BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 562/K/IX/2012

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL

ARRANGEMENT) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS

TENAGA NUKLIR DALAM KERANGKA INDONESIA

NATIONAL SINGLE WINDOW

I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UNTUK PELAYANAN

PERMOHONAN PERSETUJUAN EKSPOR, PERSETUJUAN IMPOR ATAU

PERSETUJUAN PENGIRIMAN KEMBALI (RE-EXPORT) BAHAN NUKLIR

A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

1. Permohonan diajukan ke BAPETEN.

2. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memperoleh user

name dan password melalui aplikasi BALIS secara online dengan

alamat URL http://balis.bapeten.go.id.

3. Untuk memperoleh user name dan password, pemohon harus

melengkapi persyaratan berupa identitas diri dan surat penunjukan

dari pimpinan instansi.

4. Setelah teregistrasi, konfirmasi user name dan password dikirimkan

secara elektronik ke alamat email Pemohon.

5. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan ekspor, persetujuan

impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan

bakar nuklir bekas dengan mengisi formulir sesuai dengan jenis

permohonan pemanfaatan secara online.

6. Pemohon mendapat nomor registrasi permohonan dari BAPETEN

secara elektronik.

7. Pemohon melengkapi dokumen elektronik persetujuan ekspor,

persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-

export) bahan bakar nuklir bekas sesuai dengan jenis pemanfaatan.

8. BAPETEN … jdih.bapeten.go.id

- 2 -

8. BAPETEN melakukan penilaian pemeriksaan kelengkapan dokumen

elektronik permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor

dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar

nuklir bekas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

9. Apabila dokumen elektronik permohonan persetujuan ekspor,

persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-

export) bahan bakar nuklir bekas dinyatakan tidak lengkap maka

BAPETEN menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian kepada

Pemohon.

10. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus melengkapi

dokumen permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor

dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar

nuklir bekas. Apabila kekurangan dokumen permohonan tidak

dilengkapi, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat

mengajukan kembali permohonan.

11. Apabila dokumen permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor

dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar

nuklir bekas dinyatakan lengkap, BAPETEN menyampaikan tagihan

biaya PNBP kepada Pemohon secara online.

12. Pemohon membayar biaya PNBP ke Bank yang telah ditentukan dan

menyampaikan bukti pembayaran bank ke bendahara penerimaan

PNBP melalui BaLIS secara online atau melalui faksimili.

13. Bendahara penerimaan PNBP melakukan validasi bukti pembayaran

Pemohon dan menyampaikan konfirmasi dan kuitansi pembayaran

kepada Pemohon secara online.

14. BAPETEN melakukan penilaian teknis atas dokumen persyaratan

permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau

persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas.

15. Bila hasil penilaian belum memenuhi syarat, BAPETEN menyampaikan

pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan

persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan

pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas belum dapat

disetujui dan pemohon harus memperbaiki dokumen dimaksud.

16. Dalam …

jdih.bapeten.go.id

- 3 -

16. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus memperbaiki

dokumen permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor

dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar

nuklir bekas. Apabila perbaikan dokumen permohonan tidak

diperbaiki, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat

mengajukan kembali permohonan.

17. Apabila dokumen permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor

dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar

nuklir bekas dinyatakan memenuhi syarat, BAPETEN akan

menerbitkan persetujuan.

18. Persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan

pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas dikirim secara

elektronik ke Portal INSW.

19. Hardcopy persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau

persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas

yang telah disahkan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk,

kemudian diunggah (upload) ke BaLIS secara online dan/atau

diserahkan ke pemohon.

20. BAPETEN melakukan pengarsipan elektronik atas dokumen

permohonan, kelengkapan, persetujuan dan surat pemberitahuan.

B. BAGAN … jdih.bapeten.go.id

- 4 -

B. Bagan Alur Prosedur Operasional Baku (POB)

II. TINGKAT … jdih.bapeten.go.id

- 5 -

II. TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL) UNTUK BAHAN NUKLIR

Kegiatan Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

Layanan yang Diberikan

1. Persetujuan Impor Bahan Nuklir. 2. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir. 3. Persetujuan Pengiriman Kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas.

Persyaratan Administrasi

1. Persetujuan Impor/Ekspor Bahan Nuklir: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin

Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon. b. Angka Pengenal Impor (API). c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. d. Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.

2. Persetujuan pengiriman kembali (re-export) Bahan

Bakar Nuklir Bekas: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin

Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon. b. Jadwal pelaksanaan pengiriman kembali

bahan bakar nuklir bekas. c. Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Persyaratan Teknis 1. Persetujuan Impor Bahan Nuklir: a. AWB/BL; b. Commercial Invoice; c. Packing List; d. Shippers Declaration of Dangerous Goods/Multi

Modal Declaration of Dangerous Goods; dan e. Draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir: a. Commercial Invoice; dan b. Packing List.

3. Persetujuan pengiriman kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas: Spesifikasi Teknis Bahan

Bakar Nuklir Bekas

Waktu yang Diperlukan

a. Waktu penilaian permohonan adalah paling lambat 12 (dua belas) jam kerja terhitung sejak pemohon memenuhi seluruh persyaratan permohonan persetujuan.

b. Waktu penagihan biaya PNBP adalah paling lambat 2 (dua) jam kerja terhitung sejak butir a selesai dilaksanakan.

c. Waktu validasi penerimaan biaya PNBP adalah

Bendahara … jdih.bapeten.go.id

- 6 -

Kegiatan Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

paling lambat 2 (dua) jam kerja terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBP menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran.

d. Waktu penerbitan persetujuan adalah paling lambat 6 (enam) jam kerja terhitung sejak butir c selesai dilaksanakan.

e. Waktu pengiriman data elektronik persetujuan ke portal INSW adalah paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung sejak butir d selesai dilaksanakan.

f. Waktu scan hard-copy dokumen persetujuan dan pengunggahan ke BaLIS adalah paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung sejak butir e selesai dilaksanakan.

Waktu dan Kondisi Layanan

Hari : Senin s/d Jum'at

Pukul 08.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 -15.00 WIB:

Biaya Sesuai PP 27 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tarif Pelayanan Penerbitan ketetapan:

a. Persetujuan Impor Bahan Nuklir : Rp.198.000,-/ Per-Permohonan

b. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir : Rp. 198.000,-/ Per-Permohonan

c. Persetujuan Pengiriman Kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas : Rp. 198.000,-/ Per-Permohonan

Keterangan: Biaya administrasi Bank dan materai ditanggung oleh pemohon.

jdih.bapeten.go.id