaan Pakaian Dinas serta Perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp788.200.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.
2. Penyimpangan yang mengganggu asas kehematan
a. Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran (TA) 2008 dan 2009 Tidak Sesuai Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp50.768.750,00 serta Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp15.297.500,00.
3. Penyimpangan yang mengganggu asas efisiensi
a. Penunjukan PT Andalas Medical Sukses sebagai Pelaksana atas Pengadaan Obat-obatan Tahun Anggaran 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Terdapat Kerugian atas Pengadaan Obat-obatan Sebesar Rp43.265.776,00 serta Tidak Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Maksimal Sebesar Rp20.900.500,00.
b. Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Sebesar Rp231.738.469,29.
4. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan
a. Bangunan Gedung dan Barang Perlengkapannya Pengadaan Tahun Anggaran 2009 pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp562.539.960,00 dan Terdapat Pemborosan Sewa Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Sebesar Rp2.100.000,00.
b. Terjadi Keterlambatan atas Penyelesaian Beberapa Pekerjaan pada Tiga SKPD Kabupaten Pasaman TA 2009 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp31.037.638,00.
Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini maka atas berbagai penyimpangan yangdikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapatdibaca pada bagian hasil pemeriksaan ini.
Padang, Januari 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera BaratPenanggung Jawab Pemeriksaan
PERW AKILAN BPK Rl PROVINSI SUMATERA BARAT L, v
.q~
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
1
HASIL PEMERIKSAAN
I. GAMBARAN UMUM
1. Tujuan Pemeriksaan
Untuk menguji dan menilai apakah informasi keuangan atas belanja daerah telah disajikan
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, apakah pelaksanaan belanja daerah telah mematuhi
persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, serta apakah sistem pengendalian
intern atas pelaksanaan belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk
mencapai tujuan pengendalian.
2. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Pasaman Tahun Anggaran (TA) 2008 dan 2009 yang dilakukan secara uji petik terutama pada
satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD Lubuk Sikaping, Dinas Tanaman Pangan
dan Holtikultura, dan Kantor Lingkungan Hidup.
3. Metode Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban keuangan dan
pelaksanaan fisik pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD Lubuk Sikaping, Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Kantor Lingkungan Hidup serta melalui wawancara
dan konfirmasi dengan pejabat dan instansi terkait.
4. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 15 November sampai dengan 16
Desember 2009 berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor 225/ST/XVIII.PDG/11/2009 tanggal
1 November 2009.
5. Objek Pemeriksaan
a. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa
Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 sebagian dari wilayah
Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi Kabupaten Pasaman Barat. Sekarang Kabupaten
Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dipimpin oleh
Bupati dan Wakil Bupati yang diangkat berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah yang
dilaksanakan pada tahun 2005. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat dilaksanakan oleh aparatur yang tersebar pada unit Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, 15 Dinas, lima Badan, tiga Kantor, satu Inspektorat dan 12 Kecamatan
serta satu unit Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasaman. Untuk mengawasi kegiatan pemerintahan telah terbentuk lembaga legislatif yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
beranggotakan 30 orang.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
2
b. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
1) Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 (s.d. Oktober) adalah sebagai
berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
TA 2008
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 261.253.353.140,00 229.850.595.550,00 87,98
Belanja Pegawai 222.999.410.640,00 196.060.786.452,00 87,92
Belanja Hibah 16.257.337.500,00 15.555.101.000,00 95,68
Belanja Bantuan Sosial 4.672.530.000,00 3.866.335.000,00 82,75
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes
200.000.000,00 101.423.703,00 50,71
Belanja Bantuan Keuangan 11.959.800.000,00 9.983.634.645,00 83,48
Belanja Tak Terduga 5.164.275.000,00 4.283.314.750,00 82,94
2. BELANJA LANGSUNG 205.342.172.173,00 179.178.069.374,00 87,26
Belanja Pegawai 15.499.901.764,00 12.370.046.555,00 79,81
Belanja Barang dan Jasa 84.009.738.509,00 71.368.202.005,00 84,95
Belanja Modal 105.832.531.900,00 95.439.820.814,00 90,18
JUMLAH BELANJA 466.595.525.313,00 409.028.664.924,00 87,66
TA 2009 (s.d. Oktober)
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 298.360.543.899,88 227.092.036.954,00 76,11
Belanja Pegawai 240.203.978.899,88 189.137.573.005,00 78,74
Belanja Hibah 39.581.424.000,00 27.216.879.168,00 68,76
Belanja Bantuan Sosial 4.358.641.000,00 2.747.989.200,00 63,05
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari
700.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Nagari
11.082.000.000,00 6.054.513.387,00 54,63
Belanja Tidak Terduga 2.434.500.000,00 1.935.082.194,00 79,49
2. BELANJA LANGSUNG 183.344.999.822,00 110.938.394.044,00 60,53
Belanja Pegawai 12.605.228.500,00 7.880.724.350,00 62,52
Belanja Barang dan Jasa 94.736.741.929,00 48.559.836.470,00 51,26
Belanja Modal 76.003.029.393,00 54.497.833.224,00 71,70
JUMLAH BELANJA 481.705.543.721,88 338.030.430.998,00 70,18
Dari tabel di atas diketahui bahwa:
a) Realisasi Belanja TA 2008 sebesar Rp409.028.664.924,00 atau 87,66% dari
anggaran sebesar Rp466.595.525.313,00. Dari jumlah tersebut terdapat realisasi
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp229.850.595.550,00 atau 87,98% dari anggaran
sebesar Rp261.253.353.140,00. Selain itu diketahui bahwa realisasi Belanja
Langsung sebesar Rp179.178.069.374,00 atau 87,26% dari anggaran sebesar
Rp205.342.172.173,00.
b) Realisasi Belanja TA 2009 (s.d. Oktober 2009) sebesar Rp338.030.430.998,00 atau
70,17% dari anggaran sebesar Rp481.705.543.721,88. Dari jumlah tersebut terdapat
realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp227.092.036.954,00 atau 76,11% dari
anggaran sebesar Rp298.360.543.899,88. Selain itu diketahui bahwa realisasi
Belanja Langsung hanya sebesar Rp110.938.394.044,00 atau 60,51% dari anggaran
sebesar Rp183.344.999.822,00.
2) Anggaran dan Realisasi Belanja pada SKPD yang diperiksa (Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
3
Pembangunan Daerah, RSUD Lubuk Sikaping, Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura, dan Kantor Lingkungan Hidup) adalah sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
TA 2008 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 173.882.950.096,00 152.583.708.521,00 87,75
Belanja Pegawai 173.882.950.096,00 152.583.708.521,00 87,75
2. BELANJA LANGSUNG 138.471.521.448,00 122.708.384.406,00 88,62
Belanja Pegawai 6.763.352.689,00 5.636.761.780,00 83,34
Belanja Barang dan Jasa 38.604.391.859,00 32.874.773.803,00 85,16
Belanja Modal 93.103.776.900,00 84.196.848.823,00 90,43
JUMLAH BELANJA 312.354.471.544,00 275.292.092.927,00 88,13
TA 2009 (realisasi s.d. Oktober)
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 182.477.957.563,88 144.459.642.453,00 79,17
Belanja Pegawai 182.477.957.563,88 144.459.642.453,00 79,17
2. BELANJA LANGSUNG 112.013.672.563,00 72.305.878.133,00 64,55
Belanja Pegawai 6.433.080.500,00 4.226.358.050,00 65,70
Belanja Barang dan Jasa 47.101.339.870,00 24.898.056.748,00 52,86
Belanja Modal 58.479.252.193,00 43.181.463.335,00 73,84
JUMLAH BELANJA 294.491.630.126,88 216.765.520.586,00 73,61
Dari tabel di atas diketahui bahwa:
a) Realisasi Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung TA 2008 sebesar
Rp152.583.708.521,00 atau 87,75% dari anggaran sebesar Rp173.882.950.096,00.
b) Realisasi Belanja Langsung TA 2008 sebesar Rp122.708.384.406,00 atau 88,62%
dari anggaran sebesar Rp138.471.521.448,00. Dari jumlah tersebut terdapat realisasi
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp32.874.773.803,00 atau 85,16% dari anggaran
sebesar Rp38.604.391.859,00, dan realisasi Belanja Modal sebesar
Rp84.196.848.823,00 atau 90,43% dari anggaran sebesar Rp93.103.776.900,00.
c) Realisasi Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung TA 2009 (s.d. 30 Oktober
2009) sebesar Rp144.459.642.453,00 atau 79,17% dari anggaran sebesar
Rp182.477.957.564,00.
d) Realisasi Belanja Langsung TA 2009 (s.d. 30 Oktober 2009) sebesar
Rp72.305.878.133,00 atau 64,55% dari anggaran sebesar Rp112.013.672.563,00.
Dari jumlah tersebut terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp24.898.056.748,00 atau 52,86% dari anggaran sebesar Rp47.101.339.870,00, dan
realisasi Belanja Modal sebesar Rp43.181.463.335,00 atau 73,84% dari anggaran
sebesar Rp58.479.252.193,00.
c. Cakupan Pemeriksaan
1) TA 2008
a) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp38.604.391.859,00 dengan realisasi
sebesar Rp32.874.773.803,00 atau 85,16%. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa
tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp9.850.537.997,00
atau 29,96%
b) Anggaran Belanja Modal sebesar Rp93.103.776.900,00 dengan realisasi sebesar
Rp84.196.848.823,00 atau 90,43%. Dari realisasi Belanja Modal tersebut telah
diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp38.515.477.965,00 atau
45,74%.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
4
2) TA 2009 (realisasi s.d. 30 Oktober 2009)
a) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp47.101.339.870,00 dengan realisasi
sebesar Rp24.898.056.748,00 atau 52,86%. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa
tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp8.023.006.399,00
atau 32,22%.
b) Anggaran Belanja Modal sebesar Rp58.479.252.193,00 dengan realisasi sebesar
Rp43.181.463.335,00 atau 73,84%. Dari realisasi Belanja Modal tersebut telah
diperiksa secara uji petik (audit coverage) sebesar Rp23.118.691.938,00 atau
53,54%.
d. Temuan Pemeriksaan
Dari cakupan pemeriksaan pada TA 2008 dan 2009 ditemukan sebanyak delapan temuan
dengan nilai sebesar Rp3.254.597.916,95 atau audit finding sebesar 4,09% dari cakupan
pemeriksaan sebesar Rp79.507.714.299,00 (Rp48.366.015.962,00 + Rp31.141.698.337,00),
yang terdiri dari TA 2008 sebesar Rp1.602.719.008,75 atau 3,31% dari cakupan
pemeriksaan sebesar Rp48.366.015.962,00 (Rp9.850.537.997,00 + Rp38.515.477.965,00)
dan TA 2009 sebesar Rp1.651.878.908,20 atau 5,30% dari cakupan pemeriksaan sebesar
Rp31.141.698.337,00 (Rp8.023.006.399,00 + Rp23.118.691.938,00).
Rincian cakupan pemeriksaan dan penyimpangan disajikan dalam matriks berikut:
No Uraian
Anggaran
Perubahan
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Cakupan
(Rp)
Temuan
(Rp) %
I. TA 2008
1. BELANJA LANGSUNG
a Belanja Barang dan Jasa 38.604.391.859,00 32.874.773.803,00 9.850.537.997,00 1.582.795.151,00 16,07
b Belanja Modal 93.103.776.900,00 84.196.848.823,00 38.515.477.965,00 19.923.857,75 0,05
JUMLAH BELANJA 131.708.168.759,00 117.071.622.626,00 48.366.015.962,00 1.602.719.008,75 3,31
II. TA 2009
1. BELANJA LANGSUNG
a Belanja Barang dan Jasa 47.101.339.870,00 24.898.056.748,00 8.023.006.399,00 472.487.698,66 5,89
b Belanja Modal 58.479.252.193,00 43.181.463.335,00 23.118.691.938,00 1.179.391.209,54 5,10
JUMLAH BELANJA 105.580.592.063,00 68.079.520.083,00 31.141.698.337,00 1.651.878.908,20 5,30
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
5
II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Dari hasil penelaahan atas unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, RSUD Lubuk Sikaping, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Kantor
Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
1. Organisasi
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD Lubuk Sikaping, Dinas Tanaman
Pangan dan Holtikultura, dan Kantor Lingkungan Hidup, masing-masing diatur dalam
Peraturan Daerah (Perda) sebagai berikut:
No. SKPD Nomor / Tanggal Perda
1. Dinas Pekerjaan
Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah
2. Dinas Pendidikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah
3. Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah
4. Sekretariat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
5 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
6. RSUD Lubuk Sikaping
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
7. Dinas Tanaman
Pangan dan
Holtikultura
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah
8. Kantor Lingkungan
Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2007
Tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Berdasarkan Perda masing-masing Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tersebut,
organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh tiga orang
asisten serta sembilan Kepala Bagian. Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan
dibantu oleh empat Kepala Bagian. Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum,
sebagaimana 12 Dinas lainnya dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Kepala
Sekretariat dan beberapa Kepala Bidang pada masing-masing dinas. Demikian pula dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bappeda yang dibantu
oleh Kepala Sekretariat dan beberapa Kepala Bidang pada bidang masing-masing Lembaga
Teknis Daerah.
2. Kebijakan
Dalam rangka pelaksanaan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman pada umumnya
telah menetapkan beberapa kebijakan yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain
menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai dasar penentuan pagu
anggaran pada APBD/Perubahan APBD dan sebagai pedoman bagi Panitia Pengadaan
Barang/Jasa SKPD untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Disamping itu, Pemerintah
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
6
Kabupaten Pasaman telah membentuk Unit Pelayanan Satu Pintu sesuai dengan Keputusan
Bupati Nomor 188.45/01/BUP-PAS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman (PPBJP) dan Sekretariat Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2009. Namun demikian masih
terdapat beberapa kelemahan diantaranya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum
mendokumentasikan hasil survey harga dengan baik sebagai dasar penyusunan HPS untuk
harga-harga barang yang tidak terakomodir didalam Standar Biaya Kabupaten Pasaman.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mengelola administrasi Barang Milik
Daerah (BMD) belum mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat khususnya ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari tata
cara penatausahaan BMD yang belum tertib berupa pemberian kode barang, kartu inventaris
barang, kartu inventaris ruangan yang mengakibatkan pengamanan BMD menjadi kurang
terjamin. Selain itu Bagian Aset selaku pengelola aset daerah belum memiliki data mutakhir
mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Prosedur
Prosedur pelaksanaan belanja daerah pada umumnya telah mengacu pada ketentuan yang
berlaku antara lain Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa, namun masih ada beberapa kelemahan antara lain, kesalahan
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kontrak pengadaan jasa konsultan yang
menyebabkan terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan, adanya kegiatan pengadaan
yang seharusnya dilakukan dengan proses tender tetapi dilaksanakan dengan penunjukan
langsung dan penetapan biaya langsung personil tidak dilengkapi dengan dokumen gaji dan
bukti setor pajak tenaga ahli pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Personalia
Sumber daya manusia pada perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola keuangan
daerah dan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyusun dan melaporkan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah belum memadai, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Kelemahan ini terlihat dari cara kerja yang belum terkoordinasi dengan baik,
pemahaman terhadap bidang tugas masing-masing yang masih kurang karena adanya
perubahan peraturan dengan pelatihan yang tidak memadai.
5. Perencanaan
Untuk menciptakan pelaksanaan APBD yang tertib, sesuai ketentuan, efisien, efektif, dan
ekonomis, serta berhasil guna, maka dalam anggaran belanja telah ditetapkan rincian kegiatan
yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) pada saat
pengusulan anggaran yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA
SKPD) setelah Perda APBD ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan
masih ditemukan beberapa kelemahan berkaitan dengan perencanaan, diantaranya
penyelesaian beberapa kegiatan pembangunan mengalami keterlambatan yaitu pada RSUD
Lubuk Sikaping, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Pendidikan Kabupaten
Pasaman.
6. Pencatatan
Pelaksanaan pencatatan atas belanja daerah pada masing-masing SKPD telah dicatat oleh
Bendahara Pengeluaran pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sedangkan pelaksanaan atas setiap program/kegiatan dicatat oleh Bendahara Pengeluaran,
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
7
namun masih ditemukan kelemahan yaitu transaksi pengeluaran kas belum dicatat seluruhnya
secara mutakhir oleh para Bendahara Pengeluaran antara lain terdapat panjar, SPJ yang sudah
dibukukan tetapi belum dibayar, sisa gaji PNS bulan Nopember 2009 yang belum disetor, SPJ
yang sudah dibayar tetapi belum dibukukan, pajak yang sudah diterima belum dibukukan.
7. Pelaporan
Sebagai bahan monitoring atas penyelesaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan, setiap
SKPD diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap
bulan kepada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, namun beberapa SKPD dalam
menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan tidak tepat waktu.
8. Pengawasan
Pengawasan atas setiap kegiatan di masing-masing SKPD dilaksanakan oleh Pengguna
Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan dan Inspektorat
Kabupaten Pasaman. Laporan Pengawas Lapangan dituangkan dalam laporan harian, laporan
mingguan, laporan kemajuan fisik, back up data dan final quantity/actual check, sedangkan
rencana kegiatan dan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Pasaman dituangkan dalam
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Laporan Pengawasan Intern Pemerintah
(Lapip). Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa laporan pengawasan yang dibuat oleh
Pengawas Lapangan yang dituangkan dalam laporan final quantity tidak sepenuhnya dicatat
sesuai kondisi di lapangan hal ini terlihat masih adanya kekurangan volume pekerjaan
dibeberapa ruas jalan yang dikerjakan oleh rekanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
didalam kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
8
III. TEMUAN PEMERIKSAAN
1. Biaya Langsung Personil dan Non Personil Pengadaan Jasa Konsultansi pada Beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pasaman Tidak Didukung Audited
Payroll Sebesar Rp1.129.595.365,33 dan Bukti Pertanggungjawaban atas Pengeluaran yang
Sebenarnya (at cost) Sebesar Rp526.622.125,00
Pada Tahun Anggaran (TA) 2008 Pemerintah Kabupaten Pasaman menganggarkan
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp84.009.738.509,00 dan direalisasikan sebesar
Rp71.368.202.005,00 atau 84,96% sedangkan pada TA 2009 anggaran Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp94.736.741.929,00 dengan realisasi sebesar Rp48.599.836.470,00 atau 51,30%. Hasil
pemeriksaan terhadap realisasi barang dan jasa diketahui bahwa terdapat kegiatan perencanaan
dan pengawasan yang diantaranya ditangani oleh pihak ketiga yaitu konsultan perencana dan
konsultan pengawas.
Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan oleh Jasa Konsultan merupakan jasa keahlian
profesional dalam bidang perencanaan dan pengawasan untuk mencapai sasaran tertentu yang
disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan yang ditetapkan pengguna jasa. Agar
pencapaian kegiatan jasa konsultansi dapat dilakukan secara efisien dan efektif maka perlu
diperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli yang ditugaskan dan negosiasi
terhadap unit personil berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga konsultan yang bersangkutan.
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak beserta pendukungnya pada
kegiatan perencanaan dan pengawasan di beberapa SKPD diketahui bahwa dalam hal penentuan
gaji dasar dari para tenaga ahli, asisten tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang dipakai dalam
kegiatan perencanaan maupun pengawasan tidak didasarkan pada bukti pembayaran gaji yang
telah diaudit (audited payroll) sebagai syarat penentuan pembayaran biaya langsung personil
dalam kegiatan perencanaan maupun pengawasan yang akan diikutinya. Dari hasil pemeriksaan
lanjutan terhadap dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa pembayaran biaya langsung
non personil kepada pihak konsultan baik perencana maupun pengawas tidak didasarkan pada
bukti at cost sebagai dasar pengeluaran biaya langsung non personil.
Adapun kegiatan perencanaan dan pengawasan oleh jasa konsultan pada beberapa SKPD
secara uji petik yang tidak didukung dengan audited payroll dan bukti pengeluaran yang sah
dapat dilihat pada tabel berikut:
No SKPD TA Nilai Kontrak
(Rp)
Biaya Personil
yang Tidak
Didukung
Audited Payroll
(Rp)
Biaya Non Personil
yang Tidak
Didukung Bukti
Pengeluaran yang
Sebenarnya (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum (PU) 2008 1.194.391.500,00 687.997.500,00 396.913.125,00
2 Dinas Kesehatan 2008/2009 316.168.000,00 183.517.500,00 92.330.000,00
3 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2009 69.162.000,00 49.307.733,33 13.567.500,00
4 Sekretariat Daerah 2009 29.900.000,00 10.150.000,00 17.038.000,00
5 Bappeda 2009 325.897.000,00 181.545.000,00 -
6 RSUD 2009 26.235.000,00 17.077.632,00 6.773.500,00
Jumlah 1.961.753.500,00 1.129.595.365,33 526.622.125,00
Dari tabel di atas diketahui biaya langsung personil (remuneration) yang tidak didasari
oleh daftar gaji pegawai yang telah diaudit (audited payroll) dan bukti pembayaran pajaknya
diketahui sebesar Rp1.129.595.365,33 sedangkan biaya langsung non personil yang tidak
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
9
dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp526.622.125,00 (Rincian lihat lampiran
1). Hasil konfirmasi dengan Ketua Panitia Lelang pada Dinas PU, dinyatakan bahwa pada saat
proses pelelangan, panitia pernah meminta audited payroll kepada peserta pengadaan namun tidak
ditindaklanjuti dan proses lelang tetap dilanjutkan tanpa adanya evaluasi terhadap kewajaran dan
kebenaran dari gaji dasar para personil yang terlibat dalam pekerjaan konsultansi tersebut
sedangkan hasil konfirmasi dengan Panitia Lelang pada SKPD lainnnya tersebut di atas diketahui
bahwa panitia tidak pernah meminta dan menjelaskan mengenai audited payroll kepada peserta
pengadaan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
1) Lampiran I Bab I Huruf E angka 4 poin a yang menyatakan bahwa HPS dibuat pada saat
akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: Biaya
Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman
dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-
lain.
2) Lampiran Bab II.B. tentang Pelaksanaan Jasa Konsultansi yang antara lain menyatakan
bahwa klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan
daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan
yang bersangkutan.
b. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000–
SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) untuk jasa konsultansi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung
Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yaitu:
1) Bagian I.1, menyatakan bahwa Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli) untuk Jasa
Konsultansi, jasa lainnya dan untuk tenaga pendukung dihitung berdasarkan harga pasar
yang berlaku dan wajar serta didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
yaitu melalui daftar gaji yang telah diperiksa (audited payroll) disertai bukti pembayaran
pajak terhadap gaji yang diterima.
2) Bagian II.1.a., menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang
sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran
sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost).
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Biaya Langsung Personil atas jasa konsultansi pada dinas terkait sebesar Rp1.129.595.365,33
tidak dapat diyakini kewajarannya.
b. Biaya Langsung Non Personil atas jasa konsultansi pada dinas terkait sebesar
Rp526.622.125,00 tidak dapat diyakini keabsahan pertanggungjawabannya.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Dinas terkait selaku Pengguna Anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan jasa konsultansi di lingkungan kerjanya.
b. Panitia lelang pengadaan jasa konsultansi lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi
kelengkapan persyaratan untuk menilai kewajaran harga biaya personil.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
10
c. Pihak konsultan berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara tidak wajar.
Pemerintah Kabupaten Pasaman dhi. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bappeda dan
Direktur RSUD mengakui bahwa hal tersebut benar dan pada masa yang akan datang akan
melaksanakan jasa konsultansi sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Pengguna Anggaran, Panitia Lelang dan PPTK Jasa Konsultansi pada
SKPD terkait untuk lebih cermat dalam menjalankan tugasnya.
b. Memerintahkan Pengguna Anggaran pada SKPD terkait untuk meminta rekanan melengkapi
bukti-bukti pengeluaran Biaya Langsung Non Personil. Apabila biaya langsung non personil
sebesar Rp526.622.125,00 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan supaya disetor ke kas
daerah.
2. Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran (TA) 2008 dan 2009 Tidak Sesuai Ketentuan dan
Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp50.768.750,00 serta Berpotensi Merugikan
Keuangan Daerah Sebesar Rp15.297.500,00
Pada TA 2008 Pemerintah Kabupaten Pasaman menganggarkan Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp84.009.738.509,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.368.202.005,00 atau 84,96%
sedangkan pada TA 2009 anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp94.736.741.929,00
dengan realisasi sampai dengan Oktober 2009 sebesar Rp48.599.836.470,00 atau 51,30%. Dari
realisasi belanja barang dan jasa tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan jasa konsultansi
perencanaan maupun pengawasan dengan melakukan perikatan kontrak antara masing-masing
SKPD dengan penyedia jasa konsultansi yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas.
Proses pengadaan jasa konsultansi tersebut dilaksanakan oleh panitia pengadaan di SKPD
itu sendiri maupun melalui panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Pasaman. Salah
satu tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia diantaranya menyusun dan menyiapkan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan dalam menganalisa penawaran dari pihak ketiga atau
penyedia barang/jasa maupun mengevaluasi dokumen penawaran peserta pengadaan barang/jasa.
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan kurang
dari atau sama dengan enam bulan. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap pembuatan HPS dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing pekerjaan pada kontrak di beberapa SKPD,
diketahui terdapat biaya personil dan non personil yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak
diperbolehkan untuk dibayarkan sehingga terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar
Rp50.768.750,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp15.297.500,00 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak jasa konsultansi pada Dinas
PU Tahun Anggaran (TA) 2008 diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas biaya
langsung personil sebesar Rp24.881.250,00 dan biaya non personil sebesar Rp2.500.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
11
No. Pekerjaan
Nomor,Tanggal
dan Nilai SP2D
Terakhir
Kelebihan Biaya Langsung
(Rp)
Personil Non
Personil
1 Perencanaan Pembangunan Gedung dan
Bangunan melalui penunjukan langsung, Kontrak
No.349/SPK/CK-TR/DPU/PAS/2008 tgl. 20
November 2008 sebesar Rp27.400.000,00 oleh
CV Trimulti Gemilang Consultant selama 30 hari kalender (20 Nov s.d. 19 Des 2008)
07933/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp27.400.000,00
1.500.000,00 -
2 Perencanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor, Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
melalui penunjukan langsung, Kontrak
No.346/SPK/CKTR/DPU/PAS/2008 tgl. 20
November 2008 sebesar Rp41.900.000,00 oleh
CV Vizasa Graha Utama selama 30 hari kalender
(20 Nov s.d. 19 Des 2008)
07935/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp41.900.000,00
1.625.000,00 -
3 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Bt.
Sibinail melalui penunjukan langsung, Kontrak
No.106/SPP/SPPJ-BM/DPU-PAS/2008 tgl. 30
September 2008 sebesar Rp85.550.000,00 oleh
CV Vizasa Graha Utama selama 45 hari kalender (30 Sept s.d. 13 Nov 2008)
05589/SP2D/2008
1 Desember 2008
Rp85.550.000,00
800.000,00 -
4 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Limbah melalui penunjukan langsung,
Kontrak No.343/SPK/CK-TR/DPU/PAS/2008 tgl.
20 November 2008 sebesar Rp49.800.000,00 oleh
CV Trimulti Gemilang Consultant selama 30 hari
kalender (20 Nov s.d. 19 Des 2008)
07394/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp49.800.000,00
1.875.000,00 -
5 Perencanaan Pembangunan Tribun Utama dan
Gapura Arena MTQ melalui penunjukan
langsung, Kontrak No.340/SPK/CK-
TR/DPU/PAS/2008 tgl.20 November 2008
sebesar Rp71.200.000,00 oleh CV Geo
Engineering Consultant selama 30 hari kalender
(20 Nov s.d. 19 Des 2008)
07932/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp71.200.000,00
1.750.000,00 -
6 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Bt.Timbawan melalui penunjukan langsung,
Kontrak No.105/SPP/SPPJ-BM/DPU-PAS/2008
tgl.30 September 2008 sebesar Rp86.600.000,00
oleh CV Lusindo Consultant selama 45 hari
kalender (30 Sept s.d. 13 Nov 2008)
05549/SP2D/2008
1 Desember 2008
Rp86.600.000,00
850.000,00 -
7 Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan atas Jembatan Bt.Timah dan Jembatan Durian
Kunyuik melalui penunjukan langsung, Kontrak
No.107/SPP/SPPJ-BM/DPU-PAS/2008 tgl.30
September 2008 sebesar Rp84.286.000,00 oleh PT
Multi Guna Engineering Konsultan selama 45 hari
kalender (30 Sept s.d. 20 Nov 2008)
05588/SP2D/2008 1 Desember 2008
Rp84.286.000,00
1.700.000,00 -
8 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pasar
Kamis-Sopo Duo Segmen III melalui penunjukan
langsung, Kontrak No.111/SPT/SPPJ-
BPKP/DPU-PAS/2008 tgl.30 Oktober 2008
sebesar Rp78.086.000,00 oleh CV Trimulti
Gemilang Consultant selama 45 hari kalender (30
Okt s.d. 12 Des 2008)
06893/SP2D/2008
18 Desember 2008
Rp78.086.000,00
862.500,00 -
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
12
No. Pekerjaan
Nomor,Tanggal
dan Nilai SP2D
Terakhir
Kelebihan Biaya Langsung
(Rp)
Personil Non
Personil
9 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pasar
Kamis-Sopo Duo Segmen II melalui penunjukan
langsung, Kontrak No.112/SPT/SPPJ-
BPKP/DPU-PAS/2008 tgl.30 Oktober 2008
sebesar Rp77.401.000,00 oleh PT Multi Guna Engineering Konsultan selama 45 hari kalender
(30 Okt s.d. 12 Des 2008)
06894/SP2D/2008
18 Desember 2008
Rp77.401.000,00
850.000,00 -
10 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pasar
Kamis-Sopo Duo melalui penunjukan langsung,
Kontrak No.104/SPP/SPPJ-BM/DPU-PAS/2008
tgl.30 September 2008 sebesar Rp77.401.000,00
oleh PT Multi Guna Engineering Konsultan selama 45 hari kalender (30 Sept s.d. 13 Nov
2008)
05548/SP2D/2008
1 Desember 2008
Rp77.401.000,00
850.000,00 -
11 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Rao-
Rokan Hulu melalui penunjukan langsung,
Kontrak No.114/SPT/SPPJ-BPKP/DPU-
PAS/2008 tgl.30 Oktober 2008 sebesar Rp78.000.000,00 oleh CV Mitra Design
Engineering selama 45 hari kalender (30 Oktober
s.d. 12 Desember 2008)
06906/SP2D/2008
18 Desember 2008
Rp78.000.000,00
862.500,00 -
12 Pekerjaan Supervisi/Pembangunan Jalan Tahun
2008 melalui seleksi umum, Kontrak
No.72/SPP/SPPJ-BM/DPU/PAS/2008 tgl.21 Juli
2008 sebesar Rp322.767.500,00 oleh PT Multi
Guna Engineering Konsultan selama 150 hari
kalender (21 Juli s.d. 17 Des 2008)
07917/SP2D /2008
24 Desember 2008
Rp110.312.400,00
7.356.250,00 2.500.000,00
13 Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Tahun 2008 melalui seleksi umum,
Kontrak No.32/SPP/SPP-J-PENG/DPU-PAS/2008
tgl.21 Juli 2008 sebesar Rp114.000.000,00 oleh
CV Lusindo Consultant selama 120 hari kalender (21 Juli s.d. 17 Nov 2008)
07847/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp23.479.600,00
4.000.000,00 -
Jumlah 24.881.250,00 2.500.000,00
Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan Pasar Kamis-Sopo Duo Segmen III yang dilaksanakan oleh CV Trimulti
Gemilang Consultant sesuai Kontrak Nomor 111/SPT/SPPJ-BPKP/DPU-PAS/2008 tanggal 30
Oktober 2008 sebesar Rp78.086.000,00 dengan jangka waktu selama 45 hari kalender (30 Okt
s.d. 12 Des 2008) diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian baik rincian maupun hasil
rekapitulasi antara harga penawaran rekanan, hasil koreksi klarifikasi dan negosiasi serta nilai
yang dicantumkan pada pasal dalam kontrak. Pada RAB penawaran CV Trimulti Gemilang
Consultant, jumlah penawaran sebesar Rp77.003.000,00, pada hasil rekapitulasi klarifikasi dan
negosiasi harga satuan tawaran sebesar Rp77.086.000,00 yang ditetapkan dengan surat
persetujuan/penetapan harga negosiasi konsultan perencanaan teknis No /KPA-BM/DPU/Pas-
2008 (tanpa nomor) tanggal 29 Oktober 2008 sedangkan pada pasal 7 tentang nilai kontrak
ditetapkan nilai kontrak sebesar Rp78.086.000,00. Dari hasil pemeriksaan terhadap rincian
tabulasi klarifikasi dan negosiasi, diketahui bahwa terdapat harga satuan biaya personil (team
leader) berbeda dengan harga satuan pada dokumen penawaran dimana seharusnya harga
satuan yang diklarifikasi dan dinegosiasikan sama dengan harga satuan yang terdapat pada
dokumen penawaran, sehingga hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut tidak dapat diyakini
keabsahannya. Hasil konfirmasi secara lisan kepada panitia lelang dinyatakan bahwa terdapat
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
13
kesalahan pencantuman angka pada kontrak. Hal tersebut menunjukkan panitia tidak bekerja
dengan cermat dan profesional dalam proses pengadaan barang/jasa dan mengakibatkan
terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.085.000,00 (Rp78.086.000,00 –
Rp77.003.000,00).
Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran terhadap beberapa kegiatan
pekerjaan konsultansi sebesar Rp28.466.250,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran biaya
personil sebesar Rp24.881.250,00 dan biaya non personil sebesar Rp2.500.000,00 (Rincian
lihat lampiran 2.a.), serta kelebihan pembayaran atas pekerjaan Perencanaan Teknis
Pembangunan Jalan Pasar Kamis-Sopo Duo Segmen III sebesar Rp1.085.000,00.
b. Dinas Kesehatan
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak jasa konsultansi pada Dinas
Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2008 diketahui bahwa terdapat pembayaran atas biaya
langsung personil sebesar Rp8.600.000,00 dan biaya non personil sebesar Rp3.000.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
No. Pekerjaan
Nomor,Tanggal
dan Nilai SP2D
Terakhir
Kelebihan Biaya Langsung
(Rp)
Personil Non
Personil
1 Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik 2009 (paket I) melalui proses penunjukan langsung,
Kontrak No.690/SPK/DAK/DINKES/XI/2008 tgl.7
November 2008 sebesar Rp49.500.000,00 oleh CV
Geo Engineering Consultant selama 45 hari
kalender (7 Nov 2008 s.d. 22 Des 2008)
07940/SP2D/2008 24 Desember 2008
Rp49.500.000,00
800.000,00 750.000,00
2 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
2009 (paket 2) melalui penunjukan langsung,
Kontrak No.705/SPK/DAK/DINKES/XI/2008 tgl.7
November 2008 sebesar Rp49.500.000,00 oleh CV
Lusindo Consultant selama 45 hari kalender (7 Nov
2008 s.d. 22 Des 2008)
07937/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp49.500.000,00
3.300.000,00 750.000,00
3 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
2009 (paket III) melalui penunjukan langsung,
Kontrak No.687/SPK/DAK/DINKES/XI/2008 tgl.7 November 2008 sebesar Rp49.500.000,00 oleh CV
Trimulti Gemilang selama 45 hari kalender (7 Nov
2008 s.d. 22 Des 2008)
07939/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp49.500.000,00.
1.200.000,00 750.000,00
4 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
2009 (paket 4) melalui penunjukan langsung,
Kontrak No. 709/SPK/DAK/DINKES/XI/2008
tgl.7 November 2008 sebesar Rp49.600.000,00
oleh CV Vizasa Graha Utama selama 45 hari
kalender (7 Nov 2008 s.d. 22 Des 2008)
07936/SP2D/2008
24 Desember 2008
Rp49.600.000,00
3.300.000,00 750.000,00
Jumlah 8.600.000,00 3.000.000,00
Selain hal tersebut di atas, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran
Biaya (RAB) kontrak Pengawasan Teknis Pembangunan Fisik TA 2009 yang dilaksanakan
oleh CV Lusindo Consultant sesuai kontrak Nomor 080/SPK/DAU/DINKES/2009 tanggal 28
April 2009 senilai Rp118.068.000,00 dengan jangka waktu 180 hari kalender (28 April 2009
s.d. 24 Okt 2009), diketahui bahwa terdapat item biaya langsung personil sebesar
Rp3.000.000,00 dalam RAB kontrak yang seharusnya tidak dapat dibayarkan karena
bertentangan dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/2000-SE-38/A/2000. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran SP2D kepada
konsultan pengawas diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, CV Lusindo
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
14
Consultan baru menerima pembayaran sebesar Rp75.094.600,00 dengan SP2D Nomor
04578/SP2D/2009 pada tanggal 16 September 2009.
Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran terhadap beberapa kegiatan
pekerjaan konsultansi sebesar Rp11.600.000,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran biaya
personil sebesar Rp8.600.000,00 (Rp800.000,00 + Rp3.300.000,00 + Rp1.200.000,00 +
Rp3.300.000,00) dan biaya non personil sebesar Rp3.000.000,00 (Rp750.000,00 +
Rp750.000,00 + Rp750.000,00 + Rp750.000,00) serta terdapat potensi kelebihan pembayaran
biaya personil atas pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Fisik TA 2009 sebesar
Rp3.000.000,00. (Rincian lihat pada lampiran 2.b.)
c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Hasil pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak jasa
konsultan Perencana Pembangunan Gedung dan Kantor yang dilaksanakan oleh CV Jasa
Panggaso Consultant sesuai Kontrak Nomor 521/06/DISTANHORT/BIGRAM/IV/2009
tanggal 3 April 2009 sebesar Rp34.600.000,00 dengan jangka waktu selama 25 hari kalender
(tanggal 3 April 2009 s.d. 27 April 2009) diketahui bahwa terdapat item biaya langsung
personil sebesar Rp7.605.833,33 dan item biaya non personil sebesar Rp2.250.000,00 dalam
RAB kontrak yang seharusnya tidak dapat dibayarkan karena bertentangan dengan Surat
Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/2000-SE-
38/A/2000. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran SP2D kepada konsultan perencana
diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sesuai SP2D Nomor 01310/SP2D/2009
pada tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp34.600.000,00.
Selain hal tersebut di atas, berdasarkan pemeriksaan atas Rencana Anggaran Biaya
(RAB) kontrak pekerjaan jasa pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Baru TA 2009 yang
dilaksanakan oleh CV Chikara Tama Consultant sesuai Kontrak Nomor
521/11/DISTANHORT/BIGRAM/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp34.600.000,00,
dengan jangka waktu 120 hari kalender terhitung tanggal 29 Juni 2009 s.d. 27 Oktober 2009
diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas item biaya langsung personil sebesar
Rp1.040.000,00. Berdasarkan RAB kontrak yang seharusnya tidak dapat dibayarkan karena
bertentangan dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/2000-SE-38/A/2000. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran SP2D kepada
konsultan pengawas diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, CV Jasa
Panggaso belum menerima pembayaran dari Dinas Tanaman dan Holtikultura.
Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan konsultansi
sebesar Rp9.927.500,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran biaya personil sebesar
Rp7.677.500,00 dan biaya non personil sebesar Rp2.250.000,00 serta terdapat potensi
kelebihan pembayaran biaya personil sebesar Rp1.040.000,00. (Rincian lihat lampiran 2.c.)
d. Sekretariat Daerah
Hasil pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak jasa
konsultan Perencana Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang
dilaksanakan oleh CV Trimulti Gemilang Consultant sesuai Kontrak Nomor 09/SPK/Umum-
Perlk/2009 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp29.900.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan
selama 100 hari kalender (tanggal 7 Mei s.d. 18 Agustus 2009) diketahui bahwa terdapat item
biaya langsung personil sebesar Rp250.000,00 dan item biaya non personil sebesar
Rp525.000,00 dalam RAB kontrak yang seharusnya tidak dapat dibayarkan karena
bertentangan dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/2000-SE-38/A/2000. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran SP2D kepada
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
15
konsultan perencana diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sesuai SP2D
Nomor 05922/SP2D/2009 pada tanggal 11 November 2009. Dengan demikian terdapat
kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan konsultansi sebesar Rp775.000,00 yang terdiri dari
kelebihan pembayaran biaya personil sebesar Rp250.000,00 dan biaya non personil sebesar
Rp525.000,00. (Rincian lihat lampiran 2.d.)
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Hasil pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak jasa
konsultan Perencana Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang
dilaksanakan oleh PK Delta Arsitektur sesuai Kontrak Nomor 050/SPK/PPTR/BAPPEDA-
2009 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp325.897.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan
selama 150 hari kalender (tanggal 31 Juli s.d. 27 Desember 2009), diketahui bahwa terdapat
item biaya langsung personil sebesar Rp7.507.500,00 dan biaya non personil sebesar
Rp3.750.000,00 dalam RAB kontrak yang seharusnya tidak dapat dibayarkan karena
bertentangan dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/2000-SE-38/A/2000. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran SP2D kepada
konsultan pengawas diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, PK Delta
Arsitektur telah menerima pembayaran termin I sebesar Rp97.769.100,00 sesuai dengan SP2D
Nomor 04568/SP2D/2009 tanggal 15 September 2009. Dengan demikian terdapat potensi
kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan konsultansi sebesar Rp11.257.500,00 yang terdiri
dari kelebihan pembayaran biaya personil sebesar Rp7.507.500,00 dan biaya non personil
sebesar Rp3.750.000,00. (Rincian lihat lampiran 2.e.)
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
1) Pasal 5 poin f yang antara lain menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
2) Lampiran I Bab I Huruf E Angka 4 poin a yang menyatakan bahwa HPS dibuat pada saat
akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: Biaya
Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman
dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-
lain.
b. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000–
SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) untuk jasa konsultansi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung
Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yaitu:
1) Bagian I.1, menyatakan bahwa Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli) untuk Jasa
Konsultansi, jasa lainnya dan untuk tenaga pendukung dihitung berdasarkan harga pasar
yang berlaku dan wajar serta didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
yaitu melalui daftar gaji yang telah diperiksa (audited payroll) disertai bukti pembayaran
pajak terhadap gaji yang diterima.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
16
2) Bagian II.1.a. menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang
sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran
sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost).
3) Lampiran 1, menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
poin 11 yang menyatakan bahwa biaya sewa kantor tidak berlaku untuk pekerjaan yang
jangka waktunya kurang dari 6 (enam) bulan dan poin 13 yang menyatakan bahwa sewa
kendaraan termasuk O & M (Operation dan Maintenance) serta gaji pengemudi.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp50.768.750,00 atas kelebihan pembayaran pekerjaan
jasa konsultansi yang terdiri dari:
1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp28.466.250,00;
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.600.000,00;
3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp9.927.500,00;
4) Sekretariat Daerah sebesar Rp775.000,00.
b. Potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp15.297.500,00 atas kelebihan pembayaran
pekerjaan jasa konsultansi yang terdiri dari:
1) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.000.000,00;
2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp1.040.000,00;
3) Bappeda sebesar Rp11.257.500,00.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas
Tanaman dan Holtikultura, Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran lemah dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan jasa konsultansi di lingkungan
kerjanya.
b. KPA dan PPTK lalai dalam melaksanakan tugasnya serta kurang memahami pedoman dalam
melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
c. Panitia pengadaan jasa konsultansi lalai dan tidak cermat dalam menyusun HPS yang menjadi
dasar penyusunan RAB serta tidak mempedomani Petunjuk Teknis Penyusunan RAB
Konsultan.
d. Pihak konsultan beritikad tidak baik dengan berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara
tidak wajar.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dhi. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktur
RSUD mengakui bahwa hal tersebut benar dan hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman
panitia lelang dan pengguna anggaran dalam melaksanakan jasa konsultansi sesuai ketentuan
yang berlaku. Atas biaya langsung personil dan non personil yang tidak boleh dibayarkan akan
ditarik dan disetorkan ke kas daerah sedangkan untuk pekerjaan yang belum dibayarkan akan
dipotong pada termin berikutnya.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas
Kesehatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Bappeda untuk
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
17
meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan jasa konsultansi di lingkungan
kerjanya.
b. Menegur secara tertulis KPA dan PPTK masing-masing kegiatan supaya memahami pedoman
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
c. Menegur secara tertulis Panitia pengadaan jasa konsultansi agar lebih cermat dalam menyusun
HPS dan mempedomani Petunjuk Teknis Penyusunan RAB Konsultan.
d. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Bappeda untuk menarik biaya personil dan non
personil yang tidak diperbolehkan yang telah dibayarkan kepada rekanan sebesar
Rp50.768.750,00 serta menyetorkannya ke kas daerah dan memotong langsung dari
pembayaran kepada rekanan sebesar Rp15.297.500,00 atas pembayaran yang belum
dilaksanakan.
3. Bangunan Gedung dan Barang Perlengkapannya Pengadaan Tahun Anggaran 2009 pada
Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belum Dimanfaatkan Sebesar
Rp562.539.960,00 dan Terdapat Pemborosan Sewa Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
Sebesar Rp2.100.000,00
Pada Tahun Anggaran (TA) 2009 Kabupaten Pasaman menganggarkan Belanja Modal
sebesar Rp76.003.029.393,00 dengan realisasi s.d. bulan Oktober 2009 sebesar
Rp54.497.833.224,00 atau 71,71% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp94.736.741.929,00
dengan realisasi s.d. bulan Oktober 2009 sebesar Rp48.599.836.470,00 atau 51,30%.
Hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa kegiatan pada empat SKPD Kabupaten
Pasaman dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan gedung dan
pengadaan barang/jasa telah selesai dikerjakan namun belum dimanfaatkan. Realisasi atas
kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah
1) Pembangunan gedung rumah jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh CV Adek Karya
dengan nilai kontrak sebesar Rp244.900.000,00. Berdasarkan Kontrak Nomor
08/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 25 Mei 2009 diketahui bahwa dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan adalah selama 75 hari kalender, kemudian diaddendum dengan
Nomor 08A/ADD.1/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 23 Juli 2009 sehingga nilai
kontrak menjadi Rp249.916.000,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak
dan pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor /BA/PHO/Umum-Perlk/VIII/2009
(tanpa nomor) tanggal 28 Agustus 2009 dan telah dibayar lunas berdasarkan SP2D Nomor
06195/SP2D/2009 tanggal 19 November 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di
lapangan tanggal 7 Desember 2009 diketahui bahwa bangunan tersebut belum
dimanfaatkan dan belum digunakan untuk tempat tinggal Sekretaris Daerah.
2) Kegiatan pengadaan meja kerja dilaksanakan oleh CV Srikandi sesuai Kontrak Nomor
16/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 30 Juni 2009 dengan nilai kontrak sebesar
Rp9.790.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 20 hari kalender.
Pengadaan meja kerja sebanyak dua unit yang akan digunakan untuk rumah jabatan Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak dan
pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor 20/BA/STB/Umum&Perlk/200 tanggal 17 Juli 2009 dan telah
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
18
dibayar lunas berdasarkan SP2D Nomor 03744/SP2D/2009 tanggal 20 Agustus 2009
dengan nilai Rp9.790.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 7
Desember 2009 diketahui bahwa satu unit meja kerja dengan nilai Rp4.895.000,00 yang
diperuntukkan di rumah jabatan Sekretaris Daerah belum dimanfaatkan.
3) Kegiatan pengadaan kursi kerja dilaksanakan oleh CV Srikandi sesuai Kontrak Nomor
17/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 30 Juni 2009 dengan nilai kontrak sebesar
Rp9.680.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender.
Pengadaan meja kerja sebanyak dua unit yang diperuntukkan untuk rumah jabatan Bupati
dan Sekretaris Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan atas dokumen kontrak dan
pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor 19/BA/STB/Umum&Perlk/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan
telah dibayar lunas berdasarkan SP2D Nomor 03741/SP2D/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 7 Desember 2009 bersama dengan
PPTK diketahui bahwa satu unit meja kerja dengan nilai Rp4.840.000,00 yang
diperuntukkan di rumah jabatan Sekretaris Daerah belum dimanfaatkan.
4) Kegiatan pengadaan mobiler berupa rak buku dan lemari pakaian dilaksanakan oleh CV
Srikandi sesuai Kontrak Nomor 18/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 30 Juni 2009
dengan nilai kontrak sebesar Rp8.910.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 20 hari kalender. Hasil pemeriksaan lanjutan atas dokumen kontrak dan pekerjaan
diketahui bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor 21/BA/STB/Umum&Perlk/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan telah
dibayar lunas berdasarkan SP2D Nomor 03739/SP2D/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 7 Desember 2009 diketahui bahwa
rak buku dan lemari pakaian tersebut senilai Rp8.910.000,00 belum dimanfaatkan pada
rumah jabatan Sekretaris Daerah.
5) Kegiatan pengadaan gorden dilaksanakan oleh CV Maharatu sesuai Kontrak Nomor
25/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dengan nilai kontrak sebesar
Rp27.953.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender. Hasil
pemeriksaan lanjutan atas dokumen kontrak dan pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan telah
selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
28/BA/STB/Umum&Perlk/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan telah dibayar lunas
berdasarkan Nomor 06195/SP2D/2009 tanggal 19 November 2009. Berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 7 Desember 2009 diketahui bahwa gorden tersebut
dengan nilai Rp27.953.000,00 sebagian telah digunakan dan dipasang pada rumah yang
disewa Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk dihuni Sekretaris Daerah di Jalan Puti
Sangkar Bulan dan sebagian lagi terpasang pada rumah jabatan Sekretaris Daerah di Jalan
Achmad Yani namun belum dimanfaatkan dengan nilai Rp18.141.760,00.
6) Kegiatan pengadaan tempat tidur dilaksanakan oleh CV Srikandi sesuai Kontrak Nomor
13/SPK/UMUM-PERLK/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai kontrak sebesar
Rp25.850.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender. Hasil
pemeriksaan lanjutan atas dokumen kontrak dan pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan telah
selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
17/BA/STB/Umum&Perlk/2009 tanggal 13 Juli 2009 dan telah dibayar lunas berdasarkan
SP2D Nomor 3746/SP2D/2009 tanggal 20 Agustus 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan
fisik di lapangan tanggal 7 Desember 2009 diketahui bahwa tempat tidur tersebut senilai
Rp25.850.000,00 belum dapat dimanfaatkan dan digunakan pada rumah jabatan Sekretaris
Daerah.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
19
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa telah dianggarkan belanja sewa rumah dinas
jabatan Sekretaris Daerah sebesar Rp8.000.000,00 dan direalisasikan dengan nilai sebesar
Rp8.000.000,00 atau 100%. Perjanjian sewa rumah yang berada di Jalan Puti Sangkar
Bulan Nomor 6 tersebut ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/157/BUP-
PAS/2009 tanggal 5 Maret 2009. SK Bupati tersebut menyatakan bahwa harga sewa rumah
jabatan Sekretaris Daerah adalah sebesar Rp4.500.000,00 untuk jangka waktu enam bulan
dan masa berlaku SK tersebut adalah sejak 2 Januari 2009. Selanjutnya SK Bupati tersebut
diwujudkan dalam Surat Perjanjian Sewa Nomor 020/560/UMUM-PERLK/2009 tanggal
10 Maret 2009 dengan nilai sewa sebesar Rp4.500.000,00 untuk jangka waktu enam bulan
terhitung 1 Januari 2009 s.d. 30 Juni 2009 dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan kedua pihak. Selanjutnya perjanjian sewa dilanjutkan dengan Surat Perjanjian
Sewa Nomor 020/2752/UMUM-PERLK/2009 tanggal 1 Juli 2009 dengan nilai sewa
sebesar Rp3.500.000,00 untuk jangka waktu lima bulan terhitung 1 Juli 2009 s.d. 30
November 2009. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 16 Desember 2009, panitia
belum membuat berita acara serah terima kepada pengguna yaitu Sekretaris Daerah,
sehingga Sekretaris Daerah masih menempati rumah di Jalan Puti Sangkar Bulan,
walaupun rumah jabatan Sekretaris Daerah hasil pembangunan TA 2009 di Jalan Ahmad
Yani telah selesai dilaksanakan dan siap digunakan sejak 28 Agustus 2009.
b. Dinas Kesehatan
Kegiatan pembangunan Poliklinik Desa (Polindes) yang dilaksanakan di Kecamatan
Bonjol dengan nama pekerjaan pembangunan Polindes Sungai Hitam berdasarkan Kontrak
Nomor 063/SPK/DAK/DINKES/2009 tanggal 29 April 2009 yang dilaksanakan oleh CV
Gunung Lintang dengan nilai kontrak sebesar Rp83.142.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan
selama 91 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 April 2009 s.d 28 Juli 2009. Dalam
pelaksanaan kegiatan terdapat addendum pekerjaan yang dituangkan dalam Addendum Nomor
063a/SPK/DAK/DINKES/2009 tanggal 25 Mei 2009 mengenai penambahan volume
pekerjaan sehingga nilai kontrak menjadi sebesar Rp91.427.000,00. Pekerjaan telah selesai
dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama/PHO Nomor 496/BA-
PHO/DAK/DINKES/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan telah dibayar lunas dengan SP2D
Nomor 05429/SP2D/2009 dan 05430/SP2D/2009 tanggal 23 Oktober 2009 sebesar
Rp78.959.682,00 dan Rp7.895.968,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan
tanggal 23 November 2009 diketahui bahwa polindes tersebut sebesar Rp91.427.000,00 belum
dimanfaatkan dan ditempati karena belum adanya penempatan bidan pada Polindes Sungai
Hitam.
c. Kantor Lingkungan Hidup
Kegiatan pengadaan barang dengan nama pekerjaan pengadaan komputer
mainframe/server berdasarkan Kontrak Nomor 674A/SPK/KSDA/KLH/2009 tanggal 24 Juni
2009 yang dilaksanakan oleh CV Adika dengan nilai kontrak sebesar Rp118.750.000,00 dan
jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Juni 2009 s.d. 7
Agustus 2009. Kontrak tersebut mengharuskan rekanan untuk menyediakan sembilan jenis
barang yaitu:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
20
No Nama Barang Jumlah
(unit)
Harga Satuan
(Rp) Jumlah (Rp)
1
2
3
4
5
6 7
8
9
Server
UPS APC SUI 1500i
Rak system
PC dan speaker altec
UPS ICA
Laptop HP Pavilion Printer HP Laser Jet CP 1215
Meja komputer besar
Wireless outdoor dan patch
antenna
1
1
1
1
1
1 2
1
1
40.500.000,00
11.500.000,00
12.100.000,00
9.500.000,00
1.900.000,00
14.500.000,00 6.150.000,00
950.000,00
4.700.000,00
40.500.000,00
11.500.000,00
12.100.000,00
9.500.000,00
1.900.000,00
14.500.000,00 12.300.000,00
950.000,00
4.700.000,00
Jumlah 107.950.000,00
PPn 10% 10.795.000,00
Total 118.745.000,00
Dibulatkan 118.750.000,00
Pekerjaan telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor 797/BASTB/KLH-PAS/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan telah dibayar lunas sesuai
dengan SP2D Nomor 03402/SP2D/2009 dan 03403/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009
sebesar Rp107.954.545,00 dan Rp10.795.455,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di
lapangan tanggal 23 November 2009 bersama PPTK diketahui bahwa salah satu jenis barang
diatas yaitu server senilai Rp44.550.000,00 belum bisa dimanfaatkan karena server tersebut
belum mendapatkan nomor PIN yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman.
d. Rumah Sakit Umum Daerah
Kegiatan pengadaan barang berdasarkan Kontrak Nomor 09/SPK/RSUD/2009 tanggal
28 Agustus 2009 yang dilaksanakan oleh CV Miranti Adilha dengan nilai kontrak
Rp114.010.200,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender. Kontrak tersebut
mengharuskan rekanan untuk menyediakan tiga jenis barang yaitu:
No Nama Barang Jumlah (unit)
1
2 3
Tempat tidur
Bed side cabinet dan bed cover Infusion stand
9
9 9
Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
12/BAP-STB/2009 tanggal 9 November 2009 dan telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor
06224/SP2D/2009 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp114.010.200,00. Berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 23 November 2009 bersama PPTK diketahui bahwa
barang-barang diatas belum dimanfaatkan karena sedianya barang-barang tersebut akan
ditempatkan pada ruang VIP baru di RSUD Kabupaten pasaman, namun pada saat
pemeriksaan fisik pembangunan ruang VIP belum selesai.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah pasal 11 yang menyatakan bahwa pengadaan barang milik negara atau daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel.
b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-
pinsip antara lain:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
21
1) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
2) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab Pengadaan, Umum
huruf (a) yang menyatakan bahwa pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat
Pengadaan dengan tujuan antara lain pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai
dengan tujuan pengadaan barang daerah.
Kondisi tersebut mengakibatkan pengadaan barang dan gedung sebesar
Rp562.539.960,00 (Rp249.916.000,00 + Rp4.895.000,00 + Rp4.840.000,00 + Rp8.910.000,00 +
Rp18.141.760,00 + Rp25.850.000,00 + Rp91.427.000,00 + Rp44.550.000,00 +
Rp114.010.200,00) untuk tersedianya bangunan rumah dinas dan fasilitas yang memadai belum
memenuhi asas manfaat dan pengeluaran belanja modal serta belanja barang dan jasa menjadi
tidak efektif dan cepat rusak serta telah terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar
Rp2.100.000,00 (3/5 x Rp3.500.000,00) atas biaya sewa rumah sejak bulan September 2009.
Kondisi tersebut terjadi karena :
a. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Direktur
RSUD Lubuk Sikaping sebagai Pengguna Anggaran, lemah dalam merencanakan
pembangunan gedung dan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan;
b. Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas tekait kurang maksimal melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan dilingkungan kerjanya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman dhi. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala
Kantor Lingkungan Hidup dan Direktur RSUD Lubuk Sikaping menyatakan bahwa sampai saat
ini aset-aset tersebut memang belum dimanfaatkan dan akan segera dimanfaatkan pada awal
Tahun Anggaran 2010.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor
Lingkungan Hidup dan Direktur RSUD Lubuk Sikaping agar lebih cermat dalam perencanaan
pengadaan barang serta segera memanfaatkan bangunan dan hasil pengadaan barang yang
telah selesai dilaksanakan.
b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan di lingkungan kerjanya.
4. Terdapat Pemecahan Kontrak pada Dinas Pendidikan atas Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Buku Referensi dan Pengadaan Alat Laboratorium
Sebesar Rp523.000.000,00
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2009 telah mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah sebesar Rp255.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp254.400.000,00 atau 99,77% dari anggaran, sebagian dianggarkan
untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Buku Referensi sebesar Rp149.400.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp149.000.000,00 atau 99,74% dari anggaran dan sebesar Rp119.900.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
22
dianggarkan untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium dengan realisasi
sebesar Rp119.600.000,00 atau 99,75% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan tersebut diketahui
bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui metode penunjukan langsung dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah dengan total nilai sebesar Rp254.400.000,00 yang
dilaksanakan dalam enam paket pekerjaan oleh enam perusahaan. Pekerjaan tersebut meliputi
penyediaan meja siswa, kursi siswa, dan papan tulis untuk 12 SMPN dan tiga SMAN yang
tersebar di delapan kecamatan. Pekerjaan atas enam paket pengadaaan meubelair sekolah
tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah didistribusikan ke masing-masing sekolah
penerima.
Rincian enam paket pekerjaan pengadaan meubelair adalah sebagai berikut:
No Pelaksana Kontrak/SPK
Pekerjaan HPS
(Rp)
Selisih
(Rp) Nomor Tanggal Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7-5
1 CV. Patra
Larasindo 08/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009
01-06-
2009 44.900.000,00
Pengadaan Mobiler
SMPN 1 Rao Selatan 45.000.000,00 100.000,00
2 CV. Surya
Ananda 12/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009
01- 06-
2009 44.900.000,00
Pengadaan Mobiler
SMPN 1, 2, 3 Lubuk
Sikaping
45.000.000,00 100.000,00
3 CV. Wafy 13/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009 01-06-
2009 44.900.000,00
Pengadaan Mobiler
SMPN 1 dan 2 Bonjol,
SMPN 1 Rao
45.000.000,00 100.000,00
4 CV. Rekacipta
Prakarsa 17/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009
01-06-
2009 44.900.000,00
Pengadaan Mobiler
SMPN 1 dan 2 Tigo
Nagari, SMAN 1 Tigo
Nagari
45.000.000,00 100.000,00
5
CV. Fahmi
Anugrah
Pratama
14/SPK/DISPENDD/2009 01-06-
2009 29.900.000,00
Pengadaan Mobiler
SMAN 1 Padang
Gelugur dan SMAN 1
Panti
30.000.000,00 100.000,00
6 CV. Vedeza 26/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009 14-08-
2009 44.900.000,00
Pengadaan Mobiler
SMPN 1, 2, dan 3 Duo
Koto
45.000.000,00 100.000,00
Jumlah 254.400.000,00 255.000.000,00 600.000,00
Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk lima paket pekerjaan dilaksanakan dalam
waktu yang bersamaan yaitu tanggal 1 Juni 2009, sedangkan satu paket perkerjaan
dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2009. Selanjutnya diketahui bahwa selisih antara HPS
dengan total nilai kontrak untuk enam paket adalah sebesar Rp600.000,00 (Rp255.000.000,00
– Rp254.400.000,00). Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pengadaan meubelair
untuk enam paket pekerjaan diketahui bahwa dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)
panitia pengadaan tidak merinci secara jelas mengenai syarat teknis untuk spesifikasi (jenis
dan kualitas) bahan yang harus digunakan oleh penyedia barang.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan Berita
Acara Serah Terima Barang menunjukkan bahwa seluruh barang tersebut telah diterima oleh
masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:
No Sekolah Penerima
Nomor Berita Acara Serah Terima
Nomor Tanggal
1. SMPN 1 Rao Selatan 03/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
2. SMPN 1, 2, 3 Lubuk Sikaping 14/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
23
No Sekolah Penerima
Nomor Berita Acara Serah Terima
Nomor Tanggal
3. SMPN 1 dan 2 Bonjol, SMPN 1 Rao 11/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
4. SMPN 1 dan 2 Tigo Nagari, SMAN 1 Tigo Nagari 12/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
5. SMAN 1 Padang Gelugur dan SMAN 1 Panti 19/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
6. SMPN 1, 2, dan 3 Duo Koto 17/BASTB/DISPENDD/2009 14 September 2009
Berdasarkan uraian di atas, seharusnya keenam paket pekerjaan tersebut dapat
dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan mengacu kepada:
- Desain dan jenis barang yang harus disediakan oleh setiap penyedia barang adalah sama
yaitu meja dan kursi siswa serta papan tulis.
- Kegiatan merupakan satu kesatuan yang dianggarkan pada rekening yang sama yaitu
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Siswa.
b. Pekerjaan Pengadaan Buku Ujian Nasional
Pengadaan Buku Ujian Nasional dengan nilai total sebesar Rp149.000.000,00
dilaksanakan dalam empat paket pekerjaan oleh empat perusahaan. Pekerjaan tersebut meliputi
penyediaan buku-buku referensi untuk tiga SMPN dan satu SMAN yang tersebar di tiga
kecamatan. Pekerjaan atas empat paket pengadaaan buku ujian nasional tersebut sudah selesai
dilaksanakan dan telah didistribusikan ke masing-masing sekolah penerima.
Rincian empat paket pekerjaan pengadaan buku ujian nasional adalah sebagai berikut:
No Pelaksana Kontrak/SPK
Pekerjaan HPS
(Rp)
Selisih
(Rp) Nomor Tanggal Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7-5
1 CV. Al-Fallah 19/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009 25 -06-
2009 49.800.000,00
Pengadaan Buku Ujian
Nasional SMPN 2 Rao
Utara
49.900.000,00 100.000,00
2 CV. Jihan
Contractor 07/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009
01 -06-
2009 24.900.000,00
Pengadaan Buku Ujian
Nasional SMPN 3 Rao 25.000.000,00 100.000,00
3 CV. JD Putra 11/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009 01 -06-
2009 24.900.000,00
Pengadaan Buku Ujian
Nasional SMPN 1 Rao
Utara
25.000.000,00 100.000,00
4 CV. Elgi 06/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009 01 -06-
2009 49.400.000,00
Pengadaan Buku Ujian
Nasional SMAN 1
Bonjol
49.500.000,00 100.000,00
Jumlah 149.000.000,00 149.400.000,00 400.000,00
Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tiga paket pekerjaan dilaksanakan dalam
waktu yang bersamaan yaitu tanggal 1 Juni 2009, sedangkan satu paket perkerjaan
dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2009. Selanjutnya diketahui bahwa selisih antara HPS
dengan total nilai kontrak untuk empat paket adalah sebesar Rp400.000,00 (Rp149.400.000,00
– Rp149.000.000,00). Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pengadaan buku untuk
empat paket pekerjaan diketahui bahwa dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) panitia
pengadaan tidak merinci secara jelas mengenai syarat teknis untuk spesifikasi (jenis dan
kualitas) bahan yang harus disediakan oleh penyedia barang.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan Berita
Acara Serah Terima Barang menunjukkan bahwa seluruh barang tersebut telah diterima oleh
masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
24
No Sekolah Penerima
Nomor Berita Acara Serah Terima
Nomor Tanggal
1. SMPN 2 Rao Utara 13/BASTB/DISPENDD/2009 23 Juli 2009
2. SMPN 3 Rao 04/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
3. SMPN 1 Rao Utara 08/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
4. SMAN 1 Bonjol 09/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
Berdasarkan uraian di atas, seharusnya keempat paket pekerjaan tersebut dapat
dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan mengacu kepada:
- Jenis barang yang harus disediakan oleh setiap penyedia barang adalah sama dan sejenis
diantaranya buku matematika kelas IX, seri buku terpadu, dan lainnya.
- Kegiatan merupakan satu kesatuan yang dianggarkan pada rekening yang sama yaitu
Belanja Modal Pengadaan Buku Referensi.
c. Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium
Pengadaan Alat Laboratorium dengan nilai total sebesar Rp119.600.000,00
dilaksanakan dalam tiga paket pekerjaan oleh tiga perusahaan. Pekerjaan tersebut meliputi
penyediaan alat-alat laboratorium untuk dua SMPN dan satu SMAN yang tersebar di tiga
kecamatan. Pekerjaan atas tiga paket pengadaaan alat laboratorium sekolah tersebut sudah
selesai dilaksanakan dan telah didistribusikan ke masing-masing sekolah penerima.
Rincian tiga paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium adalah sebagai berikut:
No Pelaksana Kontrak/SPK
Pekerjaan HPS
(Rp)
Selisih
(Rp) Nomor Tanggal Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7-5
1 CV Gusti Karya 03/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009 01-06-
2009 44.900.000,00
Pengadaan Alat Labor
SMAN 1 Tigo Nagari 45.000.000,00 100.000,00
2 CV Hendra
Karya 04/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009
01- 06-
2009 49.800.000,00
Pengadaan Alat Labor
SMPN 1 Lubuk
Sikaping
49.900.000,00 100.000,00
3 CV Basamo
Karya 05/SPK/SLTP/SLTA/DISPENDD/2009
01-06-
2009 24.900.000,00
Pengadaan Alat Labor
dan Praktikum SMPN 2
Rao Utara
25.000.000,00 100.000,00
Jumlah 119.600.000,00 119.900.000,00 300.000,00
Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tiga paket pekerjaan dilaksanakan dalam
waktu yang bersamaan yaitu tanggal 1 Juni 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30
hari. Selanjutnya diketahui selisih antara HPS dengan total nilai kontrak untuk tiga paket
adalah sebesar Rp300.000,00 (Rp119.900.000,00 – Rp119.600.000,00). Hasil pemeriksaan
lebih lanjut atas dokumen pengadaan alat labor untuk tiga paket pekerjaan diketahui bahwa
dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) panitia pengadaan tidak merinci secara jelas
mengenai syarat teknis untuk spesifikasi (jenis dan kualitas) bahan yang harus digunakan oleh
penyedia barang.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan Berita
Acara Serah Terima Barang menunjukkan bahwa seluruh barang tersebut telah diterima oleh
masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
25
No Sekolah Penerima
Nomor Berita Acara Serah Terima
Nomor Tanggal
1. SMAN 1 Tigo Nagari 06/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
2. SMPN 1 Lubuk Sikaping 05/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
3. SMPN 2 Rao Utara 02/BASTB/DISPENDD/2009 26 Juni 2009
Berdasarkan uraian di atas, seharusnya ketiga paket pekerjaan tersebut dapat dilakukan
dengan metode pelelangan umum dengan mengacu kepada:
- Jenis barang yang harus disediakan oleh setiap penyedia barang adalah sama yaitu alat
laboratorium siswa baik untuk tingkat SMP maupun SMA.
- Kegiatan merupakan satu kesatuan yang dianggarkan pada rekening yang sama yaitu
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium.
Berdasarkan penjelasan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadan
Barang/Jasa Dinas Pendidikan diketahui bahwa pemecahan atas beberapa paket pekerjaan tersebut
sudah dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan secara terpisah sehingga dalam pelaksanaannya
dilakukan secara terpisah melalui proses penunjukan langsung untuk masing-masing pekerjaan.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada:
a. Pasal 3 huruf c, yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan
prinsip-prinsip terbuka serta bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi
penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang
sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
b. Pasal 29 huruf e, yang menyatakan bahwa kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan
persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci.
c. Lampiran I pada Bab 1 huruf a.3), yang antara lain menyatakan bahwa pengguna barang dan
jasa dilarang memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari pelelangan dan semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Nilai pengadaan untuk belanja modal perlengkapan sekolah dengan total nilai sebesar
Rp523.000.000,00 (Rp254.400.000,00 + Rp149.000.000,00 + Rp119.600.000,00) belum dapat
diyakini sebagai harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman dan
tidak terciptanya persaingan yang sehat diantara rekanan.
b. Barang yang diserahkan oleh rekanan kepada Dinas Pendidikan tidak dapat diyakini
kualitasnya dan membuka peluang terjadinya penyimpangan menggunakan bahan yang
kualitasnya rendah.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman terhadap
kegiatan pengadaan barang dan jasa dilingkungan kerjanya lemah.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
26
b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan lalai dalam menjalankan tugasnya tidak mempedomani ketentuan yang
berlaku.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman menyatakan
bahwa pada prinsipnya pemecahan kontrak pada kegiatan pengadaan meubelair, alat laboratorium
dan buku referensi bukan untuk menghindarkan pelelangan umum, namun disebabkan karena
memang sudah tertuang secara terpisah dan ditampung di dalam DPA Dinas Pendidikan dan
disebabkan karena letak geografis yang cukup sulit untuk ditempuh oleh penyedia barang/jasa.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pendidikan supaya meningkatkan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan satuan kerjanya.
b. Menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan mempedomani
ketentuan yang berlaku.
c. Menegur secara tertulis Pejabat Pengadaan Barang /Jasa pada Dinas Pendidikan supaya dalam
memproses pengadaan jasa mempedomani ketentuan yang berlaku.
5. Proses Pelelangan Pengadaan Pakaian Dinas serta Perlengkapannya pada Dinas
Pendidikan Sebesar Rp788.200.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2008 telah mengalokasikan
dana untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta Perlengkapannya sebesar Rp943.950.000,00
dengan realisasi sebesar Rp824.291.000,00 atau 87,33% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan pakaian dinas diketahui bahwa pekerjaan
dilaksanakan oleh CV Simpatich Medhatama sesuai kontrak Nomor 72/SPK/PENDD/2008
tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp788.200.000,00 dan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan adalah 8 (delapan) hari kalender. Pekerjaan tersebut telah selesai
dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 90/BASTB/PENDD/2008
tanggal 17 Desember 2008 dan telah dibayar lunas sesuai SP2D terakhir Nomor
07115/SP2D/2008 tanggal 19 Desember 2008. Pekerjaan tersebut meliputi penyediaan bahan
dasar pakaian dinas sipil harian warna kuning beserta atributnya.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pengadaan pakaian dinas serta
perlengkapannya diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas tersebut dilakukan melalui metode pelelangan umum
yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 sesuai dengan lembar pengesahan dokumen
pelelangan umum pasca kualifikasi Nomor 125/Dok./PPBJ-PAS/2008 dengan peserta lelang
sebanyak 17 perusahaan, sedangkan yang memasukkan penawaran sebanyak enam perusahaan
yaitu:
No Urut
Perusahaan Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1 CV Nila 585.684.000,00
2 CV Rifa Contractor 605.880.000,00
3 CV Dharma Persada 623.271.000,00
4 CV Yasmin 639.540.000,00
5 CV Rezki Pratama 732.666.000,00
6 CV Birrul Walidain 745.967.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
27
Metode penawaran menggunakan sistem gugur melalui tiga tahapan yaitu evaluasi
administrasi, teknis dan kewajaran harga yang mengacu kepada Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) sebesar Rp670.395.000,00.
Hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman menyatakan bahwa CV Rezki Pratama dan CV Birrul Walidain
gugur, sedangkan empat perusahaan lainnya dinyatakan lulus. Selanjutnya, sesuai Berita Acara
Hasil Pelelangan Nomor 355/BAHP/PPBJ-PAS/2008 tanggal 10 November 2008 tentang
tahapan evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran, Panitia mengusulkan hanya
satu calon pemenang yang lulus yaitu CV Rifa Contractor, sedangkan tiga perusahaan lainnya
dinyatakan gugur karena dokumen teknis yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan. Pada tahap evaluasi kewajaran harga CV Rifa Contractor dinyatakan lulus
dan ditetapkan sebagai calon pemenang tunggal sesuai dengan Surat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa mengenai usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas
Harian dan Atribut untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman TA 2008 Nomor 168/PPBJ-
PAS/2008 tanggal 10 November 2008. Berdasarkan dokumen penawaran CV Rifa Contraktor
diketahui bahwa rekanan telah menyerahkan Jaminan Penawaran sebesar 2% dari nilai HPS
atau senilai Rp13.407.900,00 dengan Nomor Bond 304.841.200.08.2065 tanggal 3 November
2008 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia.
Atas usulan calon pemenang tersebut, CV Rifa Contraktor diharuskan melakukan pengujian
laboratorium atas barang yang ditawarkan untuk memenuhi persyaratan teknis yang
ditetapkan. Namun, pada tanggal 17 November 2008, CV Rifa Contraktor membuat Surat
Permohonan Penundaan Waktu Uji Labor yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Pasaman sesuai Surat Nomor 09/CV-RC/XI-2008 yang berisikan tentang alasan
ketidaksanggupan CV Rifa Contraktor untuk melakukan uji laboratorium dalam waktu dekat
karena kesibukan rekanan dalam mengurus partai untuk menghadapi Pemilu Tahun 2009.
Menanggapi Surat Permohonan dari CV Rifa Contraktor tersebut, Dinas Pendidikan dhi.
Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan kepada Panitia Surat Nomor 420/5064/Pendidikan-
2008 tanggal 18 November 2008 perihal tentang ketidaksanggupan CV Rifa Contraktor
melakukan uji laboratorium. Selanjutnya, Panitia melakukan klarifikasi kepada rekanan sesuai
dengan Berita Acara Klarifikasi Nomor 366/BA/PPBJ-PAS/2008 tanggal 18 November 2008
yang menyatakan bahwa CV Rifa Contraktor mundur sebagai pemenang lelang, sehingga
pelelangan pertama dinyatakan gagal oleh Panitia yang dituangkan dalam Pengumuman Hasil
Pelelangan Umum Nomor 99/Peng./PPBJ-PAS/2008 tanggal 19 November 2008.
Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum bahwa setiap
perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang lelang harus sanggup untuk melakukan uji
laboratorium terhadap barang yang ditawarkan sehingga alasan pengunduran diri CV Rifa
Contraktor sebagai calon pemenang yang diusulkan tidak dapat diterima. Dengan demikian
seharusnya jaminan penawaran CV Rifa Contraktor sebesar Rp13.407.900,00 dicairkan.
b. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta Perlengkapannya Nomor
5156/PPTK/APBD/PENDD/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Proses Pelelangan
Ulang, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pelelangan ulang untuk kegiatan yang
sama dimulai tanggal 27 November 2008. Pelelangan ulang diikuti sebanyak 17 perusahaan
dan peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 10 perusahaan. Panitia Pengadaan
melakukan beberapa perubahan dokumen lelang sesuai dengan addendum perubahan dokumen
lelang Nomor 125/Dok./PPBJ-PAS/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan Berita Acara
Penjelasan Lelang (Aanwizjzing) Nomor 341/BA/PPBJ-PAS/2008 tanggal 30 Oktober 2008
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
28
Nomor 01/ADD./PPBJ-PAS/2008. Pada pelelangan kedua terjadi beberapa perubahan item
dibandingkan dengan penjelasan pelelangan pertama yaitu:
1) Jangka waktu pelaksanaan berubah semula 20 hari kalender menjadi delapan hari kalender;
2) HPS semula sebesar Rp670.395.000,00 menjadi sebesar Rp863.940.000,00;
3) Evaluasi penawaran pada pelelangan pertama menggunakan sistem gugur, sedangkan
pelelangan kedua menggunakan sistem nilai (merit point system) dengan nilai passing
grade ≥75;
4) Pencantuman hasil uji laboratorium semula masuk dalam persyaratan dokumen teknis,
sedangkan pada pelelangan kedua tidak dipersyaratkan.
Menurut penjelasan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pasaman kepada Tim
BPK pada tanggal 4 Desember 2009 dan dengan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 Desember 2009 diketahui hal-hal sebagai berikut:
1) Jangka waktu dipersingkat dengan alasan sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2008,
sedangkan kegiatan harus tetap dilaksanakan;
2) Nilai HPS meningkat karena spesifikasi barang yang diminta oleh Pengguna Anggaran
dhi. Kepala Dinas Pendidikan menjadi lebih tinggi dari spesifikasi barang pada saat
pelelangan sebelumnya;
3) Persyaratan uji laboratorium ditiadakan dengan alasan bahwa masalah waktu yang
mendesak (mendekati akhir Tahun Anggaran) dan pengujian laboratorium menurut
estimasi membutuhkan waktu ± dua minggu.
Berdasarkan hasil evaluasi terakhir (evaluasi atas penawaran) diketahui bahwa Panitia
menetapkan pemenang lelang CV Simpatich Medhatama sesuai dengan Surat Pengumuman
Pemenang Lelang Nomor 105/Peng./PPBJ-PAS/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan urutan
pemenang sebagai berikut:
No Urut
Perusahaan Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
Keterangan
1 CV Simpatich Medhatama 788.200.000,00 Pemenang Lelang
2 CV Ananda Putri 796.620.000,00 Pemenang Cadangan 1
3 CV Rifa Contractor 816.255.000,00 Pemenang Cadangan 2
Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen penawaran CV Simpatich Medhatama
diketahui bahwa spesifikasi barang yang ditawarkan berbeda dengan spesifikasi barang dalam
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Lelang Ulang. Barang yang ditawarkan oleh rekanan
pelaksana justru memiliki spesifikasi yang sama dengan spesifikasi teknis pada pelelangan
pertama (Rincian lihat lampiran 3). Selanjutnya diketahui bahwa dari spesifikasi barang yang
terdapat pada dokumen pelelangan ulang mengarah ke bahan dengan merk Bellini Type
Strevo, sedangkan barang yang ditawarkan oleh CV Simpatich Medhatama adalah Bellini
Type Chez Louis yang memiliki spesifikasi yang berbeda dengan merk Bellini Type Strevo.
Rekanan pelaksana juga tidak melampirkan hasil uji laboratorium sebagai dasar pendukung
atas barang yang ditawarkan. Seharusnya, Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang yang
menentukan spesifikasi yang tinggi pada pelelangan ulang mutlak mensyaratkan pengujian
laboratorium sebagai alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan atas barang yang
ditawarkan oleh penyedia barang. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pelelangan
ulang diketahui bahwa panitia menetapkan nilai ambang batas lulus (passing grade) pada
Aanwijzing Lelang Ulang tanggal 27 November 2008 dengan nilai ≥75 untuk evaluasi teknis
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
29
atas penawaran yang diberikan oleh rekanan pelaksana, namun pada saat pembukaan
penawaran panitia lelang mengganti nilai passing grade menjadi ≥65 yang tertuang dalam
Berita Acara Hasil Pelelangan Ulang Nomor 372/BAHP/PPBJ-PAS/2008 tanggal 2 Desember
2009. Seharusnya, Panitia tidak dibenarkan melakukan perubahan terhadap passing grade
yang sudah ditetapkan dalam Aanwijzing Lelang Ulang yaitu sebesar ≥75 sebagai dasar
melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran. Adapun hasil evaluasi teknis oleh
Panitia adalah sebagai berikut:
1) CV Birrul Walidain dengan nilai 60;
2) CV Simpatich Medhatama dengan nilai 70;
3) CV Ananda Putri dengan nilai 70;
4) CV Rifa Contractor dengan nilai 70;
5) CV Aida dengan nilai 50;
6) CV Yasmin dengan nilai 70;
7) CV Dharma Persada dengan nilai 70;
8) CV Rawa Bening dengan nilai 50;
Dari hasil evaluasi teknis di atas diketahui bahwa passing grade tertinggi hanya nilai 70,
sehingga seharusnya tidak ada satupun rekanan yang memenuhi persyaratan teknis. Dengan
demikian, terlihat bahwa proses pelelangan ulang terkesan dipaksakan agar kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas serta Perlengkapannya tetap terlaksana dalam waktu yang singkat
dengan spesifikasi barang yang tinggi, namun persyaratan dipermudah dimana item pengujian
laboratorium atas barang yang ditawarkan tidak disyaratkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada:
a. Pasal 3 huruf a dan huruf e yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib
menerapkan prinsip-prinsip efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam
waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; adil/tidak diskriminatif, berarti
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah
untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
b. Lampiran I Bab I Poin C.3 tentang Evaluasi Penawaran pada huruf b (Sistem Nilai atau merit
point system) yang diantaranya menjelaskan bahwa bila menggunakan nilai ambang batas lulus
(passing grade), hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Panitia membuat
daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang
memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus (passing grade).
c. Lampiran I Bab II Poin A.1 tentang Pelelangan Umum pada huruf l.3 (Penerbitan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) yang menyatakan bahwa terhadap penyedia barang/jasa
yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia barang/jasa tersebut
juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di
instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
30
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Pemerintah Kabupaten Pasaman kehilangan memperoleh pendapatan sebesar Rp13.407.900,00
dengan tidak dicairkannya jaminan penawaran CV Rifa Contraktor yang mengundurkan diri.
b. Tujuan untuk memperoleh kualitas pakaian dinas yang lebih baik sesuai dengan spesifikasi
yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pengadaan pakaian dinas di lingkungan SKPD-nya.
b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya dalam hal pengadaan barang/jasa dan tidak mempedomani ketentuan
yang berlaku
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa:
a. Kenaikan HPS dari sebesar Rp670.390.000,000 menjadi sebesar Rp863.940.000,00
disebabkan karena Dinas Pendidikan ingin mencapai kualitas barang yang lebih baik dari yang
sebelumnya.
b. Pelelangan kedua memang tidak mensyaratkan uji laboratorium, penilaian mengacu kepada
merk dan type dari sampel kain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pasaman.
c. Pekerjaan pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya harus dilaksanakan karena
menyangkut hajat orang banyak (guru-guru).
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pendidikan supaya meningkatkan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan satuan kerjanya.
b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya.
c. Menegur secara tertulis Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pasaman supaya dalam
melakukan evaluasi penawaran barang/jasa mempedomani ketentuan yang berlaku dan
meminta pertanggungjawabannya atas kelalaian tidak dicairkannya jaminan penawaran CV
Rifa Contraktor sebesar Rp13.407.900,00.
d. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengenakan sanksi kepada CV Rifa
Contraktor berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi
pemerintah (black list) selama dua tahun.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
31
6. Penunjukan PT Andalas Medical Sukses sebagai Pelaksana atas Pengadaan Obat-obatan
Tahun Anggaran 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Tidak Sesuai
dengan Ketentuan dan Terdapat Kerugian atas Pengadaan Obat-obatan Sebesar
Rp43.265.776,00 serta Tidak Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Maksimal Sebesar
Rp20.900.500,00
Pada Tahun Anggaran (TA) 2008 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping
menganggarkan pengadaan obat-obatan sebesar Rp425.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp418.010.000,00 atau 98,36% dari anggaran. Pekerjaan pengadaan obat-obatan tersebut
dilaksanakan oleh PT Andalas Medical Sukses (PT AMS) sesuai Kontrak Nomor
12/SPK/APBD/RSUD/2008 tanggal 12 November 2008. Jangka waktu pelaksanaan kontrak
selama 30 hari kalender terhitung tanggal 12 November 2008 s.d. 11 Desember 2008. PT AMS
telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan Nomor B.188-III/KCP/ADK/11/2008 tanggal 10
November 2008 sebesar Rp20.900.500,00 atau sebesar 5% dari kontrak dengan masa berlaku
selama 90 hari kalender terhitung tanggal 29 Oktober 2008 s.d. tanggal 27 Januari 2009. Dari
dokumen pengadaan obat-obatan diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan
sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 14b/BASTB/APBD/RSUD/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D Nomor 07488/SP2D/2008 tanggal
23 Desember 2008.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan obat-obatan dan penjelasan dari beberapa
pejabat yang terkait dengan pengadaan obat-obatan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Proses pelelangan
1) Berdasarkan pemeriksaan terhadap proses lelang diketahui bahwa kegiatan pengadaan obat-
obatan pada RSUD Lubuk Sikaping menggunakan metode pelelangan umum yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2008 sesuai dengan lembar pengesahan dokumen
pelelangan umum pascakualifikasi Nomor 52/Dok./PPBJ-PAS/2008 tanggal 11 Juli 2008.
Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 147.BAPP/PPBJ-
PAS/2008 tanggal 24 Juli 2008, Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) menyatakan bahwa
pelelangan umum gagal karena jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran
hanya satu perusahaan. Atas usulan PPBJ kepada Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal
31 Juli 2008 memberikan persetujuan untuk diadakan pelelangan ulang atas paket
pekerjaan yang sama.
2) Pada tanggal 15 Agustus 2008, PPBJ mengumumkan paket pelelangan ulang melalui media
surat kabar Harian Singgalang. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Evaluasi Penawaran
Lelang Ulang Nomor 276/BAPP/PPBJ-PAS/2008 tanggal 27 Agustus 2008, diketahui
bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelelangan ulang sebanyak tiga perusahaan,
sedangkan peserta yang memasukkan penawaran hanya satu perusahaan yaitu PT AMS
sehingga PPBJ melanjutkan proses pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
Selanjutnya, tanggal 6 Oktober 2008 PPBJ melakukan evaluasi terhadap dokumen
administrasi, dokumen teknis dan dokumen kualifikasi atas dokumen penawaran PT AMS.
Hasil evaluasi PPBJ adalah bahwa PT AMS dianggap telah memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam dokumen lelang dan selanjutnya PPBJ mengundang peserta
terpilih dhi. PT AMS untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi harga.
3) Berdasarkan BA klarifikasi dan negosiasi Nomor 311c/BA/PPBJ-PAS/2008 tanggal 14
Oktober 2008, PPBJ mengusulkan kepada PA untuk menetapkan PT AMS sebagai
pelakana pekerjaan pengadaan obat-obatan pada RSUD.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
32
4) Dari hasil pemeriksaan atas evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PPBJ terhadap dokumen
penawaran lelang ulang, diketahui bahwa PT AMS tidak melampirkan surat dukungan dari
agen/distributor yang meliputi ketersediaan barang, jaminan expired date dan kualitas
barang yang merupakan salah satu syarat dalam dokumen teknis sehingga seharusnya PT
AMS tidak memenuhi syarat atau gugur dalam evaluasi teknis sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam dokumen pelelangan umum pascakualifikasi. Menurut tim pemeriksa, surat
dukungan dari agen/distributor merupakan hal yang prinsip untuk menjamin terlaksananya
pekerjaan yang akan dilaksanakan rekanan pelaksana secara tepat waktu sehingga, PPBJ
tidak seharusnya mengundang PT AMS untuk melakukan negosiasi dan klarifikasi harga
dan menunjuk PT AMS sebagai pelaksana dalam kegiatan pengadaan obat-obatan RSUD
Lubuk Sikaping TA 2008. Namun, jika PPBJ tetap melakukan negosiasi dan klarifikasi
dengan PT AMS, seharusnya PPBJ tetap meminta PT AMS untuk memberikan surat
dukungan ketersediaan barang, jaminan barang dan jaminan expired date sehingga PPBJ
mendapatkan keyakinan yang memadai untuk menunjuk PT AMS sebagai rekanan
pelaksana.
b. Obat-obatan yang tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Hasil pemeriksaan terhadap nama obat-obatan yang ada dalam HPS diketahui bahwa tidak
seluruh obat-obatan merupakan obat generik berlogo (OGB), tetapi terdapat beberapa obat
generik bernama dagang (branded generic), yaitu Ketalar Injeksi dan Valium Injeksi. Menurut
penjelasan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Lubuk Sikaping sebagai pihak yang menentukan
spesifikasi dan jenis obat yang dibutuhkan, menyatakan bahwa pengadaan obat generik
bernama dagang untuk beberapa item tersebut karena adanya permintaan dari petugas ruangan
anastesi sehingga dicantumkan obat generik bernama dagang dalam daftar kebutuhan obat
sebagai dasar penyusunan HPS oleh PPBJ. Jika dibandingkan dengan harga OGB sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/Menkes/SK/IV/2008 tanggal 26
Maret 2008, bahwa harga obat generik bernama/bermerk dagang pada kontrak melebihi harga
toleransi yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Selisih harga tersebut sebesar Rp15.289.058,00
dengan rincian sebagai berikut:
No
Nama Obat Harga Satuan
Volume Kemahalan
Harga (Rp) Nama/Merk
Dagang OGB
Nama/Merk
Dagang Toleransi * Selisih
1 2 3 4 5 6 = 4 – 5 7 8 = 6 x 7
1. Ketalar
Injeksi
Ketamin
Injeksi
350.000,00 33.060,00 316.940,00 40 12.677.600,00
2. Valium
Injeksi
Diazepam
Injeksi
15.675,00 2.617,71 13.057,29 200 2.611.458,00
Jumlah 15.289.058,00
* Harga Toleransi sebesar tiga kali harga Obat Generik yang ditetapkan Menteri Kesehatan dengan Keputusan Nomor
302/Menkes/SK/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Harga Obat Generik.
c. Bukti serah terima obat-obatan dan penjelasan dari Panitia Pemeriksa Barang
1) Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti serah terima obat-obatan diketahui bahwa PT
AMS telah mengirimkan obat-obatan ke RSUD Lubuk Sikaping sebanyak 10 kali
pengiriman dengan bukti serah terima obat-obatan sebanyak 10 lembaran kertas yang
ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang RSUD dan karyawan PT AMS. Namun,
pemeriksa tidak dapat meyakini keabsahan atas bukti serah terima obat-obatan tersebut
karena terdapat banyak kelemahan dalam bukti serah terima obat-obatan tersebut yaitu:
a) Bukti serah terima obat-obatan hanya berupa satu lembar kertas, tidak seperti lazimnya
surat jalan (delivery order) yang ada pada setiap perusahaan;
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
33
b) Dari 10 bukti serah terima obat-obatan hanya dua bukti serah terima obat-obatan yang
memakai kop perusahaan (PT AMS);
c) Dari 10 bukti serah terima obat-obatan hanya tiga bukti serah terima obat-obatan yang
mencantumkan tanggal serah terima obat, sementara tujuh bukti serah terima obat-
obatan hanya mencantumkan bulan dan tahun pengiriman;
d) Dari 10 bukti serah terima obat-obatan terdapat dua bukti serah terima obat-obatan yang
tidak ditandatangani oleh pemeriksa barang dan pengirim barang (hanya berupa
selembar kertas tanpa tanda tangan pemeriksa barang dan pengirim barang);
e) Sampai dengan pemeriksaan tanggal 10 Desember 2009, sesuai bukti serah terima obat-
obatan diketahui bahwa terdapat nama obat-obatan dan barang medik habis pakai yang
belum diterima oleh RSUD Lubuk Sikaping. Nama-nama obat-obatan tersebut dengan
rincian sebagai berikut:
No Nama Barang
Harga
Satuan
(Rp)
Satuan
Kuantitas
Kekurangan
Penerimaan
Obat
Kelebihan
Pembayaran
(Rp) Kontrak
Bukti
serah
terima
obat
(I-X)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 X 7
1 Cat Gut Cromic No 0 859.879,00 Roll 2 0 2 1.719.758,00
2 Cat Gut Cromic No 1 959.000,00 Roll 3 0 3 2.877.000,00
3 Cat Gut Cromic No 2 828.000,00 Roll 8 0 8 6.624.000,00
4 Cat Gut Cromic No 2/0 959.000,00 Roll 6 0 6 5.754.000,00
5 Cat Gut Cromic No 3 876.000,00 Roll 6 0 6 5.256.000,00
6 Cat Gut Cromic No 3/0 932.000,00 Roll 6 0 6 5.592.000,00
7 Aminopilin Injeksi 1.283,00 Ampul 600 480 120 153.960,00
Jumlah 5.415.162,00 631 480 151 27.976.718,00
f) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kontrak Nomor 12/SPK/APBD/RSUD/2008 tanggal 12
November 2008 dan dokumen pelelangan umum pascakualifikasi Nomor
52/Dok./PPBJ-PAS/2008 tanggal 11 Juli 2008 dinyatakan bahwa jenis kontrak adalah
lumpsum sehingga atas kekurangan penerimaan obat-obatan tersebut, seharusnya PT
AMS dikenakan denda keterlambatan maksimal dengan nilai sebesar Rp20.900.500,00
(5% x Rp418.010.000,00).
2) Berdasarkan penjelasan Panitia Pemeriksa Barang diketahui hal-hal sebagai berikut:
a) Pada tanggal 26 Mei 2008, Direktur RSUD Lubuk Sikaping telah mengeluarkan Surat
Perintah Tugas dengan Nomor 800/228/Tu-Peg/2008 perihal penugasan dua orang
karyawan RSUD Lubuk Sikaping yang ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada
RSUD Lubuk Sikaping;
b) Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan atas obat-obatan yang
dikirimkan oleh PT AMS ke RSUD Lubuk Sikaping (pengiriman pertama s.d.
pengiriman ke sembilan) dan bukti serah terima obat-obatan yang diterima merupakan
bukti serah terima obat-obatan yang dibawa oleh pegawai PT AMS;
c) Panitia Pemeriksa Barang tidak memeriksa obat-obatan yang dikirim oleh PT AMS
pada pengiriman ke sepuluh/terakhir, namun mereka diminta oleh PPTK yang juga
merupakan Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Lubuk Sikaping TA 2008 untuk
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
34
menandatangani bukti serah terima obat-obatan kesepuluh sehingga obat-obatan yang
diterima tidak dapat diyakini kualitas dan kuantitasnya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang lalai dalam
melaksanakan tugas untuk memeriksa obat-obatan yang diterima sesuai dengan ketentuan
dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
d. Penjelasan dari PPTK obat RSUD Lubuk Sikaping TA 2008
Berdasarkan penjelasan dari PPTK pengadaan obat RSUD TA 2008 dinyatakan bahwa PPTK
meminta Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani bukti serah terima obat-obatan
kesepuluh tanpa melakukan pemeriksaan atas obat-obatan yang diserahkan oleh PT AMS ke
RSUD Lubuk Sikaping. Selain itu, dinyatakan bahwa PPTK telah memerintahkan Kepala
Seksi (Kasi) Penunjang Medik yang juga merupakan PPBJ untuk memeriksa obat yang
dikirimkan oleh PT AMS. Namun, berdasarkan penjelasan Kasi Penunjang Medik diketahui
bahwa dia tidak memeriksa secara terinci dan lengkap atas penyerahan obat yang dikirimkan
oleh PT AMS dan tidak menandatangani bukti serah terima obat-obatan. Selain itu diketahui
juga bahwa obat yang telah diterima tidak langsung diserahkan kebagian gudang namun
disimpan di ruangan Direktur RSUD. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa PPTK lalai dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin kegiatan dan memerintahkan
Kasi Penunjang Medik untuk memeriksa obat yang diserahkan oleh PT AMS serta meminta
Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani bukti serah terima obat-obatan kesepuluh
tanpa melakukan pemeriksaan atas obat-obatan tersebut.
e. Penjelasan dari Kepala Instalasi Farmasi dan Pemeriksaan terhadap kartu gudang atas
pengadaan obat-obatan RSUD Lubuk Sikaping TA 2008
Berdasarkan penjelasan Kepala Instalasi Farmasi diketahui bahwa RSUD Lubuk Sikaping
hanya mempunyai satu gudang obat yaitu gudang obat farmasi dan Kepala Instalasi Farmasi
bertanggung jawab atas penerimaan obat ke gudang farmasi dan pengeluaran obat dari gudang
farmasi. Kepala Instalasi Farmasi juga menyatakan bahwa obat-obatan yang bersumber dari
kegiatan pengadaan obat-obatan RSUD Lubuk Sikaping TA 2008 disimpan di ruangan
direktur sampai tanggal 15 Januari 2009 dan baru pada tanggal 16 Januari 2009 diserahkan
oleh pemeriksa barang ke petugas gudang. Selain itu, dinyatakan juga bahwa petugas gudang
memeriksa dan mencatat obat yang diserahterimakan ke gudang farmasi kedalam buku register
gudang dan kartu gudang untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Instalasi Farmasi.
Berdasarkan pemeriksaan atas buku register gudang dan kartu gudang RSUD Lubuk Sikaping
TA 2008 diketahui bahwa jumlah obat yang diterima oleh petugas gudang telah sama dengan
jumlah yang diserahkan oleh pemeriksa barang sehingga jika dibandingkan antara kartu
gudang dengan lampiran dalam kontrak akan terdapat kekurangan jumlah/kuantitas obat yang
diterima dari PT AMS dengan jumlah yang sama dengan kekurangan obat pada bukti serah
terima obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:
No Nama Barang
Harga
Satuan
(Rp)
Satuan
Kuantitas
Kekurangan
Penerimaan
Obat
Nilai
(Rp) Kontrak Kartu
Stok
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 X 7
1 Cat Gut Cromic No 0 859.879,00 Roll 2 0 2 1.719.758,00
2 Cat Gut Cromic No 1 959.000,00 Roll 3 0 3 2.877.000,00
3 Cat Gut Cromic No 2 828.000,00 Roll 8 0 8 6.624.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
35
No Nama Barang
Harga
Satuan
(Rp)
Satuan
Kuantitas
Kekurangan
Penerimaan
Obat
Nilai
(Rp) Kontrak Kartu
Stok
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 X 7
4 Cat Gut Cromic No 2/0 959.000,00 Roll 6 0 6 5.754.000,00
5 Cat Gut Cromic No 3 876.000,00 Roll 6 0 6 5.256.000,00
6 Cat Gut Cromic No 3/0 932.000,00 Roll 6 0 6 5.592.000,00
7 Aminopilin Injeksi 1.283,00 Ampul 600 480 120 153.960,00
Jumlah 5.415.162,00 631 480 151 27.976.718,00
f. Pemeriksaan terhadap dokumen Berita Acara Pembayaran
Berdasarkan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pembayaran
Nomor14/BAP/APBD/RSUD/2008 pada tanggal 10 Desember 2008, diketahui bahwa berita
acara pembayaran dibuat setelah adanya surat permohonan permintaan pembayaran atas
pengadaan obat-obatan dari PT AMS dengan Nomor 21/PP-AMS/XII/2008 tanggal 9
Desember 2008 dan ditindaklanjuti dengan adanya berita acara pemeriksaan atas pengadaan
obat-obatan RSUD Lubuk Sikaping Nomor 14a PPBU/APBD/RSUD/XII-2008 tanggal 10
Desember 2008 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang. Hasil Konfirmasi kepada Panitia
Pemeriksa Barang diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 14a
PPBU/APBD/RSUD/XII-2008 tanggal 10 Desember 2008 dibuat hanya sebagai formalitas
untuk pencarian dana kepada PT AMS sebesar nilai kontrak atau senilai Rp418.010.000,00.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berita acara pembayaran tersebut sebenarnya
tidak layak untuk diterbitkan karena masih terdapat kekurangan penerimaan obat-obatan
sebagaimana yang diungkapkan pada poin c dan poin f sehingga pembayaran kepada PT AMS
seharusnya belum bisa dilakukan dan dikenakan denda keterlambatan maksimal.
Kondisi di atas tidak sesuai dengan:
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
1) Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa panitia/pejabat pengadaan harus memenuhi
persyaratan antara lain memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas serta memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2) Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian
pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang
bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang kurangnya 10/00 (satu perseribu) per
hari dari nilai kontrak.
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 696/Menkes/Per/VI/2007 tentang Harga Obat Generik
Bernama Dagang pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah:
1) Pasal 2 menetapkan sarana pelayanan kesehatan pemerintah wajib menyediakan obat
generik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Pasal 3 ayat (1) menetapkan dalam hal terdapat kekosongan obat generik, sarana pelayanan
kesehatan pemerintah dapat menggunakan obat generik bernama dagang.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
36
3) Pasal 3 ayat (3) menetapkan besarnya harga obat generik bernama dagang maksimal 3
(tiga) kali harga obat generik.
c. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/Menkes/SK/III/2008 tentang Harga
Obat Generik pada angka 89 dan angka 194 yang menyatakan bahwa harga diazepam injeksi
5mg/ml adalah Rp872,57 dan harga ketamin injeksi 10mg/ml adalah Rp11.020,00.
d. Pasal 9 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 12/SPK/APBD/RSUD/2008
mengenai sanksi dan denda yang menyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan
sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal enam diatas akibat dari kelalaian dari Pihak
Kedua (PT AMS), maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya
1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, setinggi-tingginya 5%
(lima persen) dari nilai kontrak.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi kerugian daerah atas pengadaan obat-obatan
RSUD Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp43.265.776,00
(Rp27.976.718,00+Rp15.289.058,00) dan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari
denda keterlambatan penyerahan obat-obatan yang tidak dipungut sebesar Rp20.900.500,00 (5%
x Rp418.010.000,00).
Hal tersebut terjadi karena:
a. Direktur RSUD lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pengadaan obat-obatan RSUD Lubuk Sikaping.
b. PPBJ Kabupaten Pasaman tidak cermat dalam menyusun HPS obat-obatan yang tidak
mengacu ketentuan Menteri Kesehatan dan lalai dalam melakukan evaluasi atas dokumen
penawaran PT AMS sehingga menunjuk PT AMS sebagai rekanan pelaksana kegiatan
pengadaan obat-obatan RSUD Lubuk Sikaping TA 2008.
c. Panitia Pemeriksa Barang lalai dalam membuat Berita Acara Serah Terima Barang dan
melaksanakan tugasnya untuk memeriksa jenis, merk dan kuantitas barang yang diterima dari
pengadaan obat-obatan RSUD TA 2008.
d. PPTK lalai dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
e. PT AMS selaku rekanan pelaksana tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang
disepakati dalam kontrak.
Atas permasalahan tersebut, PPBJ Kabupaten Pasaman melalui Direktur RSUD Lubuk
Sikaping menyatakan bahwa memang benar ada kealpaan PPBJ dalam melakukan evaluasi
penawaran dokumen teknis rekanan pelaksana dhi. PT AMS. Disamping itu, penetapan harga obat
ketalar injeksi dan valium injeksi memang tidak mengacu pada SK Menkes Nomor
302/Menkes/SK/III/2008 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 696/Menkes/Per/VI/2007
namun mengacu pada price list yang dibuat keagenan obat tersebut. Selain itu, Direktur RSUD
Lubuk Sikaping selaku Pengguna Anggaran mengakui bahwa memang terdapat kekurangan
penerimaan atas kegiatan pengadaan obat-obatan RSUD TA 2008.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Memberikan sanksi secara tertulis kepada Direktur RSUD supaya meningkatkan pengawasan
dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan satuan kerjanya
b. Memberikan sanksi secara tertulis kepada PPBJ supaya lebih cermat dan teliti dalam
melaksanakan tugasnya dan menetapkan calon rekanan pelaksana.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
37
c. Memberikan sanksi secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia
Pemeriksa barang supaya dalam melaksanakan tugasnya lebih mempedomani ketentuan yang
berlaku.
d. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur RSUD supaya PPBJ bersama-sama dengan PT
AMS untuk mempertanggungjawabkan pemahalan atas harga obat ketalar injeksi dan Valium
injeksi sebesar Rp15.289.058,00 dan segera disetorkan ke Kas Daerah.
e. Memerintahkan secara tertulis Direktur RSUD supaya menarik kelebihan pembayaran atas
kegiatan pengadaan obat-obatan RSUD Lubuk Sikaping TA 2008 sebesar Rp27.976.718,00
kepada PT AMS dan segera disetorkan ke Kas Daerah.
f. Memerintahkan secara tertulis Direktur RSUD supaya menagih denda keterlambatan
maksimal sebesar Rp20.900.500,00 kepada PT AMS dan segera disetorkan ke Kas Daerah.
g. Menginstruksikan kepada Direktur RSUD Lubuk Sikaping untuk mengenakan sanksi kepada
PT AMS berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi
pemerintah (black list) selama dua tahun.
7. Terjadi Keterlambatan atas Penyelesaian Beberapa Pekerjaan pada Tiga SKPD Kabupaten
Pasaman TA 2009 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar
Rp31.037.638,00
Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2009 mengalokasikan anggaran
untuk Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp29.766.173.900,00 dengan realisasi
sampai dengan bulan Oktober 2009 sebesar Rp27.564.915.448,00 atau 92,61% dari anggaran.
Dari jumlah tersebut diantaranya dianggarkan pada RSUD Lubuk Sikaping, Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura serta Dinas Pendidikan yang realisasinya antara lain dengan rincian
sebagai berikut:
No SKPD Pekerjaan Nilai Kontrak
(Rp)
1 RSUD Lubuk
Sikaping
a. Pembangunan Gedung VIP 539.562.000,00
b. Keramiksasi dan Partisi Bangunan Rumah Sakit 185.911.000,00
Sub Jumlah 725.473.000,00
2 Dinas Tanaman
Pangan dan
Holtikultura
a. Pembangunan Gedung Kantor 691.396.000,00
Sub Jumlah 691.396.000,00
3 Dinas Pendidikan a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Paud) 2
Lokal
116.742.000,00
b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 103.336.000,00
Sub Jumlah 220.078.000,00
Jumlah (1+2+3) 1.636.947.000,00
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak atas beberapa paket perkerjaan tersebut
diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. RSUD Lubuk Sikaping
1) Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP dilaksanakan oleh CV Restu Utama sesuai Kontrak
Nomor 01/SPK/RSUD/2009 tanggal 22 Juni 2009 melalui proses pelelangan umum dengan
nilai kontrak sebesar Rp498.282.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari
kalender yang dimulai pada saat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan yaitu
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
38
tanggal 19 Juni 2009 s.d. tanggal 6 Oktober 2009. CV Restu Utama telah menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan Nomor 082/JB-LS/949 tanggal 22 Juni 2009 dengan nilai
Rp99.656.400,00 yang diterbitkan PT Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Pada tanggal 1
Oktober 2009, CV Restu Utama mengajukan permohonan addendum pertama berupa
penambahan volume pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada
Pengguna Anggaran RSUD Lubuk Sikaping. Sebagai tindak lanjut atas surat permohonan
tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2009, pengguna anggaran telah memerintahkan Pejabat
Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Lubuk Sikaping bersama dengan rekanan
untuk meneliti ke lapangan terhadap pekerjaan tambah yang diusulkan oleh rekanan.
Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 31/PA/RSUD/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009,
menyetujui permohonan atas addendum kontrak yang dituangkan dalam Addendum
Kontrak Nomor 01/ADD-I/PA/RSUD/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009. Nilai kontrak
bertambah menjadi Rp539.562.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan menjadi 150 (seratus
lima puluh) hari kalender atau berakhir pada tanggal 22 November 2009.
Berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Minggu ke XXII (dua puluh dua) periode tanggal 15
s.d. 22 November 2009 diketahui bahwa persentase pekerjaan baru mencapai 86,01%. yang
seharusnya pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100%.
Pengguna Anggaran melalui Surat Teguran I Nomor 15/PPTK/RSUD/2009 tanggal 28
September 2009 menegur rekanan pelaksana agar mengejar keterlambatan bobot pekerjaan,
dimana pada periode tersebut bobot pekerjaan baru mencapai 65,17% yang seharusnya
sudah mencapai 89,10%.
Pemeriksaan lebih lanjut atas SP2D yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Pasaman diketahui bahwa jumlah pekerjaan
yang telah dibayar adalah sebagai berikut:
- SP2D Nomor 03490/SP2D/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dengan nilai
Rp142.010.370,00 dan bobot pekerjaan sebesar 33,99%,
- SP2D Nomor 05975/SP2D/2009 tanggal 13 November 2009 dengan nilai
Rp242.427.555,00 dan bobot pekerjaan sebesar 79,95%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 10 Desember 2009 di lapangan diketahui
bahwa pembangunan Gedung VIP tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV Restu Utama
padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah lewat 18 hari (terhitung tanggal 23
November s.d tanggal 10 Desember 2009), sehingga dikenakan denda keterlambatan
minimal sebesar Rp9.712.116,00 (10/00 x 18 hari x Rp539.562.000,00)
2) Pekerjaan Keramiksasi dan Partisi Bangunan Rumah Sakit dilaksanakan oleh CV Umega
sesuai Kontrak Nomor 02/SPK/RSUD/2009 tanggal 10 Juli 2009, melalui proses
pelelangan umum dengan nilai kontrak sebesar Rp170.565.000,00. Jangka waktu
pelaksanaan adalah 90 hari kalender terhitung mulai diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Nomor 10/PA/RSUD/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan s.d. berakhirnya kontrak
tanggal 5 Oktober 2009. CV Utama telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor
095/JB/LS/950 tanggal 10 Juli 2009 senilai Rp18.083.690,00 yang diterbitkan PT Bank
Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Seiring dengan berjalannya waktu dan pelaksanaan
pekerjaan diketahui bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009, CV Umega telah mengajukan
permohonan addendum pertama berupa penambahan volume pekerjaan dan penambahan
waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan memaksimalkan dana sisa tender kepada
Pengguna Anggaran RSUD Lubuk Sikaping. Sebagai tindak lanjut atas surat permohonan
tersebut, pengguna anggaran pada tanggal 5 Oktober 2009, telah memerintahkan PPTK
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
39
RSUD Lubuk Sikaping bersama dengan CV Umega untuk meneliti ke lapangan terhadap
pekerjaan tambah yang diusulkan CV Umega. Pada tanggal 6 Oktober 2009, Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) RSUD Lubuk Sikaping melakukan negosiasi harga atas
penambahan pekerjaan oleh CV Umega dengan menerbitkan berita acara negosiasi harga
penawaran Nomor /PA/NEGO/PPBJ/RSUD-PAS/2009 yang menjadi dasar diterbitkannya
addendum atas kontrak. Selanjutnya permohonan addendum rekanan pelaksana disetujui
dan dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 02/ADD.1/SPK/RSUD/2009 tanggal 9
Oktober 2009, dengan nilai kontrak bertambah menjadi Rp185.911.000,00 dan jangka
waktu pelaksanaan menjadi 120 hari kalender atau berakhir pada tanggal 10 November
2009.
Pemeriksaan lebih lanjut atas SP2D Nomor 03272/SP2D/2009 tanggal 3 Agustus 2009
diketahui bahwa jumlah pekerjaan yang telah dibayar adalah sebesar Rp51.169.500,00 dari
nilai bobot sebesar 19,58%.
Berdasarkan pemeriksaan atas laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan
pengawas, diketahui bahwa CV Umega telah lalai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga
realisasi pekerjaan jauh dibawah rencana pencapaian kerja. Dalam hal ini mengacu kepada
laporan kemajuan fisik pekerjaan Minggu ke XII periode tanggal 27 September 2009 s.d. 3
Oktober 2009, diketahui bahwa realisasi pekerjaan pada saat itu semestinya sudah
mencapai bobot 97,54%, namun baru dapat terealisasi sebesar 45,11%. Berdasarkan
penjelasan PPTK bahwa CV Umega telah ditegur sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan
Surat Teguran I Nomor 6/PPTK/RSUD 2009 tanggal 7 September 2009 dan Surat Teguran
II Nomor 14/PPTK/RSUD 2009 tanggal 28 September 2009. Menurut tim pemeriksa apa
yang telah dilakukan oleh PPTK RSUD Lubuk Sikaping tidak sepenuhnya benar, karena
PPTK tidak melakukan pembuktian atas laporan kemajuan pekerjaan dari pengawas dengan
melakukan peninjauan ke lapangan dan mengadakan rapat dengan pelaksana untuk dapat
mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan (show cause meeting) bagi kontrak yang
dikategorikan kritis. Pemeriksaan lanjutan atas laporan kemajuan fisik pekerjaan Minggu
ke XVII periode tanggal 1 s.d. 7 November 2009 diketahui bahwa prosentase pekerjaan
baru mencapai 59,56%, dari yang seharusnya sudah mencapai bobot 100%.
Dari uraian di atas diketahui bahwa kemajuan bobot pekerjaan dalam kurun waktu 35 hari
(terhitung tanggal 3 Oktober s.d. 7 November 2009) hanya sebesar 14,45% (59,56% -
45,11%).
Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa CV Umega tidak mampu/lalai dalam
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak maupun addendum kontrak, sehingga
dikenakan denda maksimal sesuai kontrak yaitu sebesar Rp18.591.100,00 (10% x
Rp185.911.000,00).
b. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
dilaksanakan oleh CV Indo Sandi melalui proses pelelangan umum sesuai dengan Kontrak
Nomor 521/12/SPK/Distanhor/2009 tanggal 9 Juli 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp691.386.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender terhitung tanggal 9
Juli s.d. 2 November 2009. CV Indo Sandi telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor
092/JB/LS/945 tanggal 9 Juli 2009 senilai Rp34.569.800,00 yang diterbitkan PT Bank Nagari
Cabang Lubuk Sikaping. Pada tanggal 26 Oktober 2009, CV Indo Sandi mengajukan
permohonan addendum pertama berupa perubahan volume pekerjaan dan penambahan waktu
pelaksanaan pekerjaan dengan alasan adanya penghentian pekerjaan oleh konsultan pengawas
selama 21 hari (tanggal 3 s.d 23 Agustus 2009). Sebagai tindak lanjut atas surat permohonan
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
40
tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2009, Pengguna Anggaran telah memerintahkan PPTK
RSUD Lubuk Sikaping bersama CV Indo Sandi untuk meneliti ke lapangan terhadap
perubahan volume pekerjaan yang diusulkan CV Indo sandi. Selanjutnya permohonan
addendum tersebut disetujui, yang kemudian dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor
521/12a/ADD.I/SPK/Distanhort/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dengan jangka waktu
pelaksanaan menjadi 150 hari kalender atau berakhir pada tanggal 7 Desember 2009.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas beberapa SP2D diketahui bahwa jumlah pekerjaan yang
telah dibayar adalah sebagai berikut:
- SP2D Nomor 02922/SP2D/2009 tanggal 16 Juli 2009 dengan nilai Rp207.418.800,00 dan
bobot pekerjaan sebesar 0,46%;
- SP2D Nomor 04601/SP2D/2009 tanggal 16 September 2009 dengan nilai Rp96.622.591,00
dan bobot pekerjaan sebesar 24,20%;
- SP2D Nomor 05411/SP2D/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dengan nilai Rp47.187.777,00
dan bobot pekerjaan sebesar 37,67%;
- SP2D Nomor 05986/SP2D/2009 tanggal 13 November 2009 dengan nilai Rp89.881.000,00
dan bobot pekerjaan sebesar 58,27%;
- SP2D Nomor 06389/SP2D/2009 tanggal 26 November 2009 dengan nilai Rp56.175.925,00
dan bobot pekerjaan sebesar 66,18%;
Berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Minggu ke XXI periode tanggal 1 s.d. 5 Desember 2009
diketahui bahwa persentase pekerjaan baru mencapai 70,49% yang seharusnya telah mencapai
bobot 96,17%. Berdasarkan penjelasan PPTK diketahui bahwa CV Indo Sandi sudah ditegur
sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Surat Teguran I Nomor 521/1932/Distanhort/2009 tanggal
2 September 2009 dan Surat Teguran II Nomor 521/2899/Distanhort/2009 tanggal 15 Oktober
2009.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 7 Desember 2009 diketahui
bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV Indo
Sandi dan bobot pekerjaan ± 70%, sehingga atas keterlambatan pekerjaan tersebut sampai
dengan tanggal 10 Desember 2009, kepada CV Indo Sandi harus dikenakan denda minimal
sebesar Rp2.074.188,00 (10/00 x 3 hari x Rp691.396.000,00).
c. Dinas Pendidikan
1) Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Paud) 2 (dua) lokal dilaksanakan oleh CV
Kahadi Putra melalui proses pelelangan umum sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor /SPK/Disdik/2009 (tanpa nomor) tanggal 9 Oktober 2009 senilai
Rp116.742.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender atau
berakhir pada tanggal 7 Desember 2009. CV Kahadi Putra telah menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan Nomor 265/JB/BT/508 tanggal 9 Oktober 2009 senilai Rp5.837.100,00 yang
diterbitkan PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi.
Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas pekerjaan tersebut telah
dibayarkan uang muka sebesar Rp35.022.600,00 sesuai dengan SP2D Nomor
05501/SP2D/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
Berdasarkan penjelasan PPTK diketahui bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2009
pekerjaan belum selesai 100% dan belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama
(PHO), sehingga CV Kahadi Putra dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar
Rp350.226,00 (10/00 x 3 hari x Rp116.742.000,00).
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
41
2) Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah dilaksanakan oleh CV Rekacipta Prakarsa
melalui proses pelelangan umum sesuai dengan Kontrak Nomor 17/SPK/Disdik/2009
tanggal 9 Oktober 2009 senilai Rp103.336.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah 60
(enam puluh) hari kalender atau berakhir pada tanggal 7 Desember 2009. CV Rekacipta
Prakarsa telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 122/JB/LS/967 tanggal 9
Oktober 2009 senilai Rp5.166.800,00 yang diterbitkan PT Bank Nagari Cabang
Bukittinggi.
Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas pekerjaan tersebut telah
dibayarkan uang muka sebesar Rp31.000.800,00 sesuai dengan SP2D Nomor
05256/SP2D/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
Berdasarkan penjelasan PPTK diketahui bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2009
pekerjaan belum selesai 100% dan belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama
(PHO), sehingga CV Rekacipta Prakarsa dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar
Rp310.008,00 (10/00 x 3 hari x Rp103.336.000,00).
Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:
a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
b. Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
c. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
akibat dari kelalaian penyedia barang dan jasa, maka penyedia barang dan jasa yang
bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) per
hari dari nilai kontrak.
d. Kontrak Nomor 01/SPK/RSUD/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan Kontrak Nomor
02/SPK/RSUD/2009 tanggal 10 Juli 2009 pasal 11 poin 7 yang menyatakan bahwa apabila
terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat yang antara lain
meliputi: bahan, peralatan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang
mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan, maka pengguna jasa dapat mengenakan
denda atas keterlambatan waktu pelaksanaan sebesar 10/00 dari harga borongan terhitung sejak
berakhirnya waktu pelaksanaan dengan setinggi-tinginya 10%.
e. Kontrak Nomor 521/12/SPK/Distanhor/2009 tanggal 9 Juli 2009 pasal 11 ayat (2) yang
menyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu
tersebut pada pasal 6 di atas akibat dari kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua dikenakan
denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap
hari keterlambatan, setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak.
f. Kontrak Nomor /SPK/Disdik/2009 (tanpa nomor) tanggal 9 Oktober 2009 dan Kontrak
Nomor 17/SPK/Disdik/2009 tanggal 9 Oktober 2009 pasal 12 ayat (2) yang menyatakan
bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
42
pasal 6 di atas akibat dari kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua dikenakan denda
keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari
keterlambatan, setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak.
Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupten Pasaman kehilangan kesempatan
memperoleh pendapatan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut
minimal sebesar Rp31.037.638,00 yang terdiri dari:
a. CV Restu Utama sebesar Rp9.712.116,00;
b. CV Umega sebesar sebesar Rp18.591.100,00;
c. CV Indo Sandi sebesar Rp2.074.188,00;
d. CV Kahadi Putra sebesar Rp350.226,00;
e. CV Rekacipta Prakarsa sebesar Rp310.008,00.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Direktur RSUD Lubuk Sikaping, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala
Dinas Pendidikan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pembagunan gedung di satuan kerjanya.
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
c. Para Rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan
dalam kontrak.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dhi. Direktur RSUD Lubuk Sikaping, Kepala
Dinas Tanaman dan Holtikultura dan Kepala Dinas Pendidikan mengakui bahwa hal tersebut
benar dan akan mengenakan denda keterlambatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Direktur RSUD Lubuk Sikaping, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura dan Kepala Dinas Pendidikan supaya lebih sungguh-sungguh melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam kewenangannya.
b. Memerintahkan Direktur RSUD Lubuk Sikaping, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura dan Kepala Dinas Pendidikan menegur secara tertulis PPTK pada masing-masing
SKPD supaya melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta menagih denda
keterlambatan dari masing-masing rekanan, selanjutnya menyetorkan ke kas daerah minimal
sebesar Rp31.037.638,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) CV Restu Utama sebesar Rp9.712.116,00;
2) CV Umega sebesar sebesar Rp18.591.100,00;
3) CV Indo Sandi sebesar Rp2.074.188,00;
4) CV Kahadi Putra sebesar Rp350.226,00;
5) CV Rekacipta Prakarsa sebesar Rp310.008,00.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
43
8. Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pasaman Sebesar Rp231.738.469,29
Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada TA 2008
mengalokasikan dana APBD untuk Belanja Modal sebesar Rp48.174.958.400,00 dengan realisasi
sebesar Rp42.407.834.836,00 atau 88,03% sedangkan pada TA 2009 sebesar
Rp58.150.224.643,00 dengan realisasi sampai dengan Oktober 2009 sebesar
Rp43.205.216.197,00 atau 74,30% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap
pelaksanaan pembangunan fisik diketahui terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
a. TA 2008
1) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasar Inpres – Bukoreh – Tapus Lama dilaksanakan oleh CV
Roza Utama melalui proses pelelangan umum sistem pasca kualifikasi berdasarkan Kontrak
Nomor 97/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dengan nilai pekerjaan
sebesar Rp628.312.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung mulai
tanggal 25 Agustus s.d. 22 Desember 2008. Panjang jalan efektif yang ditangani sepanjang
2km dengan lebar jalan 3,5m. Atas kontrak tersebut dilakukan addendum untuk tambah
kurang pekerjaan yaitu Addendum Nomor 97.A/ADD.1/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2008
tanggal 26 September 2008 sehingga nilai kontrak bertambah menjadi Rp689.743.000,00.
Pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan berita acara serah terima
pekerjaan sementara (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 16/BA/PHO/DPU-BM/PAS-
2008 tanggal 15 Desember 2008 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan kedua (Final
Hand Over/FHO) sesuai Berita Acara Nomor 28/BA/FHO/DPU-BM/PAS-2009 tanggal 29
Juni 2009. Pekerjaan telah dibayar lunas sebesar Rp689.743.000,00 dengan rincian yaitu:
No SP2D Jumlah
Keterangan Nomor Tanggal (Rp)
1 03056 /SP2D /2008 29 Agus 2008 188.493.600,00 Uang Muka
2 04763 /SP2D /2008 7 Nov 2008 170.236.950,00 MC 01,02
3 07303 /SP2D /2008 22 Des 2008 296.525.300,00 MC 03,04
4 05467 /SP2D /2008 27 Okt 2008 34.487.150,00 Retensi
Jumlah 689.743.000,00
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak beserta dokumen pendukungnya
diketahui salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Lapis Pondasi kelas C2
(Sirtu) tebal yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar 0,15m dengan total volume yang
terealisasi pada back up data sebesar 1088,43m3. Harga satuan pekerjaan sebesar
Rp60.390,42/m3, sehingga total pekerjaan senilai Rp65.730.744,84 (Rp60.390,42/m
3 x
1.088,43m3). Pemeriksaan fisik terhadap panjang ruas jalan yang efektif dikerjakan,
dilakukan secara sampling dan telah disepakati oleh rekanan beserta pihak Dinas PU yang
dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangangani oleh Tim Pemeriksa
BPK, Dinas PU dan kontraktor pelaksana.
Dari hasil pemeriksaan fisik secara uji petik tanggal 5 Desember 2009 di lapangan
oleh Tim Pemeriksa BPK bersama dengan asisten PPTK dan kontraktor pelaksana
diketahui bahwa tebal Lapis Pondasi kelas C2 (Sirtu) rata-rata terpasang sebesar 0,13m
dengan volume terpasang sebesar 943,31m3. Sehingga terdapat kekurangan pekerjaan
sebesar 145,12m3
(1.088,43 - 943,31)m3 atau senilai Rp8.763.857,75 (Rp60.390,42/m
3 x
145,12 m3).
2) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Batang Sumpur dilaksanakan oleh PT Graha Bangun
Persada melalui proses pelelangan umum sistem pasca kualifikasi berdasarkan Kontrak
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
44
Nomor 25/SPP/PA-BPJ/PAS-2007 tanggal 23 November 2008 dengan nilai pekerjaan
sebesar Rp4.847.830.000,00. Kontrak pekerjaan merupakan kontrak multy years dengan
jangka waktu pelaksanaan selama 400 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 November
2007 s.d. 26 Desember 2008. Bentang jembatan efektif yang ditangani sepanjang 60m
dengan lebar 3,5m. Atas kontrak tersebut dilakukan addendum untuk tambah kurang
pekerjaan yaitu Addendum Nomor 25.a/ADD.I/PA-BPJ/PAS/2007 tanggal 21 Desember
2007 sehingga nilai kontrak bertambah menjadi Rp5.331.700.000,00. Pekerjaan tersebut
telah selesai dikerjakan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan sementara (PHO)
Nomor 17/BA/PHO/DPU-BM/PAS-2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dibayar
sebesar Rp5.331.700.000,00 dengan rincian yaitu:
No SP2D Jumlah
Keterangan Nomor Tanggal (Rp)
1 8116/SP2D/2007 6 Desember 2007 969.566.000,00 Uang Muka
2 00120/SP2D/2008 1 April 2008 898.563.451,00 Termin ke-1
3 01216/SP2D/2008 6 Juni 2008 1.444.500.132,00 Termin ke-2
4 01681/SP2D/2008 30 Juni 2008 187.166.589,00 Termin ke-3
5 02351/SP2D/2008 25 Juli 2008 142.934.660,00 Termin ke-4
6 04378/SP2D/2008 27 Oktober 2008 288.736.205,00 Termin ke-5
7 06547/SP2D/2008 16 Desember 2008 316.176.383,00 Termin ke-6
8 07985/SP2D/2009 30 Desember 2008 817.471.580,00 Termin ke-7
9 07986/SP2D/2009 30 Desember 2008 266.585.000,00 Termin ke-8
Jumlah 5.331.700.000,00
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak beserta dokumen pendukungnya
diketahui salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan pipa pembuangan air
jembatan dengan total volume yang terealisasi pada back up data sebesar 96m1. Harga
satuan pekerjaan sebesar Rp155.000,00/m1, sehingga total pekerjaan senilai
Rp14.880.000,00 (Rp155.000,00/m1
x 96m1). Pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan telah
disepakati oleh rekanan beserta pihak Dinas PU yang dituangkan ke dalam Berita Acara
Pemeriksaan dan ditandatangangani oleh Tim Pemeriksa BPK, Dinas PU dan kontraktor
pelaksana.
Dari hasil pemeriksaan fisik secara uji petik tanggal 5 Desember 2009 di lapangan
oleh Tim Pemeriksa BPK bersama dengan asisten PPTK dan kontraktor pelaksana
diketahui bahwa pipa pembuangan air jembatan terpasang pada lantai jembatan sebanyak
24 titik (12 titik kanan dan 12 titik kiri) masing-masing setinggi 1m1
sehingga volume
terpasang sebesar 24m1
(24 x 1m1). Sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 72m
1
(96 - 24)m1 atau senilai Rp11.160.000,00 (Rp155.000,00/m
1 x 72m
1).
b. TA 2009
1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar Benteng-Pintu Rimbo, Lubuk Sikaping-
Jambak, Petok-Tapus, dan Batung Balirik-Perumnas dilaksanakan oleh PT Subur Brothers
melalui proses pelelangan umum sistem pasca kualifikasi berdasarkan Kontrak Nomor
02/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2009 tanggal 2 Maret 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp6.101.827.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung mulai tanggal
2 Maret s.d. 29 Juni 2009. Realisasi pekerjaan pemeliharaan adalah sepanjang 12,712 km
dengan lebar bervariasi. Atas kontrak tersebut dilakukan dua kali yaitu Addendum Nomor
02/Add-01/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2009 tanggal 2 April 2009 berupa tambah kurang
pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak dan Addendum Kedua Nomor 02.b/Add-
02/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2009 tanggal 2 Juni 2009 berupa tambah kurang pekerjaan
sehingga menambah nilai kontrak menjadi Rp6.291.827.000,00. Pekerjaan pemeliharaan
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
45
berkala ruas jalan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan berita acara serah terima
pekerjaan sementara (PHO) Nomor 08/BA/PHO/DPU-BM/PAS-2009 tanggal 26 Juni 2009
dan telah dibayar lunas sebesar Rp6.291.827.000,00 dengan rincian yaitu:
No SP2D Jumlah
Keterangan Nomor Tanggal (Rp)
1 00253 /SP2D /2009 18 Maret 2009 1.109.423.091,00 Uang Muka
2 00254 /SP2D /2009 18 Maret 2009 110.942.309,00 Uang Muka
3 01119 /SP2D /2009 18 Mei 2009 1.684.198.370,00 MC 01 ,02
4 01120 /SP2D /2009 18 Mei 2009 168.419.837,00 MC 01 ,02
5 01695 /SP2D /2009 11 Juni 2009 2.171.227.345,00 MC 03
6 01696 /SP2D /2009 11 Juni 2009 217.122.734,00 MC 03
7 04121 /SP2D /2009 7 Sept 2009 469.001.785,00 MC 04
8 04120 /SP2D /2009 7 Sept 2009 46.900.178,00 MC 04
9 04304 /SP2D /2009 10 Sept 2009 285.992.136,00 MC 04
10 04305 /SP2D /2009 10 Sept 2009 28.599.214,00 MC 04
Jumlah 6.291.826.999,00
Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak beserta dokumen pendukungnya
diketahui pekerjaan mayor yang dikerjakan meliputi pekerjaan pelebaran jalan, patching
atau tambal sulam dan overlay. Material yang digunakan diantaranya lapis pondasi agregat
(LPA) kelas A dengan desain tebal yang bervariasi, Asphalt Treated Base (ATB) dengan
tebal bervariasi serta lapis aus aspal beton (AC-WC) tebal 4cm. Pemeriksaan fisik terhadap
panjang ruas jalan yang efektif dikerjakan, dilakukan secara sampling dan telah disepakati
oleh rekanan beserta pihak Dinas PU yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan
dan ditandatangangani oleh Tim Pemeriksa BPK, Dinas PU dan kontraktor pelaksana.
Dari hasil pengujian fisik tanggal 30 November dan 1 Desember 2009 di lapangan
oleh Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPTK dan kontraktor pelaksana diketahui hal-
hal sebagai berikut:
a) Pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Batung Balirik-Perumnas dilaksanakan sepanjang
3,737km. Pada ruas jalan ini terdapat pekerjaan LPA kelas A dengan tebal bervariasi
berkisar 0,04 - 0,13cm dan volume sebesar 648,44 m3. Harga satuan pekerjaan tersebut
diatas sebesar Rp364.070,53/m3 sehingga total nilai pekerjaan sebesar
Rp236.076.802,26. Hasil uji fisik diketahui bahwa rata-rata tebal LPA kelas A terpasang
sebesar 0,090m dengan volume terpasang sebesar 595,51m3. Sehingga terdapat
kekurangan pekerjaan sebesar 52,93m3 (648,44-595,51)m
3 atau senilai Rp19.270.253,15
(Rp364.070,53/m3 x 52,93m
3).
b) Pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Petok-Tapus dilaksanakan sepanjang 5,250km. Pada
ruas jalan ini terdapat pekerjaan patching dengan menggunakan ATB dengan ketebalan
berkisar antara 0,04 - 0,05m dan volume sebesar 72,65m3. Harga satuan pekerjaan
sebesar Rp2.463.604,65/m3 sehingga total nilai pekerjaan sebesar Rp178.979.946,39.
Hasil uji fisik diketahui bahwa rata-rata tebal ATB terpasang sebesar 0,034m dengan
volume terpasang sebesar 52,56m3. Sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar
20,09m3 (72,65-52,56)m
3 atau senilai Rp49.493.817,42 (Rp2.463.604,65/m
3 x 20,09m
3).
2) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keliling Stadion Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping dan
Limo Koto-Usus dilaksanakan oleh PT Subur Brothers melalui proses pelelangan umum
sistem pasca kualifikasi berdasarkan Kontrak Nomor 03/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2009
tanggal 2 Maret 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4.325.438.000,00. Jangka waktu
pelaksanaan 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Maret s.d. 29 Juni 2009. Panjang
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
46
jalan efektif yang ditangani sepanjang 3,970km dengan lebar jalan bervariasi. Atas kontrak
tersebut dilakukan dua kali addendum untuk tambah kurang pekerjaan tanpa merubah nilai
kontrak yaitu Addendum Nomor 03/Add-01/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2009 tanggal 2
April 2009 dan Addendum Nomor 03/Add-02/SPP/KPA-BM/DPU-PAS/2009 tanggal 2
Juni 2009. Pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan berita acara serah
terima pekerjaan sementara (PHO) Nomor 21/BA/PHO/DPU-BM/PAS-2009 tanggal 23
Juli 2009 dan telah dibayar sebesar Rp4.109.166.100,00 dengan rincian yaitu:
No SP2D Jumlah
Keterangan Nomor Tanggal (Rp)
1 00252 /SP2D /2009 18 Maret 2009 865.087.600,00 Uang Muka
2 01118 /SP2D /2009 18 Mei 2009 1.327.690.290,00 MC 01,02
3 01636 /SP2D /2009 10 Juni 2009 862.634.763,00 MC 03
4 04084 /SP2D /2009 3 Sept 2009 1.053.753.447,00 MC 04
Jumlah 4.109.166.100,00
Selisih nilai kontrak dengan pembayaran sebesar Rp216.271.900,00 merupakan retensi
pekerjaan.
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak beserta dokumen pendukungnya salah
satu pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) kelas A tebal
yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar 0,15m dengan total volume yang terealisasi
pada back up data sebesar 1.136,93m3. Harga satuan pekerjaan sebesar Rp328.672,21/m
3,
sehingga total pekerjaan senilai Rp373.677.295,72 (Rp328.672,21/m3 x 1.136,93m
3).
Pemeriksaan fisik terhadap panjang ruas jalan yang efektif dikerjakan, dilakukan secara
sampling dan telah disepakati oleh rekanan beserta pihak Dinas PU yang dituangkan ke
dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangangani oleh Tim Pemeriksa BPK, Dinas
PU dan kontraktor pelaksana.
Dari hasil pemeriksaan fisik secara uji petik tanggal 24 November 2009 di
lapangan oleh Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPTK dan kontraktor pelaksana
diketahui bahwa tebal LPA kelas A rata-rata terpasang sebesar 0,093 dengan volume
terpasang sebesar 707,17m3. Sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 429,76m
3
(1.136,93-707,17)m3 atau senilai Rp141.250.168,97 (Rp328.672,21/m
3 x 429,76m
3).
3) Pekerjaan Perbaikan dan Pengamanan Alur Sungai sebesar Rp945.641.000,00 dilaksanakan
oleh PT Wahana Duta Perkasa sesuai Kontrak Nomor 40/SPP/PENG-DPU/PAS-2009
tanggal 3 April 2008 melalui proses pelelangan umum. Jangka waktu pelaksanaan selama
150 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 April s.d 30 Agustus 2009. Kontrak tersebut
telah addendum dengan Addendum Nomor 40.a/ADD.I/SPP/PENG-DPU/PAS/2009
tanggal 25 Mei 2009 perihal tambah kurang pekerjaan sehingga nilai kontrak bertambah
menjadi Rp1.039.762.000,00. Pekerjaan perbaikan dan pengamanan alur sungai telah
selesai dikerjakan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) Nomor
150/KPA-PENG/DPU-PAS/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan telah dibayar dengan rincian
yaitu:
No SP2D Jumlah
Keterangan Nomor Tanggal (Rp)
1 00648 /SP2D /2009 21 April 2009 189.128.200,00 Uang Muka
2 01293 /SP2D /2009 28 Mei 2009 482.276.910,00 MC 01,02
3 02735 /SP2D /2009 13 Juli 2009 316.368.790,00 MC 03
4 05467 /SP2D /2009 27 Okt 2009 51.988.100,00 MC 04
Jumlah 1.039.762.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
47
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak beserta dokumen pendukungnya
diketahui bahwa terdapat item pekerjaan beton cor pada sisi kanan dan kiri sungai dengan
total volume pekerjaan sesuai actual check adalah sebesar 352,40m3 dengan harga satuan
sebesar Rp642.990,00/m3. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 21 November 2009 oleh Tim
Pemeriksa BPK bersama dengan PPTK dan pengawas lapangan diketahui bahwa terdapat
kekurangan fisik pekerjaan cor beton sebesar 2,8m3 atau sebesar Rp1.800.372,00
(Rp642.990,00/m3 x 2,8m
3).
Dari uraian tersebut di atas dapat dihitung bahwa jumlah kekurangan fisik pekerjaan TA
2008 sebesar Rp19.923.857,75 (Rp8.763.857,75 + Rp11.160.000,00) dan TA 2009 sebesar
Rp211.814.611,54 (Rp19.270.253,15 + Rp49.493.817,42 + Rp141.250.168,97 + Rp1.800.372,00)
atau seluruhnya sebesar Rp231.738.469,29 (Rp19.923.857,75 + Rp211.814.611,54 ).
Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada:
a. Pasal 5 point f yang antara lain menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan
barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga
satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan
pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-
benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
c. Pasal 33 ayat (2) beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi
pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan
memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Khusus untuk pekerjaan
konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak
termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian daerah atas kekurangan volume pekerjaan
TA 2008 sebesar Rp19.923.857,75 dan TA 2009 sebesar Rp211.814.611,54 atau seluruhnya
sebesar Rp231.738.469,29.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Pengguna Anggaran dan KPA lemah dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan.
b. PPTK lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan yang
dikerjakan pihak rekanan.
c. Para Rekanan dalam melaksanakan pekerjaan kurang memperhatikan kualitas pekerjaan dan
berusaha memperoleh keuntungan secara tidak wajar dan Konsultan Pengawas lalai dalam
melaksanakan pekerjaannya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dhi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan
bahwa memang terdapat kekurangan volume pekerjaan namun dalam pelaksanaan pekerjaan telah
berusaha untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan telah dilakukan
pengawasan dengan baik. Dinas PU telah melakukan uji ketebalan pada pekerjaan jalan dan
hasilnya telah sesuai dengan back up data.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
48
BPK RI menjelaskan bahwa dasar perhitungan Tim Pemeriksa BPK RI sudah sangat jelas
sesuai dengan hasil cek fisik di lapangan dan sampel yang yang diuji telah disepakati bersama di
awal pemeriksaan.
BPK RI merekomendasikan Bupati Pasaman agar:
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk lebih meningkatkan
pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan lapangan pada SKPD yang merupakan
lingkup tanggung jawabnya;
b. Menegur secara tertulis PPTK, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan Tim Serah
Terima (PHO) untuk lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan;
c. Memerintahkan PPTK untuk menagih kelebihan pembayaran dari kekurangan fisik pekerjaan
kepada CV Roza Utama sebesar Rp8.763.857,75, PT Graha Bangun Persada sebesar
Rp11.160.000,00, PT Subur Brothers sebesar Rp210.014.239,54, dan PT Wahana Duta
Perkasa sebesar Rp1.800.372,00 serta menyetorkan ke kas daerah.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran 1
Tabel Biaya Personil Dan Non Personil Jasa Konsultan
Nilai Kontrak Biaya Personil Biaya Non Personil
(Rp) (Rp) (Rp)
1
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pasar Kamis-
Sopo Duo 77.401.000,00 42.075.000,00 28.290.250,00
2
Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Bt.Timbawan 86.600.000,00 47.600.000,00 31.128.000,00
3
Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan
Bt.Sibinail 85.550.000,00 46.675.000,00 31.098.500,00
4
Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Atas
Jembatan Bt.Timah dan Jembatan Durian Kunyuik 84.286.000,00 46.775.000,00 29.849.000,00
5
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pasar Kamis-
Sopo Duo Segmen III 78.086.000,00 42.275.000,00 27.803.375,00
6
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pasar Kamis-
Sopo Duo Segmen II 77.401.000,00 42.075.000,00 28.290.250,00
7
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Rao-Rokan
Hulu 78.000.000,00 42.600.000,00 28.309.750,00
8
Perencanaan Pembangunan Tribun Utama dan Gapura
Arena MTQ 71.200.000,00 48.770.000,00 15.958.000,00
9
Perencanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor,Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor 41.900.000,00 26.440.000,00 11.651.000,00
10
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Limbah 49.800.000,00 28.425.000,00 16.848.000,00
11
Perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan
27.400.000,00 15.795.000,00 9.114.500,00
12
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Tahun 2008 114.000.000,00 83.280.000,00 20.360.000,00
13
Supervisi/Pengawasan Pembangunan Jalan Tahun
2008 322.767.500,00 175.212.500,00 118.212.500,00
SUB JUMLAH 1 1.194.391.500,00 687.997.500,00 396.913.125,00
1 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket I) 49.500.000,00 27.115.000,00 17.890.000,00
2 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket 2) 49.500.000,00 27.700.000,00 17.300.000,00
3 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket III) 49.500.000,00 27.115.000,00 17.890.000,00
4 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket 4) 49.600.000,00 16.387.500,00 17.115.000,00
5
Jasa Pengawasan Konsultan Penunjang Kegiatan
DAK TA 2009 118.068.000,00 85.200.000,00 22.135.000,00
SUB JUMLAH 2 316.168.000,00 183.517.500,00 92.330.000,00
1
Perencanaan Pembangunan Gedung dan Kantor pada
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab.Pasaman 34.600.000,00 25.533.333,33 5.921.500,00
2
Pengadaan Jasa Konsultant Pengawasan
Pembangunan Fisik Gedung Baru 34.562.000,00 23.774.400,00 7.646.000,00
SUB JUMLAH 3 69.162.000,00 49.307.733,33 13.567.500,00
1
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran 29.900.000,00 10.150.000,00 17.038.000,00
SUB JUMLAH 4 29.900.000,00 10.150.000,00 17.038.000,00
1
Penyusunan Revisi Total Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pasaman 325.897.000,00 181.545.000,00 -
SUB JUMLAH 5 325.897.000,00 181.545.000,00 -
1
Pengawasan teknis kegiatan kramiksasi dan partisi
bangunan 6.600.000,00 4.264.000,00 1.736.500,00
2
Pengawasan teknis kegiatan pembangunan gedung
VIP 19.635.000,00 12.813.632,00 5.037.000,00
SUB JUMLAH 6 26.235.000,00 17.077.632,00 6.773.500,00
JUMLA (1+2+3+4+5+6) 1.961.753.500,00 1.129.595.365,33 526.622.125,00
BAPPEDA
RSUD
No Nama Pekerjaan
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)
DINAS KESEHATAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKRETARIAT DAERAH
Halaman 1 dari 1
Lampiran 2.a.
Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Pada Dinas Pekerjaan Umum
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
1 - Driver (survey pendahuluan) 1 1.250.000,00 0,1 0,10 125.000,00
- Driver (survey pengukuran) 1 1.250.000,00 0,2 0,20 250.000,00
- Driver (perencanaan teknik) 1 1.250.000,00 0,9 0,90 1.125.000,00
2 - Driver (survey pendahuluan) 1 1.250.000,00 0,1 0,10 125.000,00
- Driver (survey pengukuran) 1 1.250.000,00 0,3 0,30 375.000,00
- Driver (perencanaan teknik) 1 1.250.000,00 0,9 0,90 1.125.000,00
3 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan Bt.Sibinail1,5 Typist/operator komputer 1 1.600.000,00 2 0,50 800.000,00 800.000,00
4 - Driver (survey pendahuluan) 1 1.250.000,00 0,1 0,10 125.000,00
- Driver (survey pengukuran) 1 1.250.000,00 0,5 0,50 625.000,00
- Driver (perencanaan teknik) 1 1.250.000,00 0,9 0,90 1.125.000,00
5 - Driver (survey pendahuluan) 1 1.250.000,00 0,2 0,20 250.000,00
- Driver (survey pengukuran) 1 1.250.000,00 0,4 0,40 500.000,00
- Driver (perencanaan teknik) 1 1.250.000,00 0,8 0,80 1.000.000,00
6 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan Bt.Timbawan1,5 Typist/operator komputer 1 1.700.000,00 2 0,50 850.000,00 850.000,00
7 1,5 Typist/operator komputer 1 1.700.000,00 2 0,50 850.000,00
1,5 Draftman 1 1.700.000,00 2 0,50 850.000,00
8 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan Pasar Kamis-Sopo Duo Segmen
III
1,5 Typist/operator komputer 1 1.725.000,00 2 0,50 862.500,00 862.500,00
9 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan Pasar Kamis-Sopo Duo Segmen
II
1,5 Typist/operator komputer 1 1.700.000,00 2 0,50 850.000,00 850.000,00
10 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan Pasar Kamis-Sopo Duo1,5 Typist/operator komputer 1 1.700.000,00 2 0,50 850.000,00 850.000,00
11 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jalan Rao-Rokan Hulu1,5 Typist/operator komputer 1 1.725.000,00 2 0,50 862.500,00 862.500,00
12 Supervisi Pembangunan Jalan Tahun
2008- Sopir 1 1.471.250,00 5 5,00 7.356.250,00 7.356.250,00
13 Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Tahun 2008- Office boy 1 1.000.000,00 4 4,00 4.000.000,00 4.000.000,00
JUMLAH 24.881.250,00 24.881.250,00
Keterangan :
* = sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Jangka Waktu pada Kontrak Masing-masing Pekerjaan
1.700.000,00
1.875.000,00
No Pekerjaan
1.500.000,00 Perencanaan Pembangunan Gedung
dan Bangunan
Perencanaan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor,Rehab Sedang/
Berat Gedung Kantor
Uraian
Kelebihan
1.625.000,00
Perencanaan Pembangunan Tribun
Utama dan Gapura Arena MTQ 1.750.000,00
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
1. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
Jumlah
Personil
(orang)
Harga Satuan
(Rp)
Waktu
RAB
(Bulan)
Perencanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air Limbah
Perencanaan Teknis Pembangunan
Bangunan Atas Jembatan Bt.Timah
dan Jembatan Durian Kunyuik
Halaman 1 dari 2
Lampiran 2.a.
Unit Bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)*(6)*(7)
1Sewa Kantor Unit 1 5 500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp)Biaya Non Personil
yangTidak DiperbolehkanSatuan
VolumePekerjaan
(2)
Supervisi Pembangunan Jalan Tahun 2008
JUMLAH
2. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil
No
Halaman 2 dari 2
Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Pada Dinas Kesehatan
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
1 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009
(Paket I)
-Sopir 2 400.000,00 1 1,0 800.000,00 800.000,00
- Office boy 1 750.000,00 1,5 1,5 1.125.000,00 1.125.000,00
- Sopir 1 750.000,00 1,5 1,5 1.125.000,00 1.125.000,00
- Tenaga Lokal 1 700.000,00 1,5 1,5 1.050.000,00 1.050.000,00
3 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009
(Paket III)- Sopir 2 400.000,00 1,5 1,5 1.200.000,00 1.200.000,00
- Office boy 1 750.000,00 1,5 1,5 1.125.000,00 1.125.000,00
- Sopir 1 750.000,00 1,5 1,5 1.125.000,00 1.125.000,00
- Tenaga Lokal 1 700.000,00 1,5 1,5 1.050.000,00 1.050.000,00
JUMLAH 8.600.000,00 8.600.000,00
Unit Bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)*(6)*(7)
1 Biaya sewa kantor unit 1 1,5 500.000,00 750.000,00
2 Biaya sewa kantor Ls 1 1,5 500.000,00 750.000,00
3 Biaya sewa kantor unit 1 1,5 500.000,00 750.000,00
4 Biaya sewa kantor Ls 1 1,5 500.000,00 750.000,00 3.000.000,00
3. Potensi Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
1 Jasa Pengawasan Konsultan Penunjang
Kegiatan DAK TA 2009 - Sopir 1 1.000.000,00 3 3 3.000.000,00 3.000.000,00
JUMLAH 3.000.000,00 3.000.000,00
Keterangan :
* = sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Jangka Waktu pada Kontrak Masing-masing Pekerjaan
4 Perencanaan Pembangunan Fisik 2009
(Paket 4)
2
Kelebihan
Harga Satuan
(Rp) Uraian
No Pekerjaan Uraian Harga Satuan
(Rp)
Kelebihan
Volume Jumlah Harga
(Rp)
JUMLAH
Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket I)
Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket 2)
Lampiran 2.b.
Perencanaan Pembangunan Fisik 2009
(Paket 2)
Harga
(Rp)Satuan
Biaya Non Personil
yangTidak Diperbolehkan
2. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil
No
1. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
No
Pekerjaan
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
Jumlah
Personil
(orang)
Waktu
RAB
(Bulan)
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
Jumlah
Personil
(orang)
Waktu
RAB
(Bulan)
Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket III)
Perencanaan Pembangunan Fisik 2009 (Paket 4)
(2)
Pekerjaan
Halaman 1 dari 1
Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
- Direktur 1 4.000.000,00 0,6 0,60 2.400.000,00 2.400.000,00
0,83 Konstruktur 1 3.250.000,00 0,93 0,10 325.000,00 325.000,00
0,83 Arsitek 1 3.250.000,00 1 0,17 552.500,00 552.500,00
0,83 Surveyor 2 1.500.000,00 1 0,17 510.000,00 510.000,00
0,83 Draftman 4 1.500.000,00 1 0,17 1.020.000,00 1.020.000,00
0,83 Estimator 4 1.500.000,00 1 0,17 1.020.000,00 1.020.000,00
- Driver 1 1.000.000,00 1 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Office boy 1 850.000,00 1 1,00 850.000,00 850.000,00
JUMLAH 7.677.500,00 7.677.500,00
Unit Bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)*(6)*(7)
1
Pengawasan Berkala kali 5 1 450.000,00 2.250.000,00
2.250.000,00
3. Potensi Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
1 Pengadaan Jasa Konsultant
Pengawasan Pembangunan Fisik
Gedung Baru
- Sopir 1 1.040.000,00 1 1,00 1.040.000,00 1.040.000,00
JUMLAH 1.040.000,00 1.040.000,00
Keterangan :
* = sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Jangka Waktu pada Kontrak Masing-masing Pekerjaan
Pekerjaan
Jumlah
Personil
(orang)
Kelebihan
No Pekerjaan
SatuanVolume
Kelebihan
Biaya Non Personil
yangTidak Diperbolehkan
Uraian
No
JUMLAH
Lampiran 2.c.
2. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil
1. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
No Harga (Rp)Jumlah Harga
(Rp)
Perencanaan Pembangunan Gedung
dan Kantor pada Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Kab.Pasaman
1
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
Harga Satuan
(Rp)
Waktu
RAB
(Bulan)
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
Jumlah
Personil
(orang)
Waktu
RAB
(Bulan)
Uraian Harga Satuan
(Rp)
Pekerjaan
Perencanaan Pembangunan Gedung dan Kantor pada
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab.Pasaman
(2)
Halaman 1 dari 1
Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Pada Sekretariat Daerah
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
1 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
- Sopir 1 250.000,00 1 1,00 250.000,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00
Unit Bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)*(6)*(7)
1Biaya sewa kantor unit 1 1,5 350.000,00 525.000,00
525.000,00
Keterangan :
* = sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Jangka Waktu pada Kontrak Masing-masing Pekerjaan
Lampiran 2.d.
No Pekerjaan
1. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
Uraian
Kelebihan
JUMLAH
No
2. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil
Harga (Rp)Jumlah Harga
(Rp)
Biaya Non Personil
yangTidak DiperbolehkanSatuan
VolumePekerjaan
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
Jumlah
Personil
(orang)
Harga Satuan
(Rp)
Waktu
RAB
(Bulan)
(2)
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
JUMLAH
Halaman 1 dari 1
Tabel Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Waktu
(Bulan) Harga (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7) - (3) (9) = (5)*(6)*(8) (10)
1 Penyusunan Revisi Total Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasaman
- Sopir 1 1.501.500,00 5 5,00 7.507.500,00 7.507.500,00
7.507.500,00 7.507.500,00
Unit Bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)*(6)*(7)
1
Sewa kantor/Studio unit/bulan 1 5 750.000,00 3.750.000,00
3.750.000,00
Keterangan :
* = sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Jangka Waktu pada Kontrak Masing-masing Pekerjaan
Lampiran 2.e.
No Pekerjaan
1. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil
Uraian
Kelebihan
JUMLAH
No
2. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil
Harga (Rp)Jumlah Harga
(Rp)
Biaya Non Personil
yangTidak DiperbolehkanSatuan
VolumePekerjaan
Jangka
Waktu
Pelaksanaan
seharusnya*
(bulan)
Jumlah
Personil
(orang)
Harga Satuan
(Rp)
Waktu
RAB
(Bulan)
(2)
Penyusunan Revisi Total Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pasaman
JUMLAH
Halaman 1 dari 1
Lampiran 3
Perbandingan Spesifikasi Teknis antara HPS dengan Pemenang Tender
No Jenis Pengujian Spesifikasi teknis
lelang ulang
Spesifikasi yang
ditawarkan CV
Simpatich *)
1 Lebar kain, cm (inchi) 151,7 (59,7) 148
2 Berat kain, g/m2 (g/m) 221,1 (335,3) 294,3 (435,36)
3 Konstruksi:
- Tetal lusi hl/cm (hl/inchi) 40,9 (104) 65,3 (166)
- Tetal pakan hl/cm (hl/inchi) 26,0 (66) 32,7 (83)
- No. benang lusi Tex (Td) 21,6 (194,4) 26,38 (237,42)
- No. benang pakan Tex (Td) 43,9 (395,1) 25,49 (229,46)
- Anyaman Keper silang 2/2 /1 Keper silang 3/2 /1
4 Kekuatan tarik kain/2,5 cm
- Arah lusi N (kg) 597,4 (60,9) 567,99 (57,9)
- Arah pakan N (kg) 685,7 (69,9) 306,07 (31,2)
5 Kekuatan sobek (elmendorf)
- Arah lusi N (kg) 72,6 (7,4) n/a
- Arah pakan N (kg) 89,3 (9,1) n/a
6 Tahan selip benang pada jahitan (beban 12 kg)
- Lusi mm 3,9 n/a
- Pakan mm 2,9 n/a
7 Pilling 3 jam 4-5 n/a
8 Perubahan ukuran setelah pencucian
- Arah lusi -0,3% 0,40%
- Arah pakan -0,1% 0,80%
9 Perubahan ukuran setelah penyetrikaan
- Arah lusi -0,5% 0,4
- Arah pakan -0,5% 0,8
10 Ketahan luntur warna terhadap
a. Pencucian 40 C
Perubahan warna 4-5 4
Penodaan pada polyester 4-5 4-5
Penodaan pada kapas 4-5 4-5
b. Keringat
Keringat asam
Perubahan warna 4-5 4
Penodaan pada polyester 4-5 4-5
Penodaan pada kapas 4-5 4-5
Keringat asam
Perubahan warna 4-5 4
Penodaan pada polyester 4-5 4-5
Penodaan pada kapas 4-5 4-5
c. Gosokan
Gosokan kering 4-5 4-5
Gosokan basah 4-5 4-5
*) = Spesifikasi CV Simpatich Medhatama sama dengan spesifikasi pada lelang tahap I
Halaman 1 dari 1