badan pendapatan pengelolaan keuangan … bppkad 2017.pdf8 target kinerja eselon iii dan iv belum...
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
TAHUN 2017
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP
No Rekomendasi 2016 Tindak Lanjut1 Renstra belum dipublikasikan Sudah dipublikasikan
2 Perjanjian Kinerja (PK) belum dipublikasikan Sudah dipublikasikan
3 Perencanaan Kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
4 Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan Sudah dipublikasikan
5 Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan
6 Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala
Rencana aksi sudah dilakukan secara berkala
7 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi Pengukuran kinerja terkait dengan rencana aksi berbasis teknologi informasi dilakukan monitoring secara berkala
8 Target Kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya
9 Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
10 Laporan kinerja belum di upload ke dalam website Di upload
11 Informasi kinerja hanya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, belum digunakan untuk :a. Perbaikan perancanaanb. Menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatanc. Peningkatan kinerjad. Penilaian kinerja
12 Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukan perbaikan setiap periode
Sudah diperbaiki
13 Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkahlangkah yang nyata
VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN MAGETAN 2013 – 2018
RPJMD TAHUN 2013 - 2018
VISI :
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat
MISI 2 : Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan
Peningkatan SDM yang Profesional, Dilandasi
Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah
MISI 2 TUJUAN 3 : Mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
partisipatif
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPPKAD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 - 2018
4
TUJUAN 2.
Meningkatkan dan
Mengembangkan
Manajemen aset daerah
TUJUAN 1.
Meningkatkan
pengelolaan keuangan
yang tertib, efektif,
efisien dan akuntabel
SASARAN STRATEGIS 1.
Terwujudnya tertib pengelolaan
administrasi keuangan daerah
SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset
daerah
TUJUAN 3.
Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
yang optimal
SASARAN STRATEGIS 3 :
Meningkatnya kemandirian keuangan
daerah
Cascading Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sasaran : 1. Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah2. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah3. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah
Indikator Kinerja : 1. Opini BPK2. Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP3. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD4. Toleransi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target5. Persentase aset yang menjadi temuan BPK6. Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya
Sasaran : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik
Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja : a. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan
SPM secara lengkap dan benarb. Persentase Penyerapan anggaran
Kepala Daerah
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (Eselon 2)
Kepala Bidang (Eselon 3)Bidang
Perbendaharaan
Kepala Bidang (Eselon 3)
Bidang Anggaran
Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja : a. Jumlah rancangan perda tentang APBD dan PAPBD sebelum pembahasan dengan
DPRDb. Jumlah Nota Keuanganc. Jumlah dokumen Jawaban Pemerintahd. Jumlah Evaluasi APBDe. Jumlah SPD
Program :1. Peningkatan Pengembangan Manajeman Aset Daerah
Indikator Kinerja :a. Jumlah Aset yang terinventarisirb. Jumlah sertifikat tanah milik daerah Kabupaten Magetan
Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja : a. Jumlah Wajib Pajak barub. Jumlah pendataan objek baru
Kepala Bidang (Eselon 3)
Bidang Akuntasi
Kepala Bidang (Eselon 3) Bidang
Aset
Kepala Bidang (Eselon 3)Bidang
Pendataan
Kepala Bidang (Eselon 3)Bidang
Penetapan dan Penagihan
Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja : a. Jumlah Ketetapan Wajib Pajak
Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja :a. Jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berupa laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yang tepat waktu
Kepala Sub Bidang
Verifikasi dan pengelolaan
Kas (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan keuangan Daerah2. Pengelolaan dana trasfer ke Daerah
Indikator Kinerja : a. Jumlah SP2D yang diterbitkanb. Jumlah Rekonsiliasi
Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan keuangan Daerah2. Pengelolaan dana trasfer ke Daerah
Indikator Kinerja : a. Jumlah dokumen penanganan kasus kerugian daerahb. Jumlah Peserta sosialisasi dan bintekc. Jumlah dokumen yang dilaporkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi dan Instansi LainnyaKepala Sub
Bidang Pengeluaran Belanja Tidak
langsung (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan keuangan Daerah2. Pengelolaan dana trasfer ke Daerah
Indikator Kinerja : a. Jumlah daftar gajib. Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasic. Jumlah Penerbitan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
gaji)
BIDANG PERBENDAHARAAN ESELON 4
Kepala Sub Bidang
Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen rancangan APBD 2. Jumlah dokumen perubahan APBD
Kepala Sub Bidang
Anggaran Belanja Tidak
Langsung (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen rancangan APBD 2. Jumlah dokumen peerubahan APBD
Kepala Sub Bidang
Anggaran Belanja
Langsung (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen rancangan APBD 2. Jumlah dokumen peerubahan APBD
BIDANG ANGGARAN ESELON 4
Kepala Sub Bidang
Akuntansi Penerimaan(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran4. Asistensi Pengelolaan keuangan Daerah5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen kebijakan akuntansi2. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Semesteran4. Jumlah SKPD yang mendapat asistensi BPKP5. Jumlah peserta sosialisasi
Kepala Sub Bidang
Akuntansi Pengeluaran
(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran4. Asistensi Pengelolaan keuangan Daerah5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat
Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen kebijakan akuntansi2. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Semesteran4. Jumlah SKPD yang mendapat asistensi BPKP5. Jumlah peserta sosialisasi
Kepala Sub Bidang
Pelaporan Keuangan
Daerah (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran4. Asistensi Pengelolaan keuangan Daerah5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat
Indikator Kinerja :1. Jumlah dokumen kebijakan akuntansi2. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Semesteran4. Jumlah SKPD yang mendapat asistensi BPKP5. Jumlah peserta sosialisasi
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH ESELON 4
Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan
(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Persertifikatan Tanah2. Inventarisasi Aset Daerah
Indikator Kinerja : 1. Jumlah temuan aset oleh BPK
Kepala Sub Bidang
Penatausahaan Aset
(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Persertifikatan Tanah2. Inventarisasi Aset Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah temuan aset oleh BPK
Kepala Sub Bidang
Pengendalian dan Mutasi (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Persertifikatan Tanah2. Inventarisasi Aset Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah temuan aset oleh BPK
BIDANG ASET DAERAH ESELON 4
Kepala Sub Bidang
Pendataan Pengolahan Data dan Dokumentasi
(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja : 1. Jumlah wajib pajak yang terdata2. Jumlah wajib pajak yang dimutakhirkan
Kepala Sub Bidang
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Pemutakhiran Data Pendapatan Asli daerah
Indikator Kinerja : 1. Tersedianya data bangunan satu kecamatan
Kepala Sub Bidang
Pengendalian Sumber-Sumber PAD (Eselon 4)
Kegiatan : 1. Sosialisasi Perpajakan
Indikator Kinerja : 1. Tersosialisasinya pajka-pajak daerah kepada masyarakat
BIDANG PENDATAAN ESELON 4
Kepala Sub Bidang
Penetapan(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Optimalisasi Pemungutan Pendapatan daerah
Indikator Kinerja : 1. Jumlah ketetapan Pajak daerah
Kepala Sub Bidang
Penagihan(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Optimalisasi Pemungutan Pendapatan daerah
Indikator Kinerja : 1. Jumlah Piutang PAD yang tertagih
Kepala Sub Bidang
Pengolahan Data
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
(Eselon 4)
Kegiatan : 1. Optimalisasi Pemungutan Pendapatan daerah
Indikator Kinerja : 1. Monitirong, evaluasi dan pelaporan PAD lainnya
BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN ESELON 4
INDIKATOR KINERJA UTAMASASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN /
FORMULASI PENGHITUNGANSUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
KET
1 2 3 4 5Terwujudnya tertip pengelolaan administrasi keuangan daerah
Meningkatnya kwalitas pengelolaan aset daerah
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
1. Opini BPK
2. % SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP
3. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD
4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target
1. % temuan aset
1. Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya
- Penilaian BPK atas pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP
- SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP / Jumlah SKPD X 100
- Tanggal penyampaian RAPBD sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- Realisasi belanja / Target Belanja X 100
- Aset yang menjadi temuan BPK/Jumlah Aset X 100
- Jumlah Realisasi / Target Pendapatan Asli Daerah X 100%
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten MagetanLaporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan (Bidang AkuntansiNota kesepakatan(Bidang Anggaran)BPPKAD kabupaten Magetan(Bidang Perbendaharaan)
BPPKAD kabupaten Magetan (Bidang Aset)BPPKAD kabupaten Magetan
(Bidang Pendataan dan Bidang Penetapan dan Penagihan)
BPPKAD Kabupaten Magetan
BPPKAD Kabupaten Magetan
BPPKAD Kabupaten Magetan
BPPKAD Kabupaten Magetan
BPPKAD Kabupaten Magetan
Meningk atkan kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
Program : Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan DaerahKegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan akuntansi pemerintah daerah2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4. Asistensi pengelolaan keuangan daerah5. Sosialisasi peraturan pemerintah pusat6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang PAPBD8. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah9. Pengelolaan dana transfer ke daerah
Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi
Meningkatkan kualitas
pengelolaan aset daerah
Program : Peningkatan dan Pengembangan manajemen aset daerahKegiatan : 1. Persertifikatan tanaha2. Inventarisasi Aset daerah
Meningkatkan
kemandirian keuangan
daerah
Program : Peningkatan pengembangan pendapatan daerahKegiatan : 1. Pemutakhiran data PAD2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah3. Sosialisasi perpajakan4. Optimalisasi pemungutan pendapatan daerah
RENCANA KINERJA
Sasaran Program Kegiatan Ket
Uraian Indikator Sasaran
Target Uraian Indikator sasaran
Target Uraian Indikator Sasaran
Target
Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah
1. Opini BPK WTP Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah dokumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Laporan keuangan yang sesuai SAP
1.Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
2.Penyusunan rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD
3.Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran
4.Asistensi pengelolaan keuangan daerah
Jumlah dokumen kebijakan akuntansi
Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (pengantar nota keuangan, LRA, Laporan Neraca, LPE, LO, LAK, CaLK, jawaban pemerintah, Silpa)
Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran
Jumlah SKPD yang mendapat asistensi dari BPKP
1 dokumen
9 dokumen
2 dokumen
59 SKPD
Sasaran Program Kegiatan Ket
Uraian Indikator Sasaran
Target Uraian Indikator sasaran
Target Uraian Indikator Sasaran
Target
2. Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP
3. Ketetapan waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD
100%
Tepat waktu
Peningkatan dan pengembangan administrasi keuangan daerah
Peningkatan dan pengembangan administrasi keuangan daerah
Jumlah peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD
1. Jumlah rancangan perda tentang APBD dan PAPBD
2. Jumlah Nota Keuangan
3. Dokumen jawaban pemerintah
4. Jumlah Evaluasi APBD
5. Jumlah SPD
Penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah dokumen APBD (RKA, Nota Keuangan,RAPBD, jawaban pemerintah, APBD, DPA)
Jumlah dokumen perubahan APBD (RKA, Nota Keuangan,RPAPBD, jawaban pemerintah, PAPBD, DPPA)
510 orang
6 dokumen
6 dokumen
Sasaran Program Kegiatan Ket
Uraian Indikator Sasaran
Target Uraian Indikator sasaran
Target Uraian Indikator Sasaran
Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset daerah
4. Toleransi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target
1.% Temuan aset yang terselesaikan
100%
100%
Peningkatan dan pengembangan administrasi keuangan daerah
Peningkatan dan pengembangan Manajemen Aset Daerah
1. Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu
2. Persentase penyerapan anggaran
3. Persentase tanah Pemkab yang sudah bersertifikat
4. Jumlah aset yang terinventarisir
Peneribitan SP2D yang sesuai target
Presentase aset yang tertangani
1. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
2. Pengelolaan dana transfer ke daerah
1. Inventarisasi Aset daerah
2. Persertifikatan tanah
Jumlah SP2D yang diterbitkan dan pelaksanaan rekonsiliasi
Jumlah dokumen dilaporan ke pemrintah pusat, pemerintah propinsi dan instansi lainnya
Jumlah kartu inventaris ruangan (KIR) dan jumlah laporan hasil inventaris aset tetap dari dana bOS
Jumlah sertifikat tanah milik daerah
8000 SP2D dan 4 kali rekon
40 dokumen
20000 lembar dan 494 berkas
20 bidang
Sasaran Program Kegiatan Ket
Uraian Indikator Sasaran
Target Uraian Indikator sasaran
Target Uraian Indikator Sasaran
Target
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya
100% Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
Realisasi PAD
147.000.000.000
1. Pemutakhiran Data Pendapatan Asli Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
3. Sosialisasi Perpajakan
4. Optimalisasi pemungutan Pendapatan daerah
Jumlah objek/wajib pajak yang dilakukan pemutahiran
Jumlah dokumen data potensi PAD
Jumlah sosialisasi pajak daerah
Realisasi pemungutan pajak daerah
Desa/Kelurahan
10 dokumen pajak daerah
2 kegiatan
100%
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BPKAD TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BPPKAD TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON 3 TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON 3 TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON 4 TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON 4 TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2017
CAPAIAN TERHADAP IKU(disertai penjelasan)
IKU 1 : Opini BPK
35
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2016 2017
1 Opini BPK Opini BPK WTP -
UPAYA PENCAPAIAN :1. Penyusunan keuangan daerah yang sesuai SAP2. Mengadakan sosialisasi tentang SAP kepada pengelola keuangan di SKPD3. Menyusun laporan keuangan SKPD tertib dan sesuai SAP
KENDALA :1. Kurangnya penyelesaian tindaklanjut temuan BPK
DUKUNGAN ANGGARAN
TARGET 2017 PENINGKATAN
REALISASI
Capaian :
Kategori :
IKU 2 : Persentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai SAP
36
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2016 2017
1 Presentase SKPD yang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai SAP
% 100 -
UPAYA PENCAPAIAN :1) Diadakan Sosialisisasi2) Diadakan Bimtek
KENDALA :1) Kurangnya pemahaman tentang laporan keungan SAP di SKPD 2. SDM yang latarbelakang pendidikan tidak sesuai
DUKUNGAN ANGGARAN
TARGET 2017 PENINGKATAN
REALISASI
Capaian :
Kategori :
IKU 3 : Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD
37
NO
URAIAN SATUAN TAHUN
2016 2017
1 Ketepatan waktu penyusunan APBD
Waktu Tepat waktu
Tepat waktu
Ketepatan waktu penyusunan Perubahan APBD
Tepat waktu
-
UPAYA PENCAPAIAN :1. Diadakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD
DUKUNGAN ANGGARAN
TARGET 2017 PENINGKATAN
REALISASI Tepat Waktu
Capaian : 50%
Kategori :
IKU 4 : Toleransi Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target
38
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2016 2017
1 Toleransi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target
% 89,00 35,00
UPAYA PENCAPAIAN :1. Koordinasi antara perencanaan, penatausahaan dan pelaporan yang baik2. Kesesuaian antara penganggaran kas dengan realisasi
KENDALA :3. Kurangnya koordinasi antara perencanaan, penatausahaan dan pelaporan
DUKUNGAN ANGGARAN
TARGET 2017 PENINGKATAN
REALISASI
Capaian : 35%
Kategori :
IKU 5 : Persentase temuan aset
39
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2016 2017
1 Persentase temuan aset
% 15 % -
UPAYA PENCAPAIAN :1) Dilakukan inventarisasi barang milik daerah2) Dilakukan penilaian kembali barang milik daerah
DUKUNGAN ANGGARAN
TARGET 2017 PENINGKATAN
REALISASI 100%
Capaian : 100%
Kategori : Bagus
Kendala :1) Belum dilakukan inventarisasi dan belum penilaian kembali barang milik daerah2) Kurangnya SDM dalam pengelolaan barang milik daerah3) Kemampuan keuangan daerah
IKU 7 : Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya
40
NO URAIAN SATUAN
TAHUN
2016 2017
1 Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya
% 165.615.614.256,82
65.599.129.072,95
UPAYA PENCAPAIAN :1. Dengan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak2. Memberikan kemudahan dalam pelayanan/pembayaran
DUKUNGAN ANGGARAN
KENDALA :1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
TARGET 2016 PENINGKATAN
REALISASI
Capaian : 44,63%
Kategori :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA
1 Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah
Opini BPK WTP -
Prosentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP
100 % -
Katepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD
Tepat waktu 50% 50%
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target
100% 35% 35%
2 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase Temuan aset 100 % 15%
3 Meningkatkan kemandirian keuangan
Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya 147.000.000.000
67.472.051.207,76
45,90%
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
41
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2016
TAHUN 2017
1 Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah
Opini BPK WTP -
Prosentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP
100 % -
Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD 100 % 50 %
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target
100 % 35 %
2 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase Temuan aset 15% -
3 Meningkatkan kemandirian keuangan
Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya 165.615.614.256,82
67.472.051.207,76
PERBANDINGAN KINERJA 2016 - 2017
42
ANALISIS CAPAIAN IKUNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN
KINERJA KRITERIA
1 Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah
Opini BPK 100 % BERHASIL
Prosentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP
100 % BERHASIL
Katepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD
Tepat waktu
BERHASIL
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target
100 % BERHASIL
Keberhasilan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ini ditandai dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan penetapan APBD, Perubahan APBD dan Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan tepat waktu.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN KINERJA KRITERIA
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase Temuan aset 15 % BERHASIL
Keberhasilannya yaitu akan dilakukan inventarisasi barang milik daerah dan penilaian kembali barang milik daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN KINERJA KRITERIA
3 Meningkatkan Kemandirian keuangan
Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya 100 % BERHASIL
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kemudahan dalam pembayarannya
Terima Kasih